Kementerian Keuangan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah
Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer Tahun 2015 dan Alokasi APBN TA 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah Disampaikan oleh Ludiro Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah
1
Outline 1. 2. 3. 4. 5.
Pagu APBN 2015 Realisasi APBN 2015 Alokasi APBN 2016 Pagu dan Realisasi Dana Transfer 2015 Hal-hal yang perlu mendapat perhatian : a. Pelaksanaan APBN 2015; b. Pelaksanaan Transfer Daerah. 2
Pagu APBN 2015
3
Perbandingan Pagu Dana APBN Tahun 2014 dan 2015 2014
2015
4%
24%
9% 22% 32%
7%
41% 32%
Tahun Anggaran
51
52
53
57
Jumlah
Pagu 2015
1.605.641.322.000
2.103.444.041.000
2.696.656.694.000
251.730.324.000
6.657.472.381.000
Pagu 2014
1.167.960.718.000
1.677.290.423.000
2.048.786.351.000
377.370.947.000
5.271.408.439.000
437.680.604.000
426.153.618.000
647.870.343.000
+/-
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
(125.640.623.000) 1.386.063.942.000
4
Pergerakan Dana Blokir Tahun 2015 NO KDDEPT
NMDEPT
PAGU
REALISASI
(dalam rupiah)
BLOKIR
1 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
816.537.683.000
662.125.888.601 43.767.838.000
2 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
173.950.398.000
137.672.076.058 16.628.739.000
3 025 KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN 4 059 INFORMATIKA
819.406.926.000
722.419.234.162
21.000.000
6.691.362.000
4.442.094.334
1.432.630.000
TOTA L
6.657.472.381.000 5.818.110.915.655 61.850.207.000 1 % dari Total Pagu APBN Kalimantan Tengah
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
5
Realisasi APBN 2015
6
Realisasi 10 Besar Kementerian Tahun 2015 NO KDDEPT
NMDEPT
1
060
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2
027
KEMENTERIAN SOSIAL
3
087
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4
065
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5
033
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6
117
7
PAGU
REALISASI
BLOKIR
%
599.783.921.000
634.684.355.459
0
106%
20.251.201.000
20.244.767.500
0
100%
184.492.000
182.265.200
0
99%
804.493.000
783.345.341
0
97%
1.947.522.399.000
1.862.757.676.789
0
96%
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
9.753.820.000
9.185.441.352
0
94%
075
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
9.996.933.000
9.406.498.550
0
94%
8
023
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
114.682.274.000
107.890.333.775
0
94%
9
090
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
9.257.490.000
8.609.411.100
0
93%
10
020
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
118.337.635.000
109.924.539.009
0
93%
3.826.897.713.000
3.054.442.281.580
11
KEMENTERIAN LEMBAGA LAINNYA
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
61.850.207.000
80%
7
Realisasi 10 Terkecil Kementerian Tahun 2015
8 Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
Realisasi per Jenis Belanja 2015
M I L Y A R
91%
97%
75% 94%
Total Realisasi APBN 2015 sebesar 87% atau Rp 5.818.110.915.655 dari Pagu sebesar Rp…. Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
9
Realisasi per Kewenangan Tahun 2015
M I L Y A R
92%
97% 89%
93%
100%
10
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
Perbandingan Realisasi Kantor Vertikal dan SKPD Tahun 2015
M I L Y A R
94%
93%
11
Sumber : pa.perbendaharaan.go.id
Realisasi Per Kab/Kota Tahun 2015 NO KDKABKOTA
NM KABKOTA
1
11
KAB. PULANG PISAU
2
10
3
PAGU
REALISASI
BLOKIR
%
113.783.104.000
109.932.793.900
219.967.000
97%
KAB. GUNUNG MAS
75.034.839.000
72.197.097.153
0
96%
12
KAB. MURUNG RAY A
68.699.494.000
64.202.640.695
0
93%
4
03
KAB. BARIT O SELAT AN
150.271.971.000
139.476.783.154
0
93%
5
09
KAB. LAMANDAU
61.677.157.000
57.002.426.631
0
92%
6
02
KAB. BARIT O UT ARA
127.197.581.000
116.013.276.587
0
91%
7
01
KAB. KAPUAS
239.773.605.000
215.813.968.488
0
90%
8
08
KAB. SUKAMARA
59.132.044.000
53.180.855.271
0
90%
9
13
KAB. BARIT O T IMUR
101.795.764.000
91.245.143.846
0
90%
10
05
KAB. KOT AW ARINGIN BARAT
325.908.730.000
287.474.908.584
12.835.541.000
88%
11
51
KOT A PALANGKARAY A
1.972.534.859.000
1.732.725.322.122
33.758.631.000
88%
12
00
KALIMANTAN T ENGAH
2.708.813.753.000
2.328.276.655.908
1.165.490.000
86%
13
04
KAB. KOT AW ARINGIN T IMUR
374.023.991.000
319.478.253.600
464.854.000
85%
14
06
KAB. KAT INGAN
132.310.147.000
111.166.055.286
12.876.746.000
84%
15
07
KAB. SERUY AN
146.515.342.000
119.924.734.430
528.978.000
82%
5.818.110.915.655 61.850.207.000
87%
TOTA L
Sumber :pa.perbendaharaan.go.id
6.657.472.381.000
12
Hasil Review Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2015 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami permasalahan yang bersifat umum dan bersifat khusus : 1. Bersifat Umum, antara lain : oKesiapan DIPA; oKeterlambatan juknis dari Kementerian Lembaga; oProses pengadaan barang dan jasa yang terlambat; oSDM pengelola Keuangan. 2. Bersifat Khusus, antara lain : o Restrukturisasi beberapa Kementerian Lembaga; o Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas; o Perubahan APBN-P dalam rangka mengakomodir visi dan misi pemerintahan baru; o Pemberlakuan SPAN yang belum familiar bagi pengelola keuangan.
13
Distribusi Jumlah SPM dan Jumlah Uang per Triwulan dan Bulan Desember No
Waktu
1 2 3 4 5
Triwulan I ( Jan - Maret ) Triwulan II ( April - Jun ) Triwulan III (Jul - Sept ) Triwulan IV (Okt-Nop) Desember Total
Nilai SP2D
418.368.117.016 1.054.533.879.891 1.710.341.748.333 1.489.766.208.623 1.145.100.961.792 5.818.110.915.655
Jumlah SP2D
8.886 17.543 21.786 16.895 15.574 80.684 14
Sumber : http://spanint.perbendaharaan.go.id/
DISPENSASI AKHIR TAHUN 2015 PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DISETUJUI 61 SURAT, 142 SPM
Senilai Rp37.890.805.942
SPM DITOLAK 19 SURAT, 28 SPM
Senilai Rp9.227.755.190
DISPENSASI DISETUJUI 23 SURAT
DATA KONTRAK DITOLAK 4 SURAT Catatan : 1. K/L terbanyak persetujuan dispensasi KEMENAG (25 surat), 15 surat (60%) merupakan dispensasi pengajuan pembayaran tunjangan profesi guru 2. K/L dengan nilai nominal persetujuan dispensasi terbesar adalah KEMEN PU PERA (6 surat) dengan nilai nominal Rp16.632.528.674,- (43,90% dari total nilai seluruh dispensasi)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
16
Belanja Negara Belanja negara APBNP 2015 : Belanja negara APBN 2016 : (meningkat sebesar Rp111,6 triliun)
Rp1.984,1triliun Rp2.095,7triliun
17
Belanja Negara Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan 2016
Miliar Rupiah APBN 2016
Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa TOTAL
6.420,70 17.598,30 24.019,00
APBNP 2015
6.483,10 14.491,30 20.974,40
+/(62,40) 3.107,00 3.044,60
18
Alokasi Belanja Tahun 2015 dan 2016 Per Jenis Belanja NO
2016
2015
selisih
1 Belanja Pegawai
1.659.704.894.000 1.605.641.322.000
54.063.572.000
2 Belanja Barang
2.439.157.606.000 2.103.444.041.000
335.713.565.000
3 Belanja Modal
2.305.681.393.000 2.696.656.694.000 (390.975.301.000)
4 Bantuan Sosial TOTA L
16.186.725.000
251.730.324.000 (235.543.599.000)
6.420.730.618.000 6.657.472.381.000 (236.741.763.000)
19
Alokasi Belanja Tahun 2015 dan 2016 Per Kewenangan No
Kewenangan
2016
2015
selisih
1 Kantor Pusat
1.726.176.234.000 2.185.174.826.000
(458.998.592.000)
2 Kantor Daerah
3.642.315.893.000 3.631.690.091.000
10.625.802.000
3 Dekonsentrasi
284.162.793.000
248.976.734.000
35.186.059.000
4 Tugas Pembantuan
732.110.861.000
543.641.922.000
188.468.939.000
5 Urusan Bersama
35.964.837.000
47.988.808.000
(12.023.971.000)
Total
6.420.730.618.000 6.657.472.381.000 (236.741.763.000)
20
Alokasi Belanja Tahun 2015 dan 2016
per Kabupaten / Kota NO
NMKABKOTA 1 KALIMANTAN TENGAH
2016
2015
selisih
2.175.044.412.000
2.708.813.753.000
2 KAB. KAPUAS
278.479.907.000
239.773.605.000
3 KAB. BARITO UTARA
128.654.885.000
127.197.581.000
4 KAB. BARITO SELATAN
122.390.336.000
150.271.971.000
5 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
360.816.659.000
374.023.991.000
6 KAB. KOTAWARINGIN BARAT
343.978.272.000
325.908.730.000
7 KAB. KATINGAN
104.405.668.000
132.310.147.000
8 KAB. SERUYAN
59.217.926.000
146.515.342.000
9 KAB. SUKAMARA
52.944.248.000
59.132.044.000
10 KAB. LAMANDAU
66.916.819.000
61.677.157.000
11 KAB. GUNUNG MAS
60.093.910.000
75.034.839.000
12 KAB. PULANG PISAU
176.912.491.000
113.783.104.000
13 KAB. MURUNG RAYA
65.904.397.000
68.699.494.000
14 KAB. BARITO TIMUR
105.028.493.000
101.795.764.000
2.319.942.195.000
1.972.534.859.000
(533.769.341.000) 38.706.302.000 1.457.304.000 (27.881.635.000) (13.207.332.000) 18.069.542.000 (27.904.479.000) (87.297.416.000) (6.187.796.000) 5.239.662.000 (14.940.929.000) 63.129.387.000 (2.795.097.000) 3.232.729.000 347.407.336.000
6.420.730.618.000
6.657.472.383.015
(236.741.765.015)
15 KOTA PALANGKARAYA TOTA L
21
Perkembangan Dana Transfer Tahun 2015 dan 2016
22
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer 2015
*)
*) Belum termasuk Pagu Dana P2D2 Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2015
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) 2015
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer Lainnya 2015
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2015
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Postur Dana Transfer Ke Daerah Tahun 2015 dan 2016
Revolusi Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016 4. Meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi dan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah.
1. Meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN tahun 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L).
Besaran DID TA.2015 dan 2016 2015
2. Meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant).
3. Meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional : • Meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik. • Meningkatkan efektifitas pelaksanaan DAK dengan meniadakan kewajiban dana pendamping, percepatan penetapan juknis, dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Besaran DAK TA.2015 dan 2016
58.82
85.45
2016
2016, 5.00
5. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana otsus melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas dana otsus Papua dan Papua Barat
30
123.… 102.75
DAK Fisik
2015, 1.66
DAK Non-Fisik
Perbandingan Alokasi Dana Transfer 2015 dan 2016
*)
Keterangan : *) Hanya DID
Reformulasi Dana Insentif Daerah (DID) Saat ini (2015)
Ke Depan (2016)
Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria kinerja utama, kinerja keuangan, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan
Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
Tujuan: Memberikan insentif kepada daerah yang pengelolaan keuangan daerah, kinerja pendidikan, serta kinerja perekonomian dan kesejahteraannya berkinerja baik.
Tujuan: Memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam: • Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) • Pelayanan Dasar Publik • Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Anggaran :
Anggaran : • Pagu relatif kecil sebagai bagian dari anggaran pendidikan sehingga besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah tidak terlalu signifikan. • Penggunaan terikat pada fungsi pendidikan.
• Pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. • Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan. 32
Kriteria Kinerja dan Perhitungan Alokasi DID No
Kriteria Ke Depan (New)
Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bobot/ Skor
Alokasi Minimum: Pemberian alokasi minimum terhadap daerah yang memiliki Opini WTP atas LKPD dan telah menetapkan Perda APBD tepat waktu.
2.
Alokasi Kinerja: Berdasarkan peringkat nilai daerah, penetapan batas nilai sebagai passing grade penerima berdasarkan kelas atau tingkatan nilai daerah, yaitu:
50%
PerhitunganBesaranAlokasi DaerahYangMemenuhi Persyaratan KriteriaUtamadan KriteriaKinerja
1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah
1-4
2.
Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD
1-4 1-4
3.
(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran Pembiayaan)
4.
Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah)
1–4
5.
Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas
1–4
6.
Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
7.
Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
8.
Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD
1–4
9.
Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD
1–4
10.
Defisit APBD/Total Pendapatan APBD
1–4
+
11.
Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
Alokasi Kinerja (Passing Grade)
Kinerja Pelayanan Dasar Publik
1.
Kategori Nilai (Grade) AA+
Rentang (Interval)
93,75 ≤ nilai kinerja ≤ 100
AA
87,50 ≤ nilai kinerja < 93,75
AA-
81,25 ≤ nilai kinerja < 87,50
BB+
75,00 ≤ nilai kinerja < 81,25
25%
BB
68,75 ≤ nilai kinerja < 75,00
Alokasi DID = Alokasi Minimum
1.
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar
1-4
BB-
62,50 ≤ nilai kinerja < 68,75
2.
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama
1-4
CC+
56,25 ≤ nilai kinerja < 62,50
3.
Angka Melek Huruf
1-4
CC
50,00 ≤ nilai kinerja < 56,25
4.
Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi
1-4
CC-
43,75 ≤ nilai kinerja < 50,00
5.
Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
1-4
6.
Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak
1-4
DD+
37,50 ≤ nilai kinerja < 43,75
7.
Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak
1-4
DD
31,25 ≤ nilai kinerja < 37,50
25%
DD-
25 ≤ nilai kinerja < 31,25
Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan
1.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
1-4
2.
Penurunan Tingkat Kemiskinan
1-4
3.
Penurunan Tingkat Pengangguran
1-4
4.
Pengendalian Tingkat Inflasi
1-4
33
Alokasi Dana Transfer dan Dana Desa 2016
34
RINCIAN DAK NON FISIK 2016 SE- PROVINSI KALTENG No
URAIAN
1.
BOS
2.
BOS PAUD
3.
TUNJ. PROFESI GURU
4.
TAMBAHAN PENGH. GURU
5
BO Kesehatan & BO KB
a. BO Kesehatan
Diknas
31.416.000
Diknas
1.130.717.429
Diknas
24.519.200
Diknas
80.271.170 51.294.000
Kesehatan
2.610.120
c. Akreditasi Puskesmas
3.113.714
e. BO KB Peningkt. Kop, UKM & TK
19.629.396 3.623.940 6.851.800 Koperasi & UKM
a. Koperasi dan UKM
2.000.000
b. Ketenagakerjaan
4.851.800
JUMLAH :
Ket
450.751.000
b. Akreditasi Rumah Sakit d. Jaminan Persalinan 6.
2016
Ribuan rupiah
1.724.526.599
35
Hal yang perlu mendapatkan perhatian
36
Pelaksanaan APBN • • • •
Percepatan dalam proses lelang Sertifikat PBJ (utk L2,L4,L5) berlaku untuk seumur hidup Segera melaporkan kontrak yang telah ditandatangani Pelaksanaan dispensasi tahun yang akan datang akan menjadi pertimbangan • Pembayaran atas hak tagih kepada negara agar segera diajukan pencairan dananya kepada KPPN setelah hak tagih pada negara timbul (contoh : Kontrak, honor bulanan, Honor kegiatan, tunjangan kinerja dll)
37
Keppres No. 20 Tahun 2015
Menerima, Memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan LRA Program Pem. Pusat dan Pemda
Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan2 yang terjadi dalam realisasi anggaran dan Program Pem. Pusat dan Pemda
Tugas Tim TEPRA Pusat
Melaporkan secarfa berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada presiden tentang realisasi anggaran dan program pem. Pusat dan Pemda
Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu Mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBD di setiap Pemda Prov/Kab/Kota
39
