PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 20150000 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 32 ayat (5), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan
Peraturan
Walikota
Tangerang
Selatan
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran
Tahun
2004
Republik
Nomor
125,
Indonesia
Tambahan
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
34
Tahun
2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Nomor 0610); 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tangerang
Selatan
Tahun
2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511); 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun
2013
tentang
Penyelenggaraan
Reklame
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 44);
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
TANGERANG
SELATAN
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
SELATAN
NOMOR
7
TAHUN
2013
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah
yang
memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Badan
Usaha
adalah
sekumpulan
orang
dan/atau
modal
yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha
yang
meliputi
perseroan
terbatas,
perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Tim Pengendalian Reklame adalah tim yang bertugas mengendalikan Bangunan Reklame agar diselenggarakan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, atau kelayakan konstruksi. 7. Tim Penertiban Reklame adalah tim yang bertugas menertibkan Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Reklame. 8. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, dan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
-49. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. 10. Penyelenggara
Reklame
adalah
orang
pribadi
atau
Badan
yang
menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan/atau ketinggian bangunan yang ditetapkan. 12. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame. 13. Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari Gelagar Bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang. 14. Gelagar Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh Penyelenggara Reklame. 15. Reklame Permanen adalah Reklame yanng bersifat permanen/tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 16. Reklame Non Permanen adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun. 17. Tipologi Reklame adalah pengelompokan fisik Reklame yang meliputi desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi, bahan, media pasang dan warna. 18. Struktur Konstruksi Bangunan adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan konstruksi dan sistem pembebanan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan sehingga suatu bangunan dapat berdiri kokoh tanpa ada kerusakan yang berarti akibat beban-beban tersebut. 19. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/Kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, dan
rencana
pedoman
lingkungan/Kawasan.
investasi, pengendalian
ketentuan
pengendalian
pelaksanaan
rencana,
pengembangan
-520. Titik Reklame adalah tempat Bangunan Reklame didirikan atau ditempatkan. 21. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel. 22. Sarana
adalah
fasilitas
penunjang
yang
berfungsi
untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 23. Prasarana
adalah
memungkinkan
kelengkapan
lingkungan
dasar
fisik
perumahan
dan
lingkungan
yang
permukiman
dapat
berfungsi sebagaimana mestinya. 24. Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 25. Persil
adalah
bidang
tanah
dengan
ukuran
tertentu,
termasuk
didalamnya adalah bangunan atau gedung. 26. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan. 27. Reklame Billboard Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disebut Reklame Billboard JPO adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang; 28. Reklame
Billboard
diselenggarakan
Jembatan
dengan
Layang
adalah
menggunakan
Reklame
rangka
atau
yang plat
besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi jembatan layang; 29. Reklame Videotron/Megatron/Large Elektronik Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang
dapat
berubah-ubah,
terprogram
dan
difungsikan
dengan
tenaga listrik; 30. Reklame Papan Nama adalah Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan nama usaha atau profesi, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk neon box, neon sign atau tine plate.
-631. Reklame Papan Merek adalah Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan suatu merek produk dagang, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk neon box, neon sign atau tine plate. 32. Reklame
Layar
atau
Reklame
Kain
adalah
Reklame
yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang atau digantung
horizontal/vertikal
seperti
bandir,
umbul-umbul
dan
spanduk. 33. Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diseleggarakan dari bahan kain, plastik, vinil dan sejenisnya yang disablon/dicetak, dengan peletakan menggunakan rangka besi atau alumunium dan bersifat tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat sementara; 34. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain. 35. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain. 36. Reklame Berjalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan/ditempel pada kendaraan bermotor/tidak atau membawa Reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial. 37. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. 38. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung diatas permukaan air pada daerah manfaat sungai, situ, tandon atau sejenisnya. 39. Reklame
Suara
adalah
Reklame
yang
diselenggarakan
dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 40. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
-741. Reklame Teks Berjalan adalah Reklame yang hanya menayangkan naskah berjalan (running text) dan diatur secara elektronik. 42. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 43. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame. 44. Layak
adalah
Struktur
Konstruksi
Bangunan
Reklame
sudah
diperhitungkan oleh ahli struktur bangunan atau pengecekan struktur konstruksi. 45. Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan Titik Reklame. 46. Kawasan
Bebas
yaitu
Kawasan
yang
tidak
diperbolehkan
diselenggarakan kegiatan Reklame Pihak Ketiga. 47. Kawasan Khusus adalah Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan Titik Reklame terpilih; 48. Kawasan Selektif adalah Kawasan dengan karakter atau ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame. 49. Kawasan Umum adalah Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan pembangunan Reklame pada Kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 50. Masterplan Penataan Reklame adalah suatu dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman induk dalam penataan Reklame dan alat peraga menyerupai Reklame. 51. Right Of Way yang selanjutnya disingkat ROW adalah ruang milik Jalan yaitu sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik Jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan antara lain untuk pelebaran ruang manfaat Jalan pada masa yang akan datang. 52. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh
penyelenggara
jalan
agar
tidak
mengganggu
pandangan
pangemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan. 53. Biro Reklame adalah Badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan. 54. Reklame Pihak Ketiga adalah Reklame yang diselenggarakan oleh Biro Reklame dan disewakan kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu.
-855. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau Penyelenggara Reklame untuk mengajukan permohonan Penyelenggaraan Reklame. 56. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan bagi Reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel. BAB II JENIS REKLAME Pasal 2 Penyelenggaraan Reklame di Daerah, meliputi: a.
Reklame Permanen; dan
b.
Reklame Non Permanen. Pasal 3
(1)
Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi: a. Reklame Billboard; b. Reklame Billboard JPO; c. Reklame Billboard Jembatan Layang; d. Reklame Papan Nama; e. Reklame Papan Merk; dan f. Reklame Videotron/Megatron/Large Elektronik Display.
(2)
Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: a. Reklame Layar atau Reklame kain; b. Reklame Melekat/Stiker; c. Reklame Selebaran; d. Reklame Berjalan; e. Reklame Udara; f. Reklame Apung; g. Reklame Suara; h. Reklame Film/Slide; i. Reklame Teks Berjalan; j. Reklame Peragaan; dan k. Reklame Baliho/Banner.
-9BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME Pasal 4 Perencanaan penempatan dan penentuan Titik Reklame meliputi: a. penempatan Reklame; b. penentuan Titik Reklame Pihak Ketiga; dan c. penentuan Titik Reklame milik Pemerintah Daerah; Bagian Kesatu Penempatan Reklame Pasal 5 Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi berdasarkan Kawasan Reklame, yang meliputi: a. Kawasan Bebas; b. Kawasan Khusus; c. Kawasan Selektif; dan d. Kawasan Umum. Pasal 6 (1)
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a
meliputi: a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan; b. tempat pendidikan; c. tempat ibadah; d. rumah sakit; e. kantor militer atau kepolisian; dan f. (2)
ruas Jalan dari simpang Maruga sampai dengan simpang Parakan.
Dikecualikan untuk kegiatan yang sifatnya sementara, Pihak Ketiga diperbolehkan memasang Reklame Non Permanen pada Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. Pasal 7
(1)
Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. lokasi bersejarah; dan b. lokasi konservasi dan preservasi.
-10(2)
Pemerintah Daerah dapat menambah lokasi lain pada Kawasan Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Penambahan
lokasi
lain
pada
Kawasan
Khusus
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 8 (1)
Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi: a. Kawasan perumahan berskala besar; b. Kawasan Jalan Tol; dan c.
(2)
Kawasan sepanjang jalur Kereta Api.
Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Kawasan yang memiliki masterplan penataan Reklame.
(3)
Masterplan penataan Reklame pada Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)
Kawasan Selektif yang belum memiliki masterplan penataan Reklame, pengelola Kawasan dapat mengajukan masterplan penataan Reklame.
(5)
Pada Kawasan Selektif yang telah memiliki masterplan penataan Reklame, maka penentuan Titik Reklame berdasarkan masterplan yang telah ditetapkan. Pasal 9
(1)
Titik Reklame pada Kawasan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan berdasarkan: a. Jarak antar Reklame; b. Ukuran Reklame; c.
Tinggi Reklame; dan
d. Jumlah Reklame pada persimpangan. (2)
Titik
Reklame
sebagaimana
dan
Tipologi
dimaksud
Reklame
pada
ayat
pada
Kawasan
(1)
ditentukan
Umum oleh
Tim Pengendalian Reklame. Bagian Kedua Penentuan Titik Reklame Pihak Ketiga Pasal 10 Penentuan Titik Reklame Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari: a.
Titik Reklame pada lokasi Persil; dan
b.
Sarana, Prasarana dan Utilitas.
-11Pasal 11 (1)
Titik Reklame pada lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan: a. menempel pada bangunan; b. di atas bangunan; dan c. di lokasi Persil.
(2)
Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan di: a. persimpangan Jalan; b. Jembatan Penyeberangan Orang; c. jembatan layang; d. penerangan Jalan umum; e. halte bus/pangkalan angkutan umum; f.
ruang manfaat Jalan (taman);
g. telepon umum; h. bus surat; i.
tempat hiburan dan rekreasi;
j.
gelanggang olah raga;
k. terminal dan stasiun kereta api; l.
pasar;
m. wc umum; n. gapura; dan o. ruang milik Jalan tol, daerah manfaat sungai, dan bantaran rel kereta api. Pasal 12 (1)
Titik Reklame pada lokasi Persil yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a: a. harus diletakkan pada bagian depan bangunan lantai dasar bagian atas; b. ukuran Reklame pada bangunan 1 (satu) lantai, paling besar adalah ukuran 2M (dua meter) x lebar gedung dengan bentuk memanjang ke samping; c. ukuran Reklame pada bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, paling besar 60% (enam puluh per seratus) dari luas muka bangunan lantai 2 (dua) dan lantai seterusnya; d. letak Gelagar Bidang Reklame pada bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, ditempatkan mulai lantai 2 (dua) hingga lantai seterusnya;
-12e. untuk luasan Reklame lebih dari 12M² (dua belas meter persegi) harus
mendapatkan
rekomendasi
teknis
konstruksi
dari
Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang bangunan. (2)
Titik Reklame pada lokasi Persil diatas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b: a. Bangunan
Reklame
hanya
dapat
diselenggarakan
di
atas
bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih; b. bangunan tempat berdirinya konstruksi Reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan sesuai dengan IMB yang dimilikinya; c.
melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh Badan Usaha atau tenaga ahli perorangan yang bersertifikat dan disahkan oleh Perangkat Daerah
yang
berwenang
melaksanakan
tugas
di
bidang
bangunan; d. sisi bidang Bangunan Reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan atau batas sisi terluar bangunan teratas; e.
bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
f.
tata letak bidang Reklame harus serasi dan seragam pada tiap Kawasan/koridor.
(3)
Titik Reklame di lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c: a. sisi terluar Gelagar Bidang Reklame paling jauh berhimpit dengan batas Persil; b. letak tiang Reklame yang berada pada Persil harus berjarak paling sedikit 1,5M (satu koma lima meter) dari batas Persil; c. ketinggian bawah Gelagar Bidang Reklame paling rendah 5M (lima meter) dari permukaan Jalan; d. pada Jalan dengan ROW 32M (tiga puluh dua meter) atau lebih dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1) Gelagar Bidang Reklame paling luas 72M2 (tujuh puluh dua meter persegi); 2) jarak antar Titik Reklame dalam satu pandangan paling sedikit 250M (dua ratus lima puluh meter).
-13e. pada Jalan dengan ROW 20M (dua puluh meter) dan ROW 24M (dua puluh empat meter) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1) Gelagar Bidang Reklame paling luas 50M2 (lima puluh meter persegi); 2) jarak antar Titik Reklame dalam satu pandangan paling sedikit 200M (dua ratus meter). f.
pada Jalan sampai dengan ROW 16M (enam belas meter) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1) Gelagar Bidang Reklame paling luas 32M2 (tiga puluh dua meter persegi); 2) jarak antar Titik Reklame dalam satu pandangan paling sedikit 200M (dua ratus meter). Pasal 13
(1)
Titik
Reklame
pada
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas
yang
diselenggarakan di persimpangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut: a. pada persimpangan 3 (tiga) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1. pada sisi Jalan yang menghadap tusuk sate: a)
jumlah Reklame sebagai berikut: 1) pada ROW 32 (tiga puluh dua) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 10M (sepuluh meter)
x
5M
(lima
meter)
dengan
bentuk
memanjang ke samping; 2) pada ROW 24 (dua puluh empat) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter)
x
4M
(empat
meter)
dengan
bentuk
memanjang ke samping; 3) pada ROW 20 (dua puluh) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping; 4) pada Jalan sampai dengan ROW 16 (enam belas) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping; 5) jarak antar ujung Gelagar Bidang Reklame paling jauh 1M (satu meter).
-14b)
jumlah total lebar dari setiap bidang Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi lebar ROW Jalan yang menghadap lokasi Reklame.
c)
luas dan bentuk Gelagar Bidang Reklame harus seragam;
2. pada sisi Jalan lainnya jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) unit pada setiap sisi dengan luas Gelagar Bidang Reklame sesuai dengan lebar ROW Jalan dan bentuk seragam. b. pada persimpangan 3 (tiga) dengan sudut melengkung dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1. pada sisi Jalan yang menghadap tusuk sate: a)
jumlah Reklame sebagai berikut; 1) pada ROW 32 (tiga puluh dua) jumlah Reklame paling banyak 4 (empat) unit ukuran 10M (sepuluh meter)
x
5M
(lima
meter)
dengan
bentuk
memanjang ke samping; 2) pada ROW 24 (dua puluh empat) jumlah Reklame paling banyak 4 (empat) unit ukuran 8M (delapan meter)
x
4M
(empat
meter)
dengan
bentuk
memanjang ke samping; 3) pada ROW 20 (dua puluh) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping; 4) pada Jalan sampai dengan ROW 16 (enam belas) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping; 5) jarak antar ujung Gelagar Bidang Reklame paling jauh 1M (satu meter). b)
jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak
boleh
melebihi
lebar
ROW
Jalan
yang
menghadap lokasi Reklame ditambah dengan ½ (satu per dua) dari panjang bidang lengkung; 2. pada sisi Jalan lengkung: a)
jumlah Reklame disesuaikan dengan panjang bidang lengkung Jalan.
b)
jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi panjang bidang lengkung Jalan.
c)
luas dan bentuk setiap Gelagar Bidang Reklame harus seragam.
-15c.
pada persimpangan 3 (tiga) pada Jalan dengan lebar ROW yang berbeda dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1. pada sisi Jalan yang menghadap tusuk sate: a)
jumlah Reklame sebagai berikut: 1) pada ROW 32 (tiga puluh dua) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 10M (sepuluh meter)
x
5M
(lima
meter)
dengan
bentuk
memanjang ke samping; 2) pada ROW 24 (dua puluh empat) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter)
x
4M
(empat
meter)
dengan
bentuk
memanjang ke samping; 3) pada ROW 20 (dua puluh) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping; 4) pada Jalan sampai dengan ROW 16 (enambelas) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping; 5) jarak antar ujung Gelagar Bidang Reklame paling jauh 1M (satu meter). b)
jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak
boleh
melebihi
lebar
ROW
Jalan
yang
menghadap lokasi Reklame; 2. pada sisi yang menghadap Jalan: a)
lebar ROW sampai dengan 12M (dua belas meter) tidak boleh dibangun Reklame;
b)
lebar ROW besar, jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) unit pada setiap sisi, dengan luas bidang setiap Reklame sesuai dengan lebar ROW Jalan dan bentuk seragam.
d. pada persimpangan 4 (empat) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1. jumlah Reklame pada masing-masing sisi Jalan sebanyak 1 (satu) unit; dan 2. luas dan bentuk setiap Gelagar Bidang Reklame harus sesuai dengan lebar ROW Jalan.
-16e.
pada persimpangan 4 (empat) dengan sudut melengkung dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1. jumlah
Reklame
disesuaikan
dengan
panjang
bidang
lengkung Jalan; 2. jumlah total lebar dari setiap bidang gelagar Reklame tidak boleh melebihi panjang bidang lengkung Jalan; 3. luas dan bentuk Gelagar Bidang Reklame ditentukan oleh Tim Pengendalian Reklame. f.
pada tikungan dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan: 1. panjang bidang lengkungan Jalan adalah jarak antar sudut pandang sisi Jalan terhadap bidang lengkungan Jalan; 2. titik tengah dari panjang bidang lengkung dianggap titik nol dari Titik Reklame selanjutnya; 3. jumlah Reklame disesuaikan dengan sudut dan panjang bidang lengkung Jalan; 4. jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi panjang bidang lengkung Jalan; 5. luas dan bentuk Gelagar Bidang Reklame ditentukan oleh Tim Pengendalian Reklame.
(2)
Lebar Gelagar Bidang Reklame paling besar 2/3 (dua per tiga) lebar ruang antara Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar.
(3)
Pada persimpangan atau bentuk Jalan lain yang belum diatur Titik Reklame ditentukan oleh Tim Pengendalian Reklame.
(4)
Penempatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 14
Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas yang diselenggarakan di Jembatan Penyeberangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut: a.
Gelagar Bidang Reklame paling tinggi 12M (dua belas meter) dan bidang Reklame paling luas 128M² (seratus dua puluh delapan meter persegi);
b.
letak Gelagar Bidang Reklame berada pada ketinggian 1,5M koma lima meter) di atas lantai Jembatan Penyeberangan Orang.
(satu
-17Pasal 15 Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf o sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Ketentuan letak dan ukuran Papan Nama dan Papan Merk,
yang
menempel pada bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1): (2) Letak Totem pada Persil ditentukan sebagai berikut: a. sisi
terluar
bidang
Totem
harus
berhimpitan
dengan
batas
kepemilikan tanah yang berbatasan dengan Jalan; b. ukuran Totem paling rendah adalah
3M (tiga meter) dan lebar
sesuai dengan ruang yang tersedia berbentuk vertical; dan c. pada kawasan perkantoran/pertokoan dalam 1 (satu) Totem dibatasi dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) buah Reklame. Bagian Ketiga Penentuan Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah Pasal 17 (1) Penentuan Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah pada: a. persimpangan Muncul, Kecamatan Setu; b. persimpangan Viktor, Kecamatan Setu; c. persimpangan Universitas Pamulang, Kecamatan Pamulang; d. persimpangan Maruga, Kecamatan Ciputat; e. persimpangan Ciater, Kecamatan Serpong; f.
persimpangan Jalan Aria Putera dan Jalan Merpati, Kecamatan Ciputat;
g. persimpangan Kawasan Golf Modern, Kecamatan Pamulang; h. persimpangan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur; i.
persimpangan German Centre, Kecamatan Serpong;
j.
persimpangan Gopli, Kecamatan Pondok Aren; dan
k. batas Kota Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan, Jalan Raya Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur. (2) Pemerintah
Daerah
dapat
menambah
pertimbangan Tim Pengendalian Reklame.
titik
lain
sesuai
dengan
-18BAB IV UKURAN DAN KONSTRUKSI REKLAME Pasal 18 (1)
Penyelenggara
Reklame
harus
memperhatikan
rancang
bangun
Reklame yang meliputi ukuran dan Konstruksi Reklame. (2)
Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Reklame kecil dengan luas ukuran kurang dari 6M² (enam meter persegi); b. Reklame sedang dengan luas ukuran 6M² (enam meter persegi) sampai dengan 12M² (dua belas meter persegi); dan c. Reklame besar dengan luas ukuran lebih dari 12M² (dua belas meter persegi).
(3)
Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kaki tunggal; b. kaki ganda; c. rangka; dan d. menempel. Pasal 19
(1)
Konstruksi kaki tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a hanya satu tiang.
(2)
Konstruksi kaki ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas dua tiang atau lebih.
(3)
Konstruksi rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c berbentuk rangka.
(4)
Konstruksi menempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d konstruksinya menempel di dinding bangunan. BAB V TIPOLOGI REKLAME Pasal 20
(1) Tipologi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
Reklame Billboard tipe B1;
b.
Reklame Billboard tipe B2;
c.
Reklame Billboard tipe B3;
d.
Reklame Billboard tipe B4;
-19e.
Reklame Billboard tipe B5;
f.
Reklame Billboard JPO tipe B6;
g.
Reklame Billboard Jembatan Layang tipe B6;
h.
Reklame Billboard JPO tipe B7;
i.
Reklame Billboard Jembatan Layang tipe B7;
j.
Reklame Billboard tipe B8;
k.
Reklame Billboard JPO tipe B9;
l.
Reklame Billboard Jembatan Layang tipe B9;
m. Reklame Billboard tipe B10; n.
Reklame Billboard tipe B11;
o.
Reklame Billboard tipe perbankan;
p.
Reklame Billboard tipe showroom;
q.
Reklame Billboard tipe stasiun pengisian bahan bakar umum;
r.
Reklame Billboard tipe desain khusus;
s.
Reklame
Videotron/Megatron/Large
Elektronik
Display
(LED)
Videotron/Megatron/Large
Elektronik
Display
(LED)
Videotron/Megatron/Large
Elektronik
Display
(LED)
Videotron/Megatron/Large
Elektronik
Display
(LED)
tipe VD1; t.
Reklame tipe VD2;
u.
Reklame tipe VD3;
v.
Reklame tipe VD4;
w.
Reklame Papan Nama tipe PN1;
x.
Reklame Papan Nama tipe PN2;
y.
Reklame Papan Nama tipe T1;
z.
Reklame Papan Nama tipe T2;
aa. Reklame Papan Nama tipe T3; bb. Reklame Papan Nama tipe T4; cc. Reklame Papan Merek tipe PM1; dd. Reklame Papan Merek tipe PM2; ee. Reklame Papan Merek tipe PM3; ff.
Reklame Papan Merek tipe PM4;
gg. Reklame Papan Merek tipe PM5; hh. Reklame Papan Merek tipe PM6; ii.
Reklame Papan Merek tipe T1;
jj.
Reklame Papan Merek tipe T2;
kk. Reklame Papan Merek tipe T3; ll.
Reklame Papan Merek tipe T4;
mm. Reklame Layar tipe umbul-umbul; dan nn. Reklame Layar tipe spanduk.
-20(2) Tipologi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME Pasal 21 (1)
Penyelenggara Reklame meliputi: a. pemilik Reklame atau produk; dan b. perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame.
(2)
Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
(3)
Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22
Penyelenggara Reklame wajib memenuhi persyaratan yang meliputi: a. keindahan, kepribadian dan budaya bangsa; b. tidak
boleh
bertentangan
dengan
norma
keagamaan,
kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan; c. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, kamera lalu lintas dan fasilitas umum lainnya; d. lampu Reklame yang dipasang diarahkan ke Gelagar Bidang Reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai Jalan; e. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api; f.
instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
g. tidak mengubah dan merusak Sarana dan Prasarana kota; dan h. tiang konstruksi Bangunan Reklame tidak boleh berada pada trotoar, saluran air, sungai dan badan Jalan.
-21BAB VII IZIN REKLAME Pasal 23 (1)
Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki izin dari Walikota.
(2)
Walikota dapat mendelegasikan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
(3)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
(4)
Penerbitan izin dilakukan setelah pemohon membayarkan Pajak Reklame yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
(5)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Izin Reklame Permanen; dan b. Izin Reklame Non Permanen.
(6)
Reklame Permanen berukuran sedang dan besar wajib memiliki IMB, kecuali Reklame Permanen yang menempel pada dinding bangunan.
(7)
Reklame Permanen berukuran kecil dan Reklame Non Permanen tidak diwajibkan memiliki IMB. Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin Reklame Permanen dan Non Permanen Pasal 24
Permohonan izin Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a harus memenuhi: a.
persyaratan administrasi; dan
b.
persyaratan teknis. Pasal 25
(1)
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk Reklame ukuran kecil terdiri atas: a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame; b. fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
pemohon
dan/atau
operasional perusahaan apabila diajukan oleh perusahaan;
izin
-22-
c. fotokopi kepemilikan lahan apabila memanfaatkan lahan milik sendiri atau surat perjanjian/sewa pemanfaatan lahan dalam hal lahan milik pihak lain atau surat izin pemanfaatan lahan dari Walikota/Gubernur/Pemerintah apabila memanfaatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas milik Pemerintah Daerah/Provinsi/Negara, sesuai kewenangannya; d. surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi; dan e. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir. (2)
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk Reklame ukuran sedang dan besar terdiri atas: a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau izin operasional perusahaan apabila diajukan oleh perusahaan; c. fotokopi kepemilikan lahan apabila memanfaatkan lahan milik sendiri atau surat perjanjian/sewa pemanfaatan lahan dalam hal lahan milik pihak lain atau surat izin pemanfaatan lahan dari Walikota/Gubernur/Pemerintah apabila memanfaatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas milik Pemerintah Daerah/Provinsi/Negara, sesuai kewenangannya; dan d. surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi. e. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; f. surat rekomendasi dari Tim Pengendalian Reklame; g. surat pernyataan akan mendirikan konstruksi Bangunan Reklame sesuai dengan Detail Engineering Design Struktur Konstruksi Bangunan Reklame yang terlampir dalam Tipologi Reklame; h. fotokopi polis asuransi Bangunan Reklame; dan i. fotokopi IMB Reklame.
-23Pasal 26 Persyaratan teknis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas: a.
foto atau gambar Bangunan Reklame;
b.
foto atau gambar atau desain Materi Reklame;
c.
peta lokasi atau gambar denah Titik Reklame; dan
d.
surat rekomendasi Tipologi Reklame yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame. Pasal 27
Permohonan izin Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b harus memenuhi: a.
persyaratan administrasi; dan
b.
persyaratan teknis. Pasal 28
Persyaratan administrasi Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas: a.
Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame;
b.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau izin operasional perusahaan apabila diajukan oleh perusahaan;
c.
fotokopi kepemilikan lahan apabila memanfaatkan lahan milik sendiri atau surat perjanjian atau sewa pemanfaatan lahan dalam hal lahan milik pihak lain;
d.
surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan lingkungan dan menanggung
segala
resiko
atas
segala
akibat
ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi; dan e.
bukti pembayaran Pajak Reklame. Pasal 29
Persyaratan teknis Reklame Non Permanen meliputi: a.
visual rencana Reklame;
b.
foto atau gambar atau desain Materi Reklame; dan
c.
peta lokasi atau gambar denah Titik Reklame.
yang
mungkin
-24Pasal 30 (1)
Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dengan ketentuan: a. untuk
jenis
Reklame
Layar
atau
Reklame
Kain,
Baliho/Banner, diberikan dengan jangka waktu
Reklame
paling lama 30
(tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali; b. untuk jenis Reklame Melekat/Stiker, Reklame Film/Slide dan Reklame
Udara
diberikan
untuk
1
(satu)
kali
acara
penyelenggaraan. (3)
Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberikan Tanda Pengesahan atau porporasi pada Materi Reklame. Pasal 31
Format Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Reklame Non Permanen tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 32 Izin
Penyelenggaraan
Reklame
tidak
dapat
dialihkan
atau
dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun. Pasal 33 (1)
Penyelenggaraan Reklame yang dikecualikan untuk memperoleh izin Reklame meliputi: a. media internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
-25-
c.
Papan Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi;
d. Reklame
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah atau penyuluhan; e.
Reklame
yang
diselenggarakan
oleh
Perwakilan
Diplomatik,
Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa serta badan-badan khususnya atau lembaga organisasi internasional; f.
nama tempat ibadah, tempat pendidikan, Sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial; dan
g.
Reklame Papan Nama yang diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau organisasi yang bersangkutan yang dipasang melekat
pada
bangunan
kantor
organisasi
politik
dan/atau
organisasi kemasyarakatan. (2)
Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketinggian: a. 0-8M (nol sampai dengan delapan meter), luas Reklame tidak lebih dari 1M2 (satu meter persegi); b. 8,01-16M (delapan koma nol satu sampai dengan enam belas meter), luas Reklame tidak lebih dari 1,50M2 (satu koma lima puluh meter persegi); c.
ketinggian 16,01-24M (enam belas koma nol satu sampai dengan dua puluh empat meter), luas Reklame tidak lebih dari 2M2 (dua meter persegi);
d. ketinggian lebih dari 24M (dua puluh empat meter), luas Reklame tidak lebih dari 2,50M2 (dua koma lima puluh meter persegi); dan e. (3)
tidak mencantumkan suatu merek produk komersial.
Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e apabila tidak
memenuhi ketentuan, maka berlaku ketentuan izin Penyelenggaraan Reklame.
-26Bagian Kedua Tata Cara Perpanjangan Izin Reklame Pasal 34 Izin Penyelenggaraan Reklame untuk perpanjangan dapat diberikan apabila: a. telah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis; b. telah membayar Pajak Reklame; dan c. melampirkan rekomendasi Tim Pengendalian Reklame untuk Reklame berukuran sedang dan besar. Pasal 35 (1) Untuk Reklame berukuran kecil perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame harus diajukan 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir, dan apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu setelah masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin maka Reklame tersebut akan ditertibkan. (2) Untuk Reklame berukuran sedang dan besar perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir, dan apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu setelah masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin maka Reklame tersebut akan ditertibkan dan/atau dibongkar. BAB VIII TIM PENGENDALIAN REKLAME Pasal 36 (1) Walikota membentuk Tim Pengendalian Reklame. (2) Tim Pengendalian Reklame diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame. (3) Tim Pengendalian Reklame beranggotakan pegawai pada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame dan Perangkat Daerah terkait. (4) Tim Pengendalian Reklame dibantu oleh sekretariat yang dibentuk melalui
keputusan
kepala
Perangkat
melaksanakan tugas di bidang Reklame.
Daerah
yang
berwenang
-27-
Pasal 37 (1) Tim Pengendalian Reklame mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut: a. melakukan
verifikasi
administrasi
terhadap
permohonan
izin
Reklame; dan b. melakukan verifikasi lapangan. (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan: a. foto atau gambar Bangunan Reklame; b. foto atau gambar atau desain Materi Reklame; dan c.
peta lokasi atau gambar denah Titik Reklame. Pasal 38
Sekretariat Tim Pengendalian Reklame mempunyai tugas sebagai berikut: a. menerima dan melakukan registrasi permohonan izin Reklame; b. membuat daftar atas kelengkapan persyaratan; c.
memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Reklame;
d. mendokumentasikan pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Reklame; dan e.
membantu menyiapkan berita acara hasil rapat Tim Pengendalian Reklame. BAB IX PENCABUTAN IZIN Pasal 39
(1) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dapat dicabut apabila: a. terdapat
perubahan
kebijakan
Pemerintah
atau
Pemerintah
Daerah; b. atas keinginan sendiri Penyelenggara Reklame; c.
pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
-28d. Penyelenggaraan Reklame, tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang
norma
keagamaan,
kesopanan,
ketertiban
umum,
kesehatan, kesusilaan, kemanan dan lingkungan; atau e.
Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.
(2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame
terlebih
Penyelenggara
dahulu
Reklame
memberikan sebelum
surat
peringatan
dilakukan
kepada
pencabutan
izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara Reklame belum menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan
tugas
di
bidang
pelayanan
terpadu
satu
pintu
melakukan pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame. (5) Berdasarkan sebagaimana
surat
pencabutan
dimaksud
pada
izin
ayat
(4),
Penyelenggaraan Perangkat
Reklame
Daerah
yang
berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan surat pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame dan surat
pemberitahuan
untuk
membongkar
Reklame
kepada
Penyelenggara Reklame. (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat
pemberitahuan
untuk
membongkar
Reklame
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan, Penyelenggara Reklame belum membongkar
Reklame
maka
Perangkat
Daerah
yang
berwenang
melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu membuat daftar Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh Penyelenggara Reklame untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
-29BAB X PENGENDALIAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU Pasal 40 (1) Pemerintah
Daerah
melakukan
pengendalian
Reklame
produk
tembakau. (2) Pengendalian
Reklame
produk
tembakau
sebagaimana
dimaksud
ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok; b. tidak diletakkan di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; c.
harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
d. tidak boleh melebihi ukuran 72M2 (tujuh puluh dua meter persegi). BAB XI ASURANSI Pasal 41 (1) Penyelenggara Reklame wajib mengasuransikan Reklamenya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga. (2) Kewajiban
Asuransi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
diperuntukkan bagi Reklame dengan ukuran sedang dan besar. (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan polis asuransi asli bagi Reklame yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu dan menyerahkan salinan yang sudah dilegalisir. (4) Masa berlaku polis asuransi paling singkat sama dengan masa berlaku izin Penyelenggaraan Reklame. BAB XII PEMBONGKARAN BANGUNAN Pasal 42 Penertiban dan/atau pembongkaran Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame apabila: a.
tanpa izin;
b.
izinnya telah dicabut;
-30c.
telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan;
d.
tanpa stiker pelunasan pajak;
e.
terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
f.
peletakannya tidak sesuai pada Titik Reklame;
g.
tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan
h.
Bangunan
Reklame
sudah
tidak
Layak
dan
membahayakan
keselamatan; Pasal 43 (1) Dalam hal Penyelenggaraan Reklame Permanen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender kepada Penyelenggara Reklame untuk melakukan pembongkaran Bangunan Reklame. (2) Apabila
Penyelenggara
sebagaimana
ayat
(1),
Reklame
tidak
maka
Walikota
melakukan berwenang
pembongkaran membongkar
Bangunan Reklame atas biaya Pemerintah Daerah.
Pasal 44 (1)
Penyelenggara Reklame Non Permanen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Perangkat Daerah yang membidangi
urusan
penanganan
gangguan
ketentraman
dan
ketertiban umum berwenang membongkar Reklame Non Permanen. (2)
Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu.
Pasal 45 (1) Pembongkaran Bangunan Reklame Permanen menjadi tanggungjawab Penyelenggara Reklame. (2) Apabila Bangunan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu masa berlakunya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Bangunan Reklame Permanen dibongkar oleh Pemerintah Daerah.
-31(3) Bangunan Reklame Permanen yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)
menjadi
milik
Pemerintah
Daerah
dan
akan
ditindaklanjuti dengan pelelangan barang bongkaran. (4) Mekanisme
pelelangan
bongkaran
Bangunan Reklame
Permanen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 maka terhadap Penyelenggara Reklame tidak dapat kembali menyelenggarakan Reklame. BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 47 (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan Penyelenggaraan Reklame. (2) Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame. Pasal 48 Tata cara pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sebagai berikut: a.
apabila ditemukan Bangunan Reklame tidak memenuhi ketentuan administrasi perizinan dan teknis Bangunan Reklame, maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame menempelkan stiker tidak berizin dan atau menutup media Reklame dengan kain penutup dan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame untuk ditindaklanjuti;
b.
Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame menyampaikan laporan hasil pengawasan Reklame kepada Walikota
melalui
Perangkat
Daerah
yang
membidangi
urusan
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum untuk dilakukan penertiban lebih lanjut.
-32Pasal 49 (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek
tata
ruang,
lingkungan
hidup,
estetika,
dan
kelayakan
konstruksi. (2) Pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame. Pasal 50 Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilapangan Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame dapat bekerjasama atau mengusulkan pembentukan tim kerja pengawasan dengan Perangkat Daerah terkait sesuai kompetensinya kepada Walikota. Pasal 51 (1)
Walikota membentuk Tim Penertiban Reklame.
(2)
Tim Penerbitan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)
Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan beranggotakan pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan Perangkat Daerah terkait sesuai kompetensinya di Daerah.
(4)
Tim Penertiban Reklame dibantu oleh sekretariat yang dibentuk melalui keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pasal 52
Tim
Penertiban
Reklame
mempunyai
tugas
menertibkan
dan/atau
membongkar Bangunan Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Reklame.
-33BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Terhadap permohonan pembangunan Reklame selain pihak ketiga pada Kawasan Khusus, Kawasan Selektif dan Kawasan Umum, berlaku ketentuan; a.
desain Reklame harus mengikuti Tipologi Reklame yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikecualikan terhadap Reklame yang dipasang di dalam gedung; dan
b.
dikecualikan Papan Nama pengenal profesi, Sarana ibadah, pendidikan,
kesehatan,
organisasi
sosial
kemasyarakatan,
diperkenankan menggunakan kaki tunggal atau kaki ganda dengan ukuran Gelagar Bidang Reklame paling besar 1M (satu meter) x 1,5M (satu koma lima meter). (2) Sebelum Detail Engineering Design Struktur Konstruksi Bangunan Reklame yang sesuai dengan Tipologi Reklame terbit, maka pemohon harus mendapatkan pengesahan kajian Struktur Konstruksi Bangunan yang
diterbitkan
oleh
Perangkat
Daerah
yang
berwenang
melaksanakan tugas di bidang konstruksi bangunan dan tata ruang wilayah. (3)
Terhadap titik-titik Reklame pada Peraturan Walikota tentang RTBL yang sudah disahkan dapat ditambahkan titik baru apabila sesuai dengan ketentuan teknis penentuan Titik Reklame.
(4) Bangunan Reklame yang telah dibangun sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang
Selatan
Nomor
32
Tahun
2012
Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-34-
Pasal 55 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 15 September 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
MUHAMAD BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 30
