TINJAUAN PUSTAKA
Wilayah Pesisir Batas Wilayah Pesisir Lawrence (1998), mendefinisikan wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara darat dengan laut yang rnencakup perairan pantai, daerah pasang surut (pantai di antara batas pasang surut dan pasang naik). dan tanah daratan dirnana habitat dan jenis binatangnya beradaptasi secara khusus terhadap keadaan lingkungan yang unik. Selanjutnya dijelaskan, perairan pantai dimaksud ialah semua rnassa air yang berdekatan dengan garis pantai yang mengandung air laut dalam kadar atau persentase yang masih dapat diukur. Namun demikian, definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah menurut Soegiarto dalam Dahuri, e t a / . (1996), yaitu daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir rneliputi bagian daratan, baik kering maupun terendarn air, yang rnasih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perernbesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang rnasih dipengaruhi oleh prosesproses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan olefi kegiatan rnanusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Berdasarkan batas tersebut beberapa ekosistern wilayah pesisir yang khas seperti estuaria. delta, goba (lagoon), terumbu karang (coral reef), mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (sand dune) tercakup dalarn wilayah tersebut. Penentuan wilayah pesisir seringkali ditekankan untuk rnaksud hulturn dan administratif. Akibatnya proses lingkungan yang menjalin komponen daratan dan lautan terabaikan
Surnberdaya Wilayah Pesisir Sumberdaya
dikenal
dua
rnacam
yaitu
sumberdaya
hayati
dan
sumberdaya non hayati. Sumberdaya tersebut apabila dimanfaatkan ada yang dapat pulih dan ada yang tidak dapat pulih.
Surnberdaya dapat pulih seperti
ekosistern mangrove. padang lamun, terumbu karang, budidaya perikanan. pertanian
dan
sebagainya,
dan
sumberdaya
tidak
dapat
pulih
seperti
pernanfaatan rninyak lepas pantai, batubara, pengambilan mineral dan jasa lingkungan. Di dalarn surnberdaya dapat pulih hidup dan berkembang beraneka ragarn biota laut, sehingga dengan keanekaragaman sumberdaya diperoleh potensi jasa-jasa lingkungan yang dapat dirnanfaatkan untuk pengembangan pariwisata. Keanekaragaman hayati (biologicaldiversify atau biodiversity) adalah istilah yang digunakan untuk rnenerangkan keanekaragaman ekosistem dan berbagai
bentuk
variabilitas
hewan,
tanaman,
serta
jasad
renik.
Keanekaragarnan hayati rnencakup keanekaragaman ekosistern (habitat), jenis (spesies), dan genetik (varietas).
Fungsi dan Manfaat Wilayah Pesisir Menurut
Dahuri
(1995), pada
dasarnya
wilayah
pesisir
secara
keseluruhan memiliki berbagai fungsi dan rnanfaat bagi rnanusia. Fungsi dan rnanfaat tersebut seperii: 1. Penyedia sumbedaya alam hayati, seperti surnber pangan (protein) dan
sebagai obat-obatan untuk kesehatan.
2. Penyedia surnberdaya alam non hayafi, yakni dapat menyediakan iapangan pekerjaan seperti kegiatan industri, pertambangan dan sebagainya. 3. Penyedia energi, dengan menggunakan gelombang pasang surut dapat
membangkitkan tenaga listrik.
4.
Sawna transportasi, untuk membangun pelabuhan atau dermaga sebagai bongkar muat barang.
5. Rekreasi dan pariwisata, yakni didukung oleh pasir putih, terumbu karang
dan sebagainya. 6 . Pengaiuriklim dan lingkungan hidup, laut berperan mengatur suhu udara dan
iklim laut, menyerap COz, menjaga lingkungan laut agar sirkulasi air dunia terjamin sehingga daerah tropis air laut tidak terlalu panas dan sebaliknya daerah subtropis. 7. Penampung limbah, bentuk apapun limbah yang dibuang ke sungai tempat
terakhirnya adalah muara sungai di laut. 8.
Sumber plasma nutfah, yakni tempat hidupnya beraneka ragarn biota dan plasma nutfah sehingga rnerupakan bagian kepentingan manusia.
9. Pemukiman, yaitu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang
mempunyai kegiatan di pesisir. 10. Kawasan industn', yakni digunakan untuk pembangunan industri sehingga
memudahkan kegiatan ekspor impor barang. 11. Pertahanan dan keamanan, wilayah pesisir mengelilingi pulau sehingga merupakan wilayah pengaman dan pendukung kekuatan hankam.
Kegiatan dan Ancaman Terhadap Wilayah Pesisir
Untuk rneningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk kegiatari pembangunan.
Kadangkala kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pesisir dapat mewsak ekosistern, untuk itu perlu mengetahui ciri atau pola kegiatan yang dilaksanakan agar tidak mengancam sistem ekosistem. Kegiatan sektor pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir, pada umumnya antara lain:
1. Perikanan
(penangkapan dan
budidaya).
Nelayan pesisir
beroperasi pada jarak 1.5 mil laut dari pantai.
biasanya
Usaha budidaya di pesisir
seperti tarnbak udang, bandeng atau campuran, rurnput laut, tiram, ikan dan keramba.
Perikanan tangkap dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu
perikanan lepas pantai (offshore fisheries), perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan darat (inland fisheries). 2. Pariwisata (pariwisata pantai dan bahan;). terumbu karang, pantai pasir putih.
Pariwisata ini mernanfaatkan
Bila suatu wilayah dibangun untuk
pariwisata maka fasilitas pendukung lainnya akan berkembang seperti hotel dan dermaga. 3. Kehufanan (pemanfaatan dan konservasi). Hutan berperan sebagai penutup
permukaan tanah,
melindungi proses erosi dan
stabilisasi
aliran
air
permukaan, rnengendalikan kualitas air permukaan, habitat satwa liar, pemijahan, mencegah sedirnentasi, mencegah naiknya suhu permukaan air. dan sebagainya.
Umurnnya pernanfaatan hutan pesisir untuk keperluan
rumah tangga (kayu bakar, makanan, serat dan obat-obatan) dan komersial (arang dan kayu jadi). 4. Pemukiman, yakni penduduk yang langsung hidupnya tergantung pada sumberdaya pesisir seperti nelayan, dan penduduk yang tidak langsung tergantung dengan sumberdaya pesisir seperti pedagang, narnun semuanya tinggal di wilayah pesisir.
5. Perfambangan fpengeboran minyak lepas pantai, penambangan batubara di pesisir, dan penggalian mineral). Eksploitasi ini membutuhkan lahan sedikit narnun menjadi sumber pencemaran.
Kegiatan penambangan di wilayah
pesisir rneliputi (1) kegiatan di bawah dasar laut (subsurface deposits) seperti tambang minyak dan gas bumi, (2) kegiatan di dasar laut (surface deposits) seperti tambang pasir, batuan (gravel), kulit kerang (shells) dan batuan
karang, (3) kegiatan dalam badan air (aqueous deposits) seperti ekstraksi garam. 6. Perhubungan (pelabuhan, jernbatan).
Perkapalan dan pelabuhan rnerupakan
ha1 penting untuk rnendorong pembangunan ekonomi, rnengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan ekspor.
7. Indusfri (pariwisata, perikanan, rumah fangga, dan sebagainya).
Daerah
pesisir umumnya merupakan tempat baik untuk pengembangan industri yang tergantung pada transportasi taut.
lndustri berat antara lain pupuk, petro
kimia, baja, semen. kayu lapis, kertas, pengolahan minyak sawit dan pembangunan kapal. lndustri ini berhubungan dengan limbah beracun yang tidak dapat terurai secara biologis. Limbah kota besar dan limbah pelabuhan industri r n e ~ p a k a nfimbah kelas tinggi, sedangkan limbah masyarakat pesisir merupakan limbah tambahan. Limbah organik dan lirnbah industri beracun menghabiskan oksigen, tentu berdampak pada lingkungan pesisir dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pencemaran yang berasal dari darat rnenyebabkan lebih dari tiga perempat pencemaran di laut. Sisanya berasal dari perkapalan dan pertambangan Iepas pantai.
Pengelolaan Wilayah Pesisir Kelestarian sumberdaya pesisir merupakan kepentingan bersama mahluk hidup. Pemanfaatan secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan dan harus segera dihentikan apabila tidak dapat ditanggulangi berdasarkan pertimbangan limbah dan ketersediaan teknologi.
Segi ekologis kawasan ini merupakan
keberlangsungan kehidupan biota darat, pantai dan laut.
Dari segi kehidupan
manusia, kawasan ini merupakan kawasan vital tempat interaksi berbagai
kegiatan sosial ekonorni rnasyarakat. penyangga stabilitas ekosistem daratan.
Secara fisik wilayah pesisir sebagai Kerusakan kawasan ini berdarnpak
terhadap wilayah pesisir secara luas seperti degradasi sumberdaya dan kualitas lingkungan hidup secara global. Konsep pelestarian adalah perneliharaan dan pernanfaatan surnberdaya secara bijaksana. Hakekatnya konsep ini rnernpunyai dua pengertian, pertama, kebutuhan untuk merencanakan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan pada inventarisasi yang
akurat;
kedua,
kebutuhan untuk
rnelakukan tindakan
perlindungan untuk menjamin agar surnberdaya tidak habis. Pelestarian kadang dianggap perlindungan yang menutup pemanfaatan sumberdaya seolah anti pembangunan. Apabila kawasan yang dilindungi dirancang dan dikelola secara tepat, akan memberi keuntungan yang lestari. Penetapan pengelolaan kawasan yang dilindungi terpenting untuk menjarnin surnberdaya dilestarikan.
rnerupakan cara
Pengelolaan kawasan
pesisir untuk pariwisata dapat rnemanfaatkan kawasan yang dilindungi, untuk itu pariwisata dan kelestarian rnerupakan kegiatan saling menunjang dan dapat dipadukan
guna
pembangunan berkelanjutan (Mardani.
1995).
Dalarn
pengembangan kegiatan di wilayah pesisir perlu adanya kawasan yang dilindungi dan dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut meliputi: 1. Dalarn perencanaan pengembangan wilayah pesisir, perlu ditetapkan contoh
ekosistem alam asli untuk dijadikan kawasan pelestarian.
Kawasan ini
dilarang untuk kegiatan pernanfaatan kecuali penelitian dan pendidikan. 2. Untuk rnelindungi kawasan pelestarian, perlu ditetapkan kawasan penyangga sekeliling kawasan.
Kawasan ini terbuka untuk penelitian, pendidikan dan
pariwisata namun dalarn pengawasan ketat. 3. Bagian perairan dan daratan pesisir yang vital sebagai lokasi berpijah,
bertelur, dan ternpat hewan-hewan air dan burung perlu perlindungan ketat
4.
Keanekaragarnan jenis dalarn perairan dipertahankan dan introduksi jenis eksotik dilakukan bila sudah ada penelitian atau jika jenis-jenis asli sudah punah.
5. Saluran-saluran air, jalan-jalan. industri pertambangan. dan usaha-usaha lain yang rnerusak keaslian alarn, tidak dibangun rnelintasi/di dalam wilayah pesisir yang diperuntukkan sebagai kawasan pelestarian. 6. lntroduksi jenis eksotik ke pulau yang rnernpunyai flora dan fauna yang
endernik hendaknya dicegah.
7. Pulau yang rnernpunyai flora dan fauna khas namun rawan terhadap kegiatan manusia perlu perlindungan. 8. Pulau yang belum dihuni dan dirusak rnanusia hendaknya dipertirnbangkan
untuk kawasan pelestarian baik sebagai cagar alarn rnaupun sebagai tarnan nasional. 9. Hutan rawa payau tempat menari rnakan dan bertelur berbagai jenis ikan,
udang dan hewan akuatik lain yang bernilai ekonornis, dan berperan penting dalarn pengaturan pergerakan air tawar dan air asin perlu dipertahankan.
10. Karena rnodifikasi akan rnempengaruhi nilai intrinsik ekosistern alarn. rnaka perlu
disisihkan
sebagian
sebagai
daerah
pelestarian,
untuk
mernpertahankan sumber genetika yang ada.
Pariwisata Pengembangan Pariwisata Menurut Undang-Undang Nornor 9 tahun 1990 tentang Pariwisata. pariwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubufigan dengan wisata terrnasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan di bidang tersebut. Sedangkan usaha pariwisata adalah kegiatan
yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata. dan keglatan lain yang terkait dengan pariwisata. Pengertian wisata bahari (marine fourism) adalah meliputi berbagai aktivitas wisata yang menyangkut kelautan. Aktivitas wisata bahari tersebut dl antaranya adalah santai di pantailmenikmati lingkungan alam sekitar, berenang, tour keliling (boat four, cruising/extended boat tour), surfing, diving, water ski dan sailing. Beberapa atraksi wisata bahari yang sekaligus merupakan potensi laut sebagai medium wisata adalah tarnan faut (terumbu karang yang subur dan biota laut), formasi karang buatan (artificial reefs). kerangka kapal tenggelarn. obyek purbakala, ikan-ikan buruan dan pantai yang indah.
Pendayagunaan laut
sebagai medium wisata memerlukan persyaratan tertentu, antara lain: 1. Keadaan musimlcuaca yang cukup baik sepanjang tahun. 2. Lingkungan laut yang bersih, bebas pencernaran. 3. Keadaan pantai yang bersih dan alami, yang disertai pengaturan-pengaturan
tertentu akan bangunan dan rnacarn kegiatan. 4. Keadaan dasar laut yang masih alarni, misalnya taman laut (terumbu karang) yang rnerupakan habitat dari berbagai fauna dan flora.
5. Gelombang dan arus yang relatif tidak terlalu besar serta aksesibilitas yang tinggi. Kawasan pantai rnerupakan titik fokus pengembangan rekreasi dan pariwisata dan rnenjadi sumber pendapatan utama bagi negara.
Selanjutnya
dikemukakan bahwa. dalarn fungsinya sebagai medium wisata, ekosistem pantai mempunyai suatu kapasitas tertentu dalarn melangsungkan fungsi secara berkelanjutan yang disebut sebagai carrying capacity, baik berdasarkan aspek
sosial rnaupun lingkungannya. Besarnya nilai tersebut tergantung pada adanya pengembangan wisata yang terkontrol, perencanaan yang telah diformulasikan, taman-taman laut dan daerah preservasi yang dibuat, dan peraturan perundangundangan yang ditulis, diimplernentasikandan ditegakkan oleh pernerintah. Menurut Mardani (1995), selama dua dekade perkernbangan pariwisata di wilayah Asia-Pasifik, khususnya perkernbangan pariwisata pesisir dan wisata bahari rnenunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat.
Hal ini mengakibatkan
pula semakin banyaknya rnasyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata ini. Peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di sekitar kawasan pariwisata ikut pula mernpercepat pertumbuhan di wilayah pesisir. Suwantoro
(1997).
rnengidentifikasi empat
kelornpok, faktor
yang
rnempengaruhi penentuan pilihan daerah tujuan wisata, seperti: 1. Fasilitas: akomodasi, atraksi, jalan, tanda-tanda penunjuk arah.
2. Nilai estetis: pemandangan (panorama), iklim, santailterpencil, cuaca. 3. Waktuhiaya: jarak dari ternpat asal (rumah), waktu dan biaya perjalanan, harga-hargdtarif-tarif pelayanan. 4.
Kualitas hidup (quality of life): keramahtarnahan pefiduduk, bebas dari pencemaran, penampilan perkotaan. Pernbangunan pariwisata mempunyai peranan penting dan strategis
dalam
pernbangunan
nasional,
utarnanya
sebagai
penghasil
devisa,
rneningkatkan kesernpatan kerja, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup serta rnenstirnulasi sektor-sektor lainnya (Hatrni, 1993).
Pariwisata, terutarna
wisata alam termasuk wisata bahari, diketahui rnerupakan alternatif yang lebih baik untuk pengembangan ekonorni rnasyarakat lokal dan wilayah yang tidak merusak kekayaan alam, tetapi sebaliknya memberikan apresiasi terhadap nilainilai dari alam dan kehidupan tradisional yang sering memberikan surnbangan
kepada kearifan manusia.
Hal ini terlihat secara nyata pada berbagai tempat
wisata alam yang telah dikembangkan terutama di Afrika dan Asia, termasuk beberapa tempat di Indonesia. Selain nilai unik dan indahnya serta banyak yang dapat dikombinasikan dengan nilai-nilai kultural yang melekat pada sumberdaya alam.
Sedangkan keberadaan dari sumberdaya alam ini relatif tidak banyak
terganggu, sehingga kelestarian sumberdaya alam ini relatif dapat terjamin. Mengingat bahwa sejak dahulu wilayah pesisir telah menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemukiman, dan perikanan, maka dengan berkembangnya pariwisata akan membawa konsekuensi pada perubahan dan peningkatan beban lingkungan di wilayah pesisir. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha/kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan.
Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan
membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel. wisma,
restoran, homestay, warung, angkutan, dagang asongan.
olahraga. jasa.
dan lain-lain.
sarana
Peluang usaha tersebut akan memberikan
kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah
pendapatan
untuk
menunjang
kehidupan
~ m a htangganya
(Suwantoro, 1997). Selanjutnya dikemukakan bahwa peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di sekitar pariwisata ikut pula mempercepat perturnbuhan di wilayah pesisir. Dengan rneningkatnya wisatawan di wilayah pesisir mendorong pembangunan dan percepatan tumbuhnya konstruksi di wilayah pesisir dan tumbuhnya berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ada beberapa manfaat pembangunan pariwisata, yaitu: 1. Bidang ekonomi: (a) dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha,
baik secara langsung maupun tidak langsung; (b) meningkatkan devisa,
mempunyai peluang besar untuk mendapatkan devisa dan dapat mendukung kelanjutan pembangunan di sektor lain; (c) meningkatkan dan memeratakan pendapatan
rakyat.
dengan
belanja
wisatawan
akan
rneningkatkan
pendapatan dan pemerataan pada rnasyarakat seternpat baik secara langsung rnaupun tidak langsung; (d) meningkatkan penjualan barang-barang lokal keluar; (e) menunjang pembangunan daerah.
karena kunjungan
wisatawan cenderung tidak terpusat di kota melainkan di pesisir, dengan demikian amat berperan dalarn rnenunjang pernbangunan daerah. 2. Bidang sosial budaya, dengan keanekaragaman sosial budaya merupakan modal dasar dari pengembangan pariwisata. Oleh karena itu harus rnarnpu melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada. 3.
Bidang lingkungan hidup, karena pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk pariwisata pada dasamya adalah lingkungan yang menarik, maka pengembangan wisata alam dan lingkungan senantiasa rnenghindari dampak kerusakan lingkungan hidup, rnelalui perencanaan yang teratur dan terarah. Agar tidak terjadi pengusiran pada pihak-pihak ekonomi lemah yang telah
menempati wilayah tersebut, rnaka diperlukan pengaturan dan tata ruang yang pasti, serta mernperhatikan kelestarian fungsi ekosistem pantai tersebut. Untuk ha1 tersebut diperlukan suatu perencanaan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat mengakornodasikan sernua kepentingan.
Konsep-
konsep yang akan rnendasari setiap perencanaan yang rnerupakan strategi pembangunan pariwisata hendaknya rnerupakan hasil konsultasi dan pemikiran yang
matang.
Hasil dari
konsep-konsep dan
strategi
tersebut
perlu
dimasyarakatkan untuk memperoleh masukan dari sernua pihak sebelum diputuskan sebagai suatu strategi pernbangunan (Mardani, 1995; Yamiati, 1997).
Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbicara mengenai pengelolaan wilayah pesisir khususnya untuk pariwisata
tidak
pembangunan.
terlepas
dari
pemanfaatan
sumberdaya
alarn
untuk
Dimana pemanfaatan sumberdaya alarn untuk pernbangunan
haruslah rnemperhatikan: (1) tidak merusak tata lingkungan hidup manus~a,(2) diLaksanakan dengan kebijaksanaan yang rnenyeluruh, dan (3) rnemperhitungkan generasi yang akan datang (Reksohadiprodjo dan Brojonegoro, 1992). Dalam pengelolaan wi[ayah pesisir untuk pariwisata bahari, kegiatan pernbangunannya akan tetap berkelanjutan jika rnemenuhi tiga persyaratan daya dukung lingkungan yang ada.
Pertarna, bahwa kegiatan pariwisata harus
ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai persyaratan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Selain itu penempatan kegiatan pariwisata bahari sedapat mungkin dihindari dari lokasi-lokasi yang sudah ~ntensif/padattingkat industrialisasinya. Kedua, jumlah lirnbah dari kegiatan pariwisata itu sendiri dan kegiatan lain yang dibuang ke dalarn lingkungan pesisir/laut hendaknya tidak melebihi kapasitas asimilasi - kemampuan sistem lingkungan untuk menerima lirnbah tanpa terjadi indikasi pencemaran lingkungan atau bahaya kesehatan manusia.
Ketiga, bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat
pulih (renewable resources) hendaknya tidak melebihi kemampuan pulih surnberdaya tersebut dalam kurun waktu tertentu (Dahuri, 1993). Pengembangan pariwisata bahari yang bewawasan lingkungan akan memberikan jaminan terhadap kelestarian dan keindahan lingkungan, terutama yang terkait dengan jenis-jenis biota dan ekosistem utarna.
Untuk mencapai
pembangunan pariwisata bahari yang optimal dan berkelanjutan menurut Gunn (1993), apabila mampu mencapai ernpat aspek yaitu: 1. Mernpertahankan kelestarian dan keindahan lingkungan (alarn). 2.
Meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat di sekitar kawasan tersebut.
3. Menjamin kepuasan pengunjung. 4.
Meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan terpadu
dalam pengembangan pariwisata bahari.
Oleh karena itu, upaya untuk
merninimalisasi dampak negatif yang timbul baik dari kegiatan pengembangan pariwisata maupun dari aktivitas wisata perlu dilakukan.
Dalarn ha1 ini yang
dimaksud dengan pengembangan pariwisata adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam membangun prasarana dan sarana pariwisata bahari. Setiap dampak aktivitas yang akan mengancarn keberlanjutan sumberdaya alam yang ada semaksimal mungkin haws diatasi. Agar
usaha
pariwisata
dapat
berkelanjutan, beberapa
kornponen
pendukung pariwisata baik langsung maupun tidak langsung harus dijaga, seperti:
1. Mernelihara proses ekologi dan sistern penyangga kehidupan flora dan fauna di sekitarnya. 2. Keanekaragaman genesis flora dan fauna di wilayah pesisir. 3. Daya dukung wilayah pesisir. 4. Keseimbangan
kesempatan
berusaha
pariwisata
dan
rekreasi
bagi
pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar. 5. Kelestarian dan keseimbangan budaya masyarakat lokal dari budaya luar. 6.
Keseimbangan pemanfaatan dan menghindari konflik pernanfaatan antara berbagai pemanfaatan seperti
pertanian, perikanan,
peternakan,
dan
pertambangan.
7. Sistem pengembangan rekreasi dan pariwisata yang harmonis, tidak menutup wilayah
menjadi terisolir bagi masyarakat sekitar atau bagi
pengunjung lainnya.
Untuk terlaksananya kornponen tersebut di atas dibutuhkan dukungan institusi seperti (1) peraturan dan produk hukum seria sangsi bagi yang rnelanggar peraturan tersebut, (2) adanya lembaga yang jelas dalam pembagian ruang lingkup tugas dan wewenang di wilayah pesisir dan laut, (3) adanya lembaga yang mengkoordinasikan, mengawasi dan memonitor berbagai kegiatan ekonomi dan non ekonomi di wilayah tersebut. Pengelolaan secara terpadu di kawasan pesisir dilakukan dengan penilaian,
menentukan
tujuan
dan
sasaran
pernanfaatan,
kemudian
rnerencanakan kegiatan pembangunan. Pengelolaan tersebut mencakup: 1. Keterpaduan wilayah/ekologis
2. Keterpaduan sektor
3. Keterpaduan disiplin ilmu 4.
Keterpaduan stakeholder Dalam pengembangan konsep terpadu diharapkan semua kegiatan di
wilayah pesisir dapat berkelanjutan.
Berkelanjutan (sustainability) rnerupakan
suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang tanpa harus mengorbankan peluang generasi sekarang untuk turnbuh dan berkembang. Lawrence (1998) menyebutkan, pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan tergantung pada perhatian kepada masalah pengelolaan dan perencanaan yaitu: 1. Pengakuan terhadap pentingnya aspek ekonomis dan sosial dari wilayah pesisir 2. Kemampuan mengambil keputusan untuk merencanakan dan mengelola pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan
3.
lntegrasi pengelolaan pernanfaatan wilayah pesisir yang beragam ke dalam struktur sosial, budaya, hukum dan administratif dari wilayah pesisir
4.
Pemeliharaan keutuhan fungsional dari wilayah pesisir serta ekosistemekosistem komponennya Selanjutnya dikatakan, pemanfaatan atau pembangunan wilayah pesisir
secara berkelanjutan dihadapkan pada hambatan dan tantangan.
Hambatan
tersebut meliputi (1) kesadaran masyarakat yang masih rendah, (2) keterbatasan jumlah orang terlatih dalarn perencanaan dan pengelolaan, (3) diperlukan modal besar untuk rnengembangkan pemahaman nilai strategis wiIayah pesisir. Sedangkan tantangan meliputi (I) laju pertumbuhan penduduk, (2) kemiskinan, (3) peningkatan permukaan laut, (4) pengelolaan sumberdaya yang tidak baik, dan (5) pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan. Dahuri, eta/. (1996) menyatakan, garis besar konsep pembangunan berkelanjutan merniliki empat dirnensi: 1.
Dimensi ekoiogis. yaitu bagaimana mengelola kegiatan pembangunan di suatu wilayah pesisir agar total dampaknya tidak
melebihi kapasitas
fungsionalnya.
2. Dimensi sosial ekonomi, yakni pola dan laju pembangunan harus dikeLola sedemikian rupa, sehingga total permintaan (demand) terhadap sumberdaya alarn dan jasa lingkungan tidak melampaui kernampuan suplai (daya dukung). 3. Dimensi sosial politik, yaitu pada umurnnya permasalahan lingkungan bersifat
eksternalitas,
untuk
itu
pernbangunan
berkelanjutan
hanya
dapat
dilaksanakan dalarn sistem dan suasana politik yang demokratis dan transparan.
4.
Dimensi hukum dan kelembagaan, yakni
pernbangunan berkelanjutan
mensyaratkan pengendalian diri dari setiap warga untuk tidak rnerusak lingkungan. Pendekatan pengembangan pariwisata
berkelanjutan, rnenghendaki
ketaatan pada azas-azas perencanaan sebagai berikut:
1. Prinsip pengembangan pariwisata yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi ke depan.
2. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi rnasyarakat lokal. 3.
Prinsip pengelolaan aset surnberdaya yang tidak merusak tapi lestari.
4.
Kesesuaian antara kegiatan pengernbangan pariwisata dengan skala, kondisi dan karakter kawasan yang akan dikernbangkan.
5. Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup
dan rnasyarakat lokal dengan bermuara pada apresiasi warisan budaya. lingkungan hidup dan jati diri bangsa dan agama. 6. Antisipasi dan monitoring terhadap perubahan yang terjadi akibat program
pariwisata, dan berorientasi pada potensi lokal dan kemarnpuan masyarakat sekitar.
