ANALISIS TINJAUAN PERBANDINGAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DENGAN AKUNTANSI KOMERSIAL DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN Oleh : La Ode Syarfan M.Si., SE.,Ak Dosen Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fisipol Universitas Islam Riau, Pekanbaru Abstract Every business entity will always be associated with tax issues then an accountant needs to know the concepts, methods, and method of reporting for taxation, so that taxation has a major influence on business decisions that will be undertaken by a business entity. The purpose of this study to investigate how the differences found on the taxation accounting with commercial accounting in preparing the financial statements. From the results of research there are differences in the recognition of costs between commercial calculation with fiscal calculation. In addition, the calculation of earnings developed by the company based on commercial accounting is not always equals as the calculation of Tax Accounting. It’s caused by the transaction revenue and expense recognized in the accounting but not included in the calculation of income tax or vice versa. The existence of the consolidated fiscal adjustment resulted in differences in the presentation of total income for the running year, thus affecting the financial statements of the company's profits for the year. Keywords: Commercial Accounting, Tax Accounting and Financial Statements 217
Latar Belakang Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbesar diperoleh dari sektor perpajakan, minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. Untuk sektor pajak masih tetap mengalami kenaikan dari tahun ketahun, sebaliknya penerimaan Negara dari sektor non migas dan bantuan luar negeri cenderung mengalami penurunan. Penerimaan Negara dari sektor pajak dapat dinaikkan dengan usaha ektensifikasi dan intensifikasi. Ektensifikasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Dengan banyaknya perusahaan baru yang bermunculan atau yang sudah lama serta instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya. Dalam peraturan perpajakan seseorang atau badan usaha harus menghitung ,membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (self assessment). Artinya adalah penentuan besarnya pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui self assessment secara tidak langsung membawa konsekwensi bahwa wajib pajak harus mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Akuntansi terbagi atas tiga jenis yaitu Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Keuangan yang terbagi menjadi dua jenis (1) Akuntansi Komersial digunakan oleh perusahaan, (2) Akuntansi Nirlaba digunakan oleh pemerintah , rumah sakit, lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba lainnya (Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik) dan lain sebagainya. Laporan akuntansi yang digunakan untuk suatu badan usaha berbeda dengan tujuan perpajakan. Pada akuntansi perpajakan perbedaan disebabkan oleh perbedaan 218
konseptransaksi keuangan dan kejadian keuangan, metode pengukuan dan cara pelaporan yang ditetapkan dengan undangundang. Pada laporan akuntansi komersial yang ditujukan untuk badan usaha atau organisasi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Setiap badan usaha akan selalu dihadapkan pada masalah pajak, oleh karena itu seorang akuntan harus mengetahui metode, konsep dan cara pelaporan untuk perpajakan. Pajak mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan suatu badan usaha. Seorang akuntan mempunyai peran penting dalam hal perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan administrasi perpajakan, bagi badan usaha dalam perencanaan pajak digunakan untuk meminimalisir pengaruh pajak bila secara hukum memungkinkan. Fungsi utama akuntansi adalah memberikan informasi keuangan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang terdiri atas Laporan Rugi laba, Laporan Perubahan Modal, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berguna memberikan informasi bagi pemakai baik pihak internal maupun ekternal selain juga berguna sebagai alat pengambil keputusan ekonomi dan bisnis. Dalam prakteknya perbedaan dalam menggunakan system dan metode menyebabkan perbedaan besarnya biaya yang diakui dan besarnya laba yang diperoleh antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “Analisis Perbandingan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan “
219
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Perbandingan Perhitungan Antara Akuntansi Komersial Dengan Akuntansi Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan antara Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah perbedaan yang terdapat pada Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah bagi perusahaan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan dan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak (WP) Studi Kepustakaan Menurut Frederick (2000; 7) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar memungkinkan untuk membuat pertimbangan keputusan-keputusan yaitu informasi kuantitatif mengenai kesatuan ekonomi untuk membantu pengambilan keputusan yang diarahkan pada alokasi sumber daya ekonomi. Secara umum akuntansi adalah menghitung atau mempertanggungjawabkn. Menurut Yadiati dan Wahyudi (2008;8) kelompok yang berkepentingan terhadap akuntansi ada dua kelompok utama yaitu: 220
1. Pemakai Internal yaitu pihak yang melakukan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actualling), dan pengendalian (controlling) organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi dan direktur keuangan. 2. Pemakai Eksternal yaitu pihak yang berkepentingan dengan suatu usaha atau perusahaan misalnya investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Akuntansi sebagai suatu system informasi mengenai ekonomi dan keuangan dari sudut unit dalam proses pengukuran aktiva, pasiva dan laba rugi harus dapat menyajikan data ekonomi yang tepat dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) agar laporan keuangan tersebut dapat dijamin keandalan datanya. Selanjutnya pengertian akuntansi menurut Harahap (2001;2) adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau pada periode tertentu. Pendapat Indra Bastian (2006;43) akuntansi adalah mekanisme peringkasan, pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu entitas. Selanjutnya pengertian Pajak secara umum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara yang penggunaannya untuk kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Menurut Prof.DR.H.Rochmat Soemitro SH bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Markus dan Yujana pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagian wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima 221
rakyat secara individual dan langsung dari yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Prof. Dr. P.J. Andriani dalam buku karangan Agoes dan Trisnawati definisi pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan )yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dngan tidak mendapat presatsi kembali yang langsung apat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari perspektif hukum pengetian pajak menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undangundang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hokum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun sebagai pembayar pajak. Pajak menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan tentang ketentuan umum dan tata cara pepajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara. Dilihat dari sudut bernegara pajak merupakan sumber pendapatan yang berasal dari rakyat dan 222
digunakan untuk kepentingan rakyat yaitu untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah. Pengertian Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Komersial Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Komersial Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Siklus akuntansi pajak adalah siklus akuntansi keuangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan aturan perpajakan yang berlaku. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan (Muljono, 2006 : 5) Akuntansi Komersial adalah proses pencatatan yang dimulai dari bukti transaksi sampai pada pelaporan keuangan yang dilakukan setiap badan usaha setiap bulan atau setiap tahun dalam laporan keuangan bulanan atau tahunan. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinanan perusahaan atau pengelola perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentinan terhadap perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), Pemerintah (instansi pajak), kreditor (Bank dan lembaga keuangan lainnya) maupun pihak yang berkepentingan lainnya (Raharjo : 2007,53). Isi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi kepada para pemakai baik pihak intern maupun ektern. Dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) nomor I dalam buku Kiesso (2002 : 6) menyatakan bahwa laporan 223
keuangan harus memberikan informasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini dan pemakai lainnya. 2. Membantu investor dan kreditur lainnya saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah penerimaan, waktu dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dari hasil penjualan penebusan atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuagan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum, sedangkan tujuan khusus laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, dan kewajiban serta informasi lainnya yang relevan. Untuk dapat mencapai tujuannya ada dua asumsi dasar yang harus diterapkan dalam menyusun laporan keuangan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual artinya pengaruh transaksi dari peristiwa lain diaukui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan kelangsungan usaha adalah perusahaan akan terus melanjutkan usahanya dimasa depan dan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (IAI 2007;1.6). Kemudian tujuan laporan keuangan menurut perpajakan UU No.6 tahun 1983 perubahan terakhir tahun UU No. 28 tahun 2007 tercantum dalam pasal I (25) tentang ketentuan dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan pernyataan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. 224
Syarat pembukuan menurut ketentuan perpajakan adalah pembukuan yang dapat menyajikan keterangan sehingga cukup untuk penghitungan jumlah pajak terutang. Tujuan diselenggarakan pembukuan dan pencatatan adalah untuk mempermudah Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berkenaan dengan pajak penghasilan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dalam pasal I mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000 yang menjadi subyek pajak adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum dibagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh waib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Perbedaan Perhitungan Laba Rugi menurut SAK No 46 dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 antara lain (1) Didalam undang-undang pajak penghasilan saat pengukuran penghasilan dan biaya tidak selalu sama dengan saat pengukuran penghasilan dan biaya didalam akuntansi,(2)Dalam undang-undang pajak penghasilan pencatatan besarnya penghasilan dan biaya harus berdasarkan harga pasar yang wajar.
225
Perbedaan antara prinsip akuntansi dan prinsip pajak dalam laporan keuangan dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan adanya pengakuan beban dan pendapatan antara laporan komersial dan fiscal. Pendapatan dan beban diakui pada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Metode Penelitian Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru. Jenis dan Sumber Data Data primer, yaitu cara penyusunan laporan keuangan, penerapan ketentuan akuntansi pajak yang digunakan oleh perusahaan sedangkan Data sekunder, seperti Laporan Rugi laba dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Analisis Data, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang tersedia pada instansi yang bersangkutan, Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab pada bagian administrasi kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru, dan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari berbagai referensi yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan menghubungkan antara penerapan akuntansi pajak di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Hasil dan Pembahasan Dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar dalam menyajikan laporan keuangannya. Setelah perusahaan 226
membuat laporan keuangan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara melaporkan laporan keuangan yang sudah diisi ke kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak menerima dan meneliti berkas SPT dari perusahaan tersebut. Bila ada koreksi maka kantor pelayanan pajak akan mengirimkan surat pemberitahuan pembetulan SPT. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh Surat Pemberitahuan Tahunan PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru sebagai bahan untuk diteliti. Dari laporan perhitungan Rugi Laba PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru tahun 2007 ditemukan laba sebesar Rp. 308.618.882 laba tersebut adalah laba sebelum dikurangi pajak penghasilan sebesar Rp.75.085.400. Laporan perhiungan rugi laba perusahaan antara lain pendapatan sebesar Rp 1.505.175.000, beban sebesar Rp 1.196.556.118, Pendapatan Luar Usaha sebesar Rp 1.317.020. Oleh peruahaan pendapatan diluar usaha tidak dimasukan kedalam penghasilan kena pajak dalam penghitungan pajak penghasilan. Sedangkan dalam akuntansi komersial pendapatan dan beban lain-lain harus disajikan dalam laporan Rugi Laba dalam rekening pendapatan dan beban lainlain. Dari hasil perhitungan laporan komersal PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru didapat jumlah pajak terutang sebesar Rp 75.085.400 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Usaha Rp. 1.505.175.000,b. Biaya-Biaya Usaha (Rp. 1.196.556.118,-) c. Laba Usaha Sebelum Pajak Rp. 306.618.882,d. Laba Usaha sebelum Pajak yang diperoleh PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru sebesar Rp.308.618.882,maka perhitungan menurut perusahaan (komersial) atas pajak penghasilan badan yang berjalan adalah sebagai berikut : e. Laba Usaha Sebelum Pajak Rp. 306.618.882,f. PPh Terutang : 10 % x Rp 50.000.000,= Rp. 5.000.000,15 % x Rp 50.000.000,= Rp. 7.500.000,30 % x Rp.208.618.000,= Rp. 62.585.400 227
g. Jumlah PPh Terutang
= Rp. 75.085.400
Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui besarnya pajak terutang menurut perhitungan laporan komersial adalah sebesar Rp. 75.085.400,Perhitungan Perpajakan
Laba
Rugi
Menurut
Undang-Undang
Perhitungan laba rugi berdaarkan akuntansi disebut laba akuntansi (laba komersial) sedangkan perhitungan laba menurut perpajakan disebut laba fiscal. Dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan PT. Envi Reksatama Enginnering menggunakan laba akuntansi (komersial) sebagai dasar menghitung besarnya pajak penghasilan terlihat bahwa perusahaan mengakui seluruh biaya-biaya yang terjadi selama satu periode akuntansi sebagai pengurang dari penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan ada beberapa biaya yang tidak diperkenankan dan tidak diakui sebagai pengurang dari penghasilan bruto yang seharusnya dilakukan rekonsiliasi fiscal sehingga menambah atau mengurangi penghasilan perusahaan. Dari hasil analisis terdapat perbedaan pengakuan biaya antara perhitungan secara komersial dengan perhitungan fiscal. Adapun perbedaan tersebut dikategorikan sebagai perbedaan tetap antara lain adalah biaya entertainment sebesar Rp 68.249.100, biaya sumbangan sebesar Rp 2.915.000, biaya administrasi bank sebesar Rp 1.142.302 dan biaya administrasi pajak sebesar Rp.537.178. Selanjutnya penulis menjelaskan perhitungan koreksi fiscal sebagai berikut: a. Laba Menurut Akuntansi Komersial Rp.308.618.882 b. Ditambah Koreksi Fiscal Positif : - Biaya entertainment Rp.68.249.100 - Biaya sumbangan Rp. 2.915.000 - Biaya administrsi bank Rp. 1.142.302 228
- Biaya adminstrasi pajak Total Koreksi Fiscal Positif
Rp. 537.178 (Rp. 72.843.580) Rp.381.462.462
c. Dikurangi Koreksi Fiscal Negatif : - Laba kena pajak fiscal Rp.381.462.462 - 10% x Rp. 50.000.000 Rp. 5.000.000 - 15%x Rp. 50.000.000 Rp. 7.500.000 - 30%x Rp. 281.462.000 Rp.84.438.739 + d. Taksiran Pajak Menurut Fiscal Rp.96.938.739 Penyajian Laba Rugi Periode Berjalan Dalam Neraca Sebelum adanya koreksi fiscal laba usaha sebelum pajak sebesar Rp.308.618.882 yang seharusnya disajikan perusahaan dalam neraca. Tetapi dalam neraca perusahaan menyajikan jumlah laba usaha setelah pajak sebesar Rp.234.850.502 dengan rincian sebagai berikut : a. Laba Usaha Sebelum Pajak Rp. 308.618.882 b. PPh Terutang (Rp. 75.085.400) c. Laba Usaha Setelah Pajak Rp. 233.533.482 d. Pendapatan Jasa Giro Rp. 1.317.020 e. Laba Bersih Tahun Berjalan Rp. 234.850.502 Setelah dilakukan koreksi fiscal maka terdapat peningkatan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak (fiscal) dari Rp. 308.618.882 menjadi Rp 383.144.337 . Peningkatan laba ini akan menambah jumlah pajak penghasilan sebesar Rp 22.357.901. Sehingga laba usaha setelah pajak berubah menjadi Rp.284.523.723 dengan rincian sebagai berikut : a. Laba usaha sebelum pajak Rp. 383.144.337 b. PPh Terutang (Rp. 96.938.739) c. Laba Usaha Setelah Pajak Rp. 284.523.723 Berdasarkan pembahasan tersebut maka perusahaan seharusnya menyajikan jumlah laba rugi tahun bejalan sebesar Rp 284.523.723 dalam neraca agar para pemakai laporan keuangan mengetahui dengan jelas laba yang diperoleh perusahaan pada 229
tahun tersebut. Jika perlu diberikan catatan terhadap Laba Rugi tahun berjalan setalah pajak termasuk pendapatan neto dari usaha Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 1.317.020. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan perhitungan antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan. Kesimpulan 1. Adanya perbedaan pedoman antara Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan adalah Akuntansi Komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Akuntansi Perpajakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. 2. Perhitungan laba yang disusun oleh perusahaan berdasarkan Akuntansi komersial tidak selalu sama dengan perhitungan Akuntansi Perpajakan. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi penghasilan dan biaya yang diakui dalam akuntansi tetapi tidak dimasukan dalam perhitungan pajak penghasilan atau sebaliknya. 3. Adanya penyesuaian laporan fiscal mengakibatkan perbedaan dalam penyajian jumlah laba rugi tahun berjalan , sehingga mempengaruhi laporan keuangan dalam bagian perolehan laba perusahaan pada tahun tersebut. Saran 1. Bagian Accounting PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru seharusnya mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang akuntansi perpajakan dalam membuat laporan keuangan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak ada lima komponen yang perlu diperhatikan yaitu (1) Penghasilan yang menjadi objek, (2)Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, (3) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final,(4) Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan 230
bruto, (5) Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
DAFTAR PUSTAKA
Andi, 2004, Sistem Informsi Akuntansi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Pendidikan , Penerbit Erlangga, Jakarta BPKP, Pelatihan Dasar Akuntansi On Line, www,bpkp.go.id/unit / sakd/mdlplthndda.pdf Donal, Kieso E., Weygant, Jerry J., Warfield, Terry D.,2002, Akuntansi Intermediate, Edisi 10 Jilid Satu, Alih Bahasa, Emil Salim, Editor Yati Sumiharti, Erlangga Jakarta Harahap, Sofyan., 2004, Analisis Kinerja atas Laporan Keuangan, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta Harahap, Sofyan., 2004, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Penerbit PT. Grafindo Perkasa, Jakarta -------------------------., 2007, Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9, Penerbit PT. Grafindo Perkasa, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta Info sekitar Akuntansi Online, Pengertian Pajak, http:// www.seputar akuntansi. Info 2009/2010/pengertian pajak.html Kepuusan Mentei Keuangan Nomor 446/KMK.04/2000 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai 231
dan Penggantian atau Seluruh Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Pnghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Mardiasmo, 2008, Perpajakan, Edisi Refisi 2008, Penerbit Andi Offset Jakarta Markus, Muda dan Yujana, Lalu Hendri., 2002, Petujik Umum Perpajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UndangUndang Terbaru, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Muljono, Joko., 2006, Akuntansi Pajak, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta Purba, Marisi P dan Andreas, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta Suandy Erly,2008, Perencaaan Pajak, Edisi 4, Penerbit Salemba empat , Jakarta Sukrisno, Agoes., dan Trisnawati, Estralita., 2007, Akuntansi Perpajakan Perbit Salemba Empat Jakarta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang – Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
232
