PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
: a.
bahwa pembentukan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 52 Tahun 2000. b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 52 Tahun 2000 termaksud, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata cara cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 14 Seri D).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Daerah adalah Kabupaten Lebak; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; Bupati adalah Bupati Lebak; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak; Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kantor Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Lebak. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2
(1) Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan pengamanan perundang-undangan serta pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran. (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Kantor mempunyai tugas membantu tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, menegakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah serta pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran, yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam pengendalian operasional. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 3, Kantor mempunyai fungsi: a.
Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
b. Pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah; c. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; d. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja; e. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis; f. Pelaksanaan operasional di bidang pemadam kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta pelatihan; g. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5 Kantor terdiri dari unsur-unsur: a. Pimpinan adalah Kepala Kantor; b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6
(1) Susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut: a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Pengamanan Perundang-undangan; d. Seksi Ketertiban Umum; e. Seksi Pemadam Kebakaran; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Kantor Pasal 7
Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Kantor dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pembinaan, ketentraman, dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan pengamanan perundang-undangan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta tugas yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 7, Kepala Kantor mempunyai fungsi: a. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban; b. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya; c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati; d. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Kantor; e. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja; f. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; g. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta pelatihan; h. Pertanggung jawaban tugas Kantor secara teknis administratif kepada Bupati. Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 9
(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (2) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Menyiapkan perumusan rencana dan program kerja; b. Melakukan urusan surat menyurat, perjalanan Dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; c. Melakukan urusan kepegawaian dan pengelolaan keuangan; d. Melakukan urusan perlengkapan dan perawatan; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan. Paragraf 3 Seksi Penegakan Peraturan Daerah Dan Pengamanan Perundang-undangan Pasal 10 (1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Pengamanan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor serta mempunyi tugas melaksanakan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Pengamanan Perundang-undangan mempunyai fungsi: a. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penegakan dan pengamanan peraturan perundangundangan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penegakan dan pengamanan peraturan perundang-undangan; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan upaya prefentif; d. Melakukan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan pengamanan parundang-undangan e. Mengikuti dan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah dan hal-hal yang menyangkut ketertiban masyarakat; f. Melakukan patroli pengamanan proyek/rumah jabatan yang menjadi asset Pemerintah Daerah; g. Melaksanakan penyidikan dan penututan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah; h. Menyiapkan bahan-bahan yang berkenaan dengan kegiatan kesehatan jasmani bagi anggota Polisi Pamong Praja; i. Melaksanakan program latihan dalam rangka meningkatkan SDM dan kinerja anggota Polisi Pamong Praja; j. Melaksanakan pembinaan kesempatan untuk menjaga kestabilan anggota Polisi Pamong Praja secara berkala. Paragraf 4 Seksi Ketertiban Umum
Pasal 11 (1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan pembinaan polisi pamong praja serta menyiapkan bahan (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. Menghimpun dan mengolah data sera informasi yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum; b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan polisi pamong praja dalam rangka mendekatkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tentram; c. Menyiapkan bahan pemberian ijin gangguan (HO) dan ijin keramaian; d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran program tugas; e. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan analisa dan evaluasi serta pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
Paragraf 5 Seksi Pemadam Kebakaran Pasal 12 (1) Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta pelatihan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan operasional di bidang pemadam kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran; b. Pelaksanaan pelatihan bagi para pegawai pemerintah/swasta/masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; c. Pendataan dan penelitian fasilitas/alat kebakaran di lingkungan instansi pemerintah/swasta; d. Pengamanan dan pengendalian teknis pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan kebakaran; e. Penyelenggaraan pelayanan bimbingan teknis, administrasi dan pelaporan. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional (1) (2) (3)
(4) (5)
Pasal 13 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 14
(1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak terbisahkan. (2) Kepala Kantor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 15 (1) Kepala Kantor memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
(3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menurut bidangnya masing-masing. Bagian Ketiga Hak Mewakili Pasal 16 (1) Apabila Kepala Kantor berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V
(1) (2) (3)
(4) (5)
KEPEGAWAIAN Pasal 17 Kepala Kantor bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang kepegawaian. Kepala Kantor bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian. Kepala Kantor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya seTahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Kantor mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan didalam dan diluar untuk dismpaikan kepada Bupati. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18
Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Disahkan di Rangkasbitung Pada tanggal 23 Desember 2000 BUPATI LEBAK
H. MOCH. YAS’A MULYADI Diundangkan di Rangkasbitung Pada Tanggal 5 Januari 2001. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI D
