NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA Menimbang

: a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemakaian kekayaan Daerah merupakan salah satu objek Retribusi Daerah; b. Bahwa untuk pengaturan pemungutan Retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah, perlu menerbitkan Peraturan Daerah, Proponsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Mengingat

: 1. Undang-undang

Nomor

24

Tahun

1956

tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan

Propinsi

Sumatera

Utara

jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 11974 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ; 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 6. Peraturan......

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40); 7. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedure Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah; 14.Peraturan Dareah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I........

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi

Daerah

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-

undangan yang berlaku; e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya; f. Retribusi Jasa Usaha ada Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan

bangunan,

pemakaian

ruangan

pesta,

pemakaian

kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah; h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas

waktu

bagi

wajib

retribusi

untuk

memanfaatkan jasa kekayaan Daerah; j. Surat .....

-4-

j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan tetribusi Daerah; k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah; q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II .......

-5-

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah semua pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari : a. tanah pemasangan saluran Telepon; b. tanah pemasangan pipa saluran air bersih PDAM; c. tanah pemasangan pipa saluran air limbah/drainase; d. tanah pemasangan saluran listrik; e. tanah pemasangan saluran gas; f. tanah pemasangan papan reklame; g. tanah pemasangan kain rentang/spanduk; h. tanah pembuatan jalan ke Perusahaan atau industri; i. tanah pembuatan jalan ke pompa bensin; j. pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan tidak permanen; k. pemakaian tanah untuk pertanian; l. pemakaian laboratorium pengujian mutu hasil perikanan; m. pemakaian gedung Diklat Pegawai Negeri; n. pemakaian gedung rumah dinas; o. pemakaian gedung lainnya; p. pemakaian alat-alat besar/berat yang terdiri dari : 1) crawler tractor komatsu B31 A-16 2) motor grader -

komatsu GD 32 RC

-

mitsubishi LG – 2 H

-

komatsu GD 37-5H

3) wheel roader -

kobelco BK 300

-

komatsu W 70

-

catarpillar 920 4) road ....

-6-

4) road roller - barata NG-20 - barata MV 68/MG.G 5) tandem Roller Galion 6) puaumatic dire roller sakai TS-7501 7) vibrition roller sakai SW 40 8) dumparuk isura TXD 40 9) stone brusher kawasaki KS-2014 10) asphalt sprayer isuzu TXD 4 11) apshalt distrubutor isuzu TXD 20 12) crana on track PSH 33 13) crana on wheel tadono TR-151 14) air compressor airman PDR 370 15) hand compactor kobe K-25-A32 16) mobil pick up toyota (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum antara lain untuk pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu. Pasal 4 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan Daerah dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. BAB V ........

-7-

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yangk layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya. (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa. c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5) Keuntungan .......

-8-

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dan dari modal. (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan seabgai berikut : a. tanah pemasangan saluran Telepon: 1) saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga Rp. 50,-/tahun/meter panjang. 2) Saluran dibawah tanah Rp. 100,-/tahun/meter panjang 3) setiap silangan dari saluran Rp. 110.000,-/tahun/titik silangan. b. tanah pemasangan pipa saluran air bersih PDAM: 1) saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran melintang diatas atau urut jembatan Rp. 50,-/tahun/meter panjang. 2) saluran yang menyilang dibawah jalan Rp. 20.000,/tahun/titik silang. c. tanah pemasangan pipa saluran air limbah/drainase: 1) saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran melintang diatas atau urut jembatan Rp. 100,-/tahun/meter panjang. 2) saluran yang menyilang dibawah jalan Rp. 25.000,/tahun/titik silang. d. tanah pemasangan saluran listrik : 1) saluran diatas dan sepanjang jalan Rp. 100/ tahun/ meter panjang. 2) silangan diatas jalan Rp. 20.000,-/tahun/titik silangan. 3) saluran dibawah jalan Rp. 200,-/tahun/meter panjang. 4) silangan dibawah jalan Rp. 30.000,- tahun/titik silang e. tanah pemasangan saluran gas: 1) saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan Rp. 250,-/tahun/meter panjang. 2) saluran yang menyilang dan dibawah jalan Rp. 30.000,-/tahun/titik silang. f) tanah .....

-9-

f. tanah pemasangan papan reklame sebesar Rp. 25.000,/tahun/meter bentangan reklame. g. tanah pemasangan kain rentang/spanduk Rp. 2.500,/sekali pasan. h. tanah pembuatan jalan ke Perusahaan atau industri Rp. 3.000,-/tahun/meter persegi. i. tanah pembuatan jalan ke pompa bensin Rp. 3.000,/tahun/meter persegi. j. pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan tidak permanen Rp. 300,-/tahun/meter persegi. k. pemakaian tanah untuk pertanian Rp. 100,-/tahun/meter persegi,

kecuali

bagi

petani

yang

tidak

mampu

berdasarkan Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa. l. pemakaian laboratorium pengujian mutu hasil perikanan 1) organoleptik/fisika Rp. 9.000,-/contoh/jenis 2) mikrobiologi: -

ABR dan Bicoli

Rp.

7.500,-/contoh/jenis

-

Vibrib dan selmonella

Rp.

7.500,-/contoh/jenis

-

Soaphyloneasus

Rp.

3.000,-/contoh/jenis

-

Antibiotik

Rp.

10.000,-/contoh/jenis

3) Kimia: -

kadar air dan abu

Rp.

5.000,-/contoh/jenis

-

kadar protein

Rp.

10.000,-/contoh/jenis

-

kadar garam

Rp.

4.000,-/contoh/jenis

-

histaman

Rp.

20.000,-/contoh/jenis

-

kadar indol

Rp.

25.000,-/contoh/jenis

-

logam berat

Rp.

15.000,-/contoh/jenis

-

antibiotik

Rp.

30.000,-/contoh/jenis

m. pemakaian geduk Diklat Pengawai Negeri Pemda 1) untuk keperluan Pemerintah Daerah: -

Kamar VIP (AC)/Kamar/Hari

Rp.

30.000,-

-

Kamar VIP Non AC/kamar/hari

Rp.

20.000,-

-

Kamar tidur/orang/hari

Rp.

4.000,-

-

Aula/hari

Rp.

50.000,-

-

Ruang belajar/hari

Rp.

20.000,-

-

Ruang rapat/hari

Rp.

20.000,2. untuk ......

-10-

2) untuk keperluan swasta: -

Kamar VIP (AC)/Kamar/Hari

Rp.

45.000,-

-

Kamar VIP Non AC/kamar/hari

Rp.

30.000,-

-

Kamar tidur/orang/hari

Rp.

7.500,-

-

Aula/hari

Rp. 100.000,-

-

Ruang belajar/hari

Rp.

30.000,-

-

Ruang rapat/hari

Rp.

30.000,-

n. Pemakaian gedung rumah dinas: -

di Ibukota Propinsi

Rp. 200,-/m2/bulan

-

di Ibukota Kab/Kodya/Kotip

Rp. 180,-/m2/bulan

-

di Ibukota Kecamatan

Rp. 160,-/m2/bulan

-

di Desa

Rp. 140,-/m2/bulan

-

di tempat terpencil

Rp. 120,-/m2/bulan

semi permanen tarifnya 50% dari permanen o. pemakaian gedung lainnya : No

Nama

Ruangan

Siang

Malam

Siang-Malam

1

G. Juang Berastagi

-

Rp. 50.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 125.000,-

2

Bukit Barisan Yogyakarta

-

Rp. 40.000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 100.000,-

3.

Karungguan Bolon

a. atas

Rp. 75.000,-

Rp. 125.000,-

Rp. 150.000,-

Parapat

b. bawah

Rp. 30.000,-

Rp. 35.000,-

Rp. 80.000,-

c. atas-bawah

Rp. 95.000,-

Rp. 145.000,-

Rp. 175.000,-

-

Rp. 50.000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 100.000,-

Balai Penataan Baru

p. pemakaian alat-alat besar/berat/jam yang terdiri dari : 1. crawler tractor komatsu D B1 A-16,

Rp.

6.381,33,-

2. motor grader - komatsu GD 31 RO

Rp. 11.412.16,-

- mitsubishi DG - 2H

Rp.

2.815.50,-

- komatsu GD 37 - 5H

Rp.

8.915.73,-

- kobelco LK 300

Rp.

5.537.25,-

- komatsu W 70

Rp.

8.915,75,-

- cater pillar 920

Rp.

7.508,00,-

- barata MG-10

Rp.

2.966.12,-

- barata MV 68/MG.G

Rp.

2.244.55,-

3. wheel roader

4. road roller

5. tandem ......

-11-

5. tandem Roller Galion

Rp.

2.966.12,-

6. puamatic fire roller sakai TS-7501

Rp.

3.126.30,-

7. vibrition roller sakai SW 40

Rp.

9.576.00,-

8. dumpurk isura 7 XD49

Rp.

1.877.00,-

9. stone crusher kawasaki KS-2014

Rp. 34.686,66,-

10. asphalt sprayer isuzu TXD 4

Rp.

5.235.79,-

11. asphalt distributor isuzu TXD 20

Rp.

5.235.79,-

12. crane on track PSH 33

Rp. 12.483.71,-

13. crane on wheel tadeno PR-151

Rp. 18.661.83,-

14. air compressor dirman PDR-370

Rp.

1.783.16,-

15. hand compactor kobe K-25-A22

Rp.

7.711.20,-

16. mobil pick up toyota

Rp.

638.17,-

Alat-alat berat/besar yang tidak termasuk dalam daftar ini, dihitung berdasarkan rumus : faktor pengali x harga pokok 1.000.000,−

faktor pengali adalah angka yang telah dibakukan oleh Kantor Pekerjaan Umum berdasarkan jenis, tipe dan umur peralatan Harga pokok adalah harga peralatan yang disesuaikan dengan harga dasar peralatan pada dealer resmi. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11 ....

-12-

Pasal 11 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan

menerbitkan

SKRD

atau

dokumen

lain

yang

dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XI .....

-13-

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi

dipungut

dengan

menggunakan

SKRD

atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STKD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17

(1)

Pelaksanaan penagihan retribus dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. (2) Penagihan .....

-14-

(2)

Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XV KEBERATAN Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam

hal

wajib

ketetatapan

retribusi

retribusi,

mengajukan

wajib

retribusi

keberatan harus

atas dapat

membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 ......

-15-

Pasal 19 (1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya

atau

sebagian,

menolak

atau

menambah besarnya retribusi yang terutang. (3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini

telah

dilampaui

dan

Kepala

Daerah

tidak

memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran

retribusi

diperhitungkan

untuk

melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (6) Apabila .....

-16-

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. b. c. d.

nama dan alamat wajib retribusi; masa retribusi; besarnya kelebihan pembayaran; alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal 22

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan ......

-17-

(2)

Pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.

(3)

Tatacara pengurangan, keringanan dan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

pembebasan

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. diterbitkan surat tegoran, atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling bayak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX PENYIDIKAN Pasal 26

(1)

Pejabat pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang ........

-18-

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima.

mencari,

mengumpulkan

dan

meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh

berhenti

dan

atau

melarang

seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik .....

-19-

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya

kepada

Penuntut

Umum

sesuai

dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yaitu : a. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, beserta segala perubahannya; b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pemakaian Pesanggarahan dan Balai Pertemuan Umum Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, beserta segala perubahannya; c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pemakaian Tanah Jalan yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pemakaian tanah-tanah Pengairan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pemakaian Balai Pendidikan dan Latihan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 29 ......

-20-

Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Agustus 1998 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA KETUA d.t.o M. ISKAK

GUBERNUR SUMATERA UTARA d.t.o T. RIZAL NURDIN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan Nomor

: 974.22-958

Tanggal

: 26-10-1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor

: 19

Tahun

:1998

Seri

: B No. 1

Tanggal

: 5-11-1998

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

DRS. AMRUN DAULAY PEMBINA UTAMA MADYA NIP : 400016973

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR

12

TAHUN

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemakaian Kekayaan Daerah adalah merupakah salah satu objek Retribusi Daerah yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha. Dalam rangka pengaturan tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud perlu menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. II PASAL DEMI PASAL Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR