[NOTULENSI KONFERENSI PILNET AGUSTUS 2010] Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan Hak Asasi dan Peran Advokat untuk Kepentingan Publik

2010

Disusun oleh tim

[email protected]

Franditya dan Melly

[NOTULENSI KONFERENSI PILNET 03-05 AGUSTUS 2010] “Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan Hak Asasi dan Peran Advokat untuk Kepentingan Publik“

2

KONFERENSI PUBLIC INTEREST LAWYER NETWORK (PIL-NET) Selasa, 3 Agustus 2010 Adyani (MC) Mengucapkan selamat datang dan menjelaskan susunan acara yang terdiri dari pameran Abetnego Tarigan - Mengucapkan penghormatan kepada Jimly Ashidiqie dan para perserta - Pedang keadilan penting bagi pengmabil semangka, serta kasus sawit dan masyarakat marginal lainnya - Masyarakat sering mendapatkan kriminalisasi. Masyarakat memiliki keterbatasan yang mereka hadapi dan merasa sulit mendapatkan pengacara – pengacara yang bisa dihandalkan. - Berkaitan dengan jumlah kita tidak mempunyai data, serta bagaimana kualitas dari pengacara tersebut. - Menjadi penting untuk adanya jejaring pengacara publik - Dengan tema Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan Hak Asasi dan Peran Advokat untuk Kepentingan Publik yang akan diadakan pada tanggal 3 – 5 Agustus 2010. - Bisa menghasilkan kerangka kerja kelembagaan terkait dengan jaringan pengacara publik Indriaswati - Selamat pagi dan selamat datang terima kasih kepada bapka jimly dan kemudangham yang baru. Selamat datang kepada pimpinan swadaya masyarakat yang sudah hadir. Ada Direktur LBH Jakarta dan herlambang. Selamat datang kepada kolega kami yang memang sangat sedikit dibandingkan dengan 30 ribu yang ada. Saat ini yang hadir tidak lebih dari 10 persen dari pengacara yang hadir. - Bagi teman – teman jaringan yang belum hadir kami ucapkan terima kasih. Sejak reformasi institrusi hukum dan penegakan HAM kita menghadapi paradoks yang sangat banyak meskipun dibicarakan dimana – mana namun hukum mengalami pengurangan makna. - Substansi keadilan absent dari penegakan hukum. Meskipun adanya pengacara publik yang tidak kenal lelah berada di garda depan hukum. Seminar ini akan membicarakan problem – problem hukum yang marak terjadi yang luput dari media. - Ini sebagai suatu panggilan untuk mendekatkan keadilan ke orang lain dan melepaskan diri dari politisasi organisasi. Maraknya dan tumbuhnya organisasi advokat tidak menjamin praktek problem itu terjadi. Dari sekian banyak kasus, sedikit sekali dari konsen para advokat untuk mendukung dan membantu. Harapannya yang sedikit bisa bergulir, memang tidak tercapai dalam 1-2 hari namun dengan konsistensi semakin menguatkan gerakan ini semakin besar. Mereka yang ingin memperolah fasilitas keadilan yang layak akan semakin banyak.

Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

3

Jimly Ashidiqie lihat presentasi Makalah Jimly - Yang diharapkan PILNET bisa saling menguatkan sistim hukum yang ada di negar kita lebih peduli pada kepentingan publik. Publik lawyer memang tidak menarik mengingat kepentingan pasar, namun ada kompleksitas masalah yang membenturkan antar kepentingan. - Semua orang hanya berpikir pada kepentingan pribadi masing – masing. Membela kepentingan pribadi, golongan dan perusahaan ini sangat dibutuhkan maka semakin laris lawyer. Maka lawyer sangat senang kalau semakin kompleks masalah - Kalau yang dicari lintas golongan maka rewardnya tidak banyak maka tidak tertarik untuk digeluti. - Public interest tidak hanya diserahkan kepada negara namun harus diperjuangkan, kaum profesional tidak ada. - Public lawyer dan Public independen, berkembang di kalangan masyarakat yang bergelut di LBH. Ini tidak hanya cukup ditangani oleh LBH atau YLBHI. Ini masalahnya jauh lebih kompleks, bagaimana membangun jaringan yang lebih luas. Ini penting karena merupakan trend terkait dengan kepentingan umum yakni persoalan human right dan persoalan lingkungan. - Persoalan HR muncul karena negara terlambat menanganinya. Sejarah umat manusia sejak abad 17-18-19 merupakan sejarah HAM yang terus menjadi isu global. Dimana saja kita akan bertemu persoalan HAM, dimensi HAM berkembang yang dulu bukan persoalan HAM sekarang menjadi persoalan HAM. Misalkan hak konsumen yang sekarang tidak bisa dikeluarkan dalam kerangka HAM - HAM tidak hanya dilanggar oleh negara tetapi sekarang pelakunya bisa horizontal misalkan produsen yang melanggar hak konsumen. - Begitu juga dengan mayoritas yang melanggar hak minoritas meskipun tidak dilakukan vertikal . - Ada delik omission dan comissionm, kalau negara membiarkan terjadinya pelanggaran antara satu golongan ke golongan yang lain - Kita harus memperluas cakrawala yang didzalimi tidak hanya bentuk vertikal tetapi horizontal bukan untuk menghilangkan tanggungjawab negara tetapi memperluas. Mayoritas- minoritas bukan hanya agama tetapi bisa ekonomi, suku dan politik. Yangmana mayoritas tidak bisa melanggar yang minoritas - Bicara human right bukan hak satu – dua orang tetapi bicara public interest - Lingkungan hidup ini berkembang sejak tahun 1970-an kemudian meningkat 1980an meningkat. Ini sudah sangat cepat karena perkembangan di dunia sudah sejak 1970an. Baru 40 tahun tetapi ide ini cepat sekali berkembang, tetapi tidak ada pemimpin didunia ini yang tidak bicara lingkungan. Yang anehnya kita tidak terusik, padahal yang menjadi korban pertama kali itu lah kita. Bacalah buku Athlantic the lost continental found yang ditulis santos ahli geologi nuklir. Ketika dia melakukan penelitian air, struktur tanah yang mengatakan Indonesia merupakan peradaban atlantis yang kemudian terpecah menjadi kepulauan. Dibawah laut banyak patahan dibandingkan negara lain maka ketika ada global warming pada jaman itu menjadikan indonesia hancur maka ini menandakan alam tidak diberikan prioritas dalam perlindungan . Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

4

-

-

-

Dalam konstitusi perancis mengadopsi ada deklarasi HAM 1789 seperti laiknya piagam jakarta yang terjadi perubahan 7 kata. Kemudian ada perubahan dengan mengadopsi charter environment. Yang mengatakan kalau dulu kita menjadi pelopor human right maka saat ini kita menjadi pelopor lingkungan. Yang memikirkan lingkungan hidup siapa? Negara ini mempunyai pikiran bermacam – macam, karena negara membutuhkan investasi dalam undang – undangnya tidak mengutamakan lingkungan hidup begitupula dengan UU perindustrian. Namun negara insaf dengan membuat UU LH jika dibandingka dengan UU yang lain maka berbeda kepentingannya. Kita harus memperkuat kelompok – kelompok elemen dalam memberikan perlindungan HAM dan Lingkungan Hidup namun tidak dua – duanya namun bisa berbagi tugas, bisa di baca dalam buku saya green constitution. Saling bekerjasama dan bersinergi yangmana persoalan itu menjadi persoalan serius bagi umat manusia. Dalam perang antar negara , bisnis dan kebudayaan maka senjatanya dua ini. Jika punya HR dan LH ini sama kekuatannya dengan nuklir. Ini seperti dengan Amerika jika berbicara ke tempat lain HR meskipun di dalamnya tetap melanggar, namun jika dia berbicara HR ke negara lain maka dia bisa mengancam negara yang meanggar. Perdagangan antara Negara A dan B, sekarang free trade maka negara amerika tidak bisa memproteksi. Tidak ada satu negara pun mempermasalahkan amerika . Misalkan jika kita mengirim sayur mayur dan kacang maka Amerika melarang dengan alasan barang tersebut menggunakan pestisida. Public defender ini tidak ada kecuali adanya public lawyer. Lawyer jika dilihat demokrasi rule of the law. Demokrasi memang tidak sempurna namun jika kita tidak melaksanakannya maka kita bisa dibilang ketinggalan. Demokrasi bisa menciptakan keadilan namun perlu dikendalikan karena bisa memakan diri sendiri. Maka saya mengusulkan dengan normokrasi yang berasalkan dari kekuatan norma berbeda dengan demokrasi yang kekuatannya berasal dari rakyal. Demokrasi dan rule of the law jalannya mesti seiring, pondasinya dari rule of the law adalah respected and respectable judicia. Reformasi hukum belum sepenuhnya berjalan di negara ini, meskipun sudah MK dan MA. Dengan adanya perubahan usia pensiun hakim MK dan MA yakni hakim MK 67 dan hakim MA 65 tahun. Namun saat ini sudah ada usulan untuk menambah usia menjadi 70 tahun. Dengan cara ini yang dianggap melakukan pembaharuan peradilan , seharusnya tidak seperti itu. Saat ini ada 9 peradilan khusus, dengan munculnya ide peradilan untuk kelautan serta kehutanan. Sistim hukum kita agak terlambat dibandingkan dengan reformasi politik dan lainnya. Saat ini maka terpaksa pemerintah membuat satgas mafia hukum, mafia peradilan jangan dikacaukan dengan hakim saja karena peradilan merupakan sistim. Misalkan di Afrika, mafia itu identik dengan tukang peras karena semakin banyak yang diperas maka semakin baik. Makin kompleksnya masalah maka semakin banyak memerasnya kemudian berlanjut di kejaksaan yang lebih lama dibandingkan dengan polisi. Lalu diperas lagi di pengadilan yang diawali oleh panitera sebagai manjaer dari pengadilan. Meskipun hakimnya belum tentu diminta oleh hakim. Sampai ditingkat hakim tetap berlanjut pemerasan. Yang paling banyak dapat itu pengacara karena dari tingkat kepolisian sampai tingkat di eksekusi dia terus mendampingi. Bagaimana dengan membuatnya tobat? Maka harus ada perbaikan sistimnya, dari sekian banyak pintu maka mana yang harus di awali yakni ada 2 yaitu hakim dan pengacara.


5

-

-

Kalau putusan hakim berdasarkan pada kebenaran dan keadilan maka tidak ada hal – hal kompleksitas lainnya. Bagaimana menjadi hakim yang baik yakni dengan menerapkan teori yang ternyata bisa diterapkan, ini berdasarkan pengalaman saya. Jika berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan maka hilanglah mafia. Namun tidak hanya hakim tetapi pengacaranya juga harus dibenahi, cara kerja markus merupakan karakter perluasan dari pengacara. Maka jika hakim dan pengacara dibenarkan maka bisa hilang itu mafia Hakim dan Advokat merupakan profesi yang mulia karena merupakan penegak hukum, bukan penegak peraturan saja tetapi menegakkan substansi kebenaran dan keadilan. Tinggal kita melihat bagaimana membagi para advokat dengan cara memisahkan pengacara publik dan pengacara bisnis. Maka konfrensi ini perlu memikirkan. Jika ada UU mengatur tentang CSR yang dikaitkan dengan bantuan pro bono. Sumber – sumber dana bisa di create seperti dari APBN, Tax dan CSR. Tidak hanya diberikan begitu saja sehingga mempengaruhi independensi para lawyer. Maka sebaiknya semua lawyer seharusnya memiliki peran public interest maka lawyer juga memikirkan penanganan pro bono berapa persennya dari kasus yang diterima. Berharap mulai dari sekarang dengan memperluas network melalui konferensi sehingga publisitas semakin luas baik membela kepentingan pribadi maupun pembelaan kepentingan publik

Seminar Pertama Globalisasi, Liberalisasi dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Seminar ini dimoderatori oleh Asep Yunan Firdaus yang kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan pembicara kemudian mempersilakan pembicara menyampaikan poin nya Don K Marut-INFID lihat Makalah Don Marut aktor non-negara dan HAM_03Juli2010 - Ketika INFID advokasi untuk kapal eks jerman kita mengundang sejumlah lawyer dari afrika, inggris, amerika dan jerman. Kita meminta seorang profesor untuk melakukan kajian, dengan temuanya bahwa perjanjian tersebut melanggar sehingga indonesia tidak mempunyai kewajiban membayar hutang. - Yang tetap maju melakukannya adalah lawyer dari afrika selatan yang ternyata mempunyai pengalaman yang sama dengan Indonesia. - Indonesia menjadi obyek sindiran dari publik internasional. Yang awalnya dari apa itu negara menjadi siapa itu negara. Perubahan itu yang menjadikan negara sering dilecehkan. Karena negara hanya merupakan perwakilan sekelompok orang. Baik itu bisnis transnasional termasuk yang non. - Kelompok shadow gorvenrment yang pengaruhnya sangat dominant atau shadow poicy, ditingkat internasional itu terjadi misalkan macan tamil di srilangka yang dibiayai oleh orang – orang diluar tamil begitujuga dengan irlandia utara kelompok ini yang merupakan kelompok non negara yang bergerak transnasional. Ada juga aktor negara yang bergerak secara transnasional yang menggunakan jalur legal yang mempengaruhi perjanjian – perjanjian internasional. Di lembaga internasional ada juga broker perjanjian internasional Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

6

-

-

-

-

dengan mencantumkan nama – nama orang yang seolah – olah bergerak di kalangan transnasional. Machiavelli menyebutkan state craft dengan menggunakan pihak lain dalam berbagai cara. Aktor negara yang bergerak secara transnasional dibalik negara yang mempengaruhi putusan tingkat internasional. Ini pernah diutarakan oleh peter bow, sejak lama sudah melihat aktor non negara yang tidak mendukung negara yang berkembang supaya maju tetapi justru menjadikan negara miskin yang mendukungnya. Ini peran pengacara, karena banyak celah yang tidak bisa kita masuki. Dari segi content tidak memenuhi kepentingan umum. Banyak sekali utang luar negeri tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi sekelompok orang. Bapenas di demonstrasi oleh FSBSI karena proposalnya ditolak BAPENAS untuk proyek MCC. Kenapa marah karena dia memeras bupati di NTT sebesar 5-6 juta untuk membuat proposal. Orang seperti ini karena mempunyai gerakan transnasional maka bisa masuk ke dalamnya. Ini menjadi tantangan pengacara publik. Rumah aspirasi itu ide bank dunia sejak tahun 2001, aspek ini apakah memenuhi publik interest. Banyak sekali perjanjian luar negeri antar indonesia dengan negara lain yang dilakukan bukan di Indonesia misalkan perjanjian PDAM di Indonesia timur sengketanya tidak di Indonesia tetapi di Belanda. Tantangan yang Ketiga, menghadapi aktor non negara yang anti HAM, kesetaraan gender, hak masyarakat dan lingkungan. Karena banyak sekali aktor ini karena bisa menggunakan kekerasan atau persuasi yang bergerak melawan kepentingan ini yang difasilitasi oleh negara. Setiap hari kita menyaksikannya misalkan FBR, tetapi negara tidak berani mengambil tindakan. Tantangan yang lebih besar, karena interaksi antar aktor negara dan non negara yang sudah melanggar hukum. Public interest mempunyai 3 kekuatan yakni soft power- mengorganisir sesama public lawyer dan masyarakat, smart power-kebanyakan lawyer terbaik dipengaruhi oleh korporasi maka bisa kah kita tidak meningkatkan diri baik dari kekuatan intelektual, justice power- ini merupakan keunggulan dari public lawyer bagaimana basis keadilan ini yang diperkuat justice power bagaimana diperkuat. Dalam pikiran menciptakan keadilan maka bisa mengendalikan yang lain, kalau dalam pikiran sudah mengkotakkan dalam pikiran maka akan sulit menegakkan keadilan

Asep Yunan Firdaus - ada banyak tantangan bagaimana menghadapi negara dan non negara baik yang nasional maupun internasional. Abdul Hakim Garuda - Dampak dan Implikasi Globalisasi, Liberalisasi Perdagangan Terhadap Hak Asasi Manusia, Korporasi Dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Kontemporer lihat file Makalah Abdul HG_03Juli2010 - Kalau bicara liberalisasi, maka berkurangnya peran negara dalam melakukan kontrol atas arus barang jasa dan modal SDE dan SDM ke berbagai penjuru dunia dan destinasi. Sehingga semakin bebas yang berdampak positif dengan terbuka nya akses yang lebar dan luas dimana penduduk itu ada dan luas aksesnya. Yang tidak dengan mudah menggunakan Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

7

-

aksesnya. Dalam strata sosial menengah dan atas itu mereka lebih mudah. Yang dibawah itu harus berjuang untuk menggunakan akses itu. Namun demikian, secara umum penduduk dunia sekarang ini, di manapun dia berada dan dari kelas sosial apapun asalnya, apapun warna kulitnya, serta apapun agama atau kepercayaannya dapat memperoleh informasi tentang barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada publik melalui berbagai media massa, baik cetak maupun eletronik. Informasi tentang barang atau jasa itu merupakan pengetahuan yang tentu saja berpengaruh terhadap penduduk tersebut. Perkembangan teknologi media massa telah membuka peluang bagi penduduk untuk memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat di dunia. Perkembangan teknologi media massa telah membuka peluang bagi penduduk untuk memperoleh informasi tentang hukum dan HAM yang dengan begitu membantu membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, HAM, dan Negara. Disitu dapat kita lihat dampak positif liberalisasi di mana arus bebas informasi membuktikan dapat menyebarkan pengetahuan, pengalaman, dan membentuk kesadaran hukum dan HAM, serta turut membentuk dan mematangkan sikap masyarakat dalam kehidupan yang berkemajemukan

-

Peran korporasi dan khususnya TNC sebagai aktor non negara. Mempunyai pengaruh di Bank Dunia dsb dalam rangka untuk mengoptimalisasi profit. Dengan bergerak pada utilitas publik seperti listrik dan air, dengan memprioritaskan pada keuntungan. Umumnya corporate, untuk memaksimalkan keuntungan. Mencari profit bukan isu, yang menjadi persoalan adalah kewajaran dan keadilan bagi publik. Harus diakui Tapi pada sisi yang lain Para TNCs dan korporasi lokal telah pula melahirkan berbagai dampak negatif terhadap HAM dan Ekologi, seperti, dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan, pengingkaran hak masyarakat atas air, bahkan TNC-TNC dan korporasi lokal yang beroperasi di berbagai negara, khususnya di negara-negara otoriter terlibat dalam pelanggaran HAM, seperti, penculikan, penghilangan, dan penganiayaan. Timbul pertanyaan apakah TNC dan korporasi lokal sebagai legal entity dapat dimintai tanggungjawab ? Jika dapat bagaimana caranya.

-

Upaya untuk meminta pertanggungjawaban korporasi, terutama para TNC dalam pemajuan dan perlindungan HAM harus bersifat internasional. Tidak bisa sampai pada akar persoalan jika dengan menggunakan hukum pidana itu hanya menyentuh permukaannya saja. CSR meskipun sudah masuk dalam UU PT. Tanggungjawab sosial itu dikeluarka sebagai biaya bukan dari keuntungan yang diperoleh jadi perusahaan rugi atau untung maka harus mengeluarkan CSR. Namun konsep itu masih bersifat kwalitatif yang hanya diperuntukkkan bagi perusahaan yang berdampak pada lingkungan.

-

Karena mata rantai kegiatan para TNC dari mulai pembuatan kebijakan sampai pada kegiatan operasi di lapangan melintasi batas-batas negara. Upaya di tingkat nasional dengan menggunakan pendekatan hukum pidana nasional jelas tidak memadai. Penggunaan hukum pidana nasional barangkali bisa saja menjerat dan menghukum individu officer korporasi yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun pada umumnya pendekatan seperti itu gagal untuk meminta pertanggungjawaban


8

para TNC dan korporasi nasional sebagai legal entity. Walaupun kasus Bopal yang panjang itu akhirnya menghukum TNC untuk membayar ganti rugi kepada para korban gas beracun tersebut. -

Standar HAM meliputi tugas atau kewajiban untukmenghormati hak-hak orang lain (Duty to Respect the Rights of Others) . Tugas ini berangkat dari pemahaman, bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk mempengaruhi hak-hak orang lain (liyan) menjalankannya tanpa melanggar atau melemahkan hak-hak itu. Tugas untuk menghormati hak-hak orang lain ini tidak saja dibebabkan kepada para pejabat publik tapi juga kepada setiap orang, termasuk korporasi yang mempunyai kuasa atau kekuatan untuk mempengaruhi hak liyan. Perlu diingat bahwa hubungan-hubungan antar individu selalu dapat melahirkan akibat-akibat yang berpengaruh pada penikmatan HAM. Oleh karena itu tiap-tiap orang, termasuk korporasi sebagai entitas hukum mempunyai tugas umum untuk menghormati hak-hak liyan. Tugas untuk menghormati hak- hak liyan berlaku untuk semua katagori HAM, termasuk hak-hak Sipil, Politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak atas pembangunan. Dalam konteks yang lebih spesifik misalnya korporasi wajib menghormati hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam dan tak bermartabat, hak bersrikat dan lain sebagainya.Standar HAM itu menekankan kepada Negara untuk menjalankan kewajibannya. Ini ada sebuah kompetisi. Negara kan tidak bergerak pada persoalan Asasi namun juga harus menyediakan lapangan kerja dsb. Negara dalam hal ini tidak semua dilakukan ini seperti ada kompetisi antara korporasi dan kelompok kepentingan yang lain

-

Standar HAM membebani tiap orang, termasuk korporasi untuk tidak menghalangi perlindungan HAM (Duty Not Impede Protection of Human Rights). Tugas ini sesungguhnya lebih merupakan kewajiban yang bersifat negatif yang dibebankan kepada tiap orang, termasuk korporasi. Tugas ini lahir dan merupakan akibat wajar dari tugas terdahulu, yaitu tugas untuk menghormati hak liyan. Tugas untuk menghormati hal liyan menjadi percuma jika tidak disertai dengan tugas untuk tidak menghalangi perlindungan HAM. Difahami dan disadari, bahwa adanya berbagai tanggungjawab dan tuntutan yang bersaing membuat tidak mudah untuk menjalankan dua tugas tersebut, khususnya bagi korporasi. Menurut Michael K. Ada asas yang menghindarkan Negara terjebak dalam 2 kutub diantaranya asas-asas efektifitas, proporsionalitas, dan marjin apresiasi (margin of appreciation) dapat menuntun. Meskipun ada kepentingan investasi namun tidak melanggar HAM. Ada suatu konsorsium suatu korporasi yang salah satu argumennya menggunakan instrument HAM. Misalkan yang terjadi di argentina untuk kenaikan tariff dalam kasus tersebut Negara menolak menaikkan oleh karena itu perusahaan air memperkarakan. Ini salah satu contoh kepentingan Negara dan kepentingan akan air itu terpenuhi. Di Indonesia terjadi, PDAM yang bekerja dengan korporasi luar negeri yakni merubah tariff air namun Negara menolak karena kondisi rakyat seperti apa.

-

Sengketa Korporasi nasiona yang mengandung elemen asing dengan Negara bisa diselesaikan dengan arbitrasi karena lebih transparan sebab jika diselesaikan di pengadilan akan lebih mahal. Ada beberapa sengketa yang dibawa ke internasional, di Amerika ada


9

UU perbuatan melawan hukum oleh orang asing. Sebagia masyarakat punya kepentingan yang diabaikan. Kalau menangani perkara hukum harus kreatif yang tidak hanya satu dimensi tetapi dengan berbagai cara dengan menggunakan perspektif rekonsiliatif dengan prinsip problem solving bukan menciptakan masalah barus. Ini yang sulit dengan jumlah klien yang bergaam, lawyer tidak hanya menggunakan prinsip jihad maka perlu berpinsip penyelesaian secara yang halal. Asep Yunan Firdaus -

Kemampuan kita untuk menjangkau penyelesaian melalui arbitrase seperti apa?

Mohammad Anshor -

Apa relevansinya mekanisme ASEAN dengan Lumpuhnya Sistim Keadilan

-

Mekanisme HAM regional lahir menjadi popular ketika tahun 1993 menjadi putusan di WINA, yang tercantum dalam putusan di WINA Delaration. Bagaimana pandangan ASEAN, langsung direspon oleh Negara – Negara .

-

Untuk mempertimbangkan kemungkinan membentuk mekanisme HAM ASEAN. Begitu responsifnya ASEAN pada saat itu yang berbarengan dengan terbentuknya KOMNAS HAM. Untuk menuju realisasi sanga suli karena yang diputuskan tahun 1993 baru terwujud tahun 2009. Bagaimana merefleksikan Negara – Negara ASIA khususnya ASEAN. Idennya untuk resolusi mekanisme yang sesuai dengan kekhasan masing – masing kawasan dengan mengingat mekanisme global yang semakin jauh. Untuk merespon kebutuhan HAM Negara – Negara anggota. Bahwa di banyak kawasan telah ada region mekanisme. Selalu menyelenggarakan workshop atau seminar karena dikawasan lain mudah kenapa di asia pasifik tidak. Di afrika ada mekanisme yang khas dan eropa begitu juga. Di Afrika ada mekanisme HAM, Arabic juga ada yang anggota juga ada dari Afrika kemudian OKI. Ini merupakan status yang unik. Pembentukan ASEAN governmenta dengan dilihat dari beragamnya. Semua civilization terwakili dengan background yang unik dan berbeda.

-

ASEAN mempunyai cita –cita adanya mekanisme keseluruhan untuk region ASEAN.

-

Di Indonesia seteah pembentukan suatu ASEAN community maka muncul momentum baru.

-

Bagaimana memfasilitasi proses dengan mengundang berbagai pakar dari suatu region meskipun tidak mudah. ASEAN sebagai asosiasi revolusi membentuk suatu asosiasi community. Tercermin dalam charter yang baru 2008 kemudian tahun 2009 terbentuk.

-

Ada juga yang skeptical dengan melihat mandate dari komisi dengan ekspektasi yang tinggi.


10

-

Perlu menempatkan komisi ini dimana peluangnya. Jika ada pelanggaran suatu Negara yang tidak diselesaikan suatu Negara tersebut dapat dibawa ke internasionall human right court.

-

Banyak kasu yang ditangani perlu waktu 10 tahun tanpa harus menerima kasus yang abry. Perlu waktu 5-6 tahun, akhirnya kita mengerti tidak ada yang institusi yang idea dan efektif. Sejak tahun 2004 hanya ada kasus yang terkait dengan Senegal.

-

Melihat ASEAN dilihat sebagai bentuk evolusi dengan menempatkan isu HAM di ASEAN dengan high level. Ini merupakan nilai tambah, kita memang harus mendorong komisi ASEAN ini untuk penegakan HAM

-

Mengembangkan suatu jaringan dengan Negara – Negara ASEAN, agar ASEAN Human Right ini tidak berdiri sendiri yang dapat didukung oleh masyarakat sipil dan public lawyer.

Indriaswati Dyah Saptaningrum lihat file Makalah Advokat dan Akses Kelompok Marjinal Terhadap Keadilan_03Juli2010 -

Dibagi dalam 3 kluster umum. Berangkat dari observasi, globalisasi ada dampak positif dengan terbuka nya ruang dan waktu. Dalam konteks Indonesia, meskipun ada bukan hanya untuk Indonesia saja dalam konteks transisi hukum yang dialami oleh Indonesia bukan yang unik tetapi dupikasi dengan perkembangan yang variatif.

-

Rule of the law ada di mana – mana di Afrika, Argentina yang salah satu pilarnya adalah supremasi hukum. Tidak hanya pada aturan saja.dari pemetaan domestic proses ini yang terjeadi, yang diikuti oleh implementasinya yakni dengan melakuakn institusional reform.

-

Pembenahan institusi yudisial bagian dari inhern dari sebuah transisi. Negara Indonesia memilih adanya MK namun ada Negara lain yang tidak memilih.

-

Bermuara pada suatu kesimpulan yakni hukum merupakan salah satu instrument untuk hubungan politik. Persoalan PIL berawal dari kepercayaan akan instrument hukum yang bergerak secara obyektif.

-

Actor – actor bisa mempengaruhi hukum dan pengaruh terbesar dalam mekanisme yang menjalankan isntrumen normative tersebut.

-

Penerima manfaat bukan dari yang seharusnya menjadi sasaran dari reformasi hukum, yang seharusnya adalah kelompok yang termarjinalkan. Misalkan gugatan air dan listrik ke MK.

-

Yang diajukan ke MK adalah sebuah pengharapan namun justru menghilangkan harapan tersebut terhadap proses pengadilan yang sudah ada

-

Perkembangan selama 12 tahun menuju kea rah yang diinginkan apakah perlu disusun strategic ulang?.

-

Apa urgeni PIL, melihat kontestasi actor tersebut apakah perlu dipertahankan.


11

-

Dukungan terhadap gerakan dari PIL yang berdasarkan kesadaran. Dampak gobalisasi mendorong kreasi – kreasi baru dari PEngacara Publik. Misalkan upaya memperjuangkan bopal menandakan adanya keterhubungan antara lokalitas yang satu dengan yang lain, gugatan asbestos di inggris

-

Konstruksi positif dari pengacara public ada 17 kasus yang ditangani oleh PILNET dari sekian banyak masalah. Dari pergulatan dan interkasi penanganan tersebut dengan mengkreasi inovasi yang tidak mungkin diciptakan misalkan kreasi legal standing yang diadopsi Negara lain, ini yang dilakukan oleh LBH Jakarta dan LBH – LBH Yang lain. Salah satu karakteristik adalah gerakan ii merupakan gerakan yang unik. Gerakan PIL sebagian yang bekerja bukan lawyer namun pokrol bamboo. Bukan hanya urusan hukum tetapi juga pengorganisasia, kalau gerakan ini semakin hilang sejauhmana kehilangan masyarakat sipil

-

Gerakan litigasi dan non,gugatan terhadap KKR elemen internasional diundan untuk masuk sebagai elemen yan baru

-

Realitas Negara sudah mengakomodir ke dalam dokumen. Namun perlu berhati – hati agar elemen yang penting tidak di capture

Asep Yunan Firdaus -

Ada tantangan dan peluang yang harus dibahas untuk besok, serta dijawab dengan aktifitas setelah PILNET melakukan konferensi dan langkah – langkah ke depan. Jika PILNET ada maka problem public ada terus. Maka kita jangan berpikir PILNET ada terus karena pasti ada masalah meskipun sunatullah seperti itu. Seharusnya rakyat semakin kuat untuk membela diri sendiri.

Seminar Kedua Perkembangan Ketatanegaraan Paska 1998 dan Tantangannya Bagi Praktek Litigasi Untuk Kepentingan Publik Tandiono Bawor, S.H -

Tingkat pengkriminalan juga semakin tingggi terakhir di Bau – Bau dan Sulteng, ada juga yang berubah untuk undang – undang ada yang semakin baik dan semakin buruk

Zaidun -

-

Ada beberapa hal yang substansi dalam menetapkan politik hukum nasional. Konstitusi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan. Ada kecenderungan menerapkan system yang dianut dan ada yang tegas tetapi berbeda penerapaknnya.

Dianut 2 basic, kebijakan berpihak pada liberalism capitalism atau socialism. Ada beberapa Negara eropa timur menjadi Negara demokratis. Di Negara kita ada beberapa problem penerapan ini. Dalam pidato pejabat lebih condong pada ekonomi pancasila namun dalam implementasi mempunyai aliran yang ideologis yang berbeda. Yang paling tegas adalah Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

12

cina yakni market socialism untuk wilayah tertentu sekitar 14 propinsi. Meskipun ambivalen tetapi tegas, one state two system. Tetapi kita tidak pernah berani mengungkap itu. Kalau ketemmu dengan buruh sebut socialism dan kalau ketemu dengan pengusaha liberalism. -

Sistim ketatanegaraan kita presidensil namun penerapannya ada unsure presidensil dan parlementer. Dikaitkan dengan federalism dan kesatuan, setelah reformasi sangat cenderung dengan federalism. Federalism dan kesatuan mempunyai kelebihan serta kekurangan yang sama, posisi kita tidak di federalism dan kesatuan. Pasca reformasi ingin menekankan kita berada dimana. Presiden harus jelas menegaskan ke arah yang mana. Ini yang tidak kita miliki yakni presiden yang tegas. Kita pernah punya soekarno meskipun ada beberapa kelemahan. Indonesia selalu memilih mix, kita tidak pernah seimbang betul. Mau yang ke civil law yang kuat dan mana yang mau di common law. Di Pengadilan kita lebih pada civil law sedangkan ke masyarakatnya kita lebih pada common law.

-

Apa arti dari otonomi khusus, daerah istimewa dan seterusnya namun apakah dampaknya buat kita? Daerah istimewa apa yang memebdakan dengan yang lainnya, jadi kita tidak pernah jelas mau kea rah yang mana.

-

Politik kenegaraan kita tidak pernah dijelaskan di arahkan kemana. Setelah reformasi, memang lebih pada federalism. Maka sebenarnya jika ingin federalism seharusnya tegas federalism. Tidak tahu kondisi parlementer, tetapi sebagai orang luar maka menduga ada permainan di dalamnya. Di UU Pemda, itu konsepnya federalism yang kemudian dituangkan ke dalam Negara kesatuan yang dirubah terus ke dalam konsep otonomi.

-

Wacana khusus mengenai PIL, ini sebagai reaksi Negara yang tidak demokratis terutama Negara terbelakang dan berkembang. Konsep PIL, justru berkembang di Negara berkembang yang justru dikonsep, bantuan hukum pada yang tidak mampu. Konsep liberalism state Negara harus membantu pada bidang ekonomi dan kesejahateraan bidang pendidikan serta lainnya. Seharusnya PIL merupakan kewajiban Negara pada umumnya ini sama halnya dengan dokter di puskesmas. Maka Negara harus bertanggungjawab pada hal ini. Sehingga harus ada stimulant bagaimana konsep ini berkembang namun Negara tidak memfasilitasi tetapi justru menghalangi. . Negara memfasilitasi dan rakyat bekerja, jadi pekerjaannya PIL harus professional namun tidak menarik bayaran dari jasa yang telah dilakukan. Ini sudah dilakukan secara sungguh – sungguh supaya bekerja untuk kepentingan masyarakat.

-

Pengamatan terhadap bantuan hukum, yakni bagaimana mereka mengalami kesulitan tidak adanya dana. Pengalaman dulu di LBH Jakarta tahun 1970 selain PIL yang berjalan ada 3 mentor yang senior yang memback up. Lawyer sangat sulit bekerjasama karena egonya sangat tinggi. Kita tidak pernah belajar problem solving teori. Namun kita tidak pernah belajar tentang komunikasi

Bawor Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

13

-

Ada catatan penting keberadaan PILS bagaimana peran Negara memfasilitasi keberadaan PILS, bagaimana peningkatan kapasitas bagi PILS ke depan yang dapat dibicarakan pada konferensi

Semendawai -

Berangkat dari fakta – fakta yang sudah dipahami bersama dari peserta namun saya ingin mengulangi dan menegaskan kembali. Sejak reformasi sampai dengan sekarang.

-

Problem hukum yang dihadapi itu sama saja mulai dari tanah yang dirampas dan hak yang hilang. Kita ketahui Negara kita sudah meratifikasi kovenan HAM namun dalam praktiknya tidak memberikan cermin adanya perbaikan terhadap penegakan HAM.

-

Yang namanya korban tersebar di berbagai daerah dan pelosok tanah air. Sesungguhnya orang ini berhak mendapatkan perlindungan dari Negara maka Negara wajib menyediakan mekanisme apabila rakyat menjadi korban. Kemudian mereka mempunyai hak untuk dipulihkan sebagaimana dalam pasal 8 dan 10 DUHAM. Negara wajib menyediakan mekanisme yang efektif dan memadai serta mampu memulihkan hak – haknya.

-

Ada sejumlah mekanisme disediakan namun hal itu tidak langsung saja mengataasi persoalan karena korban pelanggaran HAM banyak sekali yang berasal dari masyarakat yang kurang mampu dan dari segi pendidikan masih kurang tinggi. Banyak yang kurang mengetahui, belum lagi lokasi pengadilan yang jaraknya jauh dari lokasi tempat tinggal sehingga biaya ke pengadilan menjadi mahal ini yang dirasakan oleh korban

-

Kurangnya familiar sistim peradilan sehingga mempengaruhi apa yang harus dilakukan. Ini menjadi sasaran dari kriminalisasi.

-

Dari sistim peradilan sendiri, Negara menyelesaikan mekanisme pelanggaran HAM yakni mekanisme penyelesaian yang efisien. Namun lembaga mana yang bisa bebas dari mafia hukum baik itu kepolisian dan kejaksaan. Situasi seperti ini tidak memungkin rakyat untuk mendapatkan keadilan dan menutup akses mereka terhadap hukum.

-

Akses terhadap keadilan tidak hanya tersedianya pengacara namun bagaimana sistim bisa dipercaya dan bisa diterima mandatnya. Pengacara atau advokat yang jumlahnya terbatas. Rasionya masih sangat jauh dibandingkan dengan kebutuhan dari orang yang mengakses keadilan. Jumlah pengacara kita itu ada sekitar 50 ribu dibandingka dengan 250 juta penduduk. Keberadaan pengacara banyak yang ada di kota padahal korban ada di daerah – daerah.

-

Kebanyakan pengacara lebih banyak mengutamakan klien yang berlaku. Meskipun ada anggaran dari pemerintah itu tidak sampai ke pengacara. Seringkali pengacara mengalami permasalahan dirinya. Banyak sekali pengacara, yang melakukan pro bono itu sedikit. Banyak sekali advokat yang membela kliennya namun tidak melihat apa yang dilakukan kliennya yang berkontribusi dalam kerusakan sistim hukumnya.


14

-

Tidak banyak pengacara yang mau membela kepentingan public, implikasi atau risikonya memang sangat besar. Dalam kasus pembelaan terhadap petani seringkali panitera memusuhi pengacara maka apabila pengacara tersebut melakukan pembelaan kasus lainnya maka akan dipersulit.

-

Organisasi advokat tidak bisa solid justru menimbulkan permasalahan yang baru .

-

Negara wajib untuk berbuat sesuatu dalam menjunjung tinggi HAM maka Negara harus meningkatkan access to justice. Di beberapa daerah ada peradilan yang tidak di kabupaten namun di kecamatan untuk mempermudah akses meskipun sifatnya ad hoc. Seharusnya Negara menyediakan pengacara bagi kelompok yang tidak mampu

-

Dalam prinsip dasar peran pengacara maka sangat penting dalam perlindungan HAM

-

Memastikan adanya tanggungjawab dari Negara. Pengacara wajib menangani meskipun dari segi benefit tidak memadai . Negara harus menjamin fungsi pengacara. Di Negara kita yang tidak jelas posita dan petitum malah menang namun yang mempersiapkan riset justru kalah. Maka yang terjadi ada peran makelar bukan peran pengacara.

-

Peran PIL untuk meningkatkan peran pengacara untuk melindungi diri mereka dan meningkatkan kemampuan untuk para lawyer. Dalam diskusi bulan dan adanya didikan dari pengacara senior serta saling transfer ilmu.

-

YLBHI dan PBHI bukan menjadi saingan dari PILNET tetapi PILNET berasal darimana saja. Mungkin suatu saat bisa menyatukan apabila pengacara mempunyai cita – cita yang sama. Bagaimana kita mendorongnya, jika menjadi cita – ccita berdama maka friksi – friksi bisa kita tutupi. Untuk melindungi diri dan memperbaiki sistim serta menyebarkan virus – virus yang baik.

-

Pengacara yang bergerak di kepentingan public masih sangat terbatas. Negara bertanggungjawab untuk melindungi korban dan hukum. Dengan demikian pengacara berperan dalam perlindungan HAM

DR. Bambang Widjoyanto, S.H (Advokat) Perkembangan Ketatanegaraan Paska 1998 dan Tantangannya Bagi Praktik Litigasi Untuk Kepentingan Publik lihat file Bambang Wij_03Juli2010 - Ada 4 yakni (1) elaborasi daulat hukum dan daulat rakyat, idiologi dari PIL. (2) problematic di konstitusi dan UU; (3) tantangannya apa saja dan bagaimana bekerjanya modus operandi mafia hukum ; (4) tantangannya di daerah -

Kita mengalami suatu proses perubahan sejak tahun 1998 bisa kea rah yang baik atau yang lebih jelek. Jangan – jangan perubahan tidak ada gunanya dan bagaimana memberikan ruang bagi kita

-

PAsa 1 Ayat 1, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR kemudian berubah menjadi menurut UUD. Pasal 1 ayat 3, Negara kita adalah Negara hukum bukan merupakan fraksa kata yang terpisah. Frasa kedaulatan rakyat harus didekatkan dengan


15

Negara hukum. PAsal 28I Ayat 5, Negara hukum yang demokratis. Apabila hukum tidak berpijak pada kepentingan rakyat maka dia bertentangan dengan konstitusi. Jika ada yang tidak berpihak maka harus dilacak -

UU Kekuasan Kehakiman, hakim menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. Jika ini sebagai recht idée dikaitkan dengan UUD maka ini menyambung. PIL harus ada intelijen penegakan hukum. Jika tidak menguasai filosofi dasar bagaimana kita bisa menang. Tidak hanya sekedar skil full namun juga ada keberpihakkan.

-

Kedaulatan rakyat dijalankan UUD, dikaitkan dengan prinsip dasar. Pada Bab XA ada 10 pasal yang menyangkut pasa dalam pasal 18 B terkaitr dengan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional

-

Dalam faktanya 35 dari total 193 undang – undang yang dihasilkan dalam periode 20042009 hampir separuhnya belum sejalan dengan HAM. Apakah betul ada inharmonisasi sehingga UU KY di cabut karena tidak sesuai dengan MA. Apakah menambah kelemahan KY dengan kewenangan rekruitmen. Kalau masuk dalam sistim lalu yang mengawasi KY siapa.

-

Ada pelemahan di dalam pengaturan kewenangan. Terkait dengan rekening gendut, Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan kekayaan engara dibandingkan dnegan pasal 17 Ayat Huruf a KPKN melakukan pemantauan dan klarifikasi kekayaan . ada 10 pasal dicabut maka fungsi investigasi dicabut. LHA yang dilakukan PPATK hanya bisa dilaporkan ke kepolisian jika polisi nya bermasalah bagaimana. Jika problem by the sistim. Yang kita hadapi adalah problem sistim yangmana problem itu sebagai legitimasi. Ada beberapa indikasi lain, di pasal 58 ayat 2

-

Dengan melihat kerangka dan sisitim perundangan yang cukup solid mengatur perihal anti korupsi. (lihat slide yang berisi undang – undang)

-

Ahli yang ingin mengakui dan membongkar. Subyek hukum yang ada di UNCIC yakni yang menggunakan dana – dana donor masyarakat meskipun UU Anti Korupsi belum mengaturnya. Jadi tidak hanya LSM dan lembaga donor, maka kita juga dituntut accountable.

-

Yang kurang mendapat perhatian adalah salah satu pisau yang digunakan untuk melindungi masyarakat adalah UU Konsumen. Misalkan bagaimana pulsa bisa diserap oleh konsumen begitu banyak daripada membelikan susu buat anaknya. Serta gas yang meledak

-

UU Pemberantasan korupsi yang digunakan sebagai senjata oleh PIL

-

Ada beberapa lembaga Negara yang bisa dijadikan partner, jangan lihat lembaganya saja tetapi orang – orangnya juga. Lembaga – lembaga Negara yang independen tersebut bisa dijadikan jaringan .


16

-

Dari buku mafia hukum, buku ini legitimasi dari berbagai percakapan yangmana mafia ini bekerja secara sistimatis. Tetapi buku ini menjelaskan bahwa ini pertama kali yang dikeluarkan oleh Negara dalam mengungkap mafia hukum.

-

Saatnya sekarang untuk menyinergikan empowering for within dan pressure from without. Sehingga kita mempunyai instrument untuk mengontrol yang mesti diawasi, untuk counter attack. Bagaimana mafia hukum bekerja diantaranya dilingkungan peradilan dan kejaksaan serta pengacara yangmana modus operandinya terstruktur.

-

Problem dan tantangan di daerah (lihat slide hasil pemerikaan LKPD) kalau terjadi korupsi di pengadaan barang dan jasa, mark up dan main di SPJ dan seterusnya. Ini modus operandi kejahatan teman – teman di pemerintah daerah. Ini sebenarnya road map corruption. Tidak hanya melihat pola dan jumlahnya, mainnya di volume pekerjaan misalkan pengurangan dari 10 cm menjadi 7 cm.

-

Ada potensi kerugian. Departemen Agama yang assetnya sangat besar karena tidak semua berasal dari Negara. Maka yang dilakukan oleh KPK adalah penataan asset. Jika ditanyakan ke pemerintah pusat maka mereka tidak mengetahui.

-

Konteks peran serta masyarakat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dalam pasal 42 UU Nomor 31 tahun 1999. Pasal 1 Ayat 3 defenisi pemberantasan korupsi yang disertai dengan peran serta masyarakat.

Bawor -

Bagaimana pengembangan terhadap PIL, bagaiman peningkatan kapasitas serta catatan disclaimer terkait dengan asset PIL jumlah lawyernya berapa ini yang menjadi catatan buat PIL

Pertanyaan Peserta Ali Muhsin Nasution, Pekanbaru -

Kepada Bapak Zaidun, sangat penting meletakkan civil law dan common law, bagaimana Indonesia segera menegaskan posisi tersebut. Bagaimana konsepnya terkait dengan ini

-

Kepada Bapak Semendawai, seringkali di media menyiarkan tantangan LPSK, bagaiman ke depan LPSK ini?karena masyarakat mengharapkan perlindungan.

-

Kepada Bapak Bambang, seringkali disebut dengan daulat rakyat. PNS, tentara sering mengaku rakyat. Apa yang dimaksud dengan rakyat sendiri?

Jonathan LBH MAwar Saron -

Fungsi PIL ini menarik, satu sisi mengerjakan kasus komersil dan bagaimana menangani kasus probono. Apakah PIL mau disatukan dengan lawyer komersil biasa, karena lawyer


17

komersil biasa mempunyai etik untuk menangani kasus pro bono. Jika hendak mengerjakan kasus pro bono maka sebenarnya bisa diajukan ke PERADI Fathurahman, LBH Surabaya -

Dalam ranah teoritis kita mulai dari sifat hukum selalu berbanding terbalik dengan keadilan yang melahirkan 2 aliran yakni socialism hukum dna legalism hukum. Akan tetapi dikaitkan dengan konsepsi Negara sebagai akademisi agar Negara ikut campur maka independensi pengacara public?

-

Bagaimana terkait dengan abolisme hukum pidana yang memisahkan hukum perdata dan pidana. Kalau pidana kan hanya prinsip denda sedangkan denda akan diserahkan ke ngara.

Tanggapan Pembicara Semendawai -

Tantangan dan hambatan LPSK ke depan, pengalaman kita apakah Negara bersungguhsungguh mampu mengaspirasi dalam pengegakan hukum. Bagaimana KPK mengalami hambatan dan serangan balik, begitupula dengan lembaga KY yang perannya diamputasi. Seringkali keberadaan lembaga baru hadir atas usulan dan aspirasi seringkali diambil bungkusnya bukan isinya. Ada KOmpolnas, Komisi Kejaksaan dst apakah ada substansinya. Ada hambatan yang sebelumnya tidak disadari, terkait dengan pelembagaan. Dalam advokasi UU pada substansi seperti hak korban dan hak saksi, bagaimana hak itu bisa diberikan agar tidak dicantumkan dengan baik. Salah satunya yang ingin dikemukakan yakni struktur organisasi. LPSK tidak ada struktur organisasi sehingga menyulitkan LPSK untuk merekrut personal untuk melakukan fungsi perlindungan. Yang ada hanya struktur administrasi. Ada satu lembaga baru, yang tidak dilihat dari strukturnya. Ini dipahami berbagai pihak untuk melakukan revisi UU yang sudah dapat dukungan dari Komisi 3 dan satgas Mafia Hukum. Keberadaan LPSK ini bisa dimanfaatkan untuk PIL, karena fungsi – fungsi pemenuhan korban bisa difasilitasi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Bagaimana perlindungan saksinya, pemenuhan hak – hak korban masih belum dimanfaatkan yang tidak mudah dipenuhi. Banyak ruang yang bisa digunakan untuk memanfaatkan berbagai lembaga yang sudah ada.

-

Jonathan, PIL tidak bisa dipisahkan betul. Dalam kode etik pengacara mempunyai kewajiban untuk tidak menolak kasus termasuk dari klien yang tidak mampu. Namun kenyataannya ini terjadi yang menolak karena kliennya tidak mampu membayar. Di beberapa Negara firma hukum mempunyai divisi untuk penanganan kasus – kasus probononya. Jika berhasil justru dijadikan kampanye buat mereka. Ada suatu firma yang menangani imigran Afghanistan yang secara serius dan professional yang kemudian berhasil. Jadi jangan dipisah karena pengacara mempunyai kewajiban. Namun sebenarnya yang tidak diperkenankan adalah conflict of interest seperti dalam hal satu sisi menerima klien pelaku namun juga menerima klien korban dalam kasus yang sama.


18

-

Peran Negara sangat besar yang memastikan adanya pengacara bagi rakyat tidak mampu. Tidak mungkin pengacara yang bekerja tanpa mengharapkan sesuatu maka penting untuk Negara memperhatikan ini.

-

Untuk fathurahman, terkait dengan ganti rugi dalam perkara pidana. Untuk korban yang mengalami kerugian maka sebenarnya bisa disatukan dengan perkara pidananya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006.

Zaidun -

Dalam praktik nya kita bisa menerima 2 sisi ini (civil law dan common law) eropa dan amrika memadukan keduanya ini. Acapkali untuk menolak suatu proses dalam menggunakan prinsip – prinsip dasar maka bisa digunakan common namun jika menguntungkan orang dibela maka pengadilan bisa menyingkirkannya dengan menggunakan civil law. Maka kita bisa menggunakan keduannya. Kalau kita ingin tegas maka kita jelas kan posisi kita apakah dicampurannya itu. Ada 2 putusan kasasi yang berbeda maka sebenarnya kita bisa tegas menggunakannya. Jikalau hendak menggunakan ditengahnya maka perlu ditegaskan. Dalam aspek idiologi sebagian besar adalah liberalism. Jikalau iya maka dipertangungjawabkan. Tidak terlalu risaulah untuk menggunakannya jangan mengacaukan diri seolah – olah iya ternyata tidak.

-

Memang harus ada spesifikasi untuk focus namun bukan berarti komersil lawyer tidak bisa menjadi public lawyer.

-

Tidak sejalan jika tidak direspon cepat oleh hukum, hukum itu memang tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Misalkan dari norma-UU dan asas itu harus jelas. Bagaimana bisa meningkatkan legal reasoning dan legal argumentation yang bisa menelusuri dari UU dan filsafat, Indonesia sangat mungkin untuk melakukannya. Jika menginginkan lihat dari UU maka jika tidak UU maka tidak ada aturannya maka sangat penting untuk melihat Norma karena norma lebih tinggi dari UU.

Bambang -

UNCIC ada salah satu pasal, setiap Negara pihak wajib mengambil kebijakan yang perlu bahwa orang yang mengalami kerugian akibat dari tindak korupsi untuk mengambil haknya. Jadi pihak ketiga sangat mungkin dirugikan karena korupsi. Kalau kita bisa menemukan harta kekayaan koruptor maka harta kekayaan itu bisa dibuat lagi. PIL itu yang bisa menangani itu.

Fathurahman -

Terkait dengan teori abolism. Ada cita – cita untuk menghapus hukum pidana karena tidak memenuhi rasa keadilan

Bambang Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

19

-

Pertarungan antar mazhab belum selesai, kebanyakan yang menggunakan civil law masih menerapkan hukum pidana. Di Negara eropa, penjara lebih sama dengan hotel dengan penambahan kerja sosial. Koruptor jika uangnya tidak dirampas maka uangnya bisa membeli sistim.

-

Kita sering lupa memperbaiki LP seperti tindak pidana perdagangan narkoba justru perdagangannya dilakukan dari dakarena persoalan

-

Kepada Bapak Ali, UU Penyelenggaraan Negara yang pakai seragam tidak bisa disebut rakyat. Jika Polisi dan PNS mengatakan bahwa polisi punya hak asasi itu adalah cara berpikir yang salah

CURAH PENDAPAT Perkenalan Dadang Budi santoso , alumni LBH Yogya Tarigan – Sawit watch Edi SW Alumni LBH Palembang Unifron – Timor Margo – Babel Eep Rambo – SW Faturahman – LBH Surabaya Kurniawan Patra Zen Wahyu – ELSAM Hermawansyah Patria – LBH Semarang alumni Fahmi Pandom – PBHI Jumi Rahayu – Walhi Aldo – ICJR Andrea – Arus Pelangi Hidayat – LBH APIK – KPI Maria – Reporteur Rahma – LBH Semarang Susilaningtyas – HUMA Nurkholish Suryadi PKBH Pekanbaru Review Hasil Seminar oleh Iki Dulagin Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

Ali Mushin bogor Herlambang – alumnui Universitas atmajaya Yakob – PSB TOraja Iki Dulagin – LBH Jakarta Tahun 2005 Bawor- Huma Hendra – alumni KOntras, LBH PErs Solidaritas Mas Anggara- Pusat Bantuan Hukum Peradi Faisal Sulistiono- SW Ami – Zainal – Caroline – alumni LBH JKakarta Fuad Indry – ELSAM Yonas Wahyu – KPI Wahyudi – Demos Ikhana – ELSAM Rani – alumni LBH Surabaya Gendo Emerson

20

RESUME DARI SESI PEMBUKAAN, KEYNOTE SPEAKER DAN SEMINAR I LATAR BELAKANG 1. Persoalan hingga saat ini belum ada data jumlah pengacara public di setiap wilayah; 2. Kita belum dapat membentuk system bagaimana masyarakat bisa mengakses pengacara public; 3. Bagaimana kualitas pengacara public? 4. Padahal saat ini jumlah advokat terdaftar di peradi kurang lebih 30.000 orang; 5. Acara ini diadakan bekerja sama dengan teman2 jaringan NGO dan para public lawyering; 6. Persoalan saat ini pasca reformasi kita disuguhi paradoks tentang hukum yaitu hukum dibicarakan di mana-mana namun hukum kehilangan makna sebenarnya yaitu bagaimana hukum mampu mendekatkan korban pada keadilan, sebab saat ini bagaimana maraknya substansi keadilan hilang dari substansi hukum; 7. Inisiatif ini sangat baik dan harus di apresiasi yang sangat tinggi; 8. Kurang menariknya aktivitas dan profesi pengacara public, dibanding pengacara privat. HARAPAN 1. Konferensi ini melahirkan: Kerangka kerja, Program, Jaringan, dan Struktur; 2. Kian membesarnya gerakan advokat public; 3. Pembangunan jaringan kerja advokat publik, mendorong perbaikan system hukum dan ketatanagaraan, melalui pemikiran para pengacara public; 4. Advokat public ini menjadi kelompok advokat yang menyediakan diri untuk mengurus kepentingan umum, sebab mengurus kepentingan umum itu sesuatu yang tidak bisa sematamata kita serahkan kepada negara untuk menjamin pemenuhannya, melainkan harus diperjuangkan dan dilakukan pembelaan bagi orang-orang yang memperjuangkan itu. 5. Selama ini perbincangan tentang public defender dan public lawyer hanya ekslusif menjadi milik jaringan YLBHI melalu jaringan LBH-LBH-nya termasuk para pendirinya, namun harus diakui bahwa mengurusi perkara kepentingan bublik ini tidak hanya sanggup dikerjakan oleh YLBHI dan LBH-nya, karenanya penting di bentuk suatu jaringan bagi para pengacara public ini. HAL-HAL YANG PENTING UNTUK DIBAHAS 1. Problem hukum pasca-reformasi, terutama posisi advokat dalam pusaran penegakan hukum yaitu mendekatkan keadilan kepada korban, bukan menjadi pusat intrik politik organisasi profesi organisasi semata. Namun harus dibahas apakah penting ada pembagian secara khusus antara advokat public dan advokat privat. 2. Soal pendanaan bagi advokat public ini, meski sebaiknya soal pendanaan ini penting diatur dalam APBN, sebab negara harus mengambil tanggung jawab untuk memperkuat advokat public ini. Bisa juga tidak harus dibedakan secara tegas seperti itu, namun semua advokat diwajibkan sekian persen untuk melakukan pembelaan kepentingan umum seperti CSR-nya para advokat.


21

TANTANGAN 1. Banyak kasus-kasus public yang belum mendapatkan perhatian dari para pengacara public; Globalisasi itu sebenarnya melemahkan negara, ini dikarenakan pergeseran pertanyaan apa itu negara menjadi siapa itu negara (ini siapa yang mewakili negara) sebab dalam pelaksanannya negara sering hanya diwakili sekelompok orang yang itupun mewakili kepentingan kelompoknya saja; misalkan tantangan kasus pembelian kapal bekas perang Jerman. 2. Negara itu sendiri, apakah negara itu melayani kepentingan public (misal rumah aspirasi, itu merupakan usul bank dunia tahun 2001 yang awalnya mau dimasukkan dalam skema uang); 3. Actor non negara baik yang nasional maupun internasional, sebab misalnya banyak sekali kontrak yang actornya non negara, ketika mereka membuat perjanjian, mereka ini menyebut secara khusus negara yang ditunjuk untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Lihat perjanjian PDAM; 4. Menghadapi actor-aktor non negara yang anti-ham, anti kesetaraan jender, anti-hak atas lingkungan hidup yang mana mereka ini saat ini bergerak dengan sangat lincah bahkan difasilitasi oleh negara, misalnya yang dilakukan oleh FPI, PBR dan sebagaimanya; 5. Liberalisasi melahirkan pergerakan informasi dan bisnis secara cepat dan luas dan tentu saja persaingan, karenanya ini penting di antisipasi oleh public lawyer; 6. Liberalisasi ini lebih mendekatkan diri pada kepentingan keuntungan sehingga ini sangat rentan terjadi pelanggaran atas human right dan environmental right; 7. Pengacara public harus tahu, bahwa menurut penelitian Price woter haose, hampir 75% sengketa yang mengandung elemen-elemen asing melalui jalur arbiter, sebab jalur ini aman, murah dan transparan, untuk itu public lawyer harus memiliki skill ini; 8. Dalam menyelesaikan suatu persoalan itu lawyer itu harus berfikir sebagai pencari solusi, lawyer itu tidak bisa semata-mata mengguanakn prinsip jihad, lawyer itu harus berfikir mancari penyelesaian atas perkara namun yang halal, karena meski yang memutuskan suatu perkara adalah hakim namun lawyer haruslah menjadi problem solving, sebab sebelum suatu kasus itu diputus oleh hakim maka ada mekanisme lain yang diberikan oleh hukum; 9. Bagi public interst lawyer, maka penting memperhatikan badan ham yang ada serta mekanisme di dalamnya, sebab ini menjadi sangat penting ketika melakukan kerja-kerja dalam krangka membela kepentingan public. KEKUATAN PUBLIC LAWYER 1. Soft power (kemampuan mengorganisir) baik sesama public lawyer dan masyarakat; 2. Smart power, saat ini hampir semua pengacara terbaik di negeri ini dikendalikan oleh perusahaan, untuk itu public lawyer ini harus mampu meyangi pengacara provit ini; 3. Justis power, ini pondasi utama public lawyer ini, ini yang terpenting adalah di dalam pikiran kita sendiri. URGENSI PUBLIC LAWYER UNTUK DIDUKUNG


22

1.

Berdasarkan kesadaran bahwa runtuhnya ruang dan waktu serta jarak karena globalisasi praktek pembelaan dari para pengacara public memiliki peran yang penting dan memiliki arti yang besar; 2. Kontribusi penting dari gerakan ini adalah membantu kreasi dan gerakan-gerakan penting dalam upaya penegakan hukum; 3. Karena gerakan ini unik, dimana dalam gerakan pengacara public ini lebih menekankan pada gerakan pokrol bambu, dimana dalam gerakan ini tidak semata-mata membicarakan gerakan pembelaan didalam makanisme judicial malainkan juga gerakan pengorganisiran dan pendidikan masyarakat. Kondisi Kekinian 1. Perkembangan hukum Indonesia pasca reformasi tidak tegas. • Baik dari system ketatanegaraan apakah pemerintahan presidensiil atau parlementer. Pada system hukum kita tidak tegas dalam memilih common law atau civil law meskipun dalam praktik cenderung ke common law dalam hukum bisnis. Bisa di check dari peraturan per UUan terasa ketidakjelasannya pijakannya apakah liberal ato sosialism. Beda dengan pidato pejabat. Implementasinya suatu UU bisa punya aliran ideologis yang berbeda beda • Ketidak jelasan dalam isu federalism dan kesatuan 2. Amandemen UUD : kedaulatan rakyat harus diletakkan dalam konteks Negara hukum. Hukum berpihak dan berpucuk pada rakyat. Konverensinya Negara hukum yang demokratisSelepas reformasi kondisi pelanggaran HAM dan masyarakat tidak berubah 3. Konvenan-konvenan yang diratifikasi tidak memberikan hasil perbaikan HAM 4. Negara wajib menyediakan mekanisme untuk menuntut apabila menjadi korban, untuk dipulihkan hak2nya . 5. Kualitas legislasi yang tidak pro Hak Asasi Manusia 6. Hambatan bagi masyarakat mendapatkan akese terhadap keadilan: a. pendidikan yang rendah b. perekonomian c. susah mengakses pengadilan karena kondis geografis d. kurangnya pengetahuan tetang hukum sehingga tidak tahu cara menyelesaiakn permasalahan hukum dan beberapa kasus berakhir dengan melakukan pelanggaran hukum dan mengalami kriminalisasi e. lembaga-lembaga negara sudah terjangkiti mafia hukum f. rasio jumlah advokat dengan masyarakat g. keengganan advokat menangani kasus-kasus yang sifatnya probono meskipun sudah merupakan kewajiban setiap pengacara h. Pelemahan dalam pengaturan kewenangan lembaga tertentu sehingga tidak mempunyai daya enforceable yang optimal i. Kecenderungan UU yang menguatkan kelembagaan Negara tapi tidak pada sisi akuntabiltas. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

23

Posisi Negara • Tentang publik interest lawyer merupakan tanggung jawab Negara. Muncul sebagai reaksi adanya negara2 yang tidak demokratis. Tapi sesungguhnya lebih berkembang dinegara federal. Yang mengembangkan welfare state. Karena Negara harus melayani masyarakat dibidang pendidikan dan kesejahteraan. Hampir sama dengan bantuan kita dibidang pendidikan dll. • Negara harus meningkatkan access to justice, memperbaiki sitem hukum, mensosialisasikan kepelosok. Misalnya ada disuatu tempat pengadilan di kecamatan meskipun sifatnya adhoc. Menyediakan pengacara bagi keluarga tidak mampu, memfasilitasi lembaga2 pengacara pro bono. • Memastikan adanya kewajiban tangg jawab pengacara misalnya harus menangani kasu2 pro bono • Negara harus menjamin bahwa peran yang besar besar bagi pengacara dalam system hukum yang bersih. Tantangan: • Kurang pendanaan • Kelemahan dalam kapasitasnya misalnya : pemahaman hukum materiil, tidak punya pengetahuan decision making, problem solving, kemampuan komunikasi, ADR dll atau Peran pengacara: • Prinsip dasar dalam sejumlah hak-hak dalam kovenan akan bisa dilaksanakan apabila dibantu pengacara. Untuk itu pengacara harus mempunyai kompetensi Peluang 1. Menjadikan lembaga-lembaga Negara yang ada sebagai partner. Mis. KPK/KY untuk judicial corruption, LPSK untuk advokasi pemenuhan hak korban dll 2. Kerangka dan system perundangan ang solid untu anti korupsi lengkap, kerangka yang lengkap ini bisa dipakai oleh PILS untuk menuntut haknya. 3. Peran serta masayarakat dalam upaya pemberantasan judicial corruption 4. Yang kurang diperhatikan adalah UU Konsumen. Masyarakat yg dirugikan untuk kasus2 rumah sakit, gas dll Harapan: • PILS dapat berfungsi dengan baik, tidak hanya memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, tapi juga melindungi mereka, sharing pengetahuan, forum edukasi. Dan juga sebagai gerakan untuk memperbaiki system hukum. • Merubah strategi kerja men to men marking, merubah pola kerja • PILS perlu pengetahuan untuk melakukan counter acttack terhadap mafia peradilan, baik aktor, modus, Dadang Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

24

-

Ini yang memberikan masukan ke dalam peluang dan tantangan Pak dawai diharapkan bisa sharing, sebenarnya waktu mendirikan PILNET itu untuk merespon apa?

A.H. Semendawai - Tidak menyangka PILNET bisa sehebat ini, dulu cita – citanya sederhana sekali berangkat dari teman – teman yang mengadvokasi sawit serta lingkungan. Meskipun ada di bogor namun kerjanya ada dimana – mana. Banyak penyelesaian hukum karena terpaksa, dalam situasi seperti itu ternyata tidak ada lawyer atau pengacara. Sesungguhnya ada pengacara – pengacara. Atau memang tidak ada tradisi di lembaga bantuan hukum ada 14 LBH yang masih aktif. Problem masyarakat inii kan harus ditangani dengan segera, bagaimana kalau kita melakukan dengan inventarisir yang masih diajak bersama – sama untuk menangani kasus kepentingan publik. Ada sejumlah pengacara yang bisa diajak kerjasam meskipun belum memuaskan ternyata jaringan itu pelan – pelan tetapi sudah memunculkan beberapa nama untuk menangani kasus. Bagaimana kita mencoba memberdayakan lawyer yang ada di daerah dan melakukan kerjasama serta membangun komitmen bersama. Kita tidak terjebak pada kutub – kutub PERADI dan KAI. Jadi kita coba keluar dari kutub itu termasuk juga ada sejumlah lawyer yang berpraktik. Ada lawyer yang mempunyai komitmen untuk mendedikasikan untuk kepentingan masyarakat. Ada peran PILNET yaitu mengkonsolidasikan pengacara – pengacara untuk kepentingan publik dan kepentingan yang lebih besar. Tidak bisa dilakukan secara sembarangan tetapi lebih sistimatis dan terencana. Maka kemudian PILNET ini yang meneruskan punya cita – cita yang lebih besar dengan membuat ini menjadi suatu lembaga yang lebih permanen dan lebih bisa disebut suatu organisasi, yang bisa dijadikan cikal bakal sebagai suatu organisasi namun juga gerakan dalam melakukan perubahan hukum. Kita perlu tunjukkan kepada lawyer yang lain karena lawyer ada sesuatu yang harus ditunjukkan ke masyarakat bukan harta kekayaan yang ditunjukkan namun kontribusi dalam perbaikan sistim hukum . bagaimana merebut ruang – ruang publik dalam rangka mengopinikan berbagai persoalan hukum. Bagaimana melalui PILNET, agar pengacara publik ini lebih bisa didengar suaranya. Yang lebih mengacu pada mereka. - Mimpi kita pada waktu itu kita tidak bisa menutup mata, lawyer tetap menangani kasus. Bagaimana jika kita tidak disana lagi. Misalkan kita harus bertarung di ruang pasar. Apakah kita masih yakin pengacara publik tersebut agar tetap konsisten. Apakah dengan cara fundraising?PILNET harus bertanggungjawab sampai dengan kesana tidak hanya sekedar sebagai batu loncatan, jangan sampai LBH atau yang lain sebagai laboratorium saja. Kalau kita lihat disini adalah teman – teman yang disinii adalah teman – teman yang sudah kawakan dan pengalaman untuk mengembangkan PILNET - PIL tidak hanya untuk melayani bantuan hukum di pengadilan tetapi bagaimana membantu mentransfer ilmu. - Dengan cita – cita bersama untuk mewujudkan itu bisa kita realisasikan Dadang Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

25

-

PIL bukan hanya memberikan bantuan hukum yang harus menjadi bagian pentiing pembaharuan hukum atau legal reformer. Yang menjangkau untuk profit dan non profit. Kemudian tuntutan berkembang .

Sulistiyono 1. Banyak kasus yang ditangani tapi banya pesoalan kelembagaan. Penting membuat jaringan antar pengacara sehingga persoalan kelembagaan bisa berkurang. 2. Bagaiamana pengacara publik berbeda dengan pengacara profit. Bukan hanya di pengadilan tapi di kampung juga memberikan pendidikan. Pendidikan hukum untuk semua lapisan masyarakat. 3. Dalam kerja-kerja PILNET berani melawan sistem pengadilan itu sendiri. Teman-teman berani melawan hakim, walk out. 4. Hakim kami laporkan ke MA, akhirnya saya dikeroyok 3 hakim dan majelis. Mereka bilang mau melaporkan saya, tapi saya juga bilang ada handycam dan bisa membuktikan hakim bersikap tak adil. Akhirnya hakim tak berani, karena proses sidang terdokumentasi dengan baik. Abetnego - Semakin lama memang semakin sulit untuk mencari teman ternyata saat ini banyak teman yang harus diapresiasi - Background saya adalah accounting , awalnya melakukan non litigasi . bagi saya menjadi tantangan karena bacground saya yang bukan hukum. Dalam konteks sawit watch memang belum ada pengalaman disnilah sawit watch mengawinkan antara litigasi dan non litigasi. Tahun 2004 melakukan kampanye terkait dengan kasus seperti lonsum, media banyak memuat kutipan dari saya. Namun ada beberapa pertanyaan dari komunitas setelah melakukan kampanye di london apa dampaknya ke kami. - Kami melihat pentingnya untuk membangun suatu jejaring. Yang pada saat itu kami menangani kasus di kalimantan yang sangat mahal untuk transport lawyer. Pembagian peran menurut kami ini penting yang dijadikan suatu strategi di organisasi. Sumber daya untuk bekerja efektif terus kami lakukan. Kalau berujung pada kekalahan namun di masyarakat ada kekuatan psikologis sebagai penuntasan persoalan. Bagi saya dalam melakukan advokasi, ketika pihak lawan melakukan hal yang sama maka kita mengcounter hal yang sama misalkan kampanye maka kita kampanye…dst. Banyak perusahaan juga cukup keder terhadap sawit watch. Di sawit watch ada 2 pengacara yakni fatilda dan rambo, pengacara – pengacara yang ada di sawit watch menjadi jembatan untuk meningkatkan kapasitas karena lembaga sendiri tidak mempunya peningkatan kapasitas sendiri dalam melakukannnya maka jaringan digunakan dalam transfer ilmu. - Yang diurus bukan hanya persoalan pribadi tetapi umum, maka cukup berlapang dada untuk membagi ilmu . dengan berkumpul disini menjadi satu hal yang penting, semoga dengan konferensi ini dapat merekatkan kembali. Dadang Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

26

-

PILNET sebagai sharing resources dan ilmu serta pentingnya peran litigasi dan non litigasi. Advokasi esensinya kan komunikasi. Kalau dari bahasa Ego kita sepertinya masih berada di belakang. Saya mengundang teman – teman dari daerah, dari sumatra?

Rusdi – Jambi - Dari pemaparan Jimly Asidiqi jelas, jika pemeirntah ingin mengakui kesalahan dan mau melakukan perbaikan, pasti ada keberpihakan pada masyrakat. - Yang kami lawan adalah raja-raja kecil di daerah, bupti, kepolisan, kejaksaan, mereka harus didobrak. Kalau tidak ditabrak kami dilindas, dan ada korban. - Selama advokasi PILNET, sudah ada pembelajaran pendidkan hukum masyrakat secara langsung. Masyrakat sudah melek hukum. - Yang kami minta, konsekuensi dan efektivitas, dengan segala kekurngan, jarak yang jauh. Kalau ada di daerah di tiap provinsi yang bisa back up advokasi pada masyarakat. Perusahaan melakukan provokasi dan proaganda yang lemahkan masyarakat. - Harapan PILNET ke depan lebih baik, lebih solid untuk mengadvokasi msyarakat yang lemah dan benar-benar tidak mampu membiayai advokat. - Posting pembiayaan, di desa kami berhasil menggalang dana, jimpitan, minimum untuk logistik. Kejadian di desan Bungku, Polres mengulur waktu untuk memproses hukum, padahal penangkapan 16 orang di batang hari, hari selasa sudah selesai BAP. Mereka terkejut melihat masih ada advokat yang mau membantu masyarakat di sana. - Kasus kami di MA, dalam politik kalah menang belakangan, kita relatif butuh PILNET. Ketika ada 2 orang masyarakat tertangkap dan sanggup menerima kesalahan itu. Ali – Riau - Banyak keuntungan berjejeraing dengan kawan-kawan Jakarta. Dapat uang dari sawit watch. Perlunya kerja sama dengan pengacara jakarta, sistem hukum pengadilan, sistem hukum masih sistem komando. Mereka takut dari pengacara dari kampung. - Usulan saya, PILNET ada pengurus ada akta notaris tetapi harus terbuka. Sesuai yang disampaikan Pak Zaidun, ego advokat itu sangat tinggi. - Budaya senior-yunior dihilangkan demi membela masyarakat. - Kasus Riau, lembaga seperti Walhi, YLBHI, Elsam, Sawit Watch, biasa memberikan dana untuk advokasi. LBBT – Kalimantan Barat - Kami menangani kasus non litigasi, berangkat dari pengalaman ketika masuk ranah litigasi kami jarang menang di pengadilan proses panjang membutuhkan uang banyak, masyarakat yang kami dampingi tak mampu, akses ke pengadilan jauh. - Kasus Sungkuh, ketika wilayah adat dirampas taman nasional tanpa kompensasi. - Gubernur sekarang orang Dayak, wilayah adat banyak orang Dayak, mulai ijin perkebunan dan pertambangan. Saat ini kami berhadapan dengan perusahaan tambang, PILNET banyak membantu kami dalam diskusi-diskusi. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

27

-

Ke depan kita perlu membangun strategi di Kalbar, dan daerah lain. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. LBBT leibh banyak ke non litigasi, tapi sebenranya antara non litigasi dan litigasi harus seimbang. Waktu advokasi, ada juga yang bermain di pengadilan, ada beberapa kasus yang berhasil kami tangani. Saya melihat kasus ketapang ternyata advokat dari Jakarta punya kemampuan untuk beracara di pengadilan di daerah. Itu pernah di kasus 2010, saya cantumkan identitas kawan-kawan Jakarta, ada nilai tambahnya.

Dadang - Dalam tingkat masalah apa yang membutuhkan PILNET Faisal- Medan - Saya melihat sedikit ada yang masih melihat pengorganisasian minded dan advokasi minded. PILNET diharapkan dapat mengawinkannya, YLBHI awalnya melakukan seperti itu. Memang ada teman – teman pengorganisasian yang benci terhadap lawyer, dalam proses litigasi memang banyak kemenangan. Bagaimana pengorganisasian berjalan dan litigasi berjalan, bagaimana lawyer juga memandang kalau pengorganisasiaan itu penting. - Dalam proses pendampingan saja tidak cukup karena harus ada proses yang lain karena menghadapi rezim karena perusahaan memainkan peradilan itu dengan uang. Artinya ada masalah di peradilan karena memang peradilan itu membutuhkan uang, karena hakim itu cari uang dan gajinya saja tidak cukup. Kalau putusannya tidak merampas hak asasi tidak menjadi masalah tetapi ini merampas. - Di peradilan memang ada masalah tetapi kita tidak mempunyai kemampuan dan memberikan kuasa untuk mendampingi dalam proses perdata. Karena kita akan berhadapan dengan polisi, jaksa dan hakim. Kita akan mengeluiarkan energi yang lebih untuk proses itu. Dadang - Tidak sinergisnya litigasi dan non litigasi serta adanya mafia peradilan. Apakah perlu network yang bergerak atau lawyer itu sendiri yang maju Feri Irawan- Jambi - Pada waktu mendampingi 16 warga di hungku, ketika melakukan pendampingan secara hukum tetapi masyarakat takut menganggap tidak mampu bayar lawyer meskipun mereka mau menyelesaikan dproses hukum. Lalu kemudian memaksa untuk pak eki untuk menjelaskan jika tidak perlu membutuhkan uang. PILNET harus mengambil peran itu. Dadang - Ada 2 hal yakni resourcesnya dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Rahma – Semarang Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

28

-

-

Pada waktu 2000-2001 kekuatan LBH Semarang kuat, ketika ada kaus kriminalis asai petani, kita bisa atasi. Kasus petani banyak sekitar 20an petani dikriminalisasi, kasus dipecah menjadi bebrapa perkara, waktu itu sumberdaya masih banyak termasuk uang. Mulai 2005 dana sudah mulai tidak ada. Tahun 2007-2008 ketika saya dalam kondisi hamil ada kriminalisasi 10 orang di kendal, semen gersik juga. 25 perkara setahun bagaimana, kita susun strategi. Pra peredilan untuk 3 perkara. Kemduian timbul buat jaringan pengacara. LBH solo mau bantu tanpa dibayar. Untuk aksus di kendal kami kontak alumni LBH semarang yang bisa bantu, PBHI juga. Akhirnya submer daya kami bagi, ada di Pati dan Kendal dan beberapa sidang yang lain. Kelemahan kerja2 ini, kasus semen gersik 12 pegnacara tiap kali sidan datang. Ada 4 lembaga, ketika ditangani bersama, hakim menjadi takut, dia memutus sesuai dnegan masa tahanan 5bulan. Untuk kasus lain, jaringan pengacara, hambatannya, kadang sidang kadang tidak. Kadang hanya diminta kuasa, tapi sidang tak mau datang. Untuk teman-teman yang bukan lawyer mereka buat surat-surat pengadilan, teman-teman jaringan kerjanya datang ke pengadilan. Itu sangat membantu karena kami kekurangan lawyer. Kasus minah tak pakai lawyer, sebagai strategi. Sekarang kami dampingin aksus 2 petani hutan di wonosobo,jaringan ini sudah bergerak. Kasus manisih di batang kami kerjasama dengan KAI mereka support. Soal kampanye memang harus digulirkan terus dan masyrakat lokal juga.

Dadang Jaringan advokat kuat tinggal bagaimana menganyamnya. Kerja litigasi, sinyelemen yang tadi, harus diberengi campign yang lebih lagi dan kesadaran masyarakat yang kritis. HEndi Chandra- WALHI KALBAR - Ada 3 hal , sebenarnya hampir semua di daerah seperti itu baik pejabat maupun masyarakat yang tidak mengerti hukum. Karena dianggap tidak bisa bayar pengacara maka mereka hanya bisa pasrah. Cara pandang hakim juga seperti itu, tantangan ke depan PILNET dapat menjawab seperti itu. Rekomendasi dari narasumber harus dipikirkan oleh PILNET jika ingin dilembagakan. - Di organisasi WALHI, yang kita lakukan adalah kampanye dan advokasi setiap kasus yang ditangani pasti kasus yang berhubungan dengan sumber daya alam dan kriminalisasi. Masyarakat sering dikriminalisasi, mau tak mau harus ditangani. Maka masyarakat pasrah tetapi harus ditangani. Hubungan dengan kawan – kawan di PILNET sangat membantu, selain mainstream pengacara dari jakarta paling tidak ada jaringan. Maka kawan pengacara bisa melakukan hal yang lain selain litigasi seperti lobby, banyak kasus yang ditangani dengan pak Sulis dan dawai. Sekarang di Ketapang kasus sawit juga yang ada kriminalisasi. Dari 2 dakwaan jaksa kita menang namun jaksa melakukan dakwaan baru lagi. Ada indikasi ketika masih ada uang berjalan maka mereka masih terus mendakwa ini seperti kasus pesanan. Ini harus dipikirkan oleh kawan PILNET bagaimana memperkuat jaringan dari nasional dan daerah Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

29

Dadang - Kalau ada ketergantungan dengan Jakarta ini agak susah juga, ini yang membuat teman di daerah tidak percaya diri. Ada tidak pendampingan dari paralegal sendiri? AMAN - Mendukung agar PILNET menjadi lembaga, PILNET bisa menjadi pendamping lapangan untuk mengajarkan prinsip – prinsip HAM. Pengalaman saya tahu hak tetapi tidak tahu HAM. Pendidikan hukum kritis bisa dilakukan di komunitas. Kita pernah demo yang didamping oleh JATAM, WALHI dan AMAN. Awalnya kami tidak tahu itu menjadi pelanggaran hak. Setelah diberikan pendidikan maka bisa mengorganisir dirinya sendiri - AMAN sudah melakukan dokumentasi hak – hak masyarakat adat, harapan besar ke depan membuat kajian hukum yang sudah dikumpukan oleh AMAN Sulistiono - Saya dulu terlibat di Soe, ketika kita melakukan gugatan ke pejabata lokal namun ketika kami kembali ke jakarta kemudian gugatan dicabut. Ini menjadi tanda tidak PDNya lawyer lokal - Dalam kasus ini kadang ditarik politik seperti menggoyang Bupati. Kami melakukan pendekatan dengan orang GOLKAR yang merupakan lawyer karena bupati juga orang Golkar Blitar - Secara geografis blitar utara jauh dari akses hukum. Serikat petani memang sudah cukup kuat namun pada proses hukum. 10 tokoh serikat petani dikriminalkan dan ditangkap. PILNET sangat penting dalam kasus seperti ini. Yang mana beberapa kasus terkait dengan kehutanan tidak melibatkan masyarakat, awalnya berhasil memblokir HGU yang di reclaiming. PILNET diharapkan bergerak di wilayah kota – kota kecil, kota – kota kecil juga dipersiapkan PILNET. Waktu kasus reclaiming itu LBH Surabaya namun pada saat proses pengadilan itu PILNET Jakarta. Dadang - Pemetaan partisipatif itu multipihak sehingga menjadi kesepakatan bersama. Herlambang Kita mikir bagaimana kasus ditangani petani sendiri. Kami mendorong pembentukan masyarakat bantuan hukum, waktu itu asmara nababan bikin kongres isinya buruh, petani dan kaum miskin kota. Tiap ada kasus, mereka berusaha secara bertahap lepas dari LBH. Masyrakat menangi sendir isu-isu dnegan pengadilan. Kasus buruh ditangani buruh sendir tanpa pengacara. Kasus di blitar petani juga menang ktikan digugat perusahaan. Bantuan hukum ditempatkan dalam konteks kemandirian gerakan sosial. Meskipun bertahap anggota berkurang. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

30 -

-

Dari sisi kemampuan, buruh menghapal peraturan buruh luar kepala, petani juga ada yang menghapal. Kemampuan mereka perlu diajar dalam jaringan semacam ini. Kekuatan PILNET ada batasnya, di semarang mungkin lengkap, tapi di Jatim tidak seperti itu. Ketua MBH ada di Jakarta diminta Rieke Dyah Pitaloka untuk jadi staf ahli, bidang hukum perburuhan.

Dadang - Jika disamakan dengan signal hp ada lokasi yang blank spot. Patra - Kita tidak bisa menyelesaikan suatu problem dengan pikiran yang sama ini menurut einstein. PILNET sebagai element untuk kelompok kaum marjinal. Maka di dorong adalah RUU Bantuan HUkum yang sudah lewat sidang pada tangga 30 Juni lalu - Maka dalam waktu dekat ini MA dalam waktu dekat mengeluarkan Surat Edaran untuk mendirikan pos bakum. - PILNET kalaupun berjalan hanya transisional Dadang - Transisional bukan karena konteksnya bukan karena negara, bisa saja MA mengeluarkan itu.yang lebih permanen yaitu membangun kapasitas di masyarakat. Bawor - -saya yakin kapasitas lokal akan membangun itu namun dalam konteks trust. Ada masalah kapasitas yang disesuaikan dengan SK. Bagaimana kapasitas mampu menjawab permasalahan – permasalahan lokal yang timbul. Dalam membuat pledoi saya banyak belajar dari teman – teman lokal. Kapasitas lokal perlu diinjeksikan kepada lawyer lokal. Bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membangun trudt dengan lawyer. Dadang - Ada tidak yang meanfaatkan perguruan tinggi Edi Sutrisno - Tahun 2010 januari-juli ada 100 tersangka yang mati, maka saya bilang tidak butuh pengacara tetapi saya butuh orang yang membela untuk rakyat. - Pengalaman sulteng, pengacaranya cuman ada 2 dari KAI yang tidak diakui oleh MA. Maka kita dorong untuk menggugat Ketua PN yang menghalangi bantuan hukum. Ada kampus yang belum punya branding masih kecil, dua dosen tersebut yang kemudian membantu meskipun dia harus menggadaikan handphone dan laptop. Maka diharapkan dari PILNET ada yang mau berbagi ilmunya dan berbagi uangnya untuk operasional. Seperti pengacara sebaiknya memberikan CSRNya dalam kasus pro bono. Terkait dengan PILNET ini dari 0 kilometer sampai dengan jenewa bersidang, yang perlu review Pasa 21 dan 47 UU Perkebunan. Diharapkan pulang dari sini dapat menyelesaikan gugatan kita. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

31

-

Bagaimana PILNET mampu memahamkan hukum kepada petani. Seperti yang dilakukan pak sulis ke saya namun jika ini ditransferkan ke 30 ribu anggota peradi. Maka memang perlu paralegal sampai dengan tingkat kepolisian. Ini salah satu tugas PILNET. Salah satu dorongan bagaimana adanya pembagian kinerja dan resources, diharapkan dapat berbagi.

Dadang - PILNET harus menjangkau advokat untuk shharing resources, kemudian penguatan komunitas. Lalu menghilangkan sekat, karena LSM itu mempunyai kavling. Suryadi - Menarik istilah sesat pikir jaksa terkait dengan istilah bantuan hukum PAsal 156 KUHAP tidak bersifat imperatif maka kita sebut logika jaksa itu sesat, tidak begitu. Logika jaksa itu salah, dengan berhasil di bebaskan 2 petani di Mankina. Kalau PILNET terbentuk, pernah kita berdiskusi di puncak entah kemana rimbanya. PILNET menarik sekali secara kapasitas pengalaman cukup bagus dan ke depan menjadi semacam rumah bagi pengacara – pengacara yang pro rakyat disamping juga perjuangan hukum ini menjadi hak mutlak dari warga negara. Akibat dari pendampingan hukum masuk menjadi wilayah hukum. Kasus Narkoba yang banyak di riau, bukan problem kasus narkobanya. Siapapun yang ancamannya 5 tahun maka wajib di dampingi oleh pendamping hukum. Emerson – ICW Sharing diskusi di PGI soal PILNET, catatan kita ada problem sosialisasi yang tak masdif. Soal wadah PILNET, kita tidak tahu masyarakat mau datang ke mana jika butuhkan pengacara. Kriminalisasi, bagaimana kerja-kerja anti korupsi dilawan dnegan intimidasi dan kekrasan. PILNET ke arah ancaman kekersan dan supranatural akan mengarah juga. Harus ada payung hukum yang berikan posisi tawar yang kuat bagi teman-teman di PILNET. Apakah bisa berangkat dari RUU bantuan hukum atau RUU human rigts defender. Itu yang menjadi aras kebijakan untuk bangun jarignan PILNET di daerah. Caroline - IHCS Dari pengalaman bebrapa tahun yang lalu, permasalah kebutuhan pegnacara tidak bisa pernha terpenuhi, sehingga dari pegnalaman itu sangat dibuthkan paralegal. Akan sangat membantu pekerjaan lawyer terkait kebutuhan pendidikan hukum. Mengadakan pelatihan paralegal. Kalau diberikan pendidkan pada petani emreka bisa mengadvokasi dirnya sendiri. Saya berharap PILNET ke depan bisa berikan pendidikan itu untukbantu kerja-kerja PILNET. Harus ada standar advokasi. Terlihat dari curhat teman-teman daerah, kurang galak dans ebagainya, itu perlu dilatih dan ada standarnya. Ada perbedaan advokasi teman-teman jakarta dan daerah. Dari pengalaman yang ada kami jadikan advokasi itu panggung belajar buat semua pihak. Hakim, jaksa, polisi juga akan belajar di sana. Jadikan tiap kasus itu panggung, harus ada standar untuk itu. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

32 -

Saya sering berikan contoh bagaiman membuat gugatan dan pledoi bagi temandi daerah. Kita punya eksepsi yang beda dengan teman di daerah. Kami membutnya lebih galak, ada pembelajaran. Teman-teman di wilayah juga sering meminta.

Nurcolish LBH Jakarta melihat presure publik interst lawyer domain ada 2, pertama tentang intersst of justice, blank area, sifat kewajiban KUHAP itu masuk interst of justice, wajib mendaptkan bantuan huku, konteksnya access to justice. Kedua, yang sering kita tertinggal yaitu strategi litigasi. Fokus pada impact atas strategi yang kita buat. Di international remedies kita tidak pakai. Misalnya banyak permintaan tahun lalu, mail order dari London. Kami urus dan bisa memnuhi. Kemudian indovidual complain, instrumen-instrumen hukum internasional mekanismenya banyak. Tak hanya instrumen atau amteri hukum, arbitrase, mereka sudah muali mundur, tapi legal domisili tetap di luar negeri (singapura). Frans Sadra juga bicara soal itu. Perterungan publik inteest lawyer di domain hukum internasional, dengan berbagai internasional remedies. Lawan kita banyak ada danon, ada harco, perkebunan-perkebunan dansebagainya. LBH Jakarta masih menyusun beberapa strategi litigasi untuk Danone di Prancis. Gendo - Saya baru tahu PILNET. Pengalaman saya di PBHI melakukan hal yang sama, bahwa kemudian litigasi tanpa adanya dorongan paralegal ini yang menjadi masalah. Tetapi kemudian lepas dari situ yakni persoalan kapasitas. Kalau boleh dicek maka kebanyakan dari asumsi dan sering menganggap tidak penting teori. Kemudian memberikan perbandingan di PBHI Bali. Punya keyakinan bahwa teman – teman yang bekerja di lembaga profit mempunyai keinginan untuk menangani kasus probono. Ada keinginan tersebut untuk membantu penanganan kasus di PBHI, ada injeksi untuk itu. Dan ini bukan persoalan tentang uang tetapi berasa keinginan. Jika mereka mau mencari uang maka mereka kembali ke kantornya masing – masing. PILNET bisa menjadi jaringan untuk membagi pengetahuan dan tidak mengandalkan mantan LBH, PBHI atau WALHI. - Mampukah PILNET menjadi jaringan yang menjaring kawan – kawan. Nurkholish - Ada blank area, ada permintaan dari luar terkait dengan pengungsi. Namun LBH Jakarta tidak bisa menangani karena pekerjaannya LBH jakarta banyak, padahal mereka hendak membiayai. Ini khusus sumatra dan Riau Dadang - Strategic legislation, kejahatan menjadi transnasional terutama teman – teman di wilayah perbatasan. Di samping ICW itu ada lawyer yang sering menggugat pesawat yang terlambat. Pemetaan ini penting dilakukan untuk peta kepentingan setiap lawyer, keuntungan yang diharapkan dari PILNET misalkan ada popularitas, uang, ilmu dst. Jangan berharap profit itu hanya berupa uang. Diskusi sore menjadi pijakan kita untuk masuk ke Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

33

kelompok. Paling tidak ada 4 isu, pertama soal positioning sebagai manifesto kemana PILNET mau berjalan. Ada 4 tema yakni 1. Soal statuta- manifesto PILNET 2. Program strategis 3. “Etik” 4. Mekanisme ata modus kerjanya Mekanisme bagaiman teman – teman di daerah bisa mengakses layanan PILNET. Ali -

Ini pokok – pokok pikiran yang sudah dipersiapkan dari SC supaya tidak dimulai dari nol.

Dadang - Sebaiknya yang diprint yakni resume hasil seminar serta catatan hari ini. RABU,04 AGUSTUS 2010 FASILITATOR Kita akan berdiskusi kelompok sampai jam 1 berdasarkan kelompok sebagai berikut. 1. Soal statuta- manifesto PILNET 2. Program strategis 3. “Etik” 4. Mekanisme atau modus kerjanya Teknisnya adalah selama ini persiapan dari tim kerja yang terbagi 2 besar pertama tim pengarah dan tim pekerja. Kita sudah mengadakan pertemuan beberapa kali, komite pengarah sudah menyiapkan draft. Dari berdasarkan summary ada beberapa prinsip yang cocok sesuai dengan komite kerja disiapkan. Draft itu adalah hasil kerja dari komite kerja yang disupervisi oleh pengarah (SC). Dari pembicaraan OC dan SC tetap menggunakan ruangan ini dan mengharapkan tiap kelompok mempersiapkan yang akan menjadi presenter hasil kelompok, pleno akan dilakukan setelah ishoma. Statuta akan difasilitasi oleh Zainal dan repporteurnya Wahyudi Mekanisme Kerja akan difasilitasi Bawor dan repporteurnya Maria Program Strategis akan difasilitasi Rambo dan repporteurnya Susi Kode Etik akan difasilitasi …dan repporteurnya Iki dulagin Strateginya kita akan mengcrosskan, draft ini jangan digunakan sebagai suatu yang sudah jadi maka perlu dikoreksi atau bila perlu diganti, ini berupa draft mentah yang sebenarnya merupakan alat bantu untuk proses. Sebelum dipisah ke kelompok jika ada pertanyaannya silakan. PRESENTASI PLENO STATUTA PIL Net Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

34

Yang Presentasi Faisal Lihat hasil Draft Statuta PIL-Net, Hasil Kelompok Kerja, 4 Agustus 2010 Budi S -

Kita akan masuk ke pleno diskusi/sidang hasil dari masing-masing kelompok. Pinsipnya 4 kelompok, 4 tema akan dipresentasikan dan dibahas bersama. Meski untuk mekanisme keja dan prigarm strategis lebih ke urusan sekretariat, tapi kita tetap membahas meski tak sedalam yang lain, tema statuta dan kode etik.

-

Berdasarkan urgensi dari 4 tema itu, sidang pleno pertama akan dipresentasikan tema statuta, kelompok satu. kedua menyusul kelompok kode etik, mekanisme kerja, dan kelompok program strategis. Sitematikanya, setelah statuta dan kodeetik diplenokan, draf akhir, draf final akan kita tandatangani bersama oleh semua peserta konferensi nasional, konferensi anggota.

-

Pada prinsipnya pada hari ini kita akan punya waktu sampai sam 21.00 WIB. Harapan dari pihak OC, kalau memungkinkan dari sisi waktu, malam ini juga kita akan menetukan dan memilih, sampai struktur kepngurusan PILNET untuk yang pertama kalli, ada strukteru seknas, dewan etik dan setrusnya. Kalau tidak, pembahasan mengenai sturktur, pemilihan pengurus PILNEt, akan kita pindahkan besok pagi.

-

Besok pagi secara perencanan diagendakan 2 tema utama, selain tema utama, ada pameran dansebagainya. Yaitu pembahasn megnenai kesepakatan megnenai PILNET tentang konferensi pers jam 13.00 WIB terkait kesepakatan2 yang sudah kita buat selama 2-3 hari ini. Tentunya sebelum konferensi pers kita bentuk tim perumus.

-

secara singkat, kalau malam bisa memilih pengurus dan struktur bisa lebih baik. Kalau sidang alot, kita masih ada waktu sampai besok pagi. Itu beberpa hala yang penting untuk diketahui dari agenda yang tersisa, setelah itu ada agenda kesenian, orasi dari etua muda MA. Kita akan mulai masuk ke diskusi pleno dari kelompok statura, saya panggil jrurubicara untuk membacakan hasil diskusi dan kita kritisi bersama. Statuta ini adalah fondasi dari keberdirian PILNET. Saya persilahkan jurubicara dari kelompok statuta.

Faisal -

Kita sudah bahas seperti ini bunyinya, versi 04 agustus 2010. kalau ada yang mengkritisi silahkan dibaca dulu. Dala poin mengakui mukadimah, draf awal dan perubahan.

Budi S kita buka satu sesi untuk mengkritisi. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

35

Sinung -

-

Ada beberapa hal yang butuh penejlasan lebihjauh dan bebrpa usulan. Di mukamidah disebutkan khususnya dalam poin memandang penting, “total dan menyeluruh”. Pembelaan total dan menyeluruh seperti apa, apakah juga mamsukkan dampak turunan dari dampak advokasi kasus. Misalnya dalam mengadvokasi komunitas, ada dampak turunana litigasi maupun noon litigasi, soal pendidikan dan kesehatan. Atau dampak bersinggungan dengan kelompok itu. Kedua, pada pasal 4 nama dan kedudukan, meafasilitasi dan memperkuat gerakan masyrakat. Bentukya seperti apa? Pasal 9, saya mengusulakna satu poin korban potensial. Korban2 yang kecakapannya melebihi pendamping atau investigator. Mana yang kita libatkan dan jadikan anggota, dan kita bisa mengawalnya. Sumber-sumber pendanaan, ada iuran, sumbangan tidak mengikat dan sumbangan lain. Usul tambah satu poin, pasal 6 poin 7, disebutkan ada transparan, lebih baik dimasukkan bentuk pertanggunjawaban dana sperti apa. Sehingga bisa match dengan pasal 26.

Faisal -

-

kata toatal pebelaan pada kasus tidak berhenti pada daerha itu, tapis eluruh jaringan PILNET bergerak dampingi, menangani dan melakukan advokasi, seperti tugas2 yang digariskan statuta. Menyeluruh maksudnya elemen2 atau kemapuan advokasi dilakukan seluruhnya, investigasi, riset dan kampanye media. Sifatnya lokal kasus tidak meluas pada NGO pendamping. Tidak sampai advoksi kesehatan dan yang lain. Tugasnya hanya pananganan kasus. Biasanya pendampingan mentok, misal sampai di mabes polri, kita tak tahu minta bantuan ke mana, kawan2 daerah juga bingung bagaimana loby mabes untuk menekan polres, tidak ada yang mengurus.misalnya ada kofenrensi pers itu tidak total.

Wahyudi -

tadi muncul kata total dan menyeluruh, tidak hany litigasi tapi juga non litigasi. Apakah kasus selesai apakah tetap dilanjutnya advokasinya. Itu sempat ditanyakan, total dan menyeluruh dimaknai korban direhabilitasi

Faisal -

Pasal 4, memfasilitasi dan memperkuat gerakan masyarakat maksudnya pengoganisasian. Perlu ada advokasi rakyat. Kalau ada anggota pilnet melakukan pengorganisasian tidak cuma ke pengadilan, memberikan transformasi pengetahuan, legal. Prinsip transparansi sudah ada, disepakati saja persoalan pertanggungjawaban.


36

Budi S -

Sejak tahun 2003 istilah pengacara tidak dikenal, dulu ada istilah pengacara praktik, yang dikeluarkan MA itu advokat. Kemudian jadi satu nama, satu terminologi, pengacara itu tidak ada lagi dalam bahasa indonesia. Itu sebenanrya sebagai lawyer. Kita sepakati saja, memang advokat publik kurang keren, yang penting kita pahami dalam bahasa indonesia dibakukan advokat, meliputi fungsi2 yang dilakukan pengacara, konsultan dan penasehat hukum dan itu yang dimaksud dalam UU advokat. Kalau kita terjemahkan PIL seperti itu, tinggal sepakati saja, menerjemahkan advokat publik atau tidak.

Sinung -

Ditambahkan satu ayat untuk sumber-sumber pendanaan, pertanggungjawaan penggunaan dana dilaporkan secara periodik oleh (...). Supaya prisip-prinsip bisa terealisasi. Pasal 11 sifatnya internal sementara kita ada tangung jawab ke publik, kalau kita kontekskan suatu saat bisa diaudit, dana-dana yang terkumpul itu. Jangan sampai itu di kemudian hari akan membebani kita. Melihat prinsip transparanis bukan saja internal tapi juga eksternal, misalnya spepanjang 2010-2011 jumlahya sekian dan sumber dana dan penggunaan jelas.

Carolina -

-

Soal mekanisme kerja, keanggotaan, di sini anggotanya adalah organisasi. Alasannya, karena mungkin jadi dilemma bagi teman-teman lawyer yang bekerja di lembaga advokasi. Kalau ditugaskan pilnet secara individu di tempat yang jauh danlama bagaimana tanggungjawab ke organisasi. Fakta lawyer yang ada itu di lembaga, lawyer profit juga akan bentrok dengan keanggotaan. Keanggotaan lembaga akan mengatasi kekuatiran kita.

-

Indri -

Soal keanggotaan, bukan soal lembaga atau inidvidu, tapi kelasifikasi berdasar fungsi atau posisi. Bayangannya PILNET itu kelompok yang berbasis individu. Kita diskusikan apa benefitnya memaukkan organissi dalam sturktur keanggotaan, dan apa kekuranngan, atau logika jika anggota itu individu. Kalau berbasis indvidu, beban finansial ada pada jaringan.

Abetniko Ada satu bab yang memuat jaringan yaitu lembaga, ada keanggotaan dan ada jaringan. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community -

37

-

Kita tidak bisa klaim soal jaringan. Anggota perebutan ruang kekuasan ke sekretariat, kalau jaringan perbutan kekuasan ke badan pengampu.

Wahyu -

Apakah lembaga masuk anggota atau tidak itu jadi pertimbangan. Belajar dari kasus sebelumnya, misalnya Walhi masuk PILNET tapi kemdudian tidak aktif. Proses individu menajdi anggota pilnet melalui tahapan-tahapan tertentu. Buat klausul tersendiri bagaimana mengakomodasi yang anggotanya aktif di PILNET ini.

Wahyu -

-

Ayat 3 kegiatan advokasi ekbikakan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan sistem perdiilan. Banyak kebutuhan akan kasus yang tak terteangi. Kalau advokasi kebijakan jadi inti PILNET, takutnya banyak kasus2 yang terbengkalai dan tak tertangani. Tujuan PILNET untuk menjawab banaknya kasus2 yang tak tertangani. Pendamping korban itu apkah tetap individu atau secara kelembagaan, untuk trauma healing, pendampingnya apakha ini individu juga atau institusinya.

Kusnadi -

Semua insitutsi masuk PILNET, benefitnya memberikan kontribusi dari segi keanggotaan. Masalah lembaga yang aktif kemudian tak aktif itu masalah pengkaderan saja. PILNET tak akan mebmerikan kesinambungan pada kasus yang selesai. Tapi insitutsi bisa melakukan follow up advokasi. Kita semua pengacara LSM, ada 3 LSM yang mengawasi kenerja kita, Elasm, HUMA, dan sawit watch.

Gun -

Korban potensial tidak dimasukkan, bagi peran di komunitas. Kalau kelembagaan masuk, ada ruang di badan pengmpu. Tidak setuju jaringan dimasukkan di sana. Bermitra tidak menjadi soal. Kalau buat jaringan bisa buat MoU, ada fakta jaringan dalam jaringan. Kalau terulang hal yang sama jadi problem. Kontribusi lembaga tidak tertutup, lembaga bisa memberi donasi. Level kontribusi tidak harus menjadi anggota dari PILNET nanmun perannya bisa mensuplai informasi sebagaimana yang diusulkan oleh BW untuk adanya inteligen.

Abetnego Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

38

-

-

Apa mekaniseme oranjadi badan pengampu jika jaringan tidak terlibat. Ada ruang bagi organisasi untuk masuk menjadi badan pengampu. Tinggal kesepakatan kita untuk memaknai jaringan itu apa, jaringanyang register di PILNET, kalau tidak ada kluasul bisa diklaim dan itu buruk. Klausul jadi penting, kalau organisasi menjadi anggota, itu butuh kongres lagi. Tapi kalau masuk sebagai jaringan akan lebih fleksibel.

Faisal -

Soal pendampingan bisa kami sampaikan, biasanya masalah ada di NGO kami disuruh mengorganisir juga, karena pertimbangan anggaran. Posisinya mensupport bukan megnambil alih masalah. Kelemahan pendampingan kami support, untuk soal yang lain kami minta bantuan kawan-kawan yang lain.

Kanthi -

Usulan lembaga tidak amsuk dalam anggota soal sangat teknis, dalam hal angota PILNET bukan pengambil putusan, kemudian tidak boleh ketika PILNET minta bantuan. Kalau problem teknsi jawab dengan teknis. Misalnya hal anggota bisa sangat rancu. Kalau ternyata orangnya berpindah-pindah lembaga, karena mobilitasnya. Saat menyatakan diri sebagai jaringan PIL, konotasi pada individu yang mendedikasikan dirinya untuk aktivita sosial yang tak ada hubungannya dengan pekerjaan tetapnya. Kalau ada persoalan lembaga, itu menjadi urusan intern dia dan lembaganya (konflik interest). Kalau tidak bisa, PILNET akan mengambil peran apa. Usul bisa dimasukkan aturan peralihan, dalam hal anggota yang terikat akan berpotensi berbenturan teknis, maka PILNET berperan dalam hal tertentu (level teknis).

Ami Keanggotaan PILNET, basisnya individu. NGO menjadi mitra. Pengguna layanan PILNET, bisa menjadi manajer atau marketing bagi advokat untuk mendeliver, mendistribusi ke kepentingan (kasus) publik. Mitra-mitra bisa menjadi kliennya. Individu LSM tertentu dibangun di mekanisme kesekretariatan. Misl dalam satu kasus tidak hanya satu orang. Ali Pasal 17, anggota badan pengampu dari lembaga, disamping sawit Watch, Huma, dan Elsam bisa masuk. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

39

Mr. X (??) -

Anggota lembaga tidak efektif karena yang banyak kerja sebenarnya individu. Jaringan kerja, posisi PILNET pendamping kasus hukum masyarakat dan membutuhkan jaringan kerja. Tidak harus lembaga masuk ke dalam PILNET, karena kasus sudah didampingi secara hukum oleh PILNET.

Zaenal -

-

-

Kelembagaan-keanggotaan, klausul dibutuhkan untuk support pada masing-masing lembaga untuk minta stafnya bantu di PILNET. Elsam, Walhi, dan sebagainya, meminta berkontribusi ke PILNET. Sejarahnya PILNET itu basisnya individual, tapi jaringan juga bisa dipertimbangkan. Memasuki wilayah yang belum pernah dimasuki. Kita pikirkan, bukan sekadar advokat pendamping publik dan LSM, tapi berkembang ke pegacara sektor privat. Tapi pengacara yang bagaimana bisa masuk ke situ, diatur dalam kode etik. Soal operasioanal, diatur dimana, apakah diatur di statuta atau di SOP PILNET.

Budi S -

Ada keinginan untuk mengakomodir individu dan orgaisasi, perlu ada bab atau klausul khusus untuk mengakomodir dalam aturan peralihan. Pengampu sudah dipastikan pertama 3 lembaga (Elsam, Sawit Watch, dan Huma), pertemuan tertinggi adalah konferensi anggota selama 3 tahun sekali. Klausul mitra atau jaringan dicantumkan dalam statuta. istilah pengacara di ganti advokat dalam keanggotaan. Kalau seorang sarjana hukum dan mendaapt sklill emdiasi bisa enjadi amggota.

Bawor -

Tugas kesekretariatan membangun komunikasi dengan lembaga lain apbila ada masalah

Rina -

Dimasukkan ke aturan peralihan, tapi berkoordinasi dengan pemimpin lembaga.

Indri -

Soal teknis, keanggotaan bukan advokat. Ketentuan tentang keanggotan dalam statuta harus diubah karen harus sesuai dengan UU yang mengatur.


40 -

Praktik PILNET lebih didukung porkrol bambu.

Lilik -

Pasal 7 Ayat (4), Soal keanggotaan, cara berpikir juga menjadi pertimbangan untuk terlibat dalam kasuskasus yang ditangani PILNET. Misalnya pengacara mantan militer atau polisi.

Kusnadi -

Secara tekstual, jika ada tambahan mediator atau fasilitator maka lulusan

Bawor -

Kita butuh keahlian khusus tentang perburuhan, komunikasi publik, dan itu membantu kinerja advokat publik itu.

Indri -

Spirit Pilnet, kegiatan PIL bertumpu pada kelompok msyrakat, di kampung2 tidak belajar hukum tapi punya skil yang lebih baik. Tidak ada perlu pra syarat kesarjanaan. Klasifikasi pegnacara dia harus jelas mengacu pada UU advokat. Mediator itu mediator formal atau mediator dalam perspektif lebih luas. Apakah kemudian bisa menjadi anggota.

Budi S -

Jenis keangotaan dua macam saja, Advokat, dan individu-individu tertentu tertentu yang dibutuhkan.

Pertanyaan Lanjutan Kanti -

Kegiatan PILNET ke depan, ada tidak istilah selain penangan kasus? Selain penelitian dan kajian, tapi juga deseminasi gagasan.


41

Faisal -

Perlu penambahan di statuta tentang istilah-istilah yang kurang jelas. Penanganan ada dua, mendampingi atau mewakili? Misalnya mengurus, dia cuma item kecil. Kita sudah memperici, penangan kasus dan pendapingan korban. Melayanai rang yang ktia dampingi dalam kapasitas yang diberi kuasa. Kalau mau diganti dnegan pelayanan bisa saja.

Ami -

Program kerja kita menggunakan istilah penanganan kasus. Bersifat non litigasi dan litigasi, lebih kepada pelayanan hukum.

Budi S -

Sepakat dengan pelayanan kasus.

Kunthi -

Pasal 17 Ayat 3, ini syarat unutk dipilih atau apa? Soalnya dewan etik kan mau dibentuk.

Budi S -

Pasal 17 ayat 3 poin b dicoret Syarat menjadi dewan etik adalah berintegritas, bukan koruptor, bukan pelanggar HAM, bukan pelaku KDRT.

Kusnadi -

Bagaiamana mengukur standar indivdu yang mempunyai keahlian khusus?

Bawor -

Harus disiapkan mekanisme komplain untuk anggota dan non anggota untuk verifikasinya --> di ART.

Lilik Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

42

-

Sebelum disahkan dam konferensi anggota bisa dilihat dalam satu periode keanggotaan sebagai alat ukur bagi calon anggota.

Rambo -

Perekrutan PILNET ada masa jadi calon anggota, rekrutmen diferivikasi sekretariat dan di koferensikan. Penerimaan sebagai anggota agak panjang.

Sinung -

Bagaimana proteksi terhadap anggota PILNET,

Zaenal -

Bagaimana bisa melakukan ekspasi jika prosedurnya ketat. Dihadapkan pasa soal integritas dan kredibelitas anggota PILNET. Rekomendasi dari kawan sebagai garansi keanggotaan. Apakah cukup setahun sekretariat dan pengampu bisa merekomendasikan dan memferifikasi. Kalau diberhentikan dengan dewan etik, apakah memungkinkan keanggotaan hanya ditetapkan dan diverifikasi sekretariat, sementara ada komplain dari anggota.

Rambo -

Bagaimana dewan etik bisa kerja keras dan bisa memantau, mekanismenya dipermudah, tapi syarat angota harus detil. Sehingga ketika ada mekanisme tertentu bisa cepat.

Rusdi -

Rekrutmen anggota, ketika sampai 3 tahund engan keterbatasan kerja di PILNET, ada keengganan, ketika ada yang mau megnapa tidak. Tidak perlu harus menunggu konferensi, sudah menjadi ha dan wewenagn anggota dan sekretariat.

Wahyudi -

Perlunya mekanisme pengawasan pada perekrutan anggota.

Budi S Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

43

-

Proteksi pada statuta anggota yang,ekindungi anggota PILNET. Bagaimana kalau dimaukkan dalam pasal hak dan kewajiban. “Anggota pilnet berhak atas proteksi atas perlindungan hukum dari organisasi selama menjalankan tugas yang dibebankan PILNET.”

Faisal -

Misalnya di pengadilan terkena contempt of court, PILNET memberikan perlindungan seperti apa.

Zaenal -

Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Sinung -

Ketika anggota menjaankan tugas utusan PILNET, bukan hanya advokat tapi juga investigator, berhak mendapatkan advokasi hukum dari sekretariat.

Yakob-Serikat Buruh -

Di statuta terlalu bahas hukum. Apakah dalam statuta tidak perlu logo atau lambang terkait soal-soal administratif.

Budi S -

Ini adalah Statuta pendirian lembaga/organisasi, terkait hal-hal logo, dan lambang ada dalam ART.

Suryadi -

Kewenangan dewan etik, siapa yang punya wewenang untuk memberikan sanksi

Budi S -

Ada pasal yang dipindahkan jadi kewenangan “memberhentikan anggota”. Elsam, Huma, Sawit Watch, Lentera, KPS, menyatakan kesiapan menjadi Badan Pengampu.


44

Hasil diskusi pleno bisa lihat file Kelompok Statuta_hasil pleno Break 16.30 WIB Mulai 17. 20 WIB KODE ETIK Yang presentasi Yudho lihat file Presentasi Kelompok Kode Etik dan draft_kode_etik Budi S -

Ada pertanyaan mengenai pasal 7, Dalam rangka pelaksanaan Kode Etik Anggota PIL-Net, Dewan Etik PIL-Net mempunyai kewenangan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap Anggota PIL-Net yang melakukan pelanggaran, setelah kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Faisal -

Artinya tetap dijatuhkan sanksi meski sudah melakukan pembelaan diri. Kemudian apakah perlu tahapan2 sebelum memutuskan pemberhentian, misalnya skorsing. Redaksi “dewan etik tidak akan dapt menjatuhkan sanksi sebelum anggota diberikans kesemptan memerla diri.” apabila sudah mndengarkan pembelaan dan dinilai ada pelanggaran bisa dijatuhi sanksi. Bisa ada 2 ayat, kewenangan dewan etik dan teknis.

Lilik -

lihat statuta psal 20, ayat 1 dewan etik bisa menyusun hukum acara, tidak perlu diterapkan dala kode etik.

Faisal -

Yang diterapkan dalam dewan etik itu asas.

Kusnadi -

Putusan pertama final dan mengikat, waktu persidangan pertama apakah sudah memenuhi kriteria adil, memberikan proses keadilan?

Budi S Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

45

-

-

Diganti “ Dalam rangka pelaksanaan Kode Etik Anggota PIL-Net, Dewan Etik Kehormatan PIL-Net mempunyai kewenangan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap Anggota PIL-Net yang melakukan pelanggaran, sebelum kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Apakah dalam statuta diatur mengenai kesemptan membela diri, tidak ada, makanya di dewan etik diatur.

Rusdi -

Terbagi dua, kesempatan membela diri diatur dalam statuta. Sudah jelas, pertaa dalam rangka pelaksanaan, dan kepada yang bersangkutan diberi kesemptan melakukan pembelaan diri.

Gendo -

Pasal 18 dan 19 ayat 1,2,3 tidakkah secara substansi pemberian kesemptan pada yang diduga melanggar kode etik melakukaan pembelaan. Mekanisme yang dipakai sidang kode etik, ada ruang bagi anggota untuk membela diri, bisa jadi mekanismenya diatur dalam hukum acara.

Faisal -

Kewenangan itu bis digunakan atau tidak.

Kusnadi -

Harus ada pembelaan diri.

Bawor -

Usul tata cara pengawasan dan penjatuhan sanksi diatur dalam hukum acara. Kekhawatiran untuk tidak digunakan mekanisme untuk menjatuhkan sanki bisa dieliminasi.

Sinung -

untuk paragraf ketiga kelompk potensial apakah dimasukkan?

Budi B Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

46

-

Kelompok potensial bisa ditafsirkan sebagai keompok korban, apakah mau ditampilkan di kode etik?

Gendo -

Apakah kelompok potensial itu mewakili kelompok korban, kalau tidak, jika tidak ada di statuta, kelompok potensial korban menjadi bagian dari kelompok korban.

Sinung -

Potensial korban berbeda dengan kelompok korban. Ini dilakukan supaya ke depan kita tidak melakukan pendampingan lagi pada kelompk potensial korban. Pilnet berkomitmen meberikan pembelaan kepada individu atau kelompok yang mengalami ketidakadilan. Pasal 1 ayat 3 Menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diganti secara universal.

Budi S -

Sidang dewan etik melakukan pada yang sedang terjadi, bukan yang akan datang.

Suryadi -

pencantuman pancasila dan UUD 45 sebagai strategi taktis, dimunculkan di publik, akan menjawab pertanyaan terkait tentang soal organisasi. Lebih kontekstual. Misalnya HAM dikontekskan dengan situasi di Indonesia. Pun, menjadi perekat jaringan kita ke depan.

Rambo -

Apa ruginya mencantumkan pancasila dan UUD 45.

Budi S -

Pasal 1 ayat 3, “menjunjung tingi nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan pancasilan, UUD 45, dan nilai-nilai HAM yang universal

Ali Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

47

-

Pasal 4 ayat 10, “Anggota PIL-Net dalam menangani perkara tidak diperkenankan menarik honorarium dari klien, demikian pula tidak diperkenankan menerima sumbangan dan hadiah dalam bentuk apapun dalam kapasitasnya sebagai pribadi.” Pasal 3 ayat 1, Anggota PIL-Net yang mempunyai profesi sebagai Advokat privat diperkenankan untuk melaksanakan profesinya praktek hukumnya di luar kasus-kasus yang ditangani oleh PIL-Net;

Iki -

Saat kehadiran pegnacara sangat terbatas, justru pembatasan, limitasi itu akan menyulitkan. Tiga tahun ke depan tidak perlu.

Pasal 3 -

Ayat 2 Anggota PIL-Net yang melaksanakan tugas sebagai Advokat atau pendamping klien PIL-Net tidak diperkenankan menangani perkara yang sama dan dalam posisi yang berbeda; Ayat 3 Anggota PIL-Net yang mengetahui bahwa kasus yang akan ditangani oleh tempatnya bekerja adalah dalam posisi berbeda dengan kasus yang ditanganai PIL-Net maka dia wajib memberitahukan dan menyatakan tidak bisa menangani kasus tersebut. juga ditangani oleh kantor hukumnya wajib memberitahukan dan menyatakan tidak bisa menangani kasus tersebut. Dua ayat itu sudah cukup membatasi.

Wahyu -

Intinya menjunjung tinggi etik profesi

Rahma -

Di Semarang ada jairngan yang menngai kasus pro bono dan kasus korupsi. Itu harus diakomodir dalam kode etik.

Budi S -

Dalam statuta sudah ada pembatasan untuk menjadi seorang anggota PILNET. Kalau kita batasai sampai di situ kita akan kesulitan mendapat anggota.

Ami Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

48

-

Kalau kita tahu rekan kita pelaku KDRT, apakah itu bisa menjadi anggota PILNET. Kita terbuka di hulu tapi sketat di proseshiirnya. Kode etik ini mesti ridgid, tidak multitafsir. Saya keberatan dengan integritas pribadi. Apakah PILNET siap menghadapi kritik masyarakat, anggapan sebagai media cuci dosa. Di blank spot bisa diterapkan sebagai affirmatif action.

Budi S -

Tiga tahun ini memang menjadi ujian bagi anggota, kita semua para pendiri tidak mentolelir pelaku kDRT, pelanggar HAM dan hal-hal yang sudah dirambukan. Tapi sikap ketidak toleranan itu tidak kita eksplisitkan di sini. Screening ada di sekretariat dan di anggota.

Gendo -

Kalau ada seseorang yang ikut menginisasi Pilnet, kemudian mempunyai track record merugikan kepentingan publik, pilnet akan mengeluarkan orang itu atau tidak. Persoalan mekanisme itu terserah, ditegaskan saja.

Bawor -

Karena kita tidak tahu personal masing-masing, SC bisa melakukan pendekatan personal dan dielesaikan secara kekeluargaan. Kita tidak mencari musuh, tapi karena ada resistensi teman-teman itu bisa dikomunikasikan, kita bisa minta bantuan bisa diklarifikasi. Tolong disampaikan siapa yang dianggap melanggar kode etik.

Budi S -

Apakah proses penandatangan nanti berlaku surut atau tidak? Kita berangkat dari asumsi yang sama, orang-orang baik.

Faisal -

Tidak adil orang diadili dengan aturan yang lahir kemudian

Zaenal -

Ada sistem di sidan kode etik yang sifatnya ad hoc, khusus untuk orang yang melakukan


49

pelanggaran. Kunthi -

Bukan saja tentang sejak kapan peraturan itu diberlakukan, tapi juga sejak kapan menajdi anggota.

Abetnego -

Setelah selesai dibuka kesempatan, OC sudah menseleksi peserta, ketika kode etik disepakati diberiwaktu untuk menyepakati sebagai anggota. Semangat kesukarelawananan itu yang menjadi prinsip di statuta. Ada teman yang tak hadir, sampai besok diberikan kesempatan kepada mereka mau bergabung atau tidak, sehingga besok bisa langsung ke pemilihan pengurus.

Wahyu -

-

Peserta sudah diseleksi, sudah mencek perkembangan PIL seperti apa. Dari 10 provinsi, memang tak representasikan, tapi bisa diidentifikasi lebih dari yang hadir di sini sudah merepresentasikan yang kita diskusikan, siapa dan bagaiman orang-orang yang menjadi bagian dari PILNET. Maping 1 tahun terakhir ada 100-150 yang bisa kita dapatkan teman-teman yang bermain di wilayah publik ini, jawa, sumatra, dan kalimantan. Papua belum.

Budi S -

Sebagai SC punya pemahaman dan asusmsi kerja keras teman-teman komite kerja. Yang hadir di sini adalah teman-teman terpilih melalui seleksi alam seja 2008. kalau ada yang lolos 1-2 orang memang tak ada yang sempurna. Nanti kita akanpunya sekretariat, badan pengampu, dan dewan etik, lusa ada yang mendaftar, mekanisme sudah bisa diberlakukan. Sekarang kita belum punya otoritas, karena asumsinya proses seleksi komite kerja sudah cukup mewakili. Ada dua agenda, mekanisme kerja dan program strategis. “Mandat Dewan Etik menyiapkan hukum acara kode etik”.

Hasil diskusi pleno dapat dilihat di file Kelompok Kode etik_hasil pleno Break 18.30 WIB Budi S Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

50

MEKANISME KERJA Bawor (presentasi) lihat file Mekanisme Kerja Tanggapan Budi S z z z

keanggotaan PILNET individu indikator darurat diserahkan ke sekretariat. Domain sekreteriat: mekanisme kerja dan program strategis.

Sinung -

Harus jelas, surat permohonan dari pihak korban kepada PILNET agar kita lebih enak mendampingi kasus itu, kaitannya dengan mendapatkan bantuan hukum

Faisal -

Lembaga suplier, ada permintaan dari lembaga itu, jalan keluar langsung ditangani, ada legal opinion dari PILNET, dan lembaga itu putusakan mau pakai PILNET atau tidak. Sekretariat berdasarkan informasi dan data dari suplier memberika legal opini dan analisis resiko dalam penanganan kasus termasuk masalah budgeting.

Bawor -

kasus pasti adalah kelompok masyrakt yang terorganisir, PIL tak perlu birokratis soal surat menyurat. Relasi berbeasis kepercayaan antar jaringan, yang kita lakukan bedasarkan kebersamaan.

Budi S -

Soal birokratis tidak perlu surat permohonan karena bisa dibuat kemudian. Sekretariat mendapatkan surat, di file, data base, keterangan bahwa kasus sudah selesai (bukti administratif).

-

Soal domisili hukum seknas sudah jelas. Kasus di riau penembakan petani oleh kepolisian, kasus PTBS. Bagaimana domisili pengacara PILNET?

Ali


51

-

Soal komando, bagaimana pengaturannya, dalam perjalanan kasus tidak bisa mengontrol masyarkat (walhi riau), mereka berdamai tapi sebenarnya kita belum sepenuhnya mengerti.

Bawor -

Domisili pengacara PILNET, kasus di bogor, kami katakan domisili di daerah dan kita serahkan di kawan-kawan lokal. Kita serahkan domisili dua tempat atau satu tempat. Untuk komando, sekretariat menugaskan bantuan substansi atau terjun langsung.

Wahyu -

-

-

-

Dari beberapa kasus, yang kita olah adalah bahan-bahan setengah matang. Fungsi kita memperkaya proses pendampingan di wilayah. Ada transfer pengtahuan dari kita ke teman2 daerah. Tidak ada yang saling mendominsi. Semua bahan hasil olahan kami nikmati bersama. Baik buruknya kami rasakan bersama. Kelebihan model mekanisme kerja selama ini, teman-teman bisa mengorganisir massa, tiap kali proses sidang 100-200 orang di belakang kita. Proses pendampingan mendorong orang untuk bergerak. Proses sharing, legal opinion semakin lengkap dan terorganisir. Tahun kemarin kami sudah bisa membuat panduan untuk penanganan kasus. Elemen-elemen yang ada di PILNET bisa merfleksikan kerja-kerjanya. Ada campigner, ada investigator, proses dari wal yang dilakukan bersama-sama. Apa yang sudah kita lakukan bisa ditambahkan nanti. Domisli hukum, sekretariat sementara jakarta dan bgor, elsam dan sawit pos. Ada yang langusng mengambil domisili di wilayah. Secra bebas kami gunakan domisli hukum, kita gunakan sekretariat jakarta dan bogor, sesuai kesepakatan kita di tim secara kasus perkasus.

Ali z

Kasus di Kalbar, penentuan orang seperti apa?

Rambo z

Penting untuk pundata kapasitas, kompetnsi dan kualitas kerja dengan lisensinya.

Abetnego Dokumentasi berorientasi online. Perkembangan sekarang virtual office. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community -

52

Wahyu -

Penepatan orang di darah berdsakan ekluangan waktu, kita langusng kontak teman siapa yang siap. Di lembaganya kerjanya tidak terlalu banyak. Soal kounikasi dan monitoring intensitanya harus terjaga. Memonitor kasus yang ditangani atau masuk ke PILNET.

Hasil pleno mekanisme kerja dapat dilihat di file Kelompok Mekanisme Kerja_hasil pleno PROGRAM STRATEGIS Rambo (Presentasi) lihat file disko program2 -

Soal kebijkan, legal reform, tapi 3 tahun ini lebih diurus tentng relasi dengan jaringan. Legal reform akan ikut dengan berbagai jaringannya.

Kunthi -

-

melanjutkan pernyataan isu strategis pertama dan ketiga, seolah-lah kita mau bangun lebmaga ini untuk diri kita sendiri. Lebih baik digabungkan semua yang berbau penguatan kapasitas. Isu pengmbilan kebijakan, dan kerja-kerja pelayanan publik

Rambo -

Tidak menghilangkan substansi, bisa saja digabung.

-

Program kerjanya seperti apa ?

Ali

Rambo -

Lebih detil program kerja di rapat kerja.

Zaenal Programnya mendorong pusat-pusat justice center, mendorong penguatan pengacara Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community -

53

publik di wilayah itu dnegan fasilitasi lembaga untuk tingkatkan kapsitas publik lawyer interest. Budi S -

Sebenarnya sudah ada Legal clinic, unpa, dan FHUI. Unram juga mau, tapi setelah assessment kurang.

Hasil diskusi pleno dapat dilihat di file Kelompok Program Kerja_hasil Pleno Sesi Malam Budi Santoso Wahyu akan membagikan formulir yang akan dibagikan kepada peserta untuk ditanda tangani Wahyu Terkait dengan isi statute, apakah bisa langsung diedarkan atau apakah bisa menunggu langsung bersih? Peserta Yang bersih Wahyu Malam ini akan merapikan statute dan besok akan mengedarkan formulir Anggara Terkait dengan formulir, besok saya tidak bisa hadir bagaimana dengan ini? Bagaimana yang tidak bisa hadir tetapi ingin memilih? Budi santoso Bisa melalui proksi, bagaimana soal proksi. Perlu pembatasan ndak ya? karena kalau satu orang tidak mungkin bisa mewakili 8 orang. Anggara Proxy itu seperti apa? Zainal -

Itu perwakilan bisa menggunakan sms atau surat kuasa

Budi -

Berapa menerima proxy? Karena biasanya digunakan untuk memobilisasi


54

Kanthi -

Bagaimana kalau proxy dititipkan ke panitia bukan kepada peserta. Namun proses pemilihan besok seperti apa.

Sindung Untuk dewan etik kan 3 orang dari PILNET dan 2 orang dari komunitas besok seperti apa Zainal -

Yang ingin menyampaikan proxy nya bisa mengirim email [email protected] dan mengirim sms ke nomor hp 081280601719

Kanthi -

Ego -

Proses pemilihan seperti apa? Apa perlu satu nomor handphone yang bisa menggunakan sms

Wahyu Ada 3 kontak yang digunakan yakni Iki, wahyu dan Bawor Budi Santoso Lebih baik setiap orang mengusulkan nama kemudian di rangking, kemudian rangking 3 teratas diminta kesediaan. Itu prosesnya lebih cepat. Jika nomor 3 tidak bersedia maka rangking dibawahnya naik. IKi -

Sebaiknya lebih baik SC melakukan lobby – lobby ke personal.

Budi santoso Batas penerimaan proxy sampai jam berapa? Ego -

Teman – teman yang tidak hadir bisa mencantumkan atau didaftar nomor hp atau email saja.

Sinung -

Besok pemilihan dilakukan secara terbuka atau tertutup? Jika dilakukan secara terbuka berarti ada penyebutan nama pemilih. Karena kita membangun mekanisme untuk ke depannya.

Edy Sutrisno Saya pikir budaya aklamasi perlu juga Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

55

Budi santoso Bisa tetapi itu akan lama prosesnya. Asumsinya jika tidak menuliskan paket maka akan gugur tetapi paketnya harus mesti full. Ego -

Sebaiknya diajukan saja jadi tidak harus menuliskan paket secara full kalau 5 cukup 3 saja .

1. Wahyu 2. Iki 3. Yacob 4. Yudho 5. Suryadi 6. Difron 7. Bawor 8. Dede 9. Gendo 10. Gun 11. Ego 12. Ali 13. Ronald Siahaan 14. Slamet 15. Prihartono 16. Teguh 17. Rusdi 18. -19. Asep 20. Anggara 21. Feri Irawan 22. Rambo 23. Gindo 24. Jumi 25. Cepot 26. Yonas 27. Endi 28. Farhan 29. Jaka 30. Zainal 31. Sinung 32. Hendra 33. Faisa 34. Kanthi Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

56

Budi santoso Satu peserta menulis 2 nama yakni satu untuk secretariat dan satu untuk dewan etik maka jika yang menulis satu nama maka akan gugur Iki -

Sistim paket 3 dan 5 saja

Budi -

Oke sebaiknya itu saja

KAMIS, 05 JULI 2010 PROSES PEMILIHAN Ego -

-

Kita menggunakan sistim rangking yangmana seperti yang telah disebutkan tadi malam. Kita akan menuliskan 5 nama untuk secretariat dan 3 nama untuk dewan etik. Nama panggilan dibenarkan. Memastikan untuk teman – teman yang belum masuk sebagai anggota PILNET untuk mengisi formulirnya sehingga mempunyai hak suara. Ada 54 suara.

Keputusan HASIL PEMILIHAN Pengurus Terpilih Seknas 1. 2. 3. 4. 5.

Wahyu (koordinator) Iki Dulagin Gun Asep Bawor

Dewan Etik -

Dadang (koordinator) Sulistyono Budi S

Zaenal 5. Alasan tak bersedia menjadi pengurus PILNET karena ingin menjadi anggota biasa, tapi tetap bisa beracara dan berjejering dengan PILNET. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

57

Abetnego - Dari yang terpilih akan menyepkati siapa yang akan menjadi koordinator. - Badan pengampu adalah organisasi yang akan mengelurkan surat penetapan. Zaenal - Proses sesi sebelumnya sudah selesai, nanti ada press conference jam 1, mala ada acara penutupan dan deklarasi PILNET. - Penyusunan draf press conference, apakah perlu dibahas lagi atau membentuk tim perumus. - Calon koordinator PILNET wahyu wagiman untuk memimpin. Wahyu Wagiman Kemarin ada kesepakatan acara bahwa wahyudi akan membacakan draft pers release karena nanti jam 1 ada konferensi pers. Wahyudi lihat file Pernyataan Pers PIL-Net_05Juli2010 (membacakan draft pers release) saya belum menemukan PIL Net nya Budi -

Indry -

Paragraph awal harus dijelaskan siapa Pil Net yang menjelaskan bahwa Pil Net terdiri dari pengacara public. Karena ini merupakan suatu organisasi baru dan kita sepakat untuk mendirikan PIL Net, kalau soal isinya sekitar itu kecuali ingin mengeksplorasi hal – hal lainnya. Setuju dengan mas budi, diawal untuk di introduksi mengapa PIL Net ada? Tetapi tanpa mampu mendeligitimasikan organisasi yang ada dengan mengutarakan keadilan seperti apa dan seterusnya. Dari persoalan sengkarut hukum itu tidak ada problem HAM itu seperti apa. Persoalan yang menjadi kekuatan PIL Net dan focus dari PIL Net seharusnya menggali kriminalitas terhadap petani. Seluruh pekerjaan Pil Net di daerah perlu ditampilkan dan sengkarutnya seperti apa serta dampaknya sehingga menunjukkan PIL Net menjadi urgen

Semendawai Yang mau disampaikan pesannya apa sih dalam pertemuan PIl Net ke public. Jadi tidak usah terlalu panjang dengan menggunakan paragraph dan kalimat yang tidak begitu panjang. Ada satu sistim hukum yang bersih tetapi ini belum ada di Indonesia dan belum mengarah kesana. Kita minta kepada semua pihak dan pemerintah untuk mulai menciptakan suatu sistim hukum yang baik. Bagaimana mengcapture persoalan yang yang tidak muncul seperti penyerangan ahmadiyah karena polisi tidak tegas dsb. Bagaimana menjawabnya karena tidak ada satu sistim hukum yang efektif. Dadang Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

58 -

Pentingnya persiapan untuk Pil Net, mengapa ada PIl Net dan apa yang akan dilakukan atau direspon oleh PIL Net ini yang menjadi dasar dan keunikan dari PIL Net. Problem sekarang adalah Negara gagal dalam mewacanakan Negara hukum. Pentingnya pemerintah serius untuk menghapus mafia peradilan dari LP sampai ke Pengadilan. Pemerintah harus lebih serius untuk melindungi hak – hak rakyatnya serta pemenuhan terhadap akses keadilan

Wahyu Kita akan merumuskan kembali. Ada 3 elemen yakni siapa yang akan mempresentasikan yakni Badan Pengampu, Dewan Etik dan Sekretariat jadi masing – masing bisa menyediakan waktunya. Dadang Sebaiknya teman – teman dari daerah juga ada Wahyu Korban, pendamping yang representasi 3 pulau besar yang hadir dalam pertemuan ini. Ada dari Blitar yang bersengketa dengan PTPN kayak dari jawa ada Farhan, Sumatra ada pak Ali Husein , Kalimantan ada pak Hendi dan Pak yonas. Jadi ada 3 teman dari wilayah dan 3 dari elemen PIl Net. Setelah ini ada makan siang, dan konferensi pers. Dalam acara penutupan yang akan hadir adalah Denny Indrayana serta penampilan lainnya. ---- ishoma---KONFERENSI PERS Ego Perlu disampaikan PILNET sejak tahun 2007 yang kemudian diinsiasi oleh beberapa aktifis seperti AH Semendawai dan Patra M Zen. Kami dari Komite pengarah yang di dampingi Banda Terpilih. Khusus untuk isu perkebunan yang kami geluti saat ini sudah 108 orang yang ditangkap terkait dengan konflik perkebunan. Yang di wilayah untuk mengakses pengacara untuk mendapatkan keadila. Baik perkebunan pertambangan dan bisnis di sector kayu telah melahirkan sutau konflik – konflik yang luar biasa yang memberikan fasilitas – fasilitas untuk menghadapi persoalan hukum. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan persoalan masyarakat. Paling banyak masyarakat ditahan karena adanya UU Perkebunan. Ada tuntutan terkait denga persoalan masyarakat perlu ada lembaga atau unit untuk membantu masyarakat tadi untuk memperjuangkan mendapatkan keadilan. Ini sebagai abstraksi yang dapat ditambahkan oleh Sekretariat, badan pengampu dan Dewan Etik Wahyu Dari tanggal 3-5 Agustus 2010 kami sudah mengumpulkan sekitar 150 pengacara. Tidak ada sistim yang bisa melindungi rakyat secara baik. Ini sebuah cerminan yang dihadapi oleh pemerintah. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

59 -

Proses 3 hari ini sudah mendapatkan hal yang penting yakni peran serta advokat yang tergabung dalam pengacara public. Advokat mempunyai kontribusi yang buruk dalam sistim juga maka sebagian besar dari hasil konferensi adalah untuk memperbaiki sistim hukum dengan membentuk jaringan yang terorganisis untuk memperbaiki keburukan dan kelemahan. Tadi kami sudah berhasil membentuk struktur ada 3 yakni badan pengampu, secretariat dan dewan etik. Salah satu badan pengampu yakni Ibu Indry, Abetnego Tarigan, Dadang dan Sulistiono dari Dewan etik, ada secretariat nasional saya sendiri. Sebagaian besar adalah advokat yang bergerak pada bantuan hukum dan perlindungan HAM. Ada Bawor, Edy Sutrisno, Iki Dulagin, Asep Yunan Firdaus dan Wahyu Wagiman. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi untuk perlindungan HAM dan SIstim Hukum yang buruk berharap jaringan ini bisa mendorong aparat penegak hukum dan advokat untuk mengarahkan program dan tujuan untuk perbaikan sistim hukum. Ini merupakan agenda utama.

Dadang Mengapa PIL Net ini lahir, jumlah advokat Indonesia tidak sebanding dengan jumlah orang miskin yang ada. Peradi kemarin kurang, di pulau jawa itu mudah namun diluar jawa itu susah ini dari segi geografis. Belum lagi segi ekonomi, kenapa PIL karena ini kepentingan public. Kita tahu bahwa ada kawan yang bisa diajak dengan cara bergotong royong mencari keadilan bahkan beberapa kali kita sering mengajak teman Jakarta untuk ke daerah. Teman organisasi advokat yang masih bisa diajak untuk melakukan pro bono karena ini kewajiban dari profesi mereka. PIL Net bukan organisasi profesi tetapi fokusnya pada pelayanan hukum yang khusus memobilisir kepentingan publik yang sama. Memberikan bantuan hukum saja tidak cukup. Ketika sistim peradilan sudah dibajak dengan kekuatan yang korup kalau polisi sudah kolusi maka orang kecil banyak dikorban, bahkan banyak hakim yang terima suap. Advokat sering dianggap minyak pelumas dalam sistim korup tersebut. PIL Net tidak lagi menjadi masuk dalam sistim yang korup namun menularkan energy positif serta merubah energy negative menjadi energy positif. Budi S - Pilnet tidak bertujuan menjadi organisasi profesi yang berikutnya, sperti Peradi atau KAI. Pilnet bukan juga lembaga swadaya masyrakat (LSM). - Kami menghindari nama advokat, tapi pengacara publik. Karena keanggotaan PILNET tidak melulu advokat. Teman2 meski mayoritas advokat tapi juga ada investigator dan peneliti, punay keahlian khusussebagai mediator dan sebagainya. Pilnet adalah organsiasi lintas profesi, lintas regional. Ada perwakilan dari jawa, riau, sumatra, kaimantan, NTT, dll. Kami tidak menggunakan background apapun, meski ada angota Peradi di sini, dan juga ada anggota KAI. - Kami prihatin dengan kasus2 antar lembaga advokat, kami sadar kami monirotas dibanding advokat lain, tapi kami merasa ada sesuatu yang lebih mulai diperjuangkan selain kasus2 privat. - Dalam statuta disepkati kepentingan publik lebih diutamakan dari kepntingan individu. - Sementara ini dari 10 provinsi, kedepan bisa menggalang teman2 lain yang lebih luas yang Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

60

-

belum bisa bergabung. Kalau sekarang ditetapkan 3 tahun, mungkin ke depan kita bisa menjangkau 25 provinsi. Sekarang ada 150 lawyer, investigator dan peneliti, mudah2an dari daerah lain adayna gtertarik bergabung bersama kami di sini sebagai jaringan interest lawyer. Struktur simpel, ada badan pengampu digawangi 5 LSM yang terkenal Elsam, sawit watch, Huma, Lentera, dan KPS. Ada dewan etik 3 orang anggota dan Seknas 5 orang anggota. Seknas yang fasilitasi kebutuhan teman-teman daerah untuk support. Blanks pot di daerah ingin disupport di 3 tahun periode pertama kepngurusan. Atas bantuan teman2 media bisa disebarluaskan ke khalayak, khususnya oleh korban pembangunan represifitas aparat, kami berpihak pada kepentingan publik dan masyrakat.

Indri -

-

Kenapa organisasi sperti Elsam berpikir dan merasa penting untuk menyediakan diri untuk bicara sistem peradilan, PIL, pro bono bantuan hukum. Selama 12 tahun reformasi, negara mengalami kegagalan menyelesaikan mandat negara hukum. Bisa disebut sebagai situasi defisit keadilan. Kita menayaksikan semakin lama pencitraan pemeirntah perangkat hukum untuk HAM sudah lengkap, jaminan perlindungan hukum sudah ada. Tapi yang kita saksikan sebaliknya, tidaka ada perangkat peradilan dans sitem hukumyang menjamin keadilan itu sendiri. Kondisi terjaminnya HAM itu niscaya tanpa adanya sistem hukum, yang menjdi korbna adalah kelopok miskin 32 juta orang. Urgensi menggalang gerakan ini, semangatnya adalah pro bono publico, peegakan hukum yang bersi dan adil, mendorong sistem peradilan yang bersih dan adil. Gerakan dari segi jumlah sangat kecil dari advokat yang terdaftar di indonesia. Ternyta gagasan berperkara, bantuan hukum kepada yang miskin jauh dari perbincangan organisasi advokat. Jauh dari panggilan profesi advokat itu sendiri terkait dengan keadilan masyarakat miskin.

Wartawan Bisnis Indonesia BIsnis investasi besar, perkebunan dan pertambangan bagaimana 2 ini bisa menghancurkan HAM dan rusaknya sistim Hukum Ego -

-

UU Perkebunan aspek kriminalisasinya sangat kuat maka kita akan mengajukan JR, selama ini pemerintah mengalokasikan tidak disertai jaminan hak atas tanah. Tanpa melakukan proses adil dan transparan dan tidak memberikan hak itu menjadi maslaah. Ijin – ijin diberikan tidak pada haknya, di kalteng ijin perkebunan ada 4,5 jt hektar dan 3,5 juta diatas hutan konversi. Persoalan akar tidak terjawab tetapi aspek kriminalnya muncul sehingga makin krusial di lapangan. Beberapa hari lalu masyarakat di sumut marah dengan membakar pusat pendidikan apakah masyarakat marah tidak ada masalah?kemudian ibu yusniati yang mati karena ditembak brimob. Ini sebenarnya cerita yang berulang.


61 -

-

-

Ini menjadi suatu gambaran adanya pelanggaran HAM, sawit watch yang terkoneksi dengan 600 komunitas kemudian jika dicek ke komnas ada 5000 komunitas yang berkonflik tanah. PIL Net mendorong untuk menggerakkan terkait dengan advokat. Unsur mafia sederhana karena jika teman bupati jika tidak pakai masih bisa pecah. Hampir 5 kali lipat yang harus dibayarkan untuk perijinan, ada kepentingan uang di dalamny. Ijin banyak diberikan pada saat hendak pilkada. Maka ijin belum berkekuatan hukum tetapi masyarakat sudah digusur. Bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk mempersoalkan daripada memanen kekerasan.

Patra M Zen Gagasan ini lebih dari rumah aspirasi karena PIL Net tidak hanya menyuarakan aspirasi tetapi lebih mengajukan gugatan dan penolakan lewat jalur hukum. Terbentuknya PIL Net bukan barang baru karena dia Australia dan Amerika sudah ada . Siapa yang mau mengajukan gugatan maka warga Negara Indonesia yang dirampas hak – haknya dapat diwakili oleh orang – orang PIL Net. Kita akan menguji UU Perkebunan. Masyarakat harus dimampukan lewat jalur peradilan wartawan Bagaimana mekanisme kerja 150 pengacara di 10 provinis, bagimana orang melaopr dan melakukan pendampingan. Menaknisme konkrit, tidak hanya bantu masyrakat miskin, tapi juga advokat, apakah juga akan buat pos pemantauan bagi tean2 advokat, buka pos sentra layanan polisi, pos di kejagung, di KPK, dan seterusnya. Terobosan untuk kebuntuan2 yang sedang terjadi. PILNET harapan kita. Wahyu kami buat simple, bisa langsung mengadu. Ada bebrpa hal, basis kitadi wilayah yang kadangkala tidak ada advokat yang menangani. Kalau ada kasus pelanggaran HAM dan hak masyrakt, perusahan besar, masyakrat bisa mngadu ek teman2 yang ada di daerah untu menangni kasusnya. Setleah itu didksusikan menurut pengnalaman investigasi, kami melakukan panangan kasus secara terintegrasi. Kalau berkaitan dengan advokasi kebijakan kami akan lakukan sekaligus. Tidak hanya di wilayah kasus tapi juga tingkat nasional. Sekarang mekanisme yang berjalan, kita mengirimkan beberapa lawyer ke daerah. Bebrapa kasus yang kami tangani di sanggau, sintang, tidak ada pengacara yang menangani kasus itu. Di daerah concern dalam penanganan hak2 masyarakat. Kalau kalau kasus2 itu emngakibatkan implikasi sistemik, ada UU perkebunan dan pertambangan, itu salah satu hal yang menybabkan kasus tambang dan perkebunan di indonesia, itu salah satu yang kami sasar. Mekanisme tidak terlalu rumit, kita mengeluarkan list, pengacra2 publik yang bisa dikontak ada nomer kontak bisa langsung berhubugnan didiskusikan bagaimana penangannya. Sekretariat pertama kali ditempatkan di Jakarta. Setelah itu bisa dimana saja, bisa di kalimantan, atau sumatran atau tempat lain. Notulensi Konferensi PIL Net 03-05 Agustus 2010 By adioz community

62

Dadang Ketidakmungkinana, karena tidak ada pengcara, kedua ada pengacara tapi tidak berani. Database tentang pengacara di Indonesia kita data. Kalau memungkinkan bergerak dari lokasi terdekat itu akan lebih murah. Jaringan terus meluas, tugas sekretariat dan anggota, mengetuk pintu lwyer untuk emnyumbangkan tenangawaktu uang untuk berkontribusi pda masyrkatmiskin. Bukana hanya teknis litigasi, sekretariat dan anggota bisa diskusikan setahun terakhir kecenderungannya seperti apa. Harus ada advokasi kebijkan untuk emndorong problem dasarnya. Solusi pilnet menguntungkan negara dan investro, kalau selesai di pengadilan kekerasan dilapangan bisa selesai. Indri -

-

Kami berbasis jaringan dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Salah satu kekuatan kami adalah jaringan. Sementara ini host informasi ada di Elsam, nanti dalm waktu dekatada website tersendir dan bisa menampilkan list pengacara publik. 5 badan pegnampu 2 yang ada medan dan vokal poin. Advokat pribadi dan advokat mengutamakna privilege, kami emgnutmakan kepentingan publik. Selain mengorganisir Kami juga melibatkan dengan gerakan-gerakan di negara lain, amerika, australia, termasuk dengan UN system. PILNET basisnya gerakan bukan privat.

Wahyu Kita mengakhiri sampai siang ini tetapi nanti ada pertemuan ramah tamah pada jam 06 sore dilanjutkan dengan perkenalan dan pidato penutupan Deny Indrayana yang merupakan satgas mafia hukum.


[NOTULENSI KONFERENSI PILNET AGUSTUS 2010] Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan Hak Asasi dan Peran Advokat untuk Kepentingan Publik

Recommend Documents