IKHTISAR EKSEKUTIF Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Pelaksanaan tugas ini diuraikan pada
tugas pokok dan fungsi bidang-bidang yang mengelola untuk
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi perkarantinaan tumbuhan benih, non benih dan pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), invasive alien species (IAS), agens hayati (AH), produk rekayasa genetika (PRG), benda lain (BL) serta media pembawa lain (MBL) melalui kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan impor, ekspor serta antar area yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran. Untuk pencapaian kegiatan yang telah ditentukan secara terencana dalam suatu Rencana Stratejik jangka menengah 2010-2014 yang memuat rencana Kinerja Tahunan
dan
Penetapan
Kinerjanya
sebagai
kontrak
kinerja
serta
Pertanggungjawabannya untuk setiap tahun pelaksanaannya. Dalam Renstra 20102014, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah menetapkan beberapa kegiatan sebagimana tertuang dalam perjanjian kontrak kerjanya setiap tahun
yang harus dicapai. Pencapaian kinerja tersebut sebagaimana telah
ditargetkan sebagai bagian dari Renstra Badan Karantina Pertanian, yang selanjutnya
diharapkan
dapat
mendukung
dalam
pelaksanan
Program
Pembangunan Kementerian Pertanian. Penyelenggaraan perkarantinaan tumbuhan baik terhadap media pembawa yang tergolong benih maupun non benih dalam kurun 2010-2014 ditandai dengan penguatan pelaksanaan operasional karantina tumbuhan sebagai amanah yang telah tertuang dalam Undang Undang No.16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2002 melalui beberapa kajian teknis untuk melahirkan berbagai pengaturan yang terkait dengan kebijakan perkarantinaan tumbuhan antara lain penyempurnaan berbagai peraturan seperti revisi Daftar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT), Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga, Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan diluar tempat pemasukan dan pengeluaran, Pedoman 1
Pest Free Area, Pedoman Pre-Clearance, Standar Teknis Perlakuan, SOP Sistem Sertifikasi Komoditas Ekspor serta kebijakan pengaturan lainnya terkait dengan analisis risiko dan mitigasi risiko OPTK. Secara keseluruhan sampai tahun 2014, telah dihasilkan sebanyak 41 (empat puluh satu) rumusan kebijakan atau sebesar 151,85 % dari jumlah rumusan kebijakan yang direncanakan dalam Renstra Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2010-2014, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rumusan kebijakan. Penambahan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengawasan keamanan hayati yang terdiri atas beberapa elemen yakni PSAT, IAS, PRG, AH, BL dan MBL. Khusus untuk pengawasan Keamanan PSAT yang telah diinisiasi dan telah mulai diselelenggarakan sejak tahun 2009 sejak ditetapkan melalui Permentan No. 27 Tahun 2009 jo. No.38 Tahun 2009, penguatan penyelenggaraan pengawasan KPSAT telah ditingkatkan melalui permentan 88/201.
Dalam kurun
waktu tersebut penyelenggaraan pengawasan PSAT diwarnai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi.
Untuk mendukung
Pelaksanaan
pengawasan PSAT pada tahun 2014 telah diinisiasi Penyusunan Pedoman Analisis Risiko Keamanan Pangan. Pengawasan terhadap IAS dan PRG belum dapat dilaksanakan meskipun telah ada inisiasi untuk melahirkan peraturan yang medukungnya. Sementara untuk agens hayati tetap berlangsung semestinya meskipun masih berpedoman pada ketentuan pada SK mentan 411/95.
Mengingat semakin berkembangnya
kondisistrategis yang ada, mendorong Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk menyempurnakan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.411 Tahun 1995 pada periode penyelengaraan perkarantinaan KT dan KH berikutnya. Terhadap Media Pembawa Lain, khususnya terhadap sampah di Bandara, telah dilakukan inisiasi sejak tahun 2013 yang telah melahirkan kebijakan teknis yang dikolaborasikan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah kebandaraan melalui Otoritas Bandara. Diharapkan di awal periode berikut dapat berlangsung secara operasional sehingga upaya yang sama dapat dikembangkan terhadap pelabuhan laut dan temat pemasukan lainnya. Sebagai penjabaran PP 14 /2002 pada tahun 2014 telah diinisiasi untuk melahirkan kajian teknis terhadap media pembawa tergolong benda lain khususnya biakan organisme.
Jika hal ini dapat
direalisasikan pada periode berikutnya, maka diharapkan akan ditingkatkan lagi 2
pada elemen lain yang terkandung pada benda lain seperti vektor, tanah, media tumbuh lainnya.
3
I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik
dengan 3 (tiga) pilar utamanya, yaitu
Partisipasi, Transparansi dan Akuntabiitas. Asas Akuntabilitas adalah salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelerasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelerasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 Tahun), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan
Kinerja
yang
merupakan
kontrak
kinerja
serta
Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja setiap tahunnya. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati ditahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai berikut: 4
2.1. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsí,
Susunan Organisasi dan
Tata
Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Presiden R.I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010
tanggal
14
Oktober
2010
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Secara rinci tugas pokok Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah sebagai berikut : a. Bidang Karantina Tumbuhan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih; b. Bidang
Karantina
Tumbuhan
Non
Benih
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
perkarantinaan
tumbuhan non benih; c. Bidang Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area; d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi :
5
a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih; b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih; c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. 3.
Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sejak tahun 2011 terdiri dari unsurunsur: Bidang Karantina Tumbuhan Benih, Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih dan Bidang Keamanan Hayati Nabati serta Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci, struktur organisasi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :
PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
BIDANG KARANTINA TUMBUHAN BENIH
BIDANG KARANTINA TUMBUHAN NON BENIH
BIDANG KEAMANAN HAYATI NABATI
Gambar Struktur Organisasi Pusat Tumbuhan danSUB Keamanan SUBKarantina BIDANG BIDANG SUB1. BIDANG KEAMANAN HAYATI NON BENIH IMPOR BENIH IMPOR Hayati Nabati NABATI IMPOR SUB BIDANG NON BENIH EKSPOR DAN ANTAR AREA
SUB BIDANG BENIH EKSPOR DAN ANTAR AREA
SUB BIDANG KEAMANAN HAYATI NABATI EKSPOR DAN ANTAR AREA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. 6
4.
Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dibentuk berdasarkan dasar hukum sebagai berikut : a) Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; c)
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Convenction Keanekaragaman Hayati;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; e) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; f)
Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pelaksanaan Karantina Tumbuhan bertujuan untuk: a. Mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Repubik Indonesia; b. Mencegah tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia; c. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya.
Sedangkan
pelaksanaan
pengawasan
keamanan
hayati
nabati
termasuk pengawasan keamanan pangan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan bertujuan untuk: a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia Indonesia;
7
b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua Undang-undang tersebut di atas antara lain ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Terkait dengan Pengawasan Jenis Asing Invasive (IAS), saat ini kajian teknis dan Draft Peraturan Presiden yang telah disusun oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti.
8
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dapat mencapai kinerja yang ditetapkan, diperlukan Rencana Strategis, yang berguna untuk : a. Menyusun rencana kinerja (performance plan); b. Menyusun rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); c. Menyusun penetapan kinerja (performance agreement); d. Melaksanakan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. 1.
Visi Visi adalah gambaran umum masa depan organisasi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan, sedangkan misi organisasi di bidang pemerintahan adalah ungkapan dari tugas pokok dan fungsi atau merupakan maksud dari keberadaan organisasi. Visi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati : “Mendukung Badan Karantina Pertanian menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Nabati, Keamanan Pangan (Pengawasan Keamanan PSAT) dan Lingkungan (JENIS ASING INVASIF, PRG, dan Kerusakan Lapisan Ozon)” Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut : Tangguh : “Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah pewujudan pertahanan
negara
di
bidang
kelestarian
sumberdaya
alam
hayati,
keanekaragaman hayati serta keamanan pangan dan lingkungan.
Prinsip
pertahanan dimaksudkan yaitu tangguh menghadapi serangan dan ancaman OPTK, cemaran kimia berbahaya, produk rekayasa genetik berbahaya, serta spesies asing invasif.” 9
Terpercaya : “Penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati nabati harus mendapat kepercayaan yang tinggi secara nasional dan internasional. Kepercayaan
akan
diperoleh
antara
lain
melalui
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.” 2.
Misi Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian, dengan Misi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut: a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan. c. Menfasilitasi
perdagangan
dalam
rangka
mempertahankan
dan
meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; d. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. Selanjutnya misi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah sebagai berikut: a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati nabati dari ancaman OPTK/OPTP; b. Mendukung terwujudnya sistem keamanan pangan yang sehat dan pengawasan keamanan lingkungan dari ancaman spesies asing invasif (JENIS ASING INVASIF) dan produk rakayasa genetik serta kerusakan lapisan ozon. c. Mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; d. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
10
3.
Tujuan Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/diderivasi
menjadi
tujuan
dan
sasaran
strategis.
Tujuan
merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dalam kurun 5 tahun ke depan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina Tumbuhan Benih, Non Benih, serta Pengawasan Keamanan Hayati Nabati, maka tujuan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dalam tahun 2010-2014 adalah: Menyiapkan
kebijakan
teknis
perkarantinaan
tumbuhan
dan
pengawasan keamanan hayati nabati guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan nasional.
4.
Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu
sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan, sedangkan
prioritas misi
berkontribusi langsung pada
pencapaian tugas pokok Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut
‘capacity
building’ berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan angggaran yang optimal. Sasaran strategis Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah : 11
“Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang efektif” Melalui sasaran strategis tersebut
diharapkan dapat meningkatkan
efektifitas pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan keluarnya OPTK/OPTP dan bahan pangan yang tidak sehat/aman, serta pengawasan jenis asing invasif dan produk rekayasa genetik. Indikator kinerja tercapainya sasasan strategis tersebut dapat dilihat dari jumlah rumusan kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 1. Rencana Tindak Jangka Menengah Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati N o
5.
Program Kegiatan Prioritas
Sasaran
Indikator
Peningkatan sistem perkaran -tinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati
Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang efektif
Jumlah rumusan kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan
Target
2010 3
2011 6
2012 6
2013 6
2014 6
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Priorotas (Milyar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 6,44 8,97 9,00 10,3 10,5
Kebijakan dan Program 5.1.
Kebijakan Dalam rangka mencapai misi pusat karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, ditetapkan kebijakan utama penyiapan kebijakan
teknis
pelaksanaan
perkarantinaan
tumbuhan
dan
pengawasan keamanan hayati nabati di Pre-Border, At-Border dan Post-Border yang ditentukan melalui analisis risiko. 12
5.2.
Program Kebijakan utama perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati diuraikan melalui program utama dan pendukung. 5.2.1. Program Utama 1. Pre-Border a. Menyusun kebijakan teknis, Pedoman dan Petunjuk pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati; b. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pre-Shipment Inspection dengan negara mitra dagang; c. Menyusun
kebijakan
teknis
tentang
Pengakuan
(Recognition) dan Perjanjian Ekivalensi dengan negara mitra dagang di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan negara mitra dagang; d. Melakukan verifikasi sistem perkarantinaan tumbuhan dan keamanan pangan dengan negara mitra dagang; e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati; 2. At-Border a. Menyusun kebijakan teknis operasional perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran; b. Menyusun kebijakan teknik dan metode pelaksanaan tindakan
karantina
tumbuhan
dan
pengawasan
keamanan hayati nabati; c. Menyusun SOP umum pelaksanaan pelayanan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati; 13
d. Menyusun
kebijakan
janji
layanan
(Service
Level
Arangement) dan sistem penjaluran media pembawa OPTP/OPTK berdasarkan analisis resiko OPTP/OPTK; e. Menyusun kebijakan teknis instalasi karantina tumbuhan; f. Menyusun kebijakan teknis laboratorium perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 3. Post-Border a. Menyusun
kebijakan
teknis
pelaksanaan
kawasan
karantina tumbuhan; b. Menyusun
kebijakan
teknis
pelaksanaan
sistem
peringatan dini (early warning systems); c. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan dan monitoring daerah sebar OPT/OPTP/OPTK; d. Menyusun
kebijakan
teknis
pelaksanaan
program
eradikasi (eradication program) OPTP/OPTK dengan melibatkan instansi terkait; e. Menyusun
kebijakan
teknis
pelaksanaan
tindakan
pengasingan dan pengamatan; f. Menyusun
kebijakan
teknis
mekanisme
pelaporan
adanya OPT/OPTK (Pest Reporting); g. Menyusun Kajian Teknis Pedoman Karantina Pasca Masuk (Post Entry Quarantine); h. Melakukan koordinasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 5.2.2. Program Pendukung Dalam rangka akselerasi ekspor media pembawa maka dilakukan program pendukung sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan In-line Inspection; 14
b. Menyiapkan infomasi teknis persyaratan SPS negara tujuan; c. Menyiapkan kebijakan teknis instalasi karantina tumbuhan; d. Menyiapkan kebijakan teknis tindakan perlakuan karantina tumbuhan; e. Menyiapkan kebijakan teknis implementasi sistem skim audit; f. Menyusun
kebijakan
teknis
dalam
rangka
pertukaran
informasi teknis prosedur NPPO dengan negara mitra dagang. 6.
Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan Kepala Badan Karantina Pertanian yang akan dicapai berdasarkan anggaran yang telah disetujui pada Tahun 2014 adalah : 1. Penyempurnaan Kepmentan No.3237/2009; 2. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Oleh Pihak Ketiga: 3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan PreBorder di Negara Asal (Pre-Clearance); 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan; 5. Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan; 6. Kajian
Teknis
Tentang
Tatacara
Tindakan
Karantina
Terhadap
Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain.
15
III. AKUNTABILITAS KINERJA 1.
Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja kegiatan di lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan
Hayati
Nabati
Tahun
2014
dilakukan
membandingkan antara target dengan realisasi
dengan
cara
masing-masing sasaran
dengan indikator kinerja. Selain itu, dilakukan juga dengan membandingkan antara target yang telah dicapai sampai tahun 2014 dengan target yang direncanakan sampai tahun 2015. Keberhasilan dan ketidakberhasilan setiap sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan kisaran sebagai berikut : A. Sangat Baik
: 96 -100 %
B. Baik
: 76 - 95 %
C. Cukup
: 61 - 75 %
D. Kurang
: 60 %
Pusat Karantina Tumbuhan telah berhasil mencapai 6 (enam) target Penetapan
Kinerja
tahun
2014
berupa
Rumusan
Kebijakan
Teknis
Operasional Karantina Tumbuhan sebagai berikut : 1. Penyempurnaan Kepmentan No.3237/2009; 2. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Oleh Pihak Ketiga; 3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan PreBorder di Negara Asal (Pre-Clearance); 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan; 5. Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan; 6. Kajian
Teknis
Tentang
Tatacara
Tindakan
Karantina
Terhadap
Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain.
16
Hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) target Penetapan Kinerja Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2014 dijabarkan dalam tabel berikut: Tabel 2. Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan No
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target (Dokumen)
1
Kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK, pangan nabati yang tidak aman serta media lain yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati tumbuhan dan kesehatan pangan nabati
Kebijakan teknis operasional Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan 1. Penyempurnaan Kepmentan No.3237/2009 2. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga 3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-border di Negara Asal (PreClearance) 4. Penysunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan 5. Kajian Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain 6. Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan
6 Kebijakan dengan kualitas baik
Keterangan: Nilai Kisaran A. Sangat baik B. Baik C. Cukup
Realisasi (Dokumen)
%
87,5
100
75
87,5
100
75
87,5
100
75
87,5
100
75
87,5
100
75
87,5
100
75
= 96 - 100 % = 76 - 95 % = 61 - 75 % 17
D. Kurang
=
60
%
Bobot penilaian: Perumusan kebijakan sudah ditanda tangani Perumusan kebijakan baru nota dinas ka Badan Perumusan kebijakan belum slesai atau belum nota dinas
= 100 = 75 = 50
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja 5 (Lima) Tahun
2.
Tujuan
Sasaran
Menyiapkan kebijakan teknis perkarantina an tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati guna meningkatka n efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perkarantina an tumbuhan nasional
Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang efektif
Indikator kinerja Jumlah rumusan Kebijakan teknis operasional Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati nabati yang dihasilkan/ disempurnakan dan dapat diimplementasi -kan
Realisasi Kinerja pada tahun ke2010 2011 2012 2013 2014 13 10 6 6 6
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Rumusan
Kebijakan
Teknis
Operasional
Karantina
Tumbuhan
dan
Pengawasan Keamanan Hayati Nabati yang telah berhasil dicapai oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati TA. 2014 diuraikan sebagai berikut : 2.1.
Penyempurnaan Kepmentan No. 3237/2009 Dalam Pasal 76 PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan dicantumkan bahwa (1) untuk setiap tindakan karantina tumbuhan diterbitkan dokumen tindakan karantina tumbuhan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, (2) Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib segera disampaikan kepada Pemilik dan/atau pihak lain yang berkepentingan, (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, bentuk dan tatacara penerbitan 18
dokumen tindakan karantina tumbuhan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian. Bentuk dan ditetapkan
Jenis Dokumen
melalui
Keputusan
Karantina Tumbuhan telah Menteri
Pertanian.
Dalam
perkembangannya, Keputusan Menteri Pertanian tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Karantina Tumbuhan telah mengalami beberapa kali revisi/penyempurnaan. Revisi terakhir tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 3237/2009. Kegiatan
Penyempurnaan
Permentan
No.
3237/2009
didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi penggunaan dokumen tindakan karantina tumbuhan di UPT Karantina Pertanian. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan antara lain : -
Masih terdapat beberapa perbedaan penggunaan dokumen karantina tumbuhan di UPT Karantina Pertanian untuk tindakan karantina tumbuhan;
-
Perlu perubahan redaksi pada beberapa dokumen;
-
Masih terdapat tindakan yang belum difasilitasi dalam Kepmentan no. 3237/2009 dan sekaligus masih diperlukan penyederhaan terhadap bentuk dan jenis dokumen tindakan karantina tumbuhan yang telah ditetapkan. Total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
Penyempurnaan Kepmentan No. 3237/2009 adalah sebesar Rp. 420.150.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 371.924.000,- (88,50%) 2.1.1. Capaian Kinerja Kegiatan Penyempurnaan Kepmentan No. 3237/2009 dilaksanakan dalam bentuk rapat pembahasan dan workshop dengan melibatkan pejabat fungsional lingkup Badan Karantina Pertanian, baik di Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan 19
Hayati Nabati dan Unit Pelaksna Teknis Karantina Pertanian. Fokus utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan
bentuk
dan
jenis
dokumen
karantina
tumbuhan yang tercantum dalam Kepmentan No.3237/2009. Hasil penyempurnaan kepmentan tersebut adalah : -
Secara umum penyempurnaan Kepmentan No. 3237/2009 dilakukan terhadap penandatanganan dokumen, dasar hukum dan revisi beberapa judul dan substansi dalam dokumen;
-
Melengkapi atau memperjelas petunjuk pengisian dalam Pedoman tumbuhan
Penggunnaan sebagai
Dokume
Lampiran
II
Tindakan Keputusan
Karantina Menteri
Pertanian, menyesuaikan dengan perubahan substansi dalam dokumen dan disertai dengan contoh; -
Telah disusun dokumen tambahan untuk memfasilitasi laporan hasil pengambilan sampel dan laporan hasil pengawasan lalulintas media pembawa tanpa pemilik.
2.1.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan kegiatan Penyempurnaan Kepmentan No. 3237/2009 dinilai tidak menemui kendala yang berarti dan output yang diharapkan dapat dihasilkan. Untuk pelaksanaanya mengalami perubahan waktu dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peserta/tim yang terlibat dalam kegiatan ini mengikuti kegiatan lain dalam waktu yang bersamaan. Setelah kegiatan selesai, kebijakan Penyempurnaan Kepmentan No.3237/2009 disampaikan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian cq. Bagian Hukum dan Humas, melalui Memo Dinas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati pada bulan Desember 2014 untuk diproses lebih lanjut. 20
Dengan telah dilaksanakannya seluruh tahapan kegiatan Penempurnaan
Kepmentan
No.3237/2009
yang
telah
disampaikan kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian, maka kebijakan tentang Penyempurnaan Kepmentan No. 3237/2009 telah berhasil dicapai. 2.1.3. Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Indikator kinerja untuk Penetapan Kinerja tahun 2014 adalah “Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan”. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah menetapkan Penyempurnaan Kepmentan No. 3237/2009 sebagai salah satu dari 6 (enam) Penetapan Kinerja. Sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati telah berhasil dicapai salah satunya melalui pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan kebijakan. Kebijakan tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk ditindaklanjuti proses penetapannya melalui Nota Dinas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati tanggal 4 November 2014. Mengacu pada indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan diharapkan nantinya dapat
berimplementasi
dalam
operasional
perkarantinaan
tumbuhan. Sebagai upaya untuk mencapai kriteria dapat berimplementasi, pengumpulan dan/atau pembahasan bahan kajian senantiasa mengupayakan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan melibatkan peserta dan/atau tim penyusun yang berasal beberapa UPT KP. Peserta dan/atau tim penyusun dinilai sudah 21
merupakan representasi UPT KP yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan yang akan dihasilkan
2.2.
Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK (MP OPTK) merupakan bagian dari tindakan pemeriksaan MP OPTK yang menjadi tanggung jawan dan wewenang petugas karantina tumbuhan (POPT). Dengan tanggung jawab dan kewenangan tersebut, maka tindakan pemeriksaan kesehatan MP OPTK seharusnya dilaksanakan di laboratorium karantina tumbuhan. Namun demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa sebagian tindakan karantina tumbuhan dapat dilaksanakan oleh instansilain selaku pihak ketiga, khususnya tindakan pemeriksaan kesehatan MP OPTK negara tujuan yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara RI. Dalam pelaksanaannya, pengaturan pelimpahan kewenangan belum diatur secara menyeluruh dan masih terbatas pada persyaratan registrasi, prosedur registrasi, audit surveilen dan audit investigasi, tindakan
perbaikan,
pembekuan
serta
perpanjangan
registrasi.
Sedangkan pedoman yang menjelaskan tentang prosedur pengujian kesehatan benih berikut metode yang digunakan secara khusus belum diatur,
sehingga
terdapat
kecenderungan
bahwa
pelaksanaan
pengujian kesehatan benih yang dilakukan oleh Pihak Ketiga belum seragam. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga. Total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan
Pedoman
Pelaksanaan
Tindakan
Pemeriksaan 22
Kesehatan MP OPTK adalah sebesar Rp. 245.616.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 183.852.500,- (74,80%) 2.2.1. Capaian Kinerja Kegiatan
Penyempurnaan
kebijakan
klasifikasi
laboratorium karantina tumbuhan dilaksanakan dalam bentuk pembahasan
dan
workshop
dengan
melibatkan
pejabat
fungsional lingkup Badan Karantina Pertanian, baik di Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dan Unit Pelaksna Teknis Karantina Pertanian. Fokus utama dari pelaksanaan
kegiatan
ini
adalah
untuk
menyeragamkan
tindakan pemeriksaan kesehatan MP OPTK yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. Dari hasil pembahasan dan workshop telah ditetapkan beberapa hal, yaitu : - Secara umum pedoman ini mengatur tentang pemeriksaan kesehatan media pembawa OPTK, rekaman/dokumentasi hasil pemeriksaan kesehatan dan penerbitan Phytosanitary Certificate (PC) - Pemeriksaan
kesehatan
media
pembawa
OPTK
dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung - Penentuan metode pemeriksaan kesehatan yang akan digunakan pada umumnya ditentukan berdasarkan kelompok OPTK yang akan diuji/diidentifikasi dan jenis media pembawa (OPTK Kelompok Serangga, Tungau, Gulma, Nematoda, Cendawan, Bakteri, Fitoplasma dan Virus) - Peneritan Phytosanitary Certificate (PC) terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dilaksanakan setelah petugas karantina tumbuhan melakukan pemeriksaan identitas yang menyatakan bahwa media pembawa yang akan dikirim adalah benar, jenis dan jumlahnya serta bebas dari OPT sasaran.
23
2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pelaksanaan
kegiatan
Tindakan
Penyusunan
Pemeriksaan
Pedoman
Kesehatan
Media
Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga dinilai tidak menemui kendala yang berarti dan output yang diharapkan dapat dihasilkan. Untuk pelaksanaanya mengalami perubahan waktu dari jadwal yang telah
ditetapkan
sebelumnya.
Hal ini
disebabkan karena peserta/tim yang terlibat dalam kegiatan ini mengikuti kegiatan lain dalam waktu yang bersamaan. Setelah
kegiatan
selesai,
Pedoman
Pelaksanaan
Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga disampaikan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian cq. Bagian Hukum dan Humas, melalui Nota dinas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati pada bulan Desember 2014 untuk diproses lebih lanjut. Dengan telah dilaksanakannya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan
Pedoman
Tindakan
Pemeriksaan
Media Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga
Kesehatan yang telah
disampaikan kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian, maka kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga telah berhasil dicapai. 2.2.3. Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Indikator kinerja untuk Penetapan Kinerja tahun 2014 adalah “Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan”. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah
menetapkan
Pedoman
Pelaksanaan
Tindakan
Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK Oleh Pihak 24
Ketiga sebagai salah satu dari 6 (enam) Penetapan Kinerja. Sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati telah berhasil dicapai salah satunya melalui pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan kebijakan.
Kebijakan
tersebut
telah
disampaikan
kepada
Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk ditindaklanjuti proses penetapannya melalui Nota Dinas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Mengacu pada indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan diharapkan nantinya dapat
berimplementasi
dalam
operasional
perkarantinaan
tumbuhan. Sebagai upaya untuk mencapai kriteria dapat berimplementasi, pengumpulan dan/atau pembahasan bahan kajian senantiasa mengupayakan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan melibatkan peserta dan/atau tim penyusun yang berasal beberapa UPT KP. Peserta dan/atau tim penyusun dinilai sudah merupakan representasi UPT KP yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan yang akan dihasilkan
2.3.
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan PreBorder di Negara Asal (Pre-Clearance) Upaya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya OPTK ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2002.
Pemasukan
komoditas
pertanian
sebagai media
pembawa OPTK, yang terjadi pada era perdagangan bebas saat ini, telah meningkatkan risiko terhadap masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 25
Dalam rangka meningkatkan pencegahan terhadap risiko masuk dan tersebarnya OPTK, tindakan karantina dapat dilaksanakan di negara asal (pre border), di tempat pemasukan dan pengeluaran (at border), dan setelah melalui tempat pemasukan (post border). Untuk memperkecil risiko dari adanya importasi komoditas pertanian dan untuk
meningkatkan
kelancaran
pelayanan
di
tempat-tempat
pemasukan diperlukan suatu penguatan pelaksanaan karantina tumbuhan pre-border melalui pelaksanaan penilaian atau asesmen komoditas impor secara komprehensif di negara asal. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai salah satu unit eselon II Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melakukan kajian
akademis
sebagai
bahan
dalam
menyusun
kebijakan
pelaksanaan pre-clearance. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, maka Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Karantina Pertanian tahun 2014 menyelenggarakan kegiatan yaitu Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-border di Negara Asal (Pre-clearance). Total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 305.592.000,- dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 303.579.500 (99,00%). Hal ini karena ada penghematan dalam penggunaan anggaran untuk akomodasi dan konsumsi. 2.3.1. Capaian Kinerja Pre-clearance (compliance)
sistem
merupakan fitosanitari
penilaian negara
asal
kesesuaian terhadap
persyaratan yang ditetapkan negara pengimpor. Aktivitas program pre-clearance mencakup penilaian penerapan sistem sertifikasi fitosanitari terhadap komoditas yang akan diekspor, antara lain: penerapan Good Agriculture Practices (GAP), kondisi area produksi, penerapan pengendalian hama terpadu (Intergrated Pest Management, IPM), program surveillance, status Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pengujian 26
laboratorium,
penanganan
pasca
panen
(Good
Handling
Practices), metode perlakuan, transportasi, dan pencatatan. Pre-clearance dipandang lebih efektif dalam upaya mitigasi risiko OPTK dan lebih efisiensi dari segi biaya, waktu, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen naskah hasil kajian teknis pelaksanaan pre-clearance sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan perkarantinaan yang efektif dan efisien. Kajian teknis ini mencakup dasar pelaksanaan dan persyaratan pre-clearance, prosedur pelaksanaan, konsekuensi dan kaji ulang penerapan pre-clearance. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi
petugas
karantina
tumbuhan
dalam
melaksanakan
tindakan karantina tumbuhan pre-border di negara asal. Sebagai tindaklanjut dari hasil kegiatan agar pedoman tersebut memiliki kekuatan hukum formal untuk diimplementasikan, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah menyampaikan Memo Dinas beserta hasil kajian yaitu Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-border di Negara
Asal
(Pre-clearance)
kepada
Sekretaris
Badan
Karantina Pertanian tertanggal 8 April 2014. 2.3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-border di Negara Asal (Pre-clearance) dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi penyusunan bahan kajian, pembahasan terhadap kajian yang telah disusun dengan melibatkan narasumber, dilanjutkan dengan workshop yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan untuk mendapatkan masukan dalam menyempurnakan pedoman tersebut. Hasil dari seluruh tahapan kegiatan tersebut berupa naskah kajian atau dokumen Pedoman Pelaksanaan Karantina 27
Tumbuhan Pre-border di Negara Asal (Pre-clearance) yang selanjutnya
diserahkan
ke
Sekretariat
Badan
untuk
ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum dan Humas, sehingga pedoman
tersebut
memiliki
kekuatan
hukum
untuk
diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait ataupun stake-holder di lapangan. Dengan demikian Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati dalam menyusun kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Preborder di Negara Asal (Pre-clearance) telah berhasil dicapai. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan sudah melibatkan perwakilan dari UPT Karantina Pertanian yang diharapkan memberikan masukan masih belum maksimal, walaupun jumlah peserta yang hadir sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang direncanakan. Hal ini perlu mendapat perhatian semua pihak yang terlibat sehingga masa yang akan datang, peserta kegiatan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan. 2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Penyusunan kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-border di Negara Asal (Pre-clearance) merupakan
kegiatan
yang
ditetapkan
Pusat
Karantina
Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai salah satu dari 6 (enam) Penetapan Kinerja. Sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati telah berhasil dicapai. Pencapaian dalam Penetapan Kinerja tersebut, salah satunya melalui pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan
kebijakan
Pedoman
Pelaksanaan
Karantina
Tumbuhan Pre-border di Negara Asal (Pre-clearance) yang telah
disampaikan
kepada
Sekretariat
Badan
Karantina
Pertanian untuk ditindaklanjuti proses penetapannya sebagai
28
suatu
kebijakan
yang
memiliki
kekuatan
hukum
dalam
implementasinya. Mengacu pada indikator yang telah ditetapkan tersebut, Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-border di Negara Asal (Pre-clearance) yang telah dihasilkan perlu segera ditetapkan dengan suatu keputusan sebagai Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati, khusunya terkait dengan pelaksanaan tindakan karantina
di
negara
asal
(Pre-clearance).
Selanjutnya
disosialisasikan ke seluruh UPT Karantina Pertanian dan semua pihak yang terkait, sehingga kebijakan yang diihasilkan dapat dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan pedoman tersebut dapat
memperlancar
dalam
operasional
perkarantinaan
tumbuhan khususnya terkait dengan pelayanan terhadap komoditas impor, sebagai upaya dalam meningkatkan efektifitas cegah-tangkal
terhadap
terintroduksinya
Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari komoditas impor ke Indonesia. 2.4.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan Kegiatan ini terdapat perubahan yang semula kebijakan sistem sertifikasi ekspor terhadap komoditas ekspor strategis menjadi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sertifikasi fitosanitari komoditas unggulan dengan pertimbangan bahwa kebutuhan di UPT dalam melakukan pelayanan karantina tumbuhan untuk saat ini adalah SOP
sebagai
acuan
dalam
memberikan
pelayanan
terhadap
komoditas unggulan. Pelayanan sertifikasi tersebut melalui penerbitan sertifikasi karantina tumbuhan (Phytosanitary Certificate, PC) terhadap komoditas unggulan yang dilakukan oleh UPT diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing ekpsor komoditas unggulan Indonesia. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian sebagai focal point NPPO Indonesia perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) 29
sertifikasi ekspor komoditas pertanian untuk komoditas unggulan. SOP ini diperlukan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan di UPT dalam melakukan sertifikasi terhadap komoditas yang akan diekspor, sehingga proses pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan secara seragam, kredibel, tertelusur dan acceptable. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) sertifikasi ekspor berdasarkan komoditas dan untuk tahun ini adalah buah Salak dan Manggis serta PKE sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam mengakselerasi ekspor komoditas tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Karantina Pertanian tahun 2014 dengan total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 107.160.000 yang telah dapat direalisasikan seluruhnya 100%, yaitu sebesar Rp. 107.160.000,-2.4.1. Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan yang untuk tahun ini adalah buah Salak dan Manggis serta PKE, sesuai dengan
perkembangan
kebutuhan
dalam
mengakselerasi
ekspor komoditas tersebut. Dengan adanya SOP ini diharapkan dalam pelaksanaan sistem sertifikasi ekspor dapat lebih kredibel, tertelusur dan acceptable. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Artikel IV IPPC yang mengamanatkan bahwa negara
anggota
wajib
membuat
aturan
Phytosanitary
Certification untuk menjamin bahwa tanaman, hasil tanaman, media pembawa yang diatur lainnya dan barang kiriman sesuai dengan yang tertuang dalam sertifikat dengan merujuk kepada International Standard for Phytosanitary Meausres (ISPM) nomor 7 (Phytosanitary Certification System) dan ISPM Nomor 12 (Phytosanitary Certificates). Output kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut di atas adalah berupa naskah kajian Standar Operasional Prosedur 30
(SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan yang terdiri atas : a) Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Salak Tujuan China (1 dokumen) dengan ruang lingkup meliputi langkahlangkah dalam penerapan pemenuhan persyaratan fitosanitari dalam protokol ekspor buah salak ke China, serta pembagian tugas dan kewenangan semua pihak yang terkait dalam ekspor buah salak; b) Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Palm Kernel Expeller (PKE) Tujuan New Zealand (1 dokumen), sebagai acuan dalam penerapan sistem sertifikasi fitosanitari yang berbasis in-line inspection dalam pengelolaan risiko dengan penerapan mitigasi risiko terbawanya organisme pengganggu tumbuhan dan kontaminasi cemaran berbahaya mulai dari tempat produksi sampai pengiriman dengan melibatkan para pihak yang terkait; dan c) Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Manggis Tujuan Australia, sebagai acuan dalam penerapan sistem sertifikasi fitosanitari terhadap buah manggis untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan Australia. Saat ini, naskah kajian berupa pedoman tersebut di atas sudah disampaikan kepada Sekretaris Badan Karantina oleh Kepala
Pusat
Karantina
Tumbuhan
melalui
Nota
Dinas
tertanggal 25 Nopember 2014 untuk dapat segera ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Dengan adanya penetapan ini, diharapkan pedoman tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dalam penerapannya oleh seluruh UPT Karantina Pertanian dan semua pihak yang terkait.
2.4.2. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan telah tersusunnya SOP Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan yang meliputi : Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Salak Tujuan China, Pedoman Sertifikasi 31
Fitosanitari Palm Kernel Expeller (PKE) Tujuan New Zealand dan Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Manggis Tujuan Australia, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penerbitan sertifikat, sehingga sertifikat yang diterbitkan benar-benar dapat menjamin bahwa
komoditas yang dikirim telah mememuhi
persyaratan negara tujuan. Dengan penerapan SOP tersebut dalam penerbitan sertifikat
kesehatan
dilaksanakan
oleh
(Phytosanitary
UPT
Karantina
Certificate) Pertanian
di
yang tempat
pengeluaran, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan negara mitra dagang Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan
daya
saing
ekspor
komoditas
unggulan
Indonesia. Hal ini sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian. Dengan demikian Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati dalam menyusun kebijakan tersebut telah tercapai dan sejalan dengan arah kebijakan program pembangunan pertanian yang ditetapkan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, bahwa semua pedoman tersebut dapat dilaksanakan apabila setelah memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu harus segera ditetapkan Badan Karantina Pertanian sebagai acuan bagi seluruh UPT Karantina Pertanian dan semua pihak yang terkait. Selanjutnya pedoman yang telah ditetapkan tersebut masih perlu disosialisasikan ke semua pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
2.4.3. Analisis Capaian Kinerja Penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan yang telah berhasil dicapai adalah untuk buah Salak dan Manggis serta PKE, 32
merupakan
kegiatan
yang
ditetapkan
Pusat
Karantina
Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai salah satu dari 6 (enam) Penetapan Kinerja. Pencapaian dalam Penetapan Kinerja tersebut dapat bermanfaat setelah ditindaklanjuti proses penetapannya sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat diimplementasikan oleh UPT Karantina Pertanian dan semua pihak yang terkait. Mengacu pada indikator yang telah ditetapkan tersebut, Pedoman yang dihasilkan harus segera ditetapkan dengan suatu
keputusan
sebagai
Kebijakan
Teknis
Operasional
Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati yang dapat diimplementasikan dalam operasional perkarantinaan
tumbuhan,
khususnya
dalam
pelayanan
sertifikasi untuk komoditas ekspor. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam menyusun SOP tersebut
sebagai
meningkatkan
pedoman
kredibilitas
dari
bagi
semua
sertifikasi
pihak
fitosanitari
dalam yang
diberikan terhadap komoditas ekspor buah Salak, Manggis dan PKE sesua dengan persyaratan negara tujuan. 2.5.
Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan Program pengawasan dan monitoring merupakan hal utama dalam penerapan system kebijakan keamanan pangan. Perpindahan dari konsep keamanan pangan dari reaktif menjadi preventif telah membawa
pemerintah
diseluruh
dunia untuk bergerak
kearah
pendekatan berbasis risiko dalam melakukan pengawasan pangan dan membutuhkan seluruh pelaksana yang terlibat dalam rantai pangan untuk berbagi tanggung jawab dalam menjamin keamanan pangan. Perpindahan dari pendekatan reaktif menjadi preventif pada risiko keamanan
pangan
internasional.
merupakan
subjek
dari
suatu
konsensus
Pendekatan ini mempersyaratkan petugas untuk
memiliki ketrampilan untuk menganalisa proses dan mengkaji relevasi dan efisiensi cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan
33
keamanan pangan, dibandingkan hanya menguji keseuaian dengan ketentuan yang dipersyaratkan Didalam
mekanisme
pengawasan
keamanan
pangan
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 88 tahun 2011, kegiatan pemeriksaan difokuskan pada pengambilan contoh dan pengujian produk akhir untuk menentukan kesesuaiannya dengan regulasi. Saat pemeriksaan umumnya fokus pada penjaminan kepatuhan pelaku usaha dengan persyaratan regulasi, sedangkan program monitoring ditujukan pada suatu pengumpulan informasi secara sistematik mengenai keamanan pangan pada konteks tertentu, sehingga dapat menyediakan suatu gambaran tentang situasi yang ada. Penetapan peraturan tersebut belum sepenuhnya didasari pada analisa risiko karena masih terbatasnya informasi dan data mengenai keamanan pangan di Indonesia. Sesuai aturan internasional keamanan pangan internasional yaitu Codex Alimentarius Commission, suatu Negara diperbolehkan untuk menetapkan suatu kebijakan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada aturanaturan keamanan pangan yang ada baik yang bersifat nasional maupun internasional walaupun belum didasarkan pada suatu analisa risiko yang komprehensif.
Meskipun demikian, kedepannya Negara
tersebut diharapkan dapat mengembangan system pengawasan dan kebijakan yang didasarkan pada analisa risiko. Untuk itu, dalam rangka mempersiapkan pengembangan system pengawasan keamanan pangan khususnya untuk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang lebih efektif dan efisien dan didasarkan pada suatu analisis risiko, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan
Hayati
Nabati
pada
tahun
2014
pembahasan dalam rangka menghasilkan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
telah
melakukan
Pedoman Analisis Risiko berbasis risiko, yang
menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan tahapan yang harus dilakukan didalam pengkajian risiko keamanan PSAT dalam rangka pengawasan keamanan terhadap pemasukan PSAT dari luar negeri kedalam wilayah Republik Indonesia. Pedoman in ditujukan sebagai dasar didalam merancang suatu model analisis risiko keamanan 34
pangan segar asal tumbuhan yang akan digunakan dalam mekanisme pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan ditempat pemasukan. 2.5.1. Capaian Kinerja Kegiatan Pembahasan dan workshop Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan dilaksanakan dalam bentuk rapat pembahasan
dan
workshop
dengan
melibatkan
pejabat
struktural, Pejabat Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Pejabat Fungsional (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), baik di Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dan Unit Pelaksana Teknis Karantina PertanianTujuan serta Instansi terkait. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah merancang suatu model analisis risiko yang akan digunakan sebagai Pedoman pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan berbasis Risiko ditempat pemasukan dan pengeluaran. Hasil pembahasan dan workshop tersebut adalah : - Menjelaskan
prinsip
dan
tahapan-tahapan
yang
harus
dilakukan dalam melaksanakan analisis/pengkajian risiko keamanan pangan segar asal tumbuhan; - Didalam komponen analisis risiko yang terdiri dari kajian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko, badan Karantina Pertanian yang memiliki tupoksi pengawasan ditempat
pemasukan
dan
pengeluaran
memiliki
peran
sebagai manajer risiko. Dengan demikian, didalam penyusunan pedoman kajian risiko keamanan pangan ini maka Badan Karantina Pertanian harus memilih opsi terbaik berdasarkan alternative yang sudah diidentifikasi untuk menangani risiko tersebut. Berdasarkan opsi yang ada, maka Badan Karantina Pertanian menetapkan kajian risiko dalam bentuk Model Penetapan Frekuensi Pemeriksaan Acak. 35
2.5.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan
kegiatan
Pembahasan
dan
workshop
rancangan Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan dinilai tidak menemui kendala yang berarti dan output yang diharapkan dapat
dihasilkan.
Di
dalam
pelaksanaanya
mengalami
perubahan waktu dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena narasumber dalam kegiatan ini memiliki kegiatan lain dalam waktu yang bersamaan. Output kegiatan
berupa
Pedoman
Analisa
Risiko
Keamanan
Pangandisampaikan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian melalui Nota dinas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati pada bulan Desember 2014 untuk diproses lebih lanjut. 2.5.3. Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.Indikator kinerja untuk Penetapan Kinerja tahun 2014 adalah “Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan”. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah menyusun Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan sebagai salah satu dari 6 (enam) Penetapan Kinerja. Sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati telah berhasil dicapai melalui pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan kebijakan. Mengacu
pada
indikator
yang
telah
ditetapkan,
diharapkan Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan dapat diimplementasikan dalam operasional pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang berbasis risiko melalui suatu model penetapan frekuensi pemeriksaan acak, menggantikan 36
model
pengawasan
yang
saat
ini
diimplementasikan
berdasarkan Permentan No. 88 Tahun 2011. Sebagai upaya untuk mencapai kriteria dapat diimplementasikan, penyusunan, pembahasan serta workshop senantiasa mengupayakan solusi serta tujuan yang akan dicapai. Dalam setiap tahapan pelaksanaan
kegiatan
melibatkan
peserta
dan/atau
tim
penyusun yang berasal beberapa UPT Karantina Pertanian dan wakil dari instansi terkait. Peserta dan/atau tim penyusun dinilai sudah merupakan representasi UPT KP yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan yang akan dihasilkan.
2.6.
Kajian
Tatacara
Tindakan
Karantina
Tumbuhan
Terhadap
Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain Pengertian benda lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan adalah sarana pengendalian hayati, biakan organism, tanah, kompos atau media pertumbuhan lainnya, dan vector. Biakan organism termasuk salah satu benda lain yang merupkan media pembawa yang berpotensi menjadi atau membawa organism pengganggu tumbuhan karantina.
Biakan
organisme dapat didefinisikan sebagai satu jenis isolate/biakan murni mikroorganisme atau lebih, yang telah atau belum ddidentifikasi dan dapat
digunakan
tumbuhan,
untuk
penelitian,
pengendalian
proses
produksi,
organism
pengganggu
peningkatan
produksi
pertanian, lingkungan, kesehatan, industri dan kehutanan. Sejalan dengan meningkatnya lalu lintas pemasukan dan pengeluaran biakan organisme dalam rangka pengendalian, penelitian, produksi dan pertukaran baik dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia maupun antar area didalam wilayah Negara Republik Indonesia,
maka
peluang
masuk
dan
tersebarnya
organisme
pengganggu tumbuhan melalui biakan semakin meningkat. Undangundang 16 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2002 telah mengamanatkan pengaturan karantina tumbuhan mengenai benda lain yang dapat membawa organism pengganggu tumbuhan 37
karantina. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan
Hayati
Nabati
berdasarkan
penyusunan kajian teknis tentang
tugasnya
melakukan
Tata Cara Tindakan Karantina
Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain, pada kajian teknis ini difokuskan pada biakan organisme. Kajian teknis ini sebagai bahan pertimbangan untuk dasar penyusunan peraturan menteri pertanian tentang persyaratan dan tatacara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan dan pengeluaran biakan organism dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia, serta antar area didalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2.6.1. Capaian Kinerja Kegiatan Pembahasan dan workshop Kajian Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain dilaksanakan dalam bentuk rapat pembahasan
dan
workshop
dengan
melibatkan
pejabat
struktural dan Pejabat Fungsional (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), baik di Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dan Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini
adalah
menyediakan
kajian
teknis
sebagai
dasar
penyusunan peraturan menteri pertanian tentang persyaratan dan tatacara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan dan pengeluaran benda lain
dari dan ke wilayah Negara
Republik Indonesia, serta antar area didalam wilayah Negara Republik Indonesia. .
Dari hasil pembahasan dan workshop kajian teknis tersebut telah ditetapkan beberapa hal, yaitu : - Pada kajian teknis
ini hanya spesifik mengatur biakan
organisme, karena ketentuan pemasukan mengenai
tanah
dan kompos, serangga hidup dan agens hayati telah diatur pada peraturan tersendiri.
38
- Tempat pemasukan dan pengeluaran pada tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan pada Permentan No. 44 tahun 2014. - Pemeriksaan kesehatan untuk uji kemurnian oleh petugas karantina tumbuhan tidak dilakukan dengan alasan bahwa contoh biakan organisme tersebut nantinya akan dikawal dan dibawa untuk dilakukan pengujian dilaboratorium penguji, sehingga pengujian oleh petugas karantina tidak diperlukan. - Untuk antar area biakan organism yaitu biakan organism baik lokal maupun impor yang akandiedarkan atau diantarareakan ditetapkan dokumen persyaratan berupa surat izin peredaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. 2.6.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan kegiatan Pembahasan dan workshop Kajian Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain tidak menemui kendala output
yang
diharapkan
dapat
dihasilkan.
dan
Didalam
pelaksanaanya mengalami perubahan waktu dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peserta/tim yang terlibat dalam kegiatan ini dalam waktu yang bersamaan mengikuti kegiatan lain. Output dari kegiatan yaitu Kajian TeknisKajian Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap
Pemasukan
dan
Pengeluaran
Benda
Lain
disampaikan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian melalui Nota dinas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati pada bulan Desember 2014 untuk diproses lebih lanjut. Dengan telah dilaksanakannya seluruh tahapan kegiatan, maka bahan penyusunan bahankebijakan sebagai dasar untuk pengaturan tindakan karantina tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain berhasil dicapai.
39
2.6.3. Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.Indikator kinerja untuk Penetapan Kinerja tahun 2014 adalah “Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan”. Kajian Teknis tentang Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain merupakan salah satu bagian dari 6 (enam) Penetapan Kinerja Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati telah berhasil dicapai salah satunya melalui pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan kebijakan. Kebijakan tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk ditindaklanjuti proses penetapannya melalui Nota Dinas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Mengacu pada indikator yang telah ditetapkan, Kebijakan Teknis Operasional Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan diharapkan nantinya dapat
berimplementasi
dalam
operasional
perkarantinaan
tumbuhan dan keamanan hayati nabati. Sebagai upaya untuk mencapai
kriteria
dapat
berimplementasi,
pengumpulan
dan/atau pembahasan bahan kajian senantiasa mengupayakan solusi permasalahan yang sedang dihadapi dan efektifitas pelaksanaan. Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan melibatkan peserta dan/atau tim penyusun yang berasal beberapa UPT KP. Peserta dan/atau tim penyusun dinilai sudah merupakan representasi UPT KP yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan yang akan dihasilkan.
40
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati pada Tahun 2014 juga melaksanakan kegiatan lain, sebagai kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung tersebut antara lain Penyelenggaraan AROPT (Benih dan Non Benih),
Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dan
Kesekretariatan (Pusat KT dan Kehati, NPPO/IPPC, Komisi Agens Hayati). Kegiatan tersebut untuk mengetahui implementasi berbagai kebijakan operasional baik yang telah berjalan maupun dalam rangka pemantauan dan pengendalian terhadap kebijakan operasional di bidang perkarantinaan tumbuhan Tahun 2013. Berdasarkan Renstra Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2010-2014, telah direncanakan pencapaian kinerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rumusan kebijakan yang akan dihasilkan. Sampai tahun 2014, telah dihasilkan sebanyak 41 (empat puluh satu) rumusan kebijakan atau sebesar 151,85 % dari jumlah rumusan kebijakan yang direncanakan akan dihasilkan.
41
IV. PENUTUP Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa seluruh Penetapan Kinerja yang teridiri dari 6 (enam) Rumusan Kebijakan yang dapat dihasilkan/disempurnakan telah dapat dicapai 100%. Kendala utama yang dihadapi adalah mengenai konsistensi waktu pelaksanaan dan beberapa pada ruang lingkup output yang ditargetkan menjadi cenderung lebih spesifik. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya kegiatan yang melibatkan peserta dan atau tim penyusun dalam waktu yang bersamaan serta kondisi lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan waktu pelaksanaan dan perubahan output kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ke depan diharapkan konsistensi dalam hal pengaturan jadwal dan target output dapat diantisipasi sebagai salah satu titik kritis dengan melakukan perencanaan dan melaksanakan persiapan kegiatan lebih awal dan matang.
42
LAMPIRAN
43
Lampiran 1. Penetapan Kinerja
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc Jabatan : Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : Ir. Banun Harpini, M.Sc. Jabatan : Kepala Badan Karantina Pertanian Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta,
Februari 2014
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
BANUN HARPINI
ANTARJO DIKIN
44
FORMULIR PENETAPAN KINERJA BADAN KARANTINA PERTANIAN Unit Organisasi Eselon II : Tahun Anggaran
NO. 1
:
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2014
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3
Kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK, pangan nabati yang tidak aman serta media lain yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati tumbuhan dan kesehatan pangan nabati
Kebijakan teknis operasional Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan 1. Penyempurnaan Kepmentan No.3237/2009; 2. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa OPTK Oleh Pihak Ketiga; 3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-Border di Negara Asal (PreClearance); 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan; 5. Kajian Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain; 6. Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan
6 Dokumen
Jumlah Anggaran: Peningkatan Sistem Perkarantinaan Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebesar Rp 7.141.784.000,Kepala Badan Karantina Pertanian,
BANUN HARPINI
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati,
ANTARJO DIKIN 45
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Unit Organisasi Eselon II : Tahun Anggaran
:
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2014
No
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target (Dokumen)
Realisasi (Dokumen)
1
Kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK, pangan nabati yang tidak aman serta media lain yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati tumbuhan dan kesehatan pangan nabati
Kebijakan teknis operasional Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan 1. Penyempurnaan Kepmentan No.3237/2009 2. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa Oleh Pihak Ketiga 3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan Pre-Border di Negara asal (PreClearance) 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan 5. Kajian Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda Lain 6. Pedoman Analisa Risiko Keamanan Pangan
Kebijakan dengan kualitas baik
100
87,5
1
75
87,5
1
75
87,5
1
75
87,5
1
75
87,5
1
75
87,5
1
75
Jumlah Total Anggaran Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2014
: Rp. 7.141.784.000,: Rp. 6.749.494.522,- (94,51%)
Jumlah Anggaran Kegiatan PK Jumlah Realisasi Anggaran PK Tahun 2014
: Rp. 1.438.884.000,: Rp. 1.268.653.300,- (88,17%) 46
%
