SKRIPSI
Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Cerai Thalaq Akibat Istri Aborsi ( Studi Putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt)
Diajukan
Kepada
Fakultas
Syariah dan
Hukum Untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh : ADE TAUFIK NIM : 108044100059
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1436 H / 2015M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (satu) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 07 April 2015
Ade Taufik
iii
ABSTRAKSI ADE TAUFIK,108044100049, Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Cerai Thalaq Akibat Istri Aborsi ( Studi Putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt)
Perceraian di Pengadilan Agama tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya, baik Penggugat ataupun Pemohon. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan alsasan perceraian. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena: Kematian;Perceraian, dan putusan pengadilan, sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974. Alasan Aborsi dalam putusan ini yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam alasan-alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 116 KHI, sebagaimana legal opinon/legal interpretation hakim dalam putusan ini. Melihat jauh dewasa ini banyakya kasus yang beragam dalam rumah tangga seharusnya menjadi kunci dibukanya alasan-alasan perceraian di pengadilan agama, sehingga legal justice bisa ditetapkan. Penulis menggunakan metode yuridis normative, pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan: Tipe Pendekatan Kasus (Case Approach) Kata kunci: Aborsi, perceraian, KHI, Dosen Pembimbing : Dr. Ali Wafa, MA. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan izin dan karunia Dzat yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis; Allah SWT. Shalawat teriring salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada pengikutnya kaum muslimin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah), Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan dan saran dari berbagai pihak, sehingga ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr Asep Saepudin Jahar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak H. Kamarusdiana, S.Ag, M.H, Dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syahshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum. 3. Bapak JM. Muslimin, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan saran dan nasehat dalam perkuliahan.
v
4. Bapak Dr. Ali Wafa, MA selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memBerikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini 5. Ayahanda tercinta Firdaus Ismail dan Ibunda tersayang Lismiati sujud baktiku kepada ayah dan ibunda atas segala do’a dan pengorbanan kalian selama
ini,
“Robbighfirlii
Waliwaalidayya
Warhamhumaa
Robbayaanii Shoghiiroo”. Saudara-saudariku tercinta Dr. H.
Kamaa Linda
Firdawati, S. Ag, MA, Deddy Suhenra, ST, Irma Yanti, AMd, Laili Ramadhani, S.HI, Ferdian, SE, Novi Lidya, S.Tp, Zulvia Hidayani, S. Pd. Terima kasih yang tak terhingga atas curahan dukungan dan kasih sayang telah kalian berikan. 6. Sahabat-sahabatku: Moh. Rusdiana Noer Ridha, S.Sy. SH, IBM Andika, S.Sy, H. Utsman, S.Sy, Muhammad Akbar Alfathtaa, S.Sy, Mukhammad Ali Seto, S. Sy, Udi Wahyudi, S.Sy. Dhiyaul Akifin, S.Sy, Fachrur Rozy, S.Sy Mawardi, S.Sy, Muhammad Daerobie, S.Sy, Muhammad Athoillah, S.Sy. SH. Canda tawa kalian akan menjadi kenangan terindah dan tak terlupakan sampai akhir hayat. Semoga Persahabatan ini akan tetap kekal terjalin selama-lamanya. 7. Teman-teman Mahasiswa PA.B Angkatan 2008. 8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan penyusunan skripsi lainnya di masa mendatang. Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu vi
penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.
Jakarta, 07 April 2015
Penulis
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................
ii
LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................
iii
ABSTRAK ............................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR ...........................................................................................
v
DAFTAR ISI ......................................................................................................... viii BAB I
PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................................
7
C. Tujuan Penelitian .....................................................................
8
D. Manfaat Penelitian ...................................................................
8
E. Tinjauan Pustaka ......................................................................
9
F. Metode Penelitian .....................................................................
9
G. Sistematika Penulisan ............................................................... . 13 BAB II
TINJAUAN TENTANG ABORSI ............................................... 15 A. Pengertian Aborsi (Abortus) ..................................................... 15 B. Macam-Macam Aborsi ............................................................ 18 C. Aborsi Dalam Pandangan Hukum ............................................ 19 D. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan………………….............. 27
BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA METRO ............................. 33 A. Histori Pembentukan Pengadilan Agama Metro ..................... 33 viii
B. Dasar Yuridis Pembentukan Pengadilan Agama Metro .......... 34 C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro ........................ 40 BAB IV
ABORSI, CERAI TALAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF................................................. 42 A. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif . 42 B. Aborsi Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan .......... ............. . 50 C. Interpretasi Hakim Terhadap Cerai Talak Akibat Istri Aborsi
BAB V
54
PENUTUP ..................................................................................... 59 A. Kesimpulan .............................................................................. 59 B. Saran-saran .............................................................................. 60
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 62 LAMPIRAN
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi manusia, agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingankepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 1 Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:2 "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan 1
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia), h. 9.
2
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.
1
2
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibatakibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Perkawinan merupakan tujuan syariah yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajarah fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya b). Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c). Rub’ al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d). Rub’ al-jinayat, yang menata
pengamanannya
dalam
suatu tertib pergaulan yang menjamin
ketentramannya.3 3
Ali Yafie, Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982), h. 1.
3
Zakiah Daradjat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahtwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasing sayang. 4 Terkadang perencanaan terhadap pernikahan melalui banyak hambatan sehingga konflik-konflik kecil terjadi dalam rumah tangga, kadang konflik itu bisa diredam dengan saling perhatian antara suami dan istri, tetapi kadang juga pertengkaran itu tidak bisa diredam dan berakhir pada perceraian.. Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai kerena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni; cerai talak dan cerai gugat.5 Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.6
4
Zakiah Daradjat, Ilmu Fikih, (Jakarta, DEPAG RI, 1985) Jilid 3, h. 64.
5
Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003),
h. 299. 6
H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajia fikih nilai lengkap, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), h. 307.
4
Dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan alasan perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut : 1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian, dan c. putusan pengadilan. 2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
5
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklik talak. 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam penelitian skripsi ini penulis ingin mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap alasan yang diungkapkan Pemohon pada perkara Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt yang mana dalam perkara ini Pemohon memberikan alasan perceraian bahwa istri telah melakukan aborsi 7 sehingga dengan alasan ini Pemohon mengajukan cerai thalaq di Pengadilan Agama Metro. Jika dilihat dari 7
Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu: 1. Aborsi Spontan / Alamiah 2. Aborsi Buatan / Sengaja 3. Aborsi Terapeutik / Medis Aborsi spontan / alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, sedangkan Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Lihat K. Bertens, Aborsi Sebagai Masalah Etika, (Jakarta, Grasindo, 2002), h. 5.
6
Pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, aborsi tidak termasuk dalam alasan diajukannya perceraian. Aborsi menurut Abdurrahman Al Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. 8 Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya An Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang
memandangnya
makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.9 Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah dan Al Ghazali dalam kitabnya Ihya` Ulumiddin. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi 8
Abdurrahman Al-Bagdadi, Emansipasi Adakah Dalam Islam, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998), h. 127-128. 9
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta, Hajimasagung, 1993), h. 81.
7
eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.10 Dari pengertian diatas dan melihat fakta yang terjadi, maka Penulis ingin mengkaji secara dalam mengenai pertimbangan hakim yang membolehkan terjadinya suatu perceraian akibat istri melakukan aborsi. Berangkat dari keingintahuan penulis inilah, penulis ingin mencoba meneliti dan menguraikan bentuk penulisan skripsi dengan judul: Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Cerai Thalaq Akibat Istri Aborsi ( Studi Putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt)
B. Pembatasaan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Pembahasan mengenai cerai thalaq akibat istri melakukan aborsi merupakan sebuah perkara baru, maka dari permasalahan ini penulis memberikan batasan pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1a mengenai Perkara cerai thalaq akibat istri aborsi Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt 2. Perumusan Masalah Alasan-alasan mengenai perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, dalam alasan ini tidak termuat alasan aborsi yang 10
M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta, RajaGrafindo Persada,1995), h. 57.
8
dilakukan oleh istri menjadi sebab terjadinya perceraian, Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka penulis mencoba memformulasikan dalam rumusan penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana hukum Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia? b. Apakah Aborsi bisa menjadi alasan Putusnya suatu Perkawinan? c. Bagaimana Interpretasi hakim terhadap cerai Thalaq akibat istri aborsi pada putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt? C. Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Aborsi dalam Pandangan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. 2. Untuk mengetahui apakah alasan aborsi bisa djadikan sebagai sebab terjadinya putusnya perkawinan. 3. Untuk mengetahui Bagaimana Interpretasi hakim terhadap cerai Thalaq akibat istri aborsi pada putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Diharapkan memberikan manfaat bagi pihak terkait, yang dalam hal ini para pihak khususnya yang konsen mengkaji hukum perkawinan.
9
b. Untuk menambah serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis akan hal hukum perkawinan. c. Sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan acuan terhadap pembuatan penelitian yang serupa di masa mendatang 2. Manfaat Praktis a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai aborsi. b. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masayrakat implikasi aborsi pada perkawinan. c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E. Tinjauan Pustaka Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustaka terdahulu atau penelusuran terhadap apakah pembahasan ini telah di bahas dalam skripsi-skripsi terdahulu, dengan demikian, setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, maka penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang “Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Cerai Thalaq Akibat Istri Aborsi ( Studi Putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt) F. Metode Penelitian Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka Penulis menggunakan metode:
10
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: a. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.11 b. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi inI menggunakan tipe pendekatan kasus (Case Approach)12 dalam hal ini adalah pendekatan terhadap kasus aborsi yang dilakukan oleh termohon sehingga menjadi dasar alasan Pemohon dalam mengahukan cerai thalaq Studi Putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt) 2. Sumber Bahan Hukum Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan peruang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan BW. 11
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 294. 12 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penelti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi dapat diketemukakan dengan memperhatikan fakta materiil, fakta-fakta materiil tersebut berupa orang, tempat dan waktu. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2011), cet. 7, h. 119.
11
b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.13 Bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini c. Bahan hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.14 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinvetarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode sebagai berikut: a. Metode Dokumentasi Metode Dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah, prasasti, notulen, 13
Soejono Sokanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 51.
14
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, h. 296.
12
rapat, agenda, dan sebagainya. 15 b. Metode Interview wawancara atau interview merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara lansung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain baerfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden)16 Proses wawancara ini diajukan kepada beberapa nara sumber diantaranya Hakim Pengadilan Agama Metro. 4. Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pada penelitian hukum normatif, pengelolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Dalam analisis Bahan Hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain:
15
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 201. 16
71.
Soemitro Romy H. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.
13
a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hukum aborsi dan sebab-sebab putusnya perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. b. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu 5. Teknik Penulisan Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.
G. Sistematika Penulisan Pendahuluan dalam sub bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan
dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Studi
review terdahulu, metode penelitian, teknik dan sistematika penulisan. Kedua dalam Bab ini tinjauan tentang aborsi menjelaskan tentang pengertian Aborsi (abortus) macam-macam aborsi, kemudian tentang Hukum Aborsi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan Sebabsebab putusnya Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Profil Pengadilan Agama Metro kemudian tentang Histori pembentukan Pengadilan Agama Metro dan yang
14
terakhir tentang Struktur organisasi Pengadilan Agama Metro. Keempat dalam bab ini menjelaskan Analisis Aborsi bisa menjadi alasan Putusnya suatu Perkawinan, kemudian tentang Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Cerai Thalaq Akibat Istri Aborsi (Studi Putusan Nomor 0749 /Pdt .G/ 2011 /PA.Mt) dan yang terakhir Analisis Penulis. Kelima dalam bab terakhir ini adalah penutup berisikan tentang kesimpulan dari penulis beserta saran-saran penulis dan penutup.
BAB II TINJAUAN TENTANG ABORSI
A. Pengertian Aborsi (abortus) 1. Menurut Fiqih Aborsi dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab al-Ijhadh, merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya karena belum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa‟), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash).1 Aborsi dalam agama Islam jelas dan terang-terangan dilarang serta diharamkan. Dikatakan bahwa membunuh sesama manusia itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Menurut Mazhab Syafi’i aborsi dalam Islam seorang wanita yang membuang janin pada saat masa kehamilannya belum sempurna, sehingga janin tidak dapat merasakan kehidupan di dunia ini. Di dalam kitab “Qodhayu fiqhiyyah al-Mu‟aassarah”. Para pakar undang-undang fiqih kriminal menetapkan bahwa aborsi dalam 1
Maria Ulfa, “Fikih Aborsi, Wacana penguatan hak reproduksi perempuan”, (Jakarta: KOMPAS, t.t ), h.22-28.
15
16
Islam adalah menyingkirkan kehamilan secara sengaja tanpa sebab yang pasti, dan berbahaya bagi wanita yang ingin menggugurkan janinnya. 2 2. Menurut Medis Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram. Mudigah yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia kandungan 20 minggu dapat dikatakan tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun amat tipis. Hanya saja, disini juga tetap dibedakan antara abortus yang terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) oleh manusia.3 Oleh karena itu dalam buku ini digunakan istilah abortus provocatus (dalam bahasa latin) untuk menyebut pengguguran kandungan yang disengaja oleh manusia. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk menunjukkan makna sebenarnya yang dimaksud penulis agar tidak terjadi kerancuan makna dalam bahasa permasalahan yang ada, mengingat bermacam-macamnya jenis abortus. 3. Menurut Undang-Undang Menurut hukum positif di Indonesia mengenai aborsi, baik menurut kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu
2
3
http://www.anneahira.com/aborsi-dalam-islam.htm diakses tanggal 21-11-2013
Suryono Ekotama dll, “ABORTUS PROVOCATUS”. Bagi korban perkosaan. Persvektif Viktimilogi, kriminalogi dan hukum pidana”, (Yogyakarta: Atmajaya, 2000), h. 90.
17
merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindakan pidana, hanya aborsi provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis bukan merupakan suatu tindak pidana.4 Abortus provocatus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran karena kesengajaan.5 Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai jenis macam abortus. Dalam kamus latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. 6 Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa latin sama artinya dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris. Jika ditelusri dalam kamus Inggris – Indonesia, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak.7 Kata Abortus atau aborsi diatas masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Black „s Law Dictionary. Kata Abortion (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung dua arti sekaligus:
4
Mien Rukmini, “Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan”, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman dan HAM RI), h. 31 5
Suryono Ekotama dll, “ABORTUS PROVOCATUS”. Bagi korban perkosaan. Persvektif Viktimilogi, kriminalogi dan hukum pidana”, (Yogyakarta: Atmajaya, 2000), h. 31 6
7
K. Prent Cm dan Adisubarta, “Kamus Latin - Indonesia”, (Yogyakarta:Kanisius,1969), h. 4
S Wojowasito dan WJS Purwadarmaminta, “ Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Inggris”, (Hasta, Bandung), h.1
18
B. Macam-Macam Aborsi Secara umum, Soerjano Soekanto mengemukakan beberapa istilah untuk menyebut keluarnya hasil konsepsi/pembuahan sebelum usia 20 minggu yang biasa disebut aborsi/abortion diantaranya : 1. Abortion Criminalis, yaitu hukum pengguguran kandungan bertentangan dengan hukum; 2. Abortion Eugenic, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan baik; Abortion induced / abortion provoked 3. Abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan disengaja; 4. Abortion Natural, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; 5. Abortus Spontaneus, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja; 6. Abortus Therapeutic; yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.8 7. Sementara itu Djoko Prakoso mengelompokkan macam-macam aborsi lebih spesifik lagi. Menurtunya, dikenal dua macam aborsi: Aborsi spontan yang terjadi tanpa usaha dari luar, dan aborsi buatan (abortus provocatus) yang dilakukan karena kehamilan tidak diinginkan. Golongan kehamilan yang tidak diinginkan dirinci lebih lanjut : 1. Tidak diinginkan oleh dokter, karena kehamilan tersebut akan membahayakan jiwa si ibu. Anak yang dilahirkan kemungkinan cacat berat. Abortus buatan ini dapat dilakukan karena alasan medis dan biasa disebut sebagai abortus provocatus medicanilis. 8
Soerjono Soekanto “Kamus Sosial”, ( Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1993), h.1
19
2. Tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan, suaminya, atau keluarganya, karena : a. Perkosaan b. Hubungan kelamin di luar perkawinan c. Alasan-alasan lainnya : 1) Sosio Ekonomis 2) Anak sudah cukup banyak 3) Belum mampu punya anak Untuk Abortus jenis ke-2 ini, yang meminta untuk dilakukan abortus bukan dokter, melainkan wanitanya sendiri, suaminya, atau keluarganya. Abortus ini di negara kita dilarang dan dipandang sebagai perbuatan pidana atau abortus provocatus criminalis.9 C. Aborsi Dalam Pandangan Hukum 1. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Positif Di Indonesia aborsi diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yang terpisah, misalnya dalam KUHPidana yang menjelaskan bahwa
segala
macam
aborsi dilarang, dengan tanpa
pengecualian,
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 29 KUHPidana (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan 9
Djoko Prakoso, “Perkembangan delik-Delik Khusus di Indonesia”, (Jakarta:Aksara Persada Indonesia.1998), h. 289 – 290.
20
pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama –lamanya empat tahun atau denda sebnyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah. (2) Kalau yang salah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu. Pasal 346 KUHPidana Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana penjara selamalamanya empat tahun. Pasal 347 KUHPidana (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. (2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dapat dipidana dengan pidana selama-lamanya loma belas tahun. Pasal 349 KUHPidana (1) Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan dan membantu salah satu
21
kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. Secara singkat dapat dijelas kan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHPidana dalam kasus aborsi adalah: a. Pelaksana aborsi, yakni tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiganya dan bisa dicabut hak hak untuk berpraktek. b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun. c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi dihukum dengan hukuman bervariasi. Sedangkan aborsi juga diatur dalam undang-undang kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992) adalah sebagai berikut: Aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHPidana. Dalam undangundang tersebut aborsi diatur dalam pasal 15. Menurut undang-undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
22
a. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. b. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. c. Pada Sarana tertentu Dalam penjelasan resmi ayat 1 itu dikatakan: Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya, dapat diambil tindakan medis tertentu. Adapun dalam Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang reproduksi kesehatan diantaranya dalam pasal 75 adalah: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
23
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan Dalam pasal 76 undang-undang reproduksi kesehatan Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam pasal 77 undang-undang reproduksi kehamilan Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman,
24
dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun Dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 61 tahun 2014 kesehatan reproduksi dalam pasal 31 yaitu: (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan. (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dalam pasal 32 PP (Peraturan Pemerintah) no 61 tahun 2014 disebutkan:
(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.
25
2. Aborsi Dalam pandangan Hukum Islam Islam menganut pandangan bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia adalah suci dari segala noda dan dosa. Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan oleh Allah, karena ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun melalui hubungan yang tidak sah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
ًَِِهَب ِهيْ هَْْلُْْدٍ يُْْلَذُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبََْاٍُ يَُِِْدَاًَِِ َّيٌَُّصِرَاًَِِ َّيُوَّجِسَب “Setiap anak dilahirkan berdasarkan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi.10 Maka jelas dari perspektif moral keislaman tindakan pengguguran kandungan itu seperti praktek kaum jahiliyah yang menguburkan setiap balita yang lahir karena takut miskin dan takut lapar, atau mereka sudah putus harapan atas bencana kemiskinan parah yang melanda. Setelah Islam datang, Islam mengharamkan adat keji nan buruk seperti ini, melalui turunnya Firman Allah Ta’ala
حيُ ًَ ْرزُقُُِنْ َّإِيَّبكُنْ ِۚإىَّ قَتْلَُِنْ كَبىَ خِطْئًب كَبِيرًا ْ ًَۖ ٍَّلَب َتقْتُلُْا أَّْلَبدَكُنْ خَشْيَتَ إِهْلَبق “Dan Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.s. Al-Isra’ : 31) Ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (nafkh al-ruh) perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana dalam Islam, karena pengguguran seperti itu 10
Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Imam Muslim, “Shalih Muslim juz XIV”, ( Mesir. Mathba‟at al Mishiyyat), h. 207
26
sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Sedangkan terhadap pengguguran kandungan di mana bayi telah diberi nyawa, para ulama berbeda pendapat. Pada prinsipnya pengguguran kandungan dalam Islam dilarang, namun demikian para jumhur ulama mazhab dan ulama kontemporer diantaranya Mahmoud Syaltoun, dan Yusuf al-Qadrhawi. Memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu. Namun hal demikian itu hanya diperkenankan apabila kehamilan terjadi secara sah, artinya kehamilan yang terjadi karena hubungan seksual suamim istri yang sah. Namun bagaimana hubungan tidak sah? Muhammad
Sa’id
Ramadhan
al-Buthni
mengatakan,
haram
menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual diluar nikah. Keharaman ini berlaku dalam keadaan apapun (termasuk aborsi akibat perkosaan.11 Aborsi menurut Abdurrahaman Al Baghdadi menyebutkan aborsi dalam sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. 12 Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain
11
12
Saifullah, ”Aborsi dan Persoalannya”, ibid 134
Abdurrahman Al-Baghdadi, Emansipasi Adakah Dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 127-128
27
Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya An Nihayah dengan alas an karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.13 Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah dan Al Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas AlAzhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.14 D. Sebab – Sebab Putusnya Perkawinan 1. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Dalam pasal 38 UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan disebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan alasan putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut : a. 13
Kematian
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Hajimasagung, 1993), h. 81 14 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 57
28
b.
Perceraian dan
c.
Putusan pengadilan
Dalam pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa: a. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. b. Untuk Melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagaimana suami istri. c. Tata cara sidang di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangundangan tersebut. 2. Putusnya Perkawinan Menurut KHI Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab-sebab putusnya perkawinan adalah sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
29
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. Suami melanggar taklik talak. h. Peralihan
agama
atau
murtad
yang
menyebabkan
terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga. 3. Putusnya Perkawinan dalam Pandangan Ulama’ Fiqih Menurut hukum Islam putusnya hubungan perkawinan melalui perceraian dapat terjadi karena talak, khulu’, syiqaq, faskh, ta’liq talak, dzihar, ila’, dan li’an. Namun secara umum yang paling sering terjadi adalah cerai talak dan cerai gugat, berikut ini akan coba penulis jelaskan mengenai dua jenis perceraian tersebut, yaitu: a. Cerai Talak Cerai talak ini adalah cerai yang datang atas inisiatif dari pihak suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 diterangkan bahwa “Talak” adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan dengan cara sebagaimana pasal 129, 130, 131”.15 Cerai talak ini hanya dapat dilakukan oleh suami, karena suamilah yang berhak untuk mentalak istrinya sedangkan istri tidak berhak mentalak suaminya. 15
Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117
30
Talak jika dari boleh tidaknya suami rujuk kembali pada istrinya setelah istri ditalak adalah: 1) Talak raj”i, adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak ruju’ selama istri dalam masa iddah. (pasal 118 KHI) 2) Talak ba‟in, talak ba’in ini terbagi menjadi dua macam: a) Talak ba‟in shughra yaitu talak yang tidak boleh diruju’ tetapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (pasal 119 KHI) b) Talak ba‟in kubra yaitu talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain dan telah berkumpul lag sebagai suami istri secara nyata dan sah (pasal 120 KHI). Sedangkan talak jika ditinjau dari waktu menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam: a) Talak Sunni, yaitu talak yang diperbolehkan dalam artian talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu sucinya tersebut (pasal 121 KHI). b) Talak bid‟i, yaitu talak yang dilarang dalam artian talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 122 KHI)
31
b. Cerai gugat Cerai gugat adalah cerai yang inisiatifnya datag dari pihak istri. Dalam Islam cerai seperti ini dikenal dengan istilah khulu‟. Khulu‟ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. 16 Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu‟, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak.17 Hukum Acara di Indonesia, khulu‟ ini biasa disebut dengan cerai gugat atau talak tebus. Menurut istilah syari’at, khulu‟ adalah perpisahan wanita dengan ganti rugi dengan kata-kata khusus.18 Dalam khulu‟ ganti rugi dari pihak istri merupakan unsur penting, unsur inilah yang membedakannya dengan cerai biasa19. Dasar hukum disyaria’atkannya khulu‟ adalah firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah (2): 229 yang berbunyi:
ْ َّالَ يَحِّلُ لَكُنْ أَى تَأْخُذُّاْ هِوَب آتَيْتُوُْ ُُيَ شَيْئبً إِالَ أَى يَخَبفَب أَالَ يُقِيوَب حُذُّدَ اللَِّ فَِإ ى َخفْتُنْ أَالَ يُقِيوَب حُذُّدَ اللَِّ َفالَ جٌَُبحَ عَلَيِِْوَب فِيوَب افْتَ َذثْ بَِِ تِ ْلكَ حُذُّدُ اللَِّ فَال ِ فَإِى طََلقََِب َفالَ تَحِّلُ لََُ هِي, َتَعْتَذَُُّب َّ هَي يَتَعَذَ حُذُّدَ اللَِّ فَأُّْلَـ ِئكَ ُُنُ الّظَبلِوُْى بَعْذُ حَتَىَ تٌَكِحَ زَّْجبً غَ ْيرٍَُ فَإِى طَلَقََِب َفالَ جٌَُبحَ عَلَيِِْوَب أَى يَ َترَاجَعَب إِى ظٌََب أَى 16
A. Mukri Arto , Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 5, h. 234. 17
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 220 Syaikh Muhammad Al-Usaimin, Shahih Fiqh Wanita, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), Cet.-2 h. 340. 18
19
Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) cet. Ke-3, jilid5, h. 57.
32
َُيقِيوَب حُذُّدَ اللَِّ َّتِ ْلكَ حُذُّدُ اللَِّ يُبَيٌَُِِب لِقَْْمٍ يَعْلَوُْى Arinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”. Akibat dari khulu‟ ini sama dengan akibat hukum dari talak ba‟in shughra, yaitu suami tidak punya hak untuk merujuk kembali bekas istrinya kecuali dengan perkawinan yang baru dan akad yang baru berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak.
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA METRO
A. Histori Pembentukan Pengadilan Agama Metro Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad
ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.
Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurusi sengketa / perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi mayarakat Islam.
33
34
B. Dasar Yuridis Pembentukan Pengadilan Agama Metro Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan.1 1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610) 2. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639) Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariáh berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya. 1
Diakses dari website www.pa-metro.go.id, pada tanggal 8-12-2014
35
Kewenangan Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi : 1. Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak. 2. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam. 3. Mendaftarkan kelahiran dan kematian. 4. Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam. 5. Mengurus soal-soal peribadatan. 6. Memberi fatwa dalam berbagai soal. Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariáh, karena dianggap tidak mempunyai status hukum. Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati
36
Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”. Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidaksah”. Ketua Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Jakarta”.
Agama dan Kementerian Kehakiman di
37
Ketua Mahkamah Syariáh Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung. Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariáh Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariáh Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariáh sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariáh itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain : 1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama; 2. Organisasi Jamiátul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
38
3. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim. 4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang. Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama ( Mahkamah Syariáh) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariáh di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh di Sumatera termasuk Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Wewenang Mahkamah Syariáh dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan
39
dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”. Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,
Lingkungan
Peradilan
Agama,
Lingkungan
Peradilan
Militer,
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
40
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Ketua
DRS. H. K. M. Junaidi, S.H.
Wakil Ketua
DRS. Sahrudin, SH. MHI
Panitera/Sekertaris
DRS. Erwin Romel, M.H
Wakil Panitera
Hj. Sholeha, S. Ag. M.H
Wakil Sekertaris
Fetty Marhida, S. HI
KASUB. BAG.
Khairul Hadi, S.H.
KASUB. BAG.
Winarti, S.HI.
KASUB. BAG.
Dra. Nelfridos, M.H.
Panitera
Muda
Ros Amanah, S.Ag., M.H
Panitera
Muda
A. Rahman, S.H.
Panitera
Muda
Fauziah, S.H.I
Hakim
Drs. Hasnal Zasukawir, S.H.
Hakim
Drs. H. Furqon Yunus
Hakim
Drs. Abdul Rosyid, M.H
Hakim
Drs. Ilham Nur
Hakim
DRS. Nahrawi, M.HI.
Hakim
DRS. Joni
Hakim
H. Suyanto, S.H., M.H.
Hakim
DRS. Machfudls.
Hakim
Zumrowi, S.Ag.
Hakim
Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H
Hakim
Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.M.H.
41
Jurusita
Andie Farza, S.H
Jurusita
Aliefia Qurratul Aini, S.EI.
Jurusita
Rina Malasari, S.Kom.
Jurusita
Siti Lestari
Jurusita
Abdul Wahid Aziz, S.Kom.
Jurusita
INTAN Yani Astira, S.H
Jurusita
Istmiyulista Dirna, S.HI.
BAB IV ABORSI, CERAI TALAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif 1. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Aborsi dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab al-Ijhadh, merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya karena belum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa‟), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash).1 Islam sebagai agama yang suci (hanif), yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w., diturunkan Allah SWT sebagai rahmatan lil „alamin. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apa lagi manusia yang menyandang gelar khalifatullah di permukaan bumi. Islam sangat mementingkan pemeliharaan 1
Maria Ulfa, “Fikih Aborsi, Wacana penguatan hak reproduksi perempuan”, (Jakarta: KOMPAS, t.t ), h.22-28.
42
43
terhadap lima hal, yaitu jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong ke dalam al-mashalih al-haqiqiyat.2 Aborsi sendiri termasuk salah satu dari lima al-mashalih al-haqiqiyat, atau yang biasa disebut hifdzu an-Nafs (pemeliharaan Jiwa). Karena aborsi diharamkan perbuatannya dalam agama Islam. Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan Allah. Dan juga Dikatakan bahwa membunuh sesama manusia itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini, karena ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun dari hubungan tidak sah. Kenyataannya bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah dapat dilihat dalam firman-Nya yang berbunyi:
َحزِ َو َرسَقْنَاهُنْ هِن ْ َوََلقَدْ َكزَّهْنَا بَنِي آ َدمَ وَحَوَلْنَاهُنْ فِي الْ َبزِّ وَالْب الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ ْن عََلىٰ كَثِيزٍ هِ ّوَنْ خَلَقْنَا َتفْضِيلًا Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan “(Q.s. Al-Isra’ : 172).
Sebagaimana juga rasulullah Muhammad SAW telah bersabda dalam 2
Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 128
44
haditsnya:
ِّش ْزكُ بِاللَه ِ اجْتَنِبُوا الّسَبْعَ الْوُو ِبقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَهِ وَهَا ُهنَ قَالَ ال ح َزمَ اللَهُ إِلَا بِالْحَّقِ وَأَكْلُ هَالِ الْيَتِينِ وَأَكْلُ الزِبَا َ حزُ وَقَتْلُ ال َنفْسِ الَتِي ْ ِوَالّس ِحفِ وَقَ ْذفُ الْوُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْوُؤْهِنَات ْ َوَالتَوَلِي يَ ْومَ الش Artinya: “Hendaklah kalianmenghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan.” Dikatakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawa: Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq,memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mu‟minah baik-baik berbuat zina.” HR. Al-Bukhari no. 2560 dan Muslim no. 129
Dalam pembahasan pada bab II halaman 24 pada skripsi ini telah diterangkan bahwa Ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (nafkh alruh) perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana dalam Islam, karena pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Sedangkan terhadap pengguguran kandungan di mana bayi belum diberi nyawa, para ulama berbeda pendapat. Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya An Nihayah dengan alas an karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan
45
alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.3 Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah dan Al Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas AlAzhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.4 Pada prinsipnya pengguguran kandungan dalam Islam dilarang, namun demikian para jumhur ulama mazhab dan ulama kontemporer diantaranya Mahmoud Syaltoun, dan Yusuf al-Qadrhawi. Memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu. Namun hal demikian itu hanya diperkenankan apabila kehamilan terjadi secara sah, artinya kehamilan yang terjadi karena hubungan seksual suamim istri yang
3
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Hajimasagung, 1993), h. 81 4
M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 57
46
sah.5 Akan tetapi dalam beberapa term Islam membolehkan adanya aborsi, jadi Islam tidak mengharamkan aborsi secara mutlak, tetapi boleh dilakukan aborsi dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana fakta fatwa MUI yang teraktual, yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam. Dimana dalam fatwa MUI tersebut membolehkan aborsi bilamana kandungan tersebut mengancam jiwa dan raga sang ibu yang sedang mengandung. Sementara jika tindakan itu dilakukan tanpa ada dasar dan alasan yang jelas, aborsi adalah ilegal. Melanggar hukum Islam dan hukum negara.6 Menurut penulis, aborsi yang dilakukan oleh termohon adalah suatu perbuatan ilegal, melanggar hukum negara dan juga hukum Islam. Bahkan bisa dikategorikan termasuk dalam salah satu dari dosa-dosa besar, dan tidak bisa ditoleransi. Karena termohon
melakukan aborsi tidak berdasarkan
alasan-alasan yang kuat, termohon melakukan aborsi berdasarkan alasan karena permintaan termohon terhadap pihak memohon untuk memberikan nafkah lahiriyah yang lebih adalah diluar kapasitas dan diluar kemampuan pemohon. 2. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Positif Menurut hukum positif di Indonesia mengenai aborsi, baik menurut kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dan kitab undang-undang kesehatan tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau 5
6
Saifullah, “Aborsi dan Persoalannya”, ibid 134
http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/18/279167/pp-aborsi-sesuai-fatwa-mui. Diakses pada hari sabtu, tanggal 14 maret 2015 jam 23.01
47
merupakan tindakan pidana, hanya aborsi provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis bukan merupakan suatu tindak pidana.7 Abortus provocatus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran karena kesengajaan.8 Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai jenis macam abortus. Dalam kamus latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah
sebelum waktunya atau keguguran. 9 Pada dasarnya kata abortus
dalam bahasa latin sama artinya dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris. Jika ditelusri dalam kamus Inggris – Indonesia, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak.10 Sedangkan aborsi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah, misalnya dalam KUHPidana yang menjelaskan bahwa segala macam aborsi dilarang, dengan tanpa pengecualian, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 29 KUHPidana: (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh 7
Mien Rukmini, “Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan”, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman dan HAM RI), h. 31 8 Suryono Ekotama dll, “ABORTUS PROVOCATUS”. Bagi korban perkosaan. Persvektif Viktimilogi, kriminalogi dan hukum pidana”, (Yogyakarta: Atmajaya, 2000), h. 31 9 K. Prent Cm dan Adisubarta, “Kamus Latin - Indonesia”, (Yogyakarta:Kanisius,1969), h. 4 10 S Wojowasito dan WJS Purwadarmaminta, “ Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Inggris”, (Hasta, Bandung), h.1
48
seorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat kandungannya,
dipidana
gugur
dengan pidana penjara selama –lamanya
empat tahun atau denda sebnyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah. (2) Kalau yang salah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu. Pasal 346 KUHPidana: Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana
penjara selama-
lamanya empat tahun. Pasal 347 KUHPidana: (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. (2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dapat dipidana dengan pidana selama-lamanya loma belas tahun. Pasal 349 KUHPidana (1) Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut
49
dalam pasal 346, atau bersalah melakukan dan membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. Secara singkat dapat dijelas kan bahwa yang dapat dikuhum, menurut KUHPidana dalam kasus aborsi adalah: a) Pelaksana aborsi, yakni tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiganya dan bisa dicabut hak hak untuk berpraktek. b) Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun. c) Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi dihukum dengan hukuman bervariasi. Sedangkan aborsi juga diatur dalam undang-undang kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992) adalah sebagai berikut: Aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHPidana. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam pasal 15. Menurut undangundang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
50
dapat dilakukan: a) Oleh kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. b) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. c) Pada Sarana tertentu Dalam penjelasan resmi ayat 1 itu dikatakan: Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya, dapat diambil tindakan medis tertentu. Jika dihubungkan dengan pasal 346 KHUPidana yang berbunyi: “Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana
dilakukan oleh
termohon adalah termasuk tindakan pidana kriminal. Karena termohon dengan jelas-jelas melakukan aborsi dengan sengaja. Perbuatan termohon ini apabila dikaji lebih mendalam masuk kategori pidana, sama halnya dengan pembunuhan. B. Aborsi Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan Dalam penjelesan sebelumnya dalam bab II tentang sebab-sebab putusnya perkawinan, baik dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU no 1 Tahun 1974
51
tentang pernikahan, aborsi bukan termasuk sebab-sebab putusnya perkawinan. Akan tetapi hanya dapat dijadikan alasan penguat perceraian jika memang sudah terjadi tindakan aborsi antara pasangan suami istri. Jika di kemudian hari aborsi tersebut memicu pertengkaran antara suami dan istri. Dalam posita pemohon: Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon. Bahkan termohon
pernah
menggugurkan
kandungan
termohon
ketika
terjadi
pertengkaran. Dalam salam satu poin posita pemohon aborsi merupakan puncak dari pertkengkaran sehingga pemohon menjadikan aborsi ini sebagai salah satu alasan dalam perceraian. Berdasarkan Dalam pertimbangan hukum hakim: Bahwa berdasrkan pertimbangan hakim, keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 ( dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa terbukti sejak Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi Bahwa antara pemohon dengan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak
52
berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.
Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam). Menurut penulis dalam pertimbangan hakim ini, hakim tidak menilai aborsi sebagai salah satu sebab perceraian, walaupun dalam fakta hukum-posita telah jelas bahwa termohon melakukan tindakan aborsi. Dalam hal ini hakim hanya menjadikan aborsi sebagai salah satu alasan penguat perceraian pemohon yang tidak masuk dalam syarat-syarat perceraian, karena hakim berpedoman pada pasal-pasal tentang syarat perceraian yang sebagaimana kita ketahui dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusnya perkawinan disebabkan karena: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. b) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
53
membahayakan pihak lain. d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. f) Suami melanggar taklik talak. g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang No 1 pasal 38 Tahun 1974 yang mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut : (1) Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena: a) Kematian b) Perceraian dan c) Putusam pengadilan (2) Pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (3) Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
54
Jika ditinjau dari pasal-pasal diatas, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), aborsi tidaklah termasuk sebagai suatu alasan dalam perceraian . Akan tetapi dalam perkara ini hakim hanya menjadikan aborsi sebagai alasan penguat dalam perceraian, dan lebih menggarisbesarkan pertengkaian sebagai alasan aborsi. Sedangkan menurut penulis seharusnya hakim menjadikan aborsi sebagai alasan utama perceraian dan tidak hanya menjadikan sebagai alasan penguat. Karena aborsi menurut penulis sama halnya dengan murtad, termasuk dari kaba-ir atau termasuk dari dosa-dosa besar.
C. Interpretasi Hakim Terhadap Cerai Talak Akibat Istri Aborsi Alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah yang tertera dalam Undang-undang. Yang tertulis di Nomor 1 tahun 1974 dan Undangundang Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Pasal 19 PP. No 9 tahun 1975.11 Sebagaimana yang kita ketahui baik dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 74, aborsi tidak termasuk sebagai alasan putusnya perkawinan (perceraian). Akan tetapi dalam perkara mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama diperbolehkan dengan alasan-alasan lainnya seperti perselingkuhan, dan juga termasuk aborsi. Karena sudah tentu pasti masih banyak hal-hal lain yang tidak tertulis baik dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat mengancam hubungan
11
Wawancara dengan Bapak Drs. Mahfudl S. Hakim Pengadilan Agama Metro, Lampung, pada tanggal 22 Desember 2014 di ruang tamu PA Metro Lampung. Waktu 10.00 WIB
55
rumah tangga dan berujung pada perceraian. Asalkan alasan tersebut kuat dan dapat dibuktikan di depan Hakim di persidangan Pengadilan Agama, tentunya dengan dukungan dan keterangan dari para ahli dalam bidang medis, contah dalam kasus perceraian yang diakibat perselisihan yang berujung pada penganiayaan, luka lebam atau bahkan cacat ringan. Maka harus mendatangkan ahlinya di bidang visum untuk membuktikan apakah benar sudah terjadi penganiayaan. Begitu pula dengan aborsi, maka harus memanggil dokter kandungan atau bidan untuk membuktikan tindakan aborsi tersebut. Aborsi dapat memungkinkan menjadi pemicu pertengkaran dalam bahtera rumah tangga, sehingga pertengkaran yang dipicu (disebabkan) oleh perbuatan aborsi tersebut berujung kepada perceraian, jika memang alasan dalam melakukan aborsi bukan dari rekomendasi dokter kandungan atau bidan dan lebih berindikasi kepada aborsi yang dilakukan secara disengaja. Meskipun seorang istri melakukan aborsi dan sang suami tidak terima, kemudian ingin mentalak sang istri dan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama, Hakim Agama tetap memutuskan perkara perceraian tersebut dengan alasan pertengkaran sebagai sebab putusnya perkawinan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan Undang Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Pasal 19 PP. No 9 tahun 1975, aborsi bukanlah termasuk sebab-sebab putusnya perkawinan. Karena aborsi pada umumnya sama halnya dengan perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan yang mana sama-sama mencakup dan sudah termasuk dalam perkara
56
pertengkaran.12 Bahkan perkara aborsi dalam perceraian bisa berujung ke ranah pidana, jika memang benar sang istri melakukan aborsi tersebut dengan sengaja dan bukan atas rekomendasi dokter. Karena pada dasarnya perbuatan aborsi bertentangan dengan norma-norma Agama dan norma-norma hukum. Bilamana ada permohonan perceraian di pengadilan agama dengan alasan istri melakukan aborsi. Maka hakim memutuskan putusnya perkawinan tersebut bukan karena alasan aborsi, akan tetapi hakim agama tetap memutuskan perkara perceraian tersebut disebabkan adanya pertengkaran antara suami dan istri. Sebagaimana dalam pembahasan yang sudah penulis jelaskan di pembasahan sebelumnya dalam bab II tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Baik dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang beberapa hal yang bisa dijadikan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana berikut : a. Kematian b. Perceraian dan c. Putusam pengadilan Dalam pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa: a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. b. Untuk Melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagaimana suami istri. 12
Wawancara dengan Bapak Drs. Mahfudl S. Hakim Pengadilan Agama Metro, Lampung, pada tanggal 22 Desember 2014 di ruang tamu PA Metro Lampung. Waktu 10.00 WIB
57
c. Tata cara sidang di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangundangan tersebut. Dan juga beberapa alasan yang tertulis dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagaimana berikut : 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklik talak. 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari pedoman di atas tidak terdapat aborsi sebagai alasan putusnya perkawinan. Baik itu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan undang-
58
undang no 1 tahun 1974. Lalu bagaimana bisa aborsi dalam perkara yang penulis jadikan sebagai tema skripsi ini menyebabkan putusnya perkawinan? Lalu atas dasar apa Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena istri melakukan aborsi? Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Agama Pengadilan Agama Metro, Lampung. Dapat disimpulkan bahwa aborsi hanya sebagai alasan saja. Akan tetapi perceraian tersebut tetap disebabkan dalam kategori perselisihan dan pertengkaran.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari keseluruhan rangkaian pembahasan dalam skripsi ini, mengenai interpretasi Hakim terhadap cerai talak akibat istri aborsi sebagai salah satu alasan dalam perceraian. Maka penulis menarik kesimpulan yaitu: 1. Aborsi dalam agama Islam jelas dan terang-terangan dilarang serta diharamkan. Dikatakan bahwa membunuh sesama manusia itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Islam menganut pandangan bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia adalah suci dari segala noda dan dosa. Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan oleh Allah, karena ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun melalui hubungan yang tidak sah. Akan tetapi aborsi diperbolehkan asalkan kehamilan tersebut mengancam jiwa dan raga sang ibu yang sedang hamil. Seperti fatma MUI yang teraktual. Sedangkan dalam hukum positif pada KUHP (pasal 29, 346, 347, 349) segala macam aborsi apapun bentuknya adalah tindakan pidana, kecuali secara khusus disebutkan dalam undang-undang kesehetan (pasal 15) yang membolehkan tindakan aborsi dengan ketentuan khusus. 2. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI (KompilasiHukum Islam), aborsi tidak termasuk sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan. Akan tetapi
dalam putusan nomor 0749/ Pdt. G/ 2010/ PA. Mt, aborsi
59
60
merupakan pemicu pertengkaran terus menerus. Sedangkan pertengkaran atau perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami istri, termasuk dalam salah satu sebab syarat dari putusnya perkawinan (KHI pasal 116 ayat f). Maka bisa disimpulkan bahwa aborsi/pengguguran janin merupakan alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon. 3. Bilamana ada permohonan perceraian di pengadilan agama dengan alasan istri melakukan aborsi. Maka hakim memutuskan putusnya perkawinan tersebut bukan karena alasan aborsi, akan tetapi hakim agama tetap memutuskan perkara perceraian tersebut disebabkan adanya pertengkaran antara suami dan istri. Sama halnya dengan perceraian yang disebabkan dengan perselingkuhan. Hakim agama tetap memutuskan perkara perceraian tersebut karena pertengkaran dan perselisihan, bukan karena perselingkuhan. Perselingkuhan hanya menjadi pemicu dan faktor utama perceraian tersebut
B. Saran-saran Setelah menelaah dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan antara lain: 1. Tindakan aborsi haruslah dihindari agar terciptanya maqashidu syaria’ah, yakni hufdzu an-nafs. Agar terciptanya kelangsungan hidup yang damai, tentram, dan sejahtera. Kecuali bila mana janin dapat mengancam jiwa dan raga ibunya, maka itu ditolerasi untuk melakukan aborsi. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sebagimana telah disebutkan dalam pasal 75
61
undang-undang tentang kesehatan, dan juga rekomendasi dari Majelis Ulama’ Indonesia tentang fatwa yang memperbolehkan aborsi. 2. Syarat-syarat perceraian seharusnya lebih diperbanyak lagi dalam rumusan RUU yang akan datang. Agar hal-hal yang merugikan suami istri dapat diantisipasi. 3. Harus adanya sosialisasi atau bimbingan pra nikah terhadap pasang yang akan menikah. Agar pernikahan bisa berjalan dalam suasana sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sehingga benih-benih perceraian bisa dihindari di kemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemahan Abbas, Afifi Fauzi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Adelina Offset. 2010 Albar, Muhammad Ali. Human Development as Revealed in the Holy Qur’an and Hadist (Kaitan Ayat-Ayat Alqur’an dan Hadis), Cet ke-1, terj. Budi Utomo. Jakarta: Mitra Pustaka. 2001 Al-Buchori, Muhammad. Sahihul al Buchori Jilid VII. Cairo : Daru wa Matba’u as Sa’abi. tth Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002 ____________. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Majalah Mimbar Hukum No.9 Yayasan Al-Hikmah. Jakarta. 1993 Al-Jaziry, Abdurrahman. Kitab Al Fiqh Ala Al-Mazahib Al Arba’ah. Maktabah AlTijariyah Kubra. Juz 4. Tanpa tahun (Tth) Amrullah, Ahmad SF, Dkk. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press. 1966. Anshary, Muhamad. Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bogor: Madani Press. 2009 Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kecana. 2008. Arwan, Firdaus Muhammad. Keahliwarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas. Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13. Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta. Juni 2008 M/Jumadi Awal 1429 H As-Shobuni, Muhammad Ali. Pembagian waris menurut Islam. Jakarta:Gema Insani. 1995 Az Zuhaili, Wahbah. Fiqhul Islam Waadillatuh. Mesir: Dar Fikr. Tth
62
63
Badran, Badran Abu Inain. Al Mawarits wal Washiyat wal Hibah fi Syariatil Islamiyah wal Qanun. Iskandariyah: Syabab Al Jamiah. Tth Baiquni, Ahmad. al-Qur’an Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Cet.V. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2001 Bucaile, Maurice. What is the Origin of Man?. The Answer of Science and the Holy Scripture (Asal Usul Manusia Menurut Bible, Al Qur’an, Sains), terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan. 1998 Dahlan, Abdul Aziz, et al, (ed). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997. Jilid 5. Dougall, Jane Mac. Pregnancy Week-by-Week (Kehamilan Minggu demi Minggu), terj. Dr Nina Irawati. Jakarta : Erlangga. 2003 Flanagan, GL. The Fisth Nine Months of Life (Sembilan Bulan Pertama dalam Hidupku), Cet.XV, terj. Yayasan Cipta Loka Caraka. Jakarta: Yayasan Cipta loka Caraka. 2003 Hakim, Abdul Hamid. Al Bayan. Jakarta: Bulan Bintang. Tth Hathout, Hasan. Islam Perspectives in Obstretics and Gynaecology (Revolusi Seksual Perempuan Obstreti dan Genekologi dalam Tinjauan Islam), Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina. Bandung: Mizan. 1994 Hazm, Ibnu. Al Muhalla. Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyyah. 1970 Hidayati, Sri, Anak Dalam Kandungan, dalam buku Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2012 Http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/batasan-mengenai-anak-menuruthukum.html, diakses pada tanggal 9 oktober 2013, Pukul 07:00 Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2008 Komite Fakultas Syariah Unviersitas Al-Azhar. Hukum Waris. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku II tentang Hukum Perwakafan.
64
MK, Muhammad. Anshary. Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bogor: Madani Press. 2009 Muhaimin dan Qutiah. Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: Rosda Karya. 2001 Mujahidin, Akhmad. Aktualisasi Hukum Islam; Tekstual dan Kontekstual. Yogyakarta: LkiS. 2007 Musthofa, Syadzali. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia, Cet. II. Solo: CV. Ramadani. 1990. Pai, Anna C. Foundation of Genetic (Dasar-Dasar Genetika). Edisi II, terj. Dr. Muchiddin Apandi. Jakarta: Erlangga. 1992 Qudamah, Ibnu, Al Mughni. Mesir: Mathba’ah al Qahirah. 1969 Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: PT al- Ma’arif. 1981 Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamuluddin A Marzuki, dkk. Bandung: Al Ma’arif, 1993 ____________. al-Aqidah al-Islamiyah, terj. Mahyuddin Syaf, Aqidah Islam. Bandung: CV. Diponegoro. 1996 Sabiq, Sayyid. Unsur-unsur Dinamika dalam Islam, terj. Haryono S. Yusuf. Jakarta: Intermasa. 1981 Shihab, Muhammad Quraisy. Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an”, Volume 9. cet ke-2. Jakarta: Lentera Hati. 2004 Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2005 Syarifuddin Amir. Hukum Kewarisan Islam. Kencana: Jakarta. 2004 ____________. Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid. Padang: IAIN-IB Press. 1999 Syarifuddin, Amir. Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid. Padang: IAIN-IB Press. 1999 Umam, Dian Khoirul. Fiqih Mawaris. Bandung : Pusataka Setia. 1999 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
65
Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1978 Yosadi, Hendrati Handini, dkk. Sembilan Bulan yang Mernakjubkan. Jakarta : Gaya Favorit Press. 2005 Yusuf, Muhamad. Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris. Badilag, Jakarta. tth
Foto peneliti saat wawancara dengan Drs. Mahfudls. Hakim Pengadilan Agama Metro, Lampung. Di ruang tamu Pengadilan Agama Metro.
Foto peneliti saat wawancara dengan Drs. Mahfudls. Hakim Pengadilan Agama Metro, Lampung. DI ruang tamu Pengadilan Agama Metro.
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N 0749 / P d t . G / 2 0 1 1 / PA .M t
ng
Nomor
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
do pe r k a r a
te l a h
menj a t u h k a n
an t a r a
:
peke r j a a n
t empa t
t ingga l
di
t empa t
te r akh i r
t ingga l
;
mendeng a r
ke t e r a n g a n
be r k a s
Pemohon dan sak s i
ala t
hubung an ny a denga n pe r k a r a
;
buk t i
sak s i
la in
yang
di
ada
ub
memperh a t i k a n
pe r k a r a
In
Agama t e r s e b u t
do
Lampung Timur ;
di
si
pend i d i k a n
Ibu Rumah Tangga ,
in i ;
A
Sep t embe r
Pengad i l a n
su r a t
2011
yang
Agama Met r o
Kel a s
Hal aman 1 da r i ha l aman
11
s
19
da l am
ne
Kepan i t e r a a n
Pemohon
do
di
gu
di d a f t a r k a n
ter t a ngga l
ng
pe rmohon anny a
bahwa
In
Menimbang ,
ep
TENTANG DUDUK PERKARANYA
R
ka m ah
ter akh i r
ne
ng
A gu
agama I s l am ,
pe r s i d a n g a n ; - Te l a h
ta l ak
MELAWAN
- Te l a h membaca dan mempe l a j a r i - Te l a h
pe r t am a
ce r a i
Wira swa s t a ,
dan
Lampung Timur ;
SMP, peke r j a a n
- Pengad i l a n
pe r k a r a
pend i d i k a n
TERMOHON, umur 31 t a h u n ,
Kabupa t e n
tingka t
agama I s l am ,
R
ah
Kabupa t e n
da l am
pada
ep
ka
PEMOHON, umur 36 t a h u n , SD,
ter t e n t u
pu t u s a n
In
pe r k a r a
I B yang memer i k s a
lik
m
ah
mengad i l i
Agama Met r o Kela s
ub
Pengad i l a n
lik
A gu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 1
R ep ub
19 Sep t embe r Ta l a k
1. Bahwa
28 Sep t embe r
ah
ada l a h
2010 , oleh
Agama Nomor
ka
menga j u k a n dengan
di
pe rmohonan
ur a i a n / a l a s a n
yang
pada
Kant o r
Urus a n
17 Janu a r i
Pemohon be r s t a t u s
se t e l a h
2011 ;
Pe r j a k a
dan di l a k s a n a k a n
Termohon
tangga l
Akta Nikah yang
Nikah
ter t a ngga l
akad
dan
suka
menik a h
sama
t ingga l
si
R
dan
Timur
Kut i p a n
Penc a t a t
Jand a
suka ;
Termohon
Lampung
Pegawa i
menik a h
Pemohon
sah
be r d a s a r k a n
Termohon be r s t a t u s
ah
suam i
38 / 3 8 / I / 2 0 1 1
2 . Bahwa sewak t u
3 . Bahwa
te l a h
Termohon
be r l a n g s u n g
di k e l u a r k a n
0749 / P d t . G / 2 0 1 1 / PA .M t
:
Pemohon
ni k a h n y a
m
2011 ,
terhadap
be r i k u t
A gu
seb a g a i
tangga
se l a l u
d iwa r n a i
mene r u s .
Adapun
ekonomi d i l u a r
A
dan
pe r s e l i s i h a n menj a d i
te rh adap
bu l a n
Oktobe r
Termohon
mula i
dan
pe r t e n g k a r a n
penye b a b n y a
Pemohon ,
ada l a h
Termohon
suka
kemampuan Pemohon dan Termohon denga n Pemohon ;
ka l i
ter j a d i
Termohon
pe r t e n g k a r a n se r i n g
an t a r a
menga t a k a n
Pemohon
ka t a
Hal aman 2 da r i ha l aman
11
ka t a
s
R
t a n p a pami t
Termohon ,
gu
dengan
namun se j a k
ep
menun t u t
Bahwa se t i a p
pa t u h
Pemohon dan Termohon
Pemohon
yang
tidak
pe r g i
te l ah
ne
M
rumah
Termohon
se r i n g
dan
do
te ru s
rumah t a n g g a
ub
goyah ,
awa l n y a
rukun dan ha rmon i s ,
2010
is t r i
or a ng anak umur 2 bu l a n ;
ng
ka m ah
tahun
suam i
mela kuk a n
In
Bahwa pada
be r j a l a n
6.
1
layaknya
te l a h
In
A gu
di k a r u n i a i
Termohon
do
seb a g a im an a
dan
lik
hubunga n
5.
Pemohon
ng
an t a r a
ne
di rumah ked i aman Penggug a t ; 4 . Bahwa
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Nomor
ng
Cer a i
r eg i s t e r
do
tangga l
bawah
In
di
lik
B,
ub
I
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ep
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 2
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
menyak i t k a n
menggugu r k a n
ha t i
Pemohon
kandung a n
bahka n
Termohon
Termohon
pe r n a h
ke t i k a
ter j a d i
di s e b a b k a n
tua
kepad a
or a n g
tidak
tua
sanggup
ke j a d i a n
Termohon
menas e h a t i dengan
se l ama
hubung an
Pemohon
Termohon ,
sek a r a n g
3 bu l a n ba i k
Pemohon
dan
dan se l ama
itu
lah i r
maupun ba t i n
maupun
rumah
memin t a
apa r a t
ban t u a n
Desa
tangga ,
kepad a
un t u k
namun
te r s e bu t
pe r n i k a h a n sak i n a h ,
sep e r t i da l am
un t u k in i
r a ng k a
mawaddah ,
ter s ebu t
seh i n g g a
tidak
ka r e n a n y a
Pemohon
mence r a i k a n
Termohon ke Pengad i l a n
pu l a
rumah
tu j u a n
tangga
yang
akan t e rwu j u d ,
ol e h
be r k e t e t a p a n
ha t i
un t u k
Agama Met r o ;
Hal aman 3 da r i ha l aman
11
In
gu A
si
ika t a n
ng
R
te l ah
maka
memper t a h a n k a n
mewujudk a n
warahmah
dia t a s ,
s
pe r n i k a h a n
su l i t
ha l
ne
mera s a
ha l
tidak
lik
Pemohon
adany a
ub
dengan
pi h a k
menye l e s a i k a n
usa h a
ep
9 . Bahwa
keu t u h a n
do
denga n
memper t a h a n k a n
do
A gu
be r u s a h a
be r h a s i l ;
ka m ah
se t e l a h
In
ng tangga
keme l u t
ah
sud ah
Pemohon dan Termohon ;
ke l u a r g a
M
rumah
menye r a h
dika r e n a k an
lag i
ke
Pemohon ,
Termohon
sud ah
tahun
da r i
Pemohon
sampa i
Jun i
pu l a n g
ter s ebu t
Bahwa Pemohon t e l a h rumah
se r i n g
an t a r a
R
ah
an t a r a 8.
ada
bu l a n
sep e n g e t a h u a n
un t u k
te r s e bu t
tidak
tanpa
lag i
Termohon be r p i s a h suda h
Termohon
Termohon
ke j a d i a n
pada
tangga
lik
2011 ,
rumah
do
ter j a d i
ep
ah
Termohon
dan
se t e l a h
m
ha rmon i s a n
Pemohon
ora ng
ka
ke t i d a k
ub
punc ak
A gu
7 . Bahwa
In
ng
pe r t e n g k a r a n ;
ne
yang
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
R ep ub
Berd a s a r k a n
da l i l
kepad a Ketu a Pengad i l a n memer i k s a
pu t u s a n
pe r k a r a
yang
in i ,
amarny a
ki r a n y a be r b u ny i ,
:
In
PRIMAIR:
1 . Mengabu l k a n pe rmohona n Pemohon ; iz in
menj a t u h k a n
kepad a ta l ak
Pemohon
sa t u
ra j ' i
(PEMOHON)
lik terhadap
SUBSIDAIR: Maje l i s
had i r ,
Ju r u s i t a
tangga l
22 Sep t embe r
bawah
re g i s t e r depan
di l a k s a n a k a n
A
ub
be r i t a
Penggan t i
Pangad i l a n
si
aca r a
Agama Met r o
5 Oktob e r
2011 d i
0749 / P d t . G / 2 0 1 1 / PA .M t
sidang
te l ah
d ip a n g g i l
te rnya t a
yang
se c a r a
bahwa t i d a k
re sm i
had i r n y a
itu
ha l a n g a n yang sah ; bahwa
medi a s i
ka r e n a
ng
Indon e s i a
gu
Repub l i k
sed a n g k a n
ata s
menuru t
Nomor
1
pe r k a r a
Pe r a t u r a n Tahun
in i
tidak
Mahkamah Agung 2008
Media s i
Hal aman 4 da r i ha l aman
11
s
Menimbang ,
te l ah
meng i r i m or a ng l a i n
2011 dan t a n g g a l
sed a n g t i d a k
di s e b a b k a n sua t u
pu l a
menuru t
Nomor
yang
dipe r s i d a n g a n
ep
dan pa t u t ,
di
tangga l
mesk i p u n
R
di b a c a k a n
had i r
dan
ne
da r i
ha r i
dan t i d a k
wak i l / k u a s a n y a
pangg i l a n
bi s a
pada
ng tidak
seb a g a i
ka m ah
bahwa
Pemohon t e l a h
A gu
Termohon
mohon pu t u s a n
ad i l n y a ;
Menimbang , di t e t a p k a n ,
la in ,
In
yang se a d i l
Hakim be r p e n d a p a t
lik
Apab i l a
hukum yang be r l a k u ;
R
ah
-
se s u a i
ep
ka
3 . Mene t a p k a n bi a y a pe r k a r a
Termohon
Agama Met r o ;
ub
m
(TERMOHON) di depan s i d a n g Pengad i l a n
un t u k
In
ah
2 . Member i
Maje l i s
ne
be r i k u t
mengad i l i
in i
mohon
do
seb a g a i
Pemohon
do
member i k a n
A gu
be r k e n a n
di a t a s ,
Agama Met r o da l am ha l
dan
ng
Hak im yang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
da l i l
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
do
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 4
R ep ub
pe r s i d a n g a n
Hak im t e l a h
te r s e bu t
membacak a n
te t ap
d ip e r t a h a n k a n
yang i s i n y a
ka
te r t u l i s
Kar t u
Tanda
Timur ;
Kependuduk a n
tangga l
2011 ,
yang
mete r a i
di b e r i
A gu
cukup ,
Kut i p a n dan
Akta
Nikah
dengan as l i n y a
dan t e r n y a t a
mete r a i
di b e r i
1 . SAKSI I , t empa t
bahwa se l a i n
ya i t u
:
umur 50 t a h u n ,
ked i aman
di
gu A
2011 ,
Lampung
dicocokkan
te l a h
di b ub uh i
38 / 3 8 / I / 2 0 1 1
yang
bena r
itu
Kan t o r te l ah
se r t a
yang
Urus a n
dicocokkan
te l a h
di b ub uh i
Pemohon j ug a menga j u k a n
agama I s l am ,
Kabupa t e n
member i k a n
ng
pe r s i d a n g a n
te l ah
ep
sak s i
buk t i
Sip i l
ol e h
kode P.2 ;
R
sak s i
buk t i
di t a n d a t a n g a n i
se r t a
Nomor
di t a n d a t a n g a n i
17 Janu a r i
Menimbang ,
bena r
da l i l
kode P.1 ;
Agama t a n g g a l
cukup ,
dan
Cat a t a n
dan t e r n y a t a
di k e l u a r k a n
ka m ah
Ju l i
ol e h
nama Pemohon Nomor
dan
dengan as l i n y a
2 . Fo t ok op i
M
09
atas
di k e l u a r k a n
R
Dina s
menga j u k a n
Penduduk
yang
ng
ah
1807121606750009 ol e h
te l a h
be r u p a :
1 . Fo t ok op i
lik
Pemohon
su r a t
meneguhk a n
ep
m
pe rmohon anny a ,
un t u k
ub
ah
bahwa
be r h a s i l ,
dengan
Pemohon ; Menimbang ,
tidak
Lampung
ke t e r a n g a n
peke r j a a n Timur ,
di
bu ru h , depan
d i bawah sumpah yang
Hal aman 5 da r i ha l aman
11
s
pe rmohon an
di l an j u t k a n
namun
mendama i k a n
ne
pemer i k s a a n
Pemohon
be r u s a h a
do
menas i h a t i
r e sm i dan pa t u t ,
In
A gu la l u
ca r a
alasan
si
namun demik i a n
Maje l i s
se c a r a
tanpa
ne
di p a n g g i l
ng
yang sah mesk i p u n t e l a h
dengan
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
di
do
had i r
In
Termohon t i d a k
pi h a k yang be r p e r k a r a ,
do
kedua be l a h
In
sed a n g
kehad i r a n
lik
mengha r u s k a n
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 5
R ep ub dan
suam i
Termohon
te l ah
menik a h
Termohon
dan se r i n g
ter j a d i
penye b a b
Termohon
menik a h
pe r t e n g k a r a n
pe r t e n g k a r a n
ada l a h
di l u a r
Bahwa
A gu Pemohon
Pemohon
Termohon
dan
Pemohon
se l a l u
Termohon
dan
pe r g i
t ampa
tidak
pa t u h
kepad a
te l ah
Termohon rumah
dn
Termohon
be r c e r i t a
ke t e r a n g a n
tidak
se j a k
kepad a
masya r a k a t
se r umah
4 ( empa t
)
lag i , bu l a n
di l a kukan
upaya
dama i
da r i
Hal aman 6 da r i ha l aman
pihak
11
In
pe r n a h
gu A
dan j ug a
pisah
ng
Bahwa
;
dan
Pemohon
pe r n a h
ep
kedua ny a
Pemohon
yang l a l u
M
pamong
:
Bahwa
-
Pemohon
Pemohon
lik
se l a k u
la inya -
namun
menyak s i
se i z i n
R
sak s i
tidak
se r i n g
se r i n g
ub
sak s i
be r t e n g k a r ,
ah
ka m ah
Bahwa
menun t u t
Termohon
se l a k u suami ny a ;
-
dan
kemampuan Pemohon ;
an t a r a
be r t e n g k a r ,
langsung
;
an t a r a
ka r e n aT e rmohon
ng
na f k a h l a h i r -
awa l
tangga
s
Bahwa
se j a k
rumah
ne
ah
-
kead a a n
In
ribu t
dan
ke t a h u i
ep
ka
Pemohon
sak s i
ub
yang
R
m
Bahwa
1
Pemohon dan Termohon t i n g g a l
d i d i rumah ked i aman Pemohon ; -
yang
d ik a r u n i a i
lik
ah
Bahwa se t e l a h
ist r i
2010 d i Lampung Timur ;
or a n g anak umur 2 bu l a n ;
-
Termohon
In
Bahwa Pemohon
dan
dengan Pemohon ;
meni k a h pada 28 Sep t embe r
-
Pemohon
Bahwa Pemohon dan Termohon ada l a h
A gu
-
denga n
te t angga
ng
ka r e n a sak s i
kena l
si
sak s i
ne
Bahwa
:
do
-
be r i k u t
do
pada pokokny a seb a g a i
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
do
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa
sak s i
namun t i d a k
tidak
sanggup
be r h a s i l ;
lag i
merukunk a n
Bahwa sak s i
A gu
-
tidak
ada l a g i
akan d i s ampa i k a n ,
cukup dan t e r i m a kas i h ;
t empa t
di
ah
pe r s i d a n g a n
Kabupa t e n
member i k a n
pada pokokny a seb a g a i
m
-
Bahwa
sak s i
-
be r i k u t
dengan
te t angga
R
ah
Pemohon
Bahwa Pemohon dan Termohon ada l a h
Bahwa Pemohon
Timur ,
di
depan
dan
Termohon
dengan Pemohon ;
meni k a h pada 28 Sep t embe r -
:
Tan i ,
d i bawah sumpah yang
ep
ka
ka r e n a sak s i
Lampung
ke t e r a n g a n
kena l
peke r j a a n
ub
ked i aman
agama I s l am ,
In
umur 46 t a h u n ,
lik
2 . SAKSI I I ,
suda h
do
ng
kedua ny a ;
dan
suam i
ist r i
yang
2010 d i Lampung Timur ;
Termohon
te l ah
d ik a r u n i a i
1
Bahwa se t e l a h
menik a h
Pemohon dan Termohon t i n g g a l
do
ng
or a n g anak umur 2 bu l a n ; -
Bahwa
penye b a b
Termohon
Bahwa
di l u a r an t a r a
be r t e n g k a r ,
menik a h ;
an t a r a
ka r e n aT e rmohon
tangga
langsung
Pemohon
se l a l u
dan
menun t u t
kemampuan Pemohon ; Pemohon
Termohon dan
awa l
pe r t e n g k a r a n
pe r t e n g k a r a n
ada l a h
na f k a h l a h i r -
ter j a d i
se j a k
rumah
In
dan se r i n g
Pemohon
M
Termohon
kead a a n
Termohon
dan
Termohon
se r i n g
se r i n g
pe r g i
t ampa
tidak
pa t u h
kepad a
se i z i n Pemohon
s
-
ke t a h u i
R
ah
ka m ah
ribu t
dan
sak s i
lik
Pemohon
yang
ub
Bahwa
ep
A gu
d i d i rumah ked i aman Pemohon ;
-
11
do
Hal aman 7 da r i ha l aman
In
gu
ng
ne
se l a k u suami ny a ;
A
si
-
Pemohon /T e rmohon ,
ne
ke l u a r g a
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
Bahwa
sak s i
namun
se l a k u
Pemohon
ah
Bahwa
rumah
tidak
kepad a
masya r a k a t
se j a k
se r umah
4 ( empa t
; di l a kukan
upaya
Pemohon /T e rmohon ,
Bahwa
sak s i
tidak
Bahwa sak s i
tidak
dama i
namun t i d a k sanggup
ep
kedua ny a ;
ka
ke t e r a n g a n
Termohon
pisah
pe r n a h
ke l u a r g a
m
dan
te l ah
yang l a l u
-
be r c e r i t a
lag i ,
)
bu l a n
In
kedua ny a
-
dan j ug a
Termohon
do
Bahwa
-
pe r n a h
dn
da r i
lik
-
Pemohon
Pemohon
:
A gu
la inya
menyak s i
pamong
ng
sak s i
tidak
ub
-
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
be r t e n g k a r ,
ada l a g i
pihak
be r h a s i l ;
lag i
merukunk a n
akan d i s ampa i k a n ,
suda h
tidak
kebe r a t a n ;
A gu be r c e r a i
dengan
te t ap
bahwa
da l am pu t u s a n
hukum
yang
pada
pe rmohona nny a
yang
be r i t a
se l a n j u t n y a
in i ;
un t u k
maka di t u n j u k
da l am
kes impu l a n
un t u k
memper s i n g k a t semua
aca r a
dianggap
pe r i s t i w a
pe r s i d a n g a n
t e rmua t
da l am
ep
pu t u s a n
menga j u k a n
se l a n j u t n y a
in i ,
t e r c a n t um
in i ,
mene r im a dan
Termohon dan mohon pu t u s a n ;
ura i a n
pe r k a r a
Pemohon
pokokny a
Menimbang ,
TENTANG HUKUMNYA
tu j u a n
ter s ebu t
pe rmohona n
di ata s
s
di u r a i k a n
dan
;
ne
sep e r t i
maksud
Hal aman 8 da r i ha l aman
11
In
A
gu
ng
Pemohon ada l a h
bahwa
do
Menimbang ,
R
ka m ah
bahwa
or a n g
lik
pada
(du a )
Pemohon menya t a k a n
ub
yang
atas ,
2
si
di
ke t e r a n g a n
ne
ter s ebu t
atas
ng
sak s i
bahwa
In
Menimbang ,
do
R
ah
cukup dan t e r i m a kas i h ;
Menimbang ,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 8
Termohon t i d a k
di
dan Maje l i s
be r u s a h a
Hakim t e l a h
dan memba t a l k a n
be r h a s i l
;
Menimbang , menga j u k a n
ce r a i
A gu Termohon
suk a
dan Termohon se r i n g Menimbang , te r s e bu t ,
tidak
waki l
ol e h
A
gu
pa t u t ,
menyu r u h
atau
Agama
terhadap
kua s a n y a
Met r o
ka r e n a
te l a h itu
pe rmohona n
menj awab
tanpa ala s an
la in
mesk i p u n
ka r e n a yang sah
un t u k
menghada p
Ju r u s i t a
Penggan t i
memangg i l n y a Maje l i s
Pemohon
dengan Pemohon ;
tidak
ora ng
Pemohon ,
kemampuan
da l i l
d i pe r s i d a n g a n
ng
Pangad i l a n
had i r
pu l a
di l u a r
Termohon
ka r e n a
pe r s e l i s i h a n
pa t u h t e r h a d a p
ep
Termohon t i d a k
seb a g a i
bahwa
Pemohon
Adapun yang menj a d i
t a n p a pami t
R
Pemohon
pe r g i
namun
ada l a h
diwa r n a i
mene r u s .
ekonomi
Pemohon aga r
un t u k be r c e r a i
Termohon
Termohon t i d a k
alasan
r e sm i dan pa t u t ,
yang d i a j u k a n
te rh adap
menun t u t
tanpa
menas i h a t i
da l i l
yang t e r u s
penyeb a b n y a ada l a h
dan
se c a r a
Pemohon dan Termohon se l a l u
dan pe r t e n g k a r a n
dan
pe r s i d a n g a n
ub
an t a r a
Media s i
pi h a k yang be r p e r k a r a ,
nia t n y a
bahwa da l i l
ng
un t u k
2008
ub
di p a n g g i l
tidak
ka m ah
had i r
yang sah mesk i p u n t e l a h
mau be r s a b a r
ah
kedua be l a h
tidak
Mahkamah Agung
Tahun
ep
ka
m
sed a n g
kehad i r a n
1
R
ah
mengha r u s k a n
Nomor
Pe r a t u r a n
in i
Hak im
se c a r a
r e sm i
be r p e n d a p a t
Hal aman 9 da r i ha l aman
11
s
Indon e s i a
menuru t
pe r k a r a
si
Repub l i k
ka r e n a
ata s
tidak
ne
di l a k s a n a k a n
medi a s i
namun
ne
bi s a
bahwa
Termohon
do
A gu
Menimbang ,
memba t a l k a n
do
dengan
dan
do
;
be r s a b a r
be r u s a h a
In
be r h a s i l
be r c e r a i
te l ah
In
un t u k
mau
ng
ni a t n y a
aga r
Hakim
lik
Pemohon
Maje l i s
In
bahwa
lik
Menimbang ,
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
menas i h a t i
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 9
ha r u s
dapa t
di
pu t u s
(1 )
R.Bg .
di n y a t a k a n
dengan
ve r s t e k
in i
ng
ha l
tidak
A gu
55 yang be r b u n y i
se s u a i
se s u a i
hukum I s l am yang t e r d a p a t seb a g a i
had i r
j ug a
dan
pe r k a r a
ke t e n t u a n
in i
pas a l
dengan pendap a t
da l am ki t a b
Al - Anwar I I
149
paka r
ha l aman
do
Termohon
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
aya t
be r i k u t :
In
ﻌﻧﺗ ﻧ ﻦﺍﻮﻧ ﺯﺯﻧ
lik merupak a n
da l am i k a t a n
be r a d a
yang
di h a d i r k a n
ol e h
sak s i
dan
te l a h
memenuh i
bahwa
2
Pemohon ,
merupak a n
or a ng
ke t e n t u a n
pas a l
Nomor 7 Tahun 1989 Ten t a n g
A
or a n g
Pemohon ,
76 aya t
Pengad i l a n
Pemer i n t a h
ng
Pe r a t u r a n
gu
(2 )
wi l a y a h
Nomor
(1 )
Pemohon
sya r a t
si
dan
da l am
sak s i
yang seb a g a i
maka ha l
in i
Undang Undang
Agama j o . 9
dan
yang sah ,
be r k e p e n t i n g a n
memenuh i
deka t
buk t i
Pemohon
pe r k aw i n a n
(du a ) te l ah
ala t
da l am
an t a r a
P- 1
pe r s y a r a t a n
kedua
Hakim be r p e n d a p a t
pi h a k
buk t i
ne
memenuh i
in i ;
Menimbang ,
aya t
dan
ala t
da l i l
Tahun
pa s a l 1975
Hal aman 10 da r i ha l aman
11
22 jo .
s
Met ro
Maje l i s
mengua t k a n
ne
Termohon
itu
Pemohon
R
ka m ah
ka r e n a
te r i k a t
te l ah
be r d a s a r k a n
bahwa
Agama
un t u k
do
Pengad i l a n
pe r k a r a
dan
buk t i ” .
menga j u k a n
Maje l i s
ng te rbuk t i
Termohon mas i h ol e h
te l a h
maka
In
hukum
menuru t mate r i l
A gu
te r s e bu t
Pemohon
R
P- 2 yang dan
mesk i p u n
gha i b ,
do
bahwa
pe rmohon anny a ,
fo rm i l
dengan buk t i
at au
ub
ah
Menimbang ,
dan
d i pu t u s
ber s embun y i
ep
ka
per k a r a i t u
enggan ,
In
dia
ub
“Apab i l a
ep
m
Ar t i n y a :
lik
ah
ﻏﻮﻧﺍ ﻧ ﺮﺍﻮﻧﺗﻧﻮﻧﺍﻧﻧ ﺯﺯﻌﻧﺗﻧﺑﻧﻧ ﻳﻧﺑﻧﻟﻧﺎﻧﺑﻧﻧﻧ ﻪﺗﻧﺎﻧﺑﻧﺛﻧﺍﻧﺯﻧﺎﻧﺠﻧﻧ ﺔﺑﻧﻳﻧﻧ ﺔﻧﻧ
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 10
member i k a n
dan ada re l e v a n s i n y a
ke t e r a n g a n
sak s i
m
(du a )
seb a g a i
be r d a s a r k a n
sak s i ,
maka
Pemohon
te l a h
pada
Termohon
tangga l
h i du p
rukun
te r s e bu t
ter t u l i s
se l ama
a
dapa t
di p e r o l e h
ada l a h
leb ih
Pemohon
dan ke t e r a n g a n fa k t a
suam i
28 Sep t embe r
R
yang menik a h
dan
depan
pe r k a r a
ke t e r a n g a n
dapa t
be r i k u t :
- Bahwa
sak s i
dengan buk t i - buk t i
or a ng
dengan
ub
yang di k u a t k a n
bahwa
di
dengan l a i n n y a
in i ;
ep
ah
Menimbang ,
ka
ke t e r a n g a n
di
ist r i
2010 ,
kur a n g
hukum
sah
kedua ny a
1 (sa t u )
bu l a n
Pemohon dan
se l ama
un t u k
rukun ,
te t a p
din i l a i ra s a
A
gu
mempunya i
ku r a n g
namun
3 (tiga)
lag i ;
Pemohon dengan
be r s i k e r a s
Menimbang , dapa t
leb i h
memperdu l i k a n
- Bahwa an t a r a
terus
Termohon suda h be r p i s a h
tidak
bahwa
sa l i n g
dan
dengan
be r d a s a r k a n
Pemohon
bu l a n
Termohon t e l a h
be r h a s i l
un t u k be r c e r a i
R
sa l i n g
pe r t e n g k a r a n
un t u k rukun kemba l i ;
ng
ka m ah
tingga l
Pemohon
t empa t
dan
tidak
dan
menc i n t a i ,
d iu p a y a k a n
kin i
Pemohon
Termohon ;
fak t a
ter s ebu t ,
Termohon ho rma t
suda h
maka tidak
mengho rma t i ,
Hal aman 11 da r i ha l aman
11
In
- Bahwa ki n i
ter j a d i
an t a r a
In
dan su l i t
te l ah
2011
lik
mene r u s
Jun i
do
Termohon
A gu
dengan
se j a k
ub
terbuk t i
ep
- Bahwa
do
ng
dan be l um pe r n a h be r c e r a i ;
s
ka r e n a n y a
ter s ebu t
si
be r s e s u a i a n
di p e r t i m b a n g k a n da l am pe r k a r a
ah
sak s i
In
sa l i n g
2
or a n g
seo r a n g demi seo r a n g dan yang sa t u
A gu
sidang ,
quo ,
te l ah
(du a )
ne
sumpahnya
2
ne
bahwa
ng
bawah
Hukum I s l am ;
do
134 Kompi l a s i
lik
pa s a l
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang ,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 11
dan
ka
m
marr i a g e )
Hak im
Termohon se r t a se c a r a
akan
rukun
h id up
bahag i a
dan
bena r
bena r ter j a d i
terus
mene r u s
lag i
pe r k aw i n a n
da l am
un t u k
keka l
seb a g a im a n a
ng dan
rahmah
I s l am
tidak
A gu
Ar - Rum aya t
(KHI )
Pemohon dan
atas ,
pas a l
pas a l
39
R
Kompi l a s i
9
Tahun
Hukum I s l am ,
ng
huru f
Nomor
Undang
da l am
3 Kompi l a s i
da l am
rumah
Al Hukum
tangga
pe r t i m b a n g a n Hakim da l am
pe rmohonan
pe r c e r a i a n
ep
pen j e l a s a n
ala s an
1
yang
yang sak i n a h
maka Maje l i s bahwa
seh i n g g a
tangga
be r d a s a r k a n
dan memenuh i
Pemer i n t a h
A
rumah
dikehendak i
diwu j u d k a n
be r p e n d a p a t
Pe r a t u r a n (f)
tangga” ,
pas a l
dan
ada ha r a p a n
rumah t a n g g a
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 j o .
gu
ka m ah
da l am
di
( brok e n
pe r s e l i s i h a n
yang t i d a k
di
tangga
peca h
d imak s ud
jo .
bahwa
ter s ebu t
terbuk t i
dimak s u d
“ rumah
Termohon ;
pe rmus y awa r a t a n n y a te l a h
(21 )
dapa t
Menimbang , pe r t i m b a n g a n
ter s ebu t
te l ah
rumah
seb a g a im a n a
Qur ' a n su r a t
fa k t a
memben t u k
Undang Nomor 1 Tahun 1974 a t a u mawaddah
Hukum I s l am ) ;
be r k e s i mpu l a n
te l a h
pe r t e n g k a r a n
tu j u a n
be r d a s a r k a n
Ten t a n g
aya t
1975
seb a g a im a n a
(2 )
pas a l
hur u f
(f)
19 hu ru f
(f)
jo .
ka r e n a n y a
Pemohon
pa s a l
116
pe rmohonan
Hal aman 12 da r i ha l aman
11
s
Pemohon
Maje l i s
1974
In
maka
Tahun
Kompi l a s i
R
ah
ata s ,
bahwa
(2 )
(v i d e :
si
Menimbang ,
77 aya t
1
tangga
ne
pa s a l
Nomor
menj a d i
ne
Undang
be r umah
dan
do
Pe rk aw i n a n jo .
da l am hi d up
das a r
do
Undang
send i
lik
33
ban t u a n
ub
pa s a l
ah
merupa k a n
is t r i
member i
sa l i n g
do
suam i
A gu
kewa j i b a n
cin t a ,
In
ada l a h
dan
dimana ra s a
ub
ba t i n
se t i a
ba t i n ,
In
mengho rma t i ,
ng
lah i r
ban t u a n l a h i r
lik
dan member i
ep
se t i a
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
horma t
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 12
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon patu t dikabu l k an ;
te l a h
d i t amb ah
Tahun
2006 ,
maka se s u a i
Undang
semua
1989 ,
t imbu l
seg a l a hukum
pa s a l
89
seb a g a im a n a
da l am
Pemohon ;
dan
t e rma s u k
Undang Undang Nomor 3
pe r a t u r a n
pe r k a r a
in i
sya r a '
in i ;
pe r u n d a n g - undang a n
yang
be r k a i t a n
ub
ah m
pe r k a r a
yang
in i
ke t e n t u a n
7 Tahun
dengan
biaya
Memperha t i k a n , be r l a k u
pe r k a r a
dengan
Nomor
dan di u b a h
di b e b a n k a n kepad a
yang
ka r e n a
do
Undang
oleh
In
(1 )
A gu
aya t
pe r k aw i n a n ,
ng
bi d a n g
bahwa
lik
Menimbang ,
dengan
ah
pa t u t
Termohon
te l a h
dipangg i l
ep
1 . Menya t a k a n
se c a r a
un t u k menghada p ke pe r s i d a n g a n ,
R
ka
ME N G A D I L I
tidak
re sm i
dan
had i r ;
terhadap
4 . Menghukum Pemohon un t u k 346 . 0 0 0 , -
pu t u s a n
in i
di j a t u h k an
H. ,
Drs .
MASYKUR ROSIH mana
te rbuka
un t u k
gu A
pada
ribu
ha r i
Se l a s a
dengan t a n g g a l
Hakim Pengad i l a n
ARIPIN, S .H .
20
Agama Ketu a
H. SHALAHUDDIN HAJI ABBAS se r t a
Drs .
mas i n g
Drs .
enam
seb a g a i
pada ha r i
ng
pu t u s a n
da r i
Maje l i s
seb e s a r
mas i n g
umum o l e h
itu
seb a g a i
j ug a
Ketu a
Hakim
diucapkan
Maje l i s
Anggo t a ,
da l am s i d a n g
ter s ebu t
Hal aman 13 da r i ha l aman
denga n
11
In
dan
ol e h
ep
1432
yang t e r d i r i
Maje l i s
pu l u h
ub
18 Oktober 2011 M. be r t e p a t a n
Dzu lqa ' d ah Met r o
empa t
pe r k a r a
); ;
Demik i a n tangga l
ra t u s
R
ka m ah
rup i a h
(t iga
biaya
lik
Rp
membaya r
Agama Met r o ;
do
A gu
(TERMOHON) di depan s i d a n g Pengad i l a n
Termohon
s
ra j ' i
un t u k
ne
sa t u
(PEMOHON)
ne
ta l a k
Pemohon
do
kepad a
In
iz in
ng
3 . Member i
si
2 . Mengabu l k a n pe rmohona n Pemohon dengan Ver s t e k ;
menj a t u h k a n
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 13
R ep ub
ol e h
SABRIMEN,
S .Ag . oleh
seb a g a i
A gu
yang
Pan i t e r a
di d amp i n g i
Penggan t i ,
Pemohon t a n p a had i r n y a
ng
di h a d i r i
Hak im Hak im Anggo t a
Termohon .
KETUA MAJELIS
ARIPIN, S .H .
ah
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
H. SHALAHUDDIN HAJI ABBAS
Drs .
MASYKUR ROSIH
TTD
ub
Drs .
lik
TTD
m
dengan
TTD
Drs .
ol e h
do
di h a d i r i
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
In
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
ka
PANITERA PENGGANTI
ah
TTD
si
R
SABRIMEN, S .Ag .
Per i n c i a n Biaya Perkara :
ne
Rp 50 . 0 0 0 , Rp 30 . 0 0 0 , Rp 5.000 , Rp 255 . 0 0 0 , Rp 6.000 , Rp 346 . 0 0 0 , -
s ne 11
do
Hal aman 14 da r i ha l aman
In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
do
: : : : :
ng
Biay a Pro s e s Biay a Penda f t a r a n Biay a Redak s i Biay a Pangg i l a n Mate r a i Juml a h
A gu
1 2 3 4 5
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14