Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado
Oleh : Arther Nus Tamaka ABSTRAKS Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasa yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
Keywords: Kinerja, Pengawasan
Pendahuluan Latar Belakang Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab yang diembannya. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah juga memiliki posisi dan peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah daerah. Dari segi fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan, sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara singkat dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi selama ini di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah sebagai berikut : Pertama Independensi dari Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan belum maksimal. Kedua fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum kelihatan. Ketiga proses pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas
aparat pengawas yang ada di Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan perlu diperhatikan. Karena sesuai dengan fakta bahwa jumlah aparat pengawas yang melakukan fungsi pengawasan masih kurang dan minim tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, mengingat daerah ini adalah daerah kepulauan sehingga objek yang akan diawasi sebagian besar berada di pulau-pulau. Kondisi ini tentunya menjadi kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh aparat pengawas yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Keempat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet dan tentunya permasalahan ini akan berdampak pada kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan. Berdasarkan latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti dan pengkajian dengan mengangkat judul tentang : “Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakakukan Fungsi Pengawasan” (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat disimpulkan atau dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.? Tujuan dan Manfaat Penelitian 1). Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dapat di kemukakan sebagaia berikut : - Untuk mengetahui bagaimana kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.? 2). Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Secara teoritis diharpakan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus ilmu pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan dearah yang terpusat penelitiannya pada Inspektorat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. b. Secara praktis diharapkan melalui penelitian ini maka akan memberikan manfaat atau dampak pada proses jalannya perkembangan pemerintahan daerah dan dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi bagi pemerintah daerah khususnya Inspektorat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tinjauan Pustaka Konsep Kinerja Menurut Sinungan (2001:11), bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Agus Dwiyanto (2002:48) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :
1. Produktivitas Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output.konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang harapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2. Orientasi layanan kepada pelanggan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 3. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 4. Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Konsep Inspektorat Berdasarkan amanat dalam pasal 112 ayat (2 ) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektur wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah : Huruf B, 2, c : Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian. Konsep Pengawasan
Henry Fayol mendefinisikan Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya Henry Fayol (Harahap, 2002:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari. Winardi (1983:379) mengemukakan bahwa pengawasan berarti : mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajement, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesui dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Konsep Independensi Mulyadi (2006) mendefinisikan Independensi berarti bersikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain dan jujur dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objektiv dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Ares dan Loebbeck (2009) menyebutkan independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu, misalnya sekalipun auditor dibayar oleh klien, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal. Ardana (2009:146) Independensi adalah : mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Konsep Sumber Daya Manusia Menurut Sonny Sumarsono (2003:4) Sumber Daya Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Metode Penelitian A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya (Nawawi 1994;104-106). B. Fokus Penelitian Adapun yang menjadi Fokus Penelitian ini adalah Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. C. Informan Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Inspektorat, Sekertaris Inspektorat, Staf aparat pengawas di Kantor Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Sekertaris Dinas Dikpora, Ketua Sitaro Coruption Watch, Ketua Pemuda Pancasila Sitaro, Tokoh Masyarakat Sitaro. D. Teknik pengumpulan Data Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mulah-mula dilakukan dengan menggunakan narasumber atau informan, yang akan dijadikan objek penelitian. Informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dalam hubungan ini lasimnya berdasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam (in depthth interview) , Sugiono,2007.147. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat mengetahui Kinerja Inspektorat Daerah Dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : Data Primer yang terdiri dari : 1. Melakukan Observasi di Lokasi Penelitian 2. Wawancara (Interview) Data Sekunder sebagai pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini yang diperoleh melalui arsip dan dokumen lain dari Instansi terkait. E. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, wawancara dan dokumtasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang penemuan yang berdasarkan pada permasalaan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong 2003,103) adalah proses mengatur urusan data. Mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dalam satuan urutan dasar. Dalam penelitian
kualitatif, analisis dilakukan sepanjang peneliti berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian.
Pembahasan 1.
Mekanisme Pemeriksaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Adapun mekanisme pemeriksaan dan pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam melakukan fungsi pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek-objek yang akan diperiksa menurut Inspektur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah sebagai berikut : 1. Persiapan pemeriksaan yang terdiri dari : Koordinsi rencana pemeriksaan, Pengumpulan dan penalaahan informasi umum mengenai objek yang diperiksa, Program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT), Pengumpulan dan penelaahan infornasi umum mengenai objek yang diperiksa 2. Pelaksanaan Pemeriksaan yang terdiri dari : Pertemuan awal (entry briefing), Kegiatan Pemeriksaan, Pertemuan akhir (exit briefing) 3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan ekspose hasil pemeriksaan 4. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila mengikuti mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai sebuah lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemeritahan daerah telah mengikuti mekanisme yang ada yang telah ditetapkan dalam aturan terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap objek-objek yang akan diperksa. Karena mekanisme ini menjadi prosedur dan petunjuk bagi aparatur pengawas dalam melakukan pengawasan sehingga ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh aparatur pengawas dalam melakukan pengawasan mulai dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. (Kutipan wawancara dengan Inspektur) Dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintah desa telah dilakukan berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang ada yang diatur dalam aturan baku. Artinya aparatur pengawas yang ada di Inspektorat Daerah telah mengikuti prosedur yang ada sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap objek-objek yang akan diperiksa dapat dilakukan dengan efektif dan hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan terkait dengan waktu dan objek yang akan diperiksa. Karena mengingat daerah ini adalah daerah kepulauan sehingga sebagian besar objek – objek yang diperiksa berada dipulau-pulau maka kondisi ini harus diantisi dengan melaksanakan pengawasan berdasarkan mekanisme dan bekerja sesuai dengan Tupoksi yang ada. 2.
Kinerja Inspektorat Daerah Dalam melakukan fungsi pengawasan
Kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat diukur melalui empat indikator, sebagaimana yang disampaikan oleh Agus dwiyanto bahwa kinerja dari suatu organisasi dapat diukur melalui Indikator sebagai berikut :
1.
Produktivitas Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Sekertaris Inspektorat bahwa untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah maka ada (tiga) 3 program kerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu : 1. Program penigkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan keuangan daerah 2. Program peningkatan profesionalisme dan tenaga pemeriksa aparatur pengawas 3. Penataan dan penyempurnaan pengawasan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari tiga (3) program kerja yang telah dibuat dan ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menunjang fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang ditemui dilapangan seperti untuk sistem online masih sering terjadi gangguan yang disebabkan oleh ketersediaan jaringan internet yang masih kurang dan belum memadai serta gangguan dari faktor alam sehingga kondisi ini berpengaruh pada kinerja dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. 2.
Orientasi layanan kepada pelanggan Pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat terhadap objek-objek yang akan di periksa akan berjalan dengan maksimal apabila didukung dengan kualitas layanan yang baik dari Inspektorat Daerah itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berperan penting dalam memberikan pelayanan yang prima kepada objek-objek yang diperiksa sehingga kualitas dari layanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja dari Inspektorat Daerah selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tingkat kualitas pelayanan akan menjadi lebih baik apabila didukung dengan kualitas sumber daya aparatur yang memadai dan memiliki kapasitas serta kompetensi dibidang pengawasan. Dari perspektif realitas di lapangan hasil penelitian dapat dijelaksan bahwa kualitas layanan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada SKPD-SKPD yang menjadi objek pemeriksaan belum berjalan secara maksimal. Pelayanan prima yang diharapkan oleh masyarkat dapat dirasakan ketika datang ke kantor tidak juga terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang terjadi di lapangan bahwa pelayanan yang diberikkan belum optimal sehingga memunculkan adanya rasa ketidak puasan dan kekecewaan karena pelayanan yang diberikan belum sepenuh waktu. Kondisi ini juga disebabkan oleh keterbatasan dari aparatur pengawasan yang ada di kantor Inspektorat Daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 3.
Responsivitas
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah menjadi kebutuhan sangat mendasar pada masa reformasi sekarang ini, sehingga kehadiran dari Inspektorat Daerah sebagai sebuah Institusi yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengenali dan merespon dengan baik setiap aspirasi dan kebutuhan serta keluhan dari masyarkat umumnya dan bjek-objek yang diperiksa sehingga pelayanan secara cepat dan cermat menjadi prioritas dalam meningkatkan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah bertujuan untuk mengawal jalanya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa substansi permasalahan yang telah dibahas menunjukan masih rendahnya tingkat responsivitas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menyikapi setiap permasalahan atau keluhan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari permasalahan yang dilaporkan oleh Sitaro Coruption Watch yang sampai sekarang belum diproses dan tidak ada tindaklanjut dari Inspektorat Daerah. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hal ini menujukan bahwa kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro masih belum berjala n secara maksima dalam melakukan fungsi pengawasan. 4.
Akuntabilitas Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas pemerintah terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Hal ini disebabkan buruknya pengelolaan keuangan dan buruknya birokrasi. Akuntabilitas pemerintah berkaitan dengan transparasi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Semangat reformasi birokrasi telah membawah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada prinsipnya akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas pemerintah menjadi hal yang penting untuk dipertanggung jawabkan oleh Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap objek-objek yang diperiksa. Karena akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pengawasan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan dan secara otomatis akuntabilitas dari pelaksanaan tugas akan berdampak pada peningkatan tingkat kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar dapat berjalan dengan efektif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan akan rendahnya tingkat akuntabilitas dari Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, karena dari masalah yang di laporkan oleh SCW tidak ada yang diproses dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat, hal ini menjawab bahwa akuntabilitas dari Inspektorat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam pelaksanaan tugas masih rendah. Diperlukan adanya sikap profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengawasan dari Inspektorat sehingga mampu melaksanakan tugas dan berani mempertanggung jawab semua hasil pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan untuk dipublis kemasyarakat sehingga ada kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat terkait dengan hasil pelaksanaan tugas Inspektorat sehingga hal
tersebut berimbas pada peningkatan kualitas kinerja dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. 3. Faktor-faktor Yang Menghambat Kinerja Inspektorat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan a.
Independensi Independensi merupakan faktor utama yang membuat kinerja Inspektorat Daerah dapat berjalan secara efektif dalam melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku. Independensi menjadi landasan atau dasar utama dalam efektifitas pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pada hakikatnya berbicara mengenai Independensi dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Independensi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulanadang Biaro dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan belum nampak dan belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan kedudukan dari Inspektorat Daerah itu masih dibawah tanggung jawab dari Kepala Daerah seperti dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 28 Tahun 2008 disebutkan dalam Bab I pasal I Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Aturan diatas membuat Independensi dari Inspektorat Daerah menjadi lemah, karena Inspektorat itu diangkat dan bertanggung jawab kepada kepalah daerah. Artinya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan secara efektif dan penilaian terhadap kinerja dari kepala daerah tidak dapat dilakukan secara objektif. b.
Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik apabila didudukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan memadai yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidang pengawasan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Kualitas sumber daya manusia yang handal akan menetukan keberhasilan dan kemajuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa dari 23 aparat yang ada ternyata ada 17 berpendidikan sarjana, kemudian 3 aparat berpendidikan diploma III dan 2 aparat berpendidikan SMA, artinya hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan dari aparat pengawas yang ada di kantor Inspektorat kurang memadai, karena tidak semua aparat pengawas memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat menunjang dan mendukung kinerja dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat pengawas diatas memperlihatkan kondisi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selama ini belum berjalan secara maksimal, karena kualifikasi tingkat pendidikan dan struktur aparat pengawas di kantor Inspektorat yang masih minim dan belum memadai, seperti dapat dilihat untuk jabatan Inspektur pembantu wilayah Inspekturnya belum definitif masih berstatus
pelaksana tugas (Plt) dan masih merangkap jabatan. Artinya dilihat dari segi kapasitas aparaturnya masih belum memadai dan secara langsung hal berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Kesimpulan 1. Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena Independensi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum nampak dan belum berjalan secara efektif. 2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawas menjadi salah satu faktor penghambat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam melakukan fungsi pengawasan. Karena dilihat dari kondisi aparatur pengawas yang ada di kantor Inspektorat hanya berjumlah 23 aparatur pengawas dan apabila ditinjau dari spesifikasi latar belakang pendidikan dari 23 aparatur tidak semua berpendidikan Sarjana, tentunya kondisi ini berpengaruh pada kurang efektifnya kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 3. Dalam hal pembangunan infrastruktur yang adalah merupakan bagian dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro masih belum maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang tingkat kualitasnya kurang baik seperti ada pembangunan yang belum habis masa perawatanya sebagian besar sudah rusak dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta ditemukan adanya pengerjaan pembangunan yang telah melewati batas waktu masa kontrak. 4. Sarana dan prasana merupakan satu bagian penting yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah agar dapat berjalan secara efektif. Dari perspektif realitas yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bahwa kondisi Jaringan Internet yang masih sering terjadi gangguan menjadi masalah bagi aparatur pengawas untuk bekerja dalam mengakses laporan atau data. Hal ini disebabkan ketersediaan jaringan internet yang belum memadai dan dipengaruhi juga oleh faktor alam, sehingga menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Saran 1. Diperlukan adanya regulasi atau Undang-undang yang mengatur mengenai pengawasan internal, sehingga mampu menjamin Independensi dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu memperhatikan kondisi yang terjadi dalam struktur organisasi di Inspektorat Daerah terkait dengan rangkap jabatan dalam jabatan struktural dan status Inspektur pembantu wilayah yang belum definitif masih berstatus Pelaksana tugas (Plt) dan diperlukan adanya penambahan aparatur pengawas dengan pola rekruitmen yang berbeda dipisahkan dari rekruitmen aparatur pada umumnya sehingga menghasilkan aparatur yang professional dan kompeten dibidang pengawasan yang dapat memaksimalkan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Diperlukan adanya komitmen dan kerja keras serta keseriusan dari aparatur pengawas yang ada di kantor Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar berjalan maksimal. 4. Perlunya perhatian serius dari pemerintah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang ada di kantor Inspektorat Daerah seperti penyediaan jaringan internet secara memadai sehingga dapat memaksimalkan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah. Daftar Pustaka -
Adisasmita Rahardjo, 2002, Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu: Jakarta. Ali Maulana Eko, 2012.Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan.PT.Multicerdas Publishing.Jakarta Bogdan dan Taylor. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta Bratakusuma, Dedy S dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Gramedia Citra A. B. 1993. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah. Bandung Dwiyanto, Agus,dkk, 2002, Reformasi Birokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan, UGM. Gibson, 2003. Perilaku Manajemen Organisasi, Erlangga: Surabaya. Juanda. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung : PT. Alumni Makmur.2011. Efektifitas Kelembagaan Pengawasan. Rafika Aditama Manulang.M. Dasar-Dasar Managemen. Yogyakarta : Gaja Mada Nanawi, Hadari.1994.Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta : Erlangga Nurcholis Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Grasindo Huda, Ni’matul.2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. FH UII PRESS Siagian S.P, 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Sujamto.1994.Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Winardi. 1986. Asas-asas Manajemen. Bandung : Alumni Widjaja, 2001. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rajawali Pers : Jakarta Wibowo,1999. Manajemen Kinerja, Rajawali Pers: Jakarta
Sumber lain : -
Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Surabaya : Arkola Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Materi Sistem Pengawasan Pemerintahan
