Assalamu'alaikum..// Rangkaian informasi aktual baik lokal/ nasional maupun internasional/ terangkai dalam Fokus Hari Ini/ di kesempatan Selasa/ 22 Juni 2010// Kali ini bersama saya _____________/ dan berikut informasi selengkapnya/// 22 Juni 2010 Satpol PP Bongkar Bangunan Parangtritis BANTUL -Satpol PP Kabupaten Bantul, Senin (21/6) membongkar paksa bangunan yang ada di tepi Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo, Kretek, Kabupaten Bantul. Pembongkaran dilakukan karena bangunan menyalahi Perda Pemkab Bantul. Pembongkaran dilakukan Satpol PP Pemkab Bantul dengan pengawasan petugas Kepolisian Polres Bantul. Sebelumnya warga menolak pembongkaran bangunan di sebelah selatan Puri Cempeti, Pantai Parangkusumo itu. Warga menganggap bangunan merupakan tempat ziarah. Padahal, bangunan tergolong baru sehingga mengurangi keindahan pantai. Namun ketika dibongkar, tidak ada perlawanan dari warga. Satpol PP dan petugas kepolisian pun melanjutkan pembongkaran warung-warung di tepi Pantai Parangtritis. Dalam pembongkaran atau pembersihan, juga tanpa perlawanan warga. Warga hanya menyaksikan dari kejauh saat bangunan dibongkar. “Kami bersyukur karena warga bisa memahami apa yang kami lakukan,” kata Kandiawan disela-sela menunggui pembongkaran di Pantai Parangkusumo, Bantul, Senin (21/6). Tahap Lima Menurut dia, pembongkaran bangunan di tepian Pantai Parangtritis dan Parangkusumo ini merupakan tahap kelima. Sekarang sudah hampir selesai, namun masih ada satu bangunan yang sepertinya sengaja dibangun, maka langsung dibongkar. “Kami terimakasih pada para pedagang yang bisa memahami, sehingga sebelum kami datang mereka sudah membersihkan sendiri warung-warung yang mereka dirikan di tepi pantai,” katanya. Pembersihan bangunan di sepanjang pantai ini, lanjut dia, akan terus dilakukan. Ke depan, sepanjang Pantai Parangtritis ditata lebih rapi dan indah. Dengan harapan, para wisatawan yang berkunjung ke pantai itu bisa terasa aman dan nyaman selama menyaksikan panorama yang ada di pantai itu. Selain itu, katanya, berdasar peraturan, 500 meter dari bibir pantai tidak boleh ada bangunan. Sebab selain membahayakan, juga mengganggu keindahan pantai. ”Kalau laut pasang dan hanyut, kasihan mereka juga,” ujarkan/// SMCN
JGW Tolak Kebijakan Bagi-Bagi Laptop Bagi Anggota DPRD Kota Selasa, 22 Juni 2010 12:08:00 LSM Jogjakarta Goverment Watch (JGW) menolak keras kebijakan bagi-bagi laptop di kalangan anggota DPRD Kota Yogyakarta. Pihaknya menilai, kebijakan tersebut hanya akan menina bobokan para anggota dewan disamping sebagai bentuk pemborosan anggaran. Direktur JGW, M Dadang Iskandar mengatakan, anggota dewan seharusnya tidak perlu diberikan fasilitas laptop. Pasalnya, komputer jinjing tersebut saat ini sudah seperti buku dimana setiap orang memilikinya. "Anggota dewan ini semakin dimanja saja. Mereka itu memiliki uang lebih untuk membeli sebuah laptop, kenapa harus dianggarkan? Inikan semakin menina bobokan para anggota dewan saja," tegasnya saat dihubungi KRjogja.com, Selasa (21/6) Lebih lanjut Dadang menambahkan, pihaknya mengecam kebijakan tersebut. Pasalnya, alasan yang diutarakan oleh Pemkot Yogyakarta maupun DPRD Kota Yogyakarta sangat tidak logis. "Alasannya itu kan katanya untuk menghemat anggaran. Yakni terkait penyimpanan data bagi para anggota dewan, dimana selama ini menggunakan sistem hard copy sehingga anggarannya Rp 15 juta per tahun. Katanya, dengan adanya laptop akan mengirit anggaran karena penyimpanan data dengan sistem soft copy. Ini sama sekali membodohi masyarakat dan rakyat Yogyakarta," imbuhnya. Seharusnya, lanjut Dadang, Pemkot Yogyakarta tidak perlu menganggarkan dana pembelian laptop. Karena, setiap anggota dewan tentunya sudah memilikinya. "Sekarang ini tinggal bagaimana niatnya. Sangat mustahil jika anggota dewan tidak bisa membeli laptop sendiri. Para wakil rakyat itu jangan dimanjakan," jelasnya. Diberitakan sebelumnya, mulai besok 45 buah laptop merek DellVistri V.13 sudah dibagikan kepada 40 anggota dewan, 4 sekretarian Komisi A,B,C, dan D serta 1 unit untuk kesekretariatan. Harga satu buahnya mencapai Rp 7,450 juta sementara pagu anggaran yang disediakan Rp 360 juta dan terpakai Rp 335,250 juta/// Krjogja.com Selasa, 22/06/2010 14:05 WIB Dirjen Haji: BPIH 2010 Segera Ditetapkan Dirjen Haji Kemenag Slamet Riyanto optimis penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tak lama lagi akan segera ditetapkan. DPR dan Kemenag sudah mempunyai komitmen yang sama, hanya masalah teknis saja yang membuat penetapan BPIH tertunda. "Insya Allah sebentar lagi. Tidak ada masalah yang mencolok, hanya tinggal sedikit saja," kata Slamet kepada detikcom di Kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (22/6/2010). Slamet menegaskan bahwa Kemenag tidak sedikitpun ingin memperpanjang soal BPIH. Karena itu, dia meminta publik untuk tidak menganggap pihak Kemenag yang menunda proses penetapan BPIH 2010. "Orang jangan punya anggapan kita yang mempersulit. Kita ini ingin melayani sebaik-baiknya. Insya Allah kita amanah," kata Slamet.
Soal naik-turunnya BPIH, Slemet menilai sebagai hal yang wajar. Sebab, setiap tahun memang akan memiliki tantangan tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Karena itu, para jamaah diminta bisa memahami kondisi ini. "Soal naik-turun itu kan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Tetapi komitmen kita ingin melayani sebaik-baiknya," tegasnya. Sebelumnya diberitakan, macetnya penetapan BPIH 2010 terjadi karena masih ada tarik ulur antara pemerintah, dalam hal ini Kemenag dengan pihak DPR. DPR dan pemerintah belum bisa menemukan titik temu soal berapa besaran turunnya BPIH 2010/// Detik
Menkeu: Banyak Pegawai Pajak Akan Ditindak Selasa, 22 Juni 2010, 11:06 WIB Menteri Keuangan, Agus DW Martowardojo, berjanji segera menindak anak buahnya di Ditjen Pajak yang terbukti melakukan penyimpangan. Termasuk salah seorang pegawai pajak atasan Gayus berinisial MPM. ''Kalau yang tentang MPM kemarin dalam rapim sudah saya instruksikan bahwa semua nama yang terkait dengan kemungkinan melakukan kegiatan tidak terpuji dibidang pajak harus ditindak,'' tegas Agus usai Rapat Koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (22/6). Menurut Agus, masalah itu tidak hanya pada pada MPM, namun semua pegawai yang terlibat kasus perpajakan seperti di Bandung, Surabaya, kasus Bahasjim, ataupun Gayus Tambunan. Mereka sudah diperiksa untuk diberikan sanksi tegas. ''Saya rasa banyak kasus, nanti itu semua sedang ditangani oleh Inspektorat Jenderal dan dalam waktu dekat jika sudah diputuskan, saya akan cerita kepada publik,'' janjinya. Secara Administratif mereka yang terlibat kasus tersebut umumnya sudah dinonaktifkan. Namun jika sampai harus diberhentikan dari kepegawaian, maka keputusannya menunggu penyelidikan yang dilakukan Irjen. ''Biasanya itu nanti keputusan setelah kita mendapatkan keputusan dari Irjen,'' jelasnya/// Detik Selasa, 22/06/2010 14:25 WIB TDL Naik, PLN Harus Tingkatkan Pelayanan Tarif Dasar Listrik (TDL) direncanakan pemerintah naik per 1 Juli 2010. Kenaikan TDL itu mengundang tanda tanya besar dari kalangan pengusaha seputar pelayanan kelistrikan Tanah Air. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulawesi Selatan (Sulsel), Yudi Ondong, yang ditemui detikcom di Warkop Daeng Anas, di Jalan Pelita Raya, Makassar, Sulsel, Selasa (22/6/2010). Sebagai ketua Hipmi Sulsel yang menaungi lebih dari 1.500 pengusaha muda se-Sulsel, ia berharap PLN memberi jaminan akan lancarnya sistem kelistrikan yang menjadi penunjang bisnis para pengusaha, terutama untuk bisnis industri dan bisnis properti. "Jangan sampai kenaikan TDL tidak seimbang dengan pelayanan PLN ke konsumennya dan
byar pet tidak boleh lagi terjadi kalau TDL sudah naik," ungkap Yudi. Kenaikan TDL juga dianggap Yudi akan mengubah platform bisnis para pengusaha, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga harga jual produk yang ditawarkan pengusaha. Hipmi Sulsel juga mengkritik pemerintah yang tidak pernah melibatkan simpul-simpul organisasi pengusaha, seperti Hipmi, Real Estate Indonesia (REI), yang berkaitan dengan kenaikan TDL sekitar 10 persen tersebut. "Kami tidak dalam posisi menolak kenaikan TDL atau menerimanya begitu saja, yang penting kenaikan tersebut harus membawa perubahan positif bagi para enterpreneur di negeri kita," tandas Yudi/// Detik Selasa, 22 Juni 2010 09:10:00 TNI/Polri Berpolitik Rusak Tatanan Demokrasi Sahabat MQ/ pakar Politik UGM -Ari Sugito- menilai/ wacana yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono -SBY- dan Panglima TNI Jenderal -Djoko Santoso-/ tentang hak pilih dan dipilih bagi TNI dan Polri dalam pemilu/ dinilai akan mengganggu profesionalisme dan netralitas TNI sendiri// Pasalnya reformasi yang dilakukan dalam tubuh TNI dan Polri belum maksimal/ sehingga dikhawatirkan justru akan merusak tatanan demokrasi yang sudah ada// Ari menjelaskan/ percepatan untuk penerapan percepatan hak pilih dan dipilih TNI dan Polri tersebut belum benar/ karena selama ini melihat beban-beban di intrumental memang terjadi/ tetapi antara yang sifatnya intrumental dan subtansial belum menyambung/ karena banyak agenda-agenda reformasi belum terlaksana dengan baik// Ari mengatakan/ kebijakan tersebut justru mengkhawatirkan/ jika reformasi TNI dan Polri belum terlaksana dengan baik/ karena keterlibatan mereka dalam politik akan menjadi kotra produktif/ dan merusak tatananan demokrasi/ merusak profesionalisme militer dan polri// "Statement SBY tersebut harus dibaca sebagai diskusi khusus saja untuk memaksa legislatif, eksekutif dan publik untuk meminta pertanggungjawaban tentang agenda reformasi TNI dan Polri terlebih dahulu. Selama dinilai eksekutif, legislatif dan publik layak maka dijalankan untuk kelayakan tersebut harus ada audit kelembagaan," ungkapnya. Arie menambahkan, jika wacana tersebut akan diterapkan sementara di dalam internal bermasalah dikhawatirkan akan melahirkan perpecahan TNI dan rusaknya relasi-relasi sosial di level masyarakat sendiri
Selasa, 22 Juni 2010, 07:54 WIB Seluruh Bandara Arab Saudi Bakal Bebas Rokok
Sahabat MQ/ Dewan Menteri Arab Saudi mendesak/ Otoritas Umum Penerbangan Sipil -GACA- untuk menerapkan larangan merokok di seluruh bandara/ dan fasilitas mereka di Arab Saudi/ pada hari Senin// Pihaknya juga meminta GACA menerapkan denda 200 riyal/ pada orang-orang yang melanggar peraturan baru tersebut// Pertemuan Kabinet yang dipimpin Putra Mahkota Sultan/ deputi
perdana menteri/ dan menteri pertahanan dan penerbangan/ menyetujui rekomendasi dari Dewan Shoura beranggotakan 150 orang tersebut// Nantinya/ larangan merokok berlaku bagi semua orang/ termasuk jamaah haji// Meskipun Kerajaan mengeluarkan aturan antimerokok pada Agustus 2003/ namun kebiasaan merokok di antara penduduknya belum sepenuhnya hilang// Terdapat 6 juta perokok di negeri tersebut/ menghabiskan belanja rokok setidaknya 8 miliar riyal setiap tahun// Suatu laporan menyatakan/ penyakit yang berhubungan dengan merokok/ telah membunuh setidaknya 33 orang di Arab Saudi setiap bulan// Sementara itu/ Republika Online melansir/ Arab Saudi menempati urutan ke-4 di dunia/ dalam hal konsumsi rokok/ dan 41 dalam hal populasi/// Republika Demikian seluruh rangkaian informasi dalam Fokus Hari Ini/ di kesempatan Selasa/ 22 Juni 2010// Atas nama Tim Kamar Berita yang bertugas saya _______________/ mengucapkan terimakasih atas perhatian sahabat/ Wassalamu'alaikum///
