OPTIMALISASI PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN ELEKTRONIK GOVERNMENT
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi Sekolah Tinggi Multi Media “ MMTC “ Yogyakarta
Disusun oleh : 1. BAMBANG GAIS SUTOKO 2. LIDYA FREDERIKA 3. MOHAMMAD SOKHEH 4. PRIYATIN 5. SELIYANI
Jurusan Penyiaran Program Studi Manajemen Produksi Pemberitaan Bidang Studi Komunikasi Informasi Publik Konsentrasi Studi Produksi Media Informasi Publik Sekolah Tinggi Multi Media “ MMTC “ Yogyakarta 2012
A. Latar Belakang Kabupaten Cilacap adalah sebuah Kabupaten yang berada di ujung barat selatan Propinsi Jawa Tengah, bila dibandingkan dengan kabupatenkabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap tergolong kabupaten yang wilayahnyaluas.Banyaknya industri yang ada dari BUMN maupun BUMD beserta penduduk yang tergolong besar jumlahnyadengan berbagai status sosial dari petani, buruh hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS).SumberDaya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap belum sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan sehingga terkesan belum maksimal dalam pencapaian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di masing-masing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, mengakibatkanpenataan PNS yang dilakukan BKD Kabupaten Cilacap belum mengarah menuju pemerataan karena beberapa hal yang terjadi di Kabupaten Cilacap . Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Cilacap
di
bentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No : 14 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. Berdasarkan Perda ini Struktur Organisasi BKD Kabupaten Cilacap terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian, Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai. Kedudukan BKD Kabupaten Cilacap adalah sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Bupati) Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Cilacap berdasarkan Perda Kab.Cilacap No.14 Tahun 2010 Tugas Pokok BKD adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas BKD menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
manajemen kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kepegawaian dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan visi dan dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap adalah : Visi : Mewujudkan Manajemen Kepegawaian Daerah yang Profesional. Misi : Memelihara dan meningkatkan kualitas
profesionalisme PNS sesuai
dengan kompetensi, Meningkatkan mutu pelayanan, Memelihara etika dan moral PNS, meningkatkan kesejahteraan PNS menuju PNS Daerah yang terhindar dari KKN. Padatahun 2010 perekrutan CPNS di Kabupaten Cilacap jumlah formasi Teknik Informatika dari programer, teknik jaringan dan ilmu komputer jumlahnya termasuk besar, dari jumlah 53 orang terdiri dari 40 orang berpendidikan Diploma 3 Komputer dan 13 orang Strata 1 Teknik Informatika terjaring menjadi Calon Pegawai Negeri sipil. Namun karena terbitnya Perda yang mengatur tentang Kelurahan menjadi SKPD, dengan demikian setiap kelurahan berhak mengajukan penambahan tenaga Teknik Informatika, sehingga dari 53 orang CPNS diantaranya masuk menjadi pelaksana administrasi bidangEgovernment di masing-masing kelurahan. Padahal disisi lain SKPD yang mempunyai beban kerja yang tinggi juga sangat membutuhkan untuk dapatnya ditambah tenaga di bidang teknik Informatika untuk menyelesaikan tugastugasnya sehari-hari.
B. Rumusan Masalah : Dengan gambaran diatas bisa kami rumuskan menjadi sebuah rumusan masalah bebagai berikut : “ Bagaimana peran BKD yang dalam hal ini sebagai pengelola kepegawaian mengatur sumber daya manusia (SDM) dalam hal penataan PNSdi Kabupaten Cilacap dalam hal pengelolaan e-government di masing masing SKPD ”.
C. Tujuan Penulisan 1.
Tujuan Umum Untuk mengetahui sejauh mana suatu pemerintahan dapat mengatur Sumber Daya
Manusia
(SDM)
dalam
melaksanakan
pengelolaan
E-
governmentsemaksimal mungkin. 2. Tujuan Khusus Mahasiswa dapat mengkaji semua permasalahan sehingga diharapkan dapat memberi masukan atau solusi pemecahan permasalahan sesuai dengan konsentrasi studi yang diampu. D. Manfaat Penulisan 1. Bagi mahasiswa Mengembangkan, mematangkan kepribadian dan memperluas wawasan. Data-data yang di peroleh dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan di tempat kerja semula guna meningkatkan kinerja masa yang akan datang. Meningkatkan kemampuan aplikatif bagi mahasiswa. 2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Memperoleh
input
atau
masukan
dari
mahasiswa
untuk
dapat
mengoptimalkan sumber daya manusianya (SDM) dalam melaksanakan pengelolaan E-government.
BAB II A. PEMBAHASAN Didalam pelaksanaan tugasnya BKD Cilacap berdasarkan Perda Kab.Cilacap No.14 Tahun 2010mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian. Walaupun demikian namun tidaklah mudah untuk menempatkan semua PNS sesuai dengan keahlian dan juga pendidikannya ke lokasi tugas yang sesuai, karena banyaknya faktor yang juga dapat menghambat terlaksananya penataan tersebut, antara lain : a. Luasnya wilayah Kabupaten serta banyaknya daerah-daerah yang sulit dijangkau bahkan ada yang melalui tengah hutan mangrove dan harus menggunakan perahu. b. Para PNS di Kabupaten Cilacap sangat berharap untuk ditempatkan pada wilayah timur daripada di wilayah barat. c. Permohonan mutasi dari PNS wanita yang mengikuti suami seakan sebagai wujud suatu kesejahteraan. d. Ada kesan bahwa PNS yang bertugas di daerah terpencil sebagai wujud suatu peringatan ataupun hukuman tindakan disiplin PNS. B. REGULASI PUSAT YANG MENGATUR Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ) yang dalam hal ini adalah sebagai badan pusat yang berhak mengadakan perekrutan CPNS dan melaksanakan kebijakan langsung dari Menpan ( Menteri Pendayagunaan dan aparatur Negara ) dalam hal penerbitan dan penyusunan Peraturan-peraturan tentang Kepegawaian di Indonesia, tidak terlibat langsung dengan pentaan PNS di masing-masing daerah otonomi. Peran dari BKN Regional I Yogyakarta juga sebatas pengajuan pelayanan kepegawaian yang bersifat umum dan sebagai koordinator BKD seluruh Jawa Tengah dan DIY. Sedangkan BKD sendirilah yang berhak untuk mengatur penataan seluruh jumlah PNS yang ada di suatu Kabupaten untuk melaksanakan tugas di masing- masing SKPD, walaupun dalam perekrutan yang
menentukan jumlah adalah dari BKN Pusat sesuai perintah Menpan, BKD Kabupaten Cilacap hanya sebatas pengajuan kekurangan PNS saja. C. REGULASI DAERAH YANG MENGATUR Bupati Cilacap yang dalam hal ini sebagai kepala wilayah juga menugaskan BKD Cilacap sebagai SKPD yang berwenang untuk menata dan menyebarkan semua PNS yang ada di Kabupaten Cilacap agar roda pemerintahan berjalan dengan sempurna sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat Cilacap dalam hal pelayanan yang menyeluruh pada semua aspek sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Bupati Cilacap memang terlibat secara langsung dalam rapat penentuan jumlah prosentasi pengajuan formasi perekrutan CPNSD beserta seluruh SKPD se Kabupaten Cilacap yang dikelompokkan menjadi 3 jenis formasi yaitu : Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Fungsional Umum. Sumber daya manusia ( SDM ) dalam hal ini para calon CPNS sangat dipertimbangkan mengingat untuk kemajuan pemerintahan daerah dalam segala hal, termasuk yang bertugas dalam pengelolaan E-government di masing-masing SKPD yang dalam hal ini masuk formasi Tenaga Fungsional Umum.BKD Cilacap dalam penataan PNS yang sesuai dengan sumber daya manusia ( SDM ) dalam pengelolaan E-government wajib dilakukan karena kebutuhan untuk updating data PNS se Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk validasi data PNS yang ada di Kabupaten Cilacap, pembuatan aplikasi-aplikasi kepegawaian juga telah dibuat antara lain : SAPK I (Sistem Aplikasi Pelaporan Kepegawaian), SAPK II yang mengacu untuk validasi data di BKN Pusat, SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dan Pelaporan berbasis Web yang updating datanya dilakukan oleh petugas kepegawaian di masing- masing SKPD untuk dapat di convertke aplikasi SIMPEG dan SAPK untuk validasi data keseluruhan dari jumlah dan keadaan PNS Kabupaten Cilacap.
BAB III A. METODE PENGAMBILAN DATA Segala informasi ataupun data yang kami peroleh tentang pelaksanaan penataan PNS di Kabupaten Cilacap kami dapatkan dari beberapa sumber antara lain: a. Dokumentasi yang kami dapatkan langsung dari BKD Kabupaten Cilacap. b. Pengamatan secara langsung di lapangan c. Browsing
internet
ke
situs
BKD
Cilacap
dengan
alamat
di
www.bkd.cilacapkab.go.id d. Mengadakan kontak secara langsung dengan pelaksana administrasi yang bertugas dalam pengelolaan E-government. B. TEKNIK ANALISIS DATA Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan.Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis E-government. Antara lain : a. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. b. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
c. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, eprocurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. d. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. e. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. f. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan egovernment, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Inpres itu akan menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai koordinator penerapan e-government di Indonesia.
BAB IV A. HASIL DAN PEMBAHASAN Kalau kita lihat dari beberapa data yang bisa kami kumpulan dan juga melihat secara langsung dilapangan bisa kami simpulkan bahwa penataan PNS di Kabupaten memang belum sesuai dengan harapan masyarakat ataupun para pelaksana administrasi yang langsung menangani E-government di masingmasing SKPD, karena jelas bahwa untuk menangani pelayanan e-government untuk masing-masing SKPD tidak bisa disama ratakan karena masing-masing punya beban kerja yang berbeda beda tergantung dari tingkatan di masing-masing SKPD, contohnya di sebuah kelurahan tidaklah mungkin sama dengan dinasdinas daerah yang jumlah pegawai serta fungsi tugasnya banyak. Dengan demikian harus ada langkah-langkah yang memacu adanya pemerataan dalam penempatan PNS demi kenyamanan dan hasil pekerjaaan yang sesuai dengan harapan. Pertama dengan langkah-langkah untuk menginventarisasi semua PNS yang ada dengan disertai tingkatan jenjang pendidikan, keahlian dan kemampuannya, sedangkan yang kedua adalah membuat pemetaan wilayah terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pelayanan e-government, barulah kemudian mengadakan penempatan semua PNS yang sudah teridentifikasi pendidikan, keahlian dan kemampuannya untuk menempati masing-masing SKPD yang telah ditentukan, misalnya untuk sebatas kecamatan dan kelurahan PNS berpendidikan SLTA cukup untuk menangani pelayanan egovernment, dinas-dinas daerah yang agak ringan tugasnya bisa ditempatkan PNS yang berpendidikan Diploma 3 komputer, sedangkan dinas-dinas dan badan yang penuh dengan pekerjaan dan juga penanganan server aplikasi bisa ditempatkan PNS yang berpendidikan Strata I Teknik Informatika. Dengan demikian tidak ada
lagi ketimpangan karena jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan menangani pekerjaan yang lebih berat. B. DESKRIPSI
Dari uraian diatas jelas sudah untuk memulai suatu pembaharuan dalam penanganan e-government di masing SKPD yang sesuai dengan kebutuhan agar terciptanya pemerintahan yang lebih tertib dan berwibawa tentunya. Namun setelah tertata dengan tepat BKD Cilacap sebagai pengelola kepegawaian menerbitkan suatu peraturan yang berbunyi mutasi atau perpindahan pegawai harus diperhitungkan dengan matang sesuai dengan tupoksi dan jenjang pendidikan serta keahlian masing-masing PNS yang akan dimutasi. Dengan kata lain faktor pribadi dalam mutasi tidak bisa dilakukan apabila menyangkut dengan kekurangan sebuah SKPD dalam hal sumber daya manusia dalam hal penanganan e-government di suatu SKPD tersebut dan harus saling konsisten dengan peraturan ini. C. ANALISIS SWOT SDM PNS Kabupaten Cilacap Kekuatan 1.
Kelemahan
Banyaknya
PNS
yang
mempunyai
kemampuan
dan berpendidikan tinggi di bidang komputer 2.
1. Penataan
Peluang
PNS
yang 1. Sumber
belum merata di tiap-
dan
tiap SKPD
serta
2. Mutasi
PNS
belum
SDM yang peduli dengan
sesuai
pengembangan
e-
masing-masing SKPD
Government
di
lingkungan
Pemerintah
3. Ada informasi
kebutuhan
Informasi 1. Perkembangan pengetahuan
teknologi
narasumber
informasi
untuk
proses
pembelajaran bidang informasi
kesenjangan
komunikasi
antara
banyak.
Tim
Ancaman
di
teknologi dan sangat
dan
komunikasi sangat pesat 2. Kesenjangan Informasi yang memicu sulitnya
SDM PNS Kabupaten Cilacap Kekuatan
Kelemahan Pengelola, operator dan
Daerah 3.
Prosentase
penguasaan
dan
penggunaan
teknologi informasi baik 4.
Perekrutan
CPSD
user di SKPD
Peluang 2. Banyak yang
tenaga
Ancaman ahli
berkompeten
dengan pengembangan Government
e-
kebijakan 3. Mengurangnya semangat kerja
baru
jumlahnya cukup besar di bidang TI
D. MATRIK SWOT Selain melakukan analisis komprehensif terhadap hasil survey, agar hasil penyusunan rencana induk pengembangan e-Government dapat mencapai kondisi ideal yang diharapkan maka perlu dilakukan analisis SWOT. Ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia, jaringan komputer/Internet, perangkat keras, perangkat lunak/aplikasi, Data dan Informasi, pelayanan masyarakat, organisasi, Sistem Manajemen dan Proses Kerja, Komponen tersebut dianalisis letak kekuatannya (Strengths), kelemahannya (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan tantangan (Threaths). Analisis SWOT ini dipakai sebagai dasar penentuan rencana pengembangan eGovernment. Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk berbenah diri membangun sistem e-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan e-Government. Strategi pengembangan e-Government menurut prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis
SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi riil saat ini yang ada di Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1. Sumber Informasi dan pengetahuan serta narasumber untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat banyak. 2. Banyak tenaga ahli yang berkompeten dengan pengembangan eGovernment
1.
Banyaknya PNS yang mempunyai kemampuan dan berpendidikan tinggi di bidang komputer
2.
SDM yang peduli dengan pengembangan eGovernment di lingkungan Pemerintah Daerah
3.
Prosentase penguasaan dan penggunaan teknologi informasi baik
4.
Perekrutan CPSD baru jumlahnya cukup besar di bidang TI
1. PNS yang sudah mempunyai kemampuan ditambah dengan pelatihan dan diklat tentang komputerisasi. 2. Bertambahnya kemampuan dalam pengembanan egovernment
1.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat
2.
Kesenjangan Informasi yang memicu sulitnya kebijakan
3.
Mengurangnya semangat kerja
1.
2.
3.
Walaupun dalam segi kemampuan sudah baik, namun dengan pesatnya kemajuan komunikasi tetap perlu diadakan pelatihan. Walaupun ilmu menguasai kalau tupoksi tidak tepat akan berdampak negatif Ilmu tanpa hubungan komunikasi yang baik mengurangi optimalisasi kerja
1. Penataan PNS yang belum merata di tiap-tiap SKPD 2. Mutasi PNS belum sesuai kebutuhan masing-masing SKPD 3. Ada kesenjangan informasi antara Tim Pengelola, operator dan user di SKPD
1. Karena penataan yang belum maksimal, pelatihanpun belum bisa memberi dampak yang berarti. 2. Walaupun sudah mengikuti pelatihan ataupun diklat tapi kalau mutasi ke SKPD lain belum tentu bisa bermanfaat. 3. Kesenjangan informasi kadang menghambat peningkatan kemampuan (SDM)
1. Penataan yang belum merata ditambah dengan pesatnya kemajuan informasi menambah berkurangnya kesempatan untuk optimalisasi kerja. 2. Dengan mutasi yang belum sesuai menambah kesenjangan informasi juga dalam sebuah kebijakan. 3. Kesenjangan informasi dari tim pengelola ditambah dengan kesenjangan informasi secara umum sangat mempengaruhi sebuah kebijakan.
Dari hasil analisa dan strategi diatas bisa kami simpulkan beberapa hal yang menjadi bahan untuk menjadikan suatu permasalahan menjadi suatu panduan untuk mengarah sebuah kemajuan untuk optimalisasi penempatan PNS di Kabupaten Cilacap dalam rangka menunjang pengelolaan e-government di Kabupaten Cilacapsebagai berikut : 1. PNS maupun CPNS yang sudah memiliki kemampuan di bidang teknik informatikaselayaknyaditempatkan pada SKPD yang membutuhkan serta tupoksi yang tepat sesuai dengan jenjang kemampuan dan pendidikannya. 2. Demi untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, PNS yang sudah mempunyai kemampuan di bidang TI diberi tambahan pelatihan dan diklat tentang komputerisasi secara berkala guna bertambahnya kemampuan dan tidak ketinggalan zaman. 3. Bagi PNS yang mengajukan permohonan untuk mutasi sebaiknya dilihat dulu secara kompetensi, jenjang pendidikan dan hal lain yang berkaitan dengan dampak dari SKPD yang ditinggalkan. Dengan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka sebagai Pemerintah Daerah yang ingin maju dengan optimalisasi penempatan PNSnya harus mulai
dengan langkah-langkah pembaharuan yang bisa dilakukan secara berkala, misalnya dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga), dengan susunan tiap tahun sebagai berikut : Tahun Pertama 1. Menginventarisir semua PNS dan CPNS yang ada di Kabupaten Cilacap, dari kemampuan dan jenjang pendidikannya. 2. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga TI di tiap-tiap SKPD sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesibukannya. 3. Mencari dan mengelompokan PNS yang mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer yang mempunyai pendidikan SLTA ke bawah. Tahun Kedua
1. Membuat peta wilayah kebutuhan tenaga komputer untuk menunjang e-government di Kabupaten Cilacap 2. Menempatkan PNS dan CPNS yang berpendidikan S1 dan D3 Teknik Informatika ke SKPD yang frekuensi pekerjaannya tinggi dan membutuhkan tenaga ahli di bidang komputer.
Tahun Ketiga
1. Menempatkan PNS yang berpendidikan SLTA ke bawah yg berkemampuan dalam operating komputer ke SKPD yang frekuensi pekerjaannya ringan dan tidak butuh tenaga ahli komputer, misalnya kecamatan dan kelurahan. 2. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang teknik informatika untuk menambah kemampuan SDM yang menunjang pengelolaan e-government.
BAB V A. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dari hasil pengumpulan data serta melihat secara langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan tentang kurang optimalnya penataan PNS di Kabupaten Cilacap, serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat membantu menyelesaikan masalah di atas, bisa kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Adanya penataan ulang semua PNS di Kabupaten Cilacap dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang tepat pada masing-masing SKPD sesuai dengan kemampuan dan jenjang pendidikan. 2. Mutasi dilakukan apabila seorang PNS benar-benar dibutuhkan pada SKPD yang lain. 3. Menghilangkan kesan bahwa mutasi PNS adalah wujud dari suatu hukuman tindakan disiplin. 4. Mengupayakan segala fasilitas yang ada di masing-masing daerah sama rata sesuai dengan kebutuhan yang ada. 5. Jumlah perekrutan CPNSD Kabupaten Cilacap disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan PNS yang pensiun.
REFERENSI 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No : 14 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. 2. www.bkd.cilacapkab.go.id 3. www. wikipedia.com
