PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)
Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti
AGENDA PEMBAHASAN
FITUR TERBARU FEEDER
SKEMA VALIDATOR NASIONAL
PERMENRISTEKDIKTI NO 61 TAHUN 2016 TENTANG PDDIKTI
DISKUSI DAN TANYA JAWAB
FITUR TERBARU FEEDER 2.0
3
PDDIKTI Feeder 2.0
Change Log Feeder 2.0
• Integrasi dengan Aplikasi Validator Nasional • Penambahan Validasi 1. NRP/NIM duplikat 2. Pembatasan KRS kelas paralel pada periode dan mhs yang sama 3. Status aktivitas kuliah mahasiswa hanya ada Aktif, Cuti dan Non Aktif 4. Pengisian SKS ajar dosen mandatory pada Aktivitas Mengajar 5. Kolom NIK/NO.KTP di Mahasiswa wajib diisi • Penambahan Beberapa Atribut Mahasiswa 1. Jalur Masuk Mahasiswa 2. Data NIK ayah dan NIK Ibu 3. Penambahan Kolom NPWP dan NPSN
PDDIKTI Feeder 2.0
Change Log Feeder 2.0
• Fitur Perubahan Data Dosen di Feeder ditutup, perubahan data dosen melalui aplikasi forlap yang dioperasikan oleh Subdit Karier dan Kompetensi Dosen • Memfasilitasi pembukaan kelas MKDU dalam prodi MKDU • Atribut No. Ijazah akan diproteksi ketika aplikasi penomoran ijazah nasional (PIN) sudah aktif • Penyesuaian Feeder dan Web Service dengan Struktur Data Baru • Update Fitur Keamanan Data • Set Expires Date Feeder v2.0 adalah 31 Januari 2017
Modul Mahasiswa (Memasukkan Memasukkan Data)
Web Service (Penyesuaian) ( Versi 2.0 -----------------5 September 2016 • Penambahan security untuk keamanan data • Perubahan struktur database • Perubahan field id_ptk menjadi id_sdm di tabel dosen, dosen_pt dan dosen_pembimbing • Field id_sp dan stat_pd di tabel mahasiswa dihilangkan • NIK Wajib di isi (Mahasiswa dan Dosen) Dosen • GetRecordset dan GetInsert mengalamai sedikit perubahan menyesuaikan dengan perubahan struktur tersebut • Menambah tabel jalur_masuk ke Ref • Menambah fungsi List-list yang dimiliki oleh Aplikasi Feeder. Fungsi ini berguna sebagai alternatif GetRecordset • Menambah fungsi GetListValidasiPDDIKTI untuk melihat daftar validasi
ALUR PENGUMPULAN DATA
INTEGRATED Local Area Network
SIAKAD
Server Feeder
SOA Operator / Mahasiswa / Dosen / Kepegawaian
Middleware
Sync
PDDIKTI
SKEMA VALIDATOR NASIONAL
9
SISTEM VALIDASI PDDIKTI
6. Evaluation
2.Validation
1.Entry
FEEDER
8.Correction
3-7
Optimistic Optimistic Sync
Sync
Validator Pusat
4.Issue Detection
5.Assesment
VALIDATOR NASIONAL
IMPLEMENTASI VALIDATOR NASIONAL
Rule Validasi awal
• Implementasi validasi Epsbed ke Validator Nasional • Penyesuain dengan aturan Akademik
Report
• Pembuatan Report Validasi di laman forlap dan Feeder • Penyesuain Dashboard validasi
STATUS VALIDASI
issued
1
1. Vld diterbitkan invalid 2. Claim perbaikan oleh PT 3. Dinyatakan masih invalid
Diperbaiki oleh PT
2
Dinyatakan masih salah
Dinyatakan sudah benar
99. Sudah valid (closed). Perbaikan oleh PT 3
99
kti
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR T e61 n tTAHUN a n g : 2016
forlap.ristekdikti.go.id
Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti Kemristekdikti
01
03
05 BAB III
BAB I Ketentuan Umum
Ruang Lingkup Data
BAB V Pengelolaan PD DIkti
BAB II
BAB IV
BAB VI
Tujuan
Pengelolaan PD DIkti
Tugas dan Tanggung Jawab
02
04
06
09
07 BAB VII Pengendalian dan Pelaporan
BAB IX Ketentuan Peralihan
BAB X
BAB VIII
Penutup
Ketentuan Lain
08
10
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
1
angkalan Data Pendidikan ggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang ghimpun data pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang erintegrasi secara nasional.
2
Data Pendidikan Tinggi ada kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan t yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tin
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
3
formasi Pendidikan Tinggi h Data Pendidikan Tinggi yang ah diolah untuk tujuan tertentu.
4
Entitas Data Pendidikan Tin adalah objek Data Pendidika Tinggi
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
5
ta Pokok Pendidikan Tinggi dalah variabel minimal yang epresentasikan sejumlah orang, organisasi atau objek sebagai yarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6
Data Referensi Pendidika Tinggi adalah kisaran nila dan/atau isian yang digunak untuk menyusun data lain ag terdapat keseragaman makna interpretasi.
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
7
a Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi ubahan data mengenai orang, t organisasi atau objek yang rmasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi
8
Perguruan Tinggi adalah sat pendidikan yang menyelenggarakan pendidik tinggi.
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
9
ogram Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki ulum dan metode pembelajaran ntu dalam satu jenis pendidikan kademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
10
Satuan Manajemen Sumberdaya a kelompok program studi, lemba penelitian dan/atau lembaga penga masyarakat yang menyelenggara fungsi pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada Perg Tinggi
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
11
en adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama ansformasikan, mengembangkan, dan nyebarluaskan ilmu pengetahuan, nologi, dan seni melalui pendidikan, enelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
12
Tenaga Kependidikan adalah ang masyarakat yang mengabdikan dir diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tin
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
13
hasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
14
PDDikti Feeder adalah perangkat yang ditempatkan di Perguruan Ting memiliki struktur basis data replika basis data PDDikti yang digunak sebagai sarana pelaporan resm penyelenggaraan pendidikan tin seluruh Perguruan Tinggi.
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
15
ebservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem.
16
Pusat adalah Pusat Data da Informasi Ilmu Pengetahua Teknologi, dan Pendidikan Tin Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi.
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
17
it Utama adalah satuan kerja ingkat eselon I di lingkungan enterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
18
Lembaga Layanan Pendidik Tinggi yang selanjutnya dise L2Dikti adalah satuan kerja wilayah yang berfungsi memb peningkatan mutu penyelengga pendidikan tinggi.
PASAL 1 dalam Peraturan Menteri ini yang Dimaksud:
19
menterian adalah Kementerian et, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
20
Menteri adalah Menteri Ris Teknologi, dan Pendidikan Tin
PASAL 2 PDDikti bertujuan untuk:
a
wujudkan basis data tunggal am perencanaan, pengaturan, embinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
b
Mewadahi pertukaran Data Pend Tinggi bagi semua unit kerja lingkungan Kementerian agar ter konsistensi data di semua unit k dan mendorong peningkatan kua data secara sistematis;
PASAL 2 PDDikti bertujuan untuk:
c
ingkatkan efisiensi, efektivitas, sinergi kegiatan pengumpulan a yang terintegrasi dalam satu kalan data untuk bersama-sama unakan oleh Kementerian dan uruh pemangku kepentingan;
d
Menyediakan data, informa penerapan, dan luaran siste penjaminan mutu internal yan dilakukan oleh Perguruan Ting
PASAL 2 PDDikti bertujuan untuk:
e
Menyediakan data, informasi enerapan, dan luaran sistem njaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan uruan Tinggi yang dilakukan oleh n Akreditasi Nasional Perguruan ggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
f
Menyediakan informasi bag Kementerian dalam melakuk pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan evaluasi, serta pembinaan d koordinasi pendidikan tingg
PASAL 2 PDDikti bertujuan untuk:
g
enyediakan informasi bagi asyarakat mengenai kinerja ogram Studi dan Perguruan Tinggi; dan
h
Menyediakan data bagi peningkatan standar Perguru Tinggi secara nasional.
PASAL 3
(1) PDDikti menghimpun Data ndidikan Tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi.
(2)
Basis data terintegrasi sebagaima dimaksud pada ayat (1) mencatat hubu antar entitas data dengan menjag kelengkapan dan kebenaran data, seh hubungan antar entitas data dapat diha dari pengolahan data secara langsung melakukan pemadanan/pemetaan antar data secara manual.
PASAL 3 (3) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Data Pokok Pendidikan Tinggi; b. Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan c. Data Transaksional Pendidikan Tinggi.
PASAL 4
(1) Data Pendidikan Tinggi gaimana dimaksud pada pasal ayat (1) bersifat individual, elasional, dan longitudinal.
(2) Data individual sebagaima dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan setiap Entitas Pendidikan Tinggi secara rinci.
PASAL 4
(3) ata relasional sebagaimana maksud pada ayat (1) saling ngaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi.
(4)
Data longitudinal sebagaimana dim pada ayat (1) dikumpulkan dar pendeskripsian atau pencatatan be atas Entitas Data Pendidikan Tingg sama dalam periode semester aka yang berbeda.
ASAL 5 (1)
Pokok Pendidikan Tinggi gaimana dimaksud dalam al 3 ayat (3) huruf a memuat as Data Pendidikan Tinggi terdiri atas:
perguruan tinggi; ogram studi; satuan manajemen sumberdaya; osen; enaga kependidikan; ahasiswa; bstansi pendidikan tinggi; dan tivitas tridharma perguruan tinggi.
ASAL 5 (2)
tansi pendidikan tinggi gaimana dimaksud pada ayat (1) g memuat ilmu, pengetahuan, logi, dan seni yang diajarkan dan mbangkan dalam uruan Tinggi.
ASAL 5 (3)
itas tridharma perguruan tinggi gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf muat data proses pembelajaran, itian, dan pengabdian kepada arakat.
(1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebag dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memi
PASAL 6
(2) Atribut sebagaimana dimaksud pa ayat (1) merupakan elemen data ya melekat pada Entitas Data Pendidik Tinggi. (3) Atribut Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, lokasi, pelengkap spasial, citra, sarana dan pelengkap, prasarana prasarana.
(4) Atribut Program Studi sebagaimana dimaksu pada ayat (2) meliputi data identitas, jenjang pendidikan bidang ilmu pendidikan, gelar, pendidikan, kapasitas kompetensi, capaian pembelajaran kapasitas, lokasi, pelengkap, pelengkap spasial, dan citra, sarana dan prasarana (5) Atribut Satuan Manajemen Sumberdaya sebagaimana dimaksu pada ayat (2) meliputi data identitas, sumber daya, struktur organisasi, lok pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana. (6) Atribut Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput identitas nomor induk kependudukan, alamat identitas, kepegawaian riwayat pendidikan, publikasi, kepegawaian, kompetensi kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi, penghargaan penghargaan.,
PASAL 6
(7) Atribut Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, kependudukan keluarga, pembiayaan, kepesertaan pada prodi dan prestasi.
PASAL 6
(8) Atribut substansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
(9) Atribut aktivitas tridharma perguruan tingg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput proses pembelajaran, pembelajaran pembimbingan, penilaia penelitian kerja sama dan pengabdian kepad penelitian, masyarakat masyarakat.
(1) Data Referensi Pendidikan Tinggi diverifik dan divalidasi keabsahannya untuk memenu kualifikasi sebagai acuan.
PASAL 7
(2) Data Referensi Pendidikan Ting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas referensi data wilayah, referensi d operasional dan referensi nomor iden operasional,
(3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan identitas tunggal.
PASAL 7
(4) Referensi data wilayah sebagaiman dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mengatur kode wil dari tingkat provinsi dan kabupaten/ko
(5) Referensi data operasional sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan Pengkodean yang mewakili semua ki atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data Pokok Pendidika Tinggi.
(6) Referensi nomor identitas sebagaim dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Kode Perguruan Tinggi yang merupakan pengkod referensi Perguruan Tinggi;
b. Kode Program Studi yang merupakan pengkodea referensi Program Studi;
c. Kode Satuan Manajemen Sumberdaya yang meru pengkodean referensi Satuan Manajemen Sumbe
PASAL 7
d. Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dose Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupak pengkodean referensi pendidik; e. Nomor Ijazah Nasional; f.
Nomor pokok badan penyelenggara yang merupa pengkodean referensi badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta; dan
g. Kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan ref bidang ilmu Program Studi, bidang kompetensi pe bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyaraka bidang kerja sama dalam satu struktur.
(7)Penerbitan nomor identitas (7) sebagaimana dimaksud pada ay (6) ditetapkan oleh Unit Utama.
PASAL 7
(8)Pusat mengelola Data Referens (8) Pendidikan Tinggi untuk menjam integritas data.
PASAL 8 1
Transaksional Pendidikan Tinggi upakan data untuk mencatat atau ola perubahan status, mutasi, proses uasi, hasil evaluasi, dan aliran uang arang yang melibatkan entitas pokok ikan tinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban.
2
Data Transaksional Pendidikan T sebagaimana dimaksud pada aya dihasilkan oleh sistem informas transaksional yang berada di Unit U lembaga akreditasi, dan sumber eks lain.
PASAL 8 3 PDDikti menyimpan semua data transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
PASAL 9 1
tuk menjamin ketersediaan Data endidikan Tinggi, dilaksanakan ataan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PDDikti.
2
Pendataan penyelenggaraan pendid tinggi sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi: a. pengumpulan; b. pengolahan; dan c. penyajian data.
PASAL 9 3
engumpulan data sebagaimana aksud pada ayat (2) berasal dari: a. pelaporan Perguruan Tinggi; b. unit Utama; dan c. sumber data eksternal.
4
Data hasil pengumpulan sebagaim dimaksud pada ayat (3) diintegras untuk diolah dan disajikan oleh Pu
PASAL 9 5 Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan pada infrastruktur yang dikuasai Kementerian.
ASAL 10
Perguruan Tinggi harus menyampaikan aporan penyelenggaraan Pendidikan inggi e PDDikti secara berkala pada semester anjil, semester genap, dan semester antara. antara si laporan sebagaimana dimaksud pada yat (1) terdiri atas: . pembelajaran; . penelitian; dan . pengabdian masyarakat.
PASAL 10
poran pembelajaran sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit diri atas: rencana studi; dan hasil studi. elaporan rencana studi sebagaimana maksud pada ayat (3) huruf a untuk mester ganjil dan semester genap paling mbat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan mulai.
ASAL 10
Pelaporan hasil studi sebagaimana imaksud pada ayat(3) huruf b untuk emester ganjil dan semester genap paling ambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan elesai. elaporan rencana studi dan hasil studi emester antara paling lambat 1 (satu) ulan setelah perkuliahan selesai.
ASAL 10
erguruan Tinggi yang tidak menyampaikan poran penyelenggaraan Pendidikan Tinggi PDDikti secara berkala sebagaimana maksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ngan ketentuan peraturan perundang-dangan. mbaharuan data semester lampau hanya pat dilakukan atas persetujuan Pusat..
PASAL 11 1
Penyampaian laporan oleh ruan Tinggi sebagaimana dimaksud am pasal 10 ayat (1) dilaksanakan an mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti Feeder.
2
Pengisian PDDikti Feeder sebagaimana dimaksud pada aya dilaksanakan oleh pengelola PDD
PASAL 11 3
engelola PDDikti sebagaimana ksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
4
Pengiriman data dari PDDikti Fe ke PDDikti dilaksanakan melal mekanisme sinkronisasi.
PASAL 11 5
sat memberikan akun PDDikti der kepada Perguruan Tinggi.
6
Pusat melakukan pengembang pemeliharaan, dan pemutakhi PDDikti Feeder dan mekanism sinkronisasi.
(1) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti.
(2) Pemimpin Perguruan Tinggi bertangg jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi ya dilaporkan ke PDDikti. (3) Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tida valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 12
PASAL 13 1
a penyelenggaraan pendidikan ggi yang tidak valid dan telah porkan ke PDDikti tidak dapat apus, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi nasional.
2
Kesalahan data penyelenggar pendidikan tinggi yang dilapor oleh Perguruan Tinggi dan perbaikannya merupakan rek jejak pelaporan Perguruan Tin
PASAL 14
(1) Pusat mengumpulkan data pokok dan data transaksional pendidikan dari semua sumber data pendidikan yang terdapat pada Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. (2) Pusat melakukan interkoneksi data m webservice atau mekanisme lainnya dengan Unit Utama, lembaga akredita dan sumber eksternal lain. (3) Pusat menjaga kerahasiaan data individual dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dikecualikan.
PASAL 15 1
2
at melakukan Pengolahan Data Pengolahan Data Pendidikan T idikan Tinggi berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada gumpulan data sebagaimana (1) melalui validasi dan verifik dimaksud dalam Pasal 14.
PASAL 15 3
dasi dan verifikasi melibatkan pemangku kepentingan.
4
Proses validasi menggunaka aplikasi validator nasional ya terdiri atas berbagai fungsi assessment Data Pendidika Tinggi.
ASAL 16
Hasil pengumpulan data melalui PDDikti menjadi dasar penerbitan data statistik endidikan tinggi yang memberikan informasi epada para pemangku kepentingan.
usat mendistribusikan hasil pengolahan ata PDDikti kepada seluruh Unit Utama, Utama embaga akreditasi, dan sumber eksternal ain.
ASAL 16
Pusat menyajikan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi epada masyarakat.
Publikasi data PDDikti secara daring arus menggunakan domain resmi Kementerian.
PASAL 17 1
Pengumpulan Data Pokok ndidikan Tinggi hanya dapat dilakukan melalui PDDikti.
2
Unit Utama, lembaga akredita dan sumber eksternal lain dap mengusulkan tambahan atrib Data PokokPendidikan Ting kepada Pusat.
PASAL 18 1
ta PDDikti merupakan satunya acuan dalam pelaksanaan atan, kajian, dan pengambilan tusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata
2
Unit Utama, lembaga akredita dan sumber eksternal lain dap membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksio
PASAL 18 3
transaksional sebagaimana dimaksud da ayat (2) memuat data perubahan atus, mutasi, proses evaluasi, hasil asi, dan aliran uang atau barang yang atkan entitas pokok pendidikan secara ologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawabannya.
4
Data transaksional sebagaim dimaksud pada ayat (2) merup atribut data tambahan yang ti terdapat pada PDDikti.
PASAL 18 5
6
a transaksional harus mengacu Setiap sistem transaksiona a pokok PDDikti secara daring berkontribusi memperkaya info ngan menggunakan data yang PDDikti dengan memberikan va paling mutakhir. output sistem transaksional ters menjadi bagian PDDikti.
PASAL 18 7 Mekanisme integrasi sistem transaksional dengan PDDikti ditentukan oleh Pusat.
Bab vi tugas dan tanggung jawab
Pusat memiliki tugas dan tanggun jawab jawab:
PASAL 19
a. Merancang basis data PDDikti; b. Merancang, mengembangkan, dan memutakhirkan instrumen pendataan yang diperlukan PDDikti; c. Membangun dan memelihara pusat data Kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilk kegiatan pengumpulan data; d. Membangun dan memelihara sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk dipa satuan kerja dan institusi lain yang mempun kemampuan dan/atau otoritas sebagai valid e. Menetapkan struktur standar dan mekanism standar bagi sistem/aplikasi lain dalam beri dengan PDDikti dan mengevaluasi pemenu standar tersebut;
Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab: f.
PASAL 19
Memastikan komitmen institusi lain penggun dalam ikut menjaga kerahasiaan Data Pendi Tinggi; g. Mengoordinasikan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain yang te dalam pengumpulan data PDDikti guna tercip kegiatan pengumpulan data PDDikti yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yan efektif dan efisien; h. Menyediakan sistem layanan helpdesk terpu kepada seluruh pemangku kepentingan PDD dan i. Mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.
PASAL 20
Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab
a
nggunakan data dan informasi yang tersedia di PDDikti;
b
Melakukan pengumpulan da transaksional sesuai denga kebutuhan;
PASAL 20
Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab
c
akukan verifikasi dan validasi as data sesuai wewenang dan ggung jawab masing-masing;
d
Menyampaikan dan memasti kesesuaian sistem PDDikti den proses bisnis Unit Utama ya berlaku;
PASAL 20
Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab
e
enerbitkan nomor identitas bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7);
f
Menetapkan pengelola PDDikti setiap Unit Utama;
PASAL 20
Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab
g
gkontribusikan output sistem nsaksional ke dalam PDDikti;
h
Mengelola secara bersama sis layanan helpdesk terpusat ya diatur oleh Pusat; dan
PASAL 20
Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab
i Mendukung sistem identitas tunggal kependudukan kependudukan.
ASAL 21
ikti memiliki tugas dan tanggung jawab:
Membantu Sekretariat Jenderal melakukan erifikasi dan validasi data peserta didik, endidik, Tenaga Kependidikan, dan Perguruan Tinggi pada PDDikti sesuai engan wilayah masing-masing; Memanfaatkan data yang dihasilkan dari DDikti untuk mendukung pengawasan, pengawasan engendalian, dan pembinaan di wilayah masing-masing; Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional endataan PDDikti di daerah;
ASAL 21memiliki ikti
tugas dan tanggung jawab:
Memfasilitasi dan menegur kepada semua atuan pendidikan di wilayah kerja masingmasing masing yang tidak melakukan pemutakhiran ata secara berkala;
Menyediakan dan memelihara infrastruktur endataan di wilayah masing-masing;
Mengelola secara bersama-sama sama sistem ayanan helpdesk terpusat yang diatur oleh usat;
ASAL 21 memiliki ikti
tugas dan tanggung jawab:
Menggunakan/memfasilitasi validasi data elaporan hanya dengan aplikasi PDDikti eeder dan Validator Nasional kepada erguruan Tinggi di wilayah masing-masing; masing; an Mendukung sistem identitas tunggal ependudukan.
PASAL 22
Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab
a
Melakukan pengisian dan ngiriman data melalui PDDikti Feeder;
b
Menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajara PDDikti secara berkala sesu ketentuan sebagaimana dimak dalam Pasal 10 ayat (1);
PASAL 22
Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab
c
lakukan pengelolaan PDDikti an satuan kerja yang jelas dan ketahui oleh para pemangku kepentingan;
d
Menyiapkan pegawai tetap, sa prasarana dan insentif bagi sa kerja yang melakukan pengelo PDDikti di internal Perguruan T
PASAL 22
Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab
e
f
eriksa dampak data yang telah Menjamin kelengkapan, keben orkan melalui PDDikti Feeder di dan kemutakhiran data yan ejumlah sistem transaksional dikirimkan; dan Kementerian;
PASAL 22
Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab
g Mendukung sistem identitas tunggal kependudukan kependudukan.
Bab vii pengendalian & pelaporan
ASAL 22
engendalian hak akses, data referensi, referensi nkronisasi, verifikasi, dan validasi, serta egrasi Data Pendidikan Tinggi dilakukan eh Pusat. usat menyusun dan menerapkan standar ngelolaan PDDikti.
edoman mengenai standar pengelolaan DDikti ditetapkan dengan Keputusan ekretaris Jenderal.
PASAL 23 1
etiap personil, unit, institusi atau pihak lain yang diberi hak es penggunaan PDDikti wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
2
Setiap pelanggaran terhada kerahasiaan dan keamanan d sebagaimana dimaksud pada (1) dikenai sanksi sesuai deng ketentuan peraturan perundan undangan.
PASAL 23 3
ruh Unit Utama bersama-sama ensosialisasikan PDDikti dan stem transaksionalnya yang mengacu pada PDDikti.
4
Pusat melakukan evaluasi sec berkala untuk perbaikan siste PDDikti dan proses bisnis.
PASAL 24
Pusat melaporkan secara berkala hasil pengelolaan PDDikti kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Bab viii ketentuan lain
PASAL 25 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan mengenai pelaporan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Bab ix ketentuan peralihan
PASAL 26
Dalam hal L2Dikti belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab L2Dikti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Bab x penutup
PASAL 27 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.