Outreach Umrah Sosialisasi Prduk Hukum Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
By: Direktur Pembinaan Haji dan Umrah, Muhajirin Yanis
PENYELENGGARAAN HAJI
PENINGKATAN YANG BERKELANJUTAN Lima Budaya Kerja
PEMBINAAN
PELAYANAN
MANDAT UNDANG-UNDANG 0
PERLINDUNGAN
Lima Budaya Kerja
Lima Budaya Kerja
Lima Budaya Kerja
FUNDAMEN PENYELENGGARAAN HAJI/UMRAH
100
TAHUKAH ANDA?
Tahukah Anda apa itu umrah? Tahukah Anda siapa yang berhak menyelenggarakan umrah? Tahukah Anda instansi/lembaga/kementerian mana saja yang terkait dalam penyelenggaraan umrah? Pernahkah Anda membaca UU 13/2008, PP 79/212 dan PMA 18/2015 tentang Umrah? Pernahkah Anda membuka web site haji dan media sosial haji di facebook dan twitter? Pedulikah Anda dengan jemaah umrah, mereka butuh kita agar tidak salah melangkah. Sudahkah Anda ikut memberikan informasi tentang umrah kepada masyarakat?
JIKA BELUM, PANTAS SAJA MASYARAKAT BANYAK YANG TIDAK TAHU DAN BERPOTENSI MENJADI KORBAN UMRAH DI DAERAH ANDA!!!
UMRAH DAN BISNIS = ADA MASALAH Minat masyarakat tinggi mencapai 649 ribu dengan ratarata keberangkatan sebesar 81 ribu orang setiap bulannya. Dipicu lamanya masa tunggu haji rata-rata 17 tahun dengan angka terkini jemaah waiting list mencapai 2,9 juta orang (20/11). Jadi pangsa pasar dan kompetisi bagi 651 penyelenggara umrah yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).
Tingginya Minat
Tingginya Waiting List Haji Masalah Pangsa Pasar Menjanjikan
BPW ikutan selenggarakan umrah •
Belum lagi ditambah dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak diperbolehkan menyelenggarakan perjalanan umrah, namun tetap menyelenggarakannya walaupun hal itu bertentangan dengan UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Persoalan dugaan perbuatan melawan hukum pun terjadi, baik gagal berangkat, penelantaran maupun penipuan.
DIBUATLAH ATURAN (KEPASTIAN HUKUM)
UU 13/2008
PP 79/2012
PMA 18/2015
Kepastian Hukum
SUBSTANSI HUKUM POSITIF UMRAH BUKAN PPIU
PPIU
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memberikan: Bimbingan ibadah umrah Transportasi jemaah umrah Akomodasi dan konsumsi Kesehatan jemaah umrah Perlindungan jemaah dan petugas umrah Administrasi dan dokumentasi umrah
KERJASAMA YANG SALAH PPIU DAN NON PPIU PPIU/Provider memberikan visa pada bukan PPIU Kerjasama tidak sesuai hukum yang berlaku (modal materai 6000) PPIU membentuk agen dan pengepul yang tidak sah secara hukum
Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak menjalankan kewajiban akan di berikan sanksi: peringatan pembekuan izin penyelenggaraan pencabutan izin penyelenggaraan Pidana berdasarkan keputusan pengadilan
PELAKSANA KEPASTIAN HUKUM Pedoman kerja penegakan hukum dengan Polri sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahamanan antara Kemenag dengan Polri Nomor D/152/2013 dan Nomor B/11/III/2013 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Bagi Penyelenggara Umrah Dan Haji Khusus. Pembentukan Tim Khusus Penegakan (Timsusgakum) haji khusus dan umrah
Hukum
Induksi informasi publik Koordinasi terkait
dengan
Pengadilan
• Pengaduan masyarakat • Temuan langsung TKP • Media Masa • Laporan instansi/lembaga/kementerian
Bareskrim Polri
instansi/lembaga/kementerian Timsusgakum
INDUKSI INFORMASI PUBLIK
HAJI PINTAR, 5 PASTI UMRAH
MEDIA MASA/MCH
INTERAKTIF MEDIA SOSIAL HAJI Website: www.haji.kemenag.go.id Follow twitter: @InformasiHaji Like facebook: informasi.haji
DJPHU Perlu Penguatan
TATAP MUKA
Perlu Penguatan
WEBSITE HAJI DAN LRPU
PPIU DAN APARAT KEMENAG DAERAH
PEMBINAAN UMRAH Komunikasi, Informasi dan Edukasi
PPIU dan bukan PPIU: Berciri swasta industry jasa umrah Profit Masa lalu, perlu diawasi Akreditasi Masyarakat: Tergiur harga murah Tidak ada yang memberitahu mana umrah berizin resmi Kemenag Sungkan bertanya atau lelah bertanya tidak dijawab aparat Kemenag Kemenag: Tidak tahu apa itu umrah, bagaimana proses jadi penyelenggara umrah, tak tahu apa kewajiban penyelenggara Tidak tahu aturan tentang penyelenggaraan umrah Tidak familiar dengan percepatan informasi Tidak pernah melihat web haji dan media sosial haji di fb dan twitter Beranggapan menambah pekerjaan saja
Implementasi: Pengawasan melekat di Tanah Air dan selama di Arab Saudi
Konsultasi dan Bimbingan Rutin Klarifikasi
Penjatuhan Saksi
SADARLAH, PEDULILAH, DAN BANGKITLAH UNTUK MELAYANI Tujuh Langkah Strategis Kemenag Dalam Penyelenggaraan Umrah Pertama, Gerakan Nasional 5 Pasti Umrah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Abdul Djamil Juni lalu meluncurkan Gerakan Nasional 5 Pasti Umrah, tujuannya agar masyarakat mengetahui bagaimana memilih travel umrah yang benar. Caranya, 1. Pastikan siapa biro perjalanan/travel apakah memiliki izin resmi atau tidak dengan mengecek www.haji.kemenag.go.id. 2. Pastikan jadwal penerbangan/maskapainya. 3. Pastikan harga dan paket yang ditawarkan dari harga yang ditentukan. 4. Pastikan hotelnya. 5. Pastikan visanya, klik 5 PASTI UMRAH. Kedua, Pedoman Kerjasama Penegakan Hukum Kemenag Dengan Bareskrim Polri Bulan Juni itu juga dilakukan penandatanganan pedoman kerja penegakan hukum dengan Polri sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahamanan antara Kemenag dengan Polri Nomor D/152/2013 dan Nomor B/11/III/2013 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Bagi Penyelenggara Umrah Dan Haji Khusus. Ketiga, Pembentukan Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Setelah peluncuran itu juga, Dirjen PHU langsung membentuk Timsugakum, sampai dengan detik ini tim terus bekerja. Jumlah penyelenggara yang diberikan sanksi semakin meningkat disusul keberanian dan motivasi masyarakat tersebut untuk bekerjasama dalam penegakan hukum. Sejak Desember 2014, sebanyak 7 penyelenggara diberi sanksi peringatan tertulis, 7 penyelenggara dicabut izinnya, beberapa penyelenggara dalam proses Timsugakum termasuk melaporkan penyelenggara tanpa izin ke Bareskrim. Bahkan keberanian masyarakat itu berhasil membongkar kasus besar dugaan penipuan ratusan jemaah umrah di Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini (18/11). Tidak heran, jika tim ini menjadi satuan khusus yang berinteraksi, berkomunikasi, bahkan menjadi saksi ahli di Bareskrim Polri dalam dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara. Timsusgakum pun instensif melakukan pemantauan keberangkatan umrah di Bandara Internasional Soekarno Hatta.
SADARLAH, PEDULILAH, DAN BANGKITLAH UNTUK MELAYANI Keempat, Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Provider Visa Menjamin agar perolehan visa diberikan kepada penyelenggara umrah yang memiliki izin, Kemenag melakukan kewajiban pada seluruh penyelenggara yang berstatus sebagai provider visa untuk menandatangani Pakta Integritas. Sebanyak 125 provider visa umrah melakukan penandatangan ini pada Februari lalu. Kelima, Moratorium Izin Penyelenggara Umrah Penertiban izin dilakukan untuk membatasi jumlah penyelenggara umrah. Izin pun dimoratorium untuk melakukan penataan dan diteksi dini kredibilitas penyelenggara umrah. Jumlah 651 penyelenggara jika dirata-ratakan setiap bulannya memberangkatkan mencapai 996 jemaah, setara dengan tiga kelompok terbang (kloter) dalam penyelenggaraan haji. Angka ini bersaing, jika ditingkatkan jumlah penyelenggara berizin akan berdampak kepada persaingan yang tidak seimbang apalagi klasifikasi penyelenggara berbeda tingkat kemampuannya. Keenam, War Room Pelaporan Penyelenggara dan Provider Visa Sistim pelaporan berbasis web dan on line (war room) diterapkan bagi penyelenggara umrah berizin resmi Kemenag dan Provider visa. War room diperuntukkan memantau dan memperoleh data yang akurat atas pengajuan visa dan distribusinya, jumlah jemaah umrah berangkat dan jadual keberangkatannya. Keberangkatannya pun langsung dimonitor di tempat oleh petugas Tissugakum. Koneksitasnya pun sampai dengan Kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah, kelanjutan dalam pemantauan langsung ketika penyelenggara bersama jemaah umrah berada di Arab Saudi. Ketujuh, Pembentukan Struktur Baru Kondisi ini menjadi semakin penting untuk membentuk struktur baru di Ditjen PHU untuk lebih fokus dalam tugas pokok dan fungsinya menjalankan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan umrah. Struktur baru itu sudah diajukan kepada Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dapat segera dilegalisasi.
BIMBINGLAH JEMAAH UMRAH
WAJIB BACA UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji PMA 18/2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Download di www.haji.kemenag.go.id klik menu regulasi
UU 13/2008
PP 79/2012
PMA 18/2015
MARI SEJENAK MELIHAT VIDEO GRAFIK MOTION UMRAH
Video ini dapat dilihat di web haji, klik: http://haji.kemenag.go.id/v2/content/video-grafik-motion-vgr-5-pasti-umrah-0
TERIMA KASIH “Bagi mereka yang mengetahui, maka lakukanlah. Bagi mereka yang mengerti, maka ajarkanlah.” _______________________ Aristoteles (384 SM-322SM)
Salam Muhasabah, Muhajirin Yanis
