Oleh : Drs. AYI RIYANTO, MSi Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
Beberapa Kejadian di Pemerintahan y Laporan Keuangan Pemerintah masih banyak yang mendapat opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar bahkan disclaimer y Aset Pemerintah belum terkelola dengan baik y Banyak komplain atas pelayanan pemerintah, misal: pelayanan pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, perlindungan TKI y Masih banyak aparat pemerintah yang melanggar peraturan, misal: terlambat masuk kerja, korupsi, pelanggaran HAM y Masih banyak program pemerintah yang belum menyentuh persoalan dasar masyarakat, misal: pengentasan kemiskinan, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan, lemahnya sistem pertahanan negara y Penggunaan sumber daya yang kurang efisien dan efektif y dll
•VISI – MISI PRESIDEN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN :: •PENGELOLAAN •PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN NEGARA NEGARA YG YG EFEKTIF, EFEKTIF, EFISIEN, EFISIEN, TRANSPARAN TRANSPARAN AKUNTABLE AKUNTABLE •PENINGKATAN •PENINGKATAN PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK PUBLIK
DAN DAN
Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
SPIP Amanat : •UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006
•Mengutamakan hard control •Soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika) • KKN
PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI INDONESIA 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
7
8
PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP NO
URAIAN
WASKAT
SPIP
1
Definisi
Alat
Proses
2
Sifat
Statis
Dinamis
3
Framework
8 Unsur Sisdalmen
5 Unsur
4
Tanggungjawab Pelaksanaan
Atasan Langsung
Seluruh pegawai dalam organisasi
5
Keberadaan
Berdiri Sendiri
Terintegrasi
6
Penekanan
Pengawasan Atasan Langsung Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian • Penilaian Risiko 9
KE T PE AA RA TA TU N RA N
LA AL A P KE N U
AN D KE
EF E EF KT O IS IVI PE IE TA RA N S S SI I PE NG AM A AS NA N ET
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN
U N I T A
U N I T B
K E G I A T A N 1
K E G I A T A N 2
PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN
10
Ps. 4
Lingkungan Pengendalian
Ps. 13
Penilaian Risiko
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
SPIP
Ps. 18
Kegiatan Pengendalian
Ps. 41
Informasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif
SPIP
Lingkungan Pengendalian
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik
SPIP
Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Analisis Risiko
Tahapan Penilaian Risiko
Pertimbangan identifikasi risiko:
Analisis Risiko
Sangat besar
Contoh Pengukuran Sangat Tinggi
Kecil Sedang Besar
Cukup
3 5
4
Sangat kecil
Impact
Tinggi
Rendah
2
1
Sangat jarang
Jarang
Kadang - kadang Likelihood
Sering
Sangat sering
Pengelolaan Risiko
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
SPIP
Kegiatan Pengendalian
Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
SPIP
Informasi & Komunikasi
Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
SPIP
Pemantauan Pengendalian Intern
Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI
RAKYAT
KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT (K/L)
PEMERINTAH DAERAH
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
RESPONSIBILITAS
P
O
A
C
Strong Internal Control (Risk Management & Good Governance)
President’s Accountability Systems (PASs) 22
UU Pemerintah Daerah: 1.UU 32/2004 2.UU 33/2004
23
Pelayana n Publik Negar a
Pemerintah
Publik
Puas
Tujuan Tercapai
Dikembangkan sesuai dgn fungsi pemerintah dan model pelayanan yg diterapkan
FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP
1. 2. 3. 4.
Efektif & Efisien Keandalan Lap Keu Pengamanan Aset Ketaatan Peraturan
25
DOMAIN BPKP (4Cs) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
CAPACITY
CLEARING
CHECK &
BUILDING
HOUSE
BALANCE
PSL 59
PSL 49
AKUNTABILIT AS PEMERINTAH
CURRENT ISSUES
PRESIDENT’S ACCOUNTABILITY SYSTEMS (PASs) EXPERTISE
Non Justicia (Professional Judgment) BPKP & APIP
BPK
AUDIT: Keuangan Kinerja Tuj.tertentu
Pro Justicia (Bukti Material TPK)
KPK, POLRI, KEJAGUNG
OPERASIONAL AUDIT (TEMUAN MGMN)
AUDIT INVESTIGASI (PENYELIDIKAN)
GELAR KASUS / PERKARA (CLEARING HOUSE)
PENYIDIKAN
Framework Pengembangan Portal Akuntabilitas Presiden PRESIDEN Decision Making Making Decision
Presiden memperoleh informasi dan pengetahuan yang Credible Sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat
Management Management
Intelligence-based Intelligence-based Planning Planning
Perencanaan kegiatan berdasarkan analisa Resiko dan Prioritas
Knowledge Creation Creation Knowledge
Pengetahuan-pengetahuan terdokumentasi secara komprehensif dan uptodate
Collaborative Collaborative Analysis & & Research Research Analysis
Mengkolaborasikan informasi Yang tersebar di masing-masing Instansi (dep/lemb/pemda/BUMN/D/L) Untuk kepentingan analisis dan penelitian
Integration of of Information Information (PASs) (PASs) Integration
Kementerian
29
Lembaga
Pemda
BUMN/D/L
Data warehouse yang komprehensif & historis
LAINNYA
Sumber Data/Informasi
29
TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP NO
FASE
KEBUTUHAN
KEGIATAN
PRODUK
TIME FRAME
Waktu yang dibutuhkan bergantung pada besarnya dukungan pimpinan dan organisasi tersebut.
1
Knowing
• Pemahaman, • Penyamaan persepsi
Penelitian, Kajian, Benchmarking, Sosialisasi, Diklat
Laporan pelaksanaan
2
Mapping
Kondisi, Tujuan, Gap
Diagnostic assessment
IC Map
3
Norming
Membangun fondasi / infrastruktur sistem
•Kebijakan s.d. SOP: Draft Pedoman Umum dan Draft Pedoman Teknis (Limited Hearing,Public Hearing, Pilotting) •Pembuatan Modul Diklat •Pengembangan Kompetensi: Diklat,
•Pedoman Umum •Pedoman Teknis •Modul Diklat •Aturan-aturan intern •Lap pelaks. •Satgas-satgas dan produknya
4
Forming
Membangun unsur-unsur SPI
•Implementasi •Internalisasi
Laporan tahapan pengembangan SPI BPKP
5
Performing
Pemanfaatan SPI (memetik kegunaan)
•Monitoring •Evaluasi
Laporan Hasil Evaluasi
