STATE AUXILIARY BODIES 01 BEBERAPA NEGARA*
Oleh: Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D.
PENDAHULUAN
Setiap negara akan memiliki lembaga-lembaga untuk dapat melaksanakan fungsinya mewujudkan tujuan negara. Lembagalembaga ini sepanjang berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara akan dibentuk mengikuti ajaran Trias Politica, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu juga terdapat lembagalembaga lain di luar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pembentukan pelbagai bentuk lembaga lain tersebut terlihat bervariasi, baik dalam kedudukan lembaga maupun dalam kewenangan pembentukannya. Variasi itu juga tampak pad a pengelompokan dan peristilahan lembagalembaga lain tersebut.
AM ERIKA SERIKAT
Amerika Serikat adalah sebuah negara federal. Negara ini umumnya melaksanakan ajaran Trias Politica secara lebih murni dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara lainnya. Lembagalembaga pemerintahan terdiri dari lembaga legislatif (Congress), eksekutif (President), dan yudikatif (Supreme Court).
'Makalah ini disampa1kan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum. diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM Rl, pada tanggal 26-29 Juni 2007 di Surabaya.
57
Congress terdiri atas House of Representatives dan Senate. Yang
pertama merupakan lembaga yang mewakili rakyat, sedangkan yang kedua merupakan lembaga yang mewakili daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Congress membentuk lembaga-lembaga pendukung yang terdiri dari: a. Senate House. b. Architect of the Capitol. c. United States Botanic Garden. d. General Accounting Office. e. Government Printing Office. f.
Library of Congress.
g. Congressional Budget Office. Presiden merupakan lembaga yang memiliki banyak lembaga pendukung atau pelaksana dibandingkan dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga-lembaga pendukung atau pelaksana ini secara umum dapat dibedakan atas kantor-kantor kepresidenan dan departemen-departemen. Kantor-kantor kepresidenan juga termasuk Wakil Presiden dan dewan-dewan penasihat presiden terdiri dari: a.
The Vice President.
b.
Executive Office of the President.
c.
White House Office of the Vice President.
d.
Council of Economic Advisers.
e. Council of Environmental Quality. f.
National Security Council.
g. Office of Administration. h.
Office of Management and Budget.
58
i.
Office of Personnel Management.
j.
Office of National Drug Control Policy.
k.
Office of Policy Development.
I.
Office of Science and Technology Policy.
m. Office of the US Trade Representatives.
Saat sekarang terdapat sebanyak 14 departemen dalam lembaga eksekutif, yakni: a.
Department of Agriculture.
b.
Department of Commerce,
c.
Department of Defense.
d.
Department of Education.
e.
Department of Energy.
f.
Department of Health and Human Service.
g.
Department of Housing and Urban Development.
h.
Department of the Interior.
i.
Department of Justice.
j.
Department of Labor.
k.
Department of State.
I.
Department of Transportation.
m. Department of Treasury. n.
Department of Veteran Affairs.
Rosenbloom (1993, 50) menyebut sebagian dari lembaga pendukung di legislatif dan eksekutif sebagai overhead agencies, yang tugasnya adalah melayani atau mengkoordinasikan lembaga lainnya. Pada legislative, contohnya adalah The Government Printing Office, dan The General Accounting Office. Pad a eksekutif, contohnya adalah
59
The Office of Management and Budget dan The Office of Personnel Management. Lembaga yudikatif selain terdiri dari berbagai jenjang lembaga peradilan juga memiliki beberapa lembaga pendukung, dan secara keseluruhan sebagai berikut: a.
United States Court of Appeals.
b.
United States District Courts.
c.
Territorial Cou. ·.s.
d.
United States Court of International Trade.
e.
United States Court of Federal Claims.
f.
United States Court of Appeals for the Armed Forces
g.
United States Tax Court.
h.
United States Court of Appeals for Veteran Claims.
i.
Administration Office of the United States Courts
j.
Federal Judicial Center.
k.
United States Sentencing Commission.
BE LANDA Belanda adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang juga memiliki lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif yang disebut Parliament terdiri dari House of Representatives dan Senate. Sarna seperti lembaga perwakilan yang bersifat bicameral, lembaga yang pertama mewakili rakyat (lower house), sedangkan lembaga yang kedua mewakili daerah (upper house). Lembaga eksekutif terdiri dari Prime Minister dan beberapa kementerian. Saat sekarang terdapat 16 kementerian sebagai berikut:
60
a.
General Affairs (the Prime Minister).
b.
The Interior and Kingdom Relations.
c.
Government Reform and Kingdom Relations.
d.
Foreign Affairs.
e.
Defense.
f.
Economic Affairs.
g.
Finance
h.
Justice.
i.
Agriculture, Nature and Food Quality.
j.
Education, Culture and Science.
k.
Development Cooperation.
I.
Social Affairs and Employment.
m.
Transport, Public Works and Water Management.
n.
Integration and Immigration.
o.
Health, Welfare and Sport.
p.
Housing, Spatial Planning and the Environment.
Dari ke 16 kementerian tersebut, tiga di antaranya adalah kementerian non portfolio, yakni kementerian-kementerian: Integration and immigration, Government Reform and Kingdom Relations, dan
Development Cooperation. Terpisah dari lembaga eksekutif dan Parlemen terdapat sejumlah badan yang disebut sebagai High Councils of States. Lembagalembaga ini bersifat independen, yang terdiri dari: a.
Council of State.
b.
Court of Audit.
c.
National Ombudsman.
61
Selain itu juga terdapat badan-badan penasihat lembaga eksekutif (dewan spesialis untuk para menteri). Beberapa di antaranya yang terkenal adalah: a.
Health Council.
b.
Election Council.
c.
Transport Safety Board.
Bersamaan dengan keberadaan lembaga legislatif dan eksekutif, Belanda juga memiliki lembaga yudikatif.
PERANCIS
Perancis adalah sebuah negara berbentuk republik. Negara ini juga mengikuti ajaran Trias Politica dalam pembagian kekuasaan negara, dan dengan demikian juga, dalam pembentukan lembagalembaga pemerintahan negara. Lembaga legislatif di Perancis disebut Parliament yang bersifat bicameral (terdiri dari National Assembly dan Senate). Lembaga eksekutif terdiri dari President, Prime Minister, dan kementerian-kementerian. Berbagai kementerian terdiri dari: a.
Ministry of Justice.
b.
Ministry of the Interior.
c.
Ministry of Economic Affairs, Finance and Industry.
d.
Ministry of Culture and Media Studies.
e.
Ministry of National Education.
f.
Ministry of Research.
g.
Ministry of Employment and Solidarity.
h.
Ministry of Foreign Affairs.
62
i.
Ministry of Infrastructure, Transport and Housing.
j.
Ministry of Agriculture and Fisheries.
k.
Ministry of Regional Planning and Environment.
I.
Ministry of the Civil Service and State Reform.
m. Ministry of Urban Affairs. n.
Ministry of Youth and Sports.
o.
Ministry of Defense.
Di lingkup lembaga eksekutif ini juga dikenal adanya beberapa State Secretary dan badan yang berada di beberapa kementerian tertentu. Contohnya adalah: a.
Di lingkungan Ministry of Justice: National Criminal Record.
b.
Di lingkungan Ministry of the Interior: State Secretary with responsibility for French Overseas Territories.
c.
Di lingkungan Ministry of Economic Affairs, Finance and Industry: State Secretary with responsibility for Small and MediumSized Undertakings, Trade and Craft Industries. State Secretary with responsibility for Foreign Trade. State Secretary with responsibility for Industry.
d.
Di lingkungan Ministry of Culture and Media Studies: General Delegation for the French Language.
e.
Di lingkungan Ministry of National Education: Deputy Minister in charge of vocational teaching.
Selain itu juga terdapat beberapa lembaga administratif independen seperti:
63
a.
Telecommunications Regulation Authority.
b.
Data Inspection Borrad.
c.
Broadcasting Control Authority.
d.
Ombudsman.
e.
Stock exchange control authority.
f.
National Institute for Statistics and Economic Studies
g.
Commissariat General du Plan.
Lembaga yudikatif secara umum terdiri dari dua kelompok, yakni: judiciary law dan adminisrative law. Masing-masing kelompok ini terdiri dari serangkaian lembaga peradilan. Pada puncak peradilan-peradilan judiciary (yang berkenaan dengan perdata, perdagangan, perburuhan dan pidana) adalah Supreme Court of Appeals (Cour de Cassation). Pada puncak peradilan administratif adalah Council of State (Conseil d'Etat). Berkenaan dengan lembaga yudikatif ini juga dikenal adanya High Council of the Judiciary dan The Constitutional Council (Conseil Constitutionnel).
64
PENUTUP
Dari hasil papa ran terdahulu tampak bahwa hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat disebut sebagai "state auxiliary bodies." Lembaga ini umumnya beriungsi untuk mendukung Lembaga Negara utama, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok mengikuti ajaran Trias Politica (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pengaturan mengenai
lembaga-lembaga
legislatif,
eksekutif,
dan
yudikatif
biasanya dimuat dalam konstitusi negara. Masing-masing kelompok lembaga tersebut (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), juga memiliki lembaga-lembaga atau organisasi pendukung yang dibentuk untuk efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, juga terdapat lembaga independen, yang kewenangannya dapat bersumber dari arahan konstitusi negara, atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang (acts).
65
