Oleh : Subdit Analisis Hukum, Ditama Binbangkum

PENGATURAN MENGENAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM BIDANG PERTAMBANGAN UMUM DI INDONESIA

Oleh : Subdit Analisis Hukum, Ditama Binbangkum

A. Latar Belakang Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dibiayai dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan negara adalah PNBP di bidang pertambangan umum. Sampai saat ini, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Baik dalam perannya sebagai sumber penerimaan negara, penyedia energi, menarik investasi, surplus neraca perdagangan, penyedia bahan baku industri, faktor dominan pembentukan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pembangunan daerah maupun terciptanya efek berantai dalam bentuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Tahun 2008 yang ditandai oleh fluktuasi yang sangat tajam harga minyak mentah dunia di penghujung tahun, sektor ESDM mencatatkan perkiraan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 346,347 Triliun atau sebesar 36%. Dari penerimaan sektor ESDM tersebut, sub sektor Pertambangan Umum tercatat sebesar Rp 42,120 Triliun atau sebesar 4,4% yang terdiri dari Pajak Pertambangan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Umum.1 Penerimaan negara yang cukup signifikan dari sektor pertambangan umum tersebut perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lebih terperinci untuk menjamin bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penerimaan negara secara umum. Pengaturan mengenai PNBP di Indonesia diatur dengan berbagai jenjang peraturan mulai dari Undang-undang sampai peraturan teknis lainnya. Kajian singkat ini akan menguraikan secara deskriptif beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai PNBP pertambangan umum. 1

http://www.esdm.go.id/, Perkiraan Realisasi Sektor ESDM Terhadap Penerimaan Negara 2008

Property of Subdit. Analisis Hukum – Ditama Binbangkum

1

B. Permasalahan Berdasarkan

pemahaman

mengenai

peran

penting

PNBP

bidang

pertambangan umum dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, timbul permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan PNBP pertambangan umum di Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaturan tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP pertambangan umum?

C. Pengaturan PNBP Pertambangan Umum di Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP memiliki peranan penting untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 mengartikan PNBP sebagai seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan dari sektor perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, dan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, yang didalamnya terkandung unsur pajak dan royalti yang diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Melihat ruang lingkup penerimaan perpajakan tersebut, maka PNBP yang dirumuskan dalam Undang-undang ini meliputi segala penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan di atas. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan UU No. 20/1997 adalah : a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP dan ketertiban administrasi pengelolaan PNBP serta penyetorannya ke Kas Negara.


2

b. Kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP. c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan investasi di seluruh Indonesia; d. Menunjang terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan. Dalam UU No. 20/1997 ini, jenis-jenis PNBP dikelompokkan sebagai berikut: a.

penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;

b.

penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

c.

penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

d.

penerimaan dari kegiaatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;

e.

penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;

f.

penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;

g.

penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Jenis-jenis PNBP tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 menjadi payung hukum untuk perbaikan atas Peraturan Pemerintah mengenai PNBP khususnya di bidang pertambangan umum sehingga memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP yang akan bermuara pada meningkatnya efisiensi perekonomian dan keuangan negara.


3

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 20/1997. Sebelum PP 45/2003 ini berlaku, peraturan pelaksanaan UU No. 20/1997 telah dibuat terlebih dahulu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998. PP 45/2003 ini tidak secara spesifik mengatur mengenai PNBP di bidang pertambangan umum, namun menjelaskan secara limitatif mengenai PNBP yang berada di Departemen ESDM yaitu: a. Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; b. Iuran Tetap/Landrent; c. Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty; d. Dana Hasil Produksi Batubara; e. Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Konservasi; f. Jasa Teknologi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; g. Pelayanan Jasa Bidang Minyak dan Gas Bumi; h. Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan i. Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Dalam PP No.45/2003 ini, tarif royalti bersifat ad valorem (dalam persentasi) dan dikenakan terhadap harga jual yang telah dikalikan dengan jumlah produksi. Adapun besarnya tarif berbeda-beda untuk setiap jenis dan kualitas bahan galian. PP No.45/2003 ini juga memasukkan peraturan mengenai besarnya tarif royalti untuk bahan tambang batubara. Menurut PP 45/2003 ini, tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.


4

3. Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

2498/84/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 Keputusan Menteri ESDM tersebut tidak mengatur mengenai teknis pengelolaan

PNBP pertambangan umum,

akan

tetapi

mengenai dasar

penghitungan bagian daerah penghasil Sumber Daya Alam sektor pertambangan umum, yaitu mengenai prakiraan penerimaan dari iuran tetap/landrent dan prakiraan penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalty. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bagian daerah penghasil PNBP di sektor pertambangan umum adalah sebagai berikut: a. Daerah penghasil iuran tetap (landrent) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan Negara; b. Daerah penghasil royalti adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan Negara. 4. Peraturan Terkait Lainnya Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batubara) meliputi : a) iuran Tetap (Landrent), dan b) iuran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti). Landrent atau deadrent diukur berdasarkan jumlah hektar tergantung dalam kontrak atau area pertambangan masing-masing. Sesuai dengan UU,maka bagian daerah dari landrent adalah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil dan untuk royalti bagian daerah adalah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sebelum berlakunya PP Nomor 45 Tahun 2003, Menkeu telah mengatur mengenai penyaluran dana dari hasil pertambangan umum dalam Keputusan Property of Subdit. Analisis Hukum – Ditama Binbangkum

5

Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam. Dalam keputusan tersebut, Menkeu menyatakan bahwa penerimaan Negara pertambangan umum adalah semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pertambangan umum yang meliputi: a. Iuran tetap/landrent/deadrent adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Studi Kelayakan, Konstruksi,

Eksplorasi

dan

Eksploitasi

pada

suatu

wilayah

Kuasa

Pertambangan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara; b. Iuran Eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal

Pemegang

Kuasa

Pertambangan/Kontrak

Karya/Perjanjian

Karya

Perusahaan Pertambangan Batubara mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi/Studi Kelayakan yang diberikan kepadanya; c. Iuran Eksploitasi (Royalti) adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian. D. Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran PNBP Pertambangan Umum Pasal 9 PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur bahwa tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun demikian sampai saat ini, tata cara sebagaimana dimaksud di atas belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan mengenai perkiraan alokasi dan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum yang dikeluarkan setiap tahun anggaran. Pada tahun 2008, Menkeu mengatur alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008. Dan tahun 2009 dikeluarkan Peraturan


6

Menteri Keuangan Nomor 208 /PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009.

E. Kesimpulan 1. PNBP yang berasal dari sektor pertambangan umum yang terdiri dari iuran tetap/landrent dan iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalty memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. PNBP dari sektor pertambangan umum secara spesifik belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 PP Nomor 45 Tahun 2003. 2. Menteri Keuangan setiap tahun mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perkiraan alokasi dan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum. Untuk tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 /PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009 untuk tahun 2009.

Daftar Referensi: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498/84/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 8. http://www.esdm.go.id/, Perkiraan Realisasi Sektor ESDM Terhadap Penerimaan Negara 2008


7

Oleh : Subdit Analisis Hukum, Ditama Binbangkum

Recommend Documents