Oleh: EKO DJUNIADI, S.H., M.Hum. (INSPEKTUR KABUPATEN BANJARNEGARA)
PENDAHULUAN merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat, namun belum banyak yang memahaminya. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan negara semata, padahal dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh jenis.
1. Gratifikasi
2. Kerugian keuangan Negara
6. Perbuatan curang 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Benturan kepentingan dlm pengadaan 5. Suap menyuap
7. Pemerasan
Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut, antara lain: a) Merosotnya kewibawaan negara; b) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan c) Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan bangsa, yaitu NAWACITA, yang merupakan sembilan agenda prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian. Untuk mewujudkan NAWACITA, dimulai dengan percepatan di berbagai bidang yang difokuskan pada bidang ekonomi, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi ekonomi. Percepatan tersebut akan berhasil dengan ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum, sehingga perlu adanya reformasi hukum.
PILAR-PILAR REFORMASI HUKUM
1. Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas;
2. Pembenahan lembaga/aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum; 3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.
Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam sentra pelayanan publik
1.
Pemberantasan Penyelundupan
2.
5.
3.
Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK
4.
Relokasi dan pemisahan penghuni LAPAS (narkoba, terorisme dan radikalisme)
Perbaikan layanan hak paten, merk, dan desain bebas korupsi dengan teknologi informasi yg transparan
DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 700/1290 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banjarnegara
UPAYA PERCEPATAN PEMEBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BANJARNEGARA 18 Oktober 2016 telah ditandatangani Pakta Integritas/ Pernyataan Komitmen bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Para Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah, disaksikan oleh Pimpinan KPK. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 700/331 Tahun 2016). Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi Peserta Pimpinan SKPD dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 6 Desember 2016, disaksikan oleh Bupati dan KPK
Rencana Bulan Oktober 2017 = Workshop Tunas Integritas bagi Pimpinan SKPD, Pimpinan DPRD dan Para Ketua Komisi DPRD dg Narasumber dari KPK.
Paparan di depan KPK tentang Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Tanggal 17 Januari 2017.
PEMBANGUNAN
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. DPMPTSP;
Sosialisasi Pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada OPD yang direncanakan sebagai pilot project di Kabupaten Banjarnegara : 3. RSUD Hj. Banjarnegara.
Anna
Lasmanah
Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 (Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 700/1232 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016).
Sosialisasi Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2017 oleh Pejabat Inspektorat Prov. Jawa Tengah, yang dikuti oleh Pimpinan dan seluruh Pejabat Struktural/Fungisonal pada: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; DPMPTSP; RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
Pembinaan dan Assesment oleh Tim Pembina dan Penilai Internal terhadap 3 OPD tersebut secara berkelanjutan mulai bulan Maret 2017 sampai dengan ditetapkannya OPD sebagai WBK dan WBBM.
PELAYANAN PUBLIK PUNGUTAN LIAR
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Negara.
PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Inpres No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban
Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang
Satgas Saber Pungli
Inpres No. 9 Tahun 2011 dan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
A.
Berbagai upaya untuk memberantas praktik pungli telah dilakukan sejak zaman orde baru sampai dengan era reformasi, namun praktik pungli masih SITUASI terus terjadi.
Maraknya kasus pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungutan liar, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun
2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pada tanggal 20 Oktober 2016.
VISI : “Terwujudnya pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari pungutan liar”. MISI:
1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; 2.Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi; 3.Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat; 4.Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar; 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.
C. STRATEGI SATGAS STRATEGI SATGAS
Strategi PreEmptif (Pembinaan)
Strategi Preventif (Pencegahan)
Strategi Represif (Penegakan Hukum)
1. Strategi PreEmptif (Pembinaan) a)Mapping
pungli yang ada di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; b)Membangun budaya anti pungli, baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha; c) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Pungli (zero pungli); d)Melakukan penggalangan untuk antisipasi terjadinya pungli
2. Strategi Preventif (Pencegahan) a)Mensosialisasikan pemetaan rawan pungli di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; b)Mengoptimalkan peran fungsi satuan pengawasan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional atau internal terhadap tempat/kegiatan rawan pungli; c) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada sistem pelayanan publik.
3. Strategi Represif (Penegakan Hukum) a) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai target yang telah ditentukan; b) Menindak tegas oknum aparat penyelenggara negara/pegawai negeri dan masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; c) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
D. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG TUGAS : Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah.
: 1. Intelijen; 2. Pencegahan; 3. Penindakan; 4. Yustisi.
WEWENANG: 5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan 1. Membangun sistem pencegahan dan Kementerian/Lembaga serta Kepala pemberantasan pungutan liar; Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan 2. Melakukan pengumpulan data dan ketentuan Peraturan Perundanginformasi dari Kementerian/ undangan; Lembaga dan pihak lain yang terkait, dengan menggunakan teknologi 6. Memberikan rekomendasi pembentukan informasi; dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik 3. Mengkoordinasikan, merencanakan, kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan melaksanakan operasi dan Kepala Pemerintah Daerah; pemberantasan pungutan liar; evaluasi kegiatan 4. Melakukan operasi tangkap tangan; 7. Melaksanakan pemberantasan pungutan liar.
E. TUJUAN, SASARAN, DAN WILAYAH KEGIATAN TUJUAN : 1) Tertanggulanginya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2) Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima; dan 3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.
SASARAN Sasaran dari kegiatan Saber Pungli yaitu pada sektor: 1. 2. 3. 4.
Pelayanan Publik; Ekspor dan Impor; Penegakan Hukum; Perijinan;
5. 6. 7. 8.
Kepegawaian; Pendidikan; Pengadaan Barang dan Jasa; dan Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.
WILAYAH KEGIATAN Kegiatan Saber Pungli dilaksanakan di seluruh wilayah yuridiksi Indonesia, khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta 541 Kota/Kabupaten.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tanggal 24 Oktober 2016, menyebutkan bahwa Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan dalam rangka mencegah dan menghapus pungli, khususnya pada area: 1. Perizinan, dengan fokus: a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; b. Penerbitan Izin Gangguan; c. Penerbitan Izin Trayek; d. Penerbitan Izin Pertambangan; e. Penerbitan Izin Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, dan Perhubungan Udara; f. Rekomendasi Tidak Sengketa Tanah; dan g. Penerbitan Izin Usaha.
2. Hibah dan Bantuan Sosial, dengan fokus: a. Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial; b. Pemotongan Dana Bantuan Sosial.
3. Kepegawaian, dengan fokus: a. Mutasi Pegawai; b. Kenaikan Pangkat; c. Promosi Jabatan; dan d. Pemotongan Gaji Guru, Tenaga Kesehatan dan Pegawai Tidak Tetap. 4. Pendidikan, dengan fokus: a. Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); b. Pemotongan Uang Makan Guru.
5.
Dana Desa, dengan fokus: a. Pemotongan Dana Desa; dan b. Pengambilan Bunga Bank pada Penempatan Dana Desa. \
6.
7.
Pelayanan Publik, dengan fokus: a. Penyaluran Beras Miskin; b. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; c. Pelayanan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan; dan d. Pelayanan pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Pengadaan Barang dan Jasa, dengan fokus: a. Perencanaan Pengadaan; dan b. Penentuan Pemenang. 8. Kegiatan lainnya penyimpangan.
yang
mempunyai
risiko
F. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONIL SATGAS 1) Tingkat Pusat
PRESIDEN PENGENDALI DAN PENANGGUNG JAWAB (MENKO POLHUKAM)
(POK AHLI)
KETUA PELAKSANA SATGAS (IRWASUM POLRI) SEKRETARIS
Bid. Ops
Bid. logistik
Bid. Adum
Bid. Keu.
Bid. Data Informasi
KETUA POKJA INTELIJEN
KETUA POKJA PENCEGAHAN
KETUA POKJA PENINDAKAN
KETUA POKJA YUSTISI
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
UNIT PP UNIT AERAH K/L/DAERAH PP/K/L/DAERAH
2) Unit Pemberantasan Pungli Tingkat K/L PENGENDALI DAN PENANGGUNG JAWAB (MENTERI/KEPALA LEMBAGA) (POK AHLI)
KETUA PELAKSANA UNIT SATGAS (WAS INTERNAL/PEJABAT YANG DITUNJUK) SEKRETARIS
Bid. Ops
Bid. logistik
Bid. Adum
Bid. Keu.
Bid. Data Informasi
KETUA POKJA INTELIJEN
KETUA POKJA PENCEGAHAN
KETUA POKJA PENINDAKAN
KETUA POKJA YUSTISI
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
UNIT PP UNIT PADAAERAH KANWIL PP/K/L/DAERAH
3) Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi PENGENDALI DAN PENANGGUNG JAWAB (GUBERNUR)
(POK AHLI)
KETUA PELAKSANA SATGAS (IRWASDA) WAKIL I : INSPEKTUR PROVINSI WAKIL II : AS WAS KEJATI
Bid. Ops
Bid. logistik
SEKRETARIS Bid. Adum
Bid. Keu.
Bid. Data Informasi
KETUA POKJA INTELIJEN
KETUA POKJA PENCEGAHAN
KETUA POKJA PENINDAKAN
KETUA POKJA YUSTISI
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
UNIT PP AERAH KOTA/KAB
4) Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Kabupaten PENGENDALI DAN PENANGGUNG JAWAB (BUPATI/WALIKOTA)
(POK AHLI)
KETUA PELAKSANA UNIT SATGAS (WAKAPOLRES) WAKIL I : INSPEKTUR KABUPATEN WAKIL II : KASI INTEL KEJARI
Bid. Ops
Bid. logistik
SEKRETARIS Bid. Adum
Bid. Keu.
Bid. Data Informasi
KETUA POKJA INTELIJEN
KETUA POKJA PENCEGAHAN
KETUA POKJA PENINDAKAN
KETUA POKJA YUSTISI
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BANJARNEGARA
Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 700/1290 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016. Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara, terdiri dari Unsur: 1. Pemerintah Daerah: a. Bupati Banjarnegara (Penanggung jawab); b. Wakil Bupati Banjarnegara (Penasehat); c. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara (Penasehat); d. Inspektur Kab. Banjarnegara (Wk. Ketua I);
Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara, terdiri dari Unsur: 1. Pemerintah Daerah: e. f. a. Bupati Banjarnegara (Penanggung jawab); g. b. Wakil Bupati Banjarnegara h. (Penasehat); c. Sekretaris Daerah Kab. i. Banjarnegara (Penasehat); j. d. Inspektur Kab. Banjarnegara k. (Wk. Ketua I); l.
Kepala BPPKAD Kab. Banjarnegara; Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan; Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banjarnegara; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banjarnegara; Kepala Dinas Kominfo Kab. Banjarnegara; Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Banjarnegara; Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara; Sekretaris Inspektorat Kab. Banjarnegara; m. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab. Banjarnegara; n. Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara;
Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara, terdiri dari Unsur: o. p. q. r. s. t.
Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara; Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara; Kabid. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Banjarnegara; Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara; Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
2.
Polres Banjarnegara: a.
Kapolres Banjarnegara (Penasehat);
b.
Wakapolres Banjarnegara (Ketua);
c.
Kabag. Ops. Polres Banjarnegara;
d.
Kasat Reskrim Polres Banjarnegara;
e.
Kasat Intelkam Polres Banjarnegara;
g.
Kasi Pengawasan Polres Banjarnegara;
f.
Kasat Bimas Polres Banjarnegara;
h.
Kasi Propam Polres Banjarnegara;
i.
Kasubag. Humas Polres Banjarnegara;
j.
Kanit Tipikor Polres Banjarnegara
k.
Kaur Bin Ops Lantas Polres Banjarnegara;
l.
Kaur Bin Ops Narkoba Polres Banjarnegara;
m.
Kaur Bin Ops Reskrim Banjarnegara;
n.
Pa. Ur. Logistik Polres Banjarnegara.
3. Kodim 0704 Banjarnegara: a. Dandim 0704 Banjarnegara (Penasehat); b. Kepala Staf Kodim 0704 Banjarnegara (Koordinator Kelompok Ahli);
c. Pasi Intel Kodim 0704 Banjarnegara (Satgas Intelijen); d. Komandan Unit Intelejen Kodim 0704 Banjarnegara.
4. Kejaksaan Negeri Banjarnegara: a. Kajari Banjarnegara (Penasehat); b. Kasi Intel Kejari Banjarnegara (Wk. Ketua II);
c. Kasi Datun Kejari Banjarnegara; d. Kasi Pidsus Kejari Banjarnegara; e. Kasi Pidum Kejari Banjarnegara; f. Staf Kasi Intel Kejari Banjarnegara.
Lanjutan… Penanggung jawab (Bupati)
Penasehat
Kelompok Ahli
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Memberikan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli Memberikan saran pertimbangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan keahliannya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Lanjutan…
Pelaksana
a. Ketua : Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Bupati. b. Wakil Ketua: Membantu kelancaran tugas Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli. c. Sekretaris: Membantu tugas Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, yang dibantu oleh Sekretariat.
Lanjutan…
Satgas Intelijen
a) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar; b) Melakukan kegiatan penyusupan eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan; c) Membantu melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Tugas; d) Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satuan Tugas.
Lanjutan… Satgas Pencegahan, Edukasi, dan Sosialisasi
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
Satgas Penindakan
Melakukan upaya-upaya represif Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Satgas Yustisi
Melakukan usaha dan kegiatan yang bertujuan memberantas pelaku pungutan liar.
G. TAHAPAN PELAKSANAAN SATGAS SABER PUNGLI
1.
Dilaksanakan selama enam bulan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017
2.
Dilaksanakan dalam waktu enam bulan mulai bulan April 2017 sampai dengan Oktober 2017
3.
Dilaksanakan sampai dengan Oktober 2019
Pengukuhan Satgas Saber Pungli Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2017 di Pendopo Dipayuda Adhigraha.
Penanganan aduan masyarakat: a) b) c)
d)
Dugaan pungutan liar sebesar Rp20.000,- setiap truk yang lewat di Desa Kebondalem Kec. Bawang; Dugaan pungutan sebesar Rp5.000,- di Terminal Induk Banjarnegara; Dugaan pemungutan kepada warga yang membuat sertifikat tanah dalam program pemutihan di Desa Somawangi Kec. Mandiraja sebesar Rp500.000,- per sertifikat dan biaya pengukuran Rp100.000,- per bidang; Dugaan pemungutan sebesar Rp5.000,- per satu SPPT dalam program pemutihan surat tanah dan biaya pengukuran sebesar Rp100.000,- per bidang.
H. SISTEM PELAPORAN Unit Satgas Saber Pungli Kementerian/Lembaga dan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas setiap harinya melalui e-mail:
[email protected]
Posko Satgas Saber Pungli Terpadu: - Kantor Kemenko Polhukam Jl. Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, Kantor Itwasum Polri Jl. Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Posko Satgas Saber Pungli Kab. Banjarnegara: Dinas Kominfo Kab. Banjarnegara Sekretariat : Jl. A. Yani No. 16 Banjarnegara 1. Polres Banjarnegara Jl. Pemuda No. 39 Banjarnegara 2. Inspektorat Kab. Banjarnegara Jl. Dipayuda No. 9 Banjarnegara
SMS Center : 081-228-124-447 E-mail :
[email protected]
I. KOMITMEN PIMPINAN Kepemimpinan merupakan komponen vital yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin adalah figure yang menentukan arah organisasi, termasuk pengembangan kualitas anggota-anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat secara tulus dan sungguhsungguh dalam menjalankan roda organisasi sesuai aturan. Komitmen merupakan suatu ketentuan untuk berjanji kepada diri sendiri yang akan memacu seseorang untuk terus berjuang dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.
PENGGUNAA N
Logo : Dipakai untuk Logo Rompi, Kaos, Jaket, dan Topi (Field Cap). Pin : Dipakai untuk Baju Dinas, pada Saku sebelah kiri atau Pakaian Sipil Harian di dada kiri; Digunakan untuk simbol resmi sosialisasi (logo pembuatan video clip, leaflet, video tron, dan media elektronik); dan lain-lain selama tidak menurunkan harkat dan martabat Satgas Saber Pungli.
ARTI LAMBANG
1. Lingkaran dengan diameter 4 (empat) cm menandakan empat fungsi dalam Satgas Saberpungli, yaitu Fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi; 2. Bulat dengan lingkaran merah berarti larangan/ STOP, sehingga dengan tulisan “STOP PUNGLI” di dalam lingkaran artinya perintah secara tegas untuk berhenti melakukan pungli atau larangan untuk tidak pungli atau wajib berhenti melakukan pungli;
3. Telapak tangan berwarna hitam diartikan: Tangan kotor akibat dari perilaku pungli;
4. Tulisan “SATGAS SABER PUNGLI” artinya: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang diberikan kewenangan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk melakukan upaya pemberantasan pungutan liar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
