PA

JURNAL KAJIAN HUKUM Vol.1, No. 2(2016)

KAJIAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Putusan Nomor : 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl) Sri Suwarni Fakultas Hukum Universitas Janabadra [email protected] Abstract The purpose of this study was to determine the legal basis of Judge in Bantul Religious Court consideration in providing case verdict division of joint property in Case No. 0834 / Pdt.G / 2014 / PA . Btl and also to investigate the implementation of the division of joint property as a result of divorce that have been in implemented in the Bantul Religious Court. This research was conducted by the method of research is also carried out literature research and field research. In the research literature studies document the means used to obtain secondary data, while the field research conducted to obtain primary data with qualitative approach with interviews. Data obtained from the research literature and field research analyzed qualitatively. The data is further described by the descriptive method of analysis, that in discussing the problems done by identifying, analyzing and interpreting the data that has been acquired to be concluded. Based on the results known that; Judge basic consideration in deciding the case division of the joint property polygamous marriages in Case No. 0834 / Pdt.G / 2014 / PA.Btl explicitly or implicitly in accordance with the legislation in force, namely the provisions of Article 35 of Law No. 1 of 1974 jo. Article 1 letter (f) Compilation of Islamic Law, the provisions of Article 94 Compilation of Islamic Law and the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number KMA / 032 / SK / IV / 2006, and the implementation of the division of joint property in Case No. 0834 / Pdt.G / 2014 / PA.Btl ultimately realized by deliberation / kinship between the parties and approved divided in accordance with a court decision, the joint property in a marriage that has not been divided by 3 and then divided equally, because the marriage the Plaintiff and Defendant I was polygamous marriages so that the Plaintiff 1/3 parts, Defendant I and Defendant II 2/3 and the realization of the division of joint property is evidently well received by the parties, so that between the parties feel that justice, and stay in touch in silahturami or good relations between them. Keywords : Distribution , Joint Property, Divorce , Polygamy .

225


I.

bernegara. Dengan adanya peraturan-

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Setiap

manusia

bermasyarakat

peraturan

dalam

akan

hidup

dalam

bermasyarakat,

kehidupan

berbangsa

dan

senantiasa

bernegara yang mewajibkan setiap

dihadapkan pada suatu permasalahan

orang untuk mematuhi aturan-aturan

hidup yang serba kompleks sifatnya

yang ada, maka setiap orang tidak bisa

dan permasalahan-permasalahan yang

bertindak

dihadapi oleh pribadi manusia yang

sendiri.

menurut

kehendaknya

satu dengan pribadi manusia yang

Baik peraturan yang tidak tertulis

lainnya tidaklah selalu sama, karena

yang sering disebut dengan istilah

adanya

kepentingan

hukum adat dan peraturan yang

maupun perbedaan situasi dan kondisi

tertulis yang dipakai untuk mengatur

dari masing-masing individu di dalam

hubungan antar manusia dalam hidup

masyarakat. Manusia sejak dilahirkan

bermasyarakat,

selalu hidup bersama-sama dalam

bernegara di wilayah negara Indonesia

kelompok yang disebut masyarakat.

ini sudah ada, demikian juga peraturan

Masyarakat

suatu

mengenai hubungan antara manusia

kehidupan bersama yang terorganisir

yang satu dengan manusia yang

untuk mencapai dan merealisir tujuan

lainnya dalam kehidupan berkeluarga

bersama.

perbedaan

merupakan

berbangsa

dan

1

telah ada aturannya yaitu dengan

Dalam rangka untuk menjaga agar

dikeluarkannya

Undang

Undang

jangan sampai terjadi pertentangan

Nomor

atau konflik antar individu di dalam

Perkawinan

masyarakat perlu adanya peraturan,

pelaksanaannya

baik peraturan yang tertulis maupun

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

1

Tahun

1974

tentang

serta

peraturan

yaitu

Peraturan

yang tidak tertulis untuk menjaga Hubungan antara seorang pria

ketertiban dalam kehidupan manusia

dengan seorang wanita dalam suatu

dalam bermasyarakat, berbangsa dan

perkawinan

telah

diatur

dalam

1

Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Jakarta, hal:2

Undang Undang Perkawinan (UU No.

226


1

Tahun

1974),

juga

perceraian, dan keputusan pengadilan.

mengenai akibat dari adanya suatu

Hal ini diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal

perkawinan

terhadap

41 Undang-Undang Perkawinan dan

hubungan suami isteri, anak keturunan

Pasal 14 s/d Pasal 35 Pearturan

maupun akibat perkawinan terhadap

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

harta kekayaan suami isteri di dalam

Peraturan tersebut secara materiil dan

baik

termasuk

akibat

suatu perkawinan. Dengan adanya perkawinan

akan

perceraian yang sangat dipersukar,

berkedudukan sebagai bapak rumah

demikian juga akibatnya tidaklah

tangga

ringan bagi para pihak.

dan

maka

isteri

suami

proseduril mengatur tentang masalah

berkedudukan

sebagai ibu rumah tangga, dan dengan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19

adanya perkawinan yang sah maka

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

anak yang dilahirkan dalam atau

1975 mengatur,

sebagai akibat perkawinan yang sah

hanya dapat terjadi atas dasar alasan-

akan berkedudukan sebagai anak yang

alasan sebagai berikut :

sah pula, dalam arti bahwa anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah akan mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Tujuan

perkawinan

adalah

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang Undang Perkawinan mengatur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dan untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan - alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Putusnya disebabkan

perkawinan karena

dapat kematian,

bahwa perceraian

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5) Salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

227


pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam runah tangga 2 .

bersifat

limitatif,

maksudnya

membatasi

kemungkinan

putusnya

perkawinan dengan perceraian 4. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan

bagi

Salah satu prinsip dalam Hukum

golongan

Perkawinan Nasional yang seirama

penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan

dengan

yang bukan

mempersulit

beragama Islam. Dan khusus bagi

(cerai

umat Islam pada Tahun 1991 telah

tentang

Islam,

Kompilasi

yang

isinya

Hukum

ketentuan

peraturan

terjadi

terhadap

ketentuan

116

perceraian

keluarga

yang

manusia.

putus

Lain

halnya

perkawinan

karena

Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia 5.

perceraian

Pasal

perceraian

kematian yang merupakan taktir dari

perundang-

Alasan lain yang dapat dipakai alasan

membentuk

perbuatan

undangan sebelumnya 3.

dasar

karena

ialah

bahagia kekal dan sejahtera, akibat

disamping

penegasan

terjadinya

hidup),

untuk

penambahan norma hukum baru dan merupakan

Agama

berarti gagalnya tujuan perkawinan

dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991

ajaran

Putusnya hubungan perkawinan

menurut

karena perceraian adalah putusnya

Kompilasi

ikatan perkawinan sebab dinyatakan

Hukum Islam adalah :

talak oleh seorang suami terhadap

1) Suami melanggar Taklik talak;

isterinya

2) Peralihan agama atau murtad yang

yang

perkawinannya

dilangsungkan menurut agama Islam,

menyebabkan terjadinya ketidak

yang dapat pula disebut dengan “cerai

rukunan dalam rumah tangga.

talak”.

Penyebutan perceraian

dalam

perundang

–

alasan pasal

undangan

– –

alasan

Cerai

talak

ini

selain

diperuntukkan bagi seorang suami

pasal

yang

dimaksud

telah

melangsungkan

perkawinan menurut agama Isalam

2

Rahmadi Usman, 2005, Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 401402 3 Ashary, 2010, Hukum Perkawinan Indonesia, masalah-masalah krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal : 75.

4

Sardjono dalam Rahmadi Usman, ibid. hal. 402 5 Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal : 149.

228


yang akan menceraikan isterinya,

1) Setiap perceraian hanya diakui

juaga dapat dimanfaatkan oleh isteri

apabila dilakukan di depan Sidang

jika suami melanggar perjanjian taklik

Pengadilan.

talak 6.

2) Dalam proses persidangan hakim

Di dalam Pasal 39 Undang

wajib terlebih dahulu mendamaikan

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan :

kedua belah pihak. 3) Untuk melakukan perceraian harus

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan

cukup alasan, sebagaimana telah

di depan sidang pengadilan setelah

diatur oleh peraturan perundang-

pengadilan

undangan.

berusaha

yang dan

bersangkutan tidak

berhasil

Dalam

mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan

proses

persidangan

Agama/Mahkamah

(2) Untuk melakukan perceraian itu

Sya’iyah, terhadap setiap perkara

harus ada cukup alasan, bahwa

perceraian yang disidangkan, hakim

antara suami isteri itu tidak akan

wajib melakukan upaya damai dengan

dapat hidup rukun sebagai suami

menerapkan lembaga mediasi (hakam

isteri.

= hakam diutamakan mediatornya

Ketentuan Pasal 39 Undang

adalah wakil keluarga kedua belah

Undang Nomor 1 Tahun 1974

pihak (QS. An-Nisa (4) : 35). Oleh

tersebut mengandung tiga aspek

karena itu, jika upaya perdamaian

hukum yang harus ditempuh untuk

tidak berhasil dan alasan yang dipakai

suatu proses perceraian, apakah

sebagai dasar gugatan benar-benar

cerai

gugat

telah beralasan dan berdasarkan asas

membedakan

hukum, barulah gugatan cerai tersebut

talak

atau

(Undang-undang

cerai

dikabulkan 7.

kedua istilah ini. Cerai talak adalah

Menurut Wantjik Saleh ketentuan tersebut diadakan karena kenyataan di dalam masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir karena perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan ada kalanya

kehendak suami untuk menceraikan isterinya. Sedangkan gugat cerai adalah kehendak isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya). ;

6

7

Rachmadi Usman, Lok Cit., hal : 400.

229

Ashary, Lok Cit., hal : 70 - 71


banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hak seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagai layaknya seorang isteri. Berhubung karena itu, terutama kaum wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut 8 . Kemudian putusnya

mengenai

perkawinan, Pasal 35 Undang-undang tersebut mengatur bahwa : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang

dibawah

Di dalam ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud meliputi :

karena

1) Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik. 2) Benda tidak bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil. 3) Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro. dan lain-lain.

menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan

Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa : 1) Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo. 2) Kewajiban. Seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang 10 .

tidak ada kesepakatan Hakim dapat menurut

rasa

keadilan yang sewajarnya 9. Di dalam Bab VII Undang Undang

Nomor

1

Tahun

masing-

menentukan lain.

rupanya

mempertimbangkan

penguasaan

masing sepanjang para pihak tidak

perceraian terhadap harta bersama Undang-undang

masing-masing

sebagai hadiah atau warisan, adalah

akibat

perkawinan

diperoleh

1974

mengatur tentang harta benda dalam 8

Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Chalia, Jakarta, hal : 36. 9 Hilman Hadikusuma, Op. Cic., hal 176.

10

230

Ashary, Op. Cit., hal : 138.


Menurut J. Satrio , harta benda

yang dibuat semasa ikatan perkawinan

tersebut harus ditafsirkan sebagai

atas

persetujuan

bersama

harus

vermogen (harta kekayaan). Dengan

dimasukkan sebagai harta bersama

demikian harta benda dalam Undang

yang bersifat passiva. 12.

Undang Perkawinan tersebut berarti

Di dalam ketentuan Pasal 35

bukan hanya menyangkut activa saja,

ayat (2) Undang Undang Nomor 1

tetapi juga termasuk semua passiva

Tahun 1974 mengatur masalah harta

11

atau utang-utangnya . Kompilasi

benda yang tidak termasuk harta

Hukum

Islam

bersama sebagai berikut : 1) Harta bawaan masing-masing suami isteri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum terjadinya ikatan perkawinan sah. Misalnya : uang tabungan suami atau isteri sebelum nikah yang kemudian itu dibawa ke dalam perkawinan. 2) Harta yang diperoleh masingmasing suami isteri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau isteri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan.

mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang Undang Undang Perkawinan.

Dalam

Kompilasi

Hukum Islam diatur pula masalah activa dan passiva. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) yang menyatakan “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun

kewajiban”.

menunjukkan

Hak

kepada

disini activa,

sedangkan kewajiban adalah passiva Semua harta yang

yakti kewajiban membayar sejumlah

dalam poin a dan b tersebut adalah

hutang. Kompilasi Hukum Islam telah

harta bawaan masing-masing suami

memasukkan semua passiva ke dalam harta

bersama.

Dengan

termasuk

isteri yang penguasaannya berada

demikian

pada

apabila terjadi perceraianantara suami

masing-masing

suami-isteri

tersebut, yang tidak termasuk harta

dan isteri, kemudian mereka berbagi

bersama, kecuali mereka menentukan

harta bersama, maka yang dibagi

lain dengan suatu perjanjian bahwa

bukan hanya harta yang bersifat

harta bawaan itu dijadikan sebagai

activa, tetapi semua hutang dan kredit

harta kesatuan bulat. 11

Satrio, J., 1993, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 191

12

231

Ashary, Op. Cit.


Berdasarkan ketentuan Pasal 35

hukumHal ini juga sesuai dengan

ayat (2) Undang Undang Nomor 1

ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang

Tahun 1974 tersebut dapat diketahui

Undang Perkawinan. Termasuk harta

bahwa asas yang terkandung dalam

yang

Undang Undang Perkawinan tentang

dalam bentuk hibah, wasiat, waris.

harta dalam perkawinan di Indonesia

Dan perlu diingat bahwa seluruh hasil

menganut asas terpisah, artinya bahwa

dari harta bawaan tersebut yang

setiap harta bawaan yang dibawa

diperoleh selama ikatan perkawinan,

masuk ke dalam perkawinan tidak

maka jatuh menjadi harta bersama 13.

secara

otomatis

menjadi

harta

diterima

dalam

perkawinan

Masalah harta bersama dalam

kesatuan bulat dengan harta yang

perkawinan

diperoleh selama perkawinan, tetapi

masalah yang cukup pelik dan rumit,

masing-masing harta bawaan tersebut

dan dapat berakibat pada kerugian

terpisah dan menjadi penguasaan dari

bagi isteri terdahulu, apabila tidak

masing-masing suami-isteri.

dilakukan pembukuan yang rapid an

Kompilasi Hukum Islam dalam

pada

dasarnya

tidak

merupakan

akuntabel.

Pasal 86 dan Pasal 87 mengatur bahwa

poligami

Pengaturan harta bersama dalam

ada

perkawinan poligami di dalam Pasal

percampuran antara harta suami dan

94 Kompilasi Hukum Islam adalah

isteri karena perkawinan. Artinya

sebagai berikut :

bahwa harta bawaan masing-masing suami isteri tidak secara otomatis merupakan

harta

kesatuan

bulat

karena perkawinan, tetapi harta suami tetap

menjadi

harta

suami

dan

dikuasai penuh oleh suami. Demikian juga harta bawaan isteri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh isteri.

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masingmasing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau kempat.

Dan terhadap harta bawaan tersebut

Ketentuan Pasal 94 Kompilasi

suami atau isteri mempunyai hak

Hukum

penuh untuk melakukan perbuatan

13

232

Islam

tersebut

Ashary, Ibid. , hal : 139-140

dirasakan


poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet ont vanklik verklaard).16 2) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya. 3) Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah ¼ dari dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama.17

sangat umum dan simpel. Oleh karena itu,

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 April

2006

telah

:

Tanggal

4

memberlakukan

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah

harta

bersama

dalam

perkawinan poligami.14 Dalam

ketentuan

Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Nomor

:

KMA/032/SK/IV/2006

Tanggal

4

April 2006 tersebut diatur hal-hal Tujuan

antara lain sebagai berikut : 15

mengatur

1) Pada saat mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan ijin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicerai) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin

Mahkamah

harta

Agung

bersama

dalam

perkawinan poligami tersebut adalah untuk

menghindari

terjadinya

penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Biasa terjadi setelah istri member izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua. 16

Ashary, 2009, Buku Pintar Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, hal. 93 17 Ashary, Opcit. , hal : 150.

14

Ashary, Ibid. , hal : 149. 15 Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, hal. 130-134.

233


Oleh sebab itu, Mahkamah Agung

Agama Bantul dalam Perkara Nomor

menghendaki ada pemisahan yang

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

tegas antara harta bersama suami

Di dalam Keputusan Pengadilan

dengan istri terdahulu ketika suami

Agama Bantul dalam Perkara Nomor

akan melakukan poligami. Untuk hal

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. menyangkut

itu, ajaran agama Islam pun sangat

permasalahan

menghendaki

pembukuan

bersama dalam perkawinan poligami

yang rapid an akuntabel yang dibutl

yang cukup pelik, karena poligami

oleh suami istri yang memiliki harta

yang dilakukan tidak ada ijin dari

bersama

isteri pertama.

adanya 18

tersebut,

sehingga

tidak

pembagian

harta

terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya.19 Dalam

praktek

B. Permasalahan Berdasarkan

kehidupan

permasalahan sebagai berikut :

yang putus karena perceraian dan

1) Apakah dasar hukum yang dipakai

sebagai akibat putusnya perkawinan

oleh hakim dalam memutus perkara

karena perceraian itu sering timbul

pembagian harta bersama sebagai

permasalahan baik terhadap anak,

akibat putusnya perkawinan karena

suami istri maupun terhadap harta dalam

harta

bersama

perceraian

perceraian dalam Perkara Nomor

perkawinannya.

Permasalahan tentang

sering

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

pembagian

setelah

sudah sesuai dengan

terjadinya

dialami

2)

Keputusan

yang

Bagaimana pelaksanaan pembagian harta

Kabupaten Bantul, yang salah satunya ada

peraturan

berlaku?

pasangan suami istri yang telah

telah

tersebut

perundang-undangan

oleh

bercerai, di tahun 2015 juga terjadi di

belakang

tersebut, maka peneliti merumuskan

masyarakat sering terjadi perkawinan

bersama

latar

Pengadilan

QS.Al.Baqarah (2):282 dalam Ashary, Ibid, hal:151 19 Ibid. hal. 151

sebagai

akibat

putusnya

perkawinan

karena

perceraian

berkenaan

dengan

Keputusan

Pengadilan

Agama

Bantul

18

bersama

dalam

Perkara

Nomor

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. tersebut ?

234


3) Analisis Data C. Metode Penelitian

Data

1) Spesifikasi Penelitian

dengan

kualitatif

pendekatan

yuridis normatif.

Reduksi

sekunder.

Data

primer

dengan

cara

untuk

di

dipakai.

wawancara. yang

Adapun

0834/Pdt.G/PA.Btl. data dengan meliputi

sekunder studi

untuk

disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari

penyajian

selanjutnya

Nomor

data

tersebut

diintepretasikan

dan

selanjutnya ditarik kesimpulan.

Sedangkan

c. Penarikan Kesimpulan

dikumpulkan pustaka,

disusun

Data dalam penelitian ini akan

dalam

Perkara

dipakai

b. Penyajian Data

dari penggugat jenis perkara harta yaitu

yang

berikutnya.

saat

penelitian ini adalah kuasa hukum

bersama

hasil

selanjutnya disajikan melalui tahap

responden

diwawancarai

maupun

Data

kemudian

terjun ke lapangan yang digunakan pada

lapangan

yang dipakai dan mana yang tidak

(Indepth

(Interview guide) dibuat sebelum

pengarah

pengabstrakan

ini, data disederhanakan, mana

Interview). Pedoman wawancara

sebagai

proses

wawancara yang ada. Dalam tahap

melalui

mendalam

meliputi

muncul dari catatan-catatan tertulis

keterangan yang relevan dengan

wawancara

tahap-tahap

dan transformsi data mentah yang

memperoleh

penelitian

data

penyederhanaan,

pengamatan secara langsung ke

objek

melalui

secara

pemilihan, pemusatan perhatian,

dua macam, yaitu data primer dan

lapangan

dianaisis

a. Reduksi Data

Data dalam penelitian ini meliputi

dikumpulkan

tekumpul

sebagai berikut :

2) Teknik Pengumpulan Data

data

telah

selanjutnya

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

yang

Berdasarkan tahap-tahap tersebut,

yang

setelah

buku-buku, peraturan

data

diperoleh

dari

lapangan, baik melalui observasi,

perundang-undangan, dan putusan

wawancara, maupun dari studi

Pengadilan Agama.

kepustakaan kemudian direduksi

235


dengan mendasarkan pada upaya

memeriksa,

untuk menjawab permasalahan dan

menyelesaikan

tujuan penelitian yang diajukan.

ditingkat pertama antara orang-orang

Data yang sudah direduksi sesuai

yang

dengan pokok masalah dan dibantu

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,

dengan

wakaf,

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku selanjutnya

memutus,

dan

perkara-perkara

beragama

Islam

shodaqoh,

dibidang

dan

ekonomi

harta

bersama

syariah.

direkonstruksi dengan pendekatan

Pembagian

kualitatif ke dalam uraian diskripsi

lewat

Pengadilan

Agama,

bisa

yang utuh dan akhirnya diambil

diajukan serempak dengan pengajuan

kesimpulan.

gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah

II. HASIL PENELITIAN DAN

putus perceraian baik secara langsung

PEMBAHASAN.

oleh pihak yang berperkara maupun

A. Gugatan Permohonan Pembagian

memakai jasa pengacara. Pemeriksaan

Harta Bersama Perkara

yang

menyangkut

perceraian dan kemudian berlanjut dengan adanya gugatan pembagian harta

bersama

khususnya

bagi

pasangan suami istri yang beragama Islam penyelesaiannya berada dalam

pembagian

harta

diajukan

bersamaan

gugatan

perceraian

(kumulatif)

dilakukan

setelah

gugatan harta

mengikuti

gugatan

perceraian,

apabila

gugatan

pembagian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun

dengan

Undang

bersama

itu

harta

bersama

juga

20

ditolak.

1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

perceraian.

perceraiannya ditolak, makagugatan

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49

telah

yang

Pembagian

sehingga

kewenangan Pengadilan Agama. Hal

bersama

Pengajuan

–

pembagian

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

harta

permohonan bersama

dapat

dilakukan dengan dua cara :

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa tugas 20

pokok

Peradilan

Agama

Hasil wawancara dengan Pengacara/Advokat Sri Hendarto Kunto H, S.H., M.H.

adalah

236


1) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan perceraian (secara kumulatif) : dalam hal ini penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan perceraian dalam gugatannya mengajukan permohonan cerai dan juga mengajukan permohonan pembagian harta bersama. 2) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan gugatan permohonan perceraian : dalam hal ini penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan perceraian dalam gugatannya hanya mengajukan permohonan perceraian saja, sedangkan gugatan permohonan pembagian harta bersama diajukan secara terpisah setelah adanya putusan perceraian.21 Pengajuan pembagian

harta

memutuskan bahwa para pihak telah sah bercerai, dalam putusan tersebut juga telah diputus tentang pembagian harta

yang

permohonannya

oleh

diajukan

pihak

yang

mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sehingga para pihak tidak perlu

mengajukan

gugatan

lagi.

Adapun kelemahannya adalah hakim dalam menangani perkara tersebut membutuhkan banyak waktu, karena hakim selain memeriksa dan memutus gugatan perceraian, harus

memeriksa

juga langsung dan

memutus

tentang permohonan pembagian harta bersama

permohonan bersama

bersama

dalam

perkara

yang

ditanganinya.

yang

Pengajuan

dilakukan

bersamaan

dengan

pengajuan

permohonan

perceraian

terpisah dengan gugatan permohonan

(secara kumulatif), disatu sisi punya

perceraian disatu sisi mempunyai

kelebihan, tetapi disi lain juga ada

kelebihan, tetapi disisi lain juga ada

kelemahannya. Kelebihannya yaitu,

kelemahannya. Kelebihannya yaitu

gugatan

hakim

perceraian

dan

pembagian

permohonan

gugatan

harta

dalam

bersama

menangani

yang

perkara

pembagian harta bersama terdapat

tersebut tidak memerlukan waktu

dalam satu gugatan, sehingga pasa

lama, karena hakim hanya memutus

saat permohonan cerai dikabulkan

tentang permohonan perceraian saja,

oleh hakim, dan pada saat hakim

sehingga dalam segi waktu lebih efisien.

21

Hasil wawancara dengan Pengacara/Advokat Sri Hendarto Kunto H, S.H., M.H.

adalah

Sedangkan bahwa

mengajukan

237

pihak

gugatan

kelemahannya yang

akan

permohonan


pembagian

harta

bersama

menunggu

harus

hukum yang dipakai sebagai dasar

dikabulkannya

adalah hukum yang berlaku bagi yang

permohonan perceraian dari hakim

beragama

atau setelah ada putusan perceraian

Hukum Islam.

secara sah dari pengadilan. Para pihak

Islam

yaitu

Kompilasi

Pasal 88 Kompilasi Hukum

harus menunggu proses persidangan

Islam

dalam

gugatan

perselisihan antara suami istri tentang

permohonan pembagian harta bersama

harta bersama, maka penyelesaian

tersebut.

perselisihan

itu

Pengadilan

Agama,

menangani

Pasal Nomor

37

1

Undang-Undang

Tahun

Apabila

diajukan

terjadi

kepada

tidak

ada

tentang

penjelasan lebih lanjut darai ketentuan

“Bila

Pasal tersebut selain cukup jelas.

perkawinan putus karena perceraian,

Kemudian dalam ketentuan Pasal 136

harta

Kompilasi Hukum mengatur tentang

Perkawinan

1974

mengatur,

mengatur,

bersama

hukumnya

diatur

menurut

masing-masing”.

dimaksud

dengan

Yang

penentuan

“hukumnya”

suatu

hal

akan

harta

bersama atas permohonan penggugat

masing-masing menurut penjelasan

atau

tersebut adalah hukum agama, hukum

Agama baik dalam perkara perceraian

adat, dan hukum-hukum lainnya. Isi

maupun yang lainnya.

ketentian

Pasal

mengenai

kepada

Pengadilan

tidak

Pengajuan gugatan permohonan

suatu

pengaturan

perceraian dalam prakteknya tidak

pengajuan

permohonan

selalu bersamaan dengan gugatan

menjelaskan

tersebut

tergugat

pembagian harta bersama apabila

permohonan

dikaitkan dengan gugatan perceraian.

bersama, seperti

Pengaturan pembagian harta bersama

Pengadilan

diatur menurut hukum yang berlaku

perkara Harta Bersama yaitu Perkara

bagi para pihak, sehingga apabila

Nomor

pihak

yang diputus pada tanggal, 06 Mei

yang

mengajukan

gugatan


pembagian yang

Agama

harta

terjadi di

Bantul

dalam

0834/Pdt.G/2014/PA.

Btl.

2015.

beragama Islam tentunya mengajukan

Pada

gugatan ke Pengadilan Agama, dan

Perkara

0834/Pdt.G/2014/PA.

238

Nomor Btl.

yang


diputus pada tanggal, 06 Mei 2015.

bersama yang diajukan penggugat ke

Tersebut,

Pengadilan Agama Bantul.

gugatan

permohonan

pembagian harta bersama dilakukan

Gugatan perceraian diajukan ke

dengan cara terpisah dengan gugatan

Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

permohonan

Para

karena perkawinan para pihak pada

berperkara

yaitu

hari Sabtu, tanggal 20 Februari 1982

tergugat

telah

dilaksanakan

pihak

perceraiannya.

yang

penggugat

dan

dihadapan

mendapat putusan perceraian yang

pegawai

sudah mempunyai kekuatan hukum

Urusan Agama (KUA) Kecamatan

tetap dari Pengadilan Agama yaitu

Bangsri,

dengan Putusan Pengadilan Agama

sebagaimana tercatat di dalam buku

Kabupaten

kutipan

Jepara

Nomor

Pencatat

pejabat

Nikah

Kabupaten

Akta

Jepara,

Nikah

Nomor

:

1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr. tanggal 22

1187/38/II/82

Maret 2011, dan telah pula terbit Akta

Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cerai

Bangsri tertanggal 20 Februari 1982,

yang

Kepaniteraan

dikeluarkan Pengadilan

oleh Agama

sedangakan

yang

Kantor

dikeluarkan

pengajuan

gugatan

Kabupaten Jepara dengan Nomor


0568/AC/2012/PA/MS.Jpr.tanggal 24

diajukan

April 2012. Kemudian penggugat

Bantul, karena setelah perkawinan

mengajukan permohonan pembagian

para

harta

13

wilayah Kabupaten Bantul. Gugatan

Agustus 2014 yang telah terdaftar


pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

tersebut diajukan penggugat karena

Bantul

sebelumnya

bersama

dalam

pada

tanggal

register

Nomor

ke

pihak

Pengadilan

bertempat

Agama

tinggal

penggugat

di

sudah

0834/Pdt. G/2014/PA.Btl. tanggal 13

berusaha semaksimal mungkin untuk

Agustus 2014. Ada selang waktu

menyelesaikan

cukup lama yaitu hampir tiga setengah

bersama ini secara damai dengan jalan

tahun

putusan

musyawarah, namun tidak pernah

perceraian dari Pengadilan Agama

mendapatkan tanggapan dari pihak

Kabupaten Jepara dengan pengajuan

tergugat.

antara

jatuhnya

gugatan permohonan pembagian harta

239

pembagian

harta


Pihak penggugat mengajukan

dari segi waktu lebih efisien, karena


dengan

secara terpisah atau tidak bersamaan

yang terlebih dahulu dijatuhkan atau

dengan

dengan adanya putusan perceraian

diajukannya

gugatan

adanya putusan perceraian

permohonan perceraian karena dengan

yang

pertimbangan

hukum yang tetap, Majelis Hakim

perceraian

meskipun harta

terjadi

bersama

akan

telah

hanya

mempunyai

memeriksa

dan

kekuatan

memutus

dibicarakan secara baik-baik atau

tentang pembagian harta bersama saja

secara

tersebut

dengan dasar data yang telah ada

dalam rangka

dalam putusan perceraian, dan para

untuk menjaga hubungan silaturahmi

pihak yang berperkara dapat bertindak

yang telah terjalin tetap baik meskipun

mandiri tanpa terikat dengan mantan

terjadi perceraian.

suami atau mantan istri.

musyawarah,

hal

dilakukan penggugat

Menurut pendapat penulis apa

Menurut pendapat penulis apa

yang dilakukan penggugat adalah

yang telah dilakukan oleh penggugat

tepat,

mengajukan

gugatan

menjaga

pembagian

harta

bersama

antara

Pengadilan

Agama

telah

karena

berusaha

penggugat

untuk

hubungan

tetap

masih

silaturahmi

permohonan ke sesuai

penggugat dan tergugat meskipun

dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi

sudah

diantara

Hukum Islam yang mengatur bahwa ;

gugatan

“Apabila terjadi perselisihan antara


suami istri tentang harta bersama,

yang

maka penyelesaian perselisihan itu

terjadi

mereka.

perceraian

Pengajuan

terpisah

permohonan

dengan

gugatan

perceraian

setelah

diajukan kepada Pengadilan Agama.

ditempuh dengan cara musyawarah tidak

tercapai

tindakan perkaranya

juga

yang tidak

merupakan

tepat,

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor

karena

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

berlarut-larut.

Kompilasi

Disamping itu gugatan permohonan pembagian

harta

bersama

Hukum

Islam

dalam Pasal 88 telah ada peraturan

yang

mengenai pertimbangan hukum yang

terpisah dengan gugatan perceraian

240


mempengaruhi

pembagian

harta

alternatif yang terakhir, setelah upaya

bersama bagi mereka yang menganut

penyelesaian

agama Islam. Di dalam Pasal 88

damai atau musyawarah tidak dapat

Kompilasi Hukum Islam mengatur

tercapai.

bahwa apabila terjadi perselisihan

pembagian

antara

harta

damai atau musyawarah diantara para

penyelesaian

pihak kiranya lebih baik, karena para

suami

istri

bersama,

maka

perselisihan

itu

Pengadilan

Agama.

tentang

diajukan

perselisihan

Penyelesaian harta

secara

perselisihan

bersama

secara

kepada

pihak dapat bermusyawarah untuk

Berdasarkan

melakukan pembagian harta bersama

ketentuan isi Pasal 88 tersebut dapat

sesuai dengan keadaan masing-masing

diketahui bahwa Kompilasi Hukum

yang dirasa dapat memenuhi rasa

Islam menyerahkan semua hal yang

keadilan bagi para pihak, dan juga

berkaitan

senantiasa

dengan

perselisihan

masih

tetap

menjaga

pembagian harta bersama kepada

hubungan silaturahmi diantara para

Pengadilan Agama yang berwenang.

pihak dengan baik.

Dengan demikian dapat diartikan

Pertimbangan Hukum Hakim

bahwa penentuan dari penyelesaian

dalam

perkara pembagian harta bersama

dalam

yang

yang

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl., di dasarkan

dalam

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

kewenangan Majelis Hakim yang

1974 tentang Perkawinan, Kompilasi

menangai

Hukum Islam, al-Qur’an Surat An-

dihadapi

berperkara

para

berada

dan

pihak di

memutus

perkara

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam

persidangan

dan

pembagian

harta

bersama

Putusan

Nomor

Nisa ayat 32.

juga

Gugatan

pembagian

harta

keterangan-keterangan dari saksi-saksi

bersama setelah terjadinya perceraian

yang diajukan oleh para pihak yang

yang

berperkara di persidangan.

menggunakan dasar ketentuan Pasal

Menurut

pendapat

diajukan

oleh

Penggugat

penulis,

35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

penyelesaian perselisihan pembagian

Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi

harta bersama melalui Pengadilan

Hukum Islam yaitu bahwa harta benda

Agama ini sebenarnya merupakan

yang diperoleh selama perkawinan

241


menjadi harta bersama, dan janda atau

menuangkan

duda

penggunaan ketentuan

cerai

hidup

masing-masing

secara

eksplisit Kompilasi

berhak seperdua dari harta bersama.

Hukum Islam Pasal 94, tetapi secara

Objek sengketa dalam pembagian

implisit menggunakan aturan dalam

harta

Kompilasi Hukum Islam Pasal 94

bersama

diperoleh

tersebut

selama

terbukti

Penggugat

dan

yang

Tergugat masih menjadi suami istri.

mengatur

pembagian

harta

bersama dalam perkawinan poligami.

Putusan Hakim dalam perkara

Dalam ketentuan Pasal 94

pembagian harta bersama tersebut

Kompilasi Hukum Islam mengatur ;

didasarkan pada ketentuan Pasal 35

(1) Harta bersama dari perkawinan

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

seorang suami yang mempunyai

Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f)

istri lebih dari seorang, masing-

Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang

masing terpisah dan berdiri sendiri.

dimaksud harta bersama (gono-gini)

(2) Pemilikan

harta

bersama

dari

adalah harta yang diperoleh selama

perkawinan seorang suami yang

masa

mempunyai istri lebih dari seorang

perkawinan

tanpa

memperhatikan terdaftar atas nama

sebagaimana tersebut

siapa,

dihitung pada saat berlangsungnya

sehingga

mengabulkan

Majelis

gugatan

Hakim

Penggugat

akad

terhadap harta yang belum terbagi, dan

Majelis

Hakim

perkawinan

ayat

yang

(1),

kedua,

ketiga atau yang keempat.

berpendapat

Perkawinan antara Penggugat

bahwa fakta hukum yang diajukan

dan

relevan dan memenuhi norma hukum

pembagian

Islam yang terkandung dalam Al-

terjadinya

perceraian

tersebut

Qur’an Surat An-Nisa ayat 32, yang

merupakan

perkawinan

poligami,

artinya ; “Bagi laki-laki ada bagian

karena

dari apa yang mereka usahakan dan

perkawinan antara Penggugat dan

bagi wanita –wanita apa yang mereka

Tergugat I, Tergugat I masih terikat

usahakan”.

perkawinan secara sah dengan istri

Putusan

pembagian

harta

Tergugat harta

sebelum

pertamanya,

bersama dalam perkara tersebut tidak

I

dalam

perkara

bersama

setelah

dilangsungkannya

meskipun

antara

Tergugat I dan Tergugat II sudah lama

242


pisah

ranjang.

Perkawinan

yang

bagain

Penggugat,

1/3

bagian

dilakukan Penggugat dengan Tergugat

Tergugat I (mantan suami Penggugat),

I sebenarnya tidak mengikuti prosedur

dan 1/3 bagian Tergugat II (istri

ketentuan

pertama Tergugat I).

sebagai

perkawinan

poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

penulis

keputusan

berlaku


Undang-Undang

sudah tepat dan adil, karena apa yang

Perkawinan yaitu ketentuan Pasal 3

tertuang dalam putusan pembagian

sampai dengan Pasal 5,

maupun

harta bersama tersebut juga telah

Kompilasi Hukum Islam ketentuan

sesuai dengan aturan dalam Kompilasi

Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Hukum Islam yaitu Pasal 94 dan Surat

Namun demikian faktanya perkawinan

Keputusan

tersebut dapat dilaksanankan dan ada

Republik Indonesia yaitu : Surat

bukti Akta Nikahnya, disamping itu

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

dengan adanya perkawinan antara

Republik

Indonesia

Nomor

:

Penggugat dan Tergugat I tersebut

KMA/032/SK/IV/2006

Tanggal

4

Tergugat II yang secara sah masih

April 2006 yang mengatur hal-hal

menjadi istri Tergugat I tidak pernah

antara lain sebagai berikut :

baik

dalam

mengajukan

yang

Menurut

upaya

membatalkan

hukum

perkawinan

untuk antara

Penggugat dan Tergugat I, sehingga secara

diam-diam

menyetujui

dianggap

perkawinan

antara

Penggugat dengan Tergugat I tersebut. Berdasarkan poligami

fakta

antara

perkawinan

Penggugat

dan

Tergugat I tersebut Majelis Hakim memberikan putusan bahwa hartaharta

yang

belum

dibagi

dalam

Mahkamah

Agung

a. Pada saat mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan ijin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicerai) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan

perkara pembagian harta bersama ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 1/3

243


tidak dapat di terima (Niet ont vanklik verklaard).22 b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya. c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah ¼ dari dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama.23 Majelis Hakim dalam memberikan

putusan

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur harta bersama dalam perkawinan

poligami

dan

Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Nomor

:

KMA/032/SK/IV/2006

Tanggal

4

April 2006. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang diajukan

relevan

dan

memenuhi

norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya ; “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita –wanita apa yang mereka usahakan”. Menurut pendapat penulis dasar pentimbangan putusan Hakim tersebut tepat, karena faktanya

perkara



Tergugat

tidak mendasarkan ketentuan Pasal 97

I

adalah

perkawinan

poligami yang sah dengan adanya

Kompilasi Hukum Islam seperti yang

bukti Akta Nikah.

diajukan Penggugat yang mengatur bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta

bersama

ditentukan

lain

sepanjang dalam

C. Pelaksanaan

Pembagian

Harta

Bersama Berdasarkan Keputusan

tidak

Pengadilan Agama Bantul dalam

perjanjian

Perkara

kawin. Namun Majelis Hakim secara

Nomor

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

implisit mendasarkan pada ketentuan

Pembagian

harta

bersama

dalam perkara tersebut pada akhirnya

22

Ashary, 2009, Buku Pintar Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, hal. 93 23 Ashary, Opcit. , hal : 150.

dilaksanakan diputuskan

244

seperti Hakim,

apa yang

yang dalam


realisasinya

Penggugat

diantara para pihak tetap terjalin

1/3 bagian dari harga

hubungan silahturami dengan baik.

bangunan rumah induk yang berdiri

Sikap yang diambil para pihak dalam

di atas tanah hak milik Tergugat I


yang harga taksirannya sesuai dengan

justru lebih membawa ketentraman

taksiran saksi ahli dari Kepala Seksi

dalam kehidupan selanjutnya setelah

Bangunan dan Gedung Kantor Dinas

berpisah atau

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

perkawinan

yaitu harga bangunan tersebut senialai

masing pihak merasa mendapatkan

Rp. 67.715.000 (Enam puluh tujuh

rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan

juta tujuh ratus lima belas ribu

Agama

rupiah),

kepada umat manusia agar senantiasa

mendapat

kemudian

sehingga

Penggugat

tidak dalam ikatan

lagi,

Islam

karena

yang

masing-

mengajarkan

mendapat bagian sebesar sebesar Rp.

menyelesaikan

22.571.500,- (Dua puluh dua juta lima

kehidupan di dunia ini didasarkan

ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus

pada prinsip keadilan.

rupiah), dan barang-barang rumah

permasalahan

Menurut

pendapat

penulis

tangga diserahkan kepada masing-

putusan pembagian harta bersama

masing

dalam

yang

berhak.

Sedangkan

Perkara

Nomor

Tergugat I dan II mendapat 2/3 bagian

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

dari harga bangunan

rumah induk

apabila ditinjau dari Undang-Undang

yang berdiri di atas tanah hak milik

Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Tergugat I sebesar Rp. 45.143.100,-

Islam dan juga

Rp. Empat puluh lima juta seratus

Ketua Mahkamah Agung Republik

empat puluh tiga ribu seratus rupiah),

Indonesia

barang-barang perabot rumah tangga

KMA/032/SK/IV/2006

yang menjadi bagiannya.

April

Pelaksanaan pembagian harta bersama

tersebut

pada

2006

akhirnya

Tanggal

sesuai

4

dengan

sengketa perkara harta bersama yang diajukan

musyawarah/kekeluargaan

sesuai

persidangan

pengadilan,

telah

:

ketentuan yang berlaku, karena objek

secara

putusan

Surat Keputusan

Nomor

direalisasikan

dengan

tersebut

dan

merupakan

245

oleh

Penggugat dapat

harta

dalam

dibuktikan

bersama

dalam



Indonesia

Tergugat 1. Disamping itu mengenai

KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4

prosentase bagian masing-masing atas

April 2006.

harta

bersama

dalam

perkawinan

Nomor

2) Pelaksanaan

pembagian

:

harta

poligami tersebut juga telah sesuai

bersama dalam Perkara Nomor

dengan ketentuan yang berlaku.

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. akhirnya

III. PENUTUP

para pihak dan disetujui dibagi

Berdasarkan

dari

hasil

sesuai dengan putusan pengadilan,

penelitian dan pembahasan mengenai

yaitu

“Kajian Tentang Pembagian Harta

Tergugat I merupakan perkawinan

kesimpulan sebagai berikut :

poligami

1) Dasar pertimbangan Hakim dalam

Penggugat

memutus perkara pembagian harta

Perkara

0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

dengan

sehingga 1/3

bagian

bagian,

bagian

Tergugat I dan Tergugat II 2/3

poligami

bagian dan realisasi

Nomor

pembagian

harta bersama tersebut ternyata

secara

diterima dengan baik oleh

eksplisit maupun secara implisit sesuai

dalam

karena perkawinan Penggugat dan

Kabupaten Bantul” dapat diambil

dalam

bersama

kemudian dibagi 3 sama rata,

Perkawinan Karena Perceraian Di

perkawinan

harta

perkawinan yang belum dibagi

Bersama Sebagai Akibat Putusnya

telah

secara

musyawarah/kekeluargaan diantara

A. Kesimpulan :

bersama

direalisasikan

pada

para

pihak, sehingga diantara para pihak

peraturan

tetap terjalin hubungan silahturami

perundang-undangan yang berlaku

dengan baik.

yaitu ketentuan Pasal 35 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

B. Saran

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum

Berdasarkan hasil kesimpulan

Islam, secara implisit ketentuan

tersebut, dengan ini dikemukakan

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

saran-saran sebagai berikut :

dan

Surat

Mahkamah

Keputusan Agung

Ketua

1) Dasar hukum pertimbangan Majelis

Republik

Hakim dalam memberi kepustan

246


Tanpa nama Penerbit.

perkara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan poligami,

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung.

hendaknya

secara eksplisit dicantumkan dalam putusannya, baik ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor

Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun

Rahmadi Usman, 2005, Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

ketentuan yang ada dalam AlQur’an yang berlaku Umat Islam. 2) Pembagian harta bersama setelah terjadinya

perceraian

dalam

Satrio, J., 1993, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

perkawinan poligami, hendaknya lebih cermat penghitungannya agar tidak

merugikan

masing-masing

pihak,

sehingga

masing-masing

Sudikno Mertokusumo, 1986 , Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta

pihak mendapatkan keadilan, dan direalisasikan

sesuai

Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Chalia, Jakarta.

dengan

kesepakatan bersama dalam rangka untuk

menjaga

hubungan

baik

diantara para pihak yang sudah terjalin sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA Ashary, 2010, Hukum Perkawinan Indonesia, masalah-masalah krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Inpres ( Instruksi Presiden ) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ashary MK, 2009, Buku Pintar Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah,

247

PA

Recommend Documents