PANCASILA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK: RELASI KUASA, AGAMA, DAN ANTAR ETNIS DI INDONESIA PASCA REFORMASI

PANCASILA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK: RELASI KUASA, AGAMA, DAN ANTAR ETNIS DI INDONESIA PASCA REFORMASI PANCASILA AS CONFLICT RESOLUTION: RELATIONS COUNSEL, RELIGION, AND INTER-ETHNIC IN INDONESIA POST-REFORMATION Anis Maryuni Ardi Abstrak - Penelitian ini meliputi cross defence study yang menggabungkan ilmu politik dan ilmu pertahanan dengan membahas mengenai Pancasila sebagai resolusi konflik. Pertahanan dibagi menjadi hard power dan soft power. Melalui Tesis ini Pancasila sebagai ideologi mampu memperluas spektrum aksiologis pada resolusi konflik yang terjadi pada relasi kuasa, agama, dan antar etnis di Indonesia pasca reformasi. Bagaimana peran Pancasila sebagai resolusi konflik dan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori resolusi konflik, moral conflict theory oleh Christie, terlebih pada resolusi konflik yang berawal dari terciptanya konsensus. kemudian teori politik identitas dan teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault. Lokasi wilayah penelitian di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan Pancasila memberikan nilai-nilai operasional sang secara luas digunakan untuk meresolusi konflik. Resolusi konflik yang meliputi early warning and early system serta forecasting. Yang kedua Pancasila adalah sebagai konsensus nilai dan sumber ilmu, peran ini sesuai dengan butir-butir nilai Pancasila yang secara sequential menjadi landasan perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan tantangan yang dihadapi Pancasila adalah sebagai dasar negara dan sebagai ideologi Pancasila belum secara populis digunakan sebagai metode meresolusi konflik melalui daur metodologi transformatif. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah Pancasila berperan menjadi metanarasi kebangsaan dan konsensus perdamaian. Kata kunci: Pancasila, Resolusi konflik, relasi kuasa, etnis, agama. Abstract - This research study covers cross defense that combines political science and the science of defense to discuss the Pancasila as conflict resolution. Defense divided into hard power and soft power. Through this thesis Pancasila as an ideology capable of expanding the spectrum Axiological on conflict resolution that occurs in power relations, religion, and ethnic in Indonesia after the reform. What is the role of Pancasila as conflict resolution and the challenges faced by Pancasila. This research uses descriptive qualitative method. Data obtained from interviews and literature. The theory used in this research is the theory of conflict resolution, conflict moral theory by Christie, especially on conflict resolution originated from the consensus. then the theory of identity politics and power relations theory proposed by Foucault. The location area of research in Jakarta, Bandung and Surabaya. The results showed Pancasila provides the operational values are widely used for meresolusi conflict. Conflict resolution and early include early warning and forecasting system. The second is the Pancasila as the consensus value and a source of knowledge, this role in accordance with a grain of Pancasila values that sequentially form the basis of behavior in the state and nation. While the challenges faced is the Pancasila as the state ideology Pancasila and as yet to be populist used as a method of recycling methodologies meresolusi conflict through transformative. The conclusions of this research is the role to be metanarrative Pancasila national peace and consensus. Key words: Pancasila, Conflict Resolution, Power relations, Ethnic group, Religion

Pancasila sebagai Resolusi Konflik: Relasi Kuasa, Agama, dan Antar … | Anis Maryuni Ardi | 35

Asia

Pendahuluan

P

ertahanan upaya

Nirmiliter adalah pertahanan

yang

saling

adu

kompetensi

dan

peradaban untuk saling menaklukkan. Secara

sederhana

imperium-imperium

luar

tersebut digerakkan oleh sistem sosial

militer. Studi Pertahanan sebagai cross

yang harus mempunyai benteng bernama

study

kekuasaan. Selama seni tata kelola

mencakup

menjelaskan

hal-hal

bahwa

di

Ideologi,

budaya, bahasa, dan lain sebagainya

masyarakat

merupakan pertahanan nirmiliter. Untuk

pemerintah

membangun upaya tersebut Pancasila

berjalan harmonis dalam suatu wilayah,

sebagai ideologi negara memiliki peran

tak ada peyorasi dalam narasi kekuasaan.

penting mempertahankan keutuhan dan

Skema

persatuan

bangsa.

Penelitian

ini

merupakan

penelitian

dalam

rangka

ini

yang yang

berdaulat memiliki

dan mandat

sukses

dibangun

oleh

Majapahit,

sebagai

kerajaan

yang

melakukan

program

politik

berupa

memperdalam ilmu pertahanan dalam

penyatuan nusantara sebagai cikal bakal

konteks

Indonesia (Anis Maryuni, 2014:3).

multidisiplin

yang

Beranjak pada ruang waktu yang

menggabungkan antara kajian sejarah, sosiologi dan ilmu pertahanan. Sehingga

lebih

aktual,

dalam aspek historis integrasi bangsa

dipelopori oleh semangat pemuda tahun

sampai upaya praktis sebagai soft power

1908, dengan dimulainya organisasi Boedi

yang digunakan untuk menjadi ideologi

Oetomo. Walau masih dengan spirit etnis

bangsa adalah spektrum luas Pancasila

Jawa

yang layak untuk diteliti.

merupakan organisasi pembentuk embrio

kalangan

konsep

elite,

kebangsaan

organisasi

ini

Perjalanan spiritualitas kebangsaan

pergerakan nasional, selanjutnya disusul

Indonesia tidak bisa terlepas dari tatanan

dengan SI (Sarekat Islam) yang dulu

Imperium kerajaan-kerajaan di nusantara

mulanya SDI (Sarekat dagang Islam) yang

abad 13-14 M. Pada abad tersebut

mempunyai

kejahatan paling purba dari manusia

pedagang

adalah membunuh dan menindas. Hal ini

dominasi perdagangan non pribumi (etnis

sangat erat kaitannya dengan perebutan

china) dan kemudian bergerak menjadi

sumber daya dan pengakuan (legitimasi).

Sarekat Islam dengan pengikut organisasi

Kerajaan-kerajaan di bumi nusantara dan

lebih dari lima juta anggota, yang

spirit pribumi

penggalangan untuk

melawan

membangun spirit konsolidasi nasional 36 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomer 2

atas dasar proto nasionalisme yang

dalam cakupan dari partisipasinya seperti

secara eksplisit menggunakan kata islam

pada

sebagai perhimpunan yang mengaktifkan

kemerdekaan oleh rakyat. Transformasi

basis

ini dalam konteks Indonesia, tidak hanya

identitas

kolektif

sebagai

ideologi.(Yudi Latif, 2011: 64)

partisipasi

eforia

persiapan

dapat didefinisikan transformasi dalam

Selanjutnnya sumpah pemuda pada

cakupannya, namun juga dalam derajat

tahun 1928 dan melahirkan sumpah

kebebasannya. Prinsip Habermas terlebih

pemuda yang menciptakan nasionalisme

masih pada konsep tradisional, masih

dan identitas ke Indonesiaan. Dengan

pada pandangan relasi kuasa, seperti

tanah air satu, bahasa satu dan bangsa

teori Marxis yang memandang kekuasaan

satu,

negara

sumpah

pemuda

mampu

memperdalam

secara

fundamental.

Dalam

rasa

permainan kuasa pada masyarakat yang

bangsa

terjadi benturan di antara beragam

Indonesia. Proses penyatuan ini terdapat

kelompok. Permainan kuasa melahirkan

dalam konsepsi Habermas mengenai

monumen politik historis dalam setiap

ruang publik dalam konteks Indonesia

generasi

butuh

(Acemoglu,2011:115).

kebhinekatunggalikaan

penyesuaian

perdebatan

dari

tertentu,

kritis

dalam

mengenai

intelegensia

Dari

generasi

memperhitungkan

sebenarnya

eksistensi

identitas”

menyatukan suatu bangsa? Pertanyaan ini

ketidakpedulian

terhadap

serta adanya

menjadi

penting

apa

generasi

ketidakpekaan “politik

hal

ke

yang

untuk

bisa

ditemukan

perbedaan (Callhoun, 1992: 3). Indonesia

diskursus jawabannya sebagai upaya

adalah ruang publik yang telah digunakan

membangun kesadaran nasional. Dugaan

bukan hanya untuk mengekspresikan

penulis, jawabannya adalah sesuatu yang

argumen-argumen yang bersifat rasional

ideologis

dan kritis. Namun juga dalam kebanyakan

dikontemplasikan bangsa, serta muncul

kasus untuk mengekspresikan proses

dari

rasionalisasi politik identitas dan ideologi-

Spektrum ideologi adalah sistem ide,

ideologi dari kekuatan sosial yang saling

keyakinan dan sesuatu yang menjadi

bersaing.

kerangka hidup. Ideologi merupakan

Transformasi,

dalam

jiwa

pandangan

kekhasan

Habermas, hanya berarti transformasi

Indonesia

dan

mendalam

kebangsaan

suatu

itu

negara,

dengan

untuk

sendiri.

sehingga kekhasan


multidimensialnya

memiliki

Pancasila

sebagai dasar negara sekaligus ideologi. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila,

sila

adalah

asas

atau

dasar,

Konflik dengan nuansa agama dan etnis sub

nasional

makin

mengekskalasi

tatanan kekuasaan yang masih sangat muda.

Sehingga

keamanan

nasional

sedangkan panca adalah lima, menurut

sektor militer dan non militer menjadi

Soekarno, Pancasila merupakan 5 dasar

terganggu. Pada tahap ini penulis berfikir

nilai yang mendirikan negara Indonesia

untuk

kekal dan abadi. Dalam pandangan

penghubung yang hilang bahwa peran

Soekarno,

Pancasila

angka

lima

mempunyai

menemukan

sebagai

simbolisme yang kuat dalam antropologi

penanggulangan

masyarakat

ditemukan.

Indonesia.

Urutan-urutan

kelima sila disebutkan oleh soekarno

garis-garis

metode

konflik

harus

Studi ini pada pandangan umum

memiliki urutan sequetial, bukan urutan

menjelaskan,

prioritas, namun merupakan kesatuan

konflik merupakan dua hal yang tak selalu

yang terdiri dari keragaman elemen (Yudi

berelasi secara tolak belakang, damai dan

Latif,2011: 29).

konflik juga merupakan siklus, damai dan

Pasca pergantian

reformasi rezim,

ditengah

perubahan

terminologi

damai

dan

konflik juga bisa dilihat menjadi proses

sosio

rotasi situasional yang dialami oleh

kultural dan gejolak sosial, Pancasila

entitas manusia. Di Indonesia, agama

ditantang oleh keadaan untuk kembali

merupakan bagian dari sistem religi yang

menunjukkan eksistensinya sebagai dasar

akan membentuk unsur kebudayaan. Ini

falsafah hidup. Paradoks yang terjadi di

artinya agama masuk dalam setiap sendi

Indonesia adalah bagaimana falsafah

kehidupan yang ada di masyarakat

yang digali dari kekayaan khasanah

Indonesia. Pasca reformasi, Sejumlah

multikultural

kerusuhan dan konflik sosial yang terjadi

kebangsaan

tidak

bisa

ditemukan dalam standart operasional

di

pengentasan gejolak sosial itu sendiri.

beberapa tahun terakhir. Beberapa di

Penulis melakukan asosiasi sederhana

antaranya

bahwa gejolak sosial ini adalah konflik,

berlangsung lama, seperti kerusuhan di

sparatisme

massa.

Ambon (1998), Poso (1998), Maluku

Terhitung sudah banyak konflik yang

Utara (2000), dan beberapa tempat lain

terjadi di Indonesia pasca reformasi.

(Becker, 2003: 40).

dan

kekerasan

berbagai

daerah

berskala

38 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomer 2

di

Indonesia,

besar

dan

Agama

atau

dalam

agama, menjadi bahasan yang sensitif,

Pancasila sesungguhnya sudah meliputi

dalam konteks ini, kita mengenal bahwa

segala

hubungan negara dan agama bukan lagi

agama

keyakinan

dan

kepercayaan

di

Indonesia. Dalam perspektif historis, Yudi

pada

Latif mengemukakan bahwa penyebaran

melainkan diferensiasi yang merupakan

sistem

pendekatan yang

kepercayaan

Nusantara

yang

politeistik juga tidak serta merta musnah.

pemisahan

atau

privatisasi,

tumbuh

subur

di

Indonesia.

Pada masa prasejarah kepercayaan secara

Dalam

pandangan

Soekarno,

sinkretik melebur dengan agama Islam,

Pancasila adalah satu dasar filsafat,

Nasrani, dan Hindu Budha. Misalnya

sebagai

sunda wiwitan di masyarakat sunda

perlawanan untuk imperialisme, Pancasila

Kanekes,

sebagai karakteristik perjuangan yang

Banten,

kejawen

di

Jawa

alat

pemersatu,

khas.

sebagai agama asli Batak, Naurus di Pulau

mempunyai dimensi moral yang berguna

Seram, dan berbagai kepercayaan lainnya.

untuk menopang peradaban. Pancasila

Peran agama turut bersumbangsih dalam

sebagai karya bersama yang dalam istilah

kehidupan

membentuk

Yudi Latif mencapai pada pengesahan

institusi-institusi sosial. Sehingga nilai

sebagai kode kebangsaan bersama (Civic

ketuhanan sangat dalam masuk dalam

Nasionalism).

sendi

pengesahan

kehidupan

dan

historis

bangsa

Indonesia (Yudi Latif, 2011: 59-60).

Fase

penulis,

alat

Tengah dan Jawa Timur, agama Parmalim

sosial

Menurut

dan

Pancasila

perumusan

Pancasila

sehari

dan

setelah

kemerdekaan, membawa Pancasila pada

Kemurnian Pancasila mulai dimasuki

konseptualisasi yang melibatkan banyak

oleh limbah dan polutan politik. Menurut

golongan dan unsur. Oleh karena itu

Soekarno Indonesia adalah komunitas

Pancasila menjadi karya bersama milik

karakter

bangsa, walaupun tak terlepas dari peran

yang

berkembang

dari

komunitas pengalaman bersama. Bangsa

individu yang ada didalamnya.

yang bukan terberi, melainkan proses pembangunan menerus.

bangsa

Menyoal

yang

tentang

terus agama,

Soekarno

yang

mencoba

mensintesiskan nasionalisme, islamisme dan

marxisme.

Konseptualisasinya

masalah pemisahan agama dan negara

tentang

socio-nationalisme,

socio-

yang menganggap bahwa agama menjadi

democratie sebagai asas marhanisme.

urusan privat dan negara berada di luar

Pada tahap awal, soekarnolah yang


mencoba pada

melakukan

posisi

dasar

konseptualisasi

mendapat tempat yang layak dalam

falsafah

negara Indonesia merdeka (Al Ghazali,

atau

pandangan dunia. Kelahiran Pancasila

1998: 19-33).

pada 1 juni 1945 membawa 5 prinsip dasar

Menurut Muhammad Hatta, dengan

negara yang disetujui secara kolektif

perubahan posisi prinsip ketuhanan dari

melalui piagam jakarta 22 juni 1945 dan

posisi pengunci ke pembuka, ideologi

pengesahan

negara tidak berubah karenanya, negara

konstitusional

pada

18

Agustus 1945. Pancasila adalah soft

dengan ini

Power. Ideologi merupakan pertahanan

negara dan politik negara yang mendapat

nir militer yang mampu memberikan

dasar moral yang kuat, dari sila kedua

peluang

sampai dengan kelima. Hasil rumusan

untuk

konsolidasi

bersama

secara nasional.

memperkokoh

fundamen

piagam jakarta dan berbagai usulan yang

Generasi

pasca

reformasi,

berhasil

dihimpun

tanggapan

digunakan. Ujian bagi Pancasila. Dimulai

Latuharhary

dari pembukaan UUD 1945, mengenai

perdebatan “tujuh kata” beserta pasal-

usaha kompromi antara golongan Islam

pasal lain, seperti agama negara dan

dan

antara

syarat agama seorang presiden. Sehingga

golongan Islam dan kebangsaan melalui

muncul golongan Islam dan golongan

garis-garis besar UUD. Muara kompromi

kebangsaan. Hingga 17 juli 1945 rumusan

terakhir pada alenia ke 4 yang mengutip

Piagam Jakarta bertahan dengan 7 kata.

Titik

temu

prinsip-prinsip Pancasila sebagai rumusan

Di

sisi

cukup

diberi

pendidikan moral Pancasila tidak lagi

kebangsaan.

yang

kemudian

yang

lain

tajam

oleh

merangsang

modernisme

Islam

dasar. Islam tidak dijadikan dasar negara,

merupakan proyek generasi baru yang

sempat ada “7 kata” yang dihilangkan

terpengaruh barat dan menyesuaikan diri

pada

dengan

sila

pembentukan bentuk

pertama,

dalam

proses

negara,

sebagai

dengan tetap mempertahankan kesetiaan

pengakuan.

Dalam

terhadap kebudayaan Islam. Dengan kata

dasar

politik

peradaban

modernisme

modern.

pandangan Prawoto Mangkoesasmito,

lain,

golongan sepakat dengan sila Pancasila,

sebuah titik tengah antara islamisme dan

namun menuntut penambahan sila ke 1

sekularisme.Pasca

menjadi hal penting. Bahwa Islam selama

secara resmi menjadi ideologi nasional,

masa kolonial terus dipinggirkan akan

pemersatu dan dasar negara. Secara


Islam

Namun

disahkan,

merupakan

Pancasila

singkat Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan

kekuasaan sedikit

berperan

berbeda dengan agama, dua terminologi

mengarahkan bangsa Indonesia mencapai

ini selalu lekat kaitannya dengan potensi

tujuannya.

Dalam

konflik yang cukup besar. Setidaknya ras

Pancasila

menjadi

kepribadian,

sekaligus

Etnisitas dan

posisi sumber

moralitas,

dan

tersebut jatidiri,

dan

haluan

dibedakan, Ras meliputi karakteristik

keselamatan bangsa. “Tetapi kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar filsafat, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke hanyalah dapat bersatu padu diatas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan negara republik Indonesia. Tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama penyakit terutama sekali imperialisme, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno, 1958, I:3).

etnis

secara

definitif

harus

biologis dan fisik yang terlihat pada pemaknaan pigmentasi kulit dan ciri-ciri fisik

yang

digunakan

khas. untuk

“intelijensia”

Atribut-atribut mengukur

dan

ini

tingkat

“kapabilitas”,

membentuk struktur pada kelompokkelompok-kelompok ras dalam suatu hierarki sosial dan superioritas material dan subordinasi. Klasifikasi rasial ini, yang dibentuk dan membentuk kekuasaan, terdapat pada akar rasisme. Misalnya pada zaman kolonial dan pergerakan

nasional,

hierarki

sosial

menempatkan pribumi, pada hierarki terendah, sedangkan timur asing di urutan kedua, dan puncak hierarki di atas. Menurut Prof. Salim Said pada suatu pertemuan

perkuliahan

menjelaskan

bahwa etnis selalu mendapatkan sorotan khusus dalam setiap jenjang perubahan penting keIndonesiaan. Dan pada tataran ini makna ras yang biologis berevolusi menjadi konstruksi sosial yang berawal dari sentimen kelompok. Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan

berdasarkan

berbagai


kriteria. misalnya dapat dikelompokkan

dan konflik menurut bidang kehidupan

berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak

(Wirawan, 2010: 55).

yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik personal

diantaranya dan

adalah

konflik

konflik

interpersonal,

konflik interes (Conflict of interest), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, Pancasila Sebagai Resolusi Konflik Relasi

Relasi Kuasa

Agama

Politik Identitas

Kohesi sosial

Antar Etnis

Etnisitas

Konflik

Resolusi Konflik

Pancasila sebagai metanarasi kebangsaan dan konsensus perdamaian


Metodologi

“Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upayaupaya penting, seperti mengajukan pertanyaanpertanyaan dan prosedurprosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data”.

Penelitian mengenai “Pancasila sebagai Resolusi Konflik Relasi Kuasa, Agama dan Etnis dan di Indonesia Pasca Reformasi” ini

menggunakan

metode

penelitian

kualitatif. Metode Penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

dan

kegunaan

tertentu”

(Sugiyono, 2012:2). Metode penelitian ini menggunakan kualitatif

metode dengan

penelitian pendekatan

interpretasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali

Pembahasan

dan

Penelitian

mengeksplorasi

data

sebanyak-

ini

dilakukan

di

Jakarta,

banyaknya secara aktual dan khusus

Bandung dan Surabaya. Dengan obyek

mengenai tema ini. Menurut Moleong

penelitian Resolusi konflik relasi kuasa,

(2007) penelitian kualitatif adalah sebagai

agama dan etnis pasca reformasi di

berikut :

Indonesia. Dengan Subyek Penelitian

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

sebagai berikut: MPR RI: Zulkifli Hasan.

Kekuatan pendeskripsian suatu penelitian

merupakan pertahanan nirmiliter. Untuk

kualitatif didukung oleh penyajian data

membangun upaya tersebut Pancasila

berupa kata-kata, yang di tambahkan

sebagai ideologi negara memiliki peran

dengan definisi Creswell (2014:4) bahwa,

penting mempertahankan keutuhan dan

mendefinisikan

persatuan

sebagai berikut:

penelitian

kualitatif

Hidayat Nur Wahid Pertahanan Nirmiliter adalah upaya pertahanan yang mencakup hal-hal di luar militer. Studi Pertahanan sebagai cross study

menjelaskan

bahwa

Ideologi,

budaya, bahasa, dan lain sebagainya

bangsa.

dijadikan ideologi

Pancasila yang

mampu

“operasional”

untuk menuntun etika dan moralitas Pancasila sebagai Resolusi Konflik: Relasi Kuasa, Agama, dan Antar … | Anis Maryuni Ardi | 43

dalam

rangka

pertahanan

memperkuat dalam

usaha konteks

perjuangan

melawan

imperialisme,

perjuangan mencapai kemerdekaan,

multidimenional yang menggabungkan

perjuangan

antara

sosial

membawa corak sendiri-sendiri. Tidak

kemasyarakatan dan ilmu pertahanan.

ada dua bangsa yang cara berjuangnya

Sehingga dalam aspek historis integrasi

sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai

bangsa sampai upaya praktis sebagai soft

cara berjuang sendiri, mempunyai

power yang digunakan untuk menjadikan

karakteristik sendiri. Oleh karena pada

ideologi bangsa adalah spektrum luas dari

hakekatnya bangsa sebagai individu

Pancasila.

mempunyai

dimensi

sejarah,

Secara singkat Pancasila adalah dasar

statis

yang

mempersatukan

suatu

bangsa

kepribadian

yang

sendiri.

Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya,

sekaligus berperan mengarahkan bangsa

dalam

Indonesia mencapai tujuannya. Dalam

wataknya dan lain-lain sebagainya

posisi tersebut Pancasila menjadi sumber

(Soekarno, 1958, I:3)”

jatidiri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

perekonomiannya,

dalam

Yudi Latif menegaskan bahwa, tidak mungkin bangsa Indonesia berkonsensus

“Tetapi kecuali Pancasila adalah satu

untuk bersatu dalam satu kebangsaan

Weltanschauung, satu dasar filsafat,

berwujud

Pancasila

alat

Indonesia dengan lebih dari tujuh belas

mempersatu, yang saya yakin seyakin-

ribu pulau dan tujuh ratus empat puluh

yakinnya bangsa Indonesia dari sabang

enam bahasa ibu tanpa spiritualitas nenek

sampai

dapat

moyang kita, pada masa Majapahit. (John

bersatu padu diatas dasar Pancasila

Gardner dalam Yudi latif, 2011: 11).

itu. Dan bukan saja alat pemersatu

Majapahit menarik untuk dilihat kembali

untuk di atasnya kita letakkan negara

sebagai

republik Indonesia. Tetapi juga pada

kehidupan masyarakat yang kompleks.

hakekatnya satu alat mempersatu

Hal

dalam perjuangan kita melenyapkan

kepemimpinan Hayam Wuruk melalui

segala

lawan

sumber sejarah utama Kerajaan Majapahit

berpuluh-puluh tahun yaitu terutama

yang dituliskan oleh Empu Prapanca pada

penyakit terutama sekali imperialisme,

Nagarakrtagama Bab 71-72 dan 83.

adalah

merauke

penyakit

satu

hanyalah

yang

kita

ini

Negara Kesatuan Republik

prototype

erat


tatanan

kaitannya

sistem

dengan

Raja

Majapahit

bertambah

menganggap

bahwa

agama

menjadi

semangat dalam mengurus negaranya,

urusan privat dan negara berada di luar

dalam perkara-perkara hukum ia tidak

agama, menjadi bahasan yang sensitif,

tebang pilih, tapi setia pada jiwa dari kitab

dalam konteks ini, kita mengenal bahwa

hukum. Ketika memberikan penghargaan,

hubungan negara dan agama bukan lagi

ia tak memihak, demi kesejahteraan

pada

rakyat pengabdianlah yang dikejarnya.

melainkan diferensiasi yang merupakan

Pendeta, bangsawan, kelas menengah

pendekatan

yang

dan rakyat jelata dan empat kasta semua

Indonesia.

Sebagaimana

mempunyai keahlian sesuai tugas-tugas

dalam nilai Pancasila, Ketuhanan adalah

mereka. Tanpa pengecualian penjahat

bagian penting dari berbangsa dan

berhenti berpikir jahat karena kekaguman

bernegara.

pada keberanian sang raja. Falsafah tinggi

oleh

politik

pemerintahan

Dalam

yang

Majapahit

pemisahan

dijunjung

sejak

Kertanagara

awal

atau

privatisasi,

tumbuh

subur

di

termaktub

pandangan

Soekarno,

Pancasila adalah satu dasar filsafat, sebagai

alat

pemersatu,

dan

alat

sampai

perlawanan untuk imperialisme, Pancasila

Hayam Wuruk adalah; “Satu dalam

sebagai karakteristik perjuangan yang

Keberagaman, Karena kebenaran tidak

khas. Pancasila mempunyai dimensi moral

bisa

yang

dipecah-pecah”(Kakawin

Arjuna

Wijaya oleh Empu Tantular). Namun

demikian,

berguna

peradaban.

untuk

Pancasila

menopang

sebagai

karya

kemurnian

bersama yang dalam istilah Yudi Latif

Pancasila mulai dimasuki oleh limbah dan

mencapai pada pengesahan sebagai kode

polutan

kebangsaan bersama (Civic Nasionalism).

politik.

Menurut

Soekarno

Indonesia adalah komunitas karakter

Fase

yang

komunitas

Pancasila sehari setelah kemerdekaan,

pengalaman bersama. Bangsa Indonesia

membawa Pancasila pada konseptualisasi

bukanlah bangsa yang terberi, melainkan

yang melibatkan banyak golongan dan

proses pembangunan bangsa yang terus

unsur. Oleh karena itu Pancasila menjadi

menerus sampai akhirnya masuk secara

karya bersama milik bangsa, walaupun

final menjadi negara bangsa. Agama di

tak terlepas dari peran individu yang ada

Indonesia,

didalamnya.Menurut Muhammad Hatta,

berkembang

tertaut

dari

pada

masalah

pemisahan agama dan negara yang

dengan

perumusan

perubahan

dan

pengesahan

posisi

prinsip


ketuhanan

dari

posisi

pengunci

ke

pembuka, ideologi negara tidak berubah karenanya,

negara

dengan

sosial

masyarakat

(Ahmad

Mansyur,

2011:64).

ini

Setelah

melalui

proses

yang

memperkokoh fundamen negara dan

panjang, agama dan negara tidak dalam

politik negara yang mendapat dasar

posisi berkonflik, namun dalam ranah

moral yang kuat, dari sila kedua sampai

yang

dengan kelima.

organisasi

Hasil rumusan Piagam Jakarta dan

lebih

melahirkan

teknis,

organisme

dari

berbasis

agama

yang

sosial

yang

identitas

berbagai usulan yang berhasil dihimpun

mempermudah seseorang masuk dalam

kemudian diberi tanggapan yang cukup

ranah konflik.

tajam oleh Latuharhary yang merangsang

Berbagai macam jenis konflik di atas

perdebatan “tujuh kata” beserta pasal-

yang sesuai dengan topik penelitian

pasal lain, seperti agama negara dan

Pancasila sebagai resolusi konflik yang

syarat agama seorang presiden. Sehingga

diteliti ini adalah konflik menurut bidang

muncul golongan Islam dan golongan

kehidupan. Jenis konflik menurut bidang

kebangsaan. Hingga 17 juli 1945 rumusan

kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri,

Piagam Jakarta bertahan dengan 7 kata

melainkan

(Risalah BPUPKI).

sejumlah

Menurut

kehidupan.

konflik Sebagai

contoh, konflik sosial sering kali tidak

Hasyim,

hanya disebabkan oleh perbedaan suku,

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi

itu

sering kali disebabkan oleh kecemburuan

bersifat

K.H.

Achmad

aspek

dengan

Siddiq

Sekretaris

K.H.

berkaitan

Wahid

agamis,

atau

tidak

bertentangan dengan agama. Pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah filosofi,

ekonomi. Konflik

dapat

dibedakan

cita-cita dasar bangsa Indonesia tentang

berdasarkan posisi pelaku konflik yang

negara yang bagaimana kita inginkan

berkonflik, (Wirawan; 2010: 116) yaitu

yang dirumuskan oleh bapak bangsa

Pertama, konflik vertikal, Konflik yang

dalam bahasa yang penuh dengan nuansa

terjadi antara elite dan massa (rakyat).

keagamaan, bukan nuansa sekularistik.

Elit yang dimaksud adalah aparat militer,

Jadi bagaimana mungkin kita tafsirkan

pusat pemerintah ataupun kelompok

bahwa negara kita sekuler. Tindakan itu

bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik

ahistoris dan tidak berpijak pada realitas

vertikal adalah terjadinya kekerasan yang


biasa dilakukan oleh aparatur pemerintah

atau kelompok yang memiliki kedudukan

“Dalam pangkuan Al-Quran, Pancasila akan hidup subur, dimata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan apriori sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Quran. Ia melihat suatu dalamnya pencerminan yang relevan. Pancasila sudah identik dengan ajaran-ajaran Islam. Pancasila mengandung tujuan-tujuan Islam, tetapi Pancasila bukan berarti Islam, bahwa diatas tanah yang beriklim Islamlah, Pancasila akan tumbuh subur, bahwa iman kepada tuhan yang maha Esa itu tumbuh hanya dengan kata-kata ‘Ketuhanan Yang Maha Esa.”

relatif sederajat namun memperebutkan

Menurut Presiden Ke-6 RI, Susilo

sumber daya yang terbatas, misalnya

Bambang Yudhoyono (SBY), Pancasila

kekuasaan, pengakuan, eksistensi dan

merupaka ideologi bangsa yang tak usang

sumber daya material di luar itu. Memang

meskipun

dalam konflik horizontal tidak ada yang

berbagai belahan dunia sudah berlalu.

lebih

Namun

"Saya melihat ideologi Pancasila kita

fenomena ini bertentangan dengan spirit

berbeda dengan ideologi-ideologi lain

kebhinekaan yang menjelaskan bahwa

yang dikatakan Fukuyama sebagai the end

pluralitas

of history," kata mantan Presiden SBY

terhadap

rakyat.

Kedua,

Konflik

horizontal, yaitu konflik yang terjadi dikalangan massa atau rakyat itu sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Hal ini dikarenakan kohesi sosial dalam lingkup nasional makin berkurang dan kohesi sosial malah menguat dalam dimensi sub nasional, baik dalam konteks etnisitas, agama, atau borjuasi kecil. Konflik tersebut terjadi antara individu

tinggi

dan

adalah

rendah.

manifestasi

dari

keesaan. Tidak

saat ada

bangsa

yang

ideologi-ideologi

peresmian

Pusat

lain

di

Pendidikan

dapat

Pancasila dan Konstitusi, di Cisarua,

mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak

Bogor, Selasa (26/2). "Justru Pancasila

percaya pada sesuatu, dan jika tidak

menjadi the third way, oleh karena itu jika

sesuatu yang dipercayainya itu memiliki

ada yang katakan tidak relevan lagi dan

dimensi-dimensi moral guna menopang

dianggap terlalu ideologis, saya melihat

peradaban besar. (John Gardner, dalam

ideologi Pancasila kita berbeda dengan

Yudi Latif, 2011:10). Dalam capita selecta

ideologi-ideologi

jilid 2 Muhammad Natsir pada ramadhan

Fukuyama," dari kutipan ini, penulis ingin

lain

yang

dikatakan

1373/Mei 1954 menyatakan bahwa: Pancasila sebagai Resolusi Konflik: Relasi Kuasa, Agama, dan Antar … | Anis Maryuni Ardi | 47

menarik permasalahan, bahwa adanya

aspek tindakan yang sifatnya forecasting,

konflik-konflik berbasis etnisitas, dan

early warning & early system, serta

agama, adalah pertanda ketidakpatuhan

penanganan

penyelenggara negara terhadap kekuatan

Pancasila

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah

memberikan relevansi yang kuat sebagai

kehidupan

resolusi konflik.

bangsa

Indonesia

(beritasatu.com).

yang

tepat.

Sehingga

secara

utuh

mampu

Pancasila selain sebagai dasar dan

Pancasila

adalah

konsensus

haluan negara, juga dapat dikatakan

kebangsaan yang bisa disebut sangat

sebagai ideologi negara, yaitu suatu

menentukan

proses

ideologi

dalam

warga negara dalam kehidupan publik

perjalanan 18 tahun pasca reformasi,

yang mengatasi partikularitas paham

bangsa ini sering menerima cobaan

perseorangan

konflik

mengganggu

pengertian bahwa dalam wilayah privat

stabilitas dan keamanan nasional. Sipil

yang meliputi keluarga dan komunitas

dan

(Etnis, agama dan golongan masyarakat

dalam

institusionalisasi

negara

internal

militer

bagaimana terhadap

yang

pun,

dan

sangat

kedalaman Pancasila

terlihat

pemaknaan

sehingga

untuk

penyelenggara

yang

dan

negara

golongan.

homogen),

dan

Dalam

masing-masing

perseorangan dan golongan masih bisa

melakukan upaya integrasi, Pancasila

mengembangkan

ditantang untuk masuk dalam konstruksi

ideologinya.

dan paradigma pikiran sipil dan militer

publik-kenegaraan, segala perseorangan

yang

sama,

dan golongan harus menganut Pancasila

sehingga relasi kekuasaan, etnis dan

sebagai ideologi negara. Pada dasarnya

agama perlu diperdalam dalam tatanan

ideologi harus mampu memadukan tiga

konstruksi berpikir yang seimbang.

unsur,

barangkali

Pancasila identitas

tidak

sebagai

kolektif

akan

bagian

bangsa

Namun

keyakinan,

dari

tindakan.

Indonesia.

tuntunan

partikularitas dalam

wilayah

pengetahuan

Pertama

dan

mengandung

normatif-preskriptif

yang

Ideologi meliputi tiga aspek. Pertama

menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi

aspek

mengandung

kognisi,

pengetahuan,

dan

semacam

paradigma

tindakan. (FGD Yudi Latif, September

pengetahuan berisi prinsip, doktrin dan

2017). Resolusi konflik merupakan usaha

teori

untuk menuju situasi damai merupakan

interpretasi realitas. Dan yang terakhir

yang

menyediakan


kerangka

adalah

mengandung

merupakan keyakinan

level dan

tindakan

yang

Karena saya penikmat Pancasila, maka

operasional

dari

saya mengambiln kunci sikap dari Sila-1,

dalam

melalui jalur informasi Agama yang saya

pengetahuan

realitas konkret.

peluk: “Janganlah kebencianmu kepada

Pancasila dalam butir-butirnya bisa

suatu kaum membuatmu bersikap tidak

jadi hanya dipahami dalam konteks

adil”. Ditambah bentangan cakrawala

perseorangan, bukan moralitas publik,

probabilitas dinamisnya: “Sesuatu yang

sehingga dalam konsepsi ini melalui etnis

kau benci mungkin itu baik bagimu, dan

dan agama yang menjadi kubu utama

sesuatu yang kau cintai mungkin itu buruk

dalam keanekaragaman di Indonesia

bagimu”. Bisa berarti: “Bersiaplah, yang

adalah konsentrasi penelitian ini. Dalam

kamu sangka menang bisa kalah, yang

konsepsi Etnis, suku bangsa pendatang

kamu

adalah suku yang mempunyai sikap:

Sehingga saya wajib menghindari pola

Cosmosentris, Ekstraversi, toleransional,

sikap “like and dislike”. Umpamanya pada

dan orientasi teologis. Jika ditinjau dari

411-212, saya harus berpandangan adil

ketahanan nasional, pada gilirannya sikap

terhadap sisi positif maupun negatifnya.

tersebut

ancaman,

Demikian juga terhadap Polri, Pemerintah

gangguan dan tantangan yang menurut

dan pihak manapun saja. Cara pandang

M.D. La Ode merupakan union characters

yang paling mengerikan sehingga saya

yang

asas

hindari adalah: “pihak yang saya sukai

Indonesia.

pasti baik 100%, sedangkan yang saya

Cosmosentris adalah suatu pola sikap

tentang pasti buruk 100%”. saya melarang

tata kehidupan umat manusia dan segala

diri untuk melakukan pemihakan atau

jenis benda menurut penggarisan sifat

keberpihakan berdasarkan “identitas”,

alam

akan

melahirkan

bergerak

integritas

meninggalkan

sosial

nasional

semesta

bertanggung

secara

jawab

dari

menang”.

serta mewajibkan diri saya untuk berpihak

dan

oleh

berdasarkan

“nilai”.

Itu

pun,

demi

Pancasila, harus nilai yang permanen,

dapatkan itu kecuali dari Sila-1. Saya

rakyat

berpihak kepada syariat Allah yang sudah

Indonesia. Jadi untuk proses peneguhan

sejak awal penciptaan diberlangsungkan

itu, hulu dan hilirnya haruslah keadilan.

di alam raya dan diri manusia misalnya

sosial

bagi

Sila

sejati dan abadi. Dan tak mungkin saya

ke-5:

keadilan

adalah

malah

dan

Puncak cita-cita dan perjuangan Indonesia

kalah

adil

manusia (La Ode, 2013: 30).

bangsa

pikir

seluruh


aturan gravitasi, kepastian fajar dan senja,

dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila

lahir

kemudian

adalah dasar falsafah dan ideologi negara

melalui

yang dijadikan pandangan hidup bangsa

Kitab Suci (Majelis Kenduri Cinta, M.H.

Indonesia, sehingga mampu menjadi

Ainun Najib, Januari 2017).

dasar pemersatu, lambang persatuan dan

Definisi Pancasila Menurut Para Ahli,

kesatuan, serta bagian dari soft power

Selain dari pengertian umum Pancasila,

pertahanan bangsa dan negara.

dan

mati

disempurnakan

yang

informasinya

terdapat pendapat beberapa ahli atau tokoh

dalam

memberikan

Menurut Ir. Soekarno Pancasila

pendapat

adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara

mengenai pengertian Pancasila antara

turun-temurun yang sekian abad lamanya

lain: Muhammad Yamin mengatakan

terpendam karena hegemoni kebudayaan

Pancasila

yang

Barat. Maka dari itu, Pancasila tidak saja

aturan

falsafah negara, tetapi lebih luas lagi,

tingkah laku yang penting dan baik. Lebih

yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila

dalam Pancasila berarti lima sendi, asas,

adalah sumber jati diri, kepribadian,

dasar, atau peraturan tingkah laku yang

moralitas, dan haluan bagi keselamatan

penting dan baik. Sedangkan menurut

bangsa. Bahkan Soekarno secara tegas

Notonegoro,

dasar

melukiskan Pancasila dalam pidatonya,

sehingga

“Pada hakekatnya satu alat pemersatu

adalah

mengandung

lima

pedoman

Pancasila

falsafah Negara

dasar atau

adalah

Indonesia,


dalam

perjuangan

kita

melenyapkan

persatuan dari aneka perbedaan, bukan

segala penyakit yang telah kita lawan

yang

berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit,

menolak persatuan.

terutama sekali, imperialisme!” Kelima

meniadakan

perbedaan

dan

Prinsip demokrasinya harus berjiwa

sila menurut Soekarno, merupakan unsur

gotong-royong

“meja statis” yang menopang bangsa

musyawarah mufakat. Bukan demokrasi

Indonesia, sekaligus Leitstar (bintang

yang didikte suara mayoritas ataupun

pimpinan)

minoritas elit. Prinsip kesejahteraannya

dinamis

yang

memandu

perkembangan bangsa ke depan.

harus

Soekarno pun telah menawarkan kemungkinan

Pancasila

dikerucutkan

menjadi

untuk Trisila,

dapat bahkan

mengembangkan

berjiwa

gotong-royong,

mengembangkan

yang

partisipasi

dan

emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat

kekeluargaan.

Bukan

menjadi Ekasila sekalipun. Trisila yang

kesejahteraan

disebutkan yaitu socio-nationalisme, socio-

individualisme-kapitalisme

democratie, dan ketuhanan. Jika Trisila

juga sistem etatisme yang mengekang

tersebut ingin diperas hingga menjadi

kebebasan individu.

Ekasila, maka akan didapati sebuah

yang

visi

berbasis dan

bukan

Pancasila secara operasional pernah

perkataan Indonesia tulen yaitu gotong-

dikatakan

royong. Dengan kata lain, dapat kita

bahwa harus ada upaya radikalisasi

pahami bahwa setiap sila dalam Pancasila

Pancasila. Dalam artian Pancasila mampu

sesungguhnya harus dimaknai dalam

berjalan dan diimplementasikan “secara

semangat gotong-royong.

operasional”, sehingga bangsa Indonesia

Ketuhanannya

harus

berjiwa

oleh

tidak kehilangan arah. Pancasila sebagai

gotong royong yang berkebudayaan,

ideologi

lapang,

pembangunan

dan

toleran,

bukan

saling

Prof.Dr.Kuntowijoyo

yang

mengarahkan

nasional,

menunjuk

menyerang dan mengucilkan. Prinsip

kepada upaya untuk melakukan aktifasi

internasionalismenya

berjiwa

pada sila-sila dalam Pancasila agar lebih

gotong-royong yang berperikemanusiaan

operasional, untuk menjadi dasar negara,

dan

yang

pedoman, filsafat, serta ideologi dan

eksploitatif.

Prinsip

tercermin dalam perilaku keseharian

harus

berjiwa

bangsa,

harus

berperikeadilan,

menjajah

dan

kebangsaannya gotongroyong

bukan

mengembangkan

terutama

memegang

relasi

para

elite

kuasa

yang paling


dominan.Konflik dapat diredam melalui 5

Untuk menunju etika kolektif sudah

cara ini: 1). Ideologi negara; 2). Salah satu

pasti dibutuhkan pandangan dan aspirasi,

sumber ilmu; 3). Laksanakan Pancasila

melalui demokratisasi yang akan berjalan

secara konsisten, koheren, dan integrafif;

baik

4). Jadikan Pancasila sebagai pelayan

Pancasila.Pancasila akanbergerak dinamis

horizontal dan bukan vertikal; 5). Jadikan

sebagai resolusi konflik, jika semakin

Pancasila sebagai kriteria kritik kebijakan

mampu secara adaptif masuk dalam

negara.

dimensi operasional jika diterapkan dalam

Pancasila mampu dijadikan ideologi

jika

membangun

didasarkan

metanarasi

institusi-institusi

yang “operasional” untuk menuntun

Institusi

etika

penyelenggara

kebudayaan dan kehidupan beragama

Negara, dan rakyat.Karena rakyat adalah

mendefinisikan hak dan kewajiban setiap

pihak yang memberi amanah kepada

warga Negara secara utuh. Visi dan

mereka untuk menyelenggarakan negara.

ideologi sebagai system of ideamenjadi

Rakyat tidak memiliki kekuasaan, karena

mercusuar

rakyat

kebangsaan. Pancasila menjadi tuntutan

dan

moralitas

menyerahkan

kedaulatan

kekuasaan kepada wakilnya dan memberi amanah kepada penyelenggara negara. Dalam Pancasila ada sila Keadilan

sosial

misalnya

sosial.

moral

dan

birokrasi,

metanarasi

yang tidak boleh diabaikan. Dalam sosialisasi 4 pilar, Butir-Butir Pengamalan

Pancasila

Sebelumnya

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

terdapat 36 butir pengamalan Pancasila

berarti juga harus mengamalkan sila

menurut ketetapan MPR no.II/MPR/1978

ketuhanan,

tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang

kemanusiaan,

persatuan.Bahkan didasarkan

etika

Pancasila,

politik tidak

dan yang hanya

menjabarkan namun

kelima

ketetapan

asas tersebut

Pancasila, dicabut

menyangkut etika individu namun juga

dengan ketetapan baru dengan Tap MPR

etika Etika politik dalam konteks relasi

no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir

kuasa itu mengandung tiga tuntutan,

Pancasila. 45 Butir pengamalan Pancasila

yakni:

adalah sebagai berikut:

1). Mengupayakan hidup baik bersama

Butir Pengamalan Pancasila pada

dan untuk orang lain; 2). Usaha

Sila Pertama (I) yaitu Ketuhanan Yang

memperluas lingkup kebebasan; dan 3).

Maha Esa. Pada penjelasan butir Pancasila

Membangun institusi-institusi yang adil.

sila pertama mengakui, bahwa bangsa


Indonesia menyatakan kepercayaannya

dalam pasal Pasal 22 yang menyatakan

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang

bahwa;

Maha Esa. Dalam standar rekruitmen

1. Setiap orang bebas memeluk agama

birokrasi, persyaratan bertaqwa kepada

masing-masing

Tuhan YME. Secara umum manusia

menurut agamanya dan kepercayaannya

Indonesia percaya dan takwa terhadap

itu.

Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap

masing-masing agama dan kepercayaan

orang memeluk agamanya masing-masing

yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia,

dan untuk beribadat menurut agamanya

mampu mengembangkan sikap hormat

dan kepercayaannya itu.

menghormati dan bekerjasama antar pemeluk

agama

untuk

beribadat

Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan

penganut

bahwa: “Setiap orang berhak untuk

berbeda-beda

berkumpul dan berserikat untuk maksud

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara

dan tujuan yang damai. Pancasila juga

Inter

mampu

mengatur mengenai kebebasan hak-hak

membina kerukunan hidup di antara

dari tiap-tiap warga negara. Dari ke-lima

sesama umat beragama dan kepercayaan

sila

masing-masing. Agama dan kepercayaan

kebebasan

terhadap Tuhan YME adalah masalah

kedudukan dan sama, mengutamakan

yang

kepentingan

kepercayaan

dengan

dan

yang

personal

masyarakat

menyangkut

hubungan

pribadi

Pancasila

tersebut beragama,

bangsa,

menjamin memiliki

kebebasan

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa,

berpendapat dan hak berkumpul, berhak

yang

privat.

memiliki kehidupan yang layak dan

saling

terhormat.

masuk

dalam

Mengembangkan menghormati ibadah

dunia sikap

kebebasan

sesuai

agama

Pada Undang-Undang Dasar 1945

dan

terdapat pasal-pasal yang mengatur hak-

masing-masing

hak sebagai warga negara dan hak asasi

(coexistence). Tidak memaksakan suatu

manusia dalam beragama. Yang terdapat

agama dan kepercayaan terhadap tuhan

dalam Pasal 28 E :

Yang Maha Esa kepada orang lain.

1. Setiap orang bebas memeluk agama

kepercayaannya

dengan

menjalankan

Pada Undang-Undang Nomor 39

dan beribadat menurut ajaran agamanya,

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

memilih

mengenai kebebasan beragama diatur

memilih

pendidikan

dan

pekerjaan,

pengajaran, memilih


kewarganegaraan, tinggal

di

memilih

wilayah

tempat

kesadaran kerukunan umat beragama di

dan

Indonesia. Adapun upaya sanksi dari

negara

meninggalkannya serta berhak kembali.

pemerintah

2. Setiap orang atas kebebasan meyakini

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000

kepercayaannya menyatakan pikiran dan

tentang

sikap sesuai dengan hati nuraninya.

lembaga Komisi Nasional Hak Asasi

3. Setiap orang berhak atas kebebasan

Manusia yang masih tidak mendapatkan

berserikat berkumpul dan mengeluarkan

hasil yang baik.

pendapat.

dengan

Pengadilan

Relasi

Pada Pasal 29 menjelaskan bahwa:

menggunakan

HAM

kuasa

dan

“Power

juga

and

knowledge” Foucault mengatakan bahwa

1). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang

sebelum

Maha Esa.

Foucault benar-benar ingin tahu, bahwa

2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-

kita akan lebih materialis lagi seandainya

tiap penduduk untuk memeluk agamanya

tubuh

masing-masing

terhadapnyalah yang pertama kita kaji.

dan

untuk

beribadat

menurut agama dan kepercayaannya.

berbicara

dan

tentang

dampak

ideologi,

kekuasaan

Perdebatan kritis tentang legitimasi dan

Untuk Hak Asasi Manusia sendiri

negara. Bangsa ini sesungguhnya memiliki

dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 27

pahlawan dengan kelebihan maupun

sampai dengan Pasal 31, tetapi yang

kekurangan

berintikan hak untuk beragama terdapat

berbagai bidang, baik dari kalangan

dalam dua pasal diatas yaitu Pasal 28 E

“wong elite” maupun “wong alit”. Namun

dan Pasal 29.

kisahnya

Upaya

pemerintah

dalam

manusiawinya,

tenggelam

terpublikasikan

secara

dalam

dan menarik

tidak dan

menangani masalah hak asasi manusia

meluas, terpendam dalam semarak kisah

dalam hal ini kekerasan dan diskriminasi

skandal selebritas, sinetron picisan dan

antar umat beragama di Indonesia belum

reality show murahan, serta gemparnya

memuaskan. Upaya pemerintah dalam

kabar

menjalankan ideologi sebagai tolak ukur

memprakarsai

dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai

otomatis.

dasar

negara

masih

tidak

memiliki

buruk

dunia

kekuasaan

Membincang

relasi

secara

mayoritas

(Islam)

masyarakat

Bangsa Indonesia merupakan bangsa

menciptakan

kelompok

yang

kekuatan untuk mendapatkan perhatian untuk

dengan

politik


minoritas.

dengan mayoritas penduduk beragama

kemampuan

Islam terbesar di dunia yang dinilai sukses

segala macam perbedaan yang ada di

mengembangkan demokrasi. Indonesia

Indonesia, mulai dari etnis, agama dan

mampu

kepada

entitas kelompok yang lain, keberagaman

dunia co-eksistensi dari praktek beragama

yang termanifestasikan dalam Bhinneka

dan

Indonesia,

Tunggal Ika, atau yang biasa disebut

lanjutnya dapat menjadi contoh bagi

dengan“unity in diversity”. Dalam artian

negara Muslim lain. “Lewat demokrasi,

ini, Indonesia telah mengalami integrasi

masyarakat

dapat

dalam bentuk bangsa dan menjadi satu

menunjukkan alternatif pilihan selain

dalam bentuk Negara Kesatuan Republik

kediktatoran dan ekstrimisme.

Indonesia (NKRI).Peran Pancasila yang

mendemonstrasikan

demokrasi

modern.

Indonesia

untuk

mempersatukan

Bahwa di negara dengan populasi

pertama adalah menjadi Ideologi Negara,

Muslim terbesar di dunia, agama dan

Pancasila adalah satu Weltanschauung,

demokrasi tidak perlu ada konflik,”

satu dasar filsafat, Pancasila adalah satu

Membina Relasi Damai antara Mayoritas

alat mempersatu ideologi meliputi tiga

dan Minoritas di sisi lain terdapat

aspek yaitu nilai,

pengetahuan dan

tindakan diskriminatif terhadap kelompok

tindakan.

faktual

minoritas oleh negara dan kelompok

memberikan nilai-nilai operasional sang

mayoritas masih saja berlangsung di

secara luas digunakan untuk meresolusi

negeri ini. Kedua, Sebagai kelompok

konflik. Resolusi konflik yang meliputi

mayoritas, umat Islam masih merasa

early warning and early system serta

menjadi minoritas dalam akses politik

forecasting. Yang kedua Pancasila adalah

maupun ekonomi di republik ini. Bagi

sebagai konsensus nilai dan sumber ilmu,

sebagian kelompok, kondisi perpolitikan

peran ini sesuai dengan butir-butir nilai

di Indonesia masih belum sepenuhnya

Pancasila yang secara sequential menjadi

merepresentasikan

landasan perilaku dalam berbangsa dan

kepentingan

umat

Islam.

Secara

Pancasila

bernegara.

Simpulan

Secara

operasional

dalam

dilaksanakan

secara

Peran Pancasila dalam resolusi konflik

Pancasila

relasi kuasa, etnis dan agama pasca

konsisten, koheren, dan integratif, karena

reformasi

Pancasila

merupakan

di

Indonesia.

ideologi

yang

Pancasila memiliki

dapat

nilai

adalah

wealtundschaaung.

Peran yang tidak kalah penting adalah


menjadikan Pancasila sebagai pelayan

operasional

horizontal dan bukan vertikal; dalam

berbagai

artian, mengakomodir kebutuhan setiap

mengganggu Ketahanan Negara. Masih

entitas

banyak

sosial

masyarakat, landasan

dan

serta

kelompok

berperan

konstitusional

di

sebagai

yang

dalam macam

hal,

oknum

solidaritas

menanggulangi yang

yang

dapat

melibatkan

identitasnya

dalam

akan

mengekskhalasi konflik, hal ini terjadi di

menjiwai setiap produk kebijakan yang

masyarakat dengan bukti bahwa pasca

dikeluarkan oleh pemerintah.

reformasi masih terdapat konflik vertikal

Jadikan Pancasila sebagai kriteria

dan konflik horizontal. Konflik vertikal

kritik kebijakan Negara, agar relasi kuasa

dapat diartikan perlawanan pada negara,

tidak timpang, dan tidak menguntungkan

contohnya:

suatu pihak, maka Pancasila berperan

Sedangkan konflik horizontal diartikan

untuk memberikan landasan kebijakan

sebagai kelompok melawan kelompok,

agar terwujud keadilan yang distributif

misalnya:

bagi seluruh rakyat Indonesia.

diasosiasikan konflik antara Islam dan

Pancasila sebagai daur metodologi transformatif, Pancasila berperan sebagai

NII,

RMS,

Konflik

OPM,

Ambon,

GAM.

yang

Kristen, Dayak dan Madura, Konflik Poso, dan lain sebagainya.

ideologi yang mampu bermanuver secara

Adanya konflik tersebut disebabkan

operasional untuk digunakan sebagai

karena kurang populisnya penggunaan

metode

Konflik

nilai Pancasila sebagai resolusi konflik.

berdasarkan identitas, dan sumber daya

Konflik yang bernuansa “moral conflict”

maupun konflik kekuasaan. Pancasila juga

yang

terbukti

skala

diselesaikan memalui usaha menciptakan

hubungan struktural antara minoritas dan

daur metodologi transformasi konflik

mayoritas serta hubungan kultural antar

melalui pendayagunaan nilai Pancasila.

etnis melalui implementasi nilai dalam

Misalnya hikmah kebijaksanaan dalam

tindakan di Masyarakat.

permusyawaratan,

resolusi

mampu

konflik.

melampaui

melibatkan

identitas

(interfaith

belum

dialog),

Tantangan yang dihadapi Pancasila

keadilan sosial (keadilan distributif) ,

sebagai ideologi dalam upaya pertahanan

kemanusiaan yang adil dan beradab.

negaraadalah belum terwujudnya sebuah

Pendayagunaan ini dilakukan dalam ruang

sistematika

ceremonial formal dan menjauhi lingkup

sebagai

pendayagunaan

kerangka

Pancasila

metodologis

dan

substantif dan “co-existen” Sehingga


aktualisasi nilai dalam tindakan ini kurang populis dan belum melihat Pancasila secara metanarasi kebangsaan dalam meresolusi

dan

mentransformasikan

konflik. Daftar Pustaka Afan Gaffar, (1992). Javanese Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System, Yogyakarta: UGM. Almond, Gabriel A. (1974). Comparative Politic Today, Boston: Little Brown and Co. Anonim. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Arnold K. Sherman & Aliza Kolker, (1986).The Social Bases of Politic. California: Devision of Warswath. Bakrie, CR. (2005). Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan Obor. Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). Using Conflict Theory. Cambridge: Cambrige University Press. Bollen, K.A., & Hoyle, R.H. (1990). Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination. Social Forces, 69(2), 479-504. Budiarto, Heri.(2012). Komunikasi dan Konflik di Indonesia .Jakarta: Showcase.com penerbit, Cattell, V., Dines, N., Gesler, W., & Curtis, S. (2008). Mingling, observing, and lingering: Everyday public spaces and their implications for well-being and social relations.Health & Place. Charles Y. Glock & Rodney Stark, (1965). Religion and Society in Tension, Chicago: Rand McNally. Chomsky, Noam. (1996). World Orders Old and New. New York: Columbia University Press. Christie, D.J, R.V Wagner & D.D Winter. (2001). Peace, Conflict and Violence. New Jersey; Prentice Hall.

Czudnowski, Moshe M (1977). Political Socialization, Boston: Little Brown and Co. Deutsch, Morton, et. al. (2006). The Handbook of Conflict Resolution theory and Practice, Jossey Bass: USA. Eugene Smith, Donald, (1985). Agama dan Modernisasi Politik, (Jakarta: Rajawali Press. F.W. Dillistone, (2002)The Power of Simbols (terjemahan), Yogyakarta: Kanisius. Foucault, Michael, (1976) Archaeology Yogyakarta: IRCisoD. Feith,H. dan L. Chastles (eds). (1970) "Indonesian Political Thinkings19451955".Itacha: Cornel University Press. Fred J. Greenstein. (1975). “Personality and Politics”, dalam Fred J. Greenstein & Nilson W. Polsby, Micro PoliticalTheory – Hand Book of Political Science Vol. 2, Addision Wesley Publishing Company. Latif, Yudi. (2002). Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Galtung, J. (2007). Understanding and Transforming Conflict. Handbook of peace and conflict studies. New York; Routledge. Gardner,H.J.(1993). Multiple Intelligence: A Reader. New York: Basic Book. Greetz,C.(1972)."The Politics of Means". Itacha &London: Cornell University press Greetz,C.(1963)."Old State New Society": Newyork:The Free Press Habermas,J. (2000) "The Public Sphere Reading in Contemporary Political Sociology". Oxford: Blackwell Publisher Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind


of

(Revised and Expanded 3rd ed.). London: McGraw- Hill. Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Hutton, Will. (2007). The Writing on The Wall. China and the West in the 21st Century. London: An Hachette Livre UK Company Huntington,S.P.(1996). The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. Newyork: Simon &Schruiser.Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Laode, M.D. Dahrin.(2013) Politik Tiga Wajah.Jakarta: Yayasan Latif, Yudi.(2009) Inteligensia Muslim dan Kuasa Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20. Jakarta: Prenada media Latif, Yudi.(2011) Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Latif, Yudi.(2014) Mata Air Keteladanan. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama Lijphart, A. (2008). Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice. London: Routledge. Lipset, Seymour Martin, (1960). Political Man: The Social Bases of Politic, (New York: Doubley & Company Inc. Moleong, L.J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarsa Morgenthau, J. Hans. (1991). Politik Antar Bangsa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Ramstedt, Martin (2011) Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan pada Masa PascaOrde Baru. Jakarta: PT Grasindo Rothschild,Joseph.(1981)Etnhnopolitics

A Conceptual Framework, New York: Columbia University Press. Sanderson, Stephen K.(1993). Sosiologi Makro,.Jakarta: Rajawali Press. Sawyer, Q. Mark. (2009) Racial Politics in Post-Revolutionary Cuba. Los Angeles: University of California. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Suryanegara, Ahmad Mansur. (2010). Api Sejarah 2. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. Suryanegara, Ahmad Mansur. (2009). Api Sejarah. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. Tippe, Syarifuddin. (2016). Ilmu Pertahanan: Pustaka Sejarah,OborIndonesia. Konsep, Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Humanika Ted. C. Lewellen, (1983). Political Anthropology an Introduction, Massachusetts: Bergin & Garvey Publisher, Inc. Wallensteen, P (2007). Understanding Conflict Resolution. USA; SAGE Publication Ltd. Wolff, Stefan. (2006). Ethnic Conflict a Global Perspective. New York: Oxford University Press. Wirawan, Sarlito. (2001).Psikologi Sosia Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan. Jakarta:Balai Pustaka. Jurnal/Tesis & Penelitian Ilmiah Drucker, P.F.(1964). Managing for Results. New York : Harper&Row Fisher, Simon et al. (2001). Mengelola Konflik; Keterampilan dan strategi mengelola konflik. Penyunting; S.N Kartikasari. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: The British Council, Indonesia. Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood. Urban Studies,38(12), 2125-2143.


Hampden-Turner, Charles and Fons Trompenaars. (2000). Building Cross Cultural Competence. How to Create Wealth from Conflicting Values. New Haven and London: Yale University Press. Joshua D. Greene Leigh E. Nystrom Andrew D. EngellJohn M. Darley and Jonathan D. Cohen The Neural Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment New Jersey 08544 LeBaron, Michelle and Bruce Grundison. (1993). Conflict and Culture: Research in Five Communities in British Columbia, Canada. Victoria, British Columbia: University of Victoria Institute for Dispute Resolution. Lederach, John Paul. (1995). Preparing for Peace. Conflict Transformation Across Cultures. Syracuse, NY: Syracuse University Press, pp. 94. Little, David. (1996)."Religious Militancy," in Managing Global Chaos, eds, Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (Washington DC: USIP Press. R. Scott Appleby, (2001)."Religion, Conflict Transformation, and Peacebuilding," in Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict, eds, Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (Washington DC: USIP Press, Suharsimi, A. (2006). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Tajfel, H., & Turner, J. (1970). An Integrative Theory of Intergroup Conflict England : University of Bristol. Wahab, Abdul Jamil. (2014). Manajemen Konflik Keagamaan; Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Wallensteen, P (2007). Understanding Conflict Resolution. USA; SAGE Publication Ltd. Wolff, Stefan. (2006). Etnic Conflict a Global Perspective. New York: Oxford University Press. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-31 amandemen. Tentang hak asasi beragama Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama Risalah Sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Media Daring American Psychological Association. (2008, August 19). Suicidal Thoughts Among College Students More Common Than Expected. ScienceDaily. Diakses pada 1 September 2016, dari http://www.sciencedaily.com/ Beritasatu.com. SBY dalam menilai Pancasila, bantahan atas the end of Ideologi. releases/200808/080817223436.htm Maryuni Ardi, Anis. (2014). Manifesto Kammi Jawa Timur, telaah Majapahit.www.jurnal kammi kultural.org diakses pada September 2016 pukul13.44 wib Hasbullah, “Pilkada dan Politik Etnisitas”, Riau Pos, tanggal 21 Juni 2006. Bandung.go.id. Diakses pada 1 Maret 2017 pukul 17.49 WIB


Surabaya.go.id. Diakses pada 1 Maret 2017 pukul 19.00 WIB Jakarta.go.id. Diakses pada 1 Maret 2017 pukul 21.03 WIB


PANCASILA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK: RELASI KUASA, AGAMA, DAN ANTAR ETNIS DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Recommend Documents