OLEH: ENDANG SULASTRI KOMISI PEMILIHAN UMUM

SOSIALISASI UU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

OLEH: ENDANG SULASTRI KOMISI PEMILIHAN UMUM Sosialisasi UU Nomor 10

1

ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota; Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Sosialisasi UU Nomor 10

2

SISTEM PEMILU 2009 Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan sistem Proporsional Terbuka; Pemilu Anggota DPD dengan sistem Distrik Berwakil Banyak;


3

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PENDAFTARAN PESERTA PEMILU PENETAPAN PESERTA PEMILU PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD

N A P G A G H N TA YELE PEN ILU PEM

N A A AR

MASA KAMPANYE MASA TENANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR.DPD, DPRD Sosialisasi UU Nomor 10

4

SYARAT PARPOL IKUT PEMILU BERSTATUS BADAN HUKUM MEMILIKI KEPENGURUSAN DI 2/3 JUMLAH PROVINSI MEMILIKI KEPENGURUSAN DI 2/3 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN MEMILIKI MINIMAL 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT MEMILIKI ANGGOTA MINIMAL 1.000 ORANG ATAU 1/1.000 ORANG PADA SETIAP KEPENGURUSAN PARPOL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA KANTOR TETAP DI KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MENGAJUKAN NAMA TANDA GAMBAR PARPOL KE KPU Sosialisasi UU Nomor 10

5

PENDAFTARAN PARPOL SBG CALON PESERTA PEMILU • Parpol dapat menjadi Peserta Pemilu dengan • • •

mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU Pendaftaran yang dimaksud, diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat parpol Pendaftaran parpol dilengkapi dengan dokumen persyaratan Jadwal waktu pendaftaran Parpol Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU Sosialisasi UU Nomor 10

6


7

PARPOL PESERTA PEMILU 2009

7 PARPOL LOLOS ET 3%

GOLKAR, PDIP, PPP, PKB, PD, PAN, PKS (Memenuhi ET 3%)

9 PARPOL DI DPR YANG TIDAK MENCAPAI ET 3%

PBR, PDS, PBB, PELOPOR, PPDK, PPDI, PNI MARHAENISME, PKPB, PKPI (Pasal Peralihan)

PARPOL YANG LOLOS VERIFIKASI KPU

18 parpol + 4 parpol PTUN (Verfiikasi KPU)

Catatan: -Peserta Pemilu 1999: 48 Parpol; Peserta Pemilu 2004: 24 Parpol; -Pemilu 2009 : 16 + 18 + 4 = 38 parpol Sosialisasi UU Nomor 10

8

PERKEMBANGAN TERAKHIR • 69 dari 75 parpol yg berbadan hukum mengambil formulir pendaftaran sebagai peserta pemilu dari KPU. Yg tidak mengambil: Partai Patriot, Partai Bintang Bulan, Partai Nasional Marhaenis, Partai Kesatuan Republik Indonesia, Partai Kejayaan Demokrasi • Pengembalian formulir pendaftaran paling lambat 12 Mei 2008. • Mengembalikan formulir 64 partai politik • KPU mengumumkan parpol peserta pemilu pada 5 Juli 2008. Sosialisasi UU Nomor 10

9

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARPOL SBG CALON PESERTA PEMILU (1)

a. Berita Negara RI yang memuat tanda terdaftar

bahwa parpol tersebut menjadi badan hukum; b. Keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingakat kabupaten/ kota; c. Surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/ kota


10

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARPOL SBG CALON PESERTA PEMILU (2) d. Surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar parpol dari Departemen; f. Surat keterangan mengenai perolehan kursi parpol di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dari KPU Sosialisasi UU Nomor 10

11

JUMLAH KURSI ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

• Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan

sebanyak 560 • Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100 • Jumlah kursi anggota DPRD Kab/kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50 Sosialisasi UU Nomor 10

12

KETENTUAN BANYAKNYA JUMLAH KURSI DPRD PROV a. Provinsi dengan jumlah Penduduk sampai 1.000.000 jiwa b. c. d. e. f.

memperoleh 35 kursi Provinsi dengan jumlah Penduduk >1 juta – 3 juta jiwa memperoleh 45 kursi Provinsi dengan jumlah Penduduk >3 juta – 5 juta jiwa memperoleh 55 kursi Provinsi dengan jumlah Penduduk >5 juta – 7 juta jiwa memperoleh 65 kursi Provinsi dengan jumlah Penduduk >7juta – 9 juta jiwa memperoleh 75 kursi Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11 juta jiwa memperoleh 100 kursi


13

KETENTUAN BANYAKNYA JUMLAH KURSI DPRD KAB/KOTA • Kab/ kota dengan jumlah Penduduk sampai 1000.000 jiwa • • • • • •

memperoleh 20 kursi Kab/ kota dengan jumlah Penduduk >100.000 – 200.000 jiwa memperoleh 25 kursi Kab/ kota dengan jumlah Penduduk >200.000 – 300.000 jiwa memperoleh 30 kursi Kab/ kota dengan jumlah Penduduk >300.000 – 400.000 jiwa memperoleh 35 kursi Kab/ kota dengan jumlah Penduduk >400.000 – 500.000 jiwa memperoleh 40 kursi Kab/ kota dengan jumlah Penduduk >500.000 – 1.000.000 jiwa memperoleh 45 kursi Kab/ kota dengan jumlah Penduduk >1.000.000 jiwa memperoleh 50 kursi


14

DAPIL ANGGOTA DPR ÆDaerah pemilihan anggota DPR adalah

provinsi atau bagian provinsi; ÆJumlah kursi setiap dapil anggota DPR sekurang-kurangnya 3 kursi dan sebanyakbanyaknya 10 kursi; ÆPenentuan dapil anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan dapil pada Pemilu 2004; ÆDapil diatur oleh UU Pemilu pada lampiran. Sosialisasi UU Nomor 10

15

DAPIL ANGGOTA DPR PROVINSI (1) ÆDapil anggota DPRD provinsi adalah kab/kota

atau gab kab/kota; ÆJumlah kursi setiap dapil dalah anggota DPRD Provinsi ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya; Æ Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdsarkan ketentuan UU Pemilu dengan alokasi sekurangkurangnya 3 dan paling banyak 12; Sosialisasi UU Nomor 10

16

DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI(2) ÆDalam hal terjadi pembentukan provinsi baru sesudah Pemilu, dilakukan penataan dapil di Provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdsarkan alokasi kursi; ÆPenataan dapil di provinsi induk dan pembentukan dapil di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya; ÆKetentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan dapil anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU. Sosialisasi UU Nomor 10

17

DAPIL ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA (1) • Dapil anggota DPRD kab/kota adalah kecamatan • • •

atau gabungan kecamatan Jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD kab/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya Penambahan jumlah kursi dengan jumlah penduduk >1 juta diberikan kepada dapil yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan Dalam hal tjd bencana yang mengakibatkan hilangnya dapil, dapil tersebut dihapuskan


18

DAPIL ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA (2)

• Alokasi kursi akibat hilangnya dapil • •

diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk; Alokasi kursi dan dapil anggota DPRD kab/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan UU Pemilu ditentukan antara 3 – 12; KetentuaN lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan dapil anggota DPRD kab/kota ditetapkan dalam peraturan KPU Sosialisasi UU Nomor 10

19

PERSYARATAN BALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KAB/KOTA

¾ Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

tahun atau lebih; Bertakwa kepada TYME; Bertempat tinggal di wilayah NKRI; Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; Berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat; Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; Sosialisasi UU Nomor 10

20

¾ Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana

¾ ¾ ¾ ¾

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; Sehat jasmani dan rohani; Terdaftar sebagai pemilih; Bersedia bekerja penuh waktu; Mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian, pengurus pada BUMN dan/atau BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; Sosialisasi UU Nomor 10

21

¾ Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

¾

¾ ¾ ¾

publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas; Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada BUMN, dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber pada keuangan negara; Menjadi anggota Parpol peserta pemilu; Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. Sosialisasi UU Nomor 10

22

TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KAB/KOTA

• Parpol peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota • • • • •

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota; Seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol; Bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing; Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus parpol peserta pemilu tingkat pusat; Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus parpol peserta pemilu tingkat provinsi; Daftar bakal calon anggota DPRD kab/kota ditetapkan oleh pengurus parpol peserta pemilu tingkat kab/kota; Sosialisasi UU Nomor 10

23

AFIRMATIVE ACTION

Daftar bakal calon anggota DPR/D memuat minimal 30% keterwakilan perempuan; Setiap 3 orang bakal calon terdapat mininal satu orang perempuan bakal calon.


24

• Daftar bakal calon memuat paling banyak • •

120% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan; Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut; Daftar bakal calon disertai dengan pas foto diri terbaru.


25

VERIFIKASI BALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA (1) 1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran 2. 3.

dokumen persyaratan persyaratan administrasi balon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan persyaratan administrasi balon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan KPU kab/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan persyaratan administrasi balon anggota DPRD kab/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan


26

VERIFIKASI BALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA (2) • Jika kelengkapan administrasi balon tidak terpenuhi, maka KPU, KPU provinsi dan KPU kab/kota mengembalikan dokumen kepada Parpol Peserta Pemilu • Dalam hal daftar balon tidak memuat sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, KPU kab/kota memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki daftar calon tersebut • Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi balon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota diatur dengan peraturan KPU Sosialisasi UU Nomor 10

27

VERIFIKASI BALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA(3) • KPU, KPU provinsi dan KPU kab/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota; • KPU, KPU provinsi dan KPU kab/kota meminta kepada parpol untuk mengajukan balon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota sebagai pengganti balon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu paling lama 7 hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota diterima oleh parpol; • Parpol Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan balon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kab/kota. Æ dalam hal putusan pengadilan yang mpy kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dibacakan setelah KPU, KPU Prov dan KPU kab/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD prov dan DPRD kab/kota, putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetap Æ Dalam hal ditemukan dugaan telah tjd pemalsuan dokumen maka KPU berkoordinasi dengan Kepolisian NRI untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangundangan Sosialisasi UU Nomor 10

28

KAMPANYE PEMILU • Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana

kampanye • Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye • Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye • Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD prov, DPRD kab/kota terdiri atas pengurus parpol, calon anggota DPR, DPRD prov, DPRD kab/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD prov, dan DPRD kab/kota


29

MATERI KAMPANYE • Materi kampanye Parpol peserta Pemilu yang

•

dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD prov, dan anggota DPRD kab/kota meliputivisi, misi dan program partai politik Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi dan program yang bersangkutan Sosialisasi UU Nomor 10

30

KAMPANYE Pertemuan terbatas; Pertemuan tatap muka; Media massa cetak dan media massa elektronik; Penyebaran bahan kampanye kepada umum; Pemasangan alat peraga di tempat umum; Rapat umum; Kegiatan lain yg tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangan. Catatan: 1. Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilu sampai dimulainya masa tenang; 2. Khusus untuk rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. 3. Masa tenang berlangsung 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.


31

POLITIK UANG DALAM KAMPANYE Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara politik uang sebagai dasar KPU, KPU provi dan KPU kab/kota untuk: – membatalkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; – membatalkan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Sosialisasi UU Nomor 10

32

METODE PEMBERIAN SUARA • Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, • •

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Memberikan tanda satu kali berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara,dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan KPU. (Pasal 153) Sosialisasi UU Nomor 10

33

BIROKRASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT

PELAKSANA

PRODUK

TPS/TPSLN

KPPS/KPPSLN

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

Desa/Keluraha n Luar Negeri

PPS PPLN

Tidak ada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Kecamatan

PPK

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Panwas Kecamatan

Kabupaten/Kot a

KPU Kabupaten/ KPU Kota

Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Panwas Kabupaten/ Panwas Kota

Provinsi

KPU Provinsi

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Panwas Provinsi

Nasional

KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bawaslu


PENGAWAS

Pengawas Pemilu Lapangan/Luar Negeri

34

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT PEMILU

Pemilu DPR dan DPD

YANG MENETAPKAN KPU

Pemilu DPRD Provinsi

KPU PROVINSI

Pemilu DPRD Kab/Kota

KPU KAB/KOTA

WAKTU

30 Hari Setelah Pemungutan Suara



Catatan: • KPU wajib menetapkan secara nasional hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota. Sosialisasi UU Nomor 10

35

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DPR (1) • Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik

• •

peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Parpol Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolahan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR di dapil yang bersangkutan; Dari hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Parpol Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolahan suara sekurangkurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional di dapil yang bersangkutan ditetapkan angka BPP DPR; Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Parpol Peserta Pemilu di suatu dapil dengan BPP DPR;


36

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DPR (2) • Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan •

• •

perolehan tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Parpol Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Parpol Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menemukan BPP baru di provinsi yang bersabgkutan *; Penetapan perolehan kursi parpol diberikan pada parpol yang mencapai BPP baru di satu provinsi dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Parpol Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi Penetapan perolehan kursi parpol Peserta Pemilu dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada parpol yang mencapai BPP baru di provinsi yang bersangkutan;


37

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DPR (3) • Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan

BPP DPR baru, penetapan perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan jumlah sisa kursi parpol Peserta Pemilu yang memilik sisa suara terbanyak di prov satu demi satu berturut-turut sampai habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak; • Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, dan sisa suara parpol peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kpd parpol yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di prov yang bersangkutan; • Penetapan perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu seperti yang ada pada tanda * dialokasikan bagi dapil yang masih memiliki sisa kursi;


38

PARLIAMENTARY THRESHOLD • Ambang batas mengirimkan wakil ke DPR: 2,5% dari perolehan suara sah secara nasional untuk pemilihan anggota DPR; • PT tidak berlaku untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; • ET hanya diberlakukan pada Pemilu 2009.


39

CARA MENGHITUNG SUARA DAN MEMBAGI KURSI PADA PEMILU 2009 • Daerah Pemilihan DPR adalah Provinsi dan/atau bagian provinsi • Jumlah kursi 560 =telah dibagi rata dalam Dapil. BPP DPR Caranya adalah: a. Menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR: bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah perolehan suara sah secara nasional dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Jumlah Suara Sah Parpol peserta Pemilu Dalam Dapil dikurangi Jumlah Suara Parpol yang Tidak Lolos PT Rumus BPP DPR= ______________________________________ Jumlah Kursi di Dapil


40

Langkahnya adalah: (1) Menetapkan partai yang lolos Parliementary Threshold (2,5 %); (2). Suara sah seluruh partai dikurangi dengan jumlah suara partai yang tidak lolos di daerah pemilihan ; (3) dibagi dengan jumlah kursi di Daerah Pemilihan. Penetapan Kursi Tahap I: Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR. Penetapan Kursi Sisa (Tahap II): Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurangkurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR. Sosialisasi UU Nomor 10

41

CONTOH CARA MENENTUKAN BPP DPR Hasil Perhitungan Suara Rekapitulasi Perolehan Suara Sah untuk DPR-RI NO. URUT

NAMA PARTAI

1. PNI Marhaenisme 2. Partai Buruh Sosial Demokrat

JUMLAH SUARA

0.81%

636,397

0.56% 2.62%

842,541

0.74%

5. Partai Persatuan Pembangunan

9,248,764

8.15%

6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

1,313,654

1.16%

4. Partai Merdeka

7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru

672,952

0.59%

8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

1,230,455

1.08%

9. Partai Demokrat

8,455,225

7.45%

1,424,240

1.26%

11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

855,811

0.75%

12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

895,610

0.79%

13. Partai Amanat Nasional

7,303,324

6.44%

14. Partai Karya Peduli Bangsa

2,399,290

2.11%

10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

15. Partai Kebangkitan Bangsa 16. Partai Keadilan Sejahtera 17. Partai Bintang Reformasi 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19. Partai Damai Sejahtera 20. Partai Golongan Karya 21. Partai Patriot Pancasila

11,989,564 10.57% 8,325,020

7.34%

2,764,998

2.44%

21,026,629 18.53% 2,414,254

2.13%

24,480,757 21.58% 1,073,139

0.95%

22. Partai Sarikat Indonesia

679,296

0.60%

23. Partai Persatuan Daerah

657,916

0.58%

24. Partai Pelopor

878,932

0.77%

113,462,414

100%

TOTAL

Tentutan partai mana yang lolos PT.

2.

Dari data hasil perhitungan Suara Sah DPR Pemilu 2004 lalu, maka ada 8 partai yang lolos PT yaitu: Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golongan Karya.

3.

Partai yang tidak lolos PT berjumlah 16.

4.

Perolehan suara partai yang lolos PT dijumlah, dikurangi dengan jumlah perolehan suara partai yang tidak lolos PT di Dapil tersebut dibagi dengan kursiÆmaka akan diperoleh nilai BPP DPR di suatu Daerah Pemilihan.

%

923,159

2,970,487

3. Partai Bulan Bintang

1.


42

CONTOH MENENTUKAN BPP DPR DI DAPIL NAD I BERBASIS PADA HASIL PEMILU 2004

• NAD I pada Pemilu 2009 memperoleh quota

kursi sebanyak: 6 • Berbasis Pada Hasil Pemilu 2004 lalu di NAD I: Jumlah Total Suara Sah : 1,149,898. • Jumlah Suara Sah Partai yg tidak lolos PT (16 Partai): 342.767. • BPP DPR adalah: 1.149.898 – 342.767= 807.131 dibagi 6 kursi =134.521,8 Maka BPP DPR Dapil NAD I= 134.521 suara. Sosialisasi UU Nomor 10

43

Bagaimana Pembagian Kursi di NAD I?

• Quota kursi berjumlah 6 • BPP: 134.521 suara • Pembagian kursi di NAD I untuk 8 Partai Politik a. b. c. d. e. f. g. h.

yang Lolos PT adalah:

Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Persatuan Pembangunan Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Golongan Karya


44

PENGHITUNGAN TAHAP I DI DAPIL NAD I: JUMLAH KURSI PEMILU 2009 6 BUAH Partai yg Lolos PT

Jumlah Suara

Penghitunga Penghitu n Tahap I: ngan BPP 132.521 Tahap II: 50% BPP (66.260)

Jumlah Peroleha n Kursi Tahap I dan II

PBB

65.231

0

0

0

Demokrat

62.065

0

0

0

PPP

157.14 7

1 (sisa: 24.626)

0

1

PAN

157.72 6

1 (sisa: 25.205)

0

1

PKB

34.307

0

0

0

PKS

124.83 0

0

1

1

PDIP

45.061

0

0

0

Golkar

160.760

1 (sisa: 28.239)

0

1

3

1

4

Jumlah


Sisa Jumlah Kursi setelah Tahap II

Tahap III:

Pengum pulan di Provinsi, artinya digabun gkan antara NAD I dan NAD II

2 45

Penghitungan di Dapil NAD II: Jumlah Kursi sebanyak: 7 Kursi Partai yg Lolos PT

Jumlah Suara

Penghitungan Tahap I: BPP: 705.503: 7 100.786

Penghitunga n Tahap II: 50% BPP: 50.393

Jumlah Peroleh an Kursi Tahap I dan II

PBB

46.548

0

0

0

Demokrat

66.594

0

1

1

PPP

134.263

1 (sisa: 33.477) 0

1

PAN

122.523

1 (sisa: 21.737) 0

1

PKB

46.474

0

0

0

PKS

67.639

0

1

1

PDIP

41.251

0

0

0

Golkar

180.211

1 (sisa: 79.425) 1

2

Jumlah

705.503

3

6

3

Sisa Jumlah Kursi setelah Tahap II

Tahap III:

Pengu mpula n di Provin si, artinya digabu ngkan antara NAD I dan NAD II 1

Penghitungan Tahap III (Tingkat Provinsi NAD—gabungan Dapil NAD I dan II) Jumlah Kursi Sisa 3: Sisa NAD I (2); Sisa NAD II (1). Teknik Penentuan: •Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. •BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi.

Jumlah suara sisa tingkat provinsi BPP baru = _________________________________ Tahap Ketiga dibagi sisa kursi

Partai yg Lolos PT

PBB

Suara Sisa NAD I

65.231

Suara Sisa NAD II

46.548

Jumlah suara sisa setelah penghitungan tahap II: 595.270 Jumlah Total Perolehan Kursi Jumlah kursi Dapil NAD I dan II: 3 kursi sisa Suara Sisa Tahap III BPP DPR yang Baru: 595.270: 3 (kursi sisa)Æ198.423 BPP: 198.423

111.779

Tidak memenuhi

Dasar Sisa Suara Paling Besar

1

Demokrat

62.065

16.201

78.266

Tidak memenuhi

0

PPP

24.626

33.477

58.103

Tidak memenuhi

0

PAN

25.205

21.737

46.942

Tidak memenuhi

0

PKB

34.307

46.474

80.781

Tidak memenuhi

1

PKS

58.570

17.246

75.816

Tidak memenuhi

0

PDIP

45.061

41.251

86.312

Tidak memenuhi

1

Golkar

28.239

29.032

57.271

Tidak memenuhi

0

Jumlah

595.270

Catatan:

3

Potensial menimbulkan Sengketa penentuan hasil pemilu, khususnya pada tahap III.

Rekapitulasi Pembagian Kursi Parpol yang Lolos PT di Provinsi NAD Partai yg Lolos PT

Peroleha n Kursi NAD I

Perolehan Kursi NAD II

Perolehan Kursi Tahap III (sisa suara ditarik ke provinsi)Æasumsi suara paling besar (ranking suara terbanyak)

Perole han Kursi

PBB

0

0

1

1

Demokrat

0

1

0

1

PPP

1

1

0

2

PAN

1

1

0

2

PKB

0

0

1

1

PKS

1

1

0

2

PDIP

0

0

1

1

Golkar

1

2

0

3

Jumlah

4

6

3

13

CARA MENENTUKAN KURSI DPRD (PROVINSI DAN KABUPATEN) Penentuan

kursi DPRD (Provinsi dan Kabupaten) tidak berlaku ambang batas 2,5 persen. Artinya semua parpol kontestan pemilu diikutkan dalam penghitungan kursi.

Daerah

Pemilihan DPRD Provinsi=Kabupaten/Gabungan Kabupaten

Daerah

Pemilihan DPRD Kabupaten=Kecamatan/gabungan kecamatan.

Pembagian

Dapil dan Kursi = dengan Pemilu 2004.

Kursi

dan Dapil Daerah Pemekaran disesuaikan dengan ketentuan jumlah penduduk sesuai dengan UU ini.

BPP

DPRD,adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehankursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Jumlah Suara Sah Rumus BPP DPRD = ______________________________ Jumlah Kursi di Daerah Pemilihan Sosialisasi UU Nomor 10

50

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DPRD (1) • Dalam hal dapil adalah provinsi maka penghitungan sisa suara • • •

dilakukan habis di dapil tersebut; Perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dengan angka BPP di dapil masingmasing; BPP DPRD di dapil masing-masing ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Parpol Peserta Pemilu untuk anggota DPRD prov dengan jumlah kursi anggota DPRD prov di dapil masing-masing; Dalam hal masih terdapt sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi parpol Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan perolehan suara terbanyak satu persatu sampai habis


51

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DPRD (2) • Perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu untuk anggota DPRD

kab/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kab/kota dengan angka BPP di dapil masing-masing; • BPP DPRD kab/kota di dapil masing-masing ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Parpol Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kab/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kab/ kota di dapil masing-masing; • Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi parpol Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan perolehan suara terbanyak satu persatu sampai habis.


52

PENETAPAN CALON TERPILIH z

z z

z

z

Calon terpilih ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh minimal 30% BPP; Bila tidak ada yang memperoleh 30% BPP, didasarkan nomor urut; Yang memperoleh 30% lebih sedikit dari perolehan kursi parpol, kelebihan kursi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; Yang memperoleh 30% lebih banyak dari perolehan kursi, kursi diberikan kepada yang nomor urutnya lebih kecil; Bila yang mencapai 30% lebih dari satu dan suara sama, kursi diberikan kepada yang urutannya terkecil.


53

PENGGANTIAN CALON TERPILIH (1) • Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, dan DPRD kab/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD,

DPRD provinsi, atau DPRD kab/kota; d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


54

PENGGANTIAN CALON TERPILIH (2) • Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD

•

provinsi, dan DPRD kab/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kab/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum; Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, atau huruf d diganti dengan calon dari daftar calon tetap parpol peserta pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan parpol yang bersangkutan; Sosialisasi UU Nomor 10

55

KETENTUAN PIDANA DELIK

SUBJEK PENJARA DENDA PASAL

Dengan sengja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih

Setiap orang

12-24 bulan

12-24 juta

260

Dengan sengaja memberikan keterangan yg tidak benar tentang diri atau orang lain ttg suatu hal yg diperlukan dlm pengisian daftar pemilih.

Setiap orang

3-12 bulan

3-12 juta

261

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kekuasaan yang ada pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih

Setiap orang

12-36 bulan

12-36 juta

262

Tidak memperbaiki DPS stlh ada masukan masyarakat dan peserta pemilu

Petugas PPS/PPLN

3-6 bulan

3-6 juta

263

Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwas Prom Panwas Kab/Kota, Panwas Kec, PPL, Panwas LN dlm pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, penetapan dan pengumuman DPT, dan rekap pemilih tetap yg merugikan WNI yg punya hak memilih.

Anggota KPU, KPU Pro, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN

6-36 bulan

6-36 juta

264

56


KETENTUAN PIDANA (2) DELIK


Dengan sengaja melakukan perbuatan curang utk menyesatkan seseorang atau dg memaksa atau menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya utk memberi dukungan bagi pencalonan DPD

Setiap orang

12-36 bulan

12-36 juta

265

Dg sengaja membuat surat atau dokumen dg maksud utk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dg sengaja menggunakan dokumen surat atau dokumen yg dipalsukan utk utk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD atau calon peserta pemilu

Setiap orang

36-72 bulan

36-72 juta

266

Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, panwas pro, panwas kab/kota dalam melaksanakan verifikasi parpol

Anggota KPU, KPU Pro, KPPU Kab/Kota

6-36 bulan

6-36 juta

267

Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwas Pro, Panwas Kab/Kota dlm pelaksanaan verifikasi parpol dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD

Anggota KPU, KPU Pro, KPPU Kab/Kota

6-36 bulan

6-36 juta

268


57



Kampanye di luar jadwal yg ditetapkan KPU, KPU Pro, KPU Kab/Kota

Setiap orang

3-12 bulan

3-12 juta

269

Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu

Setiap orang

6-24 bulan

6-24 juta

270

Melanggar larangan mengikutsertakan pejabat publik dlm kampanye

Pelaksana kampanye

3-12 bulan

30-60 juta

271

Melanggar larangan utk tidak menjadi pelaksana atau juru kampanye

Ketua MA, Gub BI, dst

6-24 bulan

25-50 juta

272

Melanggar larangan utk tidak menjadi pelaksana atau juru kampanye

PNS, TNI, Polri, Kades, dst

3-12 bulan

3-12 juta

273

Dg sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sbg imbalan kpd peserta kampanye scr langsung atau tdk langsung agat tidak memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau memilih dg cara tertentu shg surat suara tidak sah

Pelaksana kampanye

6-24 bulan

6-24 juta

274


58



Tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu (diatur dalam Pasal 130 [1])

Anggota KPU dst, pegawai Setjen KPU dst.

6-24 bulan

6-24 juta

275

Memberi dan menerima dana kampanye melebih batas

Setiap orang

6-24 bulan

1-5 miliar

276

Menerima sumbangan dari pihak asing, penyumpang tdk jelas identitas, pemerintah, BUMN, pemda, dan BUMD, pemdes, BUM Desa

Pelaksana kampanye

12-36 bulan

12-36 juta

277

Mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya kampanye pemilu

Setiap orang

6-24 bulan

6-24 juta

278

Melakukan kelalaian yg mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan

Pelaksana kampanye

3-12 bulan

3-12 juta

279 (1)


59



Dengan sengaja melakukan perbuatan yg berakibat pd terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan

Pelaksana kampanye

6-18 bulan

6-18 juta

279 (2)

Melakukan kesengajaan atau kelalaian yg mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu

Setiap pelaksana kampanye

6-24 bulan

6-24 juta

280

Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye

Setiap orang

6-24 bulan

6-24 juta

281

Mengumumkan hasil survei/hasil jajak pendapat dalam masa tenang

Setiap orang atau lembaga survei

3-12 bulan

3-12 juta

282

Menetapkan jumlah surat suara yg dicetak melebihi jumlah yang ditentukan

Ketua KPU

12-24 bulan

120-240 juta

283

24-48 bulan

500 juta10 miliar

284

Dengan sengaja mencetak surat suara melebihi yg ditetapkan KPU

Setiap perusahaan pencetak Sosialisasi UU Nomor 10 surat suara

60


SUBJEK

PENJARA

DENDA

PASAL

Tdk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara

Setiap perusahaan pencetak surat suara

24-48 bulan

500 juta-10 miliar

285

Dengan sengaja pd saat pemungutan suara menjanjikan/memberi uang/materi lainnya kpd pemilih supaya tdk menggunakan hak pilihnya atau memilih dg cara tertentu surat suara tidak sah

Setiap orang

12-36 bulan

6-36 juta

286

Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menghalangi seseorang yg akan memilih atau menimbulkan kegiatan yg menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pemungutan suara

Setiap orang

6-24 bulan

6-24 juta

287

Dg sengaja berbuat yg menyebabkan suara pemilih jadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau berkurang

Setiap orang

12-36 bulan

12-36 juta

288

Pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sbg orang lain

Setiap orang

6-18 bulan

6-18 juta

289

Memberikan suara lebih dari satu kali

Setiap orang

6-18 bulan

6-18 juta

290

Menggagalkan pemungutan suara

Setiap orang

24-60 bulan

24-60 juta

291


61



Tidak memberikan kesempatan pekerja utk memberikan suara, kecuali pekerjaan tdk bisa ditinggalkan

Majikan/ atasan

6-12 bulan

6-12 juta

292

Merusak/menghilangkan hasil pemungutan suara yg sudah disegel

Setiap orang

12-36 bulan

12-36 juta

293

Dengan sengaja tdk memberikan suara pengganti hanya satu kali

Ketua dan anggota KPPS/LN

3-12 bulan

3-12 juta

294

Dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih oleh yg bertugas membantu pemilih

Setiap orang

3-12 bulan

3-12 juta

295

Dengan sengaja tdk menetapkan pemungutan suara ulang di TPS yg memenuhi persyaratan

Ketua dan anggota KPU kab/kota

6-24 bulan

6-24 juta

296 (1)

Dg sengaja tdk melaksanakan ketetapan KPU kab/kota utk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS

Ketua dan anggota KPPS

3-12 bulan

3-12 juta

296 (2)


62



Karena kelalain menyebabkan rusak/hilang berita acara pemungutan/penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yg sdh disegel

Setiap orang

12-60 bulan

500 juta-1 miliar

297

Dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan/sertifikat hasil penghitungan suara

Setiap orang

12-60 bulan

500 juta-1 miliar

298

Karena kelalaian menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan peroleh suara/sertifikat penghitungan suara

Anggota KPU, KPU Pro, KPU Kab/Kota, PPK

6-12 bulan

6-12 juta

299 (1)

12-24 tahun

12-24 juta

299 (2)

Dengan sengaja merusak, mengganggu, mendistrosi sistem info penghitungan suara

Setiap orang

60-120 juta

500 juta-1 miliar

300

Dengan sengaja tdk membuat/menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD

Ketua dan anggota KPPS/KPP SLN

12-36 juta

6-12 juta

301

Bila karena kesengajaan


63



Dg sengaja tdk memberikan salinan berita acara pemungutan/penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi, pengawas lapangan, PPS, PPK (melalui PPS)

Setiap KPPS/KPP SLN

3-12 bulan

3-12 juta

302

Tdk menjaga/mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yg berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kpd PPK melalui PPS atau kpd PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama

Setiap KPPS/KPP SLN

6-18 bulan

6-18 juta

303

Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kpd PPK dan Panwaslu kec. yg tdk mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kpd KPU kab/kota

Setiap pengawas lapangan

6-24 bulan

6-24 juta

304

Tdk mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya

Setiap PPS/PPLN

3-12 bulan

3-12 juta

305

Tidak menetapkan hasil pemilu secara nasional

KPU

24-60 bulan

240-600 juta

306


64


SUBJEK

PENJARA

DENDA

PASAL

Mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari pemungutan suara


6-18 bulan

6-18 juta

307

Tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukanlah hasil resmi


6-18 bulan

6-18 juta

308

Tidak melaksanakan putusan pengadilan mengenai putusan yg mempengaruhi perolehan suara

Ketua dan anggota KPU, KPU pro, KPU kab/kota

12-24 bulan

12-24 juta

309

Dengan sengaja tdk menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pemilu yg dilakukan KPU, KPU pro, KPU kab/kota, PPK, PPS/PPLN. KPPS/KPPSLN

Ketua dan anggota Bawaslu, panwas pro, panwas kab/kota, panwas kec, pengawas lapangan/luar negeri

3-36 bulan

3-36 juta

310

Melalukan perbuatan yg diatur dalam Pasal 260, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 276, 278, 281, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 297, 298, 300.

Penyelenggara pemilu

Ditambah 1/3

Ditambah 1/3

311


65

PELANGGARAN PIDANA PEMILU WAKTU WNI YG PUNYA HAK PILIH, PEMANTAU PEMILU, PESERTA PEMILU 3 HARI SETELAH KEJADIAN BAWASLU/PANWASLU

PENYIDIK KEPOLISIAN

3 HARI SETELAH LAPORAN DITERIMA + 2 HARI BILA MEMERLUKAN TAMBAHAN KETERANGAN DARI PELAPOR 14 HARI SEJAK MENERIMA LAPORAN DARI BAWASLU

PENUNTUT UMUM 5 HARI SEJAK MENERIMA BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI 7 HARI SETELAH PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PUTUSAN Definisi: Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU Pemilu yg penyelesaiannya 66 Sosialisasiumum. UU Nomor 10 Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan


67

OLEH: ENDANG SULASTRI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents