PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh:
Kumala Nim: 107044102127
KOSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1432H/2011M
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: Kumala Nim: 107044102127
Dibawah Bimbingan :
Hj. Rosdiana, MA NIP : 196906102003122001
KOSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1432H/2011M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 25 April 2011
Kumala
KATA PENGANTAR بسم اهلل الرحمن الرحيم
Assalamualaikum Wr.WB Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga banyaknya. Dan sholawat serta salam kepada imamnya para Nabi dan Rasul, serta segala makhluk yang ada bertakwa yakni Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT). Maka penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada: 1. Bpk. Prof. Dr. H. M. Amin suma, SH., MA., MM., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2. Bpk. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA., selaku ketua jurusan Akhwal Syakhsiyyah yang selalu memberikan bimbingan serta dukungan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 3. Ibu Hj. Rosdiana MA., selaku sekjur dan pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
i
4. Bpk. H. A. Basiq Djalil, SH.,MA dan Bpk. Dr. Abdul Halim, MA selaku penguji penulis, yang telah memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat merevisi skripsi ini dengan baik dan benar. 5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmuilmu yang tak ternilai harganya, seluruh staff dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik. 6. Teristimewa untuk Ayahanda Asmat dan Ibunda Sundus selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis merasa terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada saudara-saudara Yulyantih, Sholahuddin, Aini Alfiah, dan Abdul Syakir yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang tiada tara. 7. Dedy Setyo Hartanto selaku orang yang penulis sayangi yang selama ini menyemangati dan terus memberi dukungan penuh kepada penulis. 8. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Cikembulan Garut 2010 yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis. 9. Teman-teman Program Studi Peradilan Agama Angkatan 2007, khususnya Imamatul Azimah dan Syahri Fajriyyah yang terkenang dalam suka maupun duka serta memberikan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis.
ii
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak yang perlu diperbaiki lebih dalam. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan setiap pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah SWT. Semoga setiap bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 25 April 2011
Penulis
iii
DAFTAR ISI KATAPENGANTAR ..............................................................................................
i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ iv
BAB I
PENDAHULUAN..................................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah................................................
4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ..........................................................
4
D. Review Studi Terdahulu ....................................................................
5
E. Metodologi Penelitian ....................................................................... . 6 F. Sistematika Penulisan ....................................................................... . 8
BAB II
PERKAWINAN .................................................................................... 10 A. Pengertian Perkawinan ...................................................................... 10 B. Hukum Perkawinan ........................................................................... 11 C. Prinsip Perkawinan ........................................................................... 16 D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan ....................................................... 20
BAB III
PEMBATALAN DAN KAWIN PAKSA ............................................. 24 A. Pengertian Pembatalan Perkawinan .................................................. 24 B. Alasan, Tata Cara dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan ....... 26 C. Pengertian Kawin Paksa. ................................................................... 37
iv
D. Faktor Terjadinya Kawin Paksa ........................................................ 39 E. Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga .... 40
BAB IV
PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA .................................................................................... 46 A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Timur ........................................... 46 B. Struktur Organisasi ........................................................................... 47 C. Putusan Pengadilan Agama ............................................................... . 51 D. Analisa Putusan Pengadilan .............................................................. . 59
BAB V
PENUTUP .............................................................................................. 69 A. Kesimpulan ....................................................................................... 69 B. Saran-saran ........................................................................................ 69
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 71 LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................................... 76 1. Salinan Putusan Perkara Nomor 530/Pdt. G/2008/PA. JT ..................... 76 2. Surat Permohonan Pembimbing ............................................................. 82 3. Surat Mohon Data dan Wawancara ........................................................ 83 4. Surat Keterangan Pengadilan Agama Jakarta Timur ............................. 84 5. Hasil Wawancara Dengan Hakim .......................................................... 85 6. Hasil Wawancara Dengan Pemohon ....................................................... 97
v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain, hal ini menjadikan mereka berkeinginan untuk mencari dan mendapatkan jodoh yang dapat menemani hidupnya kala senang dan duka. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, melalui jalan perkawinanlah kehidupan manusia dapat dilestarikan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.2 Menurut Hazairin perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.3 Dalam falsafah hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan berencana antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atas dasar
1
Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2
Muhammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja,
2003), h. 1 3
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 40
1
2
suka sama suka tanpa paksaan untuk membina rumah tangga yang sehat.4 Dan perkawinan juga dapat menjadikan suatu hubungan yang istimewa seperti, hukum kewarisan, hukum benda atau hukum kekayaan.5 Dan dalam kitab lain disebutkan perkawinan menurut syariat adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga, jika tidak ada akad, maka akan mengharamkan perbuatan tersebut.6 Perkawinan yang dilakukan manusia merupakan naluri Illahiyah untuk berkembang biak dan melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi.7 Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang dilakukan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang bersifat sakral dan mengikat, serta bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sahnya sebuah perkawinan itu telah ditetapkan bahwa apabila telah terpenuhinya semua syarat dan rukunnya, demikian juga dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dan apabila perkawinan yang semacam itu (terlanjur terjadi) sudah terlaksana, maka dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.8 Suatu perkawinan batal dimulai setelah
4
Fuad M. Fachruddin, Filsafat dan Hukum Syariat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Cet.ke-3, jilid 1, h. 160 5
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indo, 1978), h.3
6
Muhammad Zaid al-Abyani, al- Ahkam as-Syakhsiyat, (Beirut: Baghdad), j I, h. 4
7
Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antara Mazhab, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h.2 8
Arso Sosroatmodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang 1981), h. 67
3
putusan pengadilan, karena pengadilanlah yang mempunyai wewenang untuk membatalkan perkawinan.
Dalam
Kompilasi
Hukum
Islam
pembatalan
perkawinan terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan 76,9 sementara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 22 sampai dengan 28. Pembatalan perkawinan juga bisa terjadi karena adanya paksaan dari orang lain, seperti orang tua kepada anaknya. Dan terdapat kasus yang menarik yang terjadi pada pasangan suami istri yakni laki-laki (suami) yang menikah dengan perempuan (istri) lantaran laki-laki (suami) itu telah dipaksa oleh pihak (orang tua) perempuan (istri), paksaan tersebut berupa ancaman yang mengharuskan laki-laki (suami) mengawini perempuan (istri) tersebut. Perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan dasar cinta, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan cinta, suka dan sayang akan menimbulkan dampak yang kurang positif atau akibat buruk yakni diantaranya saling membenci dan tidak dapat membentuk keluarga yang harmonis. Dengan adanya permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk diketahui lebih lanjut sebagai bahan penelusuran pembahasan pada skripsi ini dengan judul: PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara
Nomor
530/Pdt.G/2008/PA.JT).
9
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo), h. 129-131
4
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Adapun yang menjadi pembahasan
dalam penulisan karya ini
difokuskan pada: a. Pembatalan Perkawinan yang disebabkan oleh kawin paksa dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. b. Pengadilan Agama yang dimaksud di skripsi ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena terdapat kasus yang termasuk langka. 2. Perumusan Masalah Pada umumnya kawin paksa terjadi dari orang tua kepada anaknya karena orang tua mempunyai hak ijbar (paksa), akan tetapi pada faktanya pada Pengadilan Agama Jakarta Timur terdapat kasus pembatalan perkawinan karena suami kawin dengan istri lantaran dipaksa oleh pihak istri. Rumusan tersebut penulis rinci dalam pertanyaan sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur
dalam
memutuskan
perkara
pembatalan
perkawinan
No.
530/Pdt.G/2008/PAJT? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam
memutuskan
530/Pdt.G/2008/PAJT.
perkara
pembatalan
perkawinan
No.
5
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah: 1. Untuk penulis, memberikan wawasan dan pengetahuan agar lebih bisa memahami tentang pembatalan perkawinan dan juga dalam rangka persyaratan penulis sebagai Sarjana Syariah. 2. Untuk kalangan akademisi (Fakultas), sebagai penambahan literatur Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Untuk masyarakat, memberi kontribusi pada masyarakat dalam mendudukan perkara pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku
D. Review Studi Terdahulu 1. Arud Badrudin, Pembatalan Karena Poligami Liar ( Analisa Yurisprudensi Perkara Nomor 416/Pdt.G/1995/PA.Smd). dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena suami melakukan poligami tanpa izin istri. 2. Nur Ulfah Mariana, Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Dalam skripsi ini menjelaskan Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 3. Firdaus, Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqih dan Undang-Undang 1974, skripsi ini menjelaskan pengertian pembatalan perkawinan menurut Fiqih dan Undang-Undang 1974.
6
Dan yang membuat berbeda dari skripsi yang ingin penulis angkat adalah: 1. Wilayah kejadian perkara terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Timur. 2. Penulis ingin membahas tentang pembatalan perkawinan kawin paksa, melihat argumenasi Hakim dalam perkara ini. E. Metodologi Penelitian Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis menggunakan penelitian melalui: 1. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup data primer. Dan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis isi putusan dengan cara mengurai dan mendiskripsikan putusan, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis. 2. Sumber pengumpulan data Untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.10 Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan seterusnya.11 Data primer dalam skripsi ini diperoleh dari putusan perkara No.
12-13
10
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141
11
Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), h.
7
530/pdt.G/2008/PA.JT dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara No.530/Pdt.G/2008/PA.JT, sedangkan sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi tersebut. 3. Teknik pengumpulan Data Teknik pengunpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap Hakim yang menangani langsung perkara No. 530/pdt.G/2008/PA.JT, dan para Majlis Hakim tersebut adalah: a. Hj. Yustimar B. SH (selaku Ketua Majlis) b. H. Abdillah, SH (selaku Hakim anggota) c. Drs. H. Fauzi M. Nawawi (selaku Hakim anggota) 4. Teknik Pengolahan Data Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 5. Analisa Data Setiap data yang dianalisis dari beberapa sudut pandang, merupakan data yang bersumber dari sumber data, baik itu dati wawancara atau observasi. 6. Pedoman Penulisan Skripsi Pedoman penulisan skripsi ini bepedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2007” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:
8
a. Dalam daftar pustaka al-Qur’an ditempatkan pada urutan pertama. b. Terjemahan al-Qur’an dan Hadis ditulis 11/2 spasi walaupun kurang dari enam baris. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bab perbab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya itu memiliki keterkaitan, sistematika yang penulis maksud adalah: Bab pertama tentang pendahuluan dalam membuka penulisan skripsi ini, dengan uraian bahasa meliputi: latar belakang, pembatasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, studi review terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua tentang perkawinan, menjelaskan tentang
pengertian
perkawinan, hukum perkawinan yang didalamnya juga termasuk rukun dan syarat perkawinan, prinsip perkawinan, dan tujuan serta hikmah perkawinan. Bab ketiga tentang pembatalan perkawinan dan kawin paksa meliputi, pengertian pembatalan perkawinan, alasan, tata cara dan akibat hukum pembatalan perkawinan, pengertian kawin paksa, akibat hukum kawin paksa, serta pengaruh kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga. Bab keempat tentang putusan perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Meliputi profil, perkara
9
pembatalan perkawinan, putusan, dan analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Bab kelima tentang penutup. Meliputi dua hal yaitu, kesimpulan dan saran-saran.
BAB II PERKAWINAN
A. Pengertian Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Dan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, sebagai sesuatu yang paling baik yang dipilih Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.2 Menurut Paul Scholten, Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorag pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.3 Dalam Hadis dikatakan 4
س يُِِي َ ْي فَهي ْ ِم ِبسَُُت ْ ًَ ي َفًٍَْ نَ ْى َي ْع ْ ِح يٍِْ سَُُت ُ اَن ُّكَا
1
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan
2
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), h.
9 3
Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), h. 4
10
11
Artinya : “Pernikahan adalah salah satu dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak melakukannya (pernikahan) bukan termasuk dari golonganku”.
عهَي أٌَْ يَ ُْكَخ فَه ْى يَ ُْكَخ َ ٍ قَ َد َر ْ َ ي.و.ل اهلل ص ُ قالَ َرسُ ْو:َي َجِيْخ قَال ْ ِعٍَْ ابٍِْ اَب 5
س يَُِا َ َْفهَي
Artinya : “Dari Abi Najih berkata: Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mampu untuk menikah dan ia belum menikah, maka ia bukan termasuk dari golongan kami”. Dari Hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, pernikahan itu merupakan salah satu sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umatnya yang mampu untuk menikah (dengan ketentuan mampu lahir dan batin) dan apabila tidak dikerjakan (sedangkan ia mampu lahir dan batin) maka bukan termasuk golongan pengikut Nabi.
B. Hukum Perkawinan Hukum perkawinan ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut: 1. Wajib, bagi orang-orang yang mempunyai kemauan untuk menikah tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap wanita dan ia mampu untuk menikah.
4
Muhammad bin Ali bin Muhammad Saukani, Nailul Authar, (Darul Fikri, 1655), juz.V, h.
266 5
Abdullah bin Abdurohman bin Fadli Bahrom bin Abdu Somad at-Tamimi, Sunan Darimi, (Darul Fikri, tt), Juz. II, h.132
12
2. Sunnah, terhadap orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan sedang ia tidak khawatir jatuh pada perzinahan. 3. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, akan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tudak akan menelantarkan istri (pendorong dan penghambat untuk kawin itu sama). 4. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup untuk menahan diri sehingga tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. 5. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya.6 Setelah mengetahui hukum perkawinan, maka ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya adalah: 1. Perempuan sebagai calon istri Syarat-syaratnya adalah: -
Bukan istri dari laki-laki lain, bukan mahram, dan tidak dalam masa iddah
-
Merdeka, atas kemauan sendiri
6
Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat. (Bogor: Kencana 2003), h. 18-21
13
-
Jelas orangnya
-
Tidak sedang berihram/haji
2. Laki-laki sebagai calon suami Syarat-syaratnya adalah: -
Bukan mahram
-
Tidak terpaksa
-
Jelas orangnya
-
Tidak dalam ihram/haji
3. Wali yang menikahkan Syarat-syaratnya adalah: -
Laki-laki
-
Baligh
-
Tidak terpaksa
-
Sehat akalnya
-
Adil
-
Tidak sedang ihram/haji 7 Dalam Hadis, 8
ٍي َذ َكرٍ َوشَاهِدَى عَ ْدل ٍ ِال بِ َون َ ِخ عَقْ ُد ان ُِكَاح إ ُ ِالَيَص
7
Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.49 8
Imam Takiyuddin bin Abu Bakar bin M. Husain, Kifayatul Akhyar, (Darul Fikri, tt ),juz IVI , hal. 34
14
Artinya: “Tidak disahkan akad dalam suatu pernikahan kecuali dengan wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil”
Adapun wali nikah ada empat jenis, yaitu: 1) Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, adapun wali nasab terbagi menjadi dua yaitu: a. Wali Nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan, dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan hak ijbar. b. Wali Mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar. -
Menurut Syafi’i wali mujbir adalah ayah, kakek dan terus ke atas, wali mujbir mempunyai kedudukan istimewa karena boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baligh juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.
-
Menurut Hambali wali mujbir adalah ayah dan washi, bila kedua orang ini tidak ada maka yang berhak menyandang wali mujbir
15
adalah
hakim
dengan
syarat
bahwa
perempuan
yang
bersangkutan sudah layak dinikahkan, kedudukan dan fungsi wali mujbir sama dengan imam Syafi’i. -
Menurut Maliki wali mujbir adalah ayah, orang lain dapat diangkat menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari bapak. Wasiat yang diucapkan itu harus ada bukti baik itu tertulis maupun lisan yang diucapkan dengan adanya dua orang saksi. Adapun fungsi dari wali mujbir adalah boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih kecil maupun sudah menginjak dewasa.
-
Menurut Hanafi wali mujbir adalah setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali, mereka semua bisa disebut wali mujbir. Dungsi wali mujbir hanya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki mapun perempuan, baik kepada orang gila yang masih kecil maupun sudah dewasa.
2) Wali Hakim, yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau aqdhi. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (sulthan), pemimpin (khalifah), penguasa (roish), atau wanita yang berwali hakim. 3) Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau istri. Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, tidak ada aqdi atau pegawai pencatat nikah.
16
4) Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, yaitu majikannya sendiri. Adapun maksud budak disini adalah wanita yang dibawah kekuasaannya/hamba sahaya.9 4. Sighat atau ijab qabul 5. Dua orang saksi Syarat-syaratnya adalah: -
Laki-laki
-
Baligh
-
Sehat akal
-
Dapat mendengar atau melihat
-
Bebas, tidak terpaksa
-
Tidak sedang mengerjakan haji
-
Memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab qabul. Menurut para Imam Mazhab Perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi,
dan Hanafi menyatakan saksi itu bisa berupa dua orang perempuan dan satu orang laki-laki tapi tidak diperkenankan hanya dua orang perempuan saja.10
C. Prinsip Perkawinan Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain: 9
Tihami dan Sohari, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 97 10
h.313
Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama 1996),
17
1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama Agama mengatur perkawinan dan memberi batasan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal (Fasakh). Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah SWT.11 Dalam surat az-Zariyat ayat 49:
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu menginat akan kebesaran Allah SWT”. Dalam surat Yasin ayat 36:
Artinya: “Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui”.
2. Kerelaan dan persetujuan Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan katakata kerelaan atau persetujuan calon istri dan suami. Agar suami dan istri dapat membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk kenal terlebih dahulu.
11
Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat. h.32
18
Kedua calon mempelai harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad. Dan persetujuan atau partisipasi keluarga juga diharapkan dalam hal perkawinan, dengan demikian dapat terjalin silaturahmi antar keluarga.12 3. Kebebasan memilih jodoh Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan oleh syariat. Syariat Islam memberikan petunjuk bagi orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka.13 Meskipun Islam memberikan kebebasan hak pilih dalam mencari pasangan, namun tetap ada rambu-rambu yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami atau istri. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. Sesuai dengan hak asasi manusia, maka kawin paksa dilarang untuk dilaksanakan. 4. Saling melengkapi dan melindungi Dalam surat al-Baqarah: 187,
12
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2008), h. 7-8 13
Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal. 11-17
19
Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
5. Memperlakukan istri dengan baik Dalam surat an-Nisa: 19,
20
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksadan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang sakinah (tenang), Mawadah (keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani) dan Rahmah (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang).14 Melakukan pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena disaat mereka mencapai suatu kematangan baik biologis maupun psikologis, maka akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya.15 Tujuan pernikahan menurut al-Qur’an, yakni ada dua ayat yang menonjol tentang hal pernikahan ini. Pertama, disebutkan bahwa tujuan pernikahan itu
14
Abdul Shomad, Hukum Islam (Panorama Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia), (Jakarta: Kencana 2020), h. 276 15
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 76
21
adalah untuk bersenang-senang.16 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-A’raf: 189
Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.
Kedua, dalam surat ar-Rum: 21,
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Menurut Abd Rahman Ghazaly tujuan dari perkawinan adalah: 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 16
Ahmad Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Ke-Islaman di Tanah Gayo, (Jakarta: Qalbun Salim, 2007), cet-1, h. 86
22
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang. 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.17 Hikmah perkawinan ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.18 Untuk itu setiap pasangan dituntut untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, jika akad sudah dilakukan maka, mereka akan berjanji seia sekata dan dapat membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi dapat difahami bahwa tujuan suatu perkawinan itu disamping terhindar dari kemaksiatan, tapi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah perkawinan, baik itu berdampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain, termasuk juga hikmah didalamnya yakni, hidup lebih teratur dan suasana menjadi tentram dan damai lantaran memiliki keluarga. 17
18
Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat. h.24
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hanbali, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996),cet-15, hal.7
23
Secara detail hikmah perkawinan ialah: 1. Sebagai fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan syar’i. 2. Upaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat akibat penyaluran hawa nafsu yang tidak benar seperti zina. 3. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram. 4. Membuat ritme kehidupan seseorang menjadi lebih tertib, teratur, dan mengembangkan sikap kemadirian, serta tanggung jawab. 5. Pernikahan dan keturunan akan mendatangkan rizki. 6. Nikah mempunyai kontribusi di dalam membentuk pribadi untuk berprilaku disiplin seperti disiplin dalam membagi waktu dan pekerjaan. 7. Memperkokoh tali persaudaraan antara masyarakat. 8. Menghasilkan keturunan yang baik, jelas nasabnya dan semakin merekatkan hubungan antar sesama. 9. Dalam salah satu laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimuat dalam Koran al-Sya’b pada hari Sabtu, 1 Juni 1959, melaporkan bahwa pasangan suami istri akan bertahan hidup lebih lama jika dibandingkan dengan yang bukan pasangan suami istri. 19
19
Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: eLSAS, 2008), h. 42-44
BAB III PEMBATALAN DAN KAWIN PAKSA
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan Pembatalan berasal dari kata “batal” yang artinya tidak berlaku, tidak sah, dan pembatalan yaitu sebuah proses untuk menyatakan sesuatu hal yang dianggap tidak sah (batal).1 Sedangkan pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dibatalkan apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan baik itu dari pihak suami maupun istri atau salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi.2 Dan dalam istilah lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan batal adalah fasakh (rusak). Dan menurut Jumhur Ulama, “Tidak ada perbedaan antara batal dengan fasakh baik itu dalam lapangan ibadah maupun mu’amalah”.3 Adapun istilah pembatalan perkawinan itu identik dengan fasakh
yakni,
pembatalan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri.4 Sedangkan menurut Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 97 2
Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Senin 18 Maret 2011
3
Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Yayasan Penerjemah al-Qur’an, 1993),
4
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Daar al-Fikr,1983), cet-4, juz II, h. 268
h. 70
25
26
adalah “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan”.5 Fasakh berasal dari bahasa Arab yang berarti membatalkan dan fasakh perkawinan menurut Syar’i ialah: 6
ن ِ ٍَْحمُ انشَا ِبطَ ِت انَتِى َتشْبُط بٍَْنَ انضًَْج ِ ًَ خ انعَقْ ِذ نَقْضَ ُو ُ ْفس
Artinya: Fasakh aqad (perkawinan) adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri. 7
طالَقَا َ م عَقْ َذ بِ ِو ًَالٌََع ُذ ُح َ ْج ًَىُ ٌَمَاتَن ِ َفسْخُ انضًََا
Artinya : Fasakh perkawinan adalah sesuatu yang dapat merusak akad dalam perkawinan dan fasakh bukan termasuk talaq.
Pembatalan perkawinan pada umumnya karena pelanggaran syarat formal seperti yang telah disebutkan diatas, sedangkan bila pelanggaran itu pada larangan materil, seperti perkawinan antara yang berhubungan nasab atau larangan tetap lainnya, perkawinan itu batal dengan sendirinya, dianggap tidak pernah ada,
5
Undang-undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya, UndangUndang N0.1 Tahun 1974, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), cet-11, h. 12 6
Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 1989), h. 5 7
Ali Hasabillah, al-Furqan Baina Zaujaini, (Kairo: Darul Fikri, 1969), cet.1 h. 169
27
sehingga terhadap akibat yang timbul dari hubungan “suami-istri” itu dianggap tidak pernah ada, atau tidak mendapat perlindungan hukum.8 Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian pembatalan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak yang dilakukan baik dari pihak istri maupun suami untuk membatalkan perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama.
B. Alasan, Tata Cara dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 1. Alasan Pembatalan Perkawinan Sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan yakni sebagai berikut: a. Karena adanya balak (penyakit belang kulit). b. Karena gila. c. Karena penyakit kusta. d. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, dan lain-lain. e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). f. Karena unnah, yakni impoten. Disamping itu pembatalan juga dapat terjadi karena,
8
Anwar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama, (Bandung: CV. Amrico, 1984), h. 80
28
a. Nikah Syigar, misalnya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: “Aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagaimana maharnya engkau nikahkan pula putrimu dengan aku”. b. Nikah Mut’ah (nikah kontrak). c. Nikah Muhrim (dalam keadaan muhrim). d. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika diketahui mana yang lebih dahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Dan bilamana tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka kedua akad nikah itu dianggap batal. e. Nikah wanita yang sedang beriddah. f. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non muslim, yang beragama Majusi, Yahudi ataupun Nasrani (yang tidak asli sebagai ahlu kitab). g. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, karena wanita muslimah tidak dihalalkan menikah dengan non muslim. 9 Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan 28 , dalam bab ini dijelaskan alasan-alasan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan
pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari
pembatalan perkawinan.
9
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, h. 198-200
29
Adapun pada Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam BAB XI Pasal 70 sampai dengan 76, materi rumusannya hampir sama dengan materi yang dirumuskan dalam BAB IV Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 22 adalah: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan”. Demikian pula dalam pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan ketentuan, “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Dalam pasal 26 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan tentang pembatalan perkawinan karena wali atau saksi yang tidak sah, yakni: 1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai
30
suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Dalam pasal 27 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pembatalan perkawinan karena adanya unsur ancaman didalamnya, yakni: 1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. 3. Apabila ancaman telah berjenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 70 perkawinan batal apabila, a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj’i; b. Seseorang telah menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya; c. Seseorang telah menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d. Perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai hubungan darah semeda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974: e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya; Dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
31
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974; e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan; Dalam pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pembatalan perkawinan karena adanya unsur ancaman didalamnya, yakni: (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 2. Tata Cara Pembatalan Perkawinan Mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, yakni pada dasarnya pengajuan perkara pembatalan perkawinan sama halnya dengan pengajuan perceraian pada umumnya,10 hal ini terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 TAhun 1974 tentang Perkawinan Adalah sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan (PP No. 9/1975 Pasal 37). Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (PP. No. 9/1975 Pasal 38 10
Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Senin 18 Maret 2011
32
(1) ). Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian (PP. No. 9/1975 Pasal 38 (2) ). Dalam pasal 23 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yakni: a. b. c. d.
Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Suami atau istri. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belumdiputuskan. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Dalam pasal 25 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, menjelaskan tatacara pembatalan perkawinan, yakni: “Permohonan pembatalam perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”.
Dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatalan perkawinan adalah: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri. b. Suami atau istri. c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
33
Dalam pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan tentang tatacara pembatalan perkawinan, yakni: (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Hanya pengadilan yang berwenang membatalkan perkawinan Gugatan
pembatalan
perkawinan
dapat
diajukan
kepada
pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian Ke-Enam, Pasal 85, yakni Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.11 b. Pemohon atau kuasa hukum mendatangi Pengadilan Agama (UU No.7 Tahun
1989
Tentang
gugatan/permohonan
Peradilan
harus
dibuat
Agama), secara
Kemudian
semua
tertulis,
bagi
penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan
11
R. Subekti dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004), h. 21
34
Agama.12 Sebagimana tertulis dalam HIR pasal 118 ayat 1 dan pasal 142 ayat 1 R.B.g. c. Gugatan pembatalan perkawinan harus memuat, identitas para pihak yang berperkara, posita (alasan yang berdasarkan fakta dan hukum) dan petitum(tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon). d. Penetapan Majlis Hakim e. Pemanggilan f. Pemerikasaan g. Upaya damai h. Pembuktian i. Putusan hakim j. Biaya perkara k. Berlakunya putusan hakim, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan pasal 28 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Ada beberapa hal yang membuat pernikahan menjadi batal,. pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Talak itu ada
12
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 40
35
dua, raj’i dan bain. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan bain mengakhiri ikatan seketika itu juga. Adapun fasakh, baik yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka berakhir perkawinan tersebut seketika itu. Pisahnya suami dengan istri karena Fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, dan suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.13 Sementara iddah bagi pembatalan perkawinan secara umum tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan dengan masalah iddah, golongan Zhahiri tidak mewajibkan iddah bagi perempuan yang dicerai karena perkawinan fasid (fasakh) meskipun sudah terjadi hubungan (ba’da dukhul) karena tidak ada dalilnya didalam al-Qur’an ataupun sunnah.14 Sementara ada yang menyatakan istri yang dicerai dengan keputusan fasakh oleh pengadilan tidak dapat dirujuk oleh bekas suaminya, yang apabila menghendaki membina rumah tangga kembali sesudah habis masa iddah.15 Menurut Muhammad Satho Dimyati iddah diwajibkan karena dicerai oleh
13
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, h. 314
14
Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 82 15
143
Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),c.I, h.
36
suami (yang pernah digauli qubul atau dubur) baik dengan cara talak atau memfasakhkan nikah.16 Dan demikian pula dalam kitab karangan Imam al-A’zam Abi Hanifah An-Ni’man menjelaskan bahwa iddah merupakan bagian dari perkawinan yang mengharuskan kepada setiap perempuan untuk menjalani masa iddah baik perceraian karena talak ataupun fasakh (ba’da dukhul).
17
Dan dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku iddah talak”. Adapun masa tunggunya adalah sebagai berikut.18 a. Iddah untuk perempuan yang cerai mati, masanya adalah 4 bulan 10 hari. b. Iddah untuk perempuan yang cerai hidup, masanya adalah 3 quru (suci), menurut Abu Zahrah dalam kitab al-Akhwal al-Syaksiyah menjelaskan bahwa iddah bagi perempuan yang fasakh perkawinannya yakni selayaknya iddah talak (tiga kali haid) dengan ketentuan ba’da dukhul.19 c. Iddah untuk perempuan yang belum baligh atau menopose, masanya 3 bulan. 16
Abi Bakri al-Mashur bil Barri Bakri Bin Said Muhammad Satho Dimyati, I’antul Tholibin, (Darul Ibnu Ubud: 1997), cet. I, J. IV, h. 46 17
Imam al-A’zam Abi Hanifah an-Ni’man, al-Ahkam as-Syar’iyyah, (Maktabah wa Mutbi’ah Muhammad ala Shobihi wa Waladihi, 1965), h .49 18
Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fikhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: Angkasa, 2005), h.171-172 19
Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syaksiyah, (Darul Fikri al-Arabi, 1957), h. 439
37
d. Iddah untuk perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil, masanya sampai melahirkan. Dalam pasal 28 Undang-undang Perkawinan No.1 1974 tentang Perkawinan menerangkan: a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. b. Keputuan tidak berlaku surut terhadap: - Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; - Suami atau istri yang bertindak dengan I’tikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu. - Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I’tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad; b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c. Pihak ketiga sapanjang mereka memperoleh hak-hak denga beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Demikian
pula
dalam
pasal
76
Kompilasi
Hukum
Islam
menerangkan, Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.
38
C. Pengertian Kawin Paksa Kawin paksa dalam bahasa arab disebut ijbar, kata ijbar berasal dari kata ajbara-yujbiru-ijbaaran.20 Wali mujbir yakni wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar.21 Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadikan sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilih jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak. Dalam surat an-Nisa Ayat 19, Allah SWT berfirman:
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”.
Dan sesungguhnya perempuan dewasa tidak boleh dipaksa untuk melangsungkan pernikahan karena
hal ini sudah ditetapkan oleh Nabi
Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad adalah sebagai berikut:
20
Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984), h. 164 21
Muhammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), Cet. 1, h. 77
39
22
َب حَتً َتسْتَا َمش ُ ٍَْ ًَالَتَ ْنكَحْ انَث,ُح ان ِب ْك ُش حَتًَ َتسْتَارَن ْ َال تَ ْنك َ :َ قَال. م.ن اننَبًِ ص ْ َع
Artinya:” Tidak boleh dinikahkan perawan sampai dimintai izinnya, dan janda sampai dimintai persetujuannya”
,ُال ٌُ ُم حَتً َتسْتَا َمش َ َال ت ْنكَحْ ا َ ( :َ قَال. م.ً ص ُ ِ اننَب: ً اهلل عَنْ ُو َ ِعَنْ اَبًِْ ُىشَ ٌْشَة سَض 23
)ْسكُت ْ ن َت ْ َ (ا:َل اهلل ًَكَ ٍْفَ اِرْ ُنيَا؟ قَال ُ ٌْ ُح ان ِب ْك ُش حَتًَ َتسْتَارَنْ) قَانٌُا ٌَا َسس ْ ًََال َت ْنك
Artinya:” Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat dan perawan tidak boleh dinikahi kecuali setelah dimintai persetujuannya, para sahabat bertanya: ya Rosulullah, bagaimana persetujuannya? Rasulullah bersabda: diam”
ًٌ ثٍَْب َ ِجيَا ًَى َ ًَْ اَنْ اَبَا ىَا ص: ً اهلل عَ ْنيَا َ ْت خِزَامُ االَنْصَا سٌَِتْ سَض ُ ْن خَ ْنسَا َء بِن ْ َع 24
) َفشَدَ ِنكَا حَ ُو (سًاه انبخا سي. م.ل اهلل ص ُ ٌَُْف َكشِ ىَت َرِنكَ فََا تَتْ َسس
Artinya: ”Diriwayatkan dari Khansa binti Khidzam al-Anshariyyah r.a. bahwa ayahnya menikahkannya yang ketika itu dia seorang janda dan dia tidak menyukai hal itu, maka beliau membatalkan pernikahannya” Dari ayat al-Qur’an dan ketiga hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW telah menyarankan dalam hal memilih jodoh, hendaknya 22
Muhiyuddin Abdush Shomad, Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan, dan Keluarga, (Jakarta: Rahima, 2008), h. 115 23
Musthofa Dzaibul Bago, Mukhtashar Shahih al-Bukhari, (Yamamah, 1999), h. 617
24
Malik Ibnu Anas, al-Muatho, (Magrib: Darul Ifaqil Jadidah, tt), h. 475
40
jika seorang wali (ayah) ingin mengawinkan anaknya dengan seorang laki-laki pilihannya maka sebaiknya mintalah persetujuan (izin) anaknya terlebih dahulu, karena pada dasarnya setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan berhak untuk memutuskan (memilih) pasangan hidupnya masing-masing. Seorang laki-laki sebaiknya mengetahui sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan agar tidak keliru dalam pilihannya atau salah dalam putusannya sehingga akan merusak perkawinan, dan begitu pula sebaliknya. Perkawinan dalam Islam hanya dijalani dengan persetujuann bebas (kerelaan) dari kedua belah pihak.25 Dan perlu diingat asas perkawinan adalah adanya kesepakatan antara kedua calon suami dan istri, hal ini sesuai dengan Pasal 28 KUHPer, 26 “ Asas Perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calom suami istri” Jadi kawin paksa adalah, suatu ikatan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan dengan terpaksa (paksaan) tanpa didasari keinginan untuk menikah.
D. Faktor Terjadinya Kawin Paksa Faktor-faktor terjadinya kawin paksa adalah: 1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya. 25
Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), h. 16
26
R. Subekti dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 8
41
2. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya.27 3. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa, baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigma terhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.28 4. Dari ketiga alasan diatas ternyata pada kenyataannya kawin paksa itu bisa terjadi karena orang tua yang khawatir pada anaknya lantaran takut anaknya ditinggalkan oleh orang lain (pacarnya) sehingga dapat merugikan orang lain.
E. Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang merusaknya dengan memaksakan kehendak kepada anaknya dengan mengawinkan anaknya secara paksa. Adapun pengaruh kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga dapat berdampak negatif bagi kedua atau salah satu pihak suami atau istri, dampak negatif tersebut adalah: 1. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
27
28
http://www.Google.com/kawin/paksa, diakses Jum’at, 11 Maret 2011
Miftahul Huda, Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 78
42
Salah satu tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak dapat saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Semua ini tidak dapat diwujudkan jika kedua atau salah satu dari pasangan dipaksa menikah oleh walinya. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting didalam membangun rumah tangga.29 Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan
29
30
Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga,(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet.1, h.
43
lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.30 Jika perkawinan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka perkawinan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar, sebab cinta kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan bahkan menghilangkannya.31 Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak, dan alangkah baiknya jika orang tua ingin menjodohkan anaknya dengan orang pilihannya. Baik laki-laki ataupun perempuan itu terlebih dahulu dipertemukan (ta’aruf).32 Membina/membangun keluarga yang harmonis bagaikan membuat bangunan yang kokoh, maka dari itu cinta dan kasih sayang sebagai pondasi dari bangunan tersebut, dan bahkan jika perkawinan yang dipaksa itu tetap dilaksanakan, maka akan berdampak perceraian. 2. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik 30
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Fatwa-fatwa terkini, (Jakarta: Daruk Haq, 2003).
h. 426-427 31
Al-Thahir al-Hadad, Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), cet. 4, h. 61 32
Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Jum’at 18 Maret 2011
44
Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban mereka masing-masing.33 Didalam perkawinan hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami, oleh sebab itu keduanya harus mengetahui dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu harus dipahami bahwa, Islam telah memberikan kepada suami, hak untuk memimpin dalam rumah tangga, dan mengharuskan istrinya untuk mentaatinya.34 Dan istri secara mutlak harus mematuhi semua perintah suami selama perintah tersebut tidak menuju kemaksiatan.35 Akan tetapi ada kewajiban suami yang merupakan hak dari istri yakni, menyayanginya, memberi nafkah dan menjaganya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam No.2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yakni, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
33
Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 126 34
Mahmud ash-Shabbag, Keluarga Bahagia Dalam Islam, (Yogyakarta: CV.Pustaka Mantiq, 1993), h. 155 35
Imam al-Ghazali, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), h. 112
45
Jika suami istri dapat menjalankan tanggung jawabnya masingmasing, maka akan terwujudlah ketenangan dan kebahagian, sehingga dapat sempurnalah kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, jika pasangan suami istri menikah secara terpaksa maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing karena katerpaksaan tersebut hanya dapat memicu pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian. 3. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama, yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.
36
Perkawinan merupakan salah
satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul, oleh karena itu perkawinan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari perkawinan itu tidak ada. Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha antara manusia, dan perkawinan termasuk didalamnya.37 Setiap melakukan
36
Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani,
2004), h. 9 37
Rafy Safuri, Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 62
46
sesuatu (nikah) hendaknya disertai dengan niat baik dan ibadah juga disertai dengan keikhlasan, karena tanpa itu semua pekerjaan yang dilakukan akan siasia, berdampak buruk bagi orang lain dan dibenci oleh Allah SWT. Islam tidak menganjurkan pernikahan yang diniati untuk menyakiti karena pernikahan yang dilakukan lantaran paksaan hanya dapat menyakiti perasaan orang lain, dan hal ini tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Mencintai seseorang karena Allah SWT dan Rasul SAW akan mendatangkan berkah dan kebahagian yang tiada tara. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebahagiaan itu akan terasa mudah didapati jika diniati dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Disamping itu pula pernikahan ibarat bangunan yang pondasinya itu berupa cinta dan kasih sayang, bangunan itu tidak akan roboh jika pondasinya kokoh. Sementara rumah tangga ibarat orang-orang yang sedang shalat berjamaah karena didalamnya adanya imam dan makmum ibarat suami dan istri, suami sebagai pemimpin yang selalu mengarahkan sang istri menuju kebaikan dan istri menuruti perintahnya dengan penuh ketaatan. Dan keharmonisan akan terwujud jika keduanya menikah diniati dengan mengharapkan ridha Allah SWT dan Rasul-Nya.
BAB IV PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Timur Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Timur adalah hasil prakarsa Menteri Agama RI sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 1963 dan Nomor 4 Tahun 1967, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Peradilan Agama Jakarta dan diadakan perubahan kantor-kantor cabang Pengadilan Agama dari 2 kantor cabang menjadi 4 kantor cabang, antara lain : 1. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur 2. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan 3. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat 4. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Pusat Wilayah kekuasaan hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah wilayah daerah Kotamadya Jakarta Timur yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan 65 kelurahan.1 Adapun batas-batas wilayahnya adalah : 1. Sebelah utara dengan
1
: Kodya Jakarta Utara dan Kodya Jakarta Pusat.
http://Google.Com//Profil Pengadilan Agama Jakarta Timur, diakses senin, 14 April 2011
47
48
2. Sebelah barat dengan
: Kodya Jakarta Selatan.
3. Sebelah selatan dengan
: Kabupaten Bogor /Kodya Depok.
4. Sebelah timur dengan
: Kabupaten Bekasi/Kota Bekasi. 2
B. Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah sebagai berikut:
KETUA Drs. H. Wakhidun AR., SH, M, Hum
WAKIL KETUA Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman., SH. MH
MAJELIS HAKIM 1. Hj. Munifah Djam’an, SH 2. Dra. Hj. Saniyah. KH 3. Dra. Nur’aini Saladdin, SH 4. Dra. Haulillah, MH 5. Drs. H. Fauzi M. Nawawi, MH 6. Hj. Yustimar B., SH 7. Dra. Nurroh Sunah, SH 8. H. Abdillah, SH., MH. 9. Drs. H. Abd. Ghoni, SH, MH. (MARI)
2
http: www. Pengadilan Agama Jakarta Timur.ac.id, diakses pada Senin, 14 Maret 2011
49
10. Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH 11. Drs. H. Achmad Busyro, MH. 12. Elvin Nailana, SH., MH. 13. Drs. N a s r u l , MA 14. Drs. Sultoni, MH. 15. Drs. Amril Mawardi, SH. 16. Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MHI 17. Drs. Yayan Atmaja, SH (MARI)
PANITERA/ SEKERTARIS Drs. H. Ujang Mukhlis., SH., MH
WAKIL PANITRA H. Hafani Baihaqi, Lc, SH
PANITERA MUDA HUKUM Pahrurrozi, SH 1. H. Mubarok, SHI 2. Kemas M. Irfan, SE
PANITERA MUDA GUGATAN Ali Mustofa, SH 1. Darul Fadli, SHI, MA 2. Zuhairi B. Ashbahi, SHI
50
PANITERA MUDA PERMOHONAN H. Bangbang SP, SH, SP.I, MH 1. Siti Mahbubah, S.Ag 2. Sri Komalasari 3. R. Desy Puspasari, A.Md 4. Monika Septi Indriyani, A.Md
WAKIL SEKERTARIS Hj. Siti Waingah, S.Pd.I
KA. SUB. BAGIAN UMUM Muhammad Zuhri 1. Sutini, S.Ag 2. Muhammad Arsyi 3. Rd. Yadi Sumiadi W.
KA. SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN Hamim Naf’an, SHI
KA. SUB. BAGIAN KEUANGAN Dewi Utari, SE 1. Sanjaya Langgeng. S 2. Achmad Mubarok, SHI
PANITERA PENGGANTI 1. Drs. Ade Faqih
11. Mastanah, SH
2. Dra. Siti Nurhayati
12. Sri Mulyati, S.Ag
51
3. Siti Makbullah, SH
13. Yulisma, SH
4. Titiek Indriaty, SH
14. Windarti, SH
5. Aday, S.Ag
15. Rahmah Sufiyah, SH, MH
6. Fathony, SH
16. Muhammad Sayhon, SH
7. Zulhemi, B.A.
17. Syarif Maulana, SH
8. Hj. Spa Ichtiyatun, SH, MH
18. Rohimah, SH, MH
9. Hj. Andar Aryani, SH., MH
19. Hj. Alfiah Yuliastuti, SH
10. Drs. H. Ujang Sodik
20. Dwiarti Yuliani, SH
JURUSITA 1. Moh. Sidik 2. Abd. Rochim 3. Ade Husniati
JURUSITA PENGGANTI 1. Suparno 2. Veny Rahmawati 3. Sirajuddin Haris 4. M. Dirwansyah Ridlah 5. Yuspa 6. Agus Alwi 7. Sumiyati 8. Iman Suwardi
52
9. Marhamah 10. Prio Rinanto3
C. Putusan Pengadilan Agama Dalam pembahasan ini, penulis mengangkat sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Kelas I A. sidang yang diputus pada tanggal 10 April 2008, adapun pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut: PEMOHON Nama
: Temmy Bin Tomi (nama disamarkan)
Umur
: 35 Tahun
Pekerjaan
: Guru swasta
Tempat Tinggal
: Jl. Bulak Ringgin VII No. 95 Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur
TERMOHON Nama
: Nia Binti Anwar (nama disamarkan)
Umur
: 21 tahun
Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga4
3
http://Google.Com//Profil Pengadilan Agama Jakarta Timur, diakses Selasa, 21 Juni 2011
4
Putusan perkara No. 520/Pdt.G/2008/PA.JT , h. 1
53
Tempat Tinggal
: Jl. Jembatan II No.22 Rt.002 Rw.005 Kelurahan Balakambang Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2008 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta timur dengan Nomor. 530/Pdt.G/2008/PA.JT tanggal 10 April 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Maret 2008, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur dengan Akta nikah Nomor 468/17/III/2008 tanggal 23 Maret 2008. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal alamat masing-masing selama 17 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.5 3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap Termohon adalah sebagai berikut: a. Pemohon tidak mencintai Termohon b. Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh pihak Termohon dan pernikahan terlaksana tidak berdasarkan suka sama suka (ridho 5
Putusan perkara No. 520/Pdt.G/2008/PA.JT , h. 2
54
bin ridho) melainkan dipaksa dan diancam dengan pengancaman karir dan dilaporkan ke polisi, bahkan mau dibunuh. 4. Bahwa penikahan yang dilaksanakan tidak berdasarkan cinta mencintai, suka sama suka (ridho bin ridho) akan menimbulkan akibat buruk yaitu saling membenci, sehingga tidak akan memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal abadi, sakinah mawadah warahmah. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Menetapkan/membatalkan perkawinan antara Pemohon Temmy Bin Tomi dengan Termohon Nia Binti Anwar yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2008. 3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor: 468/17/III/2008 tidak berkekuatan hukum. 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 5. Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa selain buku tertulis Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga masing-masing sebagai berikut:
55
I. Bukti-Bukti 1. bukti-bukti tertulis. Yakni berupa, Kutipan akta buku nikah atas nama pemohon dan termohon yang tercata dikantor urusan agama kecamatan kramathjati Jakarta timur nomor. 468/37/III/2008 tanggal 23 maret 2008 (P1 dan T1) II. Saksi-Saksi 1. Saksi I Nama
: Aziz Bin Azmi (nama disamarkan)
Umur
: 42 Tahun
Agama
: Islam
Saksi II Nama
: Anwar Bin Ishaq (nama disamarkan)
Umur
: 57 Tahun
Agama
: Islam
Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak membantah keterangan atau sesuatu apapun lagi dan mohon putusannya. Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. 6
6
Putusan perkara No. 520/Pdt.G/2008/PA.JT , h. 3
56
TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dipersidangan dan buku P2 telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur hal ini sesuai dengan maksud pasal 25 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1 antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati 468/37/III/2008 tanggal 23 Maret 2008. Menimbang bahwa alasan dan dalil Pemohon sepanjang yang dapat disampaikan Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati pada bulan Maret 2008 untuk dibatalkan disebabkan Pemohon kawin dengan Termohon tersebut adalah dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman dan Pemohon tidak mencintai Termohon memang dulu sekitar tahun 2005 Pemohon pernah pacaran dengan Termohon tapi awal 2006 putus. Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dengan tegas mengakui dan membenarkan semua alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut terhadap dalil-dalil pembatalan perkawinan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terhadap semua alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut maka alasan
57
dan dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti sejalan dengan maksud pasal 174 HIR.7 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon yang mana keterangan saksi-saksi tersebut yang masing-masing dibawah sumpahnya yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah dengan cara dipaksa dan dibawah ancaman karena antara Pemohon dan Termohon itu dulunya pernah pacaran dan saksi dari pihak Termohon yaitu orang tua kandungnya sendiri yang menjadi wali sewaktu Pemohon dan Termohon menikah mengharapkan kepada majelis agar perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan. Menimbang bahwa berdasarkan penimbangan-penimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan maksud Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan Pemohon mengenai pembatalan nikah dapat dikabulkan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim berusaha menasehati/mendamaikan kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan akan tetapi tidak berhasil. 7
Putusan perkara No. 520/Pdt.G/2008/PA.JT , h.3-4
58
Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim memulai memeriksa dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan disamping itu ada tambahan/penjelasan dari Pemohon. Bahwa pada tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon pernah berpacaran namun awal tahun 2006 sudah putus dan bulan maret 2008 pemohon dihubungkan oleh termohon ditempat kerja dan Pemohon merasa terpaksa dan dipaksa untuk menikahi Termohon. Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon atas Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut: 1. Bahwa termohon sudah mengerti maksud dan permohonan pemohon . 2. Bahwa apa-apa yang dikemukakan/didalilkan oleh permohonan tersebut selanjutnya benar dan tidak ada yang termohon bantah. 3. Bahwa termohon sendiri tidak keberatan dengan adanya pembatalan nikah dari pemohon tersebut dan termohon dapat mengabulkan permohonan tersebut. 8 Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya pemohon dan termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis. Yakni berupa, Kutipan akta buku nikah atas nama pemohon dan termohon yang tercata di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Nomor. 468/37/III/2008 tanggal 23 maret 2008 (P1 dan T1). 8
Putusan perkara No. 520/Pdt.G/2008/PA.JT , h. 5-6
59
Menimbang bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dengan Nomor. 468/37/II/2008 tanggal 28 maret 2008 maka Majelis Hakim menyatakan bahwa buku nikah Pemohon dan Termohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasak 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini. MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menetapkan , membatalkan perkawinan antara Pemohon Temmy Bin Tomi dengan Termohon Nia Binti Anwar yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2008. 3. Menyatakan
Akta
Nikah
dan
Kutipan
466/37/III/2008 tidak berkekuatan hukum.
Akta
Nikah
Nomor
60
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 9
D. Analisa Putusan Pengadilan Dalam perkawinan ada istilah akad yakni, suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam perkawinan dengan adanya akad, perkawinan akan menjadi sah. Oleh sebab itu jika persyaratan dari akad tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat dinyatakan batal. Dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat alasan-alasan mengenai pembatalan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70-76, dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22-28. Dari kedua hukum ini terdapat penjelasan mengenai perkara Pembatalan Perkawinan, mulai dari alasan, siapa saja yang dapat melakukan pembatalan dan tata cara pembatalan. Dan khususnya pada Pasal 71 huruf f disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Mengenai putusan Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT yang memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon bernama Temmy Bin Tomi dengan Termohon Nia Bin Anwar. Didalam surat putusannya Pemohon menyatakan yang menjadi alasan pembatalan perkawinan adalah Pemohon tidak mencintai Termohon dan Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh pihak Termohon dan pernikahan terlaksana tidak berdasarkan suka sama suka 9
Putusan perkara No. 520/Pdt.G/2008/PA.JT , h. 6
61
(ridho bin ridho) melainkan dipaksa dan diancam dengan pengancaman penghancuran karir dan dilaporkan ke polisi, bahkan mau dibunuh. Menurut penulis masalah yang mendasar dalam perkara ini adalah kawin paksa yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, hal ini merupakan permohonan yang beralasan dan dibenarkan secara hukum karena didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16, menjelaskan bahwa
perkawinan
dilakukan didasarkan oleh persetujuan calon mempelai. Menurut ketentuan Pasal 28 KUHPer, bahwa kebebasan memberikan kesepakatan merupakan hakikat dari perkawinan, bila hal tersebut tidak ada, misalnya karena salah satu pihak dalam keadaan gila atau adanya paksaan, maka menurut ketentuan Pasal 87 KUHPer keabsahan dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan, yang berbunyi: Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa kebebasan kata sepakat suami istri atau salah satu dari mereka, hanya dapat ditentang oleh suami-istri itu sendiri, atau oleh salah satu dari mereka, yang secara tak bebas telah memberikan kata sepakatnya. 10
Salah satu hak yang dibutuhkan oleh manusia adalah hak untuk menikah dan berkeluarga, dan hak tersebut harus dihormati dan dilindungi.11 Oleh sebab itu kawin paksa dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak manusia. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan
10
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 125 11
Ikhwan, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta: Logos, 2004), h. 36
62
hidupnya masing-masing dan jika orang tua ingin menjodohkan alangkah baiknya jika ditempuh jalan ta’aruf terlebih dahulu.12 Keluarga bukan saja sebagai suatu wadah hubungan suami istri, akan tetapi suatu rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial dari anggota-anggota keluarganya bahkan jaringan yang lebih besar yakni mayarakat, dan perkawinan merupakan suatu ritual perpindahan bagi setiap pasangan, karena seorang pemuda dan pemudi secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak dan kewajiban yang baru,13 yakni berupa seorang pemuda berubah peran menjadi suami dan seorang pemudi berubah peran menjadi istri, dan apabila telah memiliki anak maka namanya akan berubah menjadi ayah dan ibu, maka akan terlihat apakah kedua dapat menerapkan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan syariat. Karena pandangan suatu perkawinan dari segi agama dianggap suatu lembaga yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri dengan mempergunakan nama Allah.14 Disamping itu pula kawin paksa yang terjadi pada perkara ini lantaran sang bapak dari pihak perempuan merasa takut jika laki-laki (Temmy) akan meninggalkan anak perempuannya. Dan paksaan tersebut berupa ancaman berupa penghancuran karir dan dilaporkan ke polisi, bahkan mau dibunuh. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sesuatu yang merugikan pihak lain untuk 12
Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Senin 18 Maret 2011
13
William J Googde, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), cet. 1, h. 63-64
14
Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19
63
memuaskan/memenuhi kebutuhan pribadi berupa ancaman. Ancaman adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan lantaran takut terjadi sesuatu pada dirinya, hal ini sama dengan tindak pidana, dan dalam Buku Kedua KUHP Pasal 368 disebutkan: 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan. 15
Akan tetapi pada perkara ini tidak tertulis bahwa pihak yang dirugikan (Bakhtiar) tidak menuntut tentang perbuatan pidana tersebut, pihak Bakhtiar hanya menuntut pernikahan itu dibatalkan dan tidak mengancam balik kepada pihak perempuan. Menurut penulis dari perkara ini terlihat jelas bahwa kawin paksa (dijodohkan) itu kurang dianggap baik, dan selama ini biasanya yang selalu menjadi korban kawin paksa biasanya terjadi pada diri perempuan, akan tetapi setelah melihat, membaca dan memahami perkara ini dapat diambil kesimpulan bahwa paksaan itu juga bisa terjadi oleh pihak laki-laki. Dan dapat dilihat pada perkara ini bahwa setelah melangsungkan perkawinan kedua belah pihak tidak tinggal dan hidup bersama serta tidak terjadi hubungan selayaknya suami istri. Hal ini membuktikan bahwa kawin paksa 15
Solahuddin, KUHP dan KUHAP, ( Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), h. 121
64
merupakan suatu hal yang jika dilakukan hanya mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami istri). Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunah Rasul akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan terdapat beberapa pengaruh kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni 1. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 2. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik. 3. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam. Pengaruh kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga itu sangat besar karena menyatukan kedua hati yang tidak mencintai kemudian dipaksa kawin itu berdampak negatif untuk keduanya lantaran perkawinan yang atas dasar suka sama suka saja sering ada pertengkaran apalagi atas dasar keterpaksaan.16 Meskipun dalam hukum Islam tidak dibenarkan menjalin hubungan antara lakilaki dengan perempuan sebelum nikah tapi hukum Islam membenarkan mengenal calon pasangan hidup untuk membina rumah tangga dan kawin paksa bukan termasuk dalam kategori hukum Islam, hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa:19
16
Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Senin 18 Maret 2011
65
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”. . Mengenai pembuktian Pemohon mengajukan bukti surat berupa akta nikah Nomor 466/37/III/2008 dan dua orang saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon, dan keterangan dari saksi Pemohon berupa saksi sama sekali tidak mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan selang beberapa hari Termohon dan Ayahnya datang ke rumah saksi untuk mencari Pemohon dan dari hal itu saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, dan Pemohon akhirnya mengaku dan pada saat itu pula saksi marah karena menikah dengan cara diam-diam, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Sementara kesaksian dari pihak Termohon berupa saksi tidak menyangkal adanya paksaan dan ancaman yang dilontarkan kepada Pemohon, hal ini dikarenakan saksi takut jika suatu hari nanti Pemohon akan meninggalkan Termohon. Dari keterangan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa seorang ayah dapat memaksa orang lain untuk menikahi anaknya dikarenakan merasa takut jika laki-laki tersebut meninggalkan anak perempuannya, mungkin niat dari saksi Termohon baik akan tetapi cara yang ditempuh salah karena memaksakan kehendak untuk kepentingan anaknya tidak harus mengorbankan perasaan orang lain. Sebenarnya memilih jodoh atau pasangan hidup itu adalah hak asasi setiap orang, meskipun ada istilah wali mujbir akan tetapi pada hakikatnya kebahagiaan
66
itu datang dari keikhlasan dan kerelaan orang untuk melakukan setiap keputusan yang akan diambil. Mengingat tujuan dari perkawinan adalah membuat rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah (harmonis) maka untuk mewujudkan hal tersebut harus ada take and give antara kedua belah pihak (suami dan istri) dan hal tersebut harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang, oleh sebab itu perkawinan yang dipaksa atau tanpa rasa cinta maka perkawinan tersebut jauh dari kata harmonis dan tidak mustahil hanya perselisihan dan pertengkaran saja yang akan didapat. Dari berbagai macam bentuk putusan yang diputus oleh Hakim, intinya adalah sama yakni menjadikan perkawinan itu putus, akan tetapi ada perbedaan antara putusnya perkawinan dikarenakan perceraian dengan putusnya perkawinan dikarenakan pembatalan (fasakh). Perbedaannya terletak pada tidak terbatas pada bilangan jatuhnya talaq, hakikat cerai mengharuskan berhentinya hubungan suami istri dan menetapkan hak-hak yang telah ada, thalak hanya terjadi pada pernikahan yang sah dan hak cerai diakui oleh syariat. Sedangkan pembatalan (fasakh) adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya perkawinan, atau merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah diketahui atau menjadikan akad tersebut tidak sah. Dan akibat hukum dari perkara ini bagi pihak Termohon, dikarenakan Termohon belum melakukan hubungan intim dengan Pemohon maka tidak ada iddah bagi Termohon (sebelum dukhul). Akan tetapi
67
lain halnya jika ba’da dukhul. Jika Termohon telah berhubungan (ba’da dukhul) maka ada iddah bagi Termohon. Menurut Abu Zahrah dalam kitab al-Akhwal alSyaksiyah
menjelaskan
bahwa
iddah
bagi
perempuan
yang
fasakh
perkawinannya yakni selayaknya iddah talak (tiga kali haid) dengan ketentuan ba’da dukhul.17 Mengenai pertimbangan dan dasar hukum tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, penulis berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sangatlah benar dalam memutuskan perkara ini karena sesuai dengan prinsip peradilan yakni, 1. Melihat bukti-bukti Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir yakni, menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi.18 Dan dalam hal ini adanya bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa keterpaksaan pihak Pemohon untuk melakukan perkawinan itu memang benar adanya dan saksi-saksi disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.19 2. Mendengar keterangan kedua belah pihak Selama proses persidangan Hakim harus berlaku seadil-adilnya terhadap Pemohon dan Termohon, mendengarkan serta memberi kesempatan 17
Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syaksiyah, (Darul Fikri al-Arabi, 1957), h. 439
18
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 139 19
Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Senin 18 Maret 2011
68
yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing yang tertera sesuai dengan Pasal 121 HIR/142 R.Bg. dan baik Pemohon ataupun Termohon tidak menyangkal tentang adanya paksaan tersebut. 3. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan hukum Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-hak yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim, dan putusan harus disertai alasan-alasan sesuai dengan Pasal 179 ayat 1 HIR. Putusan Hakim harus memuat dasar hukum untuk mengadili dan alasanalasannya (pertimbangan hukum) sehingga putusan itu dijatuhkan.20 Pertimbangan Hakim berupa Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”, dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. Maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.530/PDt.G/2008/PA.JT telah sesuai dengan hukum yang berlaku, Singkatnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
20
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, hal. 313
69
perkawinan dengan menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari penjelasan yang telah penulis berikan tentang pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Mengenai pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni sangat sesuai dengan hukum berlaku, baik itu Kompilasi Hukum Islam atau UndangUndang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan
melihat bukti-bukti,
mendengar keterangan kedua belah pihak dan Putusan disertai dengan alasanalasan hukum. Hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) yang menyatakan, “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”, dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1 yakni “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.
B. Saran-Saran 1. Perlu disosialisasikan melalui pidato, khutbah jum’at dan ceramah Agama, mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan, sehingga tidak terjadi perceraian dan sebaiknya orang tua tidak selalu memaksakan kehendak
69
70
terhapad anaknya, terutama dalam hal memilih pasangan hidup, alangkah baiknya orang tua itu mendukung apa yang menjadi pilihan anaknya. 2. Bagi Pemerintah perlunya sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik itu berupa syarat, rukun atau persetujuan para pihak. Sehingga adanya peningkatan wawasan terhadap masyarat tentang hukum Islam, sehingga masyarakat lebih terarah sehingga tidak perlu terjadi lagi fenomena pembatalan perkawinan. 3. Di dalam materi Pembatalan perlu dikaji lebih luas lagi kepada mahasiswi dengan cara diskusi perkuliahan di dalam kelas.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari penjelasan yang telah penulis berikan tentang pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Mengenai pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni sangat sesuai dengan hukum berlaku, baik itu Kompilasi Hukum Islam atau UndangUndang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan
melihat bukti-bukti,
mendengar keterangan kedua belah pihak dan Putusan disertai dengan alasanalasan hukum. Hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) yang menyatakan, “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”, dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1 yakni “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.
B. Saran-Saran 1. Perlu disosialisasikan melalui pidato, khutbah jum’at dan ceramah Agama, mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan, sehingga tidak terjadi perceraian dan sebaiknya orang tua tidak selalu memaksakan kehendak
69
70
terhapad anaknya, terutama dalam hal memilih pasangan hidup, alangkah baiknya orang tua itu mendukung apa yang menjadi pilihan anaknya. 2. Bagi Pemerintah perlunya sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik itu berupa syarat, rukun atau persetujuan para pihak. Sehingga adanya peningkatan wawasan terhadap masyarat tentang hukum Islam, sehingga masyarakat lebih terarah sehingga tidak perlu terjadi lagi fenomena pembatalan perkawinan. 3. Di dalam materi Pembatalan perlu dikaji lebih luas lagi kepada mahasiswi dengan cara diskusi perkuliahan di dalam kelas.
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an al-Karim Abbas, Ahmad Sudirman. Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antara Mazhab, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006. al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr,1994. al-Abyani, Muhammad Zaid. al- Ahkam as-Syakhsiyat, Beirut: Baghdad. J. I. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999 at-Tamimi, Abdullah bin Abdurohman bin Fadli Bahrom bin Abdu Somad. Sunan Darimi, Darul Fikri, tt, Juz. II. ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Hukum-Hukum Fiqih Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987. Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. an-Ni’man, Imam al-A’zam Abi Hanifah. al-Ahkam as-Syar’iyyah, Maktabah wa Mutbi’ah Muhammad ala Shobihi wa Waladihi, 1965. Asmawi, Muhammad. Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, Yogyakarta: Darussalam, 2004, Cet. 1. ash-Shabbag, Mahmud. Keluarga Bahagia Dalam Islam, Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993. al-Ghazali, Imam. Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993. al-Munawar, Said Agil Husin. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2004.
71
72
al-Hadad, Al-Thahir. Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, cet. 4. Anas, Malik Ibnu. al-Muatho, Magrib: Darul Ifaqil Jadidah, tt. Bago, Musthofa Dzaibul. Mukhtashar Shahih al-Bukhari, Yamamah, 1999 Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah. Fatwa-fatwa Terkini, Jakarta: Daruk Haq, 2003. Djalil, Ahmad Basiq. Tebaran Pemikiran Ke-Islaman Qalbun Salim, 2007, cet-1.
di Tanah Gayo, Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Yayasan Penerjemah al-Qur’an, 1 993. Dimyati, Abi Bakri al-Mashur bil Barri Bakri Bin Said Muhammad Satho. I’antul Tholibin, Darul Ibnu Ubud: 1997, cet. I, J. IV. Fachruddin, Fuad M. Filsafat dan Hukum Syariat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1981. J. I. Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 1989 Faridl, Miftah. Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Cet.1. Googde, William J. Sosiologi Keluarga, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985. Ghazaly, Abd Rahman. Fiqih Munakahat. Bogor: Kencana 2003. Huda, Miftahul. Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009. Hasabillah, Ali. al-Furqan Baina Zaujaini, Kairo: Darul Fikri, 1969, cet.1 Hasan, Muhammad Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja, 2003.
73
Husain, Imam Takiyuddin bin Abu Bakar bin M. Kifayatul Akhyar, Darul Fikri, tt , juz I-VI. Ikhwan, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Logos, 2004. Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995,c.I. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008 Mugniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: PT. Lentera Basritama 1996 Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 2008 Mulia, Musdah. Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999 Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984. Mukhtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006. Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin. Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007. Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 1993. Rahman, Abdur. Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992. Ramulyo, Mohammad Idris. Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. Safuri, Rafy. Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009 Solahuddin. KUHP dan KUHAP, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007
74
Shomad, Muhiyuddin Abdush. Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan, dan Keluarga, Jakarta: Rahima, 2008 Saleh, K. Wantjik . Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indo, 1978. Sosroatmodjo, Arso. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang 1981. Soekanto, Soerjono. pengantar penelitian hukum, Jakarta: Universitas Indonesia 1986. Sholeh, Asrorun Ni’am. Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: eLSAS, 2008. Shomad, Abdul. Hukum Islam (Panorama Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Kencana 2020 Saukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nailul Authar, Darul Fikri, 1655, juz.V Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Beirut: Daar al-Fikr,1983, cet-4, juz II. Subekti, R. dan R. Tjirosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004. Sitompul, Anwar. Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama, Bandung: CV. Amrico, 1984. Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008. Taimiyah, Syaikh Islam Ahmad. Majmu Fatawa Nikah wa Ahkamihi, Kairo: al-Dar al-Masriah al-Lubnaniah, 1992. Tihami, dan Sohari Sahrani. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Undang-undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya, Undang-Undang N0.1 Tahun 1974, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, cet11 Wahyudi, Muhammad Isna. Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
75
Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hanbali, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996,cet-15. Yanggo, Huzaimah Tahido. Masail Fikhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, Bandung: Angkasa, 2005. Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2004. Zahrah, Abu. al-Ahwal al-Syaksiyah, Darul Fikri al-Arabi, 1957. http://www.Google.com/kawin/paksa, diakses Jum’at, 11 Maret 2011 http: www. Pengadilan Agama Jakarta Timur.ac.id, diakses pada Senin, 14 Maret 2011
Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa
Nama Hakim
: Hj. Yustimar B. S.H
Tempat
: Pengadilan Agama Jakarta Timur
Hari/Tanggal
: Jum’at/18 Maret 2011
1. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Hakim? -
Saya Sudah menjabat sebagai Hakim 14 Tahun, sejak Tahun 1997.
2. Apakah Ibu Pernah Menangani Perkara Pembatalan Perkawinan? -
Pernah, saya pernah menangani perkara pembatalan perkawinan dan saya sendiri yang menjadi Hakim Ketuanya.
3. Selama Ibu menjadi Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Perkara Perceraian atau Pembatalan yang paling banyak Ibu tangani? -
Saya lebih sering menangani perkara perceraian baik itu cerai talak atau cerai gugat dibandingkan dengan perkara pembatalan perkawinan
4.
Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan Pembatalan Perkawinan? -
Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dibatalkan apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan baik itu dari pihak suami ataupun istri, seperti suami beristri lebih dari satu dan perkawinan yang kedua itu tidak memperoleh izin dari istri pertama (pengadilan), atau
salah satu rukun dan syarat perkawinan itu tidak terpenuhi atau perkawinan tersebut tidak mendapat izin dari orang tua misalnya anak dibawah umur. Dan semua itu tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70- 76 dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Pasal 22-28. 5. Apa yang menjadi kendala Ibu dalam menangangi perkara pembatalan perkawinan? -
Adanya ketidak sesuaian status, misalnya pada perkara pembatalan dikarenakan suami melakukan poligami, yang status suami tersebut adalah sudah beristri tapi ada fakta lain yang menyebutkan bahwa suami itu masih jejaka sehingga perkawinan itu disahkan di KUA, dan adanya kesulitan untuk memutuskan perkara lantaran hati nurani merasa tidak tega jika harus membatalkan perkawinan tersebut karena melihat nasib status anaknya, disatu sisi harus membatalkan perkawinan tersebut, tapi disisi lain ada yang dirugikan, dan kendala yang lain berupa Pihak yang bersangkutan itu tidak datang sehingga mempersulit jalanya persidangan.
6. Apakah ada mediasi pada perkara pembatalan perkawinan? -
Ada karena setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama itu harus ditempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Perma 1 Tahun 2008.
7. Bagaimana cara Ibu membuktikan pembatalan perkawinan karena suami menikah dengan cara dipaksa? -
Pembuktiannya itu berupa adanya saksi-saksi yang disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon merasa dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut.
8. Apakah ada masa iddah bagi wanita yang telah dibatalkan perkawinannya oleh laki-laki? -
Tidak ada karena iddah itu akan ada jika perkawinan tersebut dianggap ada, akan tetapi pada perkara pembatalan, perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi.
9. Menurut Ibu seberapa besar pengaruh kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga? -
Pengaruhnya sangat besar, karena menyatukan kedua hati yang tidak mencintai kemudian dipaksa kawin itu berdampak negatif untuk keduanya, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka saja sering ada pertengkaran, apalagi atas dasar keterpaksaan.
10. Menurut Ibu, Apakah kawin paksa itu bisa disebut dengan mengambil hak asasi manusia untuk memilih jodoh? -
ya, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya masing-masing dan jika orang tua ingin menjodohkan alangkah baiknya jika ditempuh dengan jalan ta’aruf terlebih dahulu.
11. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur? -
Prosedur pengajuan perkara pembatalan perkawinan sama dengan halnya perceraian pada umumnya.
12. Bagaimana menurut Ibu, Dalam Kompilasi Hukum Islam tertera mengenai pembatalan dapat dilakukan lantaran kawin paksa pasal 71 (f) sedangkan dalam itu tidak tertera, bagaimana memutuskan perkara tersebut? -
Meskipun tidak tertera dalam Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan dengan paksa akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam itu semua tertera dan kami mengambil keputusan tersebut merujuk pada hukum yang telah tertera didalamnya.
Hakim Ketua
Hj. Yustimar B. S.H
Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa
Nama Hakim
: H. Abdillah, S.H
Tempat
: Pengadilan Agama Jakarta Timur
Hari/Tanggal
: Senin, 20 Juni 2011
1. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Pembatalan Perkawinan? -
Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dibatalkan apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan baik itu dari pihak suami ataupun istri, seperti suami beristri lebih dari satu dan perkawinan yang kedua itu tidak memperoleh izin dari istri pertama (pengadilan), atau salah satu rukun dan syarat perkawinan itu tidak terpenuhi atau perkawinan tersebut tidak mendapat izin dari orang tua misalnya anak dibawah umur. Dan semua itu tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70- 76 dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Pasal 22-28.
2. Apa yang menjadi kendala Bapak dalam menangangi perkara pembatalan perkawinan? -
Adanya ketidak sesuaian status, misalnya pada perkara pembatalan dikarenakan suami melakukan poligami, yang status suami tersebut adalah sudah beristri tapi ada fakta lain yang menyebutkan bahwa suami
itu masih jejaka sehingga perkawinan itu disahkan di KUA, dan adanya kesulitan untuk memutuskan perkara lantaran hati nurani merasa tidak tega jika harus membatalkan perkawinan tersebut karena melihat nasib status anaknya, disatu sisi harus membatalkan perkawinan tersebut, tapi disisi lain ada yang dirugikan, dan kendala yang lain berupa Pihak yang bersangkutan itu tidak datang sehingga mempersulit jalanya persidangan. 3. Apakah ada mediasi pada perkara pembatalan perkawinan? -
Ada karena setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama itu harus ditempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Perma 1 Tahun 2008
4. Bagaimana cara Bapak membuktikan pembatalan perkawinan karena suami menikah dengan cara dipaksa? -
Pembuktiannya itu berupa adanya saksi-saksi yang disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon merasa dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut.
5. Apakah ada masa iddah bagi wanita yang telah dibatalkan perkawinannya oleh laki-laki? -
Tidak ada karena iddah itu akan ada jika perkawinan tersebut dianggap ada, akan tetapi pada perkara pembatalan, perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi.
6. Menurut Bapak seberapa besar pengaruh kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga? -
Pengaruhnya sangat besar, karena menyatukan kedua hati yang tidak mencintai kemudian dipaksa kawin itu berdampak negatif untuk keduanya, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka saja sering ada pertengkaran, apalagi atas dasar keterpaksaan.
7. Menurut Bapak, Apakah kawin paksa itu bisa disebut dengan mengambil hak asasi manusia untuk memilih jodoh? -
ya, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya masing-masing dan jika orang tua ingin menjodohkan alangkah baiknya jika ditempuh dengan jalan ta’aruf terlebih dahulu.
8. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur? -
Prosedur pengajuan perkara pembatalan perkawinan sama dengan halnya perceraian pada umumnya.
9. Bagaimana menurut Bapak, Dalam Kompilasi Hukum Islam tertera mengenai pembatalan dapat dilakukan lantaran kawin paksa pasal 71 (f) sedangkan
10. dalam itu tidak tertera, bagaimana memutuskan perkara tersebut? -
Meskipun tidak tertera dalam Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan dengan paksa akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam itu semua tertera dan kami mengambil keputusan tersebut merujuk pada hukum yang telah tertera didalamnya.
Hakim Anggota
H. Abdillah, S.H
Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa
Nama Hakim
: Drs. H. Fauzi M Nawawi
Tempat
: Pengadilan Agama Jakarta Timur
Hari/Tanggal
: Senin, 20 Juni 2011
1. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Pembatalan Perkawinan? -
Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dibatalkan apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan baik itu dari pihak suami ataupun istri, seperti suami beristri lebih dari satu dan perkawinan yang kedua itu tidak memperoleh izin dari istri pertama (pengadilan), atau salah satu rukun dan syarat perkawinan itu tidak terpenuhi atau perkawinan tersebut tidak mendapat izin dari orang tua misalnya anak dibawah umur. Dan semua itu tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70- 76 dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Pasal 22-28.
2. Apa yang menjadi kendala Bapak dalam menangangi perkara pembatalan perkawinan? -
Adanya ketidak sesuaian status, misalnya pada perkara pembatalan dikarenakan suami melakukan poligami, yang status suami tersebut adalah sudah beristri tapi ada fakta lain yang menyebutkan bahwa suami
itu masih jejaka sehingga perkawinan itu disahkan di KUA, dan adanya kesulitan untuk memutuskan perkara lantaran hati nurani merasa tidak tega jika harus membatalkan perkawinan tersebut karena melihat nasib status anaknya, disatu sisi harus membatalkan perkawinan tersebut, tapi disisi lain ada yang dirugikan, dan kendala yang lain berupa Pihak yang bersangkutan itu tidak datang sehingga mempersulit jalanya persidangan. 3. Apakah ada mediasi pada perkara pembatalan perkawinan? -
Ada karena setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama itu harus ditempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Perma 1 Tahun 2008
4. Bagaimana cara Bapak membuktikan pembatalan perkawinan karena suami menikah dengan cara dipaksa? -
Pembuktiannya itu berupa adanya saksi-saksi yang disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon merasa dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut.
5. Apakah ada masa iddah bagi wanita yang telah dibatalkan perkawinannya oleh laki-laki? -
Tidak ada karena iddah itu akan ada jika perkawinan tersebut dianggap ada, akan tetapi pada perkara pembatalan, perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi.
6. Menurut Bapak seberapa besar pengaruh kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga? -
Pengaruhnya sangat besar, karena menyatukan kedua hati yang tidak mencintai kemudian dipaksa kawin itu berdampak negatif untuk keduanya, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka saja sering ada pertengkaran, apalagi atas dasar keterpaksaan.
7. Menurut Bapak, Apakah kawin paksa itu bisa disebut dengan mengambil hak asasi manusia untuk memilih jodoh? -
ya, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya masing-masing dan jika orang tua ingin menjodohkan alangkah baiknya jika ditempuh dengan jalan ta’aruf terlebih dahulu.
8. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur? -
Prosedur pengajuan perkara pembatalan perkawinan sama dengan halnya perceraian pada umumnya.
9. Bagaimana menurut Bapak, Dalam Kompilasi Hukum Islam tertera mengenai pembatalan dapat dilakukan lantaran kawin paksa pasal 71 (f) sedangkan
10. dalam itu tidak tertera, bagaimana memutuskan perkara tersebut? -
Meskipun tidak tertera dalam Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan dengan paksa akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam itu semua tertera dan kami mengambil keputusan tersebut merujuk pada hukum yang telah tertera didalamnya.
Hakim Anggota
Drs. H. Fauzi M Nawawi
HASIL WAWANCARA PEMOHON SUMBER
: Temmy Bin Tomi (samaran)
TANGGAL : 20 Juni 2011 LOKASI
: Kediaman Pemohon
1. Mengapa anda ingin membatalkan perkawinan anda? Jawaban: Karena saya mengawini T dengan keadaan terpaksa dan saya mengawininya hanya untuk menutupi aib dia lantaran dia telah berbadan dua dengan orang lain sehingga saya dipaksa kawin dan saya juga merasa terancam nyawa saya jikalau saya tidak mau menuruti keinginan pihak T, mungkin pada awalnya saya memang pernah pacaran dengan T tapi saya sudah putus lama akan tetapi orang tuanya ataupun keluarganya bahkan masyarat dilingkungan rumahnya hanya mengetahui bahwa T hanya dekat dengan saya sehingga sayalah yang diharuskan untuk menikahinya. 2. Kenapa anda tidak mencoba untuk melawan ancaman dan paksaan dari pihak T dengan cara melaporkan ke polisi? Jawaban: Mengenai melapor atau tidaknya saya ke polisi, jujur pada waktu itu saya melarikan diri dari rumah dan keluarga saya karena saya malu dan takut. Sebenarnya yang mengurusi semua hal selama saya kabur adalah kakak saya,
dan pada waktu itu saya dapat kabar bahwa rumah yang saya tinggalipun sudah tidak aman karena banyak pansus yang mengawasi dan menunggu kedatangan saya maka dari itu kakak saya tidak memilih untuk melorkan ke polisi karena tidak mau proses yang lama dan membuang waktu sehingga kakak saya menemui pihak keluarga T dan berbicara secara baik-baik. Dan akhirnya niat baik itu membuahkan hasil pihak T setuju kalau perkawinan saya dan T harus dibatalkan dengan syarat keluarga saya mengganti semua kerugian yang dikeluarkan mulai dari biaya perkawinan sampai dengan menyewa pansus. 3. Apakah benar bayi yang dikandung itu bukan anak anda? Jawaban: Benar 100% karena saya belum pernah melakukan hal itu dengan T dan sebenarnya saya mempunyai kekurangan yang seharusnya dimiliki oleh lakilaki yakni saya mempunyai kekurangan di organ vital saya karena saya kurang mengkonsumsi seafood dan itu semua saya ketahui setelah saya menikah dan susah untuk memiliki anak. Dari hal itu saya dapat dibuktikan bagaimana saya dapat membuahi T kalau saya mempunyai kekurangan seperti itu.
