OPTIMALISASI PENGELOLAAN TPA ALAK DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERSAMPAHAN DI KOTA KUPANG

. OPTIMALISASI PENGELOLAAN TPA ALAK DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERSAMPAHAN DI KOTA KUPANG Iwan K. Julianus 1, Joni Hermana2 1

2

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Teknik Prasarana Lingkungan Permukiman (TPLP) Jurusan Teknik Lingkungan - FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, HP. 081331535676 [email protected] Dosen Jurusan Teknik Lingkungan - FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya,

ABSTRAK Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan mensyaratkan sistem controlled landfill bagi kota sedang dan sanitary landfill bagi kota besar. Kota Kupang masuk kategori kota sedang sehingga perlu meningkatkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Alak dari sistem open dumping menjadi controlled landfill. Saat ini pengelolaan TPA Alak belum optimal karena terbatasnya lahan, kurangnya biaya pengelolaan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas pengelola. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan sampah di TPA Alak serta mengoptimalkan kinerja pengelola dengan menyusun rancangan pengelolaan yang paling tepat dengan pendekatan pada aspek teknis, kelembagaan dan finansial. Pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara. Identifikasi kondisi eksisting dengan metode analisis deskiptif. Hasil dari penelitian berupa rancangan optimalisasi pengelolaan TPA Alak melalui penanganan sampah di sumber (3R), peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, perencanaan teknis operasional fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Investasi yang dibutuhkan selama periode rencana 11 tahun sebesar Rp. 17.186.250.000,00 dan biaya OP sebesar Rp. 2.238.894.750,00/tahun. Perhitungan kelayakan investasi dengan parameter NPV sebesar Rp. 9.466.850.000,00 dan B/C Ratio sebesar 1,95 menunjukkan bahwa investasi layak dilakukan. Tercapainya cost recovery dalam pengelolaan melalui penyesuaian tarif dan pendapatan dari daur ulang dan composting. Kata kunci: Analisis SWOT, optimalisasi, pengelolaan, TPA.

PENDAHULUAN Kota Kupang secara administrasi berfungsi sebagai pusat pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Kupang menjadi pusat berbagai aktifitas manusia, yang berdampak pada timbulnya berbagai masalah, dan salah satunya adalah sampah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Kupang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Alak, Kota Kupang. TPA ini merupakan TPA pertama di Kota Kupang yang dibangun pada tahun 1997 dan mulai beroperasi sejak tahun 1998. Sistem pengolahan yang dijalankan menggunakan sistem open dumping. Berdasarkan [1], semua TPA minimal menggunakan sistem controlled landfill bagi kota sedang dan sanitary landfill bagi kota besar, sehingga Kota Kupang yang masuk kategori kota sedang perlu meningkatkan sistem pengolahan di TPA Alak dari open dumping menjadi controlled landfill. Namun dalam pelaksanaannya, ditemui banyak kendala. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang dalam pengelolaan sampah kota anatara lain terbatasnya alokasi lahan untuk TPA, rendahnya cakupan pelayanan, belum optimalnya pengelolaan TPA akibat kurangnya SDM, serta rendahnya alokasi biaya untuk pengelolaan sampah. Oleh karena itu, untuk mendukung berjalannya sistem controlled landfill dibutuhkan penelitian mengenai Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Alak Kota Kupang.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan sampah di TPA Alak dan mengoptimalkan kinerja pengelola TPA melalui penyusunan rancangan pengelolaan sampah yang paling tepat dengan pendekatan pada aspek teknis, kelembagaan dan finansial. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini secara umum dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan TPA Alak yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui Optimalisasi ini diperoleh rancangan pengelolaan yang mampu memanfaatkan potensi dan mengurangi kelemahan pengelola TPA. Juga dilakukan analisis potensi ekonomi sampah berdasarkan volume, komposisi dan karakteristik timbulan sampah yang masuk ke TPA, sehingga dapat membiayai operasional dan perawatan bahkan menjadi sumber pendapatan bagi pengelola TPA. Dalam pelaksanaan penyusunan tesis yang membahas “Optimalisasi Pengelolaan TPA Alak dalam mengatasi Permasalahan Persampahan di Kota Kupang”, ada beberapa tahapan penelitian yang dilakukan. Tahapan penelitian diperlukan agar pembahasan bisa lebih terstruktur, terarah dan sistematis sehingga lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data Primer. Diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan dengan melakukan observasi/pengamatan (survey primer). A-357

ISBN 978-979-18342-1-6

Baik data yang menyangkut fisik maupun untuk menggali unsur-unsur yang terkait dengan penyebab terjadinya permasalahan. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data primer adalah sebagai berikut : a. Pengamatan/observasi lapangan, untuk mengetahui secara langsung penanganan sampah di TPA Alak dan sarana prasarana pengolahan sampah yang tersedia. b. Pengukuran, dilakukan dengan mengukur secara langsung terhadap volume, komposisi dan karakteristik sampah yang masuk ke TPA. c. Wawancara kepada pihak pengelola sampah dan pihak terkait. Dalam wawancara diharapkan dapat diketahui sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang yang selama ini dilakukan serta data-data lain yang diperlukan. d. Penyebaran kuesioner kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dan kemampuan membayar retribusi. Data primer yang diperlukan dalam mengkaji masalah pengelolaan sampah adalah sebagai berikut : a. Volume Sampah Volume sampah yang masuk ke TPA dihitung berdasarkan volume bak kendaraan pengangkut (dump truck dan arm roll truck) serta jumlah kendaraan pengangkut yang masuk ke TPA setiap hari selama 9 hari berturut-turut, yaitu sejak tanggal 28 Pebruari hingga 8 Maret 2009. Volume sampah rata-rata yang masuk ke TPA sebesar 156 m3/hari. b. Komposisi Sampah Komposisi sampah dapat diketahui dengan memilah sampel sampah berdasarkan jenis, seperti plastik, logam, sampah basah, dan lainnya. Setelah itu masing-masing jenis ditimbang dan dibuat dalam persentase berat dari berat total sampel sampah. Pengambilan sampel dilakukan selama 7 hari berturut-turut sebanyak 2 kali, sejak tanggal 28 Pebruari hingga tanggal 6 Maret 2009. Hasil perhitungan komposisi dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1: Komposisi Sampah Kota Kupang Jenis Sampah Sampah Basah Plastik Kertas Foam Kayu Kaleng Kaca Logam / Alumunium Karet Kain Komponen Sampah Lainnya Jumlah

Persentase (%) 80.23 8.21 5.75 0.20 1.69 1.25 0.46 0.71 0.39 0.21 0.88 100.00

c. Karakteristik sampah Data karakteristik sampah yang diperlukan pada penelitian ini adalah kadar air dan rasio C/N. Data karakteristik sampah diperoleh dari hasil tes laboratorium terhadap sampel sampah dengan berat sampel sebanyak 1 kg. Hasil Uji

Laboratorium terhadap sampel sampah dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2: Hasil uji Laboratorium No. 1 2 3

Jenis Pengujian Kadar Air Karbon Organik (C) Nitrogen (N)

Prosentase (%) 24,82 63,41 20,88

d. Potensi Daur Ulang Sampah Setelah diketahui komposisi sampah, sampah yang telah dipilah, dikelompokkan lagi berdasarkan jenis sampah yang dapat dan yang tidak dapat didaur ulang. Sementara untuk mengetahui nilai recovery factor maka dilakukan penimbangan terhadap masing-masing komponen sampah yang dapat didaur ulang. Nilai recovery factor sendiri merupakan perbandingan antara berat komponen sampah yang dapat didaur ulang dengan berat total komponen sampah. Nilai recovery factor dapat dirumuskan sebagai berikut: c

Rf

.................................................................(1)

a

Di mana : Rf = Recovery factor c = berat sampah yang dapat didaur ulang a = berat total sampah Hasil perhitungan recovery factor dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3: Recovery Factor Komponen Sampah

Recovery Factor (%)

Sampah Basah Plastik Kertas Kayu Kaleng Logam / Alumunium Karet

0.00 5.69 10.18 100.00 100.00 0.00 0.00

e. Populasi dan Sampel Populasi dan sampel dibutuhkan untuk mengetahui keinginan membayar (willingness to pay) dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan persampahan. Populasi dalam penelitian ini adalah Penduduk Kota Kupang, berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2007, yaitu sebanyak 282.035 jiwa. Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan persamaan berikut ini : z n

2

d (N

2 1

1)

/2

P (1 z

1

…….........................(2)

P)N

2 /2

P (1

P)

Di mana : z = Standard score untuk nilai (1-α ) = proporsi disetujui = 95%  1,96 N = Jumlah populasi 282.035 d = Sampling error (5 – 10 %)  5% P = Proporsi dalam populasi ( 5 – 99 %)  10% N = Jumlah responden Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 139 orang.

A-358 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009

Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan berbagai sumber yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di daerah, yaitu :

a. Data Perencanaan Peningkatan TPA Alak tahun 2008

b. Data Wilayah Studi dan Kependudukan. c. Data Sarana dan Prasarana Sampah d. Data yang berkaitan dengan aspek finansial seperti biaya operasional dan pemeliharaan (BOP) dalam pengelolaan sampah di TPA Alak yang selama ini berjalan, yang dianggarkan dalam APBD. e. Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah. f. Data Pendukung lainnya Identifikasi Komponen Pengelolaan TPA. Identifikasi komponen pengelolaan TPA dilakukan terhadap kondisi eksisting dan hasil perencanaan peningkatan TPA Alak tahun 2008. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan [2] dan [3] serta ketentuan umum dan ketentuan teknis [4]. Pengolahan dan Analisis Data. Analisis data dilakukan setelah diperoleh data primer maupun data sekunder. Analisis dilakukan berdasarkan hasil identifikasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA, yang meliputi kajian terhadap aspek teknis, aspek aspek kelembagaan dan finansial. Hasil analisis ketiga aspek ini merupakan dasar untuk menyusun analisis SWOT. Aspek Teknis. Analisis teknis dilakukan terhadap data-data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder berdasarkan hasil identifikasi, [2], [3] dan [4]. Pada dasarnya dalam analisis aspek teknis ini akan dikaji mengenai operasional sarana dan prasarana TPA dalam menampung laju timbulan sampah jika dilakukan optimalisasi pengoperasian TPA. Adapun proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk mengetahui timbulan sampah yang terjadi. Proyeksi pendududuk dihitung mengunakan 3 metode, yaitu Metode Aritmatik, Geometrik, dan Least Square. Dari ketiga metode ini, dipilih metode dengan koefisien korelasi (K) yang mendekati 1. 2. Dilakukan analisis kesetimbangan massa berdasarkan komposisi, karakteristik dan potensi daur ulang sampah sehingga diketahui perkiraan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA pada tahun 2020 sebesar 1.179,67 m3/hari. 3. Untuk mendukung sistem pengolahan controlled landfill, dilakukan penanganan terhadap sampah yang masuk ke TPA, dengan asumsi : Produksi sampah per kapita sesuai [5] untuk kategori kota sedang sebesar 2,5 Liter/orang/hari, dan diasumsikan mengalami peningkatan hingga mencapai 3,5 Liter/orang/hari pada tahun 2020. Cakupan pelayanan diasumsikan berdasarkan target MDG’s tahun 2015, yaitu mengurangi ISBN 978-979-18342-1-6

setengah dari yang belum terlayani. Cakupan pelayanan saat ini sebesar 20,09 %, sehingga pada tahun 2015 harus terlayani sebanyak : 20,09% + ((100%-20,09%)/2) = 60,04%. Cakupan pelayanan juga mengacu kepada [5] bidang persampahan di kawasan permukiman perkotaan, di mana target pelayanan minimal sebesar 80 %. Program 3R (reduce, reuse, recycle) sudah berjalan, dengan capaian untuk masing-masing kegiatan (reduce, reuse, recycle) minimal 10%. Peningkatan pemilahan oleh pemulung dari 4,94% menjadi 10%. Composting dilaksanakan di TPA dengan cara melakukan rotasi blok aktif. Diasumsikan persentase kegiatan composting di TPA sebesar 40%. Sehingga perkiraan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA pada tahun 2020 setelah dilakukan penanganan sebesar 248,20 m3/hari. 4. Dilakukan perhitungan kapasitas/daya tampung TPA untuk mengetahui luas lahan yang dibutuhkan dengan rumus : Kapasitas = (365 x T x V x D1/ D2 ) + 1/5 (365 x T x V x D1/ D2)......................................(3) Di mana : Volume sampah harian yang akan masuk ke lokasi penimbunan (V)(m3/hari) Densitas sampah yang masuk ke lokasi penimbunan (D1)(kg/m3) Densitas sampah setelah dipadatkan mengunakan alat berat (D2)(kg/m3) Penutupan dengan tanah, menggunakan perbandingan antara sampah terpadatkan dengan tanah. Diasumsikan perbandingan tanah 5 : 1, berarti setiap ketebalan 1 m sampah terpadatkan ditutup tanah dengan ketebalan 0,2 m. Jangka waktu umur pakai lokasi pembuangan (T)(tahun) 5. Mengevaluasi ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di TPA Aspek Kelembagaan. Analisis kelembagaan dilakukan untuk mengetahui kinerja dan permasalahan yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang, khususnya di TPA Alak. Analisis aspek kelembagaan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi eksisting struktur organisasi dan kebutuhan SDM secara kuantitas dan kualitas dengan struktur organisasi dan kebutuhan SDM secara kuantitas dan kualitas berdasarkan [2] dan [3]. Aspek Finansial Analisis aspek finansial dilakukan untuk mengetahui kelayakan pelaksanaan proyek. Analisis aspek finansial ini meliputi : 1. Perhitungan biaya investasi serta operasional dan pemeliharaan TPA. A-359

2. Perhitungan tarif untuk mencapai cost recovery dalam pengelolaan persampahan. 3. Perhitungan pendapatan TPA dari proses daur ulang dan composting. 4. Analisis kelayakan proyek dengan menggunakan perhitungan NPV (Net Present Value) dan Benefit/Cost Ratio (B/C Ratio) untuk mencapai cost recovery dalam pengelolaan sampah. Rumus yang digunakan adalah : NPV = Σ [ ( B – C ) / ( 1 + i ) n ]…...………….(4) dimana : B = manfaat yang diperoleh dari proyek (benefit) C = Biaya selama pelaksanaan proyek n = jangka waktu investasi, tahun i = tingkat suku bunga, % B /C

benefit

disbenefit

O & M . cos ts

...........(5)

initial .investment

Analisis SWOT. Hasil analisis aspek teknis, kelembagaan dan finansial menjadi dasar untuk menyusun analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi Optimalisasi pengelolaan TPA Alak. Komponen dalam matrik SWOT diperoleh melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi kinerja pengelolaan TPA [6]. Rancangan Optimalisasi Pengelolaan TPA Alak. Hasil akhir dari penelitian ini ialah rancangan Optimalisasi pengelolaan TPA Alak. Rancangan ini menjadi action plan bagi pelaksanaan pengelolaan TPA Alak yang optimal. Kesimpulan dan Saran. Pada bagian terakhir dirumuskan kesimpulan yang berisi hasil akhir dari seluruh tahapan penelitian terkait dengan upaya Optimalisasi pengelolaan TPA Alak di Kota Kupang dan disertai dengan saran atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian (penelitian lanjutan). Kesimpulan disusun dalam beberapa poin penting sesuai dengan tujuan penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Aspek Teknis 1. Kebutuhan lahan Dari hasil perhitungan, berdasarkan perkiraan jumlah sampah yang masuk ke TPA pada tahun 2020 sebesar 1.179,67 m3/hari, dibutuhkan TPA dengan kapasitas 1.973.492,13 m3. Apabila tinggi rata-rata timbunan sampah 10 meter, maka luas area penimbunan yang dibutuhkan = 1.973.492,13 m3/ 10 m = 197.349,21 m2 ≈ 197.350 m2 atau 19,74 ha. Dengan memperhitungkan lahan untuk fasilitas TPA lainnya sebesar 20% dari area penimbunan, maka total lahan yang dibutuhkan sebesar: 197.350 m2 x 1,2 = 236.760 m2 atau 23,68 ha. Setelah mengalami penanganan sebelum masuk ke TPA, diperoleh jumlah sampah yang masuk ke

TPA sebesar 248,20 m3/hari. Sehingga kapasitas TPA yang dibutuhkan, dihitung berdasarkan rumus (3) sebesar 415.209,79 m3. Apabila tinggi rata-rata timbunan sampah 10 meter, maka luas area penimbunan yang dibutuhkan = 415.209,79 m3/ 10 m = 41.520,97 m2 ≈ 41.500 m2 atau 4,15 ha. Dengan memperhitungkan lahan untuk fasilitas TPA lainnya sebesar 20% dari area penimbunan, maka total lahan yang dibutuhkan sebesar: 41.500 m2 x 1,2 = 49.800 m2 atau 4,98 ha. Sementara luas lahan yang disediakan untuk TPA sebesar ± 7 hektar. 2. Berdasarkan hasil identifikasi, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di TPA Alak adalah kebutuhan alat berat dan area transit limbah B3 rumah tangga. Apabila digunakan bulldozer dengan kapasitas blade 4,8 cuyds 80 HP, maka perhitungan bulldozer untuk perataan sampah adalah: Jumlah sampah yang ditampung dan diolah di TPA sebesar 868,68 ~ 1000 m3/hari (sampai dengan tahun 2020). Waktu operasi buldozer 7 jam sehari, dengan perincian 5,5 jam operasi dan 1,5 jam perawatan. Sampah terlayani oleh buldozer ( Qs) = 1000 m3 / 5,5 jam =189 m3/jam Kebutuhan bulldozer dihitung berdasarkan kapasitas produksi dalam satuan m3/jam. Kapasitas produksi buldozer Qb (m3/jam) = 60 * JE * CF * Cap / T Dimana : JE : Job Efficiency (efisiensi alat 70%) CF : Carry Factor (faktor angkut blade 1) Cap : Kapasitas alat (m3) T : Waktu putaran untuk perataan (cycle time) = T D F R Z

D

D

F

R

Z

: Jarak dorong = 100 meter : Kecepatan dorong = 4,8 km/jam : Kecepatan mundur = 7 km/jam : Waktu pergantian gigi 0,5 (diabaikan)

Waktu perataan T

100

100

4800

7000

menit

0 , 035 jam

Diperoleh kapasitas produksi buldozer = 60*0,7*1*3,69 / 0,035 = 4.428 m3/jam. Dengan timbulan sampah yang harus dilayani sebesar 372,29 m3/jam dan kapasitas produksi buldozer 4.428 m3/jam, berarti dibutuhkan buldozer sejumlah 372,29/4.428 = 0,084 unit. Atau dengan pemakaian 1 (satu) unit buldozer membutuhkan waktu operasional harian sebesar 1.000/4.428 = 0,23 jam, sehingga dengan waktu efektif kerja harian 5,5 jam maka masih tersedia waktu longgar sebesar 5,27 jam setiap hari. Sedangkan perhitungan kebutuhan bulldozer untuk pengupasan dan penutupan sampah dilakukan dengan memperhitungkan luas lahan TPA 7 ha dan area efektif sebagai lahan penimbunan sampah (dumping) sebesar 3 ha = 30.000 m2, dengan tahapan

A-360 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009

pembangunan TPA dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap 1 seluas 1 ha, Tahap 2 seluas 1 ha dan Tahap 3 seluas 1 ha. Kebutuhan alat berat untuk keperluan pengupasan dan perataan tanah didasarkan pada luas terbesar pada masing-masing tahapan yaitu diambil luas 1 ha = 10.000 m2. Keperluan tanah penutup akhir untuk luasan 10.000 m2 dengan tebal 30 cm maksimal sebesar 3.000 m3. Pemakaian bulldozer dengan kapasitas produksi 4.428 m3/jam sebagaimana telah dihitung di atas bahwa masih tersedia waktu sisa untuk beroperasi sebesar 5,27 jam setiap hari. Oleh karena itu untuk keperluan pengupasan dan penutupan sampah mengunakan alat yang sama dengan perhitungan waktu pemakian operasional peralatan sebesar 3.000/4.428 = 0,68 jam. Sehingga masih cukup waktu dengan menggunakan 1 (satu) unit bulldozer. Sedangkan untuk area transit limbah B3 rumah tangga, diupayakan untuk dibangun setelah TPA dijalankan. Aspek Kelembagaan. Pada pembahasan aspek kelembagaan ini akan dilakukan identifikasi dan analisis secara deskriptif terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku pengelola pelayanan persampahan di Kota Kupang Identifikasi Lembaga Pengelola. Selama ini pengelolaan sampah di Kota Kupang ditangani langsung oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang, yang pada tahun 2009 berubah nama menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Dinas ini dikepalai oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kupang. Dari struktur terlihat bahwa DKP dilengkapi dengan sekretariat, 3 bidang yang masing-masing membawahi 3 seksi dan UPTD. Yang berkaitan erat dengan pengelolaan sampah di TPA Alak Kota Kupang ialah Bidang Pengelolaan Sampah, di mana salah satu seksinya adalah Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan, dan UPTD Sampah yang baru dibentuk tahun 2009. UPTD Sampah terdiri dari 4 seksi, yaitu seksi administrasi umum/humas, seksi alat/pemeliharaan, seksi operasional dan seksi perencana, dan merupakan perpanjangan tangan dari DKP untuk menjalankan pengolahan sampah di TPA. Karena pengelolaan sampah merupakan pelayanan umum, maka DKP sebagai pengelola dituntut untuk berkerjasama dengan pengelola fasilitas umum lainnya. Dari struktur organisasi DKP, terlihat seksi-seksi yang ada mampu mewadahi semua kegiatan pengolahan sampah kota. Dari kuantitas SDM, saat ini DKP memiliki pegawai sebanyak 277 orang pegawai, dengan perincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 185 orang dan tenaga honorer sebanyak 92 orang. Dari segi kualitas SDM, komposisi pegawai DKP berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa (88,11%) pegawai berpendidikan setara SMU ke bawah, sementara pegawai yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan sampah hanya 1 orang (0,5%).

Analisis Lembaga Pengelola. Berdasarkan pedoman subsistem kelembagaan dan organisasi dalam [2], pengelola sampah kota berbentuk dinas tersendiri memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi: Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup tugas pelayanan umum pengelolaan sampah kota. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup pengelolaan sampah kota. Pengelolaan dana operasional dan pemeliharaan khusus Dinas Kebersihan. Struktur organisasi dinas pengelola sampah kota sendiri harus terdiri dari bagian yang mewadahi aktifitas utama dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah kota, yang terdiri dari : Perencanaan sistem pengelolaan sampah kota. Teknis operasional penyelenggaraan pelayanan, meliputi : penyapuan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Manajemen, meliputi : administrasi umum/logistik, administrasi keuangan, administrasi SDM dan administrasi peranserta masyarakat. Pengawasan dan pengendalian. Sementara berdasarkan kuantitas, untuk pengelolaan sampah kota dibutuhkan pegawai dengan perbandingan 2-3 orang melayani 1000 jiwa. Analisis yang dilakukan terhadap lembaga pengelola menunjukkan bahwa secara struktur organisasi, DKP sebagai pengelola sampah memiliki struktur organisasi yang kuat dan mampu mewadahi seluruh kegiatan pengelolaan sampah. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan seksi sudah cukup jelas dan menunjang pencapaian tujuan lembaga. Yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas kerja serta paradigma pengelolaan sampah. Efektifitas dan efisiensi kerja dapat meningkat apabila pengelola berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan, bukan kepada pelayanan umum. Peningkatan kinerja diukur berdasarkan luas wilayah yang terlayani, bukan berdasarkan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Paradigma “kumpul, angkut, buang” yang selama ini dijalankan perlu dirubah menjadi “reduce, reuse,recycle”. Perencanaan dan pengambilan kebijakan teknis tidak lagi terfokus pada cara mengangkut seluruh sampah kota ke TPA, tetapi cara mengurangi, mengolah/menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Peningkatan program sosialisasi penerapan 3R kepada masyarakat tidak hanya dilakukan untuk menghabiskan anggaran, tetapi mendapat prioritas utama dalam penyusunan program sistem pengelolaan sampah. Secara kualitas, DKP sebenarnya memiliki tenaga yang berkompeten dalam bidang pengelolaan sampah, namun jumlahnya belum mencukupi. Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi pegawai yang ditempatkan di DKP. Tenaga teknis operasional pun perlu diberikan pendidikan dan pelatihan pengelolaan A-361

ISBN 978-979-18342-1-6

sampah, sehingga memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pengelolaan sampah. Sementara berdasarkan kuantitas, berdasarkan pedoman, untuk pengelolaan sampah Kota dibutuhkan pegawai sebanyak 564 orang. Sementara jumlah pegawai yang dimiliki oleh DKP hanya 277 orang pegawai. Jumlah ini sudah termasuk dengan jumlah pejabat yang ada di lingkup DKP sebanyak 21 orang, sehingga staf operasional seluruhnya berjumlah 256 orang, termasuk di dalamnya staf administrasi dan keuangan. Dari hasil perhitungan, masih terdapat kekurangan tenaga pengelola sampah sebanyak 564 – 256 = 308 orang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga operasional, terdapat beberapa alternatif penyelesaian, yaitu: 1) Merekrut pegawai baru, baik dengan sistem kontrak (honorer) maupun pengangkatan pegawai negeri. 2) Melibatkan peranserta masyarakat melalui kelurahan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 3) Melakukan kerjasama dengan swasta. Dari 3 alternatif di atas, yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kota Kupang adalah alternatif ke 2, yaitu melibatkan peranserta masyarakat melalui kelurahan. Hal ini dimungkinkan karena hingga saat ini masyarakat belum dilibatkan dalam pengelolaan sampah akibat kurangnya sosialisasi. Keuntungan yang diperoleh dari keterlibatan masyarakat ialah terbukanya lahan pekerjaan bagi masyarakat, kekurangan tenaga operasional dapat teratasi dan menurunnya volume timbulan sampah domestik. Sementara untuk teknis operasional, cakupan pelayanan persampahan di Kota Kupang hanya sebesar 20,09%. Berdasarkan target MDG’s, pada tahun 2015 cakupan pelayanan ditingkatkan hingga mampu mengurangi setengah dari jumlah yang belum terlayani. Dengan kondisi cakupan pelayanan saat ini sebesar 20,09%, maka pada tahun 2015 cakupan pelayanan ditingkatkan hingga mencapai 60,04%. Sementara berdasarkan SPM, pelayanan persampahan di permukiman perkotaan harus mencapai 80%. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan langkahlangkah optimalisasi untuk meningkatkan kinerja dari operasional pengelolaan persampahan. Langkahlangkah optimalisasi tersebut yaitu: 1) Membuat database mengenai operasional pengelolaan persampahan. 2) Menganalisis kinerja pengelolaan berdasarkan pedoman yang ada. 3) Melakukan proyeksi peningkatan operasional pengelolaan. 4) Menyusun masterplan pelayanan persampahan kota dan strategi optimalisasi untuk mencapai cost recovery dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan. 5) Menyusun SOP mengenai pengelolaan persampahan. 6) Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala menyangkut realisasi pencapaian target. Identifikasi dan Analisis Aspek Finansial. Dari pembahasan aspek teknis, telah direncanakan optimalisasi TPA Alak untuk beroperasi hingga tahun 2020. Dalam optimalisasi itu direncanakan dibangun

TPA dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai kebutuhan biaya konstruksi, biaya operasional dan perawatan selama umur pakai TPA dan sumber dana. Pada pembahasan mengenai aspek finansial ini akan dibahas mengenai kelayakan optimalisasi TPA Alak melalui analisis komponen pembiayaan, pendanaan pengelolaan sampah dan sumber pendapatan lainnya, serta upaya cost recovery bagi pengelolaan sampah di TPA. Berdasarkan [3], kriteria pembiayaan untuk pengelolaan sampah kota dialokasikan sebesar 10% dari total APBD, dan 70% dari alokasi tersebut berasal dari pendapatan retribusi kebersihan. Dari acuan ini, maka seharusnya untuk pengelolaan sampah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.975.117.719,80, dengan pendapatan dari retribusi kebersihan sebesar Rp. 29.382.582.403,86. Kondisi saat ini, total APBD Kota Kupang tahun 2008 sebesar Rp. 419.751.177.198,00, di mana alokasi anggaran dalam [7] sebesar Rp 5.273.486.200,00 atau hanya sebesar 1,26 % dari total APBD Kota Kupang. Khusus untuk operasional pengelolaan sampah sendiri hanya dianggarkan sebesar Rp. 2.840.571.000,00, atau sebesar 53,86% dari total anggaran DPA DKP tahun 2008 atau sebesar 0,68% dari APBD. Sementara pendapatan dari retribusi sampah sendiri hanya sebesar Rp 29.385.000,00, atau hanya sebesar 0,56 % dari total anggaran belanja DKP [7]. Dengan kondisi ini, cost recovery di dalam pelayanan sampah akan sulit tercapai. Pembiayaan Pengelolaan. Dalam [8] yang mengatur tata cara pengelolaan sampah di permukiman, biaya pengelolaan sampah terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional dan pemeliharaan. 1. Biaya Investasi Yang diperhitungkan pada biaya investasi ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan TPA Alak berdasarkan perencanaan peningkatan TPA Alak tahun 2008. Biaya investasi yang dibutuhkan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk peningkatan TPA Alak sebesar Rp. 16.170.954.000,00. Pembiayaan untuk peningkatan TPA Alak direncanakan bersumber dari APBN, APBD Provinsi NTT dan APBD Kota Kupang, dengan perincian : 1. APBN : Rp. 9.054.321.000,00 2. APBD Provinsi NTT : Rp. 4.286.292.000,00 3. APBD Kota Kupang : Rp. 2.830.340.000,00 Peningkatan TPA Alak sendiri dilakukan secara bertahap selama 3 tahun. Selama umur pakai TPA, direncanakan pula investasi tambahan berupa pengadaan alat berat sebanyak 2 unit, dengan asumsi setiap kali pembelian, harga per unit naik 5%. Juga diperhitungkan pula depresiasi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Total biaya investasi yang dibutuhkan TPA Alak hingga tahun 2020 adalah sebesar Rp. 17.186.250.000,00. 2. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Yang diperhitungkan pada biaya operasional dan pemeliharaan ini ialah biaya operasional dan pemeliharaan yang ditimbulkan oleh peningkatan

A-362 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009

TPA Alak. Berdasarkan perencanaan, dibutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan, baik bagi pengelola maupun sarana dan prasarana yang ada di TPA, sehingga TPA dapat mencapai umur pakai yang direncanakan. Unsur-unsur biaya yang dibutuhkan adalah : Gaji/Upah pengelola Biaya kesejahteraan pengelola Biaya pelatihan pengelola Alat Tulis dan Kantor Biaya Pemeliharaan sarana dan Prasarana Biaya lainnya Total biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan TPA Alak per tahun sebesar Rp. 2.238.894.750,00. Pendanaan Pengelolaan Sampah. Karena pengolahan sampah di TPA merupakan bagian dari pelayanan sampah kota, maka pendanaannya bersumber pada anggaran APBD Kota Kupang. Sesuai kondisi yang terjadi, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara alokasi anggaran pelayanan persampahan berdasarkan pedoman dengan alokasi anggaran pelayanan persampahan Kota Kupang. Anggaran pelayanan persampahan sendiri bersumber dari pemungutan retribusi kebersihan dari masyarakat. Pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat adalah biaya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Berdasarkan [8], perbandingan pembiayaan dari total biaya pengelolaan sampah yaitu: 1. Biaya pengumpulan 20 - 40 % 2. Biaya pengangkutan 40 -60 % 3. Biaya Pembuangan akhir 10 – 30 % Berdasarkan perhitungan, besarnya tarif untuk mencapai cost recovery pelayanan persampahan di Kota Kupang adalah sebesar Rp. 20.000,00/KK/bulan, sedangkan yang dibayarkan pada saat ini hanya sebesar Rp. 10.000,00/KK/bulan [9]. Sementara berdasarkan kemauan masyarakat untuk membayar (willingnes to pay), besarnya tarif yang dibayarkan sebesar Rp. 7.900,00/KK/bulan. Untuk mengatasi perbedaan ini, dilakukan penentuan tarif berdasarkan biaya satuan pelayanan sampah per m3 dengan subsidi silang. Hasilnya ialah tarif retribusi untuk golongan pendapatan rendah sebesar Rp. 5.000,00/KK/bulan, golongan pendapatan menengah sebesar Rp. 10.000,00/KK/bulan, dan golongan pendapatan tinggi sebesar Rp. 33.000,00/KK/bulan. Berdasarkan proyeksi, pendapatan dari retribusi yang digunakan untuk menutup biaya investasi serta operasional dan pemeliharaan TPA hingga tahun 2020 sebesar Rp. 35.094.190.000,00. Sumber Pendapatan Lainnya. Berdasarkan komposisi sampah yang masuk ke TPA, masih ada barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis. Barang-barang ini dipilah oleh pemulung untuk dijual kepada pengumpul. Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini hanya 4,94 % sampah dari total sampah yang masuk ke TPA yang dipilah oleh pemulung. Kecilnya jumlah ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemulung tentang nilai

potensi ekonomi sampah, dan terbatasnya jenis sampah yang laku dijual. Untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan pemilahan, pada perencanaan peningkatan TPA Alak juga dibangun bangunan 3R, yang mana berfungsi sebagai tempat pemilahan. Truk pengangkut sampah yang masuk ke TPA diarahkan untuk masuk ke bangunan 3R tersebut, sehingga pemilahan dapat berjalan dan setelah dilakukan pemilahan, sisanya diangkut ke area penimbunan. Juga dilakukan pembinaan terhadap pemulung di TPA, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang potensi ekonomi sampah. Berdasarkan proyeksi pendapatan, pemanfaatan potensi daur ulang sampah oleh pemulung hingga tahun 2020 dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 7.859.560.000,00, sementara dari kegiatan composting hingga tahun 2020 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 17.504.560.000,00. Analisis Kelayakan Investasi. Setelah diketahui biaya optimalisasi, biaya operasional dan pemeliharaan dan potensi ekonomi di TPA Alak Kota Kupang, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis kelayakan investasi bagi optimalisasi TPA Alak Kota Kupang. Metode analisis yang digunakan ialah Net Present Value (NPV) dan BenefitCost Ratio (B/C Ratio). Pelaksanaan pembangunan fisik TPA direncanakan dalam 3 (tiga) tahap, masing-masing tahap dijalankan dalam 1 (satu) tahun. Diasumsikan bahwa biaya Operasional dan Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 5% per 5 tahun akibat kenaikan harga barang, tarif listrik dan air PDAM serta gaji pegawai. Tingkat suku bunga diasumsikan sebesar 12%. Selain itu, pada tahun 2014, dan 2020 terjadi peningkatan biaya O&P akibat pembelian kelengkapan kerja petugas. Perhitungan NPV dan BCR optimalisasi TPA Alak dengan menggunakan persamaan berikut ini: Net Present Value (NPV) =Σbenefit–Σdisbenefit–Σ(biaya O&P dan investasi) ( 1 + i)n = 77.644.570.000 – 0 – 44.713.650.000 (1 + 12)11 = 9.466.850.000,00 (memenuhi syarat) Benefit Cost Ratio (B/C ratio) Σ benefit – Σ disbenefit – Σ biaya O & P Σ investasi = 60.458.310.000 – 0 – 27.527.390.000 17.186.250.000 = 1,95 (memenuhi syarat) =

Analisis SWOT. Untuk mendukung optimalisasi TPA Alak, maka lembaga pengelola harus memiliki strategi pengelolaan yang tepat. Di dalam menentukan strategi pengelolaan TPA Alak, dilakukan analisis SWOT, di mana dianalisis faktor internal dan eksternal dari pengelolaan TPA. A. Faktor Internal A-363

ISBN 978-979-18342-1-6

1. Kekuatan (Strength) Lokasi TPA sudah memenuhi syarat. Pelayanan persampahan telah berjalan Komitmen DKP Kota Kupang untuk meningkatkan cakupan pelayanan Keberadaan UPTD Sampah Alak sebagai pengelola TPA 2. Kelemahan (Weakness) Rendahnya alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah Rendahnya pendapatan retribusi sampah Kurangnya sosialisasi 3R kepada masyarakat Sarana dan Prasarana TPA yang belum memadai Kurangnya SDM berkualitas dalam pengelolaan persampahan Kurangnya investasi dalam pengelolaan persampahan Pengangkutan/ritasi angkutan sampah yang belum melayani seluruh wilayah kota Belum ada standar operasional (SOP) mengenai pengelolaan sampah di TPA. B. Faktor Eksternal 1. Peluang (Opportunity) Komitmen Pemerintah Kota Kupang mengenai persampahan Peran pemuka agama dan tokoh masyarakat cukup besar Tingginya persentasi sampah basah Tingginya minat pasar terhadap barang daur ulang Adanya bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan sampah Adanya dukungan Pemerintah Kota Kupang melalui Perda nomor 13/2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. 2. Ancaman (Threat) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 3R Besarnya timbulan sampah yang masuk ke TPA Terbatasnya peruntukan lahan untuk TPA. Sistem penarikan retribusi tidak dikelola langsung oleh DKP Berdasarkan analisis SWOT, strategi WT yang menjadi prioritas utama yaitu: 1. Menjalankan operasional pengelolaan TPA berdasarkan SOP dan rancangan optimalisasi yang ada. 2. Program pendidikan dan pelatihan bagi staf teknis operasional menyangkut pengelolaan dan pengolahan sampah. 3. Mengajukan usulan kepada Pemkot Kupang untuk meninjau sistem pemungutan retribusi saat ini. 4. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan melalui sosialisasi 3R.

Rancangan Optimalisasi Pengelolaan TPA Alak. Berdasarkan identifikasi dan analisis dari aspek teknis, kelembagaan dan finansial, dapat disusun rancangan optimalisasi Pengelolaan TPA Alak sebagai berikut :

1. Aspek Teknis Secara teknis, optimalisasi pengelolaan TPA dilakukan untuk memperpanjang umur pakai TPA dan meningkatkan operasional sarana dan prasarana TPA. Langkah optimalisasi aspek teknis mencakup: a. Meningkatkan penanganan sampah melalui kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) hingga mencapai 10% untuk masing-masing kegiatan reduce, reuse dan recycle, pemilahan oleh pemulung dari 4,94% menjadi 10%, dan penanganan sampah melalui kegiatan composting di TPA hingga mencapai 40%. b. Menerapkan standar operasional menyangkut sampah yang masuk ke TPA sesuai SOP pengolahan sampah sistem controlled landfill dengan rotasi blok (hasil perencanaan peningkatan TPA Alak tahun 2008) serta ketentuan umum dan ketentuan teknis pada Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA sistem controlled landfill dan sanitary landfill. c. Menyusun program kegiatan yang mampu menyerap hasil 3R dan composting, seperti pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tangan, kegiatan penghijauan taman kota menggunakan kompos hasil composting, dan sebagainya. d. Penyusunan rencana tindak sebagai pedoman dalam operasional sarana dan prasarana TPA Alak. 2. Aspek Kelembagaan Secara kelembagaan, optimalisasi pengelolaan TPA Alak terintegrasi dengan pengelolaan sampah Kota Kupang dan dilakukan sebagai upaya perkuatan fungsi kelembagaan serta peningkatan profesionalisme pengelola dalam mencapai target cakupan dan kualitas pelayanan persampahan. Langkah optimalisasi aspek kelembagaan mencakup: a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja dengan berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan dan diukur berdasarkan luas wilayah yang terlayani b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, perekrutan pegawai, pemberdayaan LSM dan mengundang keterlibatan swasta. c. Perencanaan teknis peningkatan operasional fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan sampah. d. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan. 3. Aspek Finansial Secara finansial, optimalisasi pengelolaan TPA Alak bertujuan untuk mencapai cost recovery dalam pengelolaan sampah. Langkah optimalisasi aspek finansial mencakup: 1) Evaluasi penetapan tarif rata-rata retribusi sampah permukiman berdasarkan pedoman yang ada, hingga mencapai tarif cost recovery sebesar Rp. 20.000,00. 2) Mengoptimalkan sumber pendapatan lainnya di luar retribusi, seperti pemanfaatan potensi daur ulang dan composting.

A-364 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada lokasi studi, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi TPA Alak dapat dilakukan melalui : a. Aspek Teknis 1) Penanganan sampah melalui kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) dan composting. 2) Pengadaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dalam Perencanaan Peningkatan TPA Alak setelah TPA beroperasi. 3) Penerapan standar operasional (SOP) hasil perencanaan untuk pengolahan sampah sistem controlled landfill dengan rotasi blok dan IPL TPA Alak b. Aspek Kelembagaan 1) Perkuatan organisasi melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan perencanaan teknis operasional fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 2) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan c. Aspek Finansial 1) Perencanaan Peningkatan TPA Alak yang membutuhkan investasi sebesar Rp. 17.186.250.000,00 dan biaya operasional dan perawatan sebesar Rp. 2.238.894.750,00 layak dibangun secara finansial, dengan parameter NPV sebesar 9.466.850.000,00 dan B/C Ratio sebesar 1,95. 2) Evaluasi tarif retribusi rata-rata sesuai dengan tarif cost recovery, yaitu sebesar Rp. 20.000,00/KK/bulan di daerah yang terlayani. 3) Pemanfaatan potensi ekonomi sampah di TPA melalui daur ulang dan composting. Saran.Untuk pengelolaan TPA yang lebih baik, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pengelola, pemerintah daerah dan peneliti lain. Adapun saran peneliti untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai konsep 3R (reduce, reuse, recycle) kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA. 2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan TPA Alak, karena merupakan aset yang berharga bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan. 3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem penarikan retribusi sampah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa pengelolaan sampah.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7] [8]

[9]

Permukiman dan Prasarana Wilayah, Setjen Dep. PU, Jakarta. Anonim., 2003, Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan Bagi Pelaksana, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan. Anonim., 2003, Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan Bagi EksekutifLegislatif, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan. Anonim., 2006, Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA sistem Controlled Landfill dan Sanitary Landfill, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dirjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Prasarana Lingkungan Permukiman. Anonim, 2001, Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Setjen Dep. PU, Jakarta. Rangkuti, F., 1997, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama. Anonim., 2008, DPA-SKPD Dinas Kebersihan Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang. Badan Standarisasi Nasional, 1994, Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, SNI 19-3242-1994, LPMB, Bandung. Anonim, 2006, Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang, Setda Kota Kupang, Kupang.

DAFTAR PUSTAKA [1] Anonim., 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), Departemen A-365 ISBN 978-979-18342-1-6

Halaman ini sengaja dikosongkan

A-366 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009