^v
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL website: www.ombudsman.go.id
LAPORAN TIM
PERUBAHAN STRUKTURSSSKSSw DAN TATA KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BULANJULI2016 DASAR
S^OIBr'Mr3 °mbUdSman iK 'nd0neSia SKA/l/2016 tangga, 15 Juni 2016 tentang ,imRePUb, perubahan struktur *""»^ O^/OR, dgn kerja Ombudsman Republik Indonesia.
Pengarah
: -,. Prof. Amajllan Rifai, S.H., LLM., Ph.D
Penanggungjawab : 2.\ "SSSSJSSSk Ahmad Suaedy
3. Dadan Suparjo Suharmawiiaya
Ketua
4. A. Animaharsi Hartoyo
Wakil Ketua Sekretaris
Winarso
.„ ,
2. Stefianus Inkiriwanq
Anggota
1. Elisa Luhulima
: lt Dominikus Dalu
2. Timotius Tarigan 3. Muhajirin 4. Patnuaji Indrarto 5. Kusharyanto 6. Triyoga Habibie
7. Zainal Muttaqin
8. M. Yudi Pamungkas A. PENDAHULUAN
Birokrasi merupakan ujung tombak pelayanan publik dalam pemerintahan Pada prinsipnya, birokrasi merupakan lini terdepan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik mengharuskan birokrasi merumuskan visi dan
m,s,nya dengan jelas. Hal ini sekaligus juga un.uk menata kembali s.ruk.ur
u.ya.noao, uoii uiiuriom oeiiiiiyya lUya=> uai dengan baik.
«iuivm dpd.diui riegara uapai lenaKsana
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan laporan ini adalab un.uk memberikan informasi perkembangan
keg,a.an Tim se.iap bulan ser.a sebagai pertanggungjawaban dari kegia.an Tim sampa, dengan kegia.an Tim selesai pada bulan Desember 2016. Adapun .ujuan aporan ini adaiah sebagai bahan pertimbangan daiam pengambiian kepu.usan
terkait penataan organisasi dan kelembagaan Ombudsman Rl. B. KEGIATAN TIM BULAN JULI
Pelaksanaan kegitan Tim adaiah sebagai berikut: No. 1.
2.
Kegiatan
Tanggal
Rapat Pleno diperluas, Pembahasan Penataan Organisasi dengan Para Anggota Ombudsman htapat II, Pembahasan lanjutan penataan Organisasi dengan Para Anggota Ombudsman
3.
Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Ombudsman
Rl Nomor 058/ORI-SK/VI/2016 Tentang Tim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
31 Mei2016
3Juni2016
15 Juni 2016
Ombudsman Republik Indonesia 4,
Rapat ITim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
5.
Rapat II Tim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
27 Juni 2016
30 Juni 2016
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta,
Juni 2016
Penyusun Laporan, Ketua Tim Perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja
Hartoyo
'
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
"Mf^rasssEKBs™ Website: http.7Avww.ombudsman.go.id Hari/Tanggal
1 Selasa, 31 Mei 2016
Tempat
Ruang Abdurahman Wahid
Acara
Rapat Pembahasan SOTK
Waktu
:
13.30-Selesai
Rapat dibuka oleh Anggota Ombudsman (Ahmad Suaedy) Peserta rapat terdiri dari: 1. Alvin Lie -) Ahmad Ahrv^.^cSuaedy a 2.
3. Laodelda
4. Alamsyah.S 5. Lely Pelitasari 6. A.Animaharsi 7.
Dadan S.S
0
...
q8' Adr|anus in^mKLttL.Meiala
^ johar W.Marpaung
10. Budiono Widagdo 11. Winarso
12. Hartoyo
13. Timotius Tarigan 14. Dominikus Dalu
Kesimpulan
1. Disepakati perubahan SOTK
2. Deputi Penyelesaian Laporan
- Penerima laporan diisi oleh tenaga khusus :bisa oleh asisten (untuk konsurtasi /oelaoor datang langsung); staf kesekjenan (untuk administrasi /pelapor via surat)
- Diperlukan dukungan / supporting dari kesekjenan untuk tim PL
- Diperlukan bagian khusus untuk mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi 3.
- Diperlukan PNS yang ditempatkan di pendaftaran laporan dan tim PL Deputi Pencegahan
- SDM ada di bagian kepegawaian (kesekjenan) - Fungsi yang sama bisa dilakukan oleh dua struktur yang berbeda
Kerja sama antar lembaga merupakan fungsi yang harus ada dan lebih tepat di
KcScKjenan
• Fungsi dalam pencegahan menunggu dari peserta rapat dengan mengisi form
Pengembangan kapasitasnya perlu dibahas kemudian Notulis
Muhamad Yudi Pamungkas 198403082015021002
*
"'
:
—;
-r^—
NOTULENSI RAPAT PLENO DIPERLUAS TANGGAL 31 MEI 2016
PEMBAHASAN AWAL STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Daftar Hadir:
1. Bpk. Ahmad Suaedi
2. Ibu Lely Pelitasari S.
3. Bpk. A. Alamsyah Saragih 4. Bpk. Alvin Lie
5. Bpk. Laodelda
6. Bpk. Dadan S. Suharmawijaya 7. Ibu A. Animaharsi
8. Bpk. Hartoyo
9. Bpk. Budiono Widagdo 10. Bpk. Timotius Tarigan 11. Bpk. Johar Marpaung 12. Dominikus Dalu S. 13. Winarso
14. Patnuaji A. Indrarto 15. Parjan
Pembahasan Rapat:
1. Usulan struktur Bidang Penyelesaian Laporan:
9' u^u^Bitn ?ePUti' Laporan 3taU n°menk,atUr innya ^Utamadi^ukkemudian) untuk B.dang (fU Penyelesa.an dijabat oleh 'aAsisten yang memiliki 2(dua tugas pokokyaitu Penyelesaian Laporan dan Resolusi;
b. Di bawah Asisten Utama Penyelesaian Laporan terdapat Tata Usaha dan Pendaftaran
dan terbag, menjadi 7(tujuh) tim yang terdiri atas 6(enam) tim dengan tugas sesuai substans, masing-masing, dan 1(satu) tim dengan tugas resolusi dan monitoring
(disebut Tim 7);
y
c Tata Usaha merupakan bagian dari struktur Sekretariat Jenderal yang ditempatkan untuk mendukung tugas administrasi Bidang Penyelesaian Laporan. Pendaftaran
dijabat Asisten Pratama 1 (koordinasi Asisten Pratama 2), melakukan tugas penenmaan laporan, registrasi, dan pelengkapan data; d. Tim 1s.d. 6dijabat Asisten dengan jenjang Pratama'2 sampai Muda 2, melakukan tugas penyusunan ringkasan, pelaksanaan klarifikasi, dan pelaksanaan investigasi termasuk Own-Motion Investigation). Tim 7dijabat Asisten Madya 2sampai Utama 1, melakukan tugas mediasi, konsiliasi, ajudikasi khusus, rekomendasi, serta
monitoring.
I. D,skus. struktur Bidang Penyelesaian Laporan-
a 2SJ?iS and:ini?Si ^ Pendaftaran diusulkan «*— oleh staf
=SS==ESSS
melaksanakan tugas tersebut.
3. Usulan Struktur Bidang Pencegahan:
a. Koordinator Bidang Pencegahan dijabat oleh Asisten Utama. Sebagaimana Bidang Penyeie a,an, Laporan, pada Bidang Pencegahan juga terdapat Tata Usaha yano
Zdba9,an dari struktur sekretariat Jenderai r» —*-. SeS
b. Asis^n Utama Bidang Pencegahan membawahi 3(tiga, tim yaitu Litbang, Data dan Pengembangan SDM, serta Komunikasi Strategisc Litbang memiliki dua tugas utama yaitu Data' dan Dokumen Ombudsman, serta Pen! T cnnda'aman * ^^ """"^ Dwe,lin9 Ti™' ** Data dan soZT::rs™memm dua tugasIT. yaitu *-* mengingat -» •**«*«,.„ SDM, erta Tra,n,ng dan Pengembangan Tugas°^ ini diusulkan beberapa wak ualu ada kendala saat melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan bagi Asiste
KeTi 1Z an9k" K°mUnikaSi Strate9iS memiHki * **» *» *C
Kerja dan Kehumasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Komunikasi Media
4. Diskusi Struktur Bidang Pencegahan:
a. Terkait dengan isu duplikasi tugas antara Asisten dan Sekretariat Jenderal, ditekankan
bahwa penentuan struktur beranjak dari kebutuhan organisasi, bukan kapasitas
Bahkan dapat dimungkinkan adanya penggabungan antara Asisten dan Sekretariat
Jenderal dalam satu bagian struktur organisasi;
b. Usulan struktur Bidang Pencegahan versi Pak Alamsyah:
Di bawah Asisten Utama Bidang Pencegahan terdiri atas 3 (tiga) tim yaitu Pengembangan Sistem, Kajian Strategis, dan Komunikasi Strategis. Pengembangan
Sistem terdm atas Pengembangan Kapasitas Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Analias. Kaj,an Strategis terdiri atas Investigasi Proaktif, dan Analisis. Komunikasi
Strategis terdm atas Jaringan Kerja dan Komunikasi Media-
c. Struktur dipahami bukan untuk pemisahan tugas, meiainkan pembagian tugas
Pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa satu kegiatan bisa saja dikerjakan lebih dan satu tim (lintas tim), namun kegiatan yang menjadi tugas harian tetap dikerjakan
e. Pembahasan struktur organisasi juga harus mempertimbangkan kondisi serta mengakomodir kebutuhan di kantor perwakilan;
f. Dalam pembahasan selanjutnya diusulkan agar RPO tentano SOT* M♦■
-nggabungkan struktur organisasi A-^'sJ^tSLflTS eavak„anp.mp,ikasi jangka panjang perlu mempertimbangkan mlakukan e s ZXVZT 20U Indonesia teMan0 Pembentuka"' 22Peraturan nd Tata Kerja Perwakilan T:?1 OmbudsmanTahUn Republik di Daerah dan emerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya 'vianus.a ^I
Pada Ombudsman Republik Indonesia. 5. Usulan Struktur Bidang Pengawasan:
a. Bidang Pengawasan dijabat oleh Deputi (atau Asisten Utama Bidang, Pengawasan dan sebagaimana bidang lainnya, terdapat Tata Usaha. Selain Tata Usaha terdapat
Unit Pengeloladan Pengaduan Pelayanan ^ Publik^ (UP4),J^ yang« bertugas mne^ menerUS menge|o|a penga£juan £M»m^
oleh Ombudsman Republik Indonesia;
"'oeriKan
b. Di bawah Deputi Pengawasan terdiri atas Direktorat (atau Tim) Penjaminan Mutu dan Pengawas Interna, (bagian dari struktur Sekretariat Jenderal) dengan tugas audi keuangan dan kinerja.
y
6. Diskusi Struktur Bidang Pengawasan:
a' Pelle,abaendandeT 6Saian ^P0™' Uf>4 Pada amanat in^a UU—*25 pengelolaan pengaduanBidan9 internalPenye' Ombudsman, yang merupakan Tahun 2009, Perpres 76 Tahun 2013, dan Permenpan 24 Tahun 2014. Fungsinya menenma pengaduan, melakukan klarifikasi, meneruskan, dan memantau
perkembangan pengaduan. Secara kelembagaan tidak harus berbentuk unit tetapi
bisa dilekatkan pada struktur atau fungsi lain yang sudah ada;
b. Pada beberapa lembaga pengawas lain, struktur pengawas seperti inspektorat berada pada tingkat eselon 2(dua), dan pada prakteknya dapat memeriksa pejabat eselon 1 (satu);
c. Usulan struktur Bidang Pengawasan ini merupakan contoh model penggabungan struktur organisasi Asisten dengan Sekretariat Jenderal. T. Struktur Sekretariat Jenderal:
a. Ada pemikiran untuk melanjutkan usulan perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal, mengingat sudah tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan saat ini Dalam
usulan tersebut ada penambahan jumlah biro dari 3(tiga) menjadi 6(enam) yaitu-
1)
Biro Umum
2) Biro Hukum, Humas &Pelayanan Laporan 3) Biro Perencanaan
4) Biro Keuangan
J
o) oiro iuivi aan urganisasi 6) Inspektorat
2d.ajukan 7 U?kepada,men9Ubah StrUktUf Tanggapan °r9anisasi Sekretari* KemenpanRB. KemenpanRBInderal menyetusudah ui adpernah ny
peruba an, namun tidak dapat menyetujui penambahan jumlah bir Sek eta7a 88. Diskusi Disk Struktur rukanmen9Upayakan^ai-^emba,i kepada KemenpanRB ' Sekretariat Jenderal: a. biro, Penentuan struktur harus melihat pada beban kerja, sehingga bobot PeKerjaan pekerjaan tiao bagian, sub-bagian relatif samatiap
^ telTr^Jenderal hamS ^^Ombudsman renC9na UntRepublik Uk me,akukan rev* t-hadap erkait Secretariat Jenderal Indonesia. Perlu dipiPerpres rkan alternatif pengaturan struktur organisasi sebelum revisi tersebut disahkan
C' slL ZTe'ndT: SDM diUSU'kan tidak dimaSUkkan ke da'am **»' organisasi
^SZ£
maupun Asisten melainkan di bawah pimpinan ombud-a-
d. p-pUStakaan Perlu dimas^- f-gsinya daiam struktur organisasi Sekretariat Jenderal. Fungsi perpustakaan bukan sebatas mengumpulkan buku tetapi juqa menyediakan informasi, khususnya bagi kalangan internal Ombudsman, sehingga diumpamakan sebagai "Google»-nya Ombudsman Republik Indonesia
9. Tindak Lanjut:
a. Sepakat dilanjutkan pembahasan dalam bentuk konsinyiring di Bandung (tempat ditentukan kemudian), tanggal 7 s.d. 9 Juni 2016.
b. Kantor Perwakilan belum dilibatkan dalam pembahasan kali ini.
c. Perlu dibentuk kembali Tim Penataan Kelembagaan untuk mempersiapkan revisi PO 18/2015 dan pembahasan lebih lanjut mengenai penataan kelembagaan Ombudsman Rl.
Jakarta, 2 Juni 2016
Patnuaji A. Indrarto Notulen
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52960894-95, Fax. (021) 52960907-08 Website: www.ombudsman. go.kJ Nomor
W/ORI-INTA/l/2016
OZ Juni 2016
Lampiran
Undangan Rapat
Hal
Kepada Yth.:
1. Para Anggota Ombudsman Rl 2. Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl
3. Kepala Biro PPK 4. Kepala Biro ASIL 5. Kepala Biro Umum
6. 7. 8. 9.
Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan Koordinator Bidang Pencegahan Kabag Organisasi dan Kerja Sama Kasubbag Organisasi
10. Patnuaji Indarto
(fJ)M. Yudi Pamungkas 12. Rajasa Dravida Dengan hormat,
Menindaklanjuti rapat sebelumnya tentang Pendahuluan pembahasan perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Ombudsman Republik Indonesia, dengan ini mengundang Bapak/lbu untuk nadir dalam rapat pada : Hari/Tanggal
Jum'at, 3 Juni 2016
Waktu
14.00 WIB - selesai
Tempat Agenda
Ruang Abdurrahman Wahid Lanjutan Pembahasan SOTK
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasih.
REPUBLIK INDONESIA
ITASARI SOEBEKTL S.P.. M.E.
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut dan diganti;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
45
Tahun
2010
tentang
Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2011
Nomor 42,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem
Manajemen
Sumber
Daya
Manusia
Pada
Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; 8. Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan; 9. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604); 10. Peraturan Ombudsman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan dan Pengembangan Serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371); MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adaiah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.
Pimpinan Ombudsman yang selanjutnya disebut Pimpinan adaiah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman.
3.
Sekretariat Jenderal adaiah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Ombudsman.
4.
Deputi adaiah unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penyelesaian laporan dan pencegahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Ombudsman.
5.
Satuan Penjaminan Mutu adaiah unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penjaminan mutu, penegakan integritas, kode etik, dan
disiplin pegawai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan. 6.
Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adaiah pegawai tetap Ombudsman yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
7.
Tim Kerja Asisten adaiah Kelompok Asisten Ombudsman berdasarkan keahlian dan/atau penugasan tertentu.
8.
Ketua Tim Kerja Asisten adaiah Asisten Ombudsman yang ditunjuk oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin Tim Kerja Asisten.
9.
Tim Kerja adaiah Tim yang mendapatkan penugasan tertentu yang keanggotaannya berasal dari lintas Deputi, Satuan Penjaminan Mutu, Perwakilan Ombudsman, dan/atau Sekretariat Jenderal.
10. Perwakilan Ombudsman adaiah Perwakilan Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman. BAB II SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Organisasi Ombudsman terdiri atas: a.
Pimpinan;
b.
Sekretariat Jenderal;
c.
Deputi Penyelesaian Laporan;
d.
Deputi Pencegahan;
e.
Satuan Penjaminan Mutu;
f.
Perwakilan Ombudsman;dan
g.
Tim Kerja Asisten. BAB III
FUNGSI DAN TUGAS PIMPINAN
Bagian Kesatu Pimpinan Pasal 3
(1)
Pimpinan terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
(2)
Dalam hal Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai
c.
7 (tujuh) orang anggota.
masa jabatan berakhir.
(3)
Dalam hal Wakil Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Ketua Ombudsman dapat menetapkan salah satu Anggota untuk menjalankan tugas
3
(4)
dan wewenang Wakil Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno sampai ditetapkan Wakil Ketua Ombudsman berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal Ketuadan Wakil Ketua Ombudsman berhalangan tetap, rapat pleno menetapkan salah satu Anggota untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Ombusman berdasarkan Undang-Undang. Bagian Kedua Ketua Ombudsman Pasal 4
(1)
Ketua Ombudsman mempunyai tugas: a. memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman; b. menetapkan kebijakan strategis berdasarkan keputusan Rapat Pleno; c. mewakili lembaga dalam kegiatan kenegaraan baik di dalam maupun di luar negeri; d. mengadakan komunikasi dan konsultasi dalam membangun hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau negara, lembaga swasta, dan masyarakat; e. menetapkan kebijakan manajemen organisasi; f. menandatangani dokumen resmi kelembagaan; g. menetapkan tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan Ombudsman berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
(2)
h. memimpin Rapat Pleno. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Ombudsman dapat menugaskan Anggota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Ketiga Wakil Ketua Ombudsman Pasal 5
Wakil Ketua Ombudsman mempunyai tugas:
a. membantu
Ketua
Ombudsman
memimpin
kelembagaan
dan
organisasi
Ombudsman; dan
b. mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, dan kebijakan pembinaan sumber daya Ombudsman; Bagian Keempat Anggota Ombudsman Pasal 6
Anggota Ombudsman mempunyai tugas: a. mewakili Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman apabila keduanya berhalangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan bidang tugas Ombudsman;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman; dan
4
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Ombudsman. Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Anggota Ombudsman dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Deputi, Kepala Satuan, dan Kepala Perwakilan Ombudsman. BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 8
(1) (2)
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Ombudsman;
b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman;
c. pelayanan administrasi kerja sama Ombudsman dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Ombudsman; e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman serta melaksanakan
(3)
pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(4) (5)
Sekretaris Jenderal membawahkan Biro, Biro membawahkan Bagian, dan Bagian membawahkan Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan. SOTK Kesekjenan dibentuk secara terpisah dengan mengingat pada SOTK ini dan diputuskan berdasarkan ... BABV
FUNGSI DAN TUGAS DEPUTI DAN DIREKTORAT BIDANG PENYELESAIAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Deputi dan Direktorat PL Pasal 9(10)
(1)
Deputi Penyelesaian Laporan mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian laporan.
(2)
Deputi Penyelesaian Laporan mempunyai tugas:
(3)
(4)
a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian laporan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyelesaian laporan; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pembinaan sumber daya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Deputi Penyelesaian Laporan dipimpin oleh seorang Deputi yang bertanggung jawab kepada Pimpinan.
Deputi Penyelesaian Laporan dapat mendelegasikan tugas dan/atau kewenangan yang sifatnya dapat didelegasikan kepada Direktur dan/atau Asisten Ombudsman.
(5)
(6)
Deputi Penyelesaian Laporan membawahkan 7 (tujuh) Direktorat Penyelesaian Laporan, Satu Direktorat Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Satu Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus, serta Tata Usaha. Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan membawahi sebuah Tim yang disebut Tim PL.
(7) (8)
Setiap Direktorat PL diampu oleh seorang Anggota Ombudsman. Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan. (9) Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. (10) Koordinator Tim, personil anggota Tim dan cakupan kerja setiap Tim serta pengampu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno.
(11) Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan membawahi sebuah Tim : a. b. c. d. e.
Direktorat Penyelesaian Direktorat Penyelesaian Direktorat Penyelesaian Direktorat Penyelesaian Direktorat Penyelesaian
f.
Tata Usaha.
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
I; II; III; IV; V; dan
(12) Deputi Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan pembentukan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman. (13) Deputi Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan pembentukan Tim Kerja yang mendapatkan penugasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.
(14) Deputi Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan penempatan Asisten dan distribusi tugas ke masing-masing Direktorat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.
(15) Cakupan tugas dan anggota personil Tata Usaha Deputi PL ditetapkan dengan SK Ketua Ombudsman.
Bagian Kedua
Direktorat Penyelesaian Laporan I Fungsi dan Tugas Direktorat PL
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 10(11) Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan I mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan. Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan I mempunyai tugas: a. penyiapan penyusunan kebijakan penerimaan laporan dan fasilitasi ajudikasi khusus; b. penerimaan danpelayanan konsultasi penerimaan laporan; c. pengelolaan data laporan; d. pengintegrasian sistem pengelolaan pengaduan nasional; e. pemeriksaan dan klarifikasi kelengkapan berkas laporan; f. pemeriksaan substantif dan analisis kewenangan Ombudsman; g. penentuan substansi laporan untuk melanjutkan pemeriksaan atau menyatakan bukan kewenangan; h. fasilitasi ajudikasi khusus; i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penerimaan laporan dan ajudikasi khusus; j. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; dan 1. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan I dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan.
Setiap Direktorat Penyelesaian Laporan I membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Ketiga Sekretariat Deputi Penyelesaian Laporan Pasal 9
(1) Ombudsman Rl menyediakan berbagai saluran pengaduan masyarakat baik langsung maupun melalui seluran lain seperti Teknologi Informasi, surat, email, sms dan Iain-lain.
(2) Pengaduan dan tembusan pengaduan (3) Semua sarana saluran pengaduan yang bersifat tidak langsung dikelola oleh Bagian Kehumasan dan TI.
(4) Seluruh laporan dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) diadministrasikan oleh sebuah Bagian yang dibentuk untuk itu.
(5) Bagian Administrasi Pengaduan dimaksud ayat 3 terdiri dari Tim Administrasi Penerimaan Pengaduan dan Supervisor yang dibentuk berdasarkan SK Ketua Ombudsman.
(6) Tugas bagian administrasai pengaduan meliputi penomoran pengaduan, pencatatan ke dalam buku induk, klasifikasi substansi, dan rekomendasi penanganan oleh Direktorat atau Tim.
(7) Memberitahukan kepada pelapor laporan yang tidak menjadi kewenangan Ombudsman Rl.
(8) Meneruskan Laporan yang menjadi kewenangan Ombudsman Rl kepada Deputi. (9) Fasilitasi Pelaksanaan ajudikasi khusus. (10) Memberikan konsultasi kepada pelapor. Masuk SOP
(7) Hasil administrasi pengaduan diserahkan kepada Supervisor Administrasi Pengaduan untuk selanjutnya didisposisi ke Direkrotat PL ( CC ke Deputi) yang dituangkan dalam Map Kuning.
(8) Supervisor melakukan klasifikasi dan memverifikasi kewenangan (9) Selanjutnya Map Kuning didistribusikan kepada masing-masing Tim PL.
Bagian Ketiga Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus (Lembaga sendiri atau Direktorat, dengan mempertimbangkan beban kerja) Pasal 10(11) Fungsi dan Tugas Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus:
(1) Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus (2) Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus mempunyai tugas: a. penyiapan penyusunan kebijakan Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus;
b. membantu penyelesaian setiap penyelesaian laporan Direktorat PL yang berkaitan dengan konsiliasi, mediasi dan ajudikasi khusus; c. pengelolaan data laporan setiap proses yang berkaitan dengan konsiliasi, mediasi dan ajudikasi khusus;
d. Melakukan monitoring penanganan laporan dan rekomendasi; e. koordinasi dengan Direktorat PL dan Perwakilan Ombudsman; f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya;
(3) Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat konsiliasi, mediasi dan ajudikasi khusus bekerjasama dengan Direktur dan berkonulstasi dengan Pengampu masigmasing Direkorat PL.
(5) Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. (6) Tata Usaha Direktorat Konsiliasi, Mediasi dan Ajudikasi Khusus menjadi bagian dari Deputi PL.
Direktorat Penyelesaian Laporan II
Pasal11 (1)
Direktorat Penyelesaian Laporan II mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan di bidang
(2)
Direktorat Penyelesaian Laporan II mempunyai tugas:
Politik, Hukum, Keamanan, dan urusan lain yang terkait.
a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan urusan lain yang terkait; b. klarifikasi kepada instansi Terlapor;
c. investigasi lapangan guna memperoleh penjelasan, keterangan, dan data untuk memastikan akurasi laporan; d. pemanggilan Terlapor dan/atau saksi guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; e. pemanggilan Pelapor, individu, swasta, dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; f. perumusan saran dan Rekomendasi Ombudsman; g. mediasi dan konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor dalam penyelesaian laporan; h. monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan mediasi dan konsiliasi, serta saran dan Rekomendasi Ombudsman;
i. j.
investigasi atas prakarsa sendiri; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelesaian laporan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan urusan lain yang
terkait; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; 1. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; dan m. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan.
(3)
Bidang tugas Direktorat Penyelesaian Laporan II meliputi instansi: a. Kementerian: Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pertahanan;
b. Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional,
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan lembaga lain terkait; dan
(4)
c. Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan instansi masing-masing. Direktorat Penyelesaian Laporan II dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan.
(5)
Direktorat Penyelesaian Laporan II membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Keempat Direktorat Penyelesaian Laporan III
Pasal 12
(1)
(2)
Direktorat Penyelesaian Laporan HI mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan urusan lain yang terkait. Direktorat Penyelesaian Laporan III mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan urusan lain yang terkait; b. klarifikasi kepada instansi Terlapor; c. investigasi lapangan guna memperoleh penjelasan, keterangan, dan data untuk memastikan akurasi laporan; d. pemanggilan Terlapor dan/atau saksi guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; e. pemanggilan Pelapor, individu, swasta, dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; f. perumusan saran dan Rekomendasi Ombudsman; g. mediasi dan konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor dalam penyelesaian laporan; h. monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan mediasi dan konsiliasi, i.
j.
(3)
serta saran dan Rekomendasi Ombudsman; investigasi atas prakarsa sendiri;
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelesaian laporan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan
urusan lain yang terkait; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; 1. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; dan m. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. Bidang tugas Direktorat Penyelesaian Laporan III meliputi instansi: a. Kementerian: Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Budaya dan Pendidikan Dasar Menengah, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Pemuda dan Olahraga, dan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; b. Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian: Badan Pengawas Obat dan Makanan, Konsil Kedokteran Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perpustakaan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pengelola Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Palang Merah Indonesia, Lembaga Sensor Film, Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
(4)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lembaga lain terkait; dan c. Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan instansi masing-masing. Direktorat Penyelesaian Laporan III dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan.
10
(5)
Direktorat Penyelesaian Laporan III membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno.
Bagian Kelima Direktorat Penyelesaian Laporan IV Pasal 13
(1)
(2)
Direktorat Penyelesaian Laporan IV mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan di bidang Ekonomi, Investasi, dan urusan lain yang terkait. Direktorat Penyelesaian Laporan IV mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan di bidang Ekonomi, Investasi, dan urusan lain yang terkait; b. klarifikasi kepada instansi Terlapor;
c. investigasi lapangan guna memperoleh penjelasan, keterangan, dan data untuk memastikan akurasi laporan; d. pemanggilan Terlapor dan/atau saksi guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; e. pemanggilan Pelapor, individu, swasta, dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; f. perumusan saran dan Rekomendasi Ombudsman; g. mediasi dan konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor dalam penyelesaian laporan; h. monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan mediasi dan konsiliasi, serta sarandan Rekomendasi Ombudsman;
i. j.
(3)
investigasi atas prakarsa sendiri; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelesaian laporan di bidang Ekonomi, Investasi, dan urusan lain yang terkait; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; 1. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; dan m. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. Bidang tugas Direktorat Penyelesaian Laporan IV meliputi instansi: a. Kementerian: Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang, dan lembaga lain yang terkait;
b. Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian: Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Ekonomi Kreatif, Badan
Pengembangan Ekspor Nasional, Badan Urusan Logistik, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Standardisasi Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan
11
(4)
(5)
Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan lembaga lain yang terkait; dan c. Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan instansi masing-masing. Direktorat Penyelesaian Laporan IV dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan. Direktorat Penyelesaian Laporan IV membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Keenam Direktorat Penyelesaian Laporan V Pasal 14
(1)
(2)
Direktorat Penyelesaian Laporan V mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan di bidang Maritim dan urusan lain yang terkait. Direktorat Penyelesaian Laporan V mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan di bidang Maritim dan urusan lain yang terkait; b. klarifikasi kepada instansi Terlapor; c. investigasi lapangan guna memperoleh penjelasan, keterangan, dan data untuk memastikan akurasi laporan; d. pemanggilan Terlapor dan/atau saksi guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; e. pemanggilan Pelapor, individu, swasta, dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; f. perumusan saran dan Rekomendasi Ombudsman; g. mediasi dan konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor dalam penyelesaian
laporan; h. monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan mediasi dan konsiliasi, serta saran dan Rekomendasi Ombudsman;
i.
investigasi atas prakarsa sendiri;
j.
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelesaian laporan di bidang Maritim dan urusan lain yang terkait; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya;
(3)
1. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; dan m. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. Bidang tugas Direktorat Penyelesaian Laporan V meliputi instansi: a. Kementerian: Koordinator Bidang Kemaritiman, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lembaga lain yang terkait;
b. Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Kesehatan
Penerbangan dan Antariksa, Badan Informasi Geospasial, Badan Nasional 12
(4)
Penanggulangan Bencana, Badan SAR Nasional, Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia, dan lembaga lain yang terkait; dan c. Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan instansi masing-masing. Direktorat Penyelesaian Laporan V dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan.
(5)
Direktorat Penyelesaian Laporan V membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS DEPUTI DAN DIREKTORAT BIDANG PENCEGAHAN
Bagian Kesatu Deputi Pasal 15
(1)
(2)
Deputi Bidang Pencegahan mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas:
a. penyiapan perumusan kebijakan pencegahan maladministrasi; b. pelaksanaan kebijakan pencegahan maladministrasi;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
bidang
pencegahan;
d. pelaksanaan ketatausahaan dan pembinaan sumber daya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
(3)
Deputi Bidang Pencegahan dapat mendelegasikan tugas-tugas dan/atau kewenangan yang sifatnya dapat didelegasikan kepada Direktur maupun Asisten Ombudsman.
(4)
Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Deputi yang bertanggung jawab kepada Pimpinan.
(5)
Deputi Pencegahan membawahkan: a. Direktorat Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat; b. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
c. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik; dan Tata Usaha.
(6)
Deputi Pencegahan dapat mengusulkan pembentukan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.
(7)
Deputi Pencegahan dapat mengusulkan pembentukan Tim Kerja yang mendapatkan penugasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.
(8)
Deputi Pencegahan dapat mengusulkan penempatan Asisten dan distribusi tugas ke masing-masing Direktorat Bagian Kedua
Direktorat Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat Pasal 16
13
(1)
(2)
Direktorat Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan Peningkatan Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat. Direktorat Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pendidikan dan partisipasi masyarakat bagi kerja-kerja Ombudsman Rl; b. pelaksanaan kebijakan dan strategi peningkatan pendidikan dan partisipasi masyarakat; c. menyiapkan dan mengembangkan kurikulum dan training yang berkaitan dengan tugas-tugas Omudsman; d. membangun dan memperluas partisipasi masyarakat tentang peran dan kelembagaan Ombudsman; e. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; f. melakukan pendampingan terhadap pengawas pelayan publik di berbagai Penyelenggara Pelayanan Publik (K/L). g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat; f. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; dan h. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan.
(3)
(4)
Direktorat Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat. Direktorat Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pendidikan dan penyadaran masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan dan strategi pendidikan dan penyadaran masyarakat; c. sosialisasi peran dan kelembagaan Ombudsman; d. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan penyelenggara pelayanan tentang hak dan kewajiban pelayanan publik; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidikan dan penyadaran masyarakat; f. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; dan h. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan.
(3) Direktorat Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Pencegahan. (4) Direktorat Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Kelima Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pasal 17
14
(1)
Direktorat Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan publik.
(2)
Direktorat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pelayanan publik; b. pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan pelayanan publik; c. mengembangkan penelitian dan pengembangan pelayanan publik; d. penelitian dan pengembangan kebijakan kelembagaan dan organisasi Ombudsman;
e.
mengembangkan indikator dan melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (K/L) dalam rangka peningkatan pelayanan publik. f. Membantu dan memberikan supervisi pengelolaan data-data Pelaporan dan Penyelesaian Laporan. g. pelaksanaan penelitian kepatuhan standar pelayanan publik;
h. pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri terkait perbaikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kasuskasus dalam Diputi PL;
i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; j. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; dan 1. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan.
(3)
Direktorat Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Direktur yang
(4)
Direktorat Penelitian dan Pengembangan membawahkan Tim Kerja Asisten
bertanggung jawab kepada Deputi Pencegahan.
yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Kelima
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Pelayanan Publik Pasal 18
(1) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Pelayanan Publik mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan Pelayanan Publik. (2) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Pelayanan mempunyai tugas:
a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi kegiatan pengembangan SDM Pengawas Pelayanan publik;
b. pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM Pengawas Pelayanan Publik; c. perencanaan kebutuhan dan pengembangan sistem manajemen SDM dalam Pengawas Pelayanan Publik;
d. Menyiapkan data kinerja SDM untuk kenaikan kepangkatan Asisten. e. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas SDM dalam Pelayanan Publik;
15
f.
perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Ombudsman dalam pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik; g. bekerjasama dengan berbagai Pengelanggara Pelayanan Publik (K/L) untuk peningkatan sumberdaya mansuia dan sistem bidang Pelayanan Publik;
h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan sumber daya manusia pengelola pengaduan pelayanan publik; i. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; j. pelaksanaan administrasidan pembinaan sumber daya; dan k. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. (3) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Pencegahan. (4) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno.
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 18 (3) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengelola pengaduan pelayanan publik.
(4) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
1.
penyiapan perumusan kebijakan dan strategi kegiatan pengembangan
sumber daya manusia pengelola pengaduan pelayanan publik; m. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pengelola pengaduan pelayanan publik; n. perencanaan kebutuhan dan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia pengelola pengaduan pelayanan publik; o. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengaduan pelayanan publik;
p. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
Ombudsman; q. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan sumber daya manusia pengelola pengaduan pelayanan publik;
(1)
r. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; s. pelaksanaan administrasidan pembinaan sumber daya; dan t. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/ atau Pimpinan. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Pencegahan.
16
(2)
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno.
BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS SATUAN PENJAMINAN MUTU BIDANG PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU
Fungsi dan Tugas Bidang Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pasal 19
(1) Fungsi pengawasan terdiri dari dua tugas, yaitu tugas pengawasan dan mengawal penjaminan mutu.
(2) Pengawasan mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan. (3) Pengawasan mempuyai tugas: (a) Menyiapkan sistem, melaksanakan dan mengelola pengaduan mengenai kualitas pengelolaan pelayanan dari insan dan kelembagaan Ombudsman. (b) Menyelesaikan pengaduan mengenai kinerja Ombudsman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam.
(4) Penjaminan Mutu mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan penjaminan mutu. (5) Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
a.
penyiapan perumusan kebijakan dan instrumen penjaminan mutu, penegakan integritas, kode etik, dan disiplin pegawai b. melaksanakan penjaminan mutu baik ada aduan maupun tidak; c. memberi masukan kepada data-data karyawan untuk kebutuhan kenaikan pangkat dan sangsi. d. evaluasi dan saran penyempurnaan standar kinerja pada Ombudsman; e. perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perwakilan Ombudsman; f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penjaminan mutu, penegakan integritas, kode etik, dan disiplin pegawai; g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya;dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan. (6) Bagian Pengawasan dan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman.
(7) Bagian Pengawasan dan Penjaminan Mutu membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. (8) Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan substansi tugas pengawasan internal, Bagian Pengawasan dan Penjaminan Mutu berkoordinasi dan bekerja sama secara sinergis dengan Unit Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.
BAB VIII
PERWAKILAN OMBUDSMAN
Bagian Kesatu
17
Kedudukan
Pasal 20
(1) (2)
Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan Ombudsman dan bertanggung jawab kepada Pimpinan. Perwakilan Ombudsman berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota.
hierarkis
dengan
provinsi dan/atau
Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pasal 21
(1)
Perwakilan Ombudsman mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya.
(2)
Wilayah kerja Perwakilan Ombudsman ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.
(3)
Perwakilan Ombudsman mempunyai tugas: a. menerima laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik; b. c.
melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam kewenangan Ombudsman;
d.
melaksanakan ajudikasi khusus berdasarkan peraturan perundang-
e. f. g. h. i. j.
k.
ruang
undangan; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait; membangun jaringan kerja;
lingkup
dugaan
melakukan program pencegahan maladministrasi di wilayah kerjanya; melakukan sosialisasi; melakukan investigasi sistemik;
menyampaikan saran perbaikan kebijakan, penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
1.
melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Perwakilan Ombudsman;
(4)
m. melaksanakan ketatausahaan dan pembinaan sumber daya; dan n. melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Perwakilan Ombudsman berwenang: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu c.
laporan; meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang
diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan atau dariinstansi Terlapor;
^
d.
(5) (6)
melakukan pemanggilan Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. menyampaikan saran perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi dalam wilayah kerjanya; g. menyampaikan usulan Rekomendasi Ombudsman kepada Ketua Ombudsman mengenai penyelesaian laporan, termasuk untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; h. mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi Ombudsman demi kepentingan umum; dan i. menandatangani kerja sama dengan instansi terkait setelah memperoleh persetujuan Ketua Ombudsman. Perwakilan Ombudsman dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Pimpinan. Perwakilan Ombudsman membawahkan Tim Kerja Asisten dan Tata Usaha yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. BAB IX
TIM KERJA ASISTEN DAN TATA USAHA
Bagian Kesatu Tim Kerja Asisten Pasal 22
(1)
(2)
(3)
(4)
Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Direktur, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, dan Kepala Perwakilan Ombudsman dibentuk Tim Kerja Asisten. Tim Kerja Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Tim Kerja Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Direktur, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, dan Kepala Perwakilan Ombudsman sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.
Ketua Ombudsman dapat membentuk Tim Kerja Asisten secara khusus untuk menangani tugas-tugas tertentu yang sifatnya penting, strategik, dan mendesak.
Bagian Kedua Tata Usaha Pasal 23
(1) (2)
Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan fasilitatif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman. Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengadministrasian pelaksanaan tugas;
19
b. c. d.
(3)
pemberian dukungan administrasi; pelaksanaan koordinasi kegiatan kesekretariatan; kerja sama dengan unit lain di lingkungan Ombudsman untuk pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; e. penyiapan laporan dan evaluasi kinerja; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan peraturan perundangundangan. Tata Usaha terdiri atas: a. Tata Usaha Pimpinan; b. Tata Usaha Deputi; dan c.
(4) (5)
Tata Usaha Perwakilan Ombudsman.
Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha. Tata Usaha membawahkan Staf Sekretariat sesuai kebutuhan. BABX PENEMPATAN DALAM JABATAN DAN PENYETARAAN JABATAN
Pasal 24
(1)
(2)
Penempatan jabatan Deputi, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Perwakilan Ombudsman,dan Ketua Tim Kerja Asisten ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Syarat, tata cara pengangkatan, penyetaraan jabatan, dan fasilitas kerja Deputi, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Perwakilan Ombudsman, dan Ketua Tim Kerja Asisten ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman. BAB XI
TATA KERJA
Pasal 25
Pimpinan, Sekretaris Jenderal, Deputi, Direktur, Kepala Satuan, dan Kepala Perwakilan Ombudsman, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Ombudsman serta dengan instansi lain di luar Ombudsman berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26
Sekretaris Jenderal, Deputi, Direktur, Kepala Satuan, dan Kepala Perwakilan Ombudsman merencanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan masing-masing. Pasal 27
Pimpinan, Sekretaris Jenderal, Deputi, Direktur, Kepala Satuan, dan Kepala Perwakilan Ombudsman wajib menerapkan asas kepatutan, keadilan, nondiskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsional.
20
Pasal 28
Pimpinan, Sekretaris Jenderal, dan Deputi dalam merancang kebijakan khususnya berkenaan dengan kepegawaian wajib melibatkan wadah pegawai sebagai mitra aktif.
Pasal 29
Deputi, Direktur, Kepala Perwakilan Ombudsman, dan unit di bawahnya wajib melaksanakan tugas dan mencapai target kinerja yang ditetapkan secara optimal, intensif, efektif, proporsional, serta berkesinambungan untuk dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan tentang tugas, fungsi, dan jabatan masih tetap berlaku sampai dengan penempatan dalam jabatan dilaksanakan menurut Peraturan Ombudsman ini.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Ombudsman Nomor 4 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21
Pasal 32
Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015 KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA,
DANANG GIRINDRAWARDANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
22
J
DEPUTI
LAMPIRAN
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG REPUBLIK INDONESIA
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN
SUSUNAN ORGANISASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
DAVA MANUSIA
PENGEMBANGAN SUMBER
DlREiCTORAT
DEPUTI PENCEGAHAN
PENEHTlAN DAN
TATA USAHA
DIREKTORAT
PENCE MBANGAN
JENDERAL
X
PENDIDIKAN OAN
SEKRETARIAT
-
P= NYADARAN MASYARAKAT
SATUAN
DIREKTORAT
PERWAKILAN
-
OMBUDSMAN Rl
PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT
rvirntt?
DIREKTORAT
LAPORAN
PENYELESAIAN
direktorat
TATA USAHA
DIREKTORAT
LAPORAN V
PENYELESAIAN
«• * W
LAPORAN IV
*r- *
PENYELESAIAN
» A
LAPORAN 111
f«*r»^^
PfNYFIFSAIAN
f r
pfnyeiesaian laporan i!
LAPORAN I
**w€
PENYELESAIAN
f + H-ifiS**
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015
KETUAOMBUDSMAN REPUBLIKINDONESIA,
DANANG GIRINDRAWARDANA
23
OMBUDSMAN REPUBLIK >nuvnC9IA INDONESIA w...-wr«w,™ «xi_r-uDl_.rx
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0$ /ORI-SKA/l/2016 TENTANG
TIM PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a.
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia yang lebih optimal, diperlukan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk mendukung optimalisasi pengawasan pelayanan publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada'huruf a
perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Tim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia; Mengingat
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
2.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang' Aparatur Sipil Negara
3.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 571); Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-
7.
PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN
KETUA
OMBUDSMAN
TENTANG
TIM
PERUBAHAN
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
•
KESATU
Membentuk Tim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman
Republik Indonesia, sebagai berikut: Pengarah
1.
Penanggungjawab
2. Lely Pelitasari Soebekty 1. Ahmad Alamsyah Saragih
Amzulian Rifai
2. Ahmad Suaedy 3. 4. Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Anggota
Dadan S S A. Animaharsi
Hartoyo Winarso
1.
Elisa Luhulima
2. Stefianus Inkiriwang 1. 2.
Dominikus Dalu Timotius T.
3. 4. 5. 6. 7.
Muhajirin Patnuaji Indrarto
Kusharyanto Triyoga Habibie Zainal Muttaqin 8. M. Yudi Pamungkas KEDUA
: Tugas Tim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Rl sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut 1. Pengarah:
- Memberikan arahan dan masukan kepada Tim dalam melaksanakan tugas; dan
- Memonitor pelaksanaan kegiatan Tim beserta hasilnya
2. Penanggungjawab:
- Memastikan arahan yang disampaikan Pengarah dilaksanakan oleh Tim;
3.
-
Memonitor pelaksanaan rencana kerja tim serta membantu dalam
-
penyelesaian kendala yang dihadapi oleh Tim; Melaporkan hasil kerja Tim kepada Pengarah
Ketua:
-
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim, baik secara substansi maupun administrasi atas penyelesaian tugas Tim.
- Menyusun rencana kerja tim termasuk hasil (output) dan target waktu penyelesaian
Melaporkan hasil kerja Tim kepada Penanggungjawab 4.
Sekretaris:
-
Membantu tugas-tugas kesekretariatan Pengarah, Penanggunqjawab
dan tugas Tim
Menyiapkan laporan hasil kerja Tim kepada Ketua
5. Anggota:
- Menyiapkan bahan dan melakukan kajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- Menyusun draf kebijakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja; - Menyiapkan laporan Tim Perubahan Struktur Organisasi' dan Tata Kerja.
KETIGA
: Tim ini bertugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Juni sampai denqan bulan Agustus 2016.
a
~*~
.
KEEMPAT
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-110.01.1.439624/2016 tanggal 1Juni 2016 (Revisi ke-2). KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian han terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal \? Juni 2016
KETUA WB^DSMAN REPUBLIK INDONESIA ' •
\rSt
1 -
,
V
*••-
y PROr'AMZULIAN RIFAI, SH., LLM., Ph.D
Tembusan Yth.: 1.
Para Anggota Ombudsman Republik Indonesia;
2. 4.
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) Jakarta VI Kuasa Pengguna Anggaran Ombudsman Republik Indonesia; Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia; dan
5.
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3.
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7Jakarta Selatan 12920 Telp. (021) 52960894-95, Faks. (021) 52960907-08 Website: www.ombudsman.go.id Nomor
Lampiran Hal
•njtORl- 1NT/VI/2016
Jakarta, 24 Juni 2016
Rapat Persiapan Perubahan SOTK
Kepada Yth.
1. A. Alamsyah Saragih 2. Ahmad Suaedy
9. Muhajirin
3. Dadan S. S. 4. A. Animaharsi
H.Patnuaji Indrarto 12.Kusharyanto
lO.Stefianus
5. Winarso
13.Triyoga Habibie
'6. Dominikus Dalu
14.Zainal Muttaqin 15.Yudi Pamungkas
7. Elisa Luhulima
8. Timotius Tarigan
16. Parjan
Dengan hormat,
to™J?T? Penat3an °iganisrfsi dan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia S^u^nZ^Z^T^T BaPak/lbu/Sdr/Sdri dalam rapat tim persiapan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang akan dilaksanakan, pada: Hari/Tanggal
Senin, 27 Juni 2016
Jam
10.00 WIB
Tern pat Agenda
Ruang Rapat Lantai 5 1. Pembahasan Perubahan SOTK
2. Agenda Tim Kerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih. Ketua Tim Perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja
Tembusan.disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (sebagai laporan) 2. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia (sebagai laporan)
NOTULENSI
Rapat-I Tim Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia Senin, 27 Juni 2016
Pemimpin Rapat: Peserta Rapat:
1. Achmad Suaedy (Anggota Ombudsman] 2. 3.
Dominikus Dalu Elisa Luhulima
Agenda pembahasan:
1. Pembahasan Perubahan SOTK 2. Agenda Tim Kerja
Pembahasan:
1. Perubahan struktur Asisten agar memperhatikan struktur Kesekjenan dan kedudukan Kantor Perwakilan
2. Pemberlakuan struktur Asisten ,Kesekjenan dan Kantor Perwakilan dalam satu payung hukum akan menjadikan pelaksanaan tugas Ombudsman Rl lebih efisien dan terjamin untuk keberlangsungan karir Asisten dan Kepala Kantor Perwakilan.
3. Sebelum struktur sebagaimana dimaksud dalam point 2diberlakukan, maka seharusnya struktur lama tetap berlaku. Hasil Rapat:
1. Ada kajian hukum/aturan terkait kemungkinan penyatuan payung hukum SOTK untuk Asisten, Kepala Kantor Perwakilan dan Kesekjenan
2. Ada kajian terkait PO Nomor 4tahun 2010; PO Nomor 18 tahun 2015; SK Ketua Ombudsman
tahun 2014, SK Ketua Ombudsman Rl tahun 2016, dan aturan lainnya terkait dengan dengan pembagian serta pelaksanaan tugas Asisten Ombudsman Rl Demikian Notulensi Hasil Pertemuan ini dibuat
Hartovo
Ketua Tim
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ALAMAT :JALAN RASUNA SAID KAV.C-10, LANTAI 5-7.JAKARTA SELATAN
ACARA: Kapc^f pg^ULcc^ SOTK
DAFTAR HADIR JAKARTA, XJ -06-2016
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7Jakarta Selatan 12920 Telp. (021) 52960894-95, Faks. (021) 52960907-08 Website : www.ombudsman.go.id Nomor
Lampiran Hal
-234/ORI-INT/VI/2016
Jakarta, 28 Juni 2016
Rapat Persiapan Perubahan SOTK
Kepada Yth. 1. Lely Pelitasari S.
2. A. Alamsyah Saragih
10. Patnuaji Indrarto 11 Muhajirin
@Stefianus
3. Dadan S. S. 4. A. Animaharsi
13.Triyoga Habibie 14.Kusharyanto 15.Zainal Muttaqin 16.Yudi Pamungkas 17.Parjan
5. Hartoyo 6. Winarso 7. Dominikus Dalu 8. Elisa Luhulima
9. Timotius Tarigan Dengan hormat,
Dalam rangka penataan organisasi dan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia mengundang kehadiran Bapak/lbu/Sdr dalam rapat tim perubahan Struktur Organisasi dan
Tata Kerja yang akan dilaksanakan, pada: Hari/Tanggal
Kamis, 30 Juni 2016
Jam
13.00WIB
Tern pat Agenda
Ruang Rapat Abdurrahman Wahid Lt.7 1. Pembahasan Perubahan SOTK
2. Agenda Tim Kerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
tiemikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/lbu/Sdr, kami mengucapkan terima kasih.
Penaj^gguftgjawab Tim Perubahan
StruKtur:0^^ii-sasj dan Tata Kerja
V AH^AD SUAEDY
Tembusan.disampaikan kepada Yth. :
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (sebagai laporan).
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ,IHRDSEKRETAR,AT JENDERAL Jl. HR Rasuna Said Kav C-19 it 5 7 ui,*-- o ,
i* (02D mi^^ssss^r
NOTULA RAPAT TIM PERUBAHAN SOTK Hari/Tanggal Kamis, 30 Juni 2016 Pukul 13.00 WIBs.d. 16.00 WIB Tempat Ruang Rapat Lantai 7
Agenda
Rapat Tim Pembahasan Perubahan SOTK
A. Dihadiri oleh : 1. Lely Pelitasari
2* Ahmad Suaedy 3. Alamsyah S. 4. A. Animaharsi
5. 6. 7. 8-
Hartoyo Dominikus Dalu Elisa Luhulima Triyoga M Habibi
9. ZainalM. 10.Stefianusl.
H.Santi Wijayanti
B.
Pembahasan rapat:
«. penjelasan kajian ASN seeara nngkas tentang Asisten
7. Perlunya diperjelas kembali terkait struktur perwakilan OBI h,„ -
pimpinan terkait SUTK be
Demikian Notula Rapat ini dibuat seoagai laporan. Notulis,
Stefianus Inkiriwang
OMBUDSMAN HEPIIBLIK INDONESIA ALAMAT : JALAN RASUNA SAID KAV. C-19, LANTAl 5-7. JAKARTA SELATAN
DAFTAR HADIR
JAKARTA, Jq _ £ _ ACARA:
2016
