PAJAK PENGHASILAN PASAL 21. Amanita Novi Yushita, M.Si

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

1

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan. Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

2

WAJIB PAJAK PPh PASAL 21 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Ps 21: 1. Pejabat Negara 2. PNS 3. Pegawai 4. Pegawai Tetap 5. Pegawai dengan status WPLN 6. Tenaga Lepas 7. Penerima Pensiun 8. Penerima Honorarium 9. Penerima Upah Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

3

BUKAN WAJIB PAJAK PPh PASAL 21 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat • Bukan WNI • Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia • Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional • Bukan WNI • Tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

4

SUBJEK PAJAK PPh PASAL 21 1. Pegawai (PNS,pegawai tetap,pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala) 2. Penerima pensiun 3. Penerima honorarium 4. Penerima upah 5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jasa,atau kegiatan dari pemotong pajak Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

5

PENGECUALIAN SUBJEK PAJAK 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

6

HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK PAJAK 1. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN


7

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak yang besangkutan, kecuali PPh yang bersifat final 3. Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

8

OBJEK PAJAK PPh PASAL 21 1. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan,upah,honorarium, tunjangan 2. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi,bonus 3. Upah harian,upah borongan,upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

9

4. Uang tebusan pensiun,uang THT,uang pesangon,sehubungan dengan PHK 5. Gaji,gaji kehormatan,tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS 6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit) Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

10

7. Honorarium,uang saku,hadiah/penghargaan, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa: • • • • • • • • •

Tenaga ahli Olahrawan penasihat.,pengajar,pelatih,penceramah Pemain musik,pembawa acara,pelawak Agen iklan Peserta perlombaan Penjaja barang dagangan Peserta pendidikan,pelatihan,pemagangan Distributor pengusaha MLM Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

11

PENGECUALIAN OBJEK PAJAK PPh PASAL 21 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi jiwa,asuransi dwiguna 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang dimaksud diberikan oleh: a. Bukan Wajib Pajak b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final c. WP yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN 3. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

12

4. Zakat yang diterima oleh orang pribasi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia 5. Beasiswa


13

PEMOTONG PPh PASAL 21 1. Pemberi kerja yang membayar gaji,upah, honorarium,tunjangan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai 2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji,upah,honorarium,tunjangan sehubungan dengan pekerjaan/jabatan,jasa dan kegiatan 3. Dana pensiun,badan penyelenggara Jamsostek,dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT/Jaminan Hari Tua Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

14

4. Perusahaan,badan,BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WP DN yang melakukan pekerjaan bebas 5. Persh,badan,BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan status WP LN 6. Yayasan,lembaga kepanitiaan,asosiasi sebagai pembayar gaji,upah sehubungan dengan pekerjaan,jasa,kegiatan yang dilakukan OP Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

15

7. Perusahaan,badan,BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan,pelatihan dan pemagangan 8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk organisasi internal,perkumplan,OP serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan) yang membayar honorarium,hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP DN berkenaan suatu kegiatan. Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

16

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 21 KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK • Mendaftarkan diri • Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak • Menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang • Mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

17

DIKECUALIKAN SBG PEMOTONG PAJAK 1. Kantor Perwakilan Negara Asing 2. Organisasi internasional seperti IMF, ILO


18

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP.


19

BIAYA JABATAN Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.


20

Menghitung PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sbb:

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak


21

Dasar Menghitung PPh Pasal 21 1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sbb: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 0 s.d Rp50.000.000

Tarif Pajak 5%

Diatas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000

15%

Diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000

25%

Diatas Rp500.000.000

30%


22

2. Tarif khusus a.Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya; 1)Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan II, anggota TNI/Polri Gol. Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.


23

2) Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Gol. III, anggota TNI/Polri Gol. Pangkat Perwira Pratama, dan pensiunannya. 3) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Gol. IV, anggota TNI/Polri Gol. Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya


24

b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus: 1) Tarif 0% dr penghasilan bruto s.dRp50.000.000 2) Tarif 5% dr penghasilan bruto diatas Rp50.000.000 s.d Rp100.000.000 3) Tarif 15% dr penghasilan bruto diatas Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000 4) Tarif 25% dr penghasilan bruto diatas Rp500.000.000


25

c.Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 1)Tarif 0% atas penghasilan bruto s.d Rp50.000.000 2)Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp50.000.000 d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp7.000.000 (dibayarkan tidak secara bulanan) Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

26

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai tetap atas Penghasilan yang Bersifat Tetap • Penghasilan Bruto 1. Gaji sebulan 2.Tunjangan PPh 3. Tunjangan dan honorariumlainnya 4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja 5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Ps 21 6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d 5)


27

• Pengurangan 7. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan) 8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh penerima penghasilan) 9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)


28

• Penghitungan PPh Pasal 21 10.Penghasilan neto sebulan (6-9) 11.Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10x12 bln) 12.PTKP 13.Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12) 14.PPh Pasal 21 terutang (13 x Tarif Pasal 17) 15.PPh Pasal 21 dipotong sebulan (14 / 12)


29

TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA 1. Tarif Pasal 17 UU PPh,diterapkan atas PKP dari: a.Pegawai tetap,besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan: • Biaya jabatan • Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/jaminan hari tua) • PTKP Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

30

b. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan: • Biaya pensiun • PTKP c. Pegawai tidak tetap,pegawai,dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP


31

d. Distributor perusahaan MLM/direct selling, penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan PPh Pasal 21 = PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh


32

2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa: a. Honorarium,uang saku, hadiah, penghargaan, komisi,dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan takwin. Pada tahun 2009 beasiswa tidak menjadi objek PPh pasal 21. Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

33

b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama satu tahun takwin c. Jasa produksi,tantiem,gratifikasi,bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwin d. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun

PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 UU PPh Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

34

3. Tarif 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara,akuntan,dokter,arsitek,notaris, penilai,aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain. PPh Pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%)x 15% Amanita Novi Yushita, M.Si [email protected]

35

4. Tarif 5% diterapkan atas upah harian,upah mingguan,upah satuan,upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 200.000 sehari tetapi tidak melebihi Rp 2.025.000 dalam satu bulan takwin dan/ tidak dibayarkan secara bulanan. PPh Pasal 21 sehari = 5% x upah kena pajak sehari Upah Kena Pajak sehari = upah sehari - Rp200.000


36

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21. Amanita Novi Yushita, M.Si

Recommend Documents