oleh
1.1
Pacitan
pantai
Selatan
Pulau
dalam
mengembangkan
2007, disebutkan bahwa rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
wilayahnya membentang sepanjang
Jawa.
pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun
merupakan bagian dari Koridor Tengah di
Pantai Selatan Jawa yang
pelaku
Kabupaten Pacitan.
L AT A R B EL A KAN G
Kabupaten
para
Berdasarkan
sistem
disusun dengan hirarki dimana RTRW Kabupaten merupakan
ekonomi,
bagian dari RTRW Provinsi, dan RTRW Nasional. Adapun RTRW
geokultural dan keterkaitan sistem kota-kota, Koridor Pantai Selatan
Kabupaten merupakan pedoman untuk:
Jawa dikelompokkan menjadi 3 koridor utama yaitu Koridor Barat
1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan
(Pandeglang - Lebak, Sukabumi - Tasikmalaya, Ciamis - Cilacap),
menengah daerah;
Koridor Tengah (Kebumen - Bantul, Gunungkidul - Pacitan) dan
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
Koridor Timur (Trenggalek - Tulungagung, Blitar-Malang, Lumajang –
ruang di wilayah kabupaten;
Jember, serta Bunyuwangi).
3. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
Ditinjau dari sistem kota-kota untuk Provinsi Jawa Timur berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur 2005-2020, Kabupaten Pacitan termasuk
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
pada hirarki III, yang dalam pengembangannya diarahkan untuk
5. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan,
Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Penataan Ruang
agro industri, pariwisata pantai selatan, hutan produksi dan
Nomor 26 Tahun 2007 pasal 26 ayat (7) bahwa “RTRW Kabupaten
pertambangan golongan C. Sedangkan
berdasarkan
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten”, maka materi RTRW
Nasional
2008-2027,
teknis ini merupakan bagian penting sebagai lampiran perda
yang
tentang RTRW Kabupaten Pacitan.
ditetapkan pada tahun 2008, Kabupaten Pacitan termasuk pada Tahap Pengembangan II (II/C/2) yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pengembangan Baru di sistem kota-kota di Indonesia. Dengan penetapan Kabupaten Pacitan sebagai PKW,
1.2
maka perlu adanya revitalisasi dan percepatan pengembangan
Penyusunan
kabupaten Pacitan sebagai salah satu kota pusat pertumbuhan
keterpaduan;
keserasian,
skala nasional.
keberlanjutan;
keberdayagunaan
Namun
demikian,
saat
ini
Kabupaten
Pacitan
keterbukaan;
memiliki
kepentingan
keterlambatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh beberapa faktor,
diantaranya
adalah
faktor
karakteristik
wilayah
A ZA S RTRW
Kabupaten
kebersamaan umum;
ini
didasarkan
keselarasan, dan
kepastian
dan
asas
keseimbangan; keberhasilgunaan;
kemitraan;
hukum
pada
dan
perlindungan keadilan;
dan
akuntabilitas.
di
Kabupaten Pacitan yang sebagian besar (85% dari luas wilayah) berupa perbukitan dan merupakan kawasan ekokarst sehingga harus
dikendalikan
secara
ketat.
Selain
itu,
1.3
terbatasnya
Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari wilayah selatan Jawa,
ketersediaan jaringan jalan dan air bersih juga menjadi kendala
merupakan wilayah yang harus didorong pembangunannya,
dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan. Untuk Pacitan
memacu atau
pertumbuhan kawasan
dan
yang
pengembangan lebih
intensif
namun
wilayah
pertumbuhan
kawasan-kawasan
demikian
hendaknya
tetap
dalam
koridor
untuk
mempertahankan kawasan lindung dan mempertahankan sumber-
diperlukan
sumber air dan daerah resapannya untuk menjaga ketersediaan air
konsep/strategi yang tepat, salah satunya dengan memacu dan mengoptimalkan
V I S I D AN M I S I
sepanjang tahun. Visi penataan ruang wilayah sebagai bagian dari
yang
perencanaan strategik pembangunan merupakan suatu langkah
mempunyai prospek untuk dikembangkan.
penting dalam perjalanan suatu pemerintahan, dan sejalan
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kemudian agar adanya
dengan visi pengembangan Kabupaten Pacitan, yaitu: "Pacitan
kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang, yang juga
Aman Damai, Adil Sejahtera dan Berakhlak Mulia".
diharapkan mampu merangsang partisipasi masyarakat (investor) untuk melakukan investasi di Kota/ Kecamatan, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan sebagai wujud ruang wilayah kabupaten yang dapat digunakan sebagai acuan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-1
6. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
Pacitan;
dapat ditempuh untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi
7. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.
maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Penataan kembali kawasan lindung diseluruh wilayah
1.5.2 RUANG LINGKUP WILAYAH
Kabupaten Pacitan
Ruang lingkup wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Percepatan pembangunan disegala bidang sesuai kaidah-
Kabupaten Pacitan meliputi ruang darat, laut, udara, dan ruang di
kaidah pembangunan daerah.
dalam bumi seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan. Adapun
3. Keseimbangan pertumbuhan wilayah dan ekonomi di
wilayah administrasi setelah diberlakukannya Undang-Undang
seluruh wilayah berdasarkan potensi daerah masing-masing.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
4. Optimalisasi sumberdaya manusia dan peningkatan peran
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
serta masyarakat dalam pengembangan wilayah
tentang
5. Administrasi publik yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip
Desa,
maka
di
Kabupaten
Pacitan
telah
terjadi
pengembangan wilayah terutama di desa yang mana terjadi
good governance dan clean goverment.
pemekaran desa berjumlah 7 (tujuh) desa. Hal ini mengakibatkan
6. Pemeliharaan komitmen semua pihak dalam kerangka
perubahan
membangun ” Sejuta Pesona Pacitan ”.
wilayah
administrasi
Kabupaten
Pacitan
dari
sebelumnya 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159 desa menjadi 12
7. Terciptanya iklim kondusif dan kepastian hukum dalam
kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa (total 171 Desa/Kelurahan)
upaya meningkatkan daya tarik investasi.
dengan letak geografis berada antara 110º 55’ - 111º 25’ Bujur timur dan 7º 55’ - 8º 17’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasi
1.4
T U JU A N
dari Kabupaten Pacitan:
Tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Pacitan
-
sebelah Timur
: Kabupaten Trenggalek
adalah:
-
sebelah Selatan
: Samudera Indonesia
-
sebelah Barat
: Kabupaten Wonogiri
1.
mewujudkan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi terutama
pariwisata,
pertanian,
dan
kelautan
(Jawa Tengah)
sesuai
-
dengan visi dan misi Kabupaten Pacitan; 2. 3.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten
kedalam golongan kawasan lindung;
Pacitan.
mewujudkan rencana pembangunan yang komprehensif
1.5.3 RUANG LINGKUP WAKTU
Kegiatan Wilayah;
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan
adalah 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak penetapan menjadi
berkelanjutan.
1.5
: Kabupaten Ponorogo
mewujudkan perlindungan terhadap wilayah yang termasuk
guna mendukung fungsi Kabupaten Pacitan sebagai Pusat 4.
sebelah Utara
Peraturan Daerah.
R UA N G L I NG K UP
1.6
K E T E N TU A N U M U M
1.5.1 RUANG LINGKUP MATERI
Beberapa pengertian dasar dalam RTRW Kabupaten ini adalah:
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan mencakup:
1.
Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.
Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Pacitan dan perangkat
1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
2. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
Kabupaten Pacitan.
3. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 4.
4. penetapan kawasan strategis di Kabupaten Pacitan;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pacitan.
5. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-2
5.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
mewujudkan tertib tata ruang.
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan,
dan
memelihara
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
kelangsungan
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
hidupnya.
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
6.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
7.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
fungsional.
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
hierarkis memiliki hubungan fungsional. 8.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 9.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
wilayah
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
kabupaten atau beberapa kecamatan.
ruang.
berfungsi
untuk
melayani
kegiatan
skala
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-
adalah pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala
2028 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pacitan Tahun
2009-2028
adalah
Rencana
Tata Ruang
kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.
Wilayah
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL
Kabupaten Pacitan yang mengatur struktur ruang dan pola
adalah pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala
ruang wilayah Kabupaten Pacitan.
desa/kelurahan atau beberapa kampung.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan,
pembinaan,
pelaksanaan,
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
dan
dan budidaya.
pengawasan penataan ruang.
27. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
masyarakat dalam penataan ruang. 13. Pembinaan
penataan
ruang
adalah
upaya
28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
untuk
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan
potensi
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
29. Kawasan
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan ruang,
pemanfaatan
ruang,
dan
pengendalian
ruang
adalah
upaya
agar
ruang
adalah
suatu
proses
manusia
dan
adalah
wilayah
yang
mempunyai
pedesaan,
pelayanan
jasa
pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tata
sumberdaya
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai 16. Perencanaan
perdesaan
permukiman
penataan
alam,
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya
pemanfaatan ruang. 15. Pengawasan
sumberdaya
sumberdaya buatan.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tata
yang
atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai untuk
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur
agrobisnis.
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan
dan
pelaksanaan
program
31. Kawasan
beserta
perkotaan
adalah
wilayah
yang
mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
pembiayaannya.
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-3
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
dan kegiatan ekonomi.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
32. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya,
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
dan/atau lingkungan.
Negara Nomor 3274);
33. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik
di
ruang
darat
pengembangannya
maupun
diarahkan
ruang untuk
laut
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
yang
Permukiman
mendorong
digunakan
untuk
1992
Nomor
23,
Budaya dan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 1992
34. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan yang
Tahun
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar
sekitarnya. nasional
Negara
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di
secara
(Lembaran
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
kepentingan
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
pertahanan.
(Lembaran
35. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi
Negara
Tahun
1999
Nomor
167,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
menerima resiko ancaman dan gangguan kehidupan dan
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
36. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
Lembaran Negara Nomor 4412);
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
maupun yang sengaja ditanam.
Lembaran Negara Nomor 4169);
37. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
peraturan perundang-undangan.
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
(Lembaran
Negara
Tahun
2003
Nomor
115,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4327);
1.7
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
D A SA R H U K U M
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Penyusunan RTRW Kabupaten Pacitan telah mengacu pada
Negara Nomor 4377);
peraturan perundangan yang berlaku, termasuk RTRW Nasional dan
Provinsi,
Pedoman
dan
petunjuk
pelaksanaan
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
bidang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
penataan ruang serta RPJP Kabupaten. Adapun landasn hukum
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
yang digunakan didalam penyusunan RTRW ini adalah sebagai berikut:
12. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
4421).
Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-4
Peta 1. 1
Wilayah Perencanaan
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
15. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara
Tahun
2009
Nomor
154,
(Lembaran
Tambahan
Nomor
Negara
38
Tahun
Tahun 2004
2004
Nomor
tentang 132,
Jalan
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);
Lembaran Negara Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun
Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
Nomor 4548);
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-5
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun
Negara Nomor 4849);
1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Lembaran Negara Nomor 4851);
Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
20. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Negara Nomor 4956);
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4,
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
3934);
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
35. Peraturan
Negara Nomor 4966); Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96,
36. Peraturan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); Nomor
30
Tahun
2009
(Lembaran
Pemerintah
Nomor
82
Tahun
2001
tentang
Negara
Tahun
2002
Nomor
119,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4242);
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
38. Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2004
tentang
Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
4385);
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
39. Peraturan
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pemerintah
Nomor
45
Tahun
2004
tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147,
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara 4453) sebagaimana telah diubah
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang
5068);
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2009
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
Negara Nomor 3445);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,
Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); tahun
tentang
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Tahun 2009
69
2001
Negara Nomor 4161) ;
25. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Nomor
Tahun
(Lembaran Negara Tahun Nomor 153, Tambahan Lembaran
tentang
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
Pemerintah
70
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133,
30. Peraturan
Nomor
Kebandarudaraan;
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
24. Undang-Undang
Pemerintah
Negara Nomor 4593); 1996
tentang
41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata cara
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Nomor 4624);
Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-6
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Nomor 65 Tahun 2006;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 43. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
55. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan 2007
antara
Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
tentang
Pemerintah,
56. Peraturan
Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 87,
57. Keputusan
Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
dan
Daerah
62. Peraturan
Daya
Mineral
Nomor
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
tentang
63. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151,
2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis mengenai
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
Dampak Lingkungan (AMDAL);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
64. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28,
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110); 2010
Sumber
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004);
Tahun
Energi
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009
Menteri
Hidup (AMDAL);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman
23
Nomor
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Negara Nomor 4859);
Nomor
Mineral
2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Pemerintah
Daya
60. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun
47. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
51. Peraturan
Sumber
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
Tahun
Energi
59. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008
61
Udara
Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Nomor
Nomor
1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
(Lembaran
Nomor 4817);
Pemerintah
Menteri
58. Keputusan
Evaluasi
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
49. Peraturan
Energi Saluran
Karst;
45. Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian
dan Bebas
1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4777); Penyusunan,
Ruang
Tinggi (SUTET);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan
Cara
Pertambangan
tentang
Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Tata
Menteri
01.P/47/MPE/1992
Pertambangan Panas Bumi;
tentang
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Rencana Tata Ruang Daerah;
Lembaran Negara Nomor 5111);
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009
52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan
Kawasan Lindung;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
53. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Wilayah
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
Provinsi
dan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
54. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-7
perkotaan yang terkait dengan kawasan perdesaan dan
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003
sistem jaringan prasarana wilayah yang terdiri dari
tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
rencana pengembangan sistem jaringan transportasi,
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006
listrik
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2005-
Kualitas
Air
dan
daya
energi
lainnya,
jaringan
prasarana lainnya.
70. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Pengelolaan
sumber
telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan sistem
2020; tentang
dan
BAB 5
Pengendalian
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur;
Memuat
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
pembahasan
mengenai
penetapan
dan
pengelolaan kawasan lindung yang terdiri dari kawasan
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-
yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,
2025;
kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam
72. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006
dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam,
tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian
kawasan lindung lainnya. Disamping itu juga dibahas
Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur.
mengenai
penetapan
dan
pengelolaan
kawasan
budidaya yang terdiri dari kawasan peruntukan hutan
1.8 BAB 1
produksi,
S I S T E M A T IK A P E M B AH A S A N
peruntukan
pertanian,
kawasan
kawasan
peruntukan
pariwisata,
kawasan
peruntukan
permukiman, kawasan peruntukan ruang terbuka hijau, serta
wilayah, waktu; ketentuan umum; dasar hukum; serta
kawasan
andalan
sistematika pembahasan.
peruntukan
dan
Kawasan
lainnya
yaitu
kawasan
Keselamatan
Operasi
Penerbangan (KKOP) Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi.
POTENSI, MASALAH, DAN PROSPEK PENGEMBANGAN
BAB 6
WILAYAH
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Bab
Bab ini menjelaskan beberapa potensi, masalah serta
ini
membahas
mengenai
kriteria,
penetapan,
perencanaan, dan pengelolaan kawasan strategis di
prospek yang ada di Kabupaten Pacitan. Adapun materi
Kabupaten Pacitan yang terdiri dari kawasan strategis
yang jelaskan adalah potensi dan masalah struktur
sosio-kultural (kawasan pariwisata), kawasan strategis
ruang; pola ruang; kawasan strategis; prasarana wilayah;
ekonomi
serta penataan ruang darat, laut, udara, dan ruang
(kawasan
agropolitan),
kawasan
strategis
teknologi tinggi (kawasan PLTU).
dalam bumi.
BAB 7
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
Bab ini berisi mengenai kebijakan strategis operasional
Bab ini membahas mengenai tujuan; kebijakan dan
tata
strategi struktur ruang wilayah; kebijakan dan strategi
ruang
wilayah;
pembangunan;
pola ruang wilayah; kebijakan dan strategi kawasan
prioritas
optimalisasi
aset;
dan dan
tahapan arahan
pemanfaatan ruang wilayah (ruang darat, laut, udara
strategis; kebijakan dan strategi wilayah pesisir dan pulau-
dan ruang dalam bumi).
pulau kecil; serta kebijakan dan strategi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi;
BAB 4
perikanan,
peruntukan
belakang; azas; visi dan misi; tujuan; ruang lingkup materi,
BAB 3
peruntukan
pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan beberapa substansi seperti latar
BAB 2
kawasan
BAB 8
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan makro.
WILAYAH KABUPATEN PACITAN
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bab ini mencakup arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berupa peraturan zonasi, perizinan, insentif
PACITAN
dan
Bab ini mencakup berbagai rencana struktur ruang
disinsentif,
Kabupaten Pacitan, yang terdiri atas rencana sistem RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-8
arahan
sanksi;
pengawasan
pemanfaatan ruang; dan mekanisme pengelolaan tata ruang.
BAB 9
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bab ini menguraikan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang yang dijabarkan dalam pembahasan berupa hak, kewajiban, peran serta masyarakat, kendala dalam peran serta masyarakat dan pembinaan peran serta masyarakat.
BAB 10
PENUTUP Berisi
pembahasan
mengenai
kesimpulan
dan
rekomendasi.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
1-9
