NOTASI WILAYAH UNTUK INDONESIA PADA DDC EDISI 23 DAN PERLUASAN NOTASI DDC UNTUK WILAYAH INDONESIA Suharyanto * Abstract The 23rd Edition of DDC has been published in 2011. This edition provides notations related to Indonesia such as Table 2. Geographical area, historical period, biography for Indonesia – 598. With the extension of Indonesian area, librarians are given much help in classifying the library materials on Indonesia or other subjects related, especially those related to areas or regions in Indonesia. However, this extension has only covered the provincial area and has not yet reached the regency/city. It needs to create area extension which covers the whole regencies and cities as drafted by the National Library of Indonesia in its publication in 2004 which notes about the extension and adaptation of DDC notation for Indonesian areas. Keyword : Dewey Decimal Classification, Indonesia, Classification, National Library Of Indonesia PENDAHULUAN Dewey Decimal Classification (selanjutnya disingkat DDC) merupakan bagan klasifikasi yang paling banyak d i g u n a k a n d i I n d o n e s i a , bahkan di dunia, karena paling tua dan paling popular. DDC diciptakan dan disusun oleh Melvil Dewey, edisi pertama terbit tahun 1876. Saat ini telah terbit DDC edisi 23 terbit tahun 2011 di edit oleh Joan S. Mitchell … [et al.] dan hak cipta DDC 23 pada Online Computer Library Center, Inc. (OCLC). DDC 23 menyediakan notasi-notasi yang berkaitan dengan Indonesia, yaitu antara lain : (1) Tabel 2. Wialayah geografi, periode sejarah, biografi untuk Indonesia – 598 ; (2) Tabel 5. Kelompok etnik dan Kebangsaan untuk Indonesia – 992 2 (3) Tabel 6. Bahasa untuk Bahasa Indonesia – 992 2 Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu perpustakaan yang memberikan kontribusi dalam penyusunan DDC 23 hal ini terlihat dari ucapan terima kasih yang terdapat di DDC 23. Kontribusi yang diberikan antara lain masukan tentang : 1. notasi * Pustakawan pada Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI
24
297 (Islam). 2. notasi 499 (Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellanceaus languages) khusunya untuk notasi 499.221 (Bahasa Indonesia) dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. 3. notasi 899 (Literatures of Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellanceaus languages) khusunya untuk notasi 899.221 (Kesusastraan Bahasa Indonesia) dan kesusastraan bahasa daerah di Indonesia. 4. Tabel 2. Wilayah geografi, periode sejarah, biografi untuk Indonesia – 598. Selanjutnya makalah ini akan membahas satu aspek mengenai Tabel 2. Wilayah geografi, periode sejarah, biografi Indonesia dengan notasi dasar – 598 yang ada pada DDC 23. Notasi wilayah Indonesia pada DDC Penempatan notasi untuk wilayah Indonesia dimulai pada DDC 15, dimana notasi wilayah untuk Indonesia ditempatkan pada notasi – 991 bersama-sama Filipina. Waktu itu dipandang Indonesia dan Filipina sebagai bagian dari kawasan Pasifik. (Sulistyo : 2009). Hal ini menunjukkan Indonesia belum mempunyai notasi tersendiri. Sedangkan notasi untuk wilayah
VISI PUSTAKA Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
Indonesia yang berdiri sendiri pertama kali muncul pada DDC 18 dimana notasi untuk wilayah Indonesia sudah tidak lagi menempati notasi – 991 bersama-sama Filipina tetapi sudah menempatkan notasi – 598. DDC edisi 23 Pada Tabel 2 perluasan untuk wilayah Indonesia notasi sudah mengalami kemajuan yaitu perluasan wilayah sampai tingkat provinsi. Berikut notasi wilayah untuk Indonesia pada DDC 23: – 598 Indonesia and East Timor Class here Malay Archipelago, Sunda Islands – 598 1 Sumatra and neighboring islands – 598 11 Aceh (Nanggroe Aceh Darusalam) – 598 12 North Sumatra (Sumatera Utara) – 598 13 West Sumatra (Sumatera Barat) – 598 14 Riau – 598 15 Jambi – 598 16 South Sumatra (Sumatera Selatan) – 598 17 Bengkulu – 598 18 Lampung – 598 19 Riau Islands and Bengkulu – 598 192 Riau Islands (Kepulauan Riau Including Anambas Islands, Lingga Islands, Natuna Islands – 598 196 Bangka Belitung (Kepulauan Bangka Belitung) Including Belitung Class here Bangka – 598 2 Java and neighboring islands – 598 22 Jakarta – 598 23 Banten – 598 24 West Java (Jawa Barat) – 598 26 Central Java (Jawa Tengah) – 598 27 Yogyakarta – 598 28 East Java (Jawa Timur) Including Madura – 598 3 Kalimantan Class here Borneo – 598 32 West Kalimantan (Kalimantan Barat) VISI PUSTAKA Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
Central Kalimantan (Kalimantan Tengah) South Kalimantan (Kalimantan Selatan) East Kalimantan (Kalimantan Timur) Celebes (Sulawesi) North Sulawesi (Sulawesi Utara) Gorontalo Central Sulawesi (Sulawesi Tengah) West Sulawesi (Sulawesi Barat) South Sulawesi (Sulawesi Selatan) South-East Sulawesi (Sulawesi Tenggara) Moluccas Maluku Including Ambon Island, Wetar Island North Maluku (Maluku Utara) Including Halmahera – 598 6 Lesser Sunda Islands (Nusa Tenggara) – 598 62 Bali – 598 65 West Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat) Including Lombok, Sumbawa – 598 68 East Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur) – 598 7 East Timor – 598 34 – 598 36 – 598 38 – 598 4 – 598 42 – 598 43 – 598 44 – 598 46 – 598 47 – 598 48 – 598 5 – 598 52 – 598 56
Usulan perubahan untuk notasi wilayah Indonesia pada DDC 23 DDC 23 telah memperluas notasi wilayah untuk Indonesia sampai pada tingkat provinsi hal ini akan memberikan kemudahan dalam menentukan notasi untuk wilayah Indonesia namun demikian ada beberapa catatan berkaitan dengan notasi tersebut, yaitu antara lain : 1. Perluasan notasi wilayah Indonesia h a n y a pada tingkatan provinsi belum sampai pada perluasan k a b u p a t e n / k o t a s e h i n g g a Perpustakaan Nasional RI mempunyai kesempatan untuk m e n g u s u l k a n ke OCLC mengenai perluasan wilayah sam25
pai pada t i n g kat kabupaten/kota sebagaimana yang telah disusun oleh Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2004 sudah barang tentu dengan merevisi terlebih dahulu disesuaikan dengan perkembangan pemekaran kabupaten/kota yang ada sampai saat ini 2. Notasi untuk wilayah Irian Jaya (sekarang Papua dan Papua Barat) pada DDC 23 tidak ditempatkan dalam notasi wilayah Indonesia tetapi dimasukkan pada notasi terpisah dari Indonesia yaitu pada notasi - 95 Melanesia New Guinea, - 951.
Perpustakaan Nasional RI pernah mengusulkan ke OCLC agar wilayah Papua dan Papua Barat dimasukkan ke dalam notasi wilayah Indonesia – 598 dengan alasan Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia namun OCLC menolak usulan dari Perpustakaan Nasional RI. Kiranya perlu diusulkan kembali mengenai penempatan wilayah Papua dan Papua Barat ke wilayah Indonesia dengan argumentasi yang dapat d i t e r i m a oleh OCLC, salah satu argumentasi yang dapat dijelaskan yaitu dengan membandingkan wilayah untuk Sabah, Serawak, dan Brunei bisa ditempatkan pada notasi wilayah Malaysia – 595 padahal wilayah tersebut merupakan kesatuan wilayah dengan Kalimantan.
3. Perluasan untuk Kepulauan Riau dan Bangka Belitung pada DDC 23 dijadikan dalam satu notasi, yaitu : – 598 19 Riau Islands and Bangka Belitung – 598 192 Riau Islands (Kepulauan Riau) and Bangka Belitung – 598 196 Bangka Belitung (Kepulauan Bangka Belitung)
26
Seharusnya tidak dijadikan dalam satu notasi, hal ini disebabkan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung merupakan 2 wilayah yang berbeda dimana Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau dan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari provinsi Sumatra Selatan. Seharusnya notasi untuk kedua wilayah tersebut adalah sbb: Bangka Belitung ditempatkan bersamasama dengan Sumatra Selatan, yaitu : – 598 16 Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung – 598 161 Sumatra Selatan – 598 162 Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau ditempatkan bersamasama dengan Riau, yaitu : – 598 14 Riau dan Kepulauan Riau – 598 141 Riau. – 598 142 Kepulauan Riau 4. Perluasan untuk wilayah Banten dan Jawa Barat notasi yang digunakan kurang tepat seharusnya notasi wilayah untuk Banten setelah Jawa Barat sebab Banten merupakan wilayah pemekaran dari Jawa Barat. Seharusnya notasi untuk kedua wilayah tersebut adalah sbb: – 598 23 Jawa Barat – 598 24 Banten 5. P e n g g u n a a n i s t i l a h w i l a y a h M o l u c c a s pada notasi – 598 5 untuk Maluku dan Maluku Utara kurang tepat seharusnya tetap menggunakan Maluku dan Maluku Utara sehingga untuk pembagian notasi untuk kedua wilayah tersebut adalah sbb : – 598 5 Maluku dan Maluku Utara – 598 52 Maluku – 598 54 Maluku Utara 6. Notasi wilayah untuk Timor Timur – 598 7 East Timor perlu ditambahkan keterangan mengenai status wilayah tersebut yaitu sbb: – 598 7 East Timor VISI PUSTAKA Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
[Dahulu merupakan Provinsi di Indonesia]
bagian
dari
Notasi wilayah Indonesia terbitan Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2004 menerbitkan “Perluasan dan penyesuaian notasi DDC untuk wilayah Indonesia” terbitan ini merupakan revisi dari “Perluasan wilayah Indonesia” yang disusun oleh Soekarman dan J.N.B. Tairas dimana edisi pertama terbit tahun 1993. Sebagaimana edisi sebelumnya perluasan wilayah ini sudah sampai pada tingkatan kabupaten/kota. Pembagian wilayah Indonesia d i k e l o m p o k a n dalam tiga tahap. Pembagian tahap pertama dikelompokkan secara geografis menurut pulau-pulau dan kelompok pulau-pulau, dari barat ke timur, yaitu : Sumatra, Jawa dan Madura, K a l i m a n t a n Bali dan Nusa Tenggara termasuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sedangkan untuk notasi Timor Timur sudah tidak tersedia lagi hal ini dikarenakan Timor Timur pada tahun 1999 sudah bukan bagian wilayah Indonesia lagi. Pemb a g i a n t a h a p k e d u a a d a l a h m e n u r u t daerah administratif daerah tingkat I provinsi untuk pemekaran wilayah provinsi diberikan notasi tersendiri yang berdekatan dengan provinsi induk sebelumnya. Pembagian tahap ketiga juga menurut daerah administratif k a b u p a t e n / k o t a urutannya disesuaikan dengan urutan administrative kabupaten/ kota yang di buat oleh Departemen Dalam Negeri, pembagian tahap ketiga ini diikuti dengan memasukan nama-nama kecamatan yang terdapat dalam wilayah kabupaten/ kota yang bersangkutan, berikut ringkasan pembagian perluasan dan penyesuaian wilayah Indonesia terbitan tahun 2004. VISI PUSTAKA Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
Pembagian tahap pertama dibagi s e c a r a geografis menurut pulau-pulau dan kelompok pulau-pulau dari barat ke timur, yaitu : – 598 Indonesia – 598 1 Sumatra – 598 2 Jawa dan Madura – 598 3 Kalimantan – 598 4 Sulawesi – 598 5 Maluku – 598 6 Bali dan Nusa Tenggara (NTB & NTT) – 598 7 Papua Pembagian tahap kedua dibagi menurut daerah tingkat I Provinsi, yaitu : – 598 Indonesia – 598 1 Sumatra – 598 11 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam – 598 12 Provinsi Sumatra Utara – 598 13 Provinsi Sumatra Barat – 598 14 Provinsi Riau – 598 143 Provinsi Kepulauan Riau – 598 15 Provinsi Jambi – 598 16 Provinsi Sumatra Selatan – 598 163 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – 598 17 Provinsi Bengkulu – 598 18 Provinsi Lampung – 598 2 Jawa dan Madura – 598 21 Provinsi Banten – 598 22 Provinsi DKI Jakarta – 598 23 Provinsi Jawa Barat – 598 24 Provinsi Jawa Tengah – 598 25 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – 598 26 Provinsi Jawa Timur – 598 3 Kalimantan – 598 31 Provinsi Kalimantan Barat – 598 32 Provinsi Kalimantan Tengah – 598 33 Provinsi Kalimantan Timur – 598 34 Provinsi Kalimantan Selatan – 598 4 Sulawesi – 598 41 Provinsi Sulawesi Utara – 598 42 Provinsi Gorontalo – 598 43 Provinsi Sulawesi Tengah – 598 44 Provinsi Sulawesi Selatan – 598 45 Provinsi Sulawesi Tenggara 27
– 598 5 – 598 51 – 598 52 – 598 6 – 598 61 – 598 62 – 598 63 – 598 7 – 598 71 – 598 72
Maluku Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Bali dan Nusa Tenggara (NTB & NTT) Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Papua Propinsi Irian Jaya Barat [seharusnya Papua Barat] Provinsi Papua
Pembagian tahap ketiga dibagi menurut daerah administrarif kabupaten dan kota, antara lain terdiri dari kecamatan dan pulaupulau kecil, contoh untuk pembagian tahap ketiga adalah sebagai berikut misalnya : – 598 Indonesia – 598 3 Kalimantan – 598 31 Provinsi Kalimantan Barat – 598 311 1 Kabupaten Sambas – 598 311 2 Kabupaten Pontianak – 598 311 3 Kabupaten Sanggau – 598 311 4 Kabupaten Ketapang – 598 311 5 Kabupaten Sintang – 598 311 6 Kabupaten Kapuas Hulu – 598 311 7 Kabupaten Bengkayang – 598 311 8 Kabupaten Lanjak – 598 311 9 Kota Pontianak – 598 312 1 Kota Singkawang Perluasan dan penyesuaian pada tingkat kabupaten/kota ini dilengkapi dengan nama-nama kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan. Usulan perubahan untuk notasi wilayah Indonesia terbitan Perpustakaan Nasional RI Perluasan dan penyesuaian notasi DDC untuk wilayah Indonesia terbitan tahun 2004 ini telah memberikan kemudahan dalam menentukkan notasi wilayah Indonesia dimana pembagiannya sudah pada tingkatan kabupaten/ kota yang diikuti dengan nama-nama kecamatan. Namun demikian ada be-
28
berapa catatan berkaitan dengan notasi tersebut, yaitu antara lain : 1. Pembagian pada tahap pertama notasi untuk Timor Timur dihilangkan seharusnya tetap diberikan notasi sebagai bagian wilayah Indonesia dengan diberikan catatan [Dahulu merupakan bagian provinsi di Indonesia] 2. Notasi – 598 7 Papua sebaiknya direlokasi ke notasi – 598 8 sebab di dalam DDC notasi – 598 7 merupakan notasi untuk Timor Timur sehingga terjadi duplikasi wilayah dengan satu notasi yang sama, hal ini akan membingungkan pustakawan dalam mengklasifikasi untuk notasi wilayah Papua dan Timor Timur. 3. Perpustakaan Nasional RI sebaiknya melakukan revisi terhadap Perluasan dan penyesuaian notasi DDC untuk wilayah Indonesia”, perluasan wilayah kabupaten/kota disesuaikan dengan perkembangan pemekaran wilayah yang ada. Data pemekaran dapat dirujuk dari data pemekaran wilayah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri 4. Penyusunan edisi revisi sebaiknya di usulkan ke OCLC agar menjadi pert i m b a n g a n dalam menyusun perubahan notasi wilayah Indonesia pada edisi berikutnya terutama untuk notasi wilayah Papua agar tetap dimasukan pada notasi wilayah Indonesia 5. Usulan untuk perubahan pembagian tahap pertama adalah sebagai berikut – 598 Indonesia – 598 1 Sumatra – 598 2 Jawa dan Madura – 598 3 Kalimantan – 598 4 Sulawesi – 598 5 Maluku – 598 6 Bali dan Nusa Tenggara (NTB & NTT) VISI PUSTAKA Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
– 598 7 – 598 8
Timor Timur [Dahulu merupakan provinsi bagian dari Indonesia Papua [sebelumnya –598 7]
Selanjutnya untuk pembagian wilayah provinsi dan kabupaten/kota perlu d i r e k o n t r u k s i kembali dan relokasi terutama untuk daerah pemekaran provinsi maupun kabupaten kota, misalnya : – 598 Indonesia – 598 1 Sumatra – 598 11 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam – 598 12 Provinsi Sumatra Utara – 598 13 Provinsi Sumatra Barat – 598 14 Riau dan Kepulauan Riau – 598 141 Provinsi Riau – 598 143 Provinsi Kepulauan Riau – 598 15 Provinsi Jambi – 598 16 Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung – 598 161 Provinsi Sumatra Selatan – 598 163 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – 598 17 Provinsi Bengkulu – 598 18 Provinsi Lampung Penutup Praktik yang dialami pustakawan dalam mengklasifikasi selama ini adalah pengklasifikasian bahan perpustakaan tentang Indonesia atau subjeksubjek yang berkaitan dengan Indonesia,
VISI PUSTAKA Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
terutama sekali untuk subjek-subjek berkaitan dengan wilayah atau daerah di Indonesia dimana DDC tidak memberikan pembagian yang cukup rinci mengenai wilayah di I n d o n e s i a (Tabel 2), dilain sisi perkembangan bahan perpustakaan yang membahas subyek-subyek mengenai wilayah atau daerah di Indonesia berkembang sangat pesat hal ini terkait dengan adanya otonomi daerah di Indonesia dimana terjadi banyak pemekaran wilayah di Indonesia. Dengan terbitnya DDC 23 dimana menyediakan notasi-notasi yang berkaitan dengan Indonesia, yaitu antara lain : (1) Tabel 2. Wialayah geografi, periode sejarah, biografi untuk Indonesia – 598 dimana perluasan ini sudah sampai pada tingkat provinsi. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi pustakawan dalam menentukan notasi yang dapat diberikan berkaitan dengan subjek-subjek mengenai notasi wilayah Indonesia. Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2004 telah menerbitkan “Perluasan dan penyesuaian notasi DDC” untuk wilayah Indonesia dimana perluasannya sudah pada tingkat kabupaten/kota, perluasan ini perlu di revisi kembali disesuaikan dengan perkembangan kabupaten/kota yang telah banyak mengalami pemekaran wilayah. Selanjutnya Perpustakaan Nasional RI mengajukan revisi tersebut ke OCLC untuk perubahan notasi wilayah yang telah ditetapkan oleh OCLC pada DDC
29
2 3 , t e r u t a m a sekali untuk perubahan notasi wilayah Papua dan Papua Barat agar ditempatkan pada notasi wilayah Indonesia. Daftar Pustaka Dewey, Melvil, 1851-1931. 1971. Dewey decimal classification and relative index. -- Ed. 18. — New York : Lake Placid Club. Dewey, Melvil, 1851-1931. 2011. Dewey decimal classification and relative index / devised by Melvil Dewey.— Ed.23 / edited by Joan S. Mitchel.— Dublin, Ohio : Online Computer Library Center. Encyclopedia of Library and Information science. 3rd ed. — London : CRC Press, 2011. Hodges, Theodora. Subject cataloging principles and systems. Di dalam. Encyclopedia of Library and information science (hlm. 5065-5076).-- 3rd ed.— London : CRC Press, 2011. Joan S., Mitchell and Vizine-Goetz, Diane. The Dewey Decimal Classification. http://www.oclc.org/research/publications/ library/2009/mitchell-dvg-elis.pdf, 2009.
30
Panduan klasifikasi di Perpustakaan Nasional RI. 2007. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI. Perluasan dan penyesuaian notasi DDC untuk wilayah Indonesia.—Ed. 3.— Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2004. Soekarman. Klasifikasi bahan pustaka tentang Indonesia menurut DDC.1993. – Jakarta : Ikatan Pustakawan Indonesia. Sulistyo-Basuki. 2009. Notasi geografi untuk Indonesia dari sudut keperluan Perpustakaan Nasional RI. Towa P. Hamakonda dan J.N.B. Tairas. 1983. Pengantar Klasifikasi persepuluhan dewey. – Jakarta : BPK Gunung Mulia.
VISI PUSTAKA Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
