KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
PAPARAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (e-Procurement) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015
DASAR HUKUM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
•
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
•
Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah; •
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
•
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
•
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.412 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 328 Tahun 2015 tentang Keanggotaan Layanan LPSE di Kementerian Perhubungan.;
•
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering;
•
Perka LKPP No. 13 Tahun 2012, tentang Pengumuman RUP.
PM. 12 TAHUN 2014
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pasal 3 (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab
terhadap
pembuatan
penentuan
metode
paket dan
pengadaan
barang/jasa,
persyaratan
pengadaan,
penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen
pengadaan
pengumuman, barang/jasa,
isian berita
beserta
addendumnya,
data
kualifikasi
acara
pemberian
dari
isi
penyedia
penjelasan,
isi
dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan
langsung,
penetapan
pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
PROSES PELAKSANAAN LPSE
Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Penyedia Barang/ Jasa
PERSIAPAN PELELANGAN
PA/KPA • Menyusun Rencana Umum Pengadaan dan mengumum kannya melalui Aplikasi SiRUP
PPK • Menyerahka n rencana pelaksanaa n pengadaan barang/jasa terdiri dari spesifikasi teknis, HPS, rancangan umum kontrak
Pokja ULP • Menerima dan menyimpan surat/dokum en rencana pelaksanaa n pengadaan yang disampaika n oleh PPK • Melaksanak an lelang
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Penyedia
LPSE
• Melakukan pendaftaran pada SPSE • Melaksanak an verifikasi pada LPSE
• Menerbitkan kode akses pengguna • Menyimpan dokumen pendukung proses registasi dan verifikasi pengguna
MEKANISME PEMBUATAN USER ID PASSWORD DI PORTAL, LPSE DAN SIRUP
PELAKSANAAN PENGADAAN •
Pembuatan Paket dan Pendaftaran –
Merupakan paket lelang baru atau paket lelang ulang
–
Pembuatan paket lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi PA/KPA/PPK maupun keputusan internal Pokja ULP
–
Memasukkan nomer surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diserahkan PPK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JADWAL LELANG •
Penyusunan jadwal berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya
•
•
Memperhatikan jam kerja dan hari kerja pada tahap : –
Pemberian penjelasan
–
Batas akhir pemasukan penawaran
–
Pembukaan penawaran
–
Pembuktian kualifikasi
–
Batas akhir sanggah
Menyediakan paling kurang 2 hari kerja untuk tahap pemasukan dokumen penawaran untuk paket yang mensyaratkan jaminan penawaran
•
Jika ada addendum, perubahan jadwal dilakukan pada tahap 2 hari sebelum upload berakhir.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DOKUMEN LELANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
• Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik – Mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan di unggah pada aplikasi SPSE – Menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE
• Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi SPSE/user guide
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEMBERIAN PENJELASAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
Dilakukan secara online tanpa tatap muka
•
Panita masih bisa menjawab selama 3 jam setelah waktu pertanyaan
ditutup . •
Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dokumen pengadaan
•
Menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali untuk substansi
pertanyaan yang telah dijawab •
Dapat memberikan penambahan waktu sesuai kebutuhan
•
Dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan
•
Kumpulan tanya jawab merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan
•
Jika diperlukan dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
• Hasil penjelasan lanjutan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lanjutan dan di unggah pada SPSE • Addendum dokumen pengadaan dapat dilakukan berulang dengan menggunggah pada SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran • Memperpanjang waktu pemasukan penawaran apabila addendum mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran
PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
Disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi pada SPSE
•
Jika SPSE belum mengakomodir persyaratan kualifikasi, maka data diunggah pada fasilitas lain yang tersedia di SPSE
•
Pokja ULP wajib meminta penyedia melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada SPSE atau lainnya.
•
Dengan mengirim data kualifikasi secara elektronik penyedia barang/jasa menyetujui ketentuan yang telah atur dalam perpres 54/2010 beserta perubahannya
•
Untuk penyedia yang berbentuk konsorsium/kemitraan, pemasukan dilakukan oleh badan usaha yang mewakili
PEMASUKAN PENAWARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
Disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE
•
Penyampaian dokumen : – Satu file – Dua file
– Dua Tahap •
Enkripsi menggunakan apendo (aplikasi pengaman dokumen)
LANJUTAN PEMASUKAN PENAWARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
Penyedia tidak perlu menggunggah hasil pemindai dokumen asli yang bertandatangan basah dan stempel kecuali surat lain yang memerlukan tandatangan basah dari pihak lain
•
Pokja ULP dapat merubah jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan
•
Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium /kemitraan, pemasukan penawaran dilakukan oleh Badan Usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium
LANJUTAN PEMASUKAN PENAWARAN
•
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa
file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. •
Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas
penawaran yang bersangkutan
LANJUTAN PEMASUKAN PENAWARAN •
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan sekurang-kurangnya memuat SATU FILE -
HARGA PENAWARAN
-
DAFTAR KUANTITAS & HARGA
DUA FILE -
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (KONTRAK HARGA SATUAN/GAB)
(KONTRAK HARGA SATUAN/GAB)
-
JANGKA WAKTU PENAWARAN
-
JANGKA WAKTU PENAWARAN
-
DESKRIPSI/SPESIFIKASI
-
DESKRIPSI/SPESIFIKASI BARANG
BARANG/ JASA YANG
YANG DITAWARKAN
DITAWARKAN -
HARGA PENAWARAN
-
JANGKA WAKTU PENAWARAN
-
DESKRIPSI BARANG/JASA YANG DITAWARAN
*) Standar Dokumen Pengadaan
PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo
•
Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia di aplikasi
SPSE
ANALISA FILE PENAWARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
File penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan file penawaran kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan ke LKPP
•
Terhadap file penawaran terenkripsi tidak dapat dibuka yang disampaikan LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP dapat memberikan keterangan
kondisi file penawaran kepada Pokja •
Apabila file penawaran tidak dapat dibuka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tidak memenuhi syarat
LANJUTAN ANALISA FILE PENAWARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi.
•
Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya, apabila adanya file yang tidak dapat dibuka (dekripsi)
•
Pokja ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran
•
Ketidakabsahan mengakibatkan gugurnya syarat administrasi
EVALUASI KUALIFIKASI
•
Pembuktian kualifikasi dilakukan secara offline
•
Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
penyedia barang/jasa sudah pernah melakukan pekerjaan sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan
•
Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE
SANGGAHAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
• Dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang telah memasukkan penawaran • Peserta lelang hanya dapat menyampaikan 1 kali sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE • Pokja ULP menjawab sanggahan melalui SPSE • Sanggahan dapat disampaikan secara offline apabila terjadi
keadaan kahar atau gangguan teknis • Peserta lelang memberitahukan sanggahan banding kepada Pokja ULP melalui fasilitas yang tersedia di SPSE • Kealpaan atau kelalaian pemberitahuan sanggahan banding tidak menggugurkan proses sanggah banding
SPPBJ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
• Dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline)
• Menggunggah hasil pemindai SPPBJ pada aplikasi SPSE
PENANDATANGANAN KONTRAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
• •
Dilakukan diluar aplikasi SPSE PPK memasukkan informasi dan mengunggah hasil pemindai dokumen kontrak pada SPSE
LAIN LAIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
•
Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan pengumuman lelang dan pengumuman pemenang paket pekerjaan
•
Pokja ULP harus memasukkan alasan penyebab lelang ulang, penyampaian penawaran ulang dokumen penawaran atau lelang ulang
•
Perubahan Jadwal
– Perubahan jadwal tahapan pelelangan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggung jawabkan •
Pengenaan Sanksi – Pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan dalam SPSE, LPSE dapat me nonaktifkan kode akses pengguna SPSE
KEADAAN KAHAR PADA PERKA LKPP NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING
•
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Dalam hal terjadi gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi yang mengakibatkan proses pengadaan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka ULP dapat melakukan :
– Pembatalan proses pengadaan – Melakukan penyesuaian jadwal – Membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal yang tidak dapat diakomodir dalam aplikasi SPSE, wajib menuangkan hal tersebut dalam BAHP/BAHS/berita acara lainnya •
LPSE akan menayangkan pengumuman melalui portal Kemenhub (www.dephub.go.id), 2 jam setelah kejadian gangguan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. 2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. 3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. 4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup. Pengisian RUP wajib di input ke dalam SIRUP, untuk mendapatkan Kode RUP yang mutlak diperlukan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses e-Tendering dan ePurchasing pada SPSE.
RUP NASIONAL
alamat SiRUP:
sirup.lkpp.go.id
Sistem Informasi RUP LKPP
Login SiRUP
RUP NASIONAL
RUP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
RUP Satker
Tampilan SiRUP Satker
Form Input RUP
ID PAKET DI SIRUP & LPSE
ID PAKET DI SIRUP & e-Catalog
Format Cetak RUP Satker
MENGAPA PENYEDIA TIDAK MENGUPLOAD DOKUMEN PENAWARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Setiap peserta yang mendaftar dan mendownload dokumen pelelangan
belum
tentu
melakukan/upload
dokumen
penawaran karena: 1. Merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan setelah membaca dokumen lelang; 2. Tidak cocok harga yang diberikan dengan beban pekerjaan yang harus dilakukan; 3. Merasa
tidak
dokumen.
memenuhi
persyaratan
sesuai
dengan
TENTANG BANDWITH (BESARAN JALUR KELUAR MASUK DATA)
Satuan yang digunakan dalam internet untuk jaringan adalah BIT, sedangkan untuk satuan dokumen adalah BYTE 1 byte = 8 bit Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan memiliki Bandwidth sebesar 50 Mbps (Megabit per second) artinya 50 Mbps untuk trafik masuk (inbound) dan 50Mbps untuk trafik keluar (outbond). Bila dikonversi dalam satuan BYTE 50Mbps tersebut menjadi 6,25 MByte per second artinya dalam satu detik dapat menerima
file yang dikirimkan oleh penyedia sebesar 6,25MB per detik, dengan asumsi koneksi jaringan dari penyedia memiliki jaringan internet 50 Megabit per detik. 6,25 Mbyte = 50 Mbps Untuk peserta lelang yang memiki file 50MByte, itu memerlukan waktu 8 detik dengan asumsi peserta lelang memiliki bandwidth 50 Mbps. Jika menggunakan koneksi internet dibawah 50Mbps maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BIDDING ROOM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LPSE Kementerian Perhubungan
menyediakan Bidding Room
untuk memfasilitasi setiap Panitia dan penyedia barang/jasa dalam
melakukan
download
dokumen
dan
mengupload
penawaran yang memiliki penggunaan bandwith 50 Mbps, sedangkan penggunaan bandwidth oleh penyedia barang jasa diluar dari Bidding Room LPSE maka itu tergantung dari pihak
provider
dimana
penyedia
melakukan
download
mengupload tersebut (di warnet, kantor, rumah, dll).
dan
PENGAWASAN PUSDATIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERBANDINGAN BANYAKNYA PAKET DENGAN KAPASITAS BANDWITH
Total 4.055 Paket yang dilelangkan tidak dilaksanakan
didalam
waktu
yang
bersamaan
tetapi dilakukan dalam waktu tahun yang berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Pihak LPSE Kementerian Perhubungan dalam hal dasar perhitungan/kajian yang menunjukkan bahwa bandwith yang tersedia sebesar 50 Mbyte tersebut lebih dari cukup berdasarkan dengan MRTG
(Multi
Router
Traffic
Grapher)
yang
diberikan dari pihak penyedia jasa internet Pemakaian digunakan
pada
bandwidth server
LPSE
tertinggi selama
yang periode
tahun 2013 sebesar 2, 05 Mbps pada bulan Mei 2013 (terlampir).
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SPSE Versi 4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Fitur SPSE Versi 4
• Integrasi pembuatan paket dengan aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
• e-SDP (Standar Dokumen Pengadaan Elektronik) • Pengambilan keputusan menggunakn prinsip collective colegial • Koreksi aritmatik otomatis • e-Kontrak • Cetak dokumen melalui aplikasi diantaranya : SDP, BA (untuk pokja), SPPBJ, Pokok Perjanjian (untuk PPK)
Apendo versi 4 diantaranya : deskripsi otomatis (token), resumable download, sorting harga, koreksi aritmatik otomatis
REKAPITULASI PAKET LELANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN T.A 2015
SUMBER : LKPP
REKAPITULASI PAKET LELANG PER UNIT ESELON I T.A 2015
SUMBER : LKPP
JUMLAH SATKER YANG MELAKUKAN EPROCUREMENT DI LPSE
Unit Eselon I SETJEN ITJEN DITJEN HUBDAT
2015 10 1 82
DITJEN HUBLA
292
DITJEN HUBUD
158
DITJEN PERKERETAAPIAN BPSDMP BALITBANG TOTAL SATKER
22 5 25 595
E-TENDERING ( E-LELANG CEPAT)
• E-Lelang ( E-Tendering) Adalah Tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan. ( Perpres 4 Tahun 2015 Pasal 1).
MEKANISME E TANDERING ( E-LELANG CEPAT ) DASAR HUKUM
• Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Perpres 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
• Perpers 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Noor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
DASAR HUKUM
• Perpres 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Perpers 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering
METODE E-LELANG
• Metode E-Lelang terdiri dari : • E-Lelang yaitu untuk pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya; • E-Lelang Cepat yaitu untuk pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; • E-Seleksi yaitu untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi; • E-Seleksi Cepat yaitu untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi.
PERBEDAAN ANTARA E-LELANG DAN ELELANG CEPAT No
URAIAN
E LELANG Minimal 12 Hari Kalender Dilakukan secara manual oleh POKJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
E LELANG CEPAT
1.
WAKTU PROSES
Minimal 3 Hari Kalender
2.
PENILAIAN/EVALUASI
3.
SANGGAHAN
Minimal 3 Hari
4.
PENYUSUNAN SPESISKASI TEKNIS BARANG/JASA
Tidak boleh menyebutkan Merk/Tipe/Jenis Barang
Boleh menyebutkan Merk/Tipe/Jenis Barang
5.
KRITERIA PEKERJAAN
Spesifikasi barang.metode belum jelas dan belum tentu tersedia di pasar
Spesifikasi barang/metode jelas dan tersedia di pasar
6.
INFORMASI PELELANGAN
Melalui Pengumuman
Melalui Undangan
7.
PEMILIHAN PENYEDIA
Memperhatikan Penilaian Administrasi, Teknis dan Harga
Hanya memperhatikan harga terendah
Tidak ada Evaluasi ( Terfilter dari Aplikasi SIKaP) Tidak ada
HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN
•
Memastikan penyedia terdaftar dalam sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
•
Berkoordinasi dengan LKPP untuk persiapan pelaksanaan pelaksanaan e Lelang cepat mengingat aplikasi menjadi domain LKPP.
TAHAPAN E-LELANG CEPAT
NO
URAIAN
HARI
1
2
3
1
Undangan Kepada Penyedia
√
2
Aanwijzing
√
√
3
Pemasukan Penawaran
√
√
4
Evaluasi Penawaran
√
5
Evaluasi Penawaran
√
6
Pengumuman Pemenang
√
7
Verifikasi Pemenang Bila belum Terverifikasi Dalam SIKaP
√
8
SPPBJ & Kontrak
4
√
√
HELPDESK LPSE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
www.lpse.dephub.go.id
Gedung Karya Lantai 2 Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Telepon : 021-3811308 pesawat 1491, 021-3456703 Fax : 021-3862371 email :
[email protected]
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TERIMA KASIH
