Laporan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Kunjungan Kerja Perorangan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 Anggota Fraksi PAN DPR RI Ke Daerah Pemilihan Lampung II
Oleh: Ir. Alimin Abdullah A-469
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2014
1. PENDAHULUAN Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah RI dahjn Dewan Perwakilan Rakyat
Republik
Indonesia
(DPR
RI)
didalam
menjalankan
tugas
dan
kewenangannya, hubungan yang sinergis diantara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar lembaga negara yang konstruktif. Kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan Pemerintah secara propesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Kemampuan Peraturan
DPR dalam melakukan pengawasan
dan
pemerintah
peraturan
dalam
menentukan
perundang-undangan
melaksanakan
keberhasilan
program
Pemerintah
terhadap pelaksanaan
lainnya,
APBN,
pembangunan,
dalam
menjalankan
kebijakan
akan
sangat
tugas-tugas
pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama. Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPR RI dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPR RI dalam mengembangkan check and balances antara DPR RI dan pemerintah pusat. Tentunya Misi dari Dewan Perwakilan Rakyat RI memperjuangkan aspirasi rakyat demi mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh
keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
secara
berkesinambungan,
2. MAKSUD TUJUAN Kunjungan Kerja perorangan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan
wewenang DPR RI, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tujuan dari kunjungan perorangan pasa masa reses ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi pembangunan yang ada di daerah pemilihan, permasalahan yang terjadi, baik yang menyangkut sarana dan prasarana, maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian untuk selanjutnya dibahas dalam siding-sidang di DPR RI bersama pemerintah. 3. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA
A. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat Pertemuan
Keterangan
Sabtu, 20-12-2014
09:00 – selesai
Kampung/Desa Bumi Kecana Kecamatan Seputih Agung Kab. Lampung Tengah
Pertemuan dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat Umum di Desa Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah
Minggu, 21-12-2014
09:00 – selesai
Kampung/ Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur
Pertemuan dengan Camat Sukadana, Kepala Desa, Tokh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Guru dan Masyarakat Umum
Senin, 22-12-2014
09:00 – selesai
Kampung/Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat
Pertemuan dengan masyarakat dan kaderkader PAN Tulang Bawang Barat
Selasa, 23-12-2014
09:00 – selesai
Kampung/Desa Jaya Makmur Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang
Pertemuan dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat Umum di kampong/Desa Jaya Makmur Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang
Rabu, 24-12-2014
09:00 – selesai
Kampung/ Desa Gedung Harapan Kecamatan Gedung Nyapa Kabupaten Lampung Utara
Pertemuan dengan Kepala Desa, KelompokKelompok Tani, Masyarakat Umum di Kampung Dedung Harapan Kecamatan Gedung Nyapa Kab. Lampung Utara
Kamis, 25-12-2014
09:00 – selesai
Kantor Pemda Propinsi Lampung
Pertemuan Sekda Propinsi Lampung, Dirut PLN Persero, Dirut Gula Pasir Sugar Group Company (SGC), guna menyelesaikan masalah aliran listrik
Jum’at, 26-12-2014
09:00 – selesai
Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Abung Selatan Lampung Utara
Pertemuan dengan Dokter, Perawat dan Pasien Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Abung Selatan Lampung Utara
Sabtu, 27-12-2014
09:00 – selesai
Kampung/Desa Abung Jayo Kec.Abung Selatan Kab. Lampung Utara
Minggu, 28-12-2014
09:00 – selesai
Pertemuan dengan Camat Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat Umum Pertemuan Dengan Kampung/Desa Sribasuki Kec. Seputih Kepala Desa, Tokoh Banyak Kab. Lampung Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tengah Masyarakat Umum Kampung/Desa Sribasuki Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
B. Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kegiatan reses ini menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen didaerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Maka dari itu, dalam reses ini menjelaskan terlebih dahulu kami menjelaskan tentang: a. Sosialisasi Tugas, Fungsi dan wewenang DPR RI serta alat kelengkapan yang ada
b. Sosialisasi tentang berbagai produk dan kebijakan yang telah dihasilan oleh DPR RI selama periode masa sindang sekarang ini c. Melakukan penyerapan aspirasi dan tawaran alternatif diberbagai tingkat baik di tingkat Desa, Kabupaten, Propinsi maupun di tingkat nasional d. Pengawasan Program-Program pemerintah e. Perwujudan akuntabilitas antara anggota dan konstituen di daerah pemilihannya f. Memberikan arahan terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kerukunan antar suku, agama dan kelompok demi terciptanya kedaimaian berkehidupan berbangsa dan bernegara Hari Pertama. Kegiatan awal Reses ini dengan Pertemuan dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat Umum di Desa Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Desa bumi kencana adalah salah satu dari Sembilan desa yang ada di kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Rata-rata mata pencarian dari masyarakat bumi kencana adalah bertani. Kemudian hasil dari reses kali ini adalah: 1. Masyarakat banyak yang mengeluhkan masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak. Padahal pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastrukur seperti transportasi, sanitasi, dan energi dll. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. 2. Persoalan keamanan menjadi isu penting yang selalu menjadi keluhan masyarakat desa Bumi Kencana. 3. Masalah pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Jokowi bagi masyarakat kurang mampu tidak tepat sasaran dan sulit mencapai target.
4. Persoalan penerangan PLN sangat vital bagi kehidupan masyarakat, namun disalah satu dusun di desa bumi kencana masih ada yang belum dialiri penerangan. Hari Kedua. Kegiatan reses yang kedua adalah pertemuan dengan
Camat
Sukadana, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Guru dan Masyarakat Umum desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur.
Desa
Surabaya
Sukadana
diresmikan
sebagai
pusat
pemerintahan Lampung Timur pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999. Sukadana adalah kota tua yang merupakan Onder Afdeling pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada lampaunya, Onder Afdeling atau Distrik Sukadana terbagi atas marga-marga, yakni: Marga Sukadana, Marga Subing, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai. Culture masyarakat Sukadana yang tertutup dan terlampau fanatis dengan kelokalan, menyebabkan Sukadana sempat lambat mengalami kemajuan baik secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Sukadana masih jauh tertinggal dari wilayah yang secara sejarah jauh lebih muda darinya seperti Way Jepara, Sribhawono, dan Kota Metro. Padahal, Sukadana sangat berlimpah dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dapat dikelola. Banyak pihak menengarai, ada persoalan culture dan sudut pandang kelokalan yang perlu dibenahi. Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 desember 2003 tentang perubahan status dan desa menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana dan Mataram Marga. Kemudian kecamatan Sukadana berkembang lagi menjadi 17 desa dan kelurahan, dan desa Surabaya Udik adalah salah satunya. Kemudian hasil dari reses kali ini adalah: 1. Masih susah mendapatkan pupuk di daerah ini, kesulitan mendapatkan pupuk ini akan sangat mengganggu produksi padi milik petani. Apalagi, kalau tiba waktu pemupukan namun pupuknya tidak ada. Oleh sebab itu, masyarakat desa Surabaya Udik mengharapkan agar ke depan tidak lagi sulit mendapatkan pupuk. Petani berharap agar kuota pupuk di tingkat petani dapat ditingkatkan sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkat.
2. Persoalan yang menjadi kendala dihadapi guru yang mengajar di sekolah dibawah naungan Kementrian Agama. Pertama, lambatnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama. Dari lambatnya BOS mengakibatkan perencanaan Madrasah menjadi masalah. Dana BOS merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesejahteraan Guru, kegiatan guru menjadi terganggu karena berkaitan dengan basic need (kebutuhan pokok). Kedua, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) mempunya harapan kesamaan dan kesetaraan sebagai lembaga sekolah bukannya diskriminasi pendidikan. Hari Ketiga. Kegiatan reses yang ketiga, kami mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan kader-kader PAN Tulang Bawang Barat. Kegiatan ini dipusatkan di kampung/Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian hasil dari reses kali ini adalah: 1. Kader-kader PAN sangat antusias mengikuti kegiatan pertemuan dengan kami, mengingat kampong ini jarang didatangi anggota DPR RI. Mereka mengusulkan
agar
kedepan
PAN
terus
berbenah
untuk
maju
menyumbangkan ide-idenya guna perbaikan bangsa. PAN diharapkan akan terus berjuang pada tataran penyusunan kebijakan bagi para pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif, yang mengakomodir kebutuhan layak masyarakat 2. Masyarakat membutuhkan implementasi dan percepatan pembangunan bukan lagi formula pembangunan. Hal tersebut agar kesejahteraan rakyat dapat
dengan
cepat
dinikmati.
Kepentingan
semua
pihak
agar
pembangunan yang sudah berjalan dapat dipercepat dan terealisasi secara merata di seluruh pelosok 3. Masyarakat berharap agar kedepan harga hasil pertanian dan kebun dapat naik sehingga masyarakat tidak terlalu berat menghadapi kenaikan BBM. Seperti harga karet, masyarakat berharap agar harganya bisa di atas Rp.10.000 perkilogram. Hari Keempat. Kegiatan reses yang keempat kami melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat Umum di kampong/Desa Jaya Makmur Kecamatan Dente Teladas
Kab. Tulang Bawang. Hasil penyeraan aspirasi di kampong/ desa Jaya Murni ini adalah: 1. Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Namun hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan aliran listrik. 2. Agar Kementrian Pertanian untuk membuat petunjuk pelaksanaan dalam realisasi bantuan pupuk dan Saprodit perlu dilihat kembali dengan menyesuaikan musim tanam di setiap daerah. 3. Masih
dirasakan,
implikasi
Pilkada
ikut
memberi
dampak
bagi
perencanaan pembangunan, yang tim sukses dilayani, yang bukan tim sukses diabaikan
Hari Kelima. Kegiatan reses yang ke lima pertemuan dengan Kepala Desa, Kelompok-Kelompok Tani, Masyarakat Umum di Kampung Dedung
Harapan
Kecamatan Gedung Nyapa Kab. Lampung Utara. Dalam kegiatan ini kami selain menyerap aspirasi dari masyarakat juga menyalurkan bantuan hand tractor, dengan alat hand tractor dapat menghasilkan produk pertania yang lebih baik. Kami juga berpesan bahwa hand tractor ini adalah hak bersama yang bisa dipergunakan seluruh anggota tergabung dalam kelompok tani penerima. Sebab, selama ini yang terjadi, setelah mendapat bantuan, hanya ketua dan pengurus saja yang berhak.
Adapun hasil dari reses selain menyalurkan hand tractor
adalah: 1. Masih banyaknya rumah warga miskin di kampong/desa gedung harapan, maka masyarakat melalui kepala desa berharap dapat bantuan bedah rumah bagi warga yang kurang mampu. 2. Mengingat kelangkaan pupuk sering terjadi, apa lagi saat musim tanam. Maka warga berencana membuat pupuk organik secara manual sebagai alternative pengganti pupuk kimia. Mohon bantuan mesin pengolah pupuk organik.
3. Dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Indonesia,
pemerintah meluncurkan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), semestinya pemerintah menyalurkannya merata dan tepat sasaran. Sebab, banyak masarakat miskin justru tidak mendapatkan. , Hari Keenam. Kegiatan reses yang keenam kami melakukan pertemuan dengan Sekda Propinsi Lampung, Dirut PLN Persero, Dirut
Gula Pasir Sugar Group
Company (SGC), guna menyelesaikan masalah aliran listrik Seperti diketahui bahwa Perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula pasir Sugar Group Company (SGC) di Lampung dituding PT PLN setempat telah menghalang-halangi
pengembangan
listrik
di
Provinsi
Lampung.
Proyek
pembangunan transmisi 150 kV dari Gardu Induk (GI) Seputih Banyak menuju GI Menggala di Kabupaten Tulangbawang sejak tahun 2010 hingga sekarang masih belum mendapatkan izin. Sehingga lantaran keberatan pihak SGC pada lahannya untuk dilalui dan mendirikan tower sebagai penarik surplus listrik dari Sumatera Selatan, dan masyarakat yang ada disekitar kebun tebu PT SGC seperti Kampung/Desa Jaya Makmur Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang juga Kecamatan Way Nibung belum mendapatkan aliran listrik. Hal ini berdampak terhadap kondisi pelayanan listrik di Lampung yang masih terus dikeluhkan konsumen karena masih menerapkan kebijakan pemadaman bergilir. Padahal konsumen menuntut tidak lagi ada pemadaman bergilir apalagi yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Padahal daya listrik di Provinsi Lampung saat ini memang sudah mencukupi, namun masih terdapat selisih dengan beban puncak yang masih riskan terjadi, sehingga akan selalu terjadi pemadaman aliran listrik bagi para pelanggan PT PLN di daerah ini. Kapasitas pasokan daya listrik secara keseluruhan sebesar 774 MW, sementara saat beban puncak mencapai 756 MW dengan cadangan daya sebesar 18 MW. Dengan adanya selisih daya yang relatif sedikit tersebut, saat terjadi kerusakan pada salah satu pembangkit listrik maka akan menyebabkan pemadaman aliran listrik di beberapa wilayah untuk meminimalkan terjadi kelebihan daya terpakai yang dapat mengakibatkan kerusakan secara keseluruhan.
Seperti dikatakan I Ketut Darpa, Deputy Manajer Hukum dan Humas PT PLN Distribusi Lampung, untuk penambahan pembangkit tersebut salah satunya adalah harus menarik surplus listrik dari pembangkit di Sumatera Selatan sebesar 250 MW yang melalui lahan perkebunan tebu milik PT Sugar Group Company di Kabupaten Tulangbawang. 'Alasan pihak PT Sugar Group Company hanya karena dikhawatirkan mengganggu penyemprotan perkebunan tebu saat menggunakan pesawat, ini 'kan bukan alasan yang signifikan. Karena itu, kami melakukan upaya dengan mengelar dialog dengan piahak PT PLN, pihak PT Sugar Group Company dan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, mengingat semua itu dilaksanakan untuk mengatasi defisit daya listrik yang tersedia agar tidak lagi terjadi pemadaman bergilir. Hari Ketujuh. Kegiatan reses yang ketujuh kami melakukan pertemuan dengan Dokter, Perawat dan Pasien Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Abung Selatan Lampung Utara. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah Memantau pelayanan Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf guna memastikan bahwa saat ini tidak ada lagi warga berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapat pelayanan kesehatan. Hari Kedelapan. Pertemuan dengan Camat Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat Umum Kampung/ Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dalam penyarapan aspirasi masyarakat yang kami peroleh adalah: 1. Untuk guru swasta agar diperhatikan kesejahteraannya, paling tidak mendapatkan sertifikasi. 2. Agar kiranya dalam penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tepat sasaran, sabab di Kampung/Desa Abu Jayo masih banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan, justru malah masyarakat yang sudah mampu. 3. Mohon perbaikan balai dusun, sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam membahas setiap isu-isu di desa.
Pertemuan Kesembilan. Pertemuan Dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat Umum Kampung/Desa Sribasuki Kec.
Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah. Dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa aspirasi masyarakat diantaranya: 1. Masalah Infrastruktur Jalan. Mengingat jalan adalah salah satu hal yang vital guna menunjang perekonomian masyarakat, namun keadaaan jalan yang ada di Kampung Sribasuki masih rusak parah, sehingga masyarakat mengharapkan agar dilakukan perbaikan. 2. Masalah bentrok yang mengatasnamakan Suku Jawa dan Lampung agar dicarikan
solusinya,
agar
tidak
ada
lagi
perseteruan-perseteruan
dikemudian hari.
C. Rekomendasi
1. Masalah Infrastruktur Mengingat infrasturuktur jalan yang ada di desa bumi kencana masuk wilayah kerja Kabupaten Lampung Tengah, maka dalam kegiatan reses ini kami mengajak anggota DPRD Lampung Tengah, adapun anggta DPRD yang hadir adalah Ali Imron, Bonansyah, dan Jahri Efendi. Penjelasan dari Anggota DPRD Lampung Tengah bahwa akan segera mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di desa Bumi Kencana. Besarnya alokasi APBD untuk membayar gaji aparatur di daerah menyebabkan pembiayaan pelayanan publik mengecil. Untuk itu kepada anggota DPRD Kabupaten agar terus mendorong alokasi DAU untuk infrastruktur ditambah demi pembangunan infrastrukur dasar didaerahdaerah miskin kampung-kamung di kabupaten Lampung Tengah, karena dengan ketersediaan infrastruktur yang baik akan mendorong investasi masuk kedaerah karena aliran investasi akan membuat perekonomian daerah lebih merata. Disadari bahwa penyediaan layanan publik didaerah memang masalah yang paling vital maka melalui DPRD Kabupaten untuk terus mendorong Pemda Lampung agar dengan keterbatasan dana APBD, Pemdda harus mengalokasikan sisa anggaran untuk diprioritaskan dalam pembangunan layanan publik, bukan mengalokasikan perjalanan dinas, mobil mewah dan dana Bantuan Sosial yang cenderung untuk di korup.
2. Persolalan keamanan yang membuat masyarakat menjadi resah, oleh sebab itu, angkah-langkah yang kami ambil agar persoalan keamanan segera terselesaikan adalah dengan segera berkoordinasi dengan Kapolres Kabupaten Lampung Tengah. 3. Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai sebuah langkah maju dalam menuju good goverment atau pemerintahan bersih. Penggunaan kartu-kartu tersebut dinilai sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya dilapangan, pembagian kartu-kartu tersebut masih banyak tidak sesuai sasaran. Banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan, tapi sebaliknya masyarakat yang lebih mampu dalam segi ekonomi malah mendapatkan. Tentunya dengan adanya kartu-kartu tersebut diharapkan dapat mambantu masyarakat
bukannya
malah
menimbulkan
kecemburuan
antar
masyarakat. 4. Bagi kampong-kampung yang belum mendapatkan aliran listrik, kami akan terus mendorng PT PLN Persero wilayah Lampung agar segera memberikan aliran listrik bagi daerah-daerah yang belum tersentuh, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera. 5. Permasalahan pupuk perlu dibenahi, termasuk pendistribusian sehingga saat petani membutuhkan tidak hilang di pasaran atau penyalur pupuk. Distribusi
pupuk
terkadang
terhambat,
padahal
petani
sangat
membutuhkannya mengingat tanaman harus di pupuk tepat waktu sehingga produksi tidak mencapai target akibat kekurangan pupuk. Oleh sebab itu kami akan meneruskan kea alat kelengkapan dewan yang langsung bermitra dengan Kementrian Pertanian guna menyelesaikan pesoalan pupuk di masyarakat. 6. Pemerataan pendidikan
dalam
arti pemerataan
kesempatan untuk
memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai
peran penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global. TAP
MPR
No.
IV/MPR/1999
mengamanatkan,
antara
lain:
1)
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) meningkatkan mutu lembaga pendidikan
yang
diselenggarakan
baik
oleh
masyarakat
maupun
pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni. Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan
layanan
dan
kemudahan,
serta
menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Oleh sebab itu tidak bias dibedakan-bedakan antara sekolah yang dibawah naungan Kementrian Agama dan Kemendiknas. Baik Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Sekolah (BKS), dan Bantuan Khusus Murid (BKM), Dana Alokasi Khusus (DAK) harus sama dan tidak boleh terlambat dalam penyalurannya. 7. Komitmen, kerja keras dan kerja cerdas menuju semangat perubahan ke arah perbaikan bangsa telah menjadi tekad bersama para kader-kader PAN ketika bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Pilar-pilar reformasi bukan sekedar jargon yang hanya bisa kita bangga-banggakan melalui
retorika belaka, tetapi harus mendasari setiap pemikiran, perkataan, dan langkah-langkah kita sebagai kader reformis di arena perpolitikan negeri ini. PAN adalah kendaraan terbuka yang siap mengangkut pluralitas kekinian dari seluruh elemen bangsa ini tanpa membedakan suku, agama, ras, gender dan pranata sosial lainnya sepanjang penghuninya adalah insaninsan yang terseleksi dan teruji dalam memberikan kontribusi pemikiran membangun dan membesarkan PAN dalam bingkai akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi seka. Perbedaan pemikiran, pandangan dan pendapat dalam tubuh PAN bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan menjadi sama, tetapi harus dikelola menjadi sebuah kekuatan partai dalam naungan kebersamaan untuk kebaikan
8.
Kami akan mendorng agar harga produk-produk pertanian termasuk Karet harganya tidak anjlok, mengingat harga kebutuhan masyarakat saat ini semakin besar pasca kenaikan harga BBM.
9. Pasca pemilihan kepala daerah, harapannya pemerataan pembangunan akan terlaksana, baik daerah yang dulunya mendukung maupun tidak mendukung calon terpilih. Namun ternyata pemilihan langsung dengan masih banyaknya PR besar. Kepala daerah yang terpilih lebih banyak memperhatikan daerah yang dulu ketika pilkada memenangkan dan yang tidak memenangkan proses pembangunannya terkesan dianak tirikan. Padahal Negara yang nyaman dan sejahtera adalah setiap masyarakat dapat hidup layak dan tidur dengan tenang. nyaman dan sejahtera. Oleh sebab itu, masyarakat harus cerdas ketika memiluh caln kepala daerah, bukannya memilih karena diberi uang, sembako dan lain-lain. 10. Program bedah rumah dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai salah satu cara mebantu masyarakat miskin yang tidak mempu. Maka kami akan meneruskan usulan masyarakat kepada Alat Kelengkapan Dewan yang langsung bermitra dengan Kementrian Sosial.
4, PENUTUP Dengan terlaksananya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja
DPR RI dalam
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPR RI dalam mengembangkan check and balances antara DPR dan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Noam Chomsky (2006) mengatakan setidaknya ada dua karakter utama yang membuat suatu negara dapat disebut sebagai negara gagal. Pertama, negara yang tidak memiliki kemauan atau kemampuan melindungi warganya dari berbagai bentuk kekerasan, dan bahkan kehancuran. Kedua, tidak dapat menjamin hak-hak warganya, baik di tanah air sendiri maupun di luar negeri; dan tidak mampu menegakkan dan mempertahankan berfungsinya institusi-institusi demokrasi Oleh sebab itu dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi pembangunan yang ada di daerah pemilihan, permasalahan yang terjadi, baik yang menyangkut sarana dan prasarana, maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian untuk selanjutnya dibahas dalam siding-sidang di DPR RI bersama pemerintah. Demikian laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka kunjungan kerja perorangan reses masa persidangan I tahun siding 2014-2015 ini dibuat dengan harapan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang kami laksankan.
Jakarta, 29 Desember 2014 Anggota DPR RI,
Ir. Alimin Abdullah A-469
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung/Desa Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Turut Hadir Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Ikut Hadir Bupati Lampung Timur, Anggota DPRD Propinsi Lampung dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung/Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Turut Hadir Anggota DPRD Propinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di kampong/Desa Jaya Makmur Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung/ Desa Gedung Nyapa Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Turut Hadir Kepala Kampung Gedung Nyapa dan Kelompok-Kelompk Tani
Pertemuan dengan Sekda Propinsi Lampung, Dirut PLN Persero, Dirut Gula Pasir Sugar Group Company (SGC), guna menyelesaikan masalah aliran listrik di Lampung
Kegiatan Penyerapan ASpirasi Masyarakat di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Abung Selatan Lampung Utara
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung/Desa Abung Jayo Kec.Abung Selatan Kab. Lampung Utara
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung/Desa Sribasuki Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
Dokumentasi
Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Kunjungan Kerja Perorangan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 Anggota Fraksi PAN DPR RI Ke Daerah Pemilihan Lampung II
Ir. Alimin Abdullah A-469
