PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TE058024
APA ITU HUKUM ADAT? • Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Hukum adat dapat mempersatukan masyarakat pada daerah tersebut, umumnya hkum adat muncul karena faktor geneologi atau garis keturunan dan juga faktor teritorial atau letak tempat tinggal. • M.M. Djojodiguno • R.Soepomo • Van Vollenhoven
HUKUM ADAT • Hukum adat bersifat pragmatisme–realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius. • Sifat hukum adat menurut Djojodigoeno • Statis, selalu ada pada setiap masyarakat • Dinamis, dapat mengikuti perkembangan • Fleksibel, dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat
DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT • Mengandung nilai filosifis yaitu hukum adat sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. • Mengandung nilai sosiologis, hukum adat merupakan suatu sistem yang saling terkait, terhubung satu sama lain untuk menghasilkan suatu keputusan. • Mengandung nilai yuridis, ditinjau dari masa sejak berlakunya hukum tersebut baik zaman kolonial maupun zaman Indonesia merdeka.
KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM UUD 1945 • Pasal 18B ayat (1), “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”. • Pasal 18B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.”
KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM UUD 1945 • Pasal 28I ayat (3), “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. • UU No. 39 Tahun 1999 ayat 2, “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.
LATAR BELAKANG HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL • Memilah nilai-nilai yang harus dipelihara dan diperkuat. • Memilih nilai-nilai yang dapat disesuaikan atau diharmonisasikan dengan pembangunan. • Menyeleksi nilai-nilai yang dapat menghambat pembangunan namun dapat dinetralisasi • Identifikasi terhadap nilai-nilai yang memang harus dihilangkan secara sengaja karena dapat menghambat pembangunan.
GOLONGAN YANG MENYOROTI KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN • Golongan penentang, golongan yang menganggap hukum adat sudah terlampau ketinggalan jaman dan tidak relevan dengan pembangunan. • Golongan pendukung, golongan yang mengagungagungkan hukum adat dan menganggap hukum adat sepenuhnya sesuai untuk pembangunan. • Golongan moderat, orang-orang yang mengambil jalan tengah dengan menganggap sebagian dari hukum adat cocok digunakan dalam Tata Hukum Nasional
HUKUM ADAT YANG MENGHAMBAT PEMBANGUNAN • Suku adat Naulu, Maluku tengah membutuhkan kepala manusia untuk keperluan ritual. • Tradisi papua dimana saat ada keluarga yang sedang berkabung laki-laki dewasa dari kerabat keluarga tersebut harus memotong sebagian jari telunjuknya sebgai tanda berbelasungkawa.
HUKUM ADAT YANG DAPAT MENUNJANG PEMBANGUNAN • Contohnya di Negeri Tihulale, Pulau Seram ketika ada suatu permasalahan dalam masyarakat, maka semua masyarakat adat akan berkumpul dalam Baileo untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari solusi terbaik dari pendapat-pendapat yang diajukan.
RESUME • Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah, hukum adat dipengaruhi faktor geneologi dan teritorial. • Nilai-nilai hukum adat yang menjadi bagian dari hukum nasional haruslah dapat diterapkan di semua daerah. • Pengakuan terhadap hukum adat tertera dalam Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan U U No. 39 Tahun 1999 ayat 2
