PANDANGAN IDI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN TERKAIT BELANJA STRATEGIS JKN
Oleh : Dr. Didik K Wijayanto, MPH Ketua Divisi Penataan Layanan Primer Bidang JKN PB IDI
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN JKN
UKP Tersier (Sub-Sp) Sekunder (Pelayanan Spesialistis)
Primer (Pelayanan Dasar mencakup 90% kebutuhan kesehatan individu & keluarga)
1 Dokter mengayomi +2.500 penduduk
1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bermutu dan Dokter di FKTP yang handal dan tersebar merata di seluruh wilayah NKRI 2. Rayonisasi/Regionalisasi Fasilitas Kesehatan sesuai pola rujukan 3. Iuran yang memenuhi azaz keekonomian 4. Perkuat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
260216/08
Model Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil Model
5 Pulau Besar ( Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, papua
Kepulauan ( Bali, NTT, NTB, Babel, Kepri, Maluku, Malut )
Pulau Kecil Terluar
Perkotaan
I
IV
Pedesaan
II
V
VII
Terpencil
III
VI
VIII
Pemetaan kebutuhan
Area VII + VIII dan desa area III + VI yang berada di perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat berperan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI Area III +VI dan bukan perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. UKM dan UKP di area tersebut diselenggarakan dengan pendekatan khusus seperti : telemedicine, tim kesehatan bergerak dll UKM dan UKP di area tersebut dibiayai dengan APBD khusus
Sinergi Pemerintah pusat daerah dan BPJS
Menata regionalisasi rujukan Membiayai telemedicine centre Membiayai tim kesehatan bergerak Membiayai tindakan rujukan
KOMPONEN BIAYA PRAKTIK DOKTER WAKTU KERJA
KOMPONEN BIAYA KAPITASI
BIAYA OPERASIONAL PRAKTIK (ruangan, personil, material habis 1 pakai, prasarana gedung (telpon, listrik, air), rumah tangga kantor, marketing, dan lain-lain) BIAYA HIDUP UNTUK 2 DIRINYA & KELUARGA (TAKE HOME PAY)
Rp. A • Apa standarnya & siapa yang menentukan? • Hasil Muktamar IDI 2009 Palembang Rp. B
BIAYA JAMINAN SOSIAL 3 (tabungan hari tua/pensiun, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, tabungan pendidikan)
BIAYA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN 4 KOMPETENSI (asuransi
malpraktek, lisensi, sertifikasi, registrasi, seminar/pelatihan, jurnal, iuran profesi, dan lain-lain)
Rp. C
Kompensasi/bulan DPU
Rp. 12.000.000 – 17.000.000
• Untuk 2017 dengan tingkat inflasi 5 % pertahun : 17.000.000 – 26.000.000 WAKTU PRIBADI
Rp. D
(Belum termasuk depresiasi & amortisasi biaya investasi)
KAPASITAS 1 FTE DOKTER
6.000
260216/15
-
Besarnya kompensasi Dr.Spesialis per-bulan menurut acuan PB IDI th 2007 adalah sebesar : 30-44 x pendapatan per kapita x kurs 1 USD x IGP ---------------------------------------------------------------12 bulan IGP : Angka yg digunakan untuk menunjukkan kesulitan menjalankan praktek kedokteran di suatu wi suatu wilayah geografi. Kesulitan yg dimaksud al : keterpencilan fisik , keterbatasan infrastruktur transportasi, komunikasi sarana penunjang lain yg mempengaruhi kinerja pelayanan.
-
-
Kisaran besarnya IGP : - Daerah urban : 1 - Daerah rural : 1,25 - Darah terpencil : 1,5 Dari formula tsb dapat ditetapkan kompensasi dokter spesialis dlm sebulan adalah sebesar : Rp 37 – 54 juta/sebulan. Kompensasi ini adalah kompensasi dari waktu kerja utama dgn waktu kerja 40 jam seminggu/ efektif 220 hari/tahun.
-
-
-
Besarnya kompensasi tsb adalah acuan th 2007 bagaimana dengan acuan th 2017 ? Usulan kompensasi 2017 : kompensasi 2007 x rata2 inflasi pertahun x 7 = ( 37-54 ) x 5% x 10 = 56– 82juta/bulan. Acuan PB IDI 2007 besarnya basic salary adalah 30-40% dari kompensasi per bulan. Bila dipakai kisaran tertinggi besarnya basic salary spesialis adalah : 40 % x ( 56 - 82 juta ) = 24-32 jt/bulan.
REKOMENDASI IDI KEPADA Perbaikan sistem kesehatan yang bermutu berorientasi pada PEMERINTAH keselamatan pasien Perbaikan tarif kapitasi dan INA CBGs >> mutu layanan Defisit anggaran JKN dapat dipertimbangkan iur biaya atau mencari alternatif tambahan dana untuk menutup defisit dan mendorong kualitas pelayanan kepada rakyat. Penghargaan profesi dokterremunerasi yg berkeadilan Meningkatkan Public private partnership dalam JKN Advokasi kepada pemerintah untuk melibatkan IDI dalam menentukan kebijakan perbaikan sistem layanan JKN Meningkatkan peran IDI dalam kredensialing dan redistribusi kepesertaan JKN 5/19/2017
REKOMENDASI IDI KEPADA PEMERINTAH
Perbaikan sistem kesehatan yang bermutu berorientasi pada keselamatan pasien Perbaikan tarif kapitasi dan INA CBGs >> mutu layanan Defisit anggaran JKN dapat dipertimbangkan iur biaya atau mencari alternatif tambahan dana untuk menutup defisit dan mendorong kualitas pelayanan kepada rakyat. Penghargaan profesi dokterremunerasi yg berkeadilan Meningkatkan Public private partnership dalam JKN Advokasi kepada pemerintah untuk melibatkan IDI dalam menentukan kebijakan perbaikan sistem layanan JKN Meningkatkan peran IDI dalam kredensialing dan redistribusi kepesertaan JKN
TERIMA KASIH
