SALINAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
NOMOR01tPM.2t2007 TENTANG KODEETIKPEGAWAI DIREKTORAT ANGGARAN JENDERAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DirektoratJenderal pegawaiyangberintegritas Anggarandiperlukan tinggi prinsip-prinsip dan menjunjung pelaksanaan yangbaik(goodgovernance); tugaspemerintahan
Menimbang
bahwa untuk mendukungmaksudtersebuthuruf a diperlukanKode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran; pertimbangan bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksuddalamhurufa dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktorat Jenderal MenteriKeuangan tentangKodeEtikPegawai Anggaran. Mengingat :
1 Peraturan Pemerintah JiwaKorpsdan Kode Nomor42 Tahun2004tentangPembinaan Etik PegawaiNegeriSipil (LembaranNegaraTahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran NegaraNomor4450); 1.
PeraturanMenteriKeuanganNomor29/PMK.01/2007 tentangPedomanPeningkatan DisiplinPegawaiNegeriSipildi Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubahdenganPeraturan Nomor711PMK.0112007: MenteriKeuangan PeraturanMenteriKeuanganNomor721PMK.0112007 tentangMajelisKode Etik di lingkungan Departemen Keuangan;
4. KeputusanMenteri KeuanganNomor 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian
Wewenang Departemen Keuangan untukMemberikan kepadaparapejabat di lingkungan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURANMENTERI KEUANGAN TENTANGKODEETIK PEGAWAIDIREKTORAT JENDERALANGGARAN.
BABI UMUM KETENTUAN Pasal1 iniyangdimaksuddengan: DalamPeraturan 1.
PegawaiDirektoratJenderalAnggaran(DJA) yang selanjutnyadisebutPegawaiDJA adalah Pegawai Nomor 8 NegeriSipil dan Calon PegawaiNegeriSipil sebagaimanadimaksuddalam Undang-undang Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaiansebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor43 Tahun 1999,termasuktenaqaharian.
.
i.::
.i
-:.j;
!
PERATURAN MENTERI INDONESIA KEUANGAN REPUBLIK -2-
2.
Kode Etik PegawaiDJA yang selanjutnyadisebutKode Etik adalah pedomantertulisyang mencakup norma-normaperilakuyang wajib dipatuhidan dilaksanakanoleh Pegawai DJA baik dalam rangka pelaksanaan tugaspokokdan fungsiDJA maupundalampergaulanhidupsehari-hari. MajelisKehormatanKode Etik DirektoratJenderalAnggaranyang selanjutnyadisebutMajelisKode Etik adalah lembaganon strukturalyang bertugasmelakukanpenegakanpelaksanaanserta penyelesaian pelanggaran Kode Etikyang dilakukanpegawaidi lingkunganDJA. Pelanggaranadalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan denganKode Etik. Pejabatyang berwenangadalahDirekturJenderalAnggaranatau pejabatlainyangditunjuk.
o.
Stakeholder DJA adalahpihak-pihaklain yang terkaitbaik dalam bentukperoranganmaupunkelompok yang mempunyaikepentingan denganprodukdan atau layananyang dihasilkanoleh DJA.
BAB II TUJUANKODEETIK Pasal2 Kode Etik DirektoratJenderal Anggaran bertujuanuntuk menjaga citra dan kredibilitasDirektoratJenderal Anggaranmelaluipenciptaantata kerja yang jujur dan transparansehinggadapat mendorongpeningkatan kinerja serta keharmonisanhubunganantar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkunganDirektorat JenderalAnggaran.
BAB III NILAI-NILAI DASARKODEETIK Pasal3 Nilai-nilai dasarKode Etik DJA yaitu: (1) Transparansiadalah keterbukaandalam pengambilankeputusanserta pemberianinformasikepada semuastakeholderDJA meliputikeadaankeuangannegara,ketepatanwaktu pelayanan,sertakejelasan yangdapatdipertanggungjawabkan. mengenaistandarproseduroperasional (2) Akuntabilitas atas pelaksanaantugas pokok dan fungsiDJA dalam adalahbentuk pertanggungjawaban rangkapencapaianVisidan Misi DJA. tanpa secaraprofesional (3) Kemandirian adalahkeadaandimanatugaspokokdan fungsiDJA dilaksanakan pengaruhpihakdi luarDJA. (4) Integritasadalahtindakan,sikap serta prilakuyangjujur baik terhadapdiri sendirimaupunlingkungandi sekitarnyasehinggabisa lebih obyektifdalam menghadapisuatu permasalahanserta memilikidisiplin dan tanggungjawabdalampelaksanaan tugassehari-hari.
, . i: :
:::...: PERATURAN MENTERIK EUANGAN REPUBLIKINDONESIA
(5) Profesionalismeadalah suatu bentuk pelaksanaantugas dan kegiatan yang didasarkan atas pengetahuanyang luas, keterampilan,kedisiplinan,kemandiriandan ketaatan terhadap peraturan sehinggadapatmemenuhikompetensiyangdisyaratkan. (6) Religiusitas adalahkesadaranbahwasemuatindakanyang dilakukanselalumemilikikonsekuensiuntuk diberikanpenghargaanatau hukumanoleh Tuhansehinggaketekunandan ketaatanmenjalankan ajaran agamadapatmenjaminsetiaptindakanyangdilakukanmenjadilebihbaik.
BABIV KEWAJIBAN DANLARANGAN Pasal4 PegawaiDJA wajib mematuhidan berpedomanpada unsur-unsurKode Etik yang terdiridari Kewajibandan Larangansebagaimana ditetapkandalamPeraturanMenteriKeuanganini.
Pasal5 KewajibanPegawaiDJA: Mentaatisegalaperaturanperundang-undangan dan peraturankedinasanyang berlakukhususnyayang terkaitdengantugaspokokdan fungsiDirektorat JenderalAnggaran; jawab; 2 . Bekerjadenganjujur,tertib,cermat,bersemangat dan bertanggung Memberikanpelayanandengansebaik-baiknya DJA menurutbidangtugasmasingkepadaSfakeholders masing; 4. Mengamankan keuangan negara dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan penganggaran; 5. Mentaatiketentuanjam kerja; 6. Berpakaian rapidansopan; 7. Bersikapdan bertingkahlaku sopansantunterhadapsesamapegawaidan atasan; B. Menindaklanjuti setiappengaduandan/ataudugaanpelanggaran KodeEtik; 9. Menciptakan dan memeliharasuasanakerjayang baik; 10. Menjaganama baik KorpsPegawaidan institusiDirektorat JenderalAnggaran. 1.
Pasal6 LaranganPegawaiDJA: 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Melakukanperbuatankorupsi,kolusidan nepotisme, Melakukantindakanyang dapatberakibatmerugikanSfakeho/ders DJA; Menjadisimpatisan atau anggotaatau penguruspartaipolitik; (RKA-l(/L)dan Standar MelakukankegiatanpenelaahanRencanaKerjaAnggaranKementerian/Lembaga Biaya Khusus dengan Kementerian/Lembaga terkait di luar lingkungankantor DirektoratJenderal Anggaran; pertentangan (conflictof interest); Melakukankegiatanyang mengakibatkan kepentingan Melakukanpenyimpanganprosedurdan/ataumenerimahadiahatau imbalandalam bentukapapundari pihak manapun yang diketahulatau patut diduga bahwa pemberianitu bersangkutanatau mungkin yang bersangkutan; bersangkutan denganjabatanatau pekerjaanpegawai/pejabat
l i f i . : . i .I, ; t ; : 1 . , , i :l .=. i i i i i i . j
i::iIi]i :iji Il'. j ii r-:r-;i',ii:liiA PERATURAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-47.
Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berhargamilik negaratidak sesuaidengan peruntukannya; L Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan ataumendistribusikan segalabentuknarkotika dan atauminuman psikotropika kerasdanatauobat-obatan danataubarangterlarang lainnya secarailegal; perbuatan 9. Melakukan asusila danberjudi; jabatanuntukkepentingan 10. Memanfaatkan pribadi, golongan rahasianegaradan/atau rahasia ataupihak lain.
BABV SANKSI Pasal7
( 1 ) Pegawaiyang melanggarKode Etikdikenakansanksi. (2) Sanksisebagaimana dimaksudpadaayat (1) berupa: a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan,dan/atau b. hukuman disiplin berdasarkanPeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 1980 dalam hal terjadi pelanggaran disiplinPegawaiNegeriSipil.
(3) Pengenaansanksrmoralsebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufa, disampaikansecaratertutupatau terbuka. (4) Sanksimoral sebagaimanadimaksudayat (2) hurufa ditetapkandengansurat keputusanoleh Pejabat yang berwenangyang memuatpelanggaran KodeEtikyangdilakukan. {5) Penyampaiansanksi moral secaratertutupsebagaimanadimaksudayat (3), disampaikanoleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutandan Pejabatlain yang terkaitdengan syarat pangkatPejabattersebuttidak boleh lebih rendahdari PegawaiNegeriSipilyang bersangkutan. (6) Penyampaiansanksi moral secaraterbukasebagaimanadimaksudayat (3), disampaikanoleh Pejabat yang berwenangatau Pejabatlainyangditunjukmelalui: a. forumpertemuanresmiPNS, b. upacarabendera; c. papanpengumuman; d. mediamassa. e. forumlainyang dipandangperluuntukitu.
(7) Dalam hal sanksi moral disampaikansecaratertutup,berlakusejak tanggaldisampaikanoleh Pejabat yang berwenangkepadaPegawaiNegeriSipilyangbersangkutan. (B) Dalam hal sanksi moral disampaikansecaraterbukamelalui forum pertemuanresmi PegawaiNegeri Sipil, upacarabenderaatau forum lain disampaikansebanyak1 (satu) kali dan berlakusejak tanggal disampaikan oleh pejabatyang berwenangkepadaPegawaiNegeriSipilyang bersangkutan-
(e) Dalam hal sanksimoral disampaikansecaraterbukamelaluipapanpengumumanatau media massa palinglama3 (tiga)hari kerjasejaktanggalditetapkannya suratkeputusanpengenaansanksimoral.
ffil
w
,ruxu;n;N,$
,.
, ; ,, ,, ,..,, ,::,1t.!
,t.
REPUBLIKINDONESIA PERATURAN MENTERIKEUANGAN
(10) Dalam hal PegawaiNegeri Sipil yang dikenakansanksimoral tidak hadir tanpa alasanyang sah pada telah menerimakeputusansanksi moral waktu penyampaiankeputusansanksi moral,maka"dianggap tersebut. 3 (tiga) hari (11) Sanksi moral sebagaimanadimaksudayat (2) huruf a, dilaksanakanselambat-lambatnya kerjasejakkeputusansanksimoraldisampaikan. (12) Dalam hal PegawaiNegeriSipil yang dikenakansanksimoral tidak bersediamengajukanpermohonan dapatdijatuhihukumandisiplin maafsecaralisandan/atautertulisatau membuatpernyataanpenyesalan, ringanberdasarkanPeraturanPemerintahNomor30 Tahun1980.
BABVI KODE ETIK PROSEDURPENYAMPAIAN DUGAANPELANGGARAN PasalB
( 1 ) DugaanterjadinyapelanggaranKodeEtikdiperolehdari : a. Pengaduantertulis; b. HotmailDJA pada http://www.anggaran.depkeu.go.id pelanggaran KodeEtik. c. TemuandariAtasanPegawaiyang didugamelakukan
(2) Setiap orang atau stakeholdersDJA yang mengetahuiadanya dugaan pelanggaranKode Etik dapat menyampaikanpengaduankepada Atasan Pegawaiyang melakukanpelanggarandan ditembuskan kepadaBagianKepegawaianDJA.
(3) Penyampaianpengaduan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teftulis dengan jenis pelanggaranyangdilakukan,bukti-bukti dan identitasPelapor. menyebutkan (4) Atasanpegawaiyangmenerimapengaduandan/ataumengetahuiadanya KodeEtik dugaanpelanggaran identitasPelapor. wajibmenelitipengaduantersebutdan menjagakerahasiaan (5) Dalam melakukanpenelitianatas pengaduandan/ataudugaan pelanggaranKode Etik, atasan dari pegawaiyang melakukanpelanggaran secarahirarkiwajibmeneruskankepadaPejabatyang berwenang membentukMajelisKode Etik. dimaksudayat (3) dan ayat (4) dianggap (6) Atasanpegawaiyang tidak melakukankewajibansebagaimana melakukanpelanggaranKode Etikdan dikenakansanksimoral.
BABVII MAJELISKODEETIK Pasal9 ( 1 ) Dalamrangkapengawasanpelaksanaan KodeEtikdibentukMajelisKode Etik KodeEtik. (2) MajelisKode Etikdibentuksetiapterjadipelanggaran (3) Keanggotaan MajelisKode Etikterdiridari : a. 1 (satu)orangKetuamerangkapAnggota; b. 1 (satu)orangSekretarismerangkapAnggota;dan 3 (tiga)orangAnggota. c. Sekurang-kurangnya
r:; :,:.'l
PERATURAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA -6(4) AnggotaMajelisKode Etik berjumlahganjil.
(s) Jabatandan pangkatAnggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PejabaUPegawai yang diperiksa. (6) MajelisKode Etik berwenanguntukmemberikanrekomendasijenis sanksiyang akan diberikanterhadap pegawaiyangmelakukanpelanggaranKodeEtik.
BABVIII PENUTUP Pasal10 Peraturan MenteriKeuangan inimulaiberlakusejaktanggal ditetapkan.
SALINAN Peraturan MenteriKeuangan inidisampaikan kepada. 1. 2. 3.
KepalaBadanKepegawaian Negara u.p.a. DiputiBidangPembinaan Kepegawaian; b. DiputiBidangInformasi Kepegawaian; Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; Sekretaris Departemen Jenderal Keuangan u.p.a. KepalaBiroPerencanaan Keuangan; b. Kepala BiroSumberDayaManusia; ParaPejabatdan Pegawaidi LingkunganDirektorat JenderalAnggaran.
Ditetaokan diJakarta padatanggal2B September2007
t'
/i::,', 1.rti r:':rJ \ ,
NAN sesuaidenganaslinya BagianUmum
a.n. MENTERIKEUANGAN DIREKTUR JENDERALANGGARAN t.t.d
SEKftETA
HendroPurnowo I
ACHMADROCHJADI NrP060047192
