--::::>
1989
No. 3470
PERSEROAN 2 PERSEROAN 2 DAN
Tambahan
FIRMA
TERBATAS, ATAU
PERKUMPULAN
Berita-Negara
R.I.
2
tanggal
KOMANDITER KOPERASI
12/12
-
1989
No.
99.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan : PERSEROAN TERBAT AS. "P.T. BANK YUDHA BHAKTI".
'-......
Nomor 68.
Pada hari ini. Selasa, tanggal sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (19-9-1989). Menghadap di hadapan saya, Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum. Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya. Notaris kenai dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini. 1. Tuan Mayor Jenaeral Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Tjokorda Putra Swastika, Staf Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia (DEPHANKAM). bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durian A-14, Rukun Tetangga OOL Rukun Warga 003, Kompleks Hankam Cibubur, Cibubur, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5614.2517/310833051. '2. Tuan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Tentara Nasional Indonesia Sarwono Widyo Hutomo, Staf Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia (DEPHANKAM). bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Pasar Minggu Kilo Meter 18.2. Rukun Tetangga 012. Rukun
--:>
3470
PERSEROAN TERBATAS
Warga 001 , Kelurahan Pejaten Ti~ur, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4412. 9694/260725008; menurut keterangan mereka di dalam hal ini b~rtindak berdasarkan : a . Surat kuasa tertanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (14-8-1989) nomor SK/29/VIll/1989, demikian selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk- dan atas nama "lnduk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (INKOPAD)", berkedudukan di Jakarta, badan hukum nomor 8205e/12-67, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diu bah terakhir kali diubah dengan akta tertanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (22-12-1987) dan telah disahkan oleh yang berwenang, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi Republik Indonesia terlanggal delapan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (18-4-1988) nomor 09/KPTS/BLK/IV/1988. h . Surat kuasa tertanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (14-8-1989), demikian selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama "lnduk Koperasi TNI-AL" disingkat "INKOPAL", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan akta tertanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (20-12-1988) dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi Republik Indonesia tertanggal tiga belas Pebruari seribu sembilan ralus delapan puluh sembilan (13-2-1989) nomor 8248 b . c . Sural kuasa lertanggal delapan Agustus seribu sembilan ralus delapan puluh sembilan (8-8-1989) nomor INKOP/851107/07/02/89, demikian sela ku kuasa dari dan karenanya unluk dan atas nama "lnduk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pembina Usaha Kope rasi Anggota TNI Angkalan Udara", disingkat " INKOPAUPUKADARA" , berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah , terakhir diubah dengan akta terlanggal dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (24-11-1987) dan Ielah disahkan oleh yang berwenang, dengan 2
PERSEROAN TERBATAS
--::>
3470
Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (31-12-1987) nomor 29/KPTS/BLKJXIl/1987 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen JS.operasi Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (31-12-1987) nomor 8161 a!l2-67 . d. Surat kuasa tertanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (14-8-1989), demikian selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama "Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia" disingkat "INKOPPOL", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah dengan akta tertanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14-6-1988) dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi Republik Indonesia tertanggal satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1-8-1988) nomor 8235 e/12-67. e. Surat kuasa tertanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (8-8-1989). demikian selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama "Induk Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia" disingkat "INKOPABRI". berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal tujuh Juni seribu sembilan · ratus ' delapan puluh sembilan (7-6-1989) ~an telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang, dengan Surat l(eputusan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembi,lan (31-71989) nomor 24/KPTS/BLK!Vlll1989 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (3.1-7-1989) nomor 8265 a. f. Surat kuasa tertanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus de Iapan puluh semhilan ( 19-~-19~9). demikian selaku kuasa dari dan
.:;
PERSEROAN TERBATAS
3470
""->
karenanya bertindak untuk dan atas nama "Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia" disingkat "INKOVERI", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah dengan akta tertanggai enam belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (16-7-1979) dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi Departemen Perdagangan dan Koperasi tertanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh (17-5-1980) nomor 8252 A. g. Surat kuasa tertanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (14-8-1989), demikian selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama: "Pusat Koperasi Detasemen Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan akta tertanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam (20-3-1986) dan telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Daerah Khusus lbukota Jakarta tertanggal lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (5-5-1988) nomor 1210 a/B.H.I., telah memperoleh ·status badan hukum dengan Sural Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Daerah Khusus lbukota Jakarta, tertanggal lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (5-5-1988) nomor 200/BLP/1988. Ketujuh sural kuasa mana dibuat di bawah tangan dan dengan bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini . Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris . Para penghadap derigan bertindak seperti tersebut menerangkan , dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : N a m a
d a n
t e m p a t
k e d u d u k a n.
Pasal I. Pcrseroan terbatas ini berusaha dengan nama: "P. T. Bank Y ud h n B h a k t i" (selanjutnya disebut juga "perseroan" ) dengan tempat kedudukan di Jakarta dan dengan kantor-kantor, cabang-cabang, filial-filial
4
~
PERSEROAN TERBATAS
--:>
3470
yang akan didirikan di tempat-tempat lain, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi dengan tidak mengurangi persetujuan Dewan Komisaris. · M a· k s u d
d a n
t u j u a n.
Pasal 2. Maksud dan tujuan perseroan ini. ialah : !.
M~:ngadakan atau menyelengarakan usaha-usaha di bidang jasa perbankan . menjalankan aktifitas-aktifitas yang dapat dijalankan oleh suatu bank umum. sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat mendirikan atau turut mendirikan atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain yang tujuannya sama atau hampir sama dengan perseroan ini. baik dari dalam maupun dari luar negeri. baik berupa usaha join1-venture maupun joint-enterprise, serta berusaha dalam arti kata yang luas yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan tersebut di atas yang tidak menyalahl Undangundang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
W a k t u. Pasal 3. Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasar ini disetujui dan disahkan oleh yang berwajib. dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hnkum Pemiagaan dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya. Modal. Pasal 4. !. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). terbagi atas : A. 10.000 (sepuluh ribu) saham istimewa.
B. 20 .000 (dua puluh ribu) saham biasa: masing-masing saham senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal .
5
~
3470
PERSEROAN TERBATAS
2. Dari modal tersebut telah diambil bagian/ditempatkan dan telah disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham istimewa atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) nominal yaitu qleh para -pendiri : · a. "lnduk Koperasi T.N.I Angkatan Darat (lNKOPAD) tersebut: 1.500 (seribu lima ratus) sa ham istimewa a tau sebesar .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . (satu milyar lima ratus juta rupiah) nominal; b: "lnduk Koperasi TNI-AL" disingkat "INKOPAL" tersebut : 1.500 (seribu l.ima ratus) saham istimewa atau sebesar .. .. .... .. .... .. .... . :.. (satu milyar lima ratus juta rupiah) nominal; c. "lnduk Koperasi TNI-AU Pembina Usaha Koperasi Anggota TN I Angkatan Udara", disingkat "INKOPAU-PUKADARA" tcrsebut : 1.500 (serihu lima ratus) saham istimcwa atau sebesar .. .. .. .. .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. (satu milyar lima nttus jut a rupiah) nominal; d. "fnduk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia" disingkat "INKOPPOL" tersebut: 1.500 (seribu lima ratus) s3ham istimewa atau sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (satu milyar lima ra.t us juta rupiah) nominal; e. "lnduk Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia" disingkat "INKOPPABRI", tersebut ,: 1.500 (seribu lima rat us) saham istimewa a tau sebesar .. .. .. .. .. .... .. (satu milyar lima ratus juta rupiah) nominal;
Rp. 1.500.000.000,-
Rp. 1.500.000.000,-
Rp. 1.500.000.000,-
Rp. 1.500 .000.000,-
Rp. 1.500.000.000,-
f. "lnduk Koperasi Veteran Republik Indonesia" disingkat "INKOVERI" tersebut : 1.500 (seribu lima ratus) saham istimewa atau sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (satu milyar lima ratus juta rupiah) nominal; g. "Pusat Koperasi Detasemen Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia" ter-
6
Rp. 1.500.000.000,-
PERSEROAN TERBATAS
~
3470
sebut : 1.000 (seribu) saham istimewa atau sebesar . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . ...... ... . . . . . . . . . . . . .. .. ... Rp. 1.600.000.000,(satu . milyar rupiah) nominal. 3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja, pacta waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan rapat umum para pemegang Sai.~rn den_gan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan harga di bawah pari. 4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan. maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham diberi kesempatan untulc membelinya, sedapat mungkin menurut perbandingan jumlah dan jenis saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran itu dan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut para pemegang saham tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada perseroan, maka lewatnya tempo 1 (satu) bulan tersebut sudah menjadi bukti yang cukup bahwa mereka (atau pemegang saham yang bersangkutan) tidak akan mempergunakan haknya tersebut. sehingga untuk itu tidak diperlukan adanya peringatan terlebih dahul~ kepada masing-masing pemegang saham yang dimaksud dan selanjutnya Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham yang dimaksud di atas kepada pihak lain yang ditunjuk rapat umum para pemegang saham dengan l}arga dan syarat-syarat pembayaran sekurang-kurangnya sama dengan yang semula ditawarkan kepada masing-masing pernegang saham tersebut . 5. Sisa saham harus sudah ditempatkan dan disetor seluruhnya dalam tempo 10 (~epuluh) tahun, terhitung dari hari ini, kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan, atas perrnintaan Direksi. 6. Dalam hal ada peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang sahum dan rapat tersebut harus pula menentukan harga saham-
7
3470
---:>
PERSEROAN TERBATAS
saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu , tetapi tidak dengan harga di-bawah pari. Ke putusan-keputusan rapat umum para pemegang sa~am tersebut ; satu dan lain hal dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, yang kiranya diperlukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham biasa yang dite mpatkan seperti tersebut dalam ayat 6 pasal ini, maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada pemegang saham yang namanya telah terdaftar di dalam daftar pemegang saham perseroan . Demikiah pula dengan saham-saham istimewa dalam hal adanya peningkatan jumlah saham istimewa yang ditempatkan, penawaran pertama-tama harus diajukan terlebih dahulu kepada pemegang saham istimewa yang namanya · telah terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan. Ketentuan dalam ayat 4 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut. S a h a m - s a h a m. Pasal 5. I. Semua saham istimewa >"dan saham biasa dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham dalam persc roan . Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat saham. 2. Untuk setiap saham, harus tercantum tanda-tangan Direktur Utama dan Komisaris Utama . Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran . berikut dengan tanda-tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi . 3. Suatu sural koleklip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) alau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam sural koleklip mana harus disebutkan jumlah saham yang bersan gkutan dan nomor-nomor urul saham-saham tersebut;
8
PERSEROAN TERBATAS
~
3470
surat kolektip harus ditanda-tangani oleh Direktur Utarna dan Kornisaris Utarna. / 4. Dalarn bentuk sebagairnana yang ditetapkan oleh Direksi pada setiap surat saharn atau surat kolektip harus dicanturnkan tanggal pengeluaran dan rnencanturnkan pula catatan tentang ketentuan-ketentuan pengalihan saharn aan persyaratan-persyaratan lain yang berlaku untuk saharn-saharn tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalarn anggaran dasar ini. 5. Jikalau dalarn anggaran dasar ini ada perkataan surat-surat saharn, rnaka yang dimaksud yaitu surat-surat saharn .istimewa dan surat-surat saharn biasa sedangkan dengan perkataan pemegang saharn yang dimaksud ialah pemegang-pernegang saham istirnewa, pernegang-pernegang saharn biasa, kecuali bilarnana dengan tegas diadakan peraturan yang tertentu. Pasal 6. I. Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pernilik dari satu .saham. 2. Yang boleh rnerniliki dan mernpergunakan hak-hak atas sesuatu saham hanya Warga Negara Indonesia atau sesuatu badan hukurn yang dapat dianggap sebagai Badan Hukurn Indonesia, satu dan lain menurut perlirnbangan Direksi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku serta pendapat urnurn dalam dunia perdagangan. 3. Jikalau sesuatu saham pindah tangan karena warisan, atau berdasarkan sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersarna dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saharn-saham terse but. Di dalam hal para pemilik bersama itu !alai untuk rnernberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai penunjukan wakil be'rsama itu, perseroan berhak mernperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pernegang saham perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (-saham) terse but. 4. Jikalau sesuatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebabsebab lain pindah haknya dan jatuh di tangan seorang yang bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. maka dalam tempo 9
'
3470
--:>
PERSEROAN TERBATAS
I (satu) tahun orang/badan hukum itu diwajibkan untuk menjual saham itu kepada seorang Warga Negara lndo!lesia atau Badan Hukum Indonesia, menurut peraturan yang ditetapkan dalam pasal 8 dan pasal 9. 5. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tmiduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham. P e n g g a n t i s u r a t
s a h a m.
Pasal 7.
l. Surat saham yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi perseroan, dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi itu dan Direksi dapat menukarkannya dengan yang baru, yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Surat aslinya oleh Direksi dimusnahkan dalam rapat Direksi yang berikut, hal mana disebutkan dalam notulen rapat itu dan dibuat berita acaranya. 2. Dalam hal surat-sunit saham yang dimaksudkan dalam ayat I di atas hilang atau rusak sama sekali, pengganti surat saham dapat dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan atas permintaannya secara tertulis kepada Direksi, asal saja ia dapat memberikan bukti-bukti yang cukup dan dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan d~ngan · memberikan cukup jaminan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk sesuatu peristiwa. 3. Tentang pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan harus diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedarart luas sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengeluaran penggantinya itu. · 4. Pengeluaran dari pengganti sural saham sesuai dengan ketentuankctentuan dari pasal ini mengakibatkan surat-surat saham aslinya menjadi batrll dan tidak berlaku lagi. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk mengganti surat saham sesuai dcngan ketentuan .dari pasal ini, harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. 6. Ketentuan-ketentuan dalam ayat I sampai dengan 5 ini berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti sural kolektif. 10
PERSEROAN TERBATAS
--::::>
Daftar
pemegang
3470 sahall}..
Pasal 8. l. Untuk para pemegang saham di kantor perseroan oleh Direksi disediakan 2 (dua) buah daftar pemegang saham, yaitu sebuah daftar untuk mencatat saham-saham istimewa dan sebuah _daftar lagi untuk saham biasa, yang harus memuat nama dan alamat dari setiap pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara-tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Direksi. nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan lain-lain haf yang dianggap perlu oleh perseroan dan/atau oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bertaku. 2. Pemegang saham wajib memberitahu Direksi secara tertulis tentang setiap perubahan alamat pemegang saham atau tentang hal-hallainnya dari seorang pemegang saham dan sebelum pemberitahuan demikian diterima secara nyata oleh Direksi. maka alamat serta hal-hallainnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan-panggilan dan dipiden-dipiden yang dikirimkan kepada pemegang saham serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham. 3. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai , suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum para pemegang saham untuk gadai saham tersebut dan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan dan dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan . . Pengakuan mengenai gadai saham oleh perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam daftar pemegang sa ham. 4. Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada daftar pemegang saham harus disetujui rapat umum para pemegang saham dan dibuktikan dengan penanda-tanganan atas pencatatan dan/atau perubahan tersebut oleh Oireksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya. 5. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham II
--::>
3470
PERSEROAN TERBATAS
termasuk pencatatan mengenai su~tu penjualan, pemindah-tanganan, penanggungan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan dengan sesuai dengan anggaran dasar ini. P e m i n d a h a n
h a k
a t a s
s a h a m - s a h a m
b i a s a.
Pasal 9.
1. Jika seorang pemegang saham biasa bemiat untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan ha~ atas saham (saham)nya, pertama-tama wajib menawarkan saham (sahamnya) dengan surat tercatat kepada segenap para pemegang saham lainnya yang nama-namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan, sesudah terlebih dahulu memberitahukan maksudnya dengan surat tercatat kepada Direksi dengan menyebutkan harga yang dimintanya. Pemegang saham lainnya, yang nama-namanya telah terdaftar ·dalam daftar pemegang saham tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli atau dengan cara lain menerima pemindahan atas saham-saham yang akan dijual atau dengan cara lain dipindahkan haknya tersebut untuk suatujumlah sesuai dengan perbandingan antara ju"mlah saham-saham yang telah dimilikinya, dengan seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penawaran . Dalam hal tidak ada di antara para pemegangsaham lainnya yang berniat untuk membeli atau dengan cara lain menerima pemindahan saham-saham biasa yang ditawarkan tersebut dalam jangka waktu tersebut atau pemegang saham Iainnya yang telah menyanggupi membelinya atau dengan cara lain menerima pemindahan saham tersebut tidak melaksanakan pembayarannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pernyataan kesanggupan untuk membeli atau dengan cara lain menerima pemindahan tersebut, maka pemegang saham biasa yang bersangkutan berh11k menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atas saham (sahamnya) kepada pihak ketiga dengan ketentuan : a . harga penjualan tidak akan kurang dari pada yang diminta di dalam penawaran semula kepada pemegang saham lainnya tersebut; b. pihak ketiga manapun yang bermaksud membeli atau dengan cara lain
12
PERSEROAN TERBATAS
3470
menerima pemindahan hak atas saham (saham) tersebut harus disetujui oleh rapat umum para pemegang saham; " satu dan lain dengan tidak mengurangi izin yang berwajib berdasarkan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asli sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemilik yang baru telah didaftarkan dalam daftar pemegang saham, dengan tidak mengurangi izinizin dari pihak yang berwajib. 3. Semua pemindahan, peralihan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh a tau atas nama pihak . yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pe111indahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai pemindah-tanganan saham. 4. Pemindahan nama itu dicatat baik dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan-catatan itu harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. 5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam izin-izin yang diberikan kepada perseroan oleh pihak yarig berwajib tidak terpenuhi. 6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham. maka mereka wajib mengirim pemberitah.1:1an penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga ppluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi perseroan. 7. Pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka wa.ktu dari tanggal dikirimkannya panggilan-panggilan untuk rapat umum para pemegang saham sampai dengan tanggal penutupan rapat tersebut. 8. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kemati an seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyeba hkan 13
3470
~
PERSEROAN TERBATAS
pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan buktibukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat meng11jukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar inL 9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk rnemindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap' setiap peralihan hak menurut ayat 8 dari pasal ini. P e m i n d a h a n
h a k
a t a s
s a h a m
i s t i m e w a.
Pasal 10. 1. Jika seorang pemegang saham istimewa berniat untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atas sahamnya, pertama-tama wajib mem1warkan saham (saham)-nya dengan sural tercatal kepada para pemegang saham islimewa yang lain sesudah lerlebih dahulu memberilahukan maksudnya dengan sural lercatal kepada Direksi dengan menyebutkan harga yang dimintanya. Masing-masing pemegang saham islimewa lainnya mempunyai hak terlebih dahylu unluk membeli atau dengan cara lain m.enerima pemindahan hak atas saham-saham yang akan dijual alau dengan cara lain dipindahkan haknya lersebul unluk sualu jumlah sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang mereka miliki, di dalam waktu 30 (liga puluh) hari dari tanggal penawaran. Dalam hal tidak ada di antara pemegang saham islimewa lainnya hernial unluk membelinya atau dengan cara lain. menerima pemindahan hak alas saham-saham lersebul dalam jangka waktu yang Ielah dilentukan lersebul alau pemegang saham istimewa yang Ielah menyanggupi membelinya atau dengan cara lain menerima pemindahan hak alas saham lersebut lidak melaksanakan pembayarannya dalam jangka waklu 30 (tiga puluh) hari, setelah dilerimanya · per~aan kesanggupan unluk membeli alau dengan cara lain menerima pemindahan hak atas saham-saham lersebul, maka pemegang sa ham istimewa yang bersangkutan berhak _menjual a tau dengan cara lain memindahkan hak alas saham (saham)-nya yang belum terjual atau
14
PERSEROAN TERBATAS
--:::>
3470
dengan cara dialihkan haknya tersebut kepada (para) pemegang saham biasa yang masing-masing berhak untuk membeli saham-saham yang hendak dijual atau dipindahkan haknya dengan cara lain tersebut, yaitu sedapat mungkin menurut perbandingan jumlah saham biasa yang mereka miliki dan dalam tempo :30 (tiga puluh) hari setelah diberitahu oleh Direksi, manakala setelah penawaran kepada para pemegang saham biasa tersebut, ternyata SBham-saham yang hendak dijual atau dengan cara lain 'dialihkan terse bur ternyata masih ada -yang tersisa, maka pemilik saham istimewa tersebut berhak untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkannya kepada pihak ketiga dengan ketentuan : a. harga penjualan tidak akan kurang dari pada yang diminta olehnya di dalam tawaran semula kepada pemegang saham istimewa yang lain; b. pihak ketiga manapun yang bermaksud membeli atau dengan cara lain menerima pemindahan atas saham (saham) istimewa harus disetujui oleh rapat umum para pemegang saham. 2. Direksi dapat menolak balik nama saham istimewa yang dialihkan secara bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini dan peralihan semacam ini tidak diakui oleh perseroan.
K e p e n g u r u s a n. Pasal 11. L Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur. seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris . 2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 dari pasal ini, para anggota Direksi diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon-calon yang diajukan o!eh rapat umum para pemegang saham istimewa. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan rapat umum para pemegang saham yang mengangkatnya . 3. Anggota Direksi yang masa jabatannya te!ah berakhir dapat diangkat kemhali. 4. Rapat umum para pemegang saham uapat memberhentikan seorang anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. L'i
3470
~
PERSEROAN TERBATAS
Pemberhentian demikian berlaku s~jak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentikan yang lain ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham. 5. Rapat umum para pemegang saham .dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, yaitu dari calon-calon yang . diajukan oleh rapat umum para pemegang saham istimewa dan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini. Masa jabatan seseorang , yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut, adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/ digantjkan tersebut. 6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetapi dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangk<jtan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam rapat umum para pemegang saham berikutnya. 7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan, atau b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal ini, atau c. Dilarang menjabat sebagai anggota Direksi karena ketentuan dari suatu Undang-undang atail peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau e. Meninggal dunia. 8. Kepada para anggota Direksi dapat diberikan gaji yang besarnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan rapat Dewan .Komisaris. 9. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, rapat umum para pemegang saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut.
16
·.
3470
PERSEROAN TERBATAS
~
H a k
d a n
k e w a j i b a· ·n
D i r e
Js
s i.
Pasal 12. l. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. bila ia sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain, hal mana tidak usah dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi. 2. Direksi berhak dan berkuasa mewakili _perseroan di dalam dan di_luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan; b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin; c. membeli. menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, terrnasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan; d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan; e. mendirikan atau turut serta dalam perusahaan lain yang mempunyai usaha yang berhubungan dengan usaha perbankan, yaitu dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang; haruslah diperoleh lebih dahulu persetujuan tertulis atau akta yang ber· kenaan harus turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. 2. Pembagian pekerjaan di dalam perseroan antara para anggota Direksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka bersama. Para anggota Direksi diwajibkan mengadakan musyawarah terlebih dahulu di antara mereka untuk segala hal yang menurut lazimnya dalam dunia perbankan , termasuk hal-hal yang penting bagi perseroan: : satu dan lain tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga. 3. Direksi · dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu . .f. Din:ksi diwajibkan untuk memenuhi garis besar tentang pembinaan dan pengembangan usaha perseroan yang Jiberikan oleh rapat umum para 17
-:>
3470
PERSEROAN TERBATAS
pemegang saham, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak dapat dipakai oleh pihak keti-ga sebagai alasan . Rapat
Direksi.
Pasal 13. 1. Direksi mengadakan rapat setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama. 2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utuma berhalangan hadir untuk memimpin rapat, maka salah seorang anggota Direksi lainnya, y'a ng akan memimpin rapat Direksi. 3. Rapat Direksi harus diadakan jikalau ada sesuatu hal yang menurut anggaran dasar atau menurut keputusan rapat umum para pemegang saham harus diputuskan olehnya atau jikalau 2 (dua) orang anggota Direksi mengundang rapat tersebut karena sebab-sebab yang dipandang penting oleh mereka. 4. Panggilan rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atas biaya perseroan oleh mereka yang menganggap perlu diadakannya rapat itu, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya, atau jikalau hal-hal yang hendiik dibicarakan itu menurut pertimbanganilya mengundang harus segera diselesaikan, tempo itu dapat dipersingkat 1 (satu) hari sebelumnya. 5. Rapat Direksi hanya dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jikalau sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggotanya hadir atau terwakili. 6, Seorang Direksi hanya dapat diwakili dalam rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya hal mana dibuktikan dengan surat kuasa. 7. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi dibuat berila acaranya . Berita acara demikian akan ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seorang Direktur yang hadir dalam rapat. l:l. Direksi dapat mengambil keputusan di luar rapat, jikalau semua anggotanya telah mengetahui usul yang berkenaan dan menyetujuinya dan menyatakan hal ini dengan surat yang ditanda-tangani oleh mereka masingmasing. 9. Rapat-rapat Direksi diadakan di mana saja di dalam Wilayah Rcpublik Indonesia . 18
PERSEROAN TERBATAS
--:>
D e w a n
3470
K o m i s a _r i s. Pasal 14.
t
1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 7 (tujuh) orang Komisaris dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris dengan mendapat surat kuasa dari anggota Dewan Komisaris yang lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris. 3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat 5, 6, 7 dari pasal ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon-calon yang diajukan oleh rapat umum para pemegang saham istimewa. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak penutupan rapat umum para pemegang saham yang mengangkatnya. 4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali . 5. Rapat umum para pemegang saham dapat memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham . 6. Rapat umum para pemegang saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya tersebut, yaitu dari calon-calon yang diajukan oleh rapat umum para pemegang ·s aham istimewa. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya . Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersehut di atas. tetapi Japat dimintakan pertanggung-jawabannya sebagai )l)
PERSEROAN TERBATAS
3470
--:::>
anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga saat pengunduran dirinya dalam rapat umum para pemegang saham berikutnya. 8. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : a. dinyatakan pailit atau ditarup di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan, atau b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 5 dari pasal ini, atau c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau e. meninggal dunia. 9. Pani anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau hon(lrarium sebagaimana yang"ditetapkan oleh rapat umum para pemegang sa ham. 10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris Jowong, maka rapat. umum para pemegang saham harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya Jowongan tersebut untuk mengisi Jowongan itu. K e k u a s a a n
d a r i
D e w a n
K o m i s a r i s.
Pasal 15. 1. Dewan Komisaris mempunyai kekuasaan dan kewajiban-kewajiban untuk mengawasi pekerjaan Direksi. 2. Anggota Dewan Komisaris bersama-sama atau masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat Jain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dapat menunjuk 2 (dua) orang di antara para anggotanya sebagai Komisaris utusan.
20
l
--===-
PERSEROAN TERBATAS
~
' t
3470
3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahliahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut. 4. Direksi wajib · memberi penjelasan ten tang hal-hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris di dalam melaksanakan tugas pengawasan .dan pemeriksaannya tersebut. 5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang atau lebih anggota Direksi. jikalau ialmereka ini bertindak bertentangan -dengan anggaran dasar ini , atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting menurut Dewan Komisaris. Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. 6. Dalam tempo 3 (tiga) minggu sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum para pemegang saham. rapat mana yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang tersangkut diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dibatalkan, sedang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. Rapat itu dipimpin oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka yang hadir. 7. Jikalau rapat umum para pemegang saham tidak diadakan dalam 3 (tiga) minggu setelah pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas ini menurut hukum menjadi batal dan anggota Direksi dan bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. 8. Jikalau semua anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka atau oleh karena sebab apapun perseroan tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Direksi , maka Dewan Komisaris untuk sementara. untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan diwajibkan mengurus perseroan. dengan wewenang untuk menjalankan dan menyelesaikan urusan-urusan seh arihari dan urusan-urusan perseroan yang sedang berjalan. Dalam hal ini Dewan Komisaris berhak memberi kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. 9. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris. maka segala hak dan kewajiban dari Dewan Komisaris yang tersebut herdasarkan anggaran dasar ini berlaku pula bagiannya. 21
PERSEROAN TERBATAS
3470
~
R a p a t
D e w a n
K o m i s a r i s.
Pasal 16. 1. Komisaris ,Utama atau jika Komisaris Utama tidak ada atau tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris, maka salah seorang dari Komisaris lainnya mengetuai rapat Dewan Komisaris. 2. Rapat Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat pula diadakan pada setiap waktu jika dan bila itu ·d ianggap perlu oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris lainnya. 3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat tercatat atas biaya perseroan oleh mereka yang menganggap perlu diadakannya rapat itu, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya atau jikalau halhal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan, tempo itu dapat dipersingkat sedikitnya 1 (satu) hari sebelumnya . 4, Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jikalau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pcrtiga) dari jumlah anggotanya hadir atau diwakili. Seorang Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, hal mana dibuktikan · dengan adanya surat kuasa. 5." Masing-masing para anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 6. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak; jikalau mengenai hal-hal lain, dengan tidak menutup kemungkinan diajukannya hal tersebut oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris kepada rapat umum para pemegang saham. 7. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rap at itu dibuat notulen atas usaha Ketua dan sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang di antara yang hadir. Penanda-tanganan ini tidak perlu jikalau notulen itu dibuat dengan berita acara Notaris .
22
PEA~EROAN
~
3470
TEABATAS
8. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan di luar rapat, jikalau setnua Komisaris telah mengetahui usul yang berkenaan dan menyetujuinya dan menyatakan hal ini dengan surat yang ditanda-tangani oleh mereka masing-masing. 9. Dalam rapat pewan Komisaris, para anggota Direksi sedapat mungkin turut diundang dan hadir u'ntLk memberi pertimbangan dan penjelasan di mana pt:rlu. N e r a c a
d a n
p e r
hi
t u n g a n
I a b a
r u g i.
Pasal 17.
1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember, pada akhir bulan Desember dar! tiap-tiap tahun, I buku-buku perseroan harus d\tutup. Untuk pertama kalinya pada nkhir bulan Desember seribu sembilan rat us sembilan puluh ( 1990). 2. Dari penuttipan buku-buku tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, oleh Direksi diperbuat neraca dan perhitungan laba rugi, berikut surat-surat ~ertanggungan jawab tahtlnan lainnya harus sudah disediakan di kantdr perseroan; selambat-lambatnya 14 (empat betas) hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham dimulai, untuk diperiksa o)eh· para pelnegang saham.
3. Dalam rapat ~mum par~ ~emegang saham, Direksi memberi laporan tentang keadaan perseroan dan basil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lampau, teristimewa rrle1~erai pengurusannya. 4. Pengesahan dari n~raca dan perhitungan laba rugi bleh rapat umum 1 para pemegang saham, berartj ~embhikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi ~~a~ tindakan-tindakan dalam tahun buku yang lampau, yang mengenai pekerjaan-pekerjaannya yang tersebut dalam suralsural tahu11an itu dan memberikan pembebasan kepa?a para Komisaris atas pengawasannya . 5. Jika neraca dan perhitungan laba rugi tersebut tidak dlsahkan, maka rapat umum para pemegang saham menunjuk seorang Komisaris untuk bersama-sama Direksi membuat/menyajikan neraca dan perhitungan laba rugi yang lain kepada rapat urnJm para pemegang saham dalam waktu yang ditetapkan oleh rapat umUJTI para pemegang saham.
23
PERSEROAN TERBATAS
3470
~
R a p a t
u m u m
p a r a
p e m e g a n g
s a h a m.
Pasal 18. 1. Terdapat 2 (dua) macam rapat umum para pemegang saham :
a. rapat umum tahunan para pemegang saham adalah rapat umum para pemegang saham yang dimaksud dalam pasal 18 di bawah ini; b. rapat umum luar biasa para pemegang safiam adalah semua rapat umum ....7""----· ~ · ~.Jjl_.OC~~g- saham di luar rapat umum tahunan para pemegang saham .
_ c:: ---:--
2. Rapat umum para pemegang saham dalam anggaran dasar ini berarti kedua-duanya, yakni rapat urn urn tahunan para pemegang saham dan rapat umum luar biasa para pemegang saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain . 3. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, rapat umum para pemegang saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili lebih da ri 2/3 (dua pertiga) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan . Ra pa t
u m u ·m
t a huna n
pa ra
pe me ga ng
s a h a m.
Pasal 19. R.apat umum tahunan para pemegang saham sedi-kit-dikitnya harus diadakan dua kali setahun : 1. Selambat-lambatnya dalam bulan Desember untuk pe'rtama kalinya pada bulan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (1989) dengan acara pembahasan dan persetujuan atas rencana kerja/ anggaran perusahaa n tahun yang akan datang serta hal-hal lain yang .diaju-kan oleh Direksi. 2. Selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kalinya pada bulan Juni seribu semhilan ratus sembilan puluh satu (1991), kecuali rapat umum para pemegang saham memberi dispensasi tentang hal tersebut . dengan acara : a . laporan Direksi perihal jalannya perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru sclesai . ncraca dan pcrhitungan laha rugi
24
PERSEROAN TERBATAS
b.
c.
d.
e.
3470
dari tahun buku yang bar~ selesai, yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan ditandq·tangahi oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan; I penyampaian dan pembahasan atas pandangan Direksi dan Dewan Komisaris tentang kemllngklnan perkembangan usaha perseroan di masa yang akan datang; . II' tentang penggunaan k euntungan d an. penetapan d an persetujuan tahun buku rang baru seJ~:sai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku ya"g l!ilu; bilamana perlu dilakuka p pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan ~bmisaris dan penentuan uang jasa atau honorarium ·para anggot~ Dewan Komisaris; 'I hal-hal lain yang dimajukan Direksi, Dewan ~omisaris atau para pemegang saham.
3. Usul dari pemegang saham hanya dapat dimasukkan ke dalam acara rapat, bila diajukan secara terf}tl;s kepada Direksi oleh seorang atau Iebih pemegang saham yang memil j~\ (set:ara bersama-sama) sedikit-dikitnya 1110 (satu persepuluh) dari mq(lal yang ditempatkan dan diajukan paling 1 lambat 3 (tiga) minggu sebel uht rapat umum para pemegang saham diadakan. Rap at . u mum
Iu a r
bias a par a I Pasal 20.
p em egan g
sa ham.
1. Direksi dapat memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham bilamana dipandang perlu oleh Direksi atau Dewah Komisaris dan Direksi wajib memanggil ra{lat um~m luar biasa para pemegang saham atas permintaan secara tertuJis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (sat f perduapuluh) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah ditempatl< ~ n dengan menyebutkan dalam pennintaan itu hal-hal yang akan dibicadkan. 2. Permintaan untuk diadaJ~nnya rapat umum para pemegang saham tersebut diajukan oleh pemega~g s&ham yang bersangkutan kepada Direksi I atau Dewan Komisaris, yang eli d~lam hal ini mempunyai hak yang sama. 3. Apabila Direksi tidak fhemanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam waktu 6 (enam) minggu setelah diterimanya per-
25
--:>
PERSEROAN TERBATAS
3470
mintaan tersebut, maka para pemegang saham yang menanda-tangani permintaan itu ataupun Dewan Komisaris yang telah menerima permintaan tersebut ataupun yang memandang perlu untuk diadakannya rapat tersebut, berhak memanggil rapat itu atas biaya perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini, pada rapat mana Ketua rapat harus dipilih oleh dan dari an tara mereka yang hadir dan 's emua keputusan rapat itu adalah sah dan mengikat perseroan. asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai korum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu,_dipenuhi sebagai~ana mestinya. T e m p a t
d a n
p a n g g i I a n
r a p a t.
Pasal 21. 1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar, rapat umum para pemegang saham harus diadakan di tempat kedudukan perseroan. 2. Sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebeluni dikirimkannya panggilan untuk' rapat umum para pemegang saham, yang berhak mengirimkan panggilan tersebut harus memberitahukan kepada para pemegang saham perseroan dengan surat tercatat atau iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan bahwa akan diadakan suatu rapat umum para pemegang saham. 3. Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham harus dikirim kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau diumumkan dengan iklan dalam .sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di wilayah Republik Indonesia dan s~tu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan sebagaimana ditentukan oleh sedikitnya 14 (empat betas) hari kalender sebelum tanggal rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan 7 (tuj uh) hari sebelumnya, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan harus menyebutkan tempat , tanggal dan waktu maupun acara rapat dan panggilan untuk rapat umum tahunan para pemegang saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan ~()
PERSEAOAN TERBATAS
3470
laba rugi dan laporan-laporan kbuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperik sa oleh para pemegang saham di kantor perseroan sejak tanggal pembet itahuan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan-Iaporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empat betas) hari kalender sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham yang bersangkutan. 5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwaklli dalam rapat umum para pemegang saham, maka panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan dan rapat dapat dial:lakan dimanapJn juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. 1
Ketua rapat · umum para pemegang saham dan berita acara rapat umum para pemegang saham. Pasal 22. 1. Rapat umum para pemegang saham harus diketuai oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam rapat, Hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat diketuai oleh salah seorang Direktur, bila tidak hadir oleh Kon:_Jisaris Utama , bila tidak hadir oleh seorang Komisaris lainnya atau bilamana tidak ada seorangpun Komisaris y.ang hadir dalam rapat, oleh seorang yang dipilih di anta~a para hadirin. 2. Ketua rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan . wewenangnya untuk hadir dalam rapat dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pJda waktu panggilan rapat.
"'
3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat notulen rapat yaf)g Iditanda-tangani oleh Ketua rap at sebagai penetapan dan oleh sekuranfkurangnya seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh rapat. Apabila notulen/berita acara dibuat oleh Notaris, maka penanda-tangan' an tersebut di atas tidak disyaratkan. \
Ucrita acara ini merupakfl n buku yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang
27
---:>
3470
PERSEROAN TERBATAS
terjadi dalam rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga. K e p u t u s a n
d a n
h a k s u a r a.
Pasal 23. 1. Jikalau jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, semua keputusan h:•rus diambil dengan suara terbanyak biasa yang dikeluarkan secara sah.
Bilamana dalam rapat jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan di atas. maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender tlan secepatnya 7 (tujuh) hari kalender kemudian dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya, asal saja dihadiri sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dalam perseroan. 2. Tiap-tiap pemilikan 1 (satu) saham, baik saham biasa atau saham istimewa memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ,ditanda-tangani dan harus disampaikan secara tertutup. kecuali jika Ketua rapat mengizinkan pemungutan suara secara lisan, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang -berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan. kecuali jika sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta rapat meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia. 4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul tersebut harus dianggap ditolak . . 5. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selaina pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang saham akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut : a. hal-hal tersebut b_erhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya JO'Yo (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan; dan
2X
3470
PERSEROAN TERBATAS
c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan us aha perseroan. 6. Para pemegang saharrl dapat diwakili dalam rapat umum para pemegang saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggot~ Dewan ~omisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan unt pk bertindak sebagai kuasa Qari para pemegang saham dalam rapat umum para pemegang saham atau mengeluarkan suara dalam rapat tersebut dan suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa, adalah tidak sah. Surat kuasa haru~ dibuat dari difanda-tang~ni dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi perseroan dengan tidak mengurangi Undangundang dan peraturan per~n(iang-undangan yang berlaku tentang bukti · perdata. 7. Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanp~ mengadakan rapat umum para pemegang saham, asal saja usul yang l:lersangkutan telah diberitahukan secara tertulis I kepada semua pemegang saham perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yatig bersang~utan dengan memberi pernyataan yang telah '•I ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka. · Keputusan demiklan ha;~~ dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umuril ~ara pemegang saham. 8. Suara-suara yang tidak' shh harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian diang~Ap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. Rapat
,.
umum
para
pemegang
saham
i s t i m e w a.
Pasal 24.
1. Rapat ummn para pe'flehng saham istimewa dapat diadakan setiap waktu oleh Direksi perseroa~ apabila dipandangnya perlu atau apabila atas permintaan secara tertulis da}i . Dewan Komisaris ataU (para) pemegang saham istimewa yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham istimewa yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan menyebutkan dalam permintaanrlya tersebut hal-hal yang akan dibicarakan. 2. Apabila Direksi dalam + •ktu 14 (empat betas) harl kalender setelah menerima permintaan itu, tidak mengadakan panggilan untuk rapat umum
29
3470
~
PERSEROAN TERBATAS
para pemegang saham istimewa atau seri I dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah permintaan, maka yang memintanya b~rhak untuk mengadakan panggilan dan mengadakan rapat, serta memilih Ketua rapat itu sendiri . . 3. Apa yang ditetapkan dalam pasal 20 dan 21 anggaran dasar ini mengenai panggilan dan Ketua rapat secara mutatis mutandis berlaku untuk rapat umum para pemegang saham istimewa. 4. Yang dapat diberi kuasa untuk hadir dalam rapat ~ dimaksud hanya para pemegang saham istimewa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa dalam rapat yang bersangkutan.
P e m b a g i a
n k e u n t u n g a n. Pasal 25.
1. Keuntungan bersih yang diperoleh perseroan seperti yang disebutkan dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan , dibagi menurut ketentuan sebagai berikut : a. 30% (tiga puluh persen) untuk dana cadangan sampai jumlah yang dianggap cukup oleh rapat umum para pemegang saham; b. 5% (lima persen) untuk tantiem Direksi; c. 5% (lima persen) untuk tantiem Dewan Komisaris; d. 10% (sepuluh persen) untuk jasa prestasi/bonus karyawan; e. 50% (lima puluh persen) untuk dipiden. Pemegang saham untuk mengatur secara lain. 2. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat ketungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup . 3. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada perseroan.
30
PERSEROAN TERBATAS
~
D a n a
3470
c a d a n g a n. Pasal 26.
I. Dana cadangan digunak1n untuk inenutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan supaya dana cadangan itu baik selur'u hhya atau sebagian digunakan untuk modal I ' bekerja atau keperluan lai'l. . 2. Direksi mengurus dan me~yimpan dana cadangan atau mengusahakan agar dana cadangan itu men~apf!t laba. Laba yang diperoleh dJ ri dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
3.
I
Perubaha'l
anggaran
dasar.
Pasal 27.· l. Perubahan-perubahan atas ketentuan dalam angg11ran dasar ini termasuk merubah nama, tempat, kedudukan ·dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari memperpanjang. lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (keputusan untuk memperkecil modal perseroan harus dlumumkan dalam Berita Negara dan dalam salah ~atu surat kabar harian yang terblt di tempat . kedudukan perseroan terseb~t oleh Direksi untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang sa~arp yang sengaja dipanggil untuk itu dah1m rapat mana harus hadir at~u diwakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah sahaiTI 1yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan disetujui oleh sekurang-kuningnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang 1 dikeluarkan dengan sah dala r~l rapat . .
....
2. Jikalau dalam rapat ya1~ dimaksud di atas banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rap~t it1 1 d~pat diadakan rapat kedua, dengan. syaratsyarat yang sama sepert1 yang d1butuhkan untuk rapat pertama, d1 d
PERSEROAN TERBATAS
3470
~
3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib seberapa masih diperlukan. Likwidasi. Pasal 28. 1. Jika perseroan- ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi, di bawah pengawasan dari para Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham -menentukan cara:.Jain. 2. palam rapat itu juga ditentukan upah dari para likwidatur. 3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri, di mana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara dan satu atau lebih surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan, disertai panggilan untuk para kreditur. 4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi terlebih dahuhi dibayarkan kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masingmasing dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham yang diselenggarakan khusus untuk itu . 5. Anggaran dasar ini seperti yang disebutkan dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-perubahan tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. P e r a t u r a n - p e r a t u r a n p e n u t u p. Pasal 29. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang sabam yang akan memutuskan. K e t e n t u a n - k e t e n t u a n
I a i n.
Pasal 30. Menyimpang dari peraturan-peraturan yang ditetapkan dai
.1 ..
I
PERSEROAN TERBATAS I
Para Direktur
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
3470
Al
Tua~I ·Marsekal Muda Tentara Nasional lntbnesia Teddy Rusdy, Asisten Perencanaan Umum Pu,·~lima Angkatan Bersenjata Republik lndonesi<.·, , bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara Ul, I . Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Tebet, Jakarta Selatan. I Turin Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hen+n Bernhard Leopold Mantiri, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan DaraL bertempat tinggal di Jakarta, Kompleks Ang~atan Darat E-10, Kuningan Timur, Rukun TetaJgga 006, Rukun Warga. 03, Setia Budi, I I Jakarta Selatan. 33
PERSEROAN TERBATAS
3470
~
Komisaris
Komisaris
:
·
Komisaris
:
Komisaris Utusan
:
Komisaris Utusan
Tuan Laksamana Pertama Tentara Nasional Indonesia Jusuf Effendi, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut, bertempat tinggal di Jakarta, Wisma Lumba-Iumba 101, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Bendungan Hilir, Jaka~ta Pusat. Tuan Marsekal Muda Tentara Nasional Indonesia Suakadirul, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Manuha 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Halim Perdana Kusumah, Kramatjati Jakarta Timur. Tuan Mayor Jenderal Polisi Doktorandus Wahyudi Wiratmo, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Darmawangsa Vl/2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Pumawirawan) Sarwono Widyo Hutomo tersebut. Tuan Adnan Ganto, pengusaha, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singapura, 36 Robinson Road # 13-01, Singapore 0106.
Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap dengan bertindak seperti tersebut diterima baik oleh masing-masing Komisaris tersebut telah memperoleh izin Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana berturut-turut ternyata dari surat izin tertanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puiuh sembilan (12-8-1989) nomor Sl/092/Yill/1989 dan surat persetujuan tertanggal enam September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (6-9-1989) nomor B/2507-03/04/315/ SET dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang akan diadakan untuk pertama kalinya.
3-1
r".'•o;
"">
3470
PERSEROAN TERBATAS
Kepada Direksi dan tuan Andi Maradang Mackulau, Sarjana Hukum, pegawai kantor Notaris, bert~mpat tinggal di Jakarta, dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dari yang berwajib atas anggarah dasar ini dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk itu menghadap di mana perlu memberikan keterangan, membuat atau suruh membuat serta menanda-tangani semua akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap berguna dan perlu untuk melaksanakan maksud dan menyelesaikan hal-hal tersebut dengan tidak ada shtupun yang dikecualikan. I I Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas Demikianlah
akta
ini.
Dibuat dan diresmikan di Jhkarta, pada ha.ri dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal ' akta ini, dengan dihadiri oleh nona Weliana Salim, Sarjana Hukum dan nona Budi Ratnawati, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksisaksi . Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi , maka ditanda-tanganilah akta ini oleh penghadap, saksisaksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan dengan dua puluh tiga peruf>ahan, yaitu sepuluh tambahan , empat coretan biasa dan sembilan coretan dengan penggantian . Tn . Tn . Nn . Nn . Tn .
MAYJEN T .N.l. TJOKORDA PUTRA SWASTIKA ; LETJEN T.N.I. SARWONO WIDYO HUTOMO ; WEUANA SALIM , SH . ; BUD! RATNAWATI, SH .; A . PARTOMUAN P., SH., L.L.M; Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Notaris di Jakarta, AMRUL PARTOMUAN . P., SH., L.L.M .
35
3470
--:>
PERSEROAN TERBATAS
Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 7 Nopember 1989 nomor C2-10215.HT.Ol.Ol.TH'89. Diketahui: Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan; u.b. Direktur Perdata. AGUSTIAR ANWAR. SH. NIP. 040009319.
Pada hari ini. Kamis. tanggal9 Nopember 1989 akta ini telah didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan 'Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/PN.JKT.SEL. ·· Panitera. SURY AD KUSUMAADMADJA, SH. NIP. 040012422. Upah tulis
Rp. 13 .500 .-
"'
3n
--:::>
PERSEROAN TERBATAS
3470
"PEMBETULAN". Nomor 13. Pada hari ini, Kamis, tanggal dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (2-1 \-1989) . Menghadap di hadapan saya, Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notal-is di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris kenai dan [akan disebut pada bahagian akhir akta ini. Nona Budi Ratnawati, S.lrptna Hukum, · pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta dan dikenal oleh saya, Notaris. i
\
Penghadap menerangkan terlebih dahulu : I bahwa dengan akta "perset9 an terbatas P.T. "Bank Yudha Bhakti" yang minutnya dibuat di hadapan saya, Notaris tertanggal sembilan belas September seribo sembilan ~atus delapan puluh sembilan (19-9-1989) nomor 68, Ielah disusun ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas : "P. T. Bank Y u d h a Bra k t i", berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "akta pendirian"); bahwa pada bahagian akhir dari akta pendirian tersebut, kepada penghadap telah diberikan kuasa untuk memohon dan mendapatkan . II ' pengesahan atas anggaran dasar perseroan terbatas yang termuat dalam akta pendirian tersebut di atas serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau penambahan-penambahan yang dikehendaki oleh yang berwajib dalam suatu naskah resmi, jikalau persetujuannya tergantung pada pengubahan-pengubahan dan/atau penambahan-penambahan itu . Maka sekarang, penghada ~ senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan untuk memenuhi kehendak dari yang berwajib guila memperoleh pengesahan atas pengubah
37
3470
~
PERSEROAN TERBATAS
saham apabila cara-cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syaratsyarat dalam izin-izin yang diberikan kepada perseroan oleh pihak yang berwajib tidak terpenuhi. " 2. Mengubah pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 akta pendirian tersebut untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
~Priogga
"1. Rapat umum para pemegang saham istimewa dapat diadakan setiap waktu oleh Direksi perseroan apabila dipandangnya perlu atau atas permintaan secara tertulis dan Dewan Komisaris atau (para) pemegang saham istimewa yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham istimewa yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan menyebutkan dalam permintaannya tersebut halhal yang akan dibicarakan. Tiap-tiap pemilikan 1 (satu) saham istimewa memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 2. Apabila Direksi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima permintaan itu, tidak mengadakan panggilan untuk rapat umum para pemegang saham istimewa atau rapat itu tidak diadakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah permintaan. maka yang memintanya berhak untuk mengadakan panggilan dan mengadakan rapat, serta memilih Ketua rapat itu sendiri"' . D e m i k i a n I a h
a k t a
i n i.
Dibuat dan diresmikan di Jakarta , pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini. dengan dihadiri oleh tuan Mashadi dan nona Mastura Sri Wahyuningsih. keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera. setelah akta ini dibacakan oleh saya. Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi. maka ditanda-tanganilah akta ini oleh p~nghadap. saksisaksi dan saya. Notaris.
3X
3470
PERSEROAN TERBATAS
--:>
Dilangsungkan dengan tid ~ f memakai perubahan . Nn . Tn . Nn. Tn .
BUD! RATNAWATI, SH.; tv1ASHADI; MASTURA SRI WAHYUNINGSIH; A. PARTOMUAN P., SH ., L.L.M;
Dibehkan sebagai salinan yang sama bunyinya . Notaris di Jakarta, AMRUL PARTOMUAN P., SH . , L.L.M .
Akta ini termasuk pada f<eputusan Menteri Kehakiman . Republik Indonesia tertanggal 7 Nopember 1989 nomor C2-J0215.HT.OI.()l.TH 'H9 . Diketahui : Direktur Jcnderal Hukum dan Perundang-undangan; u.b. Direktur Perdata, AGUSTIAR ANWAR, SH. NIP. 040009319.
Pada hari ini, Kamis, tangga19 Nopember 1989 akta ini Ielah didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL. Panitera. SURYAD KUSUMAADMADJA, SH. NIP. 040012422. Upah tulis
. Rp . 1.000,-
39
PERSEROAN TERBATAS
3470
---:>
KEPUTUSAN MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR C2-I0215 .HT.Ol.Ol.TH'89. MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA. Membaca surat permohonan tertanggal 29 September 1989 nomor 354/ IX/1989 dari Notaris A. Partomuan P, SH., LLM., dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini; Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud: Mengingat : l. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No . 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara nomor 2959): 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen. Memutuskan: Menetapkan : Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : P. T. Bank Y u d h a B h a k t i, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 19 September 1989 nomor 68 di hadapan Notaris Amrul Partomuan Po han. SH . . LLM .. yang berkedudukan di Jakarta dan diperhaiki qengan akta tertanggal 2 Nopemher 19X9 nomor 13 yang dihuat di hadapan Notaris itu juga. .f()
PERSEROAN TERBATAS
~
3470
Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk I diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta . Pada tanggal 7 Nopember 19H9. A .n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan; u .b. Direktur Perdata, AGUSTIAR ANWAR, SI-1 . NIP. 040009319. Tembusan. I. Kepada. Yth . Direktorat Lembag1 Keuangan dan Akuntansi . Dit. Jen . Moneter-Dep . keuangan . Jln. Dr. Wahidin No. I. JAKARTA. 2. Kepada . Yth . Direksi Bank Indonesia. Jln. M. I-1 . Thamrin No . 2. JAKARTA .
41
PERSEROAN TERBATAS
3470
--:>
Pada hari ini , Kamis . tanggal9 Nopember 1989 akta ini telah didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No . 955/Not/1989/PN .JKT.SEL. Panitera. SURYAD KUSUMAADMADJA, SH. NIP. 040012422. Upah tulis
Rp . 250,-
(Dilarang rnengutip dan mernperbanyak) PERCETAKAN NEGARA RI.
-l2
.__
-
