======================================================================
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG, Menimbang : a. bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Petugas Registrasi Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Lurah melalui Kepala Dinas, perlu diatur lebih lanjut terkait yang mengatur tentang Petugas Registrasi Kelurahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petugas Registrasi Kelurahan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhantian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi Kelurahan; 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Walikota adalah Walikota Tangerang. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya
disingkat Dinas adalah Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
Kependudukan
dan
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah Kota Tangerang. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kota Tangerang. 5. Petugas Registrasi Kelurahan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan. 6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
yang bertempat tinggal di Indonesia. 7. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 8. Peristiwa
Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
9. Pendaftaran
Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam registrasi Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB II PENGANGKATAN Pasal 2 (1) Petugas Registrasi Kelurahan berkedudukan di kelurahan. (2) Petugas Registrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Kepala Dinas.
Pasal 3 Persyaratan meliputi:
pengangkatan
Petugas
Registrasi
Kelurahan
a. Berbadan sehat dengan dibuktikan Surat keterangan sehat dari Puskesmas; b. Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/II a; c. Disiplin dan bertanggung-jawab; d. Memiliki kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi; dan e. Memiliki sertifikat teknis registrasi, dan/atau pernah mengikuti Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Kelurahan.
Pasal 4 (1) Pengangkatan Petugas Registrasi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5 Petugas Registrasi Kelurahan mempunyai tugas pokok : a. membantu Lurah dan Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di kelurahan.
Pasal 6 Petugas Registrasi Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi : a. memverifikasi dan memvalidasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk; b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia; c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk; d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.
Pasal 7 Petugas Registrasi Kelurahan bertanggung jawab : a. secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan b. secara operasional kepada Lurah melalui Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan.
Pasal 8 (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Petugas Registrasi Kelurahan wajib menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan data kependudukan di wilayah tugasnya kepada Dinas disertai dengan data pendukungnya. (2) Laporan bulanan tersebut disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. (3) Sumber data pelaporan menggunakan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta data penduduk kelurahan yang disusun oleh Dinas. (4) Format dan tata cara pelaporan secara detail diatur oleh Dinas.
Pasal 9 Petugas Registrasi Kelurahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV PEMBERHENTIAN Pasal 10 Petugas Registrasi Kelurahan dapat diberhentikan, karena: a. atas permohonan sendiri; b. lalai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; d. meninggal dunia;atau e. dipindah tugaskan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.
Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal 28 Desember 2012 WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Tangerang Pada Tanggal 28 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. M. HARRY MULYA ZEIN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 44
