ORGANISASI PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN
WISHNU KURNIAWAN SEPTEMBER 2007
LITERATUR Kitab Undang – Undang Hukum Perusahaan ( Prof. Drs.
C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, S.H., M.H.) Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (I.G. Rai Widjaya,
S.H., MA) Hukum Kepailitan (Hj. Rahayu Hartini, S.H., M.Si.)
Hukum Perusahaan Indonesia (Prof. Abdulkadir
Muhammad, S.H.) Doktrin – doktrin Modern Dalam Corporate Law (Henry
R. Cheeseman) Understanding Bankruptcy (Frank H. Dixon)
PERTEMUAN
75 menit tutorial 50 menit pertanyaan 25 menit tanya jawab
Evaluasi Penilaian
Middle Test (UTS)
35%
Final Test (UAS)
40%
Tugas
20%
Partisipasi
5 %
Badan Usaha Milik Negara (Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 / UU BUMN)
Pengertian BUMN
Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Pasal 1 angka 1 UU BUMN
Poin Utama dari pengertian BUMN adalah:
1.
Berbentuk suatu Badan Usaha.
2.
Sebagian besar atau keseluruhan modal adalah milik negara.
3.
Pemilikan modal melalui penyertaan secara langsung.
4.
Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
1. Berbentuk Badan Usaha Bertujuan (tujuan BUMN) : 1.
Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2.
Mengejar keuntungan.
3.
Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4.
Menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta & koperasi.
5.
Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Pasal 2 angka 1 UU BUMN
Batasan Dalam Pencapaian Tujuan
BUMN dalam mencapai maksud dan tujuannya tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
Pasal 2 angka 2 UU BUMN
2. Sebagian besar atau keseluruhan modal adalah milik negara.
Modal secara keseluruhan adalah modal yang
dimiliki oleh perusahaan secara keseluruhan adalah milik negara. Modal yang sebagian besar milik negara adalah
modal perusahaan yang paling sedikit 51 % adalah milik negara.
3. Pemilikan modal melalui penyertaan secara langsung.
Penyertaan modal dalam rangka pendirian atau penyertaan
ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 4 angka 3 UU BUMN
4. Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Perusahaan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut bersumber dari:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kapitalisasi Cadangan.
Sumber lainnya.
Pasal 4 angka 2 UU BUMN
Macam – macam BUMN
Perusahaan Persero (disebut Persero).
Perusahaan Perseroan Terbuka (disebut Persero Terbuka).
Perusahaan Umum (disebut Perum).
Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pasal 1 angka 2 UU BUMN
Pendirian Persero Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan yang terlebih dahulu menlalui kajian dari Menteri Teknis dan Menteri Keuangan
Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri
dengan memperhatikan kaidah – kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan, yang dalam hal ini berlaku ketentuan UU No. 1 Thn 1995 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas terdapat di dalam Pasal 7 s/d Pasal 14 UU No. 40 Thn 2007.
Pasal 11 UU BUMN
Perusahaan Persero Terbuka
adalah persero yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal. (Pasal 1 angka 3 UU BUMN)
Dalam hal ini adalah sesuai dengan ketentuan UU No. 8
Thn 1995 tentang Pasar Modal.
Ketentuan terhadap Perseroan Terbuka secara prinsip
adalah sesuai dengan Perseroan Terbatas yang Go Publik.(Pasal 34 UU BUMN) Ketentuan tentang Perusahaan Publik terdapat dalam pasal 70 s/d pasal 84 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
(PERUM) adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Pasal 35 s/d Pasal 62 UU BUMN)
Pendirian PERUM Diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
Contoh PP Persero & Perum :
PP Nomor 58 Tahun 2003 tentang Perusahaan Gas Negara
(persero) PP Nomor 60 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Perum
Damri (pesero terbuka)
Kesimpulan : Pendirian / pembentukan Badan Usaha Milik Negara adalah tunduk / berdasarkan Peraturan Pemerintah. Namun pelaksanaan pengelolaan Perusahaan berdasar sesuai dengan prinsip pengelolaan UU Perseroan Terbatas dan ketentuan yang berlaku dalam UU Pasar Modal.
Pengertian Badan Usaha Milik Daerah adalah berdirinya semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh UU.
Pasal 2 UU BUMD
Poin utama dalam pengertian BUMD
a.
Berbentuk Badan Usaha.
b.
Modal secara keseluruhan atau sebagian adalah kekayaan daerah yang dipisahkan.
a. Berbentuk Badan Usaha.
adalah suatu kesatuan produksi yang bertujuan
untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Pasal 5 UU BUMD
b. Modal secara keseluruhan atau sebagian adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. adalah modal yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah secara keseluruhan maupun sebagian adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pasal 7 ayat (1) UU BUMD
Klasifikasi bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan
Apabila secara keseluruhan modal Perusahaan Daerah dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham.
Apabila modal Perusahaan Daerah secara keseluruhan terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan, maka modal perusahaan tersebut terdiri atas saham – saham.
Apabila Perusahaan Daerah untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan maka modal perusahaan tersebut terdiri dari saham – saham.
Pasal 7 ayat (2) a s/d b UU BUMD
Tujuan terbentuknya Perusahaan Daerah Turut serta menyelenggarakan pembangunan Daerah dalam
bidang ekonomi nasional. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menuju masyarakat yang adil dan makmur
Pasal 5 UU BUMD
Batasan pembentukan Perusahaan Daerah
Untuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya secara keseluruhan adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan. (Pasal 5 UU BUMD dan Penjelasan Pasal 5 UU BUMD)
Pola pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Daerah didirikan adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di dalam negara Indonesia (yang dalam hal ini adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Thn 1995 tentang Pasar Modal). (Pasal 2 dan Pasal 3 UU BUMD)
BUMD sebagai Badan Usaha berbadan hukum Perusahaan Daerah (BUMD) didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah dengan kuasa dari UU Perusahaan Daerah (BUMD). Peraturan Daerah dapat secara sah berlakunya setelah
mendapat pengesahan oleh Instansi tingkat atasnya (Presiden untuk DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan tingkat Propinsi (Daerah tingkat I), dan Kepala Daerah tingkat satu untuk Pemerintah Daerah tingkat Kota/Kabupaten (tingkat II)).
Pembubaran BUMD Pembubaran BUMD beserta penunjukan likuiditurnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Daerah yang membentuk Perusahaan Daerah tersebut dengan melalui pengesahan instansi atasan Daerah yang bersangkutan.
Pengertian
Penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
Peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih Perseroan untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing – masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.
Pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendaluian terhadap perseroan tersebut.
Ketentuan yang berlaku bagi penggabungan Perseroan Terbatas secara mutatis mutandis juga berlaku bagi peleburan Perseroan Terbatas Pasal 124 UU PT
Akibat hukum terjadinya Penggabungan & Peleburan:
Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan.
Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil peleburan.
Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.
Kesimpulan: Pada dasarnya penggabungan & peleburan satu atau lebih
Perseroan Terbatas ke dalam suatu Peseroan akan mengakibatkan peralihan secara hukum dari segala hak – hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas.
Rencana penggabungan atau peleburan Perseroan Terbatas ke dalam Perseroan yang lain tertuang dalam Rancangan Penggabungan atau Rancangan Peleburan yang disusun secara bersama oleh Direksi Perseroan yang menggabungkan diri dengan Direksi dari Perseroan yang menerima Penggabungan atau Peleburan
Rancangan penggabungan atau peleburan sekurang kurangnya harus memuat :
1.
Nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
2.
Alasan serta penjelasan masing – masing Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
3.
Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan;
4.
Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan;
5.
Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
Rancangan Penggabungan:
6.Neraca proforma Perseroan yang menerima; 7.Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 8.Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri
terhadap pihak ketiga; 9.Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan
Perseroan; 10.Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta gaji, honorarium dan tunjangan
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima penggabungan; 11.Perkiraan jangka waktu penggabungan; 12.Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap
perseroan yang akan melakukan penggabungan;
Rancangan Penggabungan:
13. Kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan
penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan 14. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan penggabungan.
Ringkasan Rancangan Penggabungan wajib diumumkan secara bersama oleh Direksi Perseroan, baik yang menerima penggabungan maupun yang menggabungkan diri, dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian dan mengumumkan secara tertulis kepada seluruh karyawan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 127 ayat (2) UU PT
Pengambilalihan Adalah pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Peseroan atau langsung dari pemegang saham dengan tidak mengindahkan dari ketentuan dan syarat berdirinya suatu Perseroan Terbatas.
Pasal 125 dan Penjelasan Pasal 125 UU PT
Setiap pengambilalihan Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham perseroan. Setiap persetujuan pemegang saham harus diambil sesuai dengan kuorum kehadiran. RUPS disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah RUPS yang hadir.
Poin dalam Pengambilalihan
Pengambilalihan dilakukan oleh suatu badan – badan hukum maupun perseorangan.
Pengambilalihan dilakukan melalui pengambilalihan dari seluruh maupun sebagian besar saham.
Dalam hal pengambilalihan melalui Direksi, pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan mengambilalih.
Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, maka Direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan persetujuan Komisaris wajib membuat rancangan pengambilalihan.
Dalam hal pengambilalihan dilakukan langsung dari pemegang saham maka penyampaian maksud pengambilalihan dan pembuatan rancangan pengambilalihan tidak perlu dilakukan.
Rancangan pengambilalihan sekurang – kurangnya memuat: 1.
Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih.
2.
Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih.
3.
Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan pengambialihan.
4.
Tata cara pengambialihan dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham
Rancangan pengambilalihan sekurang – kurangnya memuat:
5.
Jumlah saham yang akan diambilalih
6.
Kesiapan pendanaan.
7.
Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambialih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
8.
Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
9.
Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambilalih.
Rancangan pengambilalihan sekurang – kurangnya memuat:
10. Perkiraan jangka panjang pelaksanaan
pengambillihan , termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan. 11. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan
hasil Pengambilalihan apabila ada.
Hal yang perlu diperhatikan dalam Penggabungan, Peleburan, & Pengambialihan adalah:
Perseroan,pemegang saham minoritas, dan karyawan. Kreditor dan mitra usaha lainnya. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.
KEPAILITAN
PARA PIHAK DALAM HUKUM KEPAILITAN Debitor Kreditor Hakim Pengawas Kurator dan Balai Harta Peninggalan
Debitor Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang Undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka Pengadilan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK)
Kreditor Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan Pasal 1 angka 2 UUK
Hakim Pengawas Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 1 angka 8 UUK
Tugas utama dari Hakim Pengawas adalah untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Pasal 65 UUK
Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah perusahaan pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini. Pasal 1 angka 5 UUK
Kurator Tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
Pasal 68 ayat (1) UUK
Kurator Dahulu UU No. 4 Thn ’98 Kurator Balai Harta Peninggalan. Berdasarkan Pasal 70 UUK Ayat (1)a Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Ayat (1)b Kurator Kurator lainnya
Kurator Yang dimaksud Kurator lainnya pasal 70 ayat (2) UUK a.
b.
Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit Terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang – undangan.
Syarat – syarat Pernyataan Pailit &
Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit
Syarat – syarat Pernyataan Pailit
Seorang Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor. Seorang Debitor tersebut setidaknya berhenti membayar
satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka Pengadilan.
(penjelasan pasal 2 ayat 2 UUK)
Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit
Bagi Debitor Pailit dan harta kekayaannya. Bagi tuntutan tertentu. Pengaruh terhadap pelaksanaan hukum (eksekusi). d. Pengaruh terhadap perjanjian timbal – balik. e. Terhadap harta perkawinan. f. Terhadap Hipotik, Gadai, dan Hak Retensi. a. b. c.
Bagi Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya Sejak di bacakan putusan Pailit maka si Debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya.
Pasal 24 ayat (1) UUK
Bagi Tuntutan Tertentu Sejak Debitor diputus pailit maka segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan. Putusan tersebut dibatalkan demi hukum.
Pasal 29 UUK
Pengaruh terhadap Pelaksanaan Hukum (eksekusi) Apabila terdapat seorang Debitor yang telah ditahan (eksekusi tahanan) harus dilepaskan demi hukum, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan seperti yang dimaksud pasal 93 UUK.
Pasal 31 ayat (3)
Pengaruh Terhadap Perjanjian Timbal Balik Putusan pernyataan pailit tidak mengikat perjanjian timbal balik yang diadakan debitor pailit sebelum kepailitan/putusan pailit diambil.
Pasal 36 ayat (1) UUK
Terhadap Harta Perkawinan
Putusan pailit akan berpengaruh terhadap harta Debitor juga yang meliputi persatuan harta perkawinan.
Pasal 23 UUK
Terhadap Hipotik, Gadai, dan Hak Retensi
Putusan Pailit atas Debitor tidak berpengaruh
pada harta Hipoik, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan. Kreditor pemegang jaminan dapat langsung
mengeksekusi boedel pailit secara langsung seolah – olah tidak terjadi kepailitan
Renvooi Adalah istilah yang berasal dari kata “renvoa” yang berarti “penunjukan kembali”
Renvooi Dalam pengertian di hukum Kepailitan adalah penyelesaian bantahan atas piutang – piutang oleh kantor Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) maupun debitor pailit dalam rapat verifikasi boedel pailit.
Ps. 127 – Ps. 130 UUK
Renvooi Diajukan ke Pengadilan selama Hakim Pengawas harta pailit tidak mampu mendamaikan kedua pihak dan dilakukan oleh sorang advokat.
BERAKHIRNYA KEPAILITAN Perdamaian (Accord) Ps.144 – Ps. 177 UUK
Insolvensi dan pemberesan harta kepailitan
( Rehabilitasi
Perdamaian (Accord) Adalah perjanjian antara debitor pailit dan kreditor dimana Debitor pailit menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.
Ps. 144 UUK
Upaya Hukum Putusan Pailit
Kasasi (Ps. 11 – Ps. 13 UUK) Peninjaun Kembali (Ps.14 dan Ps. 295 – Ps 298 UUK)
KASASI
Diajukan oleh Kreditor, Debitor, ataupun Kreditor yang
bukan merupakan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan.
Ps. 11 ayat (2) dan ayat (3) UUK
KASASI
Waktu permohonan kasasi dihitung sejak, pemohon kasasi
mengajukan kepada Panitera yang telah memutus permohonan pernyataan pailit dan memberikan tanda terima tertulis dan ditanda tangani oleh Paniteradisertai tanggal yang sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
KASASI Pendaftaran permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit dilampiri dengan memori kasasi oleh pemohon kasasi.
Ps. 12 ayat (1)
KASASI Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
Ps. 12 ayat (2) UUK
KASASI Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 hari, setelah termohon mendapatkan memori kasasi dari Penitera. Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Pengadilan. Ps. 12 ayat (3) UUK
KASASI Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
Ps. 12 ayat (4)
KASASI Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan paling lambat 20 hari sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi pernyataan pailit harus sudah melaksanakan pemeriksaan atas permohonan kasasi.
KASASI Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
Ps. 13 ayat (3)
KASASI Panitera lingkup Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan dan jurusita Pengadilan yang terkait wajib menyampaikan salinan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima dari Mahkamah Agung.
Ps. 13 ayat (7)
Permohonan Penijauan Kembali Ketentuan atas seluruh proses Kasasi berlaku secara mutatis mutandis bagi Peninjauan Kembali.
Ps. 14. ayat (2) UUK
Permohonan Penijauan Kembali
Setelah perkara diputus namun ditemukan bukti baru dan
bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di Pengadilan sudah ada, namun belum ditemukan. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat
kekelirian yang nyata.
Ps. 295 ayat (2) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Terhadap peninjauan kembali atas bukti baru yang ditemukan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang yang diajukan dalam peninjauan kembali mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Ps. 296 ayat (1) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Peninjauan kembali atas putusan Hakim yang terdapat kekeliruan yang nyata dapat diajukan paling lambat 30 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Ps. 296 ayat (2) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Pemohon menyerahkan salinan bukti pendukung kepada Panitera Pengadilan yang memutus permohonan pernyataan pailit tingkat pertama.
Ps. 297 ayat (1) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Salinan bukti pendukung dan salinan permohonan peninjauan kembali diserahkan kepada termohon paling lambat 2 hari setelah tanggal didaftarkan.
Ps. 297 ayat (2) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Pihak termohon peninjauan kembali dapat mengajukan jawaban dengan jangka waktu paling lambat 10 hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan
Ps. 297 ayat (3) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban dan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dengan jangka waktu paling lambat 12 hari setelah permohonan didaftarkan.
Ps. 297 ayat (4) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari.
Ps. 298 ayat (1) UUK
Permohonan Penijauan Kembali Salinan putusan peninjauan kembali harus disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 32 hari setelah salinan tersebut diterima oleh Panitera Mahkamah Agung
Ps 298 ayat (3) UUK
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
PKPU Maksud: Suatu masa yang diberikan oleh Undang Undang melalui putusan hakim niaga. Tujuan: Agar Debitor dan Kreditir dapat melakukan musyawarah untuk membicarakan utang dapat ditagih pada jatuh tempo agar dapat dibayar secara keseluruhan atau sebagian serta berikut dengan cara – cara pembayarannya. Pasal 222 UUK
Bilamana PKPU dapat diajukan Permohonan PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan: - Persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau yang dikuasakan.
- Persetujuan lebih dari ½ jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang PKPU.
PKPU PKPU = Permohonan Pernyataan Pailit.
Perbedaan Dalam hal Kedudukan
Pernyataan Pailit: orang yang dinyatakan pailit akan kehilangan kecakapan untuk berbuat terhadap harta bendanya sendiri.
PKPU: Kecakapan untuk berbuat atas bendanya dapat dilakukan dan pembayaran atas piutang yang telah dilakukan mendapatkan penundaan pembayaran.
Dalam Hal Lembaga Pemeliharaan
Pernyataan Pailit: Tidak dapat menentukan nasib harta benda yang dimiliki.
PKPU:Dapat menentukan nasib harta yang dimiliki, meskipun harus seijin “pemelihara” (sebagai pengganti BHP)
Kurator atau BHP
Syarat PKPU Diajukan oleh Debitor maupun Kreditor dan telah ditanda tangani
oleh Debitor maupun Kreditor itu sendiri serta tanda tangan penasihat hukum. Dalam hal pemohon adalah Debitor, maka permohonan harus
disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, serta utang Debitor dengan disertai surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil
Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Pada sidang yang dimaksud Debitor wajib menyertakan daftar
besertasurat bukti yang cukup dan apabila ada diajukan juga rencana perdamaian. Ketentuan dan syarat yang berlaku di dalam permohonan pengajuan
pernyataan pailit berlaku secara mutatis dan mutandis di dalam hal PKPU.
PKPU Diajukan oleh Kreditor, Debitor, ataupun Kreditor – kreditor tertentu yang diamanatkan pada pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Ps. 222 ayat (2) dan ayat (3) serta Ps. 223 UUK
Subyek – subyek PKPU
Kreditor Debitor Kreditor – kreditor tertentu yang diamanatkan pada
pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pengurus penyelesaian PKPU. Hakim Pengawas
Pemelihara atau Pengurus penyelesaian PKPU.
Pengurus Adalah seorang yang Independen (tidak memiliki benturan kepentingan antara debitor maupun Kreditor) untuk membantu debitor dalam mengurusi hartanya.
Hakim Pengawas Bersama Pengurus dan Debitor mengurus harta Debitor
Panitia Kreditor Terbagi dalam 2 hal, yaitu: Atas permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang meliputi uang dalam jumlah besar atau yang bersfat rumit. Atas pengangkatan yang dikhendaki oleh
Kreditor Konkuren yang mewakili sedikitnya ½ bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
