pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor

F]FAISIDEI{

REPUEL.IK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG

.]ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa untuk merubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO9 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1.

2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan

PRfSIDEI'{ REPUBL,IK INDONHSIA

-23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997

tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN

:

MenetapKAn : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF.ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal

1

(1) Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan meliputi penerimaan yang berasal dari pelayanan pada:

a. SekretariatJenderal; b. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;

c. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan

dan

;

e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

f. Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan

g. Badan

FT?E5IDIN REPLJBI_IK INDONJESIA .)

g. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber

Daya Manusia Kesehatan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis

Penerimaan Negara Bukan PaJak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 (1)

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kementerian Kesehatan dapat: a.

melaksanakan jasa pelayanan pengambilan dan pemeriksaan sampel kualitas lingkungan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan berdasarkan kontrak kerjasama. b.

melaksanakan jasa pelayanan penelitian dan pengembangan kesehatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berdasarkan kontrak kerjasama.

c.

menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Caion Pegawai Negeri Sipil di luar Kementerian

Kesehatan berdasarkan ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan. (21

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

(3)

Tarif

.

trRIS!DENi REPUEL"IK INDONtrSIA

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari: a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/atau

jasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

b. jasa pelayanan poliklinik, jasa

pemeriksaan penunjang medik, dan jasa pemeriksaan kesehatan lingkungan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan

c. jasa Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau situasi khusus dapat dikenakan tarif sebesar RpO,O0 (nol rupiah).

(2)

Ketentuan mengenai kondisi tertentu atau situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 4

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa: a. jasa pengujian dan/atau jasa kalibrasi pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

b. jasa

trRESIDEI{

REPUELIK II!DONESIA

-5

b. jasa pengujian, jasa kalibrasi, dan/atau

jasa pemeriksaan pada Direktorat Jenderal pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,

yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Kesehatan tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi.

(2) Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 5

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan untuk jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu negara, dan kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh) Gross Tonnage dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk pelayanan:

a. b. c. d. e.

penerbitan sertifikat tzin karantina; penerbitan sertifikat sanitasi kapal; penerbitan buku kesehatan kapal; penerbitan Port Health Quarantine Clearance; dan penerbitan sertifikat pertolongan pertama

pada

kecelakaan.

Pasal 6

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi dan/atau mahasiswa dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) untuk biaya:

a. sumbangan

#s-a\ %ff.w l:rRESIDEN

REtrUBL.IK INDONESIA

-6a.

sumbangan penyelenggaraan pendidikan untuk kelas reguler dan non reguler;

b. dana pengembangan pendidikan untuk kelas reguler dan non reguler;

c. ujian akhir program/uji d. wisuda; dan e. praktek kerja lapangan.

kompetensi;

(2) Ketentuan mengenai kriteria mahasiswa tidak

mampu

yang berprestasi dan/atau mahasiswa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pasal 7

seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berraku pada Kementerian Kesehatan wajib disetor langsung secepatnya ke

Kas Negara.

Pasal 8 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694); dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO9 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a97S); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar

R

trR [ :; tD E.l\ EFiJBL-IK IND OF,IESI A

-7

-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2OI3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

ad Sapta Murti

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-752JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

g'

SATUAN

rARIF

(Rp)

LArN-LAIN

1)

Sarana habis pakai operasi sedang pasien HIV

Per Paket

1.500.000,00

2)

Sarana habis pakai operasi kecil pasien HIV

Per Paket

300.000,00

3)

Sarana habis pakai rawat inap pasien HIV (per hari)

Per Paket

100.000,00

Per sertifikat

15.000,00

IV. DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

A.

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

1. Pelayanan Dokumen Kesehatan a)

Pe n

erb

itan S ertifikat lzin Karantin a (C ertifi.cat

e

of Pratique)

1)

Kapal Datang Dari Pelabuhan/Negara Terjangkit

a.

Fery

(1)

Kapal s.d 100 GT

per kapal

(2)

Kapal >100 s.d 200 cT

Per sertifikat

25.000,00

per kapal

(3)

Kapal > 200 GT

Per sertifikat

40.000.00

per kapal

b.

Non Fery

(1)

Kapal s.d 100 GT

Per sertifikat

40.000,00

per kapal (2) Kapal

PRESIDEN

REFUSLIK INDONESIA

-i53JENIS PENERIMAAN NBGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

(2)

Kapal > 100 s.d 200 GT

Per sertifikat

(3)

Kapal > 2OO s.d 350 GT

Per sertifikat

per kapal

TARIF (Rp)

45.000,00 50.000,00

per kapal

(4)

Kapal > 350 s.d 1.000 GT

Per sertifikat per kapal

75.000,00

(5)

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

Per sertifikat

100.000,00

per kapal

(6)

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Per sertifikat

125.000,00

per kapal

(7)

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

Per sertifikat

150.000,00

per kapal

(8)

Kapal > 7.000 s.d

10.OOO GT

Per sertifikat

175.000,00

per kapal

(9)

Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

Per sertifikat

200.000,00

per kapal

(10) Kapal > 15.000 s.d 20.000

GT

Per sertifikat

225.000,00

per kapal

(11) Kapal > 20.000 cT

Per sertifikat

250.OOO.OO

per kapal Kapal Datang Dari Pelabuhan/ Negara Sehat

a.

Fery

(1)

Kapal s.d 100 GT


5.000,00

(2)

Kapal >100 s.d 200 cT

Per sertifikat

10.000,00

per kapal

(3)

Kapal > 200 cT

Per sertifikat

20.000,00

per kapal b. Non Fery

.

FRESIDEN REPUEL-IK INDONESIA


b.

SATUAN

TARIF (Rp)

Non Fery

(1)

Per sertifikat

Kapal s.d 100 GT

35.000,00

per kapal

(2)


Per sertifikat

40.000,00

per kapal

(3)


Per sertifikat

50.000,00

per kapal

(4)

Kapal > 350 s.d 1.000 GT

Per sertifikat

60.000,00

per kapal

(5)

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

Per sertifikat

75.000,00

per kapal

(6)

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Per sertifikat

80.000,00

per kapal

(7)

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

Per sertifikat

90.000,00

per kapal

(B)

Kapal > 7.000 s.d

1O.OOO GT

Per sertifikat

100.000,00

per kapal

(9)

Kapal >

1O.O0O

s.d

15.OOO GT

Per sertifikat

110.000,00

per kapal

(10) Kapal > 15.000 s.d 20.OOO GT

Per sertifikat

135.000,00

per kapal

(11) Kapal > 20.000 GT b)


150.000,00

Per sertifikat

25.000,00

Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal

1)

Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC))

a.

Kapal s.d 100 GT

per kapal Kapal >

1OO

s.d 200 GT

Per sertifikat

50.000,00

per kapal c. Kapal. .

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


c


SATUAN

Per sertifikat

TARIF (Rp)

75.000,00

per kapal d

Kapal > 350 s.d 1.000 GT

Per sertifikat

100.000,00

per kapal e

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

Per sertifikat

150.000,00

per kapal f.

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Per sertifikat

200.000,00

per kapal

g.

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

Per sertifikat

300.000,00

per kapal

h.

Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

Per sertifikat

400.000,00

per kapal

i.

Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

Per sertifikat

500.000,00

per kapal

j.

Kapal > 15.000 s.d 20.OOO GT


600.000,00

k.

Kapal > 20.000 GT

Per sertifikat

750.000,00

per kapal 2)

Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Certificate (SSCC))

a.

Kapal s.d 100 GT

Per sertifikat

50.000,00

per kapal

b.


Per sertifikat

100.000,00

per kapal c


Per sertifikat

200.000,00

per kapal d

Kapal > 350 s.d 1.000 GT

Per sertifikat

300.000,00

per kapal Kapal > 1.000 s.d

2.OOO GT

Per sertifikat

400.000,00

per kapal

f. Kapal

PRESIDEN

REFUEL.IK INDONESIA 156 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

SATUAN

Per sertifikat

TARIF (Rp)

500.000,00

per kapal Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

Per sertifikat

600.000,00


Per sertifikat

700.000,00


Per sertifikat

800.000,00

per kapal Kapal

15.000 s.d 20.000 GT

Per sertifikat

900.000,00

per kapal Kapal > 20.000 GT

Per sertifikat

1.000.000,00

per kapal

3)

Perpanjangan Satu Bulan Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (One Month Extention - Ship Sanitation Control Exemption Certifi"cate (OME - SSCEC))

a.

Kapal s.d 100 GT

Per sertifikat

20.000,00

per kapal Kapal > 100 s.d 200 GT

Per sertifikat

35.000,00

per kapal Kapal > 2OO s.d 350 GT

Per sertifikat

50.000,00

per kapal Kapal

350 s.d 1.000 GT

Per sertifikat

75.000,00

per kapal 000 s.d 2.000 GT


100.000,00

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Per sertifikat

150.000,00

Kapal


Per sertifikat

200.000,00

per kapal

h. Kapal

tr,RESIDEN

REPUL]L,IK INDONESIA

-r57JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

h.

Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

SATUAN

Per sertifikat

TARIF (Rp)

250.000,00

per kapal

i.

Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

Per sertifikat

300.000,00

per kapal

j.

Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT

Per sertifikat

400.000,00

per kapal

k.

Kapal > 20.000 cT

Per sertifikat

500.000,00

per kapal c)

Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (Health Book)

1)

Kapal s.d 35 GT

Per buku per kapal

25.000,00

2)

Kapal > 35 s.d 50 cT

Per buku per kapal

40.000,00

3)

Kapal > 50 s,d 100 cT

Per buku per kapal

50.000,00

4)

Kapal >

s.d 200 GT

Per buku per kapal

75.000,00

5)


Per buku per kapal

100.000,00

6)

Kapal > 350 s.d 1.000 GT

Per buku per kapal

125.000,00

7)

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

Per buku per kapal

150.000,00

8)

Kapal >

s.d 3.500 GT

Per buku per kapal

175.000,00

9)

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

Per buku per kapal

200.000,00

10) Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT

Per buku per kapal

225.000,00

11) Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT

Per buku per kapal

250.000,00

1OO

2.OOO

12) Kapal

.

FRESIDE N REPIJHL"IK INDONIESIA

-i58JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

d)

SATUAN

TARIF (Rp)

12) Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT

Per buku per kapal

275.000,00

13) Kapal > 20.000 cT

Per buku per kapal

300.000,00

Penerbitan Port Health Quarantine Clearance

1)

Fery

a.

Kapal s.d 200 GT

Per sertifikat per kapal per keberangkatan

5.000,00

b.

Kapal > 200 GT


10.000,00

Kapal s.d 100 GT


20.000,00



25.000,00



30.000,00

Kapal > 350 s.d


3s.000.00

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT


50.000,00

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT


60.000.00

Non Fery

a.

f.

1.OOO GT

g. Kapal

W PRESIDEN

REFIJI]L-IK INDONESIA


h.

j.

SATUAN

TARIF (Rp)

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT


75.000,00

Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT


85.000,00

Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT


100.000,00

Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT


125.000,00

Kapal > 2O.0OO GT


150.000,00

Per sertifikat per pesawat

50.000.00

Per sertifikat

5.000,00

Penerbitan sertifikat obat dan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

1)

Pesawat

2)

Kapal

a.

Kapal s.d 100 GT

per kapal

b.


Per sertifikat

10.000,00

per kapal

c.


Per sertifikat

15.000,00

per kapal

d.

Kapal > 350 s.d 1.000 GT


20.000,00

e.

Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT

Per sertifikat

25.000,00

per kapai

f.

Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT

Per sertifikat

30.000,00

per kapal g. Kapal. .

.

$W *ffiw{tF FRESIDEN

REPUIJLIK INDONESIA


g.

Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT

h.

Kapal

ooo s.d 10.000 GT

SATUAN

TARIF (Rp)


35.000,00

Per sertifikat

40.000,00

per kapal Kapal

10 000

15

000 GT

Per sertifikat

45.000,00


Per sertifikat

50.000,00

per kapai 1-

Kapal > 20.OOO GT

Per sertifikat

55.000,00

per kapal Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)

Per sertifikat

25.000,00

c)

Penerbitan Sertifikat Kesehatan bagi masyarakat pelabuhan / bandara/ Pos Lintas Batas Darat

Per sertifikat

10.000.00

h)

Penerbitan Surat Keterangan Sehat bagi masyarakat pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat

Per sertifikat

5.000,00

Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Untuk Terbang bagi Ibu hamil, Bayi, Orang sakit dan Lansia)

Per sertifikat

5.000.00

i)

Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Jenazah

Per sertifikat

10.000,00

k)

Penerbitan Surat lzin Pengangkutan Orang Sakit

Per sertifikat

10.000.00

1)

Penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan Kesehatan Obat Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif 1) Kapal

ges*\

#

s#

'igl r \ -#g55.< PRESIDENI

REPUBL"IK IN]DONESIA - 16T JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1)

2)

SATUAN

TARIF (Rp)

Kapal

Obat Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor

Per sertifikat

i00.000,00

b

Obat Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Impor

Per surat keterangan

100.000,00

c.

Obat Makarlan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif antar Daerah per pulau

Per surat

10.000,00

keterangan

Pesawat

a. b.

Obat Makanan. Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor

keterangan

Obat Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Impor

Per surat keterangan

m)

Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Kapal dan Pesawat)

n)

Penerbitan Sertifikat Sanitasi, hapus serangga dan hama di pesawat udara

Per surat

100.000,00

100.000,00

Per sertifikat

1.000.000,00

1)

Sertifikat Sanitasi

Per sertifikat

25.000,00

2)

SertifikatDisinseksi

Per sertifikat

100.000,00

3)

SertifikatDisinfeksi

Per sertifikat

100.000,00

Per sertifikat

50.000.00

Per sertifikat

50.000,00

o)

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran di lingkungan pelabuhan

p)

Penerbitan Surat lzinLatk Higiene Sanitasi Jasa Boga di lingkungan pelabuhan

1)

Kelas A

2) Kelas

trRESIDEN

REPUBL.IK INDONESI.A - 162 JBNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

q)

2.

SATUAN

TARIF (Rp)

2)

Kelas B

Per sertifikat

75.000,00

3)

Kelas C

Per sertifikat

100.000,00

Per sertifikat

50.000.00

Penerbitan Sertifikat Kualitas Air Minum/Air Bersih di pelabuhan, bandara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD) untuk keperluan alat angkut

Pelayanan Poliklinik

a)

Pendaftaran pasien

Per pasien

5.000,00

b)

Pemeriksaan dan pengobatan

Per pasien

15.000.00

c)

Vaksinasi

d)

1)

Yellow Fever

Per orang

300.000,00

2)

Meningitis

Per orang

260.000,00

Per orang

50.000.00

Emergency

Per pemeriksaan e)

J.

Pemakaian Ambulance bukan tindakan karantina (diluar BBM, Tol, Supir dan Petugas kesehatan)

1)

Pemakaian Ambulance Dalam kota

Per pemakaian

50.000,00

2)

Pemakaian Ambulance Luar kota s.d max 30 km

Per pemakaian

100.000,00

3)

Tambahan per kilometer (setelah 30 km)

Per kilometer

5.000,00

Pemeriksaan Penunjang Medik

a)

PemeriksaanLaboratorium

1)

Pemeriksaan Hematologi

a.

Darah Rutin

Per orang

25.000.00

Per pemeriksaan

b. Darah

FRES IDE

N

REPUBt.IK INDONESIA

-163j

trrritt:::r:;iili;i{llllllriL.r:li,ltii} F:,;: j:,1:::1:,L1,:::,,iit':'l::.':.,.

rll:::t::S.A$Ifi t:f:'jtt:al:rlii:liir;,,i,il

b.

Darah Rutin Lengkap

Willlilt,,i

30.000,00

Per orang Per pemeriksaan

c.

Golongan Darah

8.000,00


2)

Pemeriksaan Kimia Darah

a.

Uric Acid

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

b.

Ureum

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

c.

Creatinin

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

d.

Glukosa Sewaktu

Per orang

18.000.00

Per pemeriksaan e.

Glukosa Puasa

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

Glukosa 2 janPP

Per orang

18.000.oo

Per pemeriksaan o b.

Collesterol

18.000,o0


h.

1.

J.

k.

HDL (High Density Lipoprotein) Collesterol LDL (Low Density Lipoprotein) Collesterol SGOT (Serum Glutamat Oxaloasetic Transaminase) SGPT (Serum Glutamat ftrruvate Transaminase)

Per orang

18.000.00

Per pemeriksaan Per orang

18.000.00

Per pemeriksaan

18.000,00

Per orang Per pemeriksaan Per orang

18.000.00

Per pemeriksaan 1.

Trigliserida

PRESIDEN

REPUBL.IK INDONESIA - 164 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

Trigliserida

Per orang

TARIF (Rp)

18.000.00

Per pemeriksaan

m.

VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory)

n.

Per orang

25.000.00

Per pemeriksaan

Darah Malaria

Per orang

10.000.oo

Per pemeriksaan 3)

Pemeriksaan Urinalisa

a.

Urin rutin

Per orang

10.000.00

Per pemeriksaan

b. Urin lengkap

Per orang

12.000,00

Per pemeriksaan 4)

Pemeriksaan Serologi

a.

/

Imunologi

Tes Kehamilan (HCG)

Per orang

25.000,00

Per pemeriksaan b.

s)

Anti HIV Rapid (Anti Human Imuno Virus)

Per orang

25.000.00

Per pemeriksaan

Pemeriksaan Radiologi

a.

Foto toraks 1 posisi

Per orang

40.000,00

Per pemeriksaan

b.

Foto toraks 2 posisi

Per orang

80.000,00

Per pemeriksaan

6)

Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)

Per orang

20.000,00

Per pemeriksaan

7)

PemeriksaanAudiometri

Per orang

20.000,00

Per pemeriksaan

B)

PemeriksaanRefraksi

Per orang

15.000,00

Per pemeriksaan

9) Pemeriksaan

F:FAESIDHhI

REtrUELIK INDONESIA

- 165-

e)

Pemeriksaan Narkotika

a.

Amphetamin tes

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan b.

Opiat tes

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan c.

Barbiturat tes

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

d.

Tetra Hidrocanabis tes

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

e.

Phenil Clidine tes

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

f.

Benzodiazepin tes

Per orang

18.000,00

Per pemeriksaan

10) Pemeriksaan CD4

Per orang

40.000,00

Per pemeriksaan b)

Terapi menggunakan Alat Chamber Hyperbarik

1)

Terapi Chamber Hyperbarik untuk pengobatan biasa (Non Dekompresi) menggunakan Oksigen dan udara selama 2 jar::

Per pasien

200.000,00

2)

Terapi Chamber Hyperbarik untuk pengobatan kasus Dekompresi dengan oksigen dan udara selama 4 jarn

Per pasien

300.o00,00

3)

Terapi Chamber Hyperbarik untuk pengobatan kasus Dekompresi berat dengan oksigen dan udara selama 5 jam

Per pasien

400.000,00

4. Jasa

FRESIDEN REPUEL.IT(. INDONESIA


4.

SATUAN

TARIF (Rp)

Jasa Penggunaan Sarana Dan Prasarana Diklat Sebagai Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada KKP Kelas I Denpasar

a)

Asrama

Per orang

25.000,00

per hari

b)

Ruang Kelas Kecil

Per kelas

50.000,00

per hari

c)

Ruang Kelas Besar

Per kelas

100.000.00

per hari

B.

BALAI BESAR/ BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 1. Pemeriksaan Uji Fisika

a)

Dalam Air

1)

Bau

Per parameter per pemeriksaan

2.000,00

2)

Kejernihan


2.000,00

3)

Kekeruhan


6.000,00

4)

Rasa


2.000,00

s)

Suhu Udara/Air


2.000,00

6)

Warna


7.000,00

7)

ZatTerendap


5.000.00

B)

ZatTerap:ung


000,00

b) Dalam

pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor

Recommend Documents