EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENAGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KELUARGA DI KOTA SEMARANG (KAJIAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN) Oleh Agus Widiarma , Sri Suwitri Jurusan Administrasi Publik Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http//www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
Abstrak Kemiskinan merupakan permasalahan bagi negara Indonesia, kemiskinan juga menjadi masalah bagi kota kota besar yang ada di Indonesia seperti Kota Semarang. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga adalah salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan millenium dengan memberdayakan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sebuah negara. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan Program penanggulangan kemiskianan berbasis keluarga, terutama dampak pada ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori jenis jenis dampak menurut samudra Wibawa dan Kusumanegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tehnik purposive pengambilan informan dan menggunakan teknik triangulasi data. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dilaksanakan dengan baik oleh intansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab melaksanakannya. Namun masih banyak sasaran yang belum tercapai meskipun pelaksanaannya sudah sangat baik, ini disebabkan kurangnya timbal balik dari masyarakat. Kemudian untuk dampak yang dihasilkan, untuk dampak ekonomi dampak yang diberikan tidak terlalu signifikan mengingat jumlah penduduk miskin masih fluktuatif selain kemiskianan pola makan dan konsumsi terdampak program juga mengalami perbaikan, untuk dampak kualitas kehidupan,dapat dilihat dari pendidikan dan kesehatan masyarakat. Secara umum program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat akan tetapi dampak yang dihasilkan belum terlalu signifikan. Kata kunci : Kemiskinan, Dampak, , penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, Ekonomi, kualitas kehidupan
A. Pendahuluan Kemiskinan merupakan salah satu
Indonesia.Program
Penaggulangan
Kemiskinan
Keluarga
Berbasis
ini
masalah sosial yang ada di setiap negara di
dituangkan dalam pelaksanaan program
dunia. Kemiskinan muncul karena adanya
Keluarga Harapan (PKH).
ketimpangan pembangunan ekonomi di
Program Keluarga Harapan (PKH)
suatu negara, diantara penganguran dan
adalah salah satu jenis program bantuan
ketimpangan
bersyarat yang dikeluarkan pemerintah
Sehingga
distribusi
persoalan
pendapatan.
tersebut
menjadi
untuk mengatasi masalah kemiskinan yang
masalah besar bagi setiap negara di dunia
ada di
untuk
pembangunan
mencapai tujuan pembangunan Millenium
ekonominya. Pada mulanya banyak negara
atau MDGs. Komponen MDGs yang
berkembang mengindentikan pertumbuhan
didukung oleh pelaksanaan PKH adalah
ekonomi
menaikan
pengurangan penduduk miskin, pendidikan
masyarakatnya.
dasar, pengurangan angka kematian bayi
meningkatakan
dengan
pendapatan
cara
perkapita
Usaha tersebut dapat memberikan dampak
dan
berarti bagi ekonomi negara.
kematian
Untuk tersebut
mengatasi
pemerintah
kemiskinan
balita,
dan ibu.
pengurangan Landasan
angka hukum
pelaksanaan Program Keluarga Harapan
banyak
adalah Undang Undang Nomor 40 tahun
kebijakan
2004 tentang jaminan sosial, Undang
pengentasan kemiskininan. Salah satu
Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang
upaya
kesejahteraan
mengeluarkan
sudah
Indonesia sekaligus berusaha
kebijakan
pengentasan
kemiskinan
yang
sosial,
Undang Undang
dilakukan pemerintah adalah Program
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Penanggulangan
Berbasis
Manusia, Intruksi Presiden Nomor 3 tahun
Keluarga yang tertuang dalam Intruksi
2010 tentang Program Pembangunan Yang
Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Berkeadilan, dan Peraturan Presiden no 15
program pembangunan yang berkeadilan.
tahun
Program ini ditujukan untuk percepatan
Penanggulangan kemiskinan.
Kemiskinan
2010
tentang
perpecapatan
upaya pengentasan kemiskinan dengan
Sebagai bagian dari negara Republik
mengurangi beban keluarga, sekaligus
Indonesia Kota Semarang juga memiliki
memberdayakan
keluarga.
Program
kewajiban
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pengentasan kemiskinan, Kota Semarang
untuk
keluarga ini juga berupaya meningkatkan
juga
kualitas kehidupan keluarga dan berperan
penanggulangan
dalam mencapai tujuan millenium negara
keluarga,
melakukan
melaksanakan
kota
Kemiskinan Semarang
upaya
Program berbasis juga
melaksanakan Program Keluarga Harapan
111.558 KK pada tahun 2009, melonjak
di wilayahnya,
kota
tajam menjadi 128.647 KK pada tahun
Semarang pelaksanaan PKH didukung
2011, kemudian turun menjadi 113.258
dengan
Keputusan
KK pada tahun 2013, kemudian naik lagi
Walikota Semarang Nomor 440/60 tentang
menjadi 114.939 KK paada tahun 2015
Pembentukan Unit Pelaksana Program
(BAPPEDA Kota Semarang)
sedangkan
dikeluarkannya
di
Keluarga
Harapan
(UPPKH)
Kota
Semarang.
Tujuan
pelaksanaan
PKH
Begitupula dengan kematian anak dan ibu jumlahnya masih tinggi, Angka Kematian Anak Di Kota Semarang Tahun Jumlah Per 1000 kelahiran hidup 2009 204 8,1 2010 433 16,8 2011 314 12,1 2012 293 9,0 2013 288 9,5 2014 253 9,37 2015 224 -* (Dinas Kesehatan Kota Semarang)
sendiri menurut buku pedoman umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung
peningkatan
kesejahteraan.
Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat
pencapaian
target
Millennium Development Goals(MDGs) Melihat
tujuan
tersebut
PKH
berusaha mengurangi angka kemiskinan dan mencapai tujuan millenium terkait kematian anak dan ibu, kesehatan anak dan ibu dan pendidikan dasar. Tetapi meskipun sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan
dengan
harapan
akan
berkurangnya angka kemiskinan, angka kematian balita dan bayi, serta angka kematian
ibu,
namun
jumlah
kemiskinanan di kota semarang masih tinggi. Pada tahun 2009 penduduk miskin
*data belum ada tahun masih berjalan
Jumlah Kematian Ibu Di Kota Semarang Per Angka 100.000 Tahun Kematian kelahiran Ibu hidup 85,47 2009 22 73,80 2010 19 119,9 2011 31 77,5 2012 22 109,2 2013 29 122,75 2014 33 -* 2015 35 (Dinas Kesehatan Kota Semarang )
tercatat sebanyak 398.009 jiwa pada tahun 2011 sebesar 448.398 jiwa, tahun 2013
Melihat masih tingginya angka
sebesar 373.978 jiwa dan pada tahun 2015
kemiskinan maupun angka kematian ibu
sebesar 367.848 jiwa. Apabila menurut
dan bayi, menunjukan kurangnya dampak
jumlah kepala keluarga, kepala keluarga
program
miskin di Kota Semarang berjumlah
berbasis keluarga di kota Semarang, dalam
penanggulangan
kemiskinan
penelitian ini peneliti akan mencari tahu dampak
Secara umum, evaluasi kebijakan
yang
dihasilkan
program
dapat
dikatan
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
menyangkut
sebagi estimasi
kegiatan atau
yang
penilaian
keluarga di kota Semarang kemudian
kebijakan yang mencangkup subtansi,
mendiskripsikan dampak dampak tersebut.
impplementasi dan dampak. Dalam hal ini
Tinjauan pustaka penelitian ini
evaluasi dipandang sebagai suatu kegitan
adalah Thomas R. Dyemen (Syafiie,
fungsional. Artinya, evaluasi tidak hanya
2006:105) menjelaskan bahwa kebijaan
dilakukan pada akhir saja melainkan dalam
publik adalah apapun yang dipilih oleh
seluruh proses kebijakannya.
pemerintah untuk dilakukan atau tidak
demikian
dilakukan. Dye juga mengatakan bahwa
meliputi perumusan perumusan masalah,
apabila
implementasi, maupun dampak kebijakan
pemerintah
memilih
untuk
melakukan sesuatu maka harus ada tujuan, dan
semua
tindakan
kebijakan
dapat
(Winarno,2002 : 166)
kebijakan negara tersebut harus
meliputi
evaluasi
Dengan
Kemudian
Michael
Borus
pemerintah,
(Kusumanegara, 2010 : 125) berpedapat
bukan semata-mata pernyataan keinginan
bahawa evaluasi kebijakan atau progam
pemerintah atau pejabatnya. Di samping
memiliki 3 tipe , yaitu :
itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah
pun
termasuk
kebijakan
negara, hal tersebut disebabkan, ”sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh
yang sama
besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah Kebijakan Publik sendiri memilki rangkaian proses atau tahap yang dilalui, beberapa ahli membagi rangkaian tahap itu menjadi beberpa rangkaian yaitu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan
1.
Evaluasi
Proses,
mengenai
bagaimana pelaksanaan progam 2.
Evaluasi Dampak, akibat apa yang
dihasilkan dari suatu progam 3.
Analisis Strategis, sejauh mana
efektifitas progam dalam mengatasi suatu masalah. Selain
itu
evaluasi
kebijakan
memiliki beberapa model yang dilihat dari orientasi tujuannya, Lebih jauh model evaluasi ini dibedakan adanya empat hal yang digunakan untuk membedakan ragam model evaluasi,
dan evaluasi kebijkan. (Budi Winarno, 2014: 35-37). Pada penelitian ini peneliti akan fokus pada evaluasimya.
1. berorientasi pada tujuan program – good oriented,
2. berorientasi
pada
keputusan
–
yang diberikan oleh subjek yang
decision oriented,
terkena dampak ersebut.
3. berorientasi pada kegiatan dan
3.
Secara
komperhensif
merumuskan
orang-orang yang menanganinya –
penyesuaian kebijakan yang harus
transactional oriented, dan
dilakukan oleh policy maker.
4. berorientasi pada pengaruh dan dampak
program
–
reasearch
oriented. Dalam
Kemudian menurut Weiss dimensi dampak yaitu, wilyah (skope) progam, ukuran progam, kebaruan progam.
penelitian
ini
peneliti
1. Waktu, jangka waktu penelitian harus
menggunakan tipe evaluasi dampak untuk
ditentukan,
mengetahui akibat yang dihasilkan dari
evaluasi dampak harus memperhatikan
program
dampak suatu progam dari waktu ke
penanggulangan
kemiskinan
berbasis keluargadi kota Semarang. Selain itu peneliti juga akan berorientasi terhadap
dampak
satiap
penelitian
waktu 2. Hubungan dampak aktual dengan bakal dampak, analisis dampak memerlukan
pengaruh dan dampak proogram. Evaluasi
sebab
sendiri
perhatian
pada
derajat
pencapaian
yang mencermati
progam dan apa yang bakal dicapai,
dampak tetap atau dampak jangka panjang.
tetapi juga pada akibat apa yang terjadi
Evaluasi dampak memberikan perhatian
jika progam hanya tercapai sebagian
yang lebih besar kepada output dan
atau tidak tercapai sama sekali
merupakan evaluasi
yang
3. Tingkat agregasi dampak, suatu progam
dimaksud adalah dampak yang diharapkan
terhadap individu dapat dipelajari dan
serta dampak yang tidak diharapkan.
dampak tingkat individual ini dapat
(Samudra Wibawa 1994: 29)
diagregasikan, dirata-rata dan dianalisis
dampak
kebijakan.
Dampak
Dalam melakukan evaluasi dampak
dengan
berbagai
cara
untuk
sendiri memiliki langkah langkah sebagai
mengungkapkan apa yang terjadi pada
berikut, ada tiga hal yang harus dikerjakan
unit yang lebih luas dari individu
seorang analis 1.
Secara vertikal mematakan jenis jenis dampak yang mungkin terjadi
2.
Secara horisontal melihat maupun memprediksi kecenderungan reaksi
4. Tipe tipe dampak, menurut ilmuan ada empat tipe utama dampak kebijakan a. Dampak pada kehidupan ekonomi, mefokuskan
perhatian
pada
penghasilan, nilai tambah, rasio cost benefit, GNP
b. Dampak
pada
proses
pembuatan
subjektif peneliti dan menggunakan cluster
keputusan, dampak yang timbul dari
yaitu pengambilan informan secara acak
suatu
berdasarkan kelompok tertentu dalam
kebijakan
dapat
dijadikan
pedoman dalam perumusan kebijakan
masyarakat
dimasa yang akan datang.
pekerjaan
c. Dampak pada sikap sikap publik seperti dukungan
pada
berupa
maupun
kelompok
wilayah.
Dimana
informan peneliti adalah Kepala Bidang
politik,
Sosial Budaya dari Badan Perencanaan
yang
Pembangunan Daerah Kota Semarang
maupun
,Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat
publik secara keseluruhan terhadap
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota
progam kebijakan tertentu terhadapa
Semarang , Kepala Bidang Kesehatan
efektivitas dan legitimasi pemerintah
Keluarga
terhadap aparat di kantor dinasnya.
Semarang, Kepala Bidang Monitoring dan
mempengaruhi memperoleh
d. Dampak
sistem
dapat
sikap
orang
keuntungan
pada
kuliatas
kehidupan,
Dinas
Kesehatan
Kota
Pengembangan Dinas Pendidikan Kota
kebijakan berdampak terhadap kualitas
Semarang,
hidup individu, kelompok kelompok
Program. Cara Pengumpulan data yang
individu
secara
digunakan yaitu observasi, wawancara,
keseluruhan yang seharusnya bersifat
studi dokumentasi dan studi pustaka.
non-ekonomis seperti kesehatan dan
Teknik Analisi data menggunakan teknik
pendidikan.
analisis data kualitatif Miles, Huberman
dan
masyarakat
Fenomena penelitian ini adalah
Masyarakat
Terdampak
dan Saldana (2014:8-10) terdapat tiga alur
penanggulangan
kegiatan yang terjadi secara bersamaan
kemiskinan berbasis keluarag, dampak
yaitu kondensasi data, penyajian data, dan
pelaksanaan
menarik kesimpulan verifikasi.
pelaksanaan
program
program
penanggulangan
kemiskinan berbasis keluarga di kota Semarang dan upaya mengatasi dampak
B. Pembahasan
nehatif yang muncul. Penelitian
ini
mengunakan
Dalam bab ini penilit akan menjabarkan
metodologi kualitatif deskriptif karena
mengenai
peneliti ingin mendiskripsikan dampak
pelaksanaan
yang terjadi. Metode penentuan informan
kemiskinan berbasis keluarga, dampak
pemeliti menggunakan metode purposive
yang dihasilkan program penanggulangan
dimana
kemiskinan berbasis keluarga di kota
penentuan
informan
menjadi
hasil
penelitian
program
yaitu
penanggulangan
Semarang
terkait
dengan
akibatnya
apabila dilihat dari jumlah jiwa jumlah
terhadap angka kemiskinan dan kualitas
warga
kehidupan.
mendiskripsikan
berkurang yaitu 373.978 jiwa pada tahun
cara pemerintah mengtasi dampak negatif
2013 menjadi 367.848 jiwa pada tahun
yang muncul.
2015.
Kemudian
Pelaksanaan penaggulangan
program
Hal
kota
ini
Semarang
menunjukan
bahwa
program
Intruksi
berbasis keluarga mampu meningkatkan
Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang
kondisi ekonomi warga miskin di kota
Program Pembangunan Yang Berkeadilan
Semarang karena membaiknya kondisi
adalah penyempurnaan pelaksaan PKH.
ekonomi warga miskin ditunjukan dengan
Menurut
berkurangnya
menurut
hasil
lampiran
penelitinan
pelaksaan
penanggulangan
malah
berbasis
keluarga
kemiskinan
miski
golongan
kemiskinan
warga
sangat
tersebut sudah sesuai dengan lampiran
miskin dan miskin menjadi rawan miskin
intruksi presiden nomor 3 tahun 2010
atau bahkan tidak tercatat sebagai warga
tentang
yang
miskin lagi. Kemudian membaiknya pola
berkeadilan, namun ada beberapa tujuan
konsumsi maupun pola makan menujukan
pelaksanaan program yang tidak tercapai
peningkatakan ekonomi bagi masyarakat
yaitu terkait waktu pencairan dana bantuan
penerima program.
program
pembangunan
yang masih belum pasti dan koordinasi
Dampak pada kualitas kehidupan
antar lembaga untuk memastikan hak
meliputi kesehatan dan pendidikan. Pada
warga miskin untuk mendapat jaminan
kualitas sumber daya manusia kita dapat
kesehatan dan pendidikan.
mengukurnya dari segi kesehatan dan
Dampak pengahasilan,
ekonomi
konsumsi
pendidikan. Pada sektor kesehatan dampak
dan
dilhat dari kualitas kesehatan, kemudian
kemiskinan. Secara keseluruhan menurut
dilihat dari jumlah kematian ibu dan
penuturan
konsumsi
kematian
anak,
menurut
narasumber
mereka berubah menjadi lebih baik akan
program
penanggulangan
kemiskinan
tetapi pendapatan mereka tidak berubah,
berbasis keluarga berhasil memberikan
kemudian
menurut
rasa aman dan nyaman warga miskin
memamng
apabila menderita gangguan kesehatan,
jumlah
pola
meliputi
narasumber
angka Kepala
meningkat
dari
pola
kemiskinan keluarga tahun
2013
angka
sehingga
kualitas
kesehatan
mereka
kemiskinan menurut Kepala Keluarga
meningkat. Namun dilihat dari jumlah
113.259 KK sedangkan pada tahun 2015
kematian ibu dan anak di Kota Semarang
tercatat terdapat 114.939 KK, akan tetapi
masih tinggi. Angka kematian ibu di Kota
Semarang dari tahun 2009 – 2015 masih
partisipasi kasar di Kota Semarang , pada
fluktuatif bahkan dalam 3 tahun terakhir
tingkat sekolah dasar angka partisipasi ini
memiliki tren meningkat. Selain itu jumlah
selalu menembus angka 90 % setiap tahun
kematian ibu di kota semarang pada tahun
dalam 5 tahun terakhir. Namun pada
2014 berjumlah 33 orang yang apabila di
jenjang pendidikan SMP tingkat partisipasi
hitung
maka
murni hanya 80% dan dalam 5 tahun
berjumlah 122,75 jumlah ini melibihi
terakhir angka partisipasi tertingi adalah
target nasional yang menargetkan 102
88%.
kematian per 100.000 kelahiran.
Sederajat partisipasi murni masih berdifat
per
100.000
kelahiran
Pada
tingkatakan
SMA
atau
Kemudian kematian anak, apabila
fluktuatif anatara 80 dan 90 persen tiap
dilihat dari tahun 2009-2015 kematian
ahunnya. Hal ini menunjukanbahwa pada
anak di kota Semarang masih fluktuatif
tingkat pendidikan dasar hampir semua
akan tetapi dalam 3 tahun terakhir
warga tercangkup dalam pendidikan yang
memiliki tren menurun, begitupula dengan
ada namun tidak semuanya melanjutkan ke
target nasional yang menargetkan 10
jenjang yang lebih tinggi. Selain itu pelajar
kematian per 1000 kelahiran hidup, jumlah
putus sekolah di kota semarang masih
kematian di kota Semarang pada tahun
berjumlah ratusan yaitu 316 di tahun 2015
2014 hanya 9,37 er 1000 kelahiran hidup.
saja. Angka putus sekolah tertingi ada
Dilihat dari hasil diatas dampak program
penanggulangan
kemiskinan
terhadap kesehatan tidak terlalu signifikan,
pada tingkatan SMA sederajat yang pada tahun 2015 terdapat 233 siswa putus sekolah.
menurut pelaksana hal ini dikarenakan kurangnya
kepedulian
Kemudian
peneliti
juga
akan
masyarakat
mendisripsikan cara pemerintah mengatasi
terhadap kesehatan mereka sendiri dan
dampak negatif, secara umum dampak
terhadap program pemerintah.
negatif
Pada sektor pendidikan, program penanggulangan
kemiskinan
berbasis
yang
muncul
penanggulangan keluarga
dari
program
kemiskinan
berbasis
adalah
ketergantungan
keluargamampu meringankan beban warga
masyarakat terhadap program bantuan
miskin
yang
untuk
memenuhi
pendidikan
diberikan
pemerintah
dan
dasarnya. Selain memberikan bantuan
menciptakan masyarakat yang manja dan
dana
susah
pendidikan
memberikan
bantuan
pemerintah dana
juga
penunjang
pendidikan warga miskin. Hal ini dapat terlihat dari semakin tingginya anka
untuk
berkembang,
kemudian
munculnya rasa iri dari masyrakat yang tidak menerima bantuan.
Untuk mengatasi dampak negatif
Memberikan
dampak
positif
berupa
tersebut pemerintah memberikan syarat
membaiknya kondisi ekonomi masyarakat
yang
terdampak program hal ini terlihat dari
tegas
bagi
masyarakat
untuk
menerima bantuan, syarat ini di berikan
membaiknya
agar masyarakat benar benar berkomitmen
konsumsi , namun pelaksanaan program
untuk mengubah hidup mereka menjadi
tidak memberikan dampak terhdap jumlah
lebih baik. Untuk mengurangi rasa iri
warga miskin yang ada di kota Semarang.
pemerintah melakukan transparansi dalam menentukan
sasaran
program
pola
makan
dan
pola
Pada dampak dibidang kualitas
dan
kehidupan dilihat dari sektor pendidikan
menerima usulan penerima program baru
dan kesehatan. Pada dua sektor ini
dengan proses verifikasi yang transparan.
program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis keluargamampu meberikan rasa aman dan ketenangan bagi warga miskin
C. Penutup Kesimpulan
karena
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
pelayanan dasar melalui jaminan sosial
bahwa
program
yang diberikan.. meskipun begitu jumlah
berbasis
angka kematian anak dan ibu masih
keluarga sudah sesuai dengan lampiran
fluktuatif, kemudian jumlah putus sekolah
intruksi presiden no 3 tahun 2010 tentang
di kota Semarang masih tinggi.
pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
Program Pembangunan Yang Berkeadilan,
mereka
dijamin
Kemudian
mendapatkan
dalam
mengatasi
namun ada beberapa tujuan pelaksanaan
dampak negatif yang muncul pemerintah
program yang tidak tercapai yaitu terkait
berupaya memberikan bantuan dengan
waktu pencairan dana bantuan yang masih
jenis yang berbeda bukan bantuan materi
belum pasti dan kooordinasi antar lembaga
akan
untuk memastikan hak warga miskin untuk
keterampilan,
mendapat
jaminan
dan
memberikan keterampilan dapat mebuat
pendidikan,
kemudian
dengan
warga miskin memilki pilhihan lebih
dampak
yang
penanggulangan
kesehatan terkait
diberikan
program
kemiskinan
berbasis
tetapi
diganti
menjadi
diharapkan
bantuan dengan
banyak untuk mendapatkan pemasukan.
keluarga di bidang ekonomi maupun
Saran
kualitas kehidupan memberikan dampak
Setelah melakukan penelitian penleliti
positif meskipun tidak signifikan. Pertama
dapat meberikan saran bahwa pemerintah
pada
program
harus meningkatkan kooordinasi antar
berkeadilan.
lembaga dan instansi pemerintah agar
dampak
Pembangunan
ekonomi yang
bantuan bantuan penentasan kemiskinan dapat terintergrasi dan dapat memberikan dampak
yang
maksimal,
selain
itu
koordinasi yang baik akan membuat pencairan
dan
pelaksanaan
menjadi
lebih
baik.
program Kemudian
Clayton, Richard, R. 2003, The family, Marriage and Social Change, Lexington MassTorronto, De Hath and Company Fitriana,C. (2014) Evaluasi Kebijakan Ritel Modern Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro
meningkatkan syarat sayarat yang harus dipenuhi
penerima
memberikan
komitmen
dipenuhi,
kemudian
bantuan
dan
yang
harus
pengawasan
pemenuhan komitmen tersebut harus ketat dan transparan sehinga masyarakat dapat merubah diri mereka menjadi lebih baik. Komitmen ini diperlukan agar program pengentasan
kemiskinan
maupaun
program peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat memberikan dampak yang signifikan. Untuk mengatasi dampak negatif yang
muncul
meningkatkan
pemerintah
kemandirian
perlu
masyarakat
dengan lebih banyak memberikan latihan keterampilan
,
kemudian
di
pantau
bagaimana masyarakat mengoptimalkan ketermapilan yang didapat agar bantuan yang
diberikan
dampaknya
semakin
terlihat dan bertambah besar.
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.Yogyakarta : Gava Media Kusumanegara , Solahuddin. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta : Gava Media Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, (3th. Ed.). Sage Publications, Inc Moleong, Lexy J. 2002. Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Syafiie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik: Jakarta. PT Rineka Cipta Syaifullah, Chavcay.(2006). Generasi Muda Menolak Kemiskiinan: Klaten.Cempaka Putih Wibawa, samodra. Yuyun Purbokusuma. Agus Pramusinto, (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
Daftar Pustaka Agustino, Leo. (2012). Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Winaarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo __________(2013). Pedoman Umum PKH 2013. Direktorat Jaminan Sosial- Direktorat Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI.
Sumber Lain Intruksi Presiden Nomr 3 Tahun 2010, Pembangunan yang Berkeadilan
