No. 118 Oktober - November 2015

No. 118 Oktober - November 2015

www.bakti.or.id

Dari Air jadi Api, Pembawa Obor untuk Desa

Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Masa Kecil yang Tercuri : Pengantin Anak di Sulawesi Barat

Batang Pepaya yang Tak Lagi Sekadar Limbah

Editor CAROLINE TUPAMAHU

VICTORIA NGANTUNG Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL

www.bakti.or.id

ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website ADITYA RAKHMAT

Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO Database Kontak A. RINI INDAYANI Design & layout Editor Foto FRANS GOSALI

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email [email protected] atau [email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected]. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected]. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi Oktober - November 2015

1

MCA-Indonesia Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

5

Masa Kecil yang Tercuri: Pengantin Anak di Sulawesi Barat

27

No. 118

Update Mampu - BaKTI Coaching APP Bone tentang Komunikasi Media Oleh M. Ghufran H. Kordi K.

Oleh Nick Baker

PMA 2020 30 Pengumpulan dan Desiminasi Data Secara Digital

9

Riset Untuk Pengembangan Ekonomi Oleh Agussalim

33 Update UNICEF - BaKTI Oleh Arafah

12

Praktik Cerdas Batang Pepaya yang Tak Lagi Sekadar Limbah

36

Oleh Azizatul Lutfiah

Mendorong Implementasi Peraturan Daerah Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

16

Replikasi Praktik Cerdas Dari Air jadi Api, Pembawa Obor untuk Desa

19

MenCare Melibatkan Laki-laki untuk Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan

23

Sosok Aquilina Ili, Setelah Kepala Desa, Pindah ke Parlemen

39

Update Batukarinfo

40

Kegiatan di BaKTI

41

Info Buku

Oleh M. Ghufran H. Kordi K.

Ilustrasi Sampul : Frans Gosali

Petani Desa Banea mulai menyemai padi di sawah. Desa Banea terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Foto : Dok. Yayasan BaKTI

i ba h C o m pac t d a r i M i l l e n n i u m C h a l l e n g e C o r p o ra t i o n ( M C C ) sejumlah 600 juta dolar AS untuk Indonesia (2013-2018) mendukung Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat dengan Indonesia. Dalam perjanjian compact tersebut, MCC memberikan kendali bagi negara mitra untuk melaksanakan Program Compact mereka.

H

Dalam model hibah MCC, setiap negara mitra mengusulkan struktur entitasnya sendiri untuk mengelola dan melaksanakan Program Compact. Entitas tersebut disebut Millenium Challenge Accounts (MCA), yang diwakili dan dikelola oleh staf berkebangsaan negara penerima Program Compact. Tujuan dari Millenium Challenge Compact di Indonesia adalah mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Compact merupakan satu dari pilar utama Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat dan Indonesia, dan merupakan komitmen terbesar Amerika Serikat bagi Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Hibah Compact dilaksanakan oleh negara penerima hibah, mengutamakan reformasi, dan fokus pada hasil untuk memaksimalkan efektivitas dan kesinambungan jangka panjang. Kemitraan MCA-Indonesia Hibah Compact dikelola bersama oleh MCAIndonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS), dan MCC. Dalam pelaksanaan proyek, MCA-Indonesia bekerja erat dengan mitra Entitas Pelaksana; Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaksanakan Proyek Modernisasi Pengadaan. Selain itu, MCA-Indonesia bekerja dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan proyek di lapangan. Untuk memastikan kualitas proyek, MCC memberikan kerangka kerja dan standar, serta terlibat dalam perancangan dan pengelolaan Hibah Compact. Pemerintah Indonesia mengembangkan tiga proyek dalam kemitraan dengan MCC. Tiap proyek dibangun berdasar momentum reformasi di bidang tata guna lahan, perlambatan degradasi lingkungan, perbaikan kinerja jasa kesehatan, dan memajukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan sektor publik. Pengembangan Program MCC dan Pemerintah Indonesia memiliki

1

BaKTINews

ambisi besar atas hasil yang ingin dicapai dalam Hibah Compact ini. Tiga proyek yang dilaksanakan meliputi: Proyek Kemakmuran Hijau, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Proyek Modernisasi Pengadaaan. Tujuan dari Hibah Compact adalah sebagai berikut . Kemakmuran Hijau. Meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui penggunaan energi terbarukan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan memperbaiki praktik tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam; Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting : Mengurangi dan mencegah kelahiran anak dengan berat badan kurang, anak pendek dan kurang gizi di wilayah kerja proyek. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya, peningkatan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik; dan Modernisasi Pengadaan. Menghemat


pengeluaran pemerintah secara signifikan dalam pengadaan barang dan jasa, memastikan kualitas yang sesuai dengan kepentingan publik serta memastikan ketersediaan jasa publik sesuai rencana. Bersama-sama, ketiga proyek dalam Hibah Compact bertujuan untuk berkontribusi secara signifikan meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi pengeluaran energi rumah tangga, dan memastikan ketersediaan barang dan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Proyek Kemakmuran Hijau P ro ye k Ke m a k m u ra n H i ja u b e r u p aya mengatasi tantangan penting bagi pertumbuhan ekonomi, serta mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi intensitas emisi karbon dan meraih masa depan yang lestari. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan cara memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui

perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumberdaya alam. Demi mencapai tujuan-tujuan tersebut, Proyek Kemakmuran Hijau akan mendanai dan mendukung proyek-proyek yang menyasar pertumbuhan ekonomi yang bersahabat dengan lingkungandi tingkat kabupaten. Proyek Kemakmuran Hijau akan menanamkan investasi untuk memperluas akses terhadap energi terbarukan, meningkatkan produktivitas dan praktik-praktik tata guna lahan, memperbaiki p e n ge l o l a a n l i n g k u n ga n ( e nv i ro n m e n t a l stewardship) dan memperkuat perencanaan tata ruang tingkat daerah. Proyek Kemakmuran Hijau diharapkan menjadi model pembangunan yang sangat relevan bagi Indonesia. Hibah Pengetahuan Hijau H i ba h Pe n ge t a hu a n H i jau d i sa l u r ka n Millenium Challenge Account – Indonesia (MCAIndonesia) sebagai bagian dari Aktivitas Pengetahuan Hijau, yang merupakan salah satu kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau. Hibah ini berinvestasi untuk pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tentang energi

MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI BaKTINews


Foto mca-indonesia

MCA-Indonesia

2

terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan pertanian berkelanjutan dari Proyek Kemakmuran Hijau. Informasi dan kajian yang dikumpulkan para penerima hibah diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan publik agar pembangunan dilakukan dengan cara berkelanjutan sehingga I n d o n e s i a b e r ke m b a n g d a n a l a m t e t a p l est a r i .exce l l e n ce ) d a l a m b i d a n g e n e rg i terbarukandan pengelolaan sumber daya alam; memperluas jaringan pertukaran informasi, menciptakan danmembagi pengetahuan di antara para pemangku kepentingan. Tujuan Hibah Pengetahuan Hijau Hibah ini bertujuan memastikan peningkatkan keterampilan tenaga kerja dan keahlian terkait lainnya, peningkatan kapasitas, bantuan teknis, pelatihan kerja dan profesi, agar sejalan dengan kebutuhan nasional untuk mengembangkan strategi rendah karbon. Hibah ini juga mendukung tujuan-tujuan Proyek Kemakmuran Hijau dengan memfasilitasi pengumpulan, pengaplikasian dan penyebaran pengetahuan yang terkait dengan strategi rendah karbon. Sebagai bagian dari Aktivitas Pengetahuan Hijau, hibah ini bekerja di tingkat nasional. Namun ke g i a t a n p e l a t i h a n d a n p e n g e m b a n ga n masyarakat berfokus di 13 kabupaten di empat provinsi Proyek Kemakmuran Hijau, yaitu di: Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, Kerinci, dan Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi; Kabupaten Mamuju dan Mamasa di Sulawesi Barat; Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mitra Penerima Hibah Pada 18 September 2015, sebanyak 7 mitra penerima hibah, baik dalam bentuk konsorsium m a u p u n p e n e r i m a h i b a h t u n g ga l , t e l a h menandatangani kontrak kerjasama dengan MCAIndonesia. Penandatanganan kontrak ini menandai dimulainya Aktivitas Pengetahuan Hijau di Indonesia. INFORMASI LEBIH LANJUT untuk informasi lebih lanjut mengenai program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau yang adalah kerjasama MCAIndonesia dengan Yayasan BaKTI, Anda dapat menghubungi kami melalui [email protected]

3

BaKTINews

PENERIMA HIBAH YA

1

Konsorsium Petuah

Konsorsium ini terdiri da Universitas Hasanuddin, U Mataram, Universitas Cen dan Universitas Sriwijaya

Green Konsorsium

Konsorsium ini terdiri penelitian dan konsultan yaitu Universitas Atma J Janabadra, Universitas Consultant, Mubyarto Pemberdayaan Desa dan Ka Rumah Suluh.

Yayasan BaKTI

Yayasan BaKTI adalah pene menjadi manajer peng Pengetahuan Hijau dan Kemakmuran Hijau. BaKTI akan bertindak sebag Aktivitas Pengetahuan Hija Kemakmuran Hijau.

LPEM FEB UI

Lembaga Penyelidikan E Fakultas Ekonomi dan B (LPEM FEB UI) adalah pene Bekerja sama dengan Un Mataram, dan Universitas akan merintis dikembangk dan Belanja Daerah beriorie empat provinsi wilayah kerj

5

HIVOS & Konsorsium

Organisasi utama konsorsi anggota Universitas Wage Energi. Mereka akan melatih pet mengolah limbah biogas dapa dipakai sendiri dan dip

6

KM UTAMA – Jetpro

Program sertifikasi teknolo terbarukan akan didirikan daerah

Konsorsium Blue Carbon

Organisasi utama Konsorsi Kajian Sumberdaya Pesisir Bogor (PKSPL IPB), be TRANSFORM. Konsorsium Blue Carbon a dan pengelolaan hijau ka provinsi sampai tata kelola

2

3

4

7


ANG TERPILIH MELAKSANAKAN PROYEK PENGETAHUAN HIJAU

ari Institut Pertanian Bogor, Universitas Jambi, Universitas ndana, Universitas Udayana,

Arid-land Agriculture (ALRIC) di Universitas Nusa Cendana, NTT Community-based Renewable Energy (CORE) di Universitas Udayana Bali Watershed Management and Hydropower (WAHYD) di Universitas Jambi Climate-resilience Agriculture (CLEAR) di Universitas Mataram, NTB Smart Land Use Management (SALUT) di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan Peatland Conservation and Productivity Improvement (PLACE) di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan Center for Sustainability Science di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat

dari universitas, lembaga pemberdayaan masyarakat, Jaya Yogyakarta, Universitas Brawijaya, Bina Swadaya Institute, Badan Prakarsa awasan, Sajogyo Institute, dan

Green Konsorsium akan mengembangkan delapan model desa hijau inklusif di lima provinsi di Indonesia, dimana kaum muda desa akan terlibat aktif dalam pembangunan hijau desanya. Melalui proyek ini, Green Konsorsium akan meningkatkan kapasitas anak muda sebagai calon pemimpin lokal dalam memahami konsep pengetahuan hijau dan menerapkannya untuk mengatasi masalah sosial dan ekologis di daerahnya.

erima hibah tunggal dan akan getahuan bagi Aktivitas n penerima hibah Proyek

Proses pengumpulan, dokumentasi, dan penyebaran pengetahuan hijau yang dilakukan BaKTI akan melibatkan penerima beragam hibah Proyek Kemakmuran Hijau, jejaringnya yang luas, media dan acara yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan dan penerima manfaat dengan cara agar informasi mudah diadopsi di tingkat nasional dan lokal Semua produk pengetahuan yang telah dikumpulkan akan disebarkan melalui jejaring, acara, dan media yang telah dikelola BaKTI selama sepuluh tahun dan melalui proses evaluasi rutin terbukti berguna bagi masyarakat.

gai manajer pengetahuan bagi au dan penerima hibah Proyek

Ekonomi dan Masyarakat – Bisnis Universitas Indonesia erima hibah tunggal. niversitas Jambi, Universitas Nusa Cendana, LPEM FEB UI kannya Anggaran Pendapatan entasi hijau di 13 kabupaten di ja Proyek Kemakmuran Hijau.

LPEM FEB UI akan membentuk kerangka referensial tentang sistem anggaran jangka pendek dan menengah menggunakan pendekatan anggaran hijau atau green budgeting, serta meningkatkan praktik perencanaan program, keuangan, dan anggaran pemerintah lokal.

ium ini adalah HIVOS dengan eningen dan Yayasan Rumah

Melalui proyek ini, HIVOS dan mitra-mitranya akan meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam menggunakan bio-slurry sehingga lelaki dan perempuan desa bisa mendapatkan pemasukan dari bisnisi terkait seperti produksi pupuk organik, produksi Lemna dan buah, serta perdagangan perantara produk agrikultur seperti hewan ternak, Lemna, pupuk, dan pakan ternak.

tani di empat provinsi untuk menjadi pakan ternak yang perjualbelikan.

ogi empat macam energi baru n di tingkat nasional maupun

Organisasi utama adalah JetPro-KM, beranggotakan Universitas Mataram dan Technical Education Development (TEDC) Bandung.

ium Blue Carbon adalah Pusat dan Lautan Institut Pertanian ranggotakan YAPEKA dan

Dalam proyek ini, mereka akan melakukan pengumpulan data spasial dan non-spasial untuk pengembangan Penilaian Lingkungan Strategis dan Strategi Pembangunan Rendah Karbon untuk perencanaan dan rpaktik pembangunan pesisir di kabupaten percontohan di Sumba dan Lombok. Beberapa demplot dan kegiatan kampanye akan dilakukan terutamba bagi aparat pemerintah lokal, Forum Pemangku Kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten, serta pemuka desa dan kelompok masyarakat agar memperoleh pengetahuan lebih baik mengenai renana pembangunan pesisir yang rendah karbon serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan desa.

akan mendorong perencanaan awasan pesisir dari tingkat di tingkat desa.

BaKTINews


4

“

Kehamilan yang tidak direncanakan kerap mendasari pernikahan yang terburu-buru. "Ketika seorang anak perempuan hamil, ia harus menikah," kata kepala desa.

UNICEF Indonesia

Masa kecil yang tercuri :

PENGANTIN ANAK di SULAWESI BARAT Oleh NICK BAKER 5

BaKTINews


Saya lebih senang menjadi pelajar dari pada ibu," kata Sari, sambil menggendong anaknya. Foto : Nick Baker - UNICEF Indonesia.

esa-desa kecil yang tak terhitung jumlahnya memagari garis pantai Pulau Sulawesi. Deretan rumah panggung (rumah tradisional) berjajar di antara pantai-pantai nan indah dan hutan hijau membentang. Laksana taman firdaus. Tetapi pemandangan Indah ini sesungguhnya menyimpan krisis tersembunyi. Sulawesi Barat memiliki tingkat perkawinan usia anak yang cukup mengkhawatirkan. Provinsi ini memiliki prevalensi terbesar anak perempuan yang menikah pada usia 15 tahun atau lebih muda di Indonesia. Semua terjadi karena berbagai alasan, seperti budaya, agama dan ekonomi. Masa

D

BaKTINews

kecil anak-anak perempuan hilang di daerah ini setiap harinya. Ayu adalah salah satu dari anak-anak perempuan tersebut. Perempuan belasan tahun yang bertutur-kata lembut ini tinggal di sebuah desa pertanian sepi yang disebut Amara*. "Ibu dan nenek saya keduanya menikah pada usia 14 tahun," katanya. Tradisi keluarga berjalan terus: "Saya berusia 15 tahun ketika saya menikah dengan suami saya, Ganes, yang berusia 23 tahun.” Ayu dan Ganes menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ayu memalsukan usianya. Pemalsuan seperti ini merupakan praktik yang sudah biasa dilakukan di desanya karena sebagian besar anak tidak memiliki akte kelahiran. "Saya hanya mengatakan kepada mereka saya berusia 18 tahun," katanya. Para imam setempat tampaknya tidak melihat usia sebagai penghalang pernikahan. "Apakah anak telah akil balig atau belum ketika mereka b e r u s i a s e m b i l a n t a h u n , m e re k a s u d a h seharusnya bisa menikah," salah satu dari mereka m e nyat a ka n h a l i n i . " Pe m e r i nt a h h a nya mengijinkan orang untuk menikah (pada usia yang l e b i h d e wa sa ) ya n g m e nu r ut saya t i d a k sepenuhnya benar.” Dengan restu seorang imam, pasangan Ayu dan Ganes memasuki kehidupan perkawinan bersama. Ayu segera hamil. Akan tetapi, hubungan mereka mulai retak. "Kami mulai bertengkar," kata Ayu. Perdebatan sengit semakin biasa terjadi. "Kemudian suatu hari Ganes mengemasi tasnya dan meninggalkan rumah.” Tak lama kemudian Ayu melahirkan dan menjadi orangtua tunggal. Rencana sekolah, pekerjaan dan masa depan semuanya harus dikesampingkan. Sambil mengayun-ayun anaknya sampai tertidur, Ayu tampak lesu. "Saya baik-baik saja sekarang. Tetapi saya sering marah, "katanya. Sari dan Dewi adalah dua anak perempuan dari desa terdekat yang bernama Kenanga. Keduanya tumbuh di rumah bertetangga yang hanya dipisahkan oleh sebidang sawah. Mereka berbagi


6

masa kecil bersama: sekolah, hobi, olahraga. Dan kehidupan mereka berubah dramatis ketika keduanya menikah tahun lalu; dengan laki-laki yang sama. Ibu Dewi mengeluh. Ia mengaku awalnya b e r h a ra p ba nya k pad a p e r n i ka h a n a n a k perempuannya yang berusia 15 tahun dengan seorang laki-laki usia 25 tahun yang bernama Hazar. "Kami tidak bisa membeli pakaian dan halhal lain yang ia perlukan," kata Ibu Dewi. "Saya kira nasibnya akan menjadi lebih baik jika ada orang yang merawatnya.” Tetapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Segera setelah pernikahan, Hazar memutuskan untuk pindah ke tempat lain di Indonesia. Penduduk desa berpikir bahwa ia bekerja di pulau Kalimantan, yang jauhnya beberapa ratus mil. Hazar tidak hanya meninggalkan istri-istri barunya, tetapi juga anak laki-laki dari masingmasing istri. Sari dan Dewi sekarang menghabiskan hari-hari mereka dengan menjalani kehidupan sebagai ibu, jauh sebelum waktunya. Tanggung jawab dan beban kerja seringkali melampaui kemampuan mereka. Sari mengatakan bahwa ia merindukan kehidupan lamanya. "Saya lebih senang menjadi p e l aja r d a r i p ad a i b u , " kat a nya , sa m b i l menggendong anaknya. "Ketika saya masih di sekolah, semuanya lebih baik.” Ini adalah perasaan yang juga disampaikan oleh Intan di desa tetangga Tambala. Perempuan berusia 16 tahun ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan banyak pengantin anak lainnya di daerah tersebut. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Awal tahun lalu, terjadi hubungan asmara antara Intan dan seorang anak laki-laki bernama Amet. Awalnya dimulai dari pertukaran pesan teks sederhana, yang kemudian berkembang dengan cepat menjadi sesuatu yang lebih serius. Intan sangat terkejut. Ia hamil. "Saya tidak tahu jika hubungan seksual dapat menyebabkan kehamilan," kata Intan. Ini merupakan pengakuan umum anak-anak perempuan di sekitar Sulawesi Barat, bahkan mereka yang berada pada pertengahan sampai akhir remaja. Tabu tentang seks, khususnya pergaulan bebas (seks di luar nikah) berarti bahwa masalah tersebut jarang dibicarakan. Kehamilan yang tidak direncanakan kerap mendasari pernikahan yang terburu-buru. "Ketika seorang anak perempuan hamil, ia harus

7

BaKTINews

Perkawinan usia anak merupakan hal yang umum di seluruh Indonesia dimana satu dari enam anak perempuan menikah sebelum ulang tahun ke-18 mereka. Undang-undang perkawinan saat ini memungkinkan anak laki-laki untuk menikah pada usia 19 tahun, tetapi anak perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun. UNICEF mengadvokasi dan mendukung berbagai upaya untuk mengatasi perkawinan usia anak di Indonesia, menjangkau anak-anak, orang muda, keluarga, masyarakat serta pemerintah Indonesia. Tahun ini merupakan saat yang historis bagi upaya-upaya global untuk mengakhiri perkawinan usia anak. Pada bulan September, Pemerintah di setiap negara di seluruh dunia akan menyetujui untuk menghapus perkawinan usia anak pada tahun 2030 sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

menikah," kata kepala desa. Umur tidak menjadi masalah. "Tidak apa-apa bagi perempuan untuk menikah pada usia 15 tahun. Hal ini sangat disayangkan, namun masih banyak orang di dalam komunitas kita yang mendukung pandangan ini, "katanya. Intan berkata, "Karena saya hamil, saya diijinkan untuk menikah". Ia mengatakan bahwa hari pernikahannya “seperti kabur”. Sejak meninggalkan sekolah, Intan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. "Saya ingin kuliah seperti saudara- saudara saya lainnya," katanya. "Sekarang saya tidak bisa menentukan


Seorang ibu dan anak laki-lakinya di Sulawesi Barat. Foto : Nick Baker - UNICEF Indonesia.

impian saya. Sulit untuk membayangkannya.” Sulit bagi kebanyakan pengantin anak di Sulawesi Barat untuk membicarakan masa depan. Setelah menikah, kegiatan mereka hampir seluruhnya dipusatkan pada tugas-tugas rumah tangga. Belajar dan berkembang berubah menjadi memasak dan memelihara kebersihan. Kasus serupa juga terjadi pada Dina di desa Mahara. Tahun yang lalu, ia duduk di bangku Kelas 3 SMA. Peluang setelah lulus nampak terbuka luas. Akan tetapi, atas dorongan dari keluarganya, Dina meninggalkan sekolah dan menikah dengan teknisi perbaikan mobil setempat. “Ibu saya juga menikah muda," kata Dina di ruang tamu rumah barunya. Hari-harinya sangat berbeda dengan ketika ia masih menjadi pelajar. "Sekarang saya menyiapkan semua makanan untuk keluarga saya. Saya melakukan semua pekerjaan rumah”. Dan dia mengerjakan tugas tambahan menjadi seorang ibu baru. "Suami saya tidak mengurus anak kami sehingga saya juga bertanggung jawab untuk mengurusnya". Bukan keinginan Dina untuk mengalami transisi yang tidak mulus untuk menjadi orang dewasa. Kadang-kadang ia memikirkan kembali apa yang telah terjadi. "Saya ingin kembali ke

BaKTINews

sekolah. Mungkin setelah setahun," katanya. Tetapi untuk saat ini, yang ia pikirkan adalah apa yang harus ia siapkan untuk makan malam. "Saya senang memasak ikan dan sayuran.” Ada penerimaan yang sunyi dari kasus Ayu, Sari, Dewi, Intan dan Dina. Masyarakat tampaknya menerima saja perkawinan usia anak sebagai bagian dari struktur sosial. Dampak dan akibat dari perkawinan usia anak jarang dibicarakan. Keprihatinan, apalagi ketidaksetujuan terhadap dampak perkawinan anak tampaknya tidak mengemuka pada masyarakat Sulawesi Barat. Jika 'kesunyian' ini tidak segera dipecahkan, maka keadaan ini akan terus berlanjut untuk waktu yang sangat lama.

* Nama anak-anak perempuan dan desa-desa di atas bukan nama asli.

INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Unicef Indonesia kunjungi www.unicef.org/Indonesia/


8

RISET UNTUK

PENGEMBANGAN EKONOMI

Ilustrasi FG

Oleh AGUSSALIM

9

BaKTINews


Kajian tentang peningkatan daya saing produk terutama dikaitkan dengan rendahnya kandungan teknologi dan mahalnya biaya logistik. Mahalnya biaya logistik di Indonesia sudah menjadi masalah klasik sejak lama tanpa upaya penyelesaian yang berarti.

antangan utama kita ke depan, bukan lagi semata-mata bagaimana menghasilkan riset dan penelitian yang berkualitas, atau memproduksi kajian dan penelitian yang sesuai dengan tuntutan zaman, tetapi yang jauh penting adalah bagaimana memastikan agar hasil-hasil penelitian tersebut benar-benar menjadi masukanpenting bagi perumusan kebijakan. Bagaimana memastikan agar hasilhasil penelitian tersebut tidak berhenti menjadi sekadar publikasi-misalnya jurnal ilmiah-tetapi benar-benar mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam merumuskan agendaagenda pembangunan. Idealnya, penelitian harus berkontribusi terhadap perwujudan evidence based policy making. Namun faktanya, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang menghasilkan produk-produk pengetahuan (misalnya dalam bentuk laporan penelitian, jurnal ilmiah, policy brief, working paper, position paper, dsb.) seringkali tidak memiliki cukup energi untuk mendesakkan hasil-hasil penelitian mereka kepada para pengambil kebijakan. Universitas dan lembaga-lembaga risetjuga seringkali tidak memliki mekanisme yang memadai untuk memengaruhi secara signifikan perumusan dan penerapan kebijakan. Akibatnya, tidak sedikit hasil penelitian hanya tinggal berdebu di rak-rak buku dan membusuk di hard-disc komputer.

T

BaKTINews

Pada titik ini, tampaknya kita perlu mendorong lahir dan berkembangnya lembaga-lembaga yang menjalankan misi intermediary, yang berfungsi untuk menjembatani antara pihak penghasil produk-produk pengetahuan dengan pihak pengambil kebijakan. Untuk konteks Kawasan Timur Indonesia (KTI), kita perlu memperbanyak lembaga-lembaga seperti Yayasan BaKTI, sebuah organisasi nirlaba yang terus bekerja untuk mendorong kemajuan di KTI dengan memengaruhi perumusan kebijakan pembangunan di berbagai level pemerintahan dan menfasilitasi pertemuan multi-pihak Dari sisi produksi hasil riset, kita juga harus mengakui bahwa riset-riset yang dikembangkan selama ini belum banyak diarahkan untuk mendukung dan memperkuat dunia usaha. Padahal, amat sulit mengharapkan berkembangnya knowledge based economy tanpa memberi dukungan signifikan terhadap sektor privat (dunia usaha). Tantangan utama yang dihadapi dunia usaha bukan hanya terletak di sisi produksi (sepertimasalah efisiensi, produktivitas, daya saing, dsb.) tetapi juga di sisi distribusi (sepertimasalah biaya transportasi dan logistik yang mahal). Oleh karena itu, dalam perspektif pengembangan knowledge based economy, kegiatan riset harus memiliki spektrum yang lebih luas: mendukung perumusan kebijakan di sektor pemerintah dan mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing di sektor privat (dunia usaha). Dengan demikian, harus tercipta relasi dan kolaborasi yang kuat antara pihak universitas dan lembaga riset (sebagai penghasil produk-produk pengetahuan), pihak pemerintah (sebagai pengambil dan penentu kebijakan), dan pihak dunia usaha (sebagai penghasil produk barang dan jasa). Untuk mendukung upaya tersebut, riset tentang potensi pengembangan knowledge based economyperlu segera dilakukan. Riset semacam ini penting karena perekonomian kita sulit bergerak dan bertumbuh ke level yang lebih tinggi hanya dengan mengandalkan resource based economy. Saat ini perekonomian kita telah berada pada fase middle income countries, dan akan tetap berada atau terperangkap di fase itu, jika perekonomian kita terus bertumpu pada resource based economy. Bagi perekonomian modern, knowledge based economy menjadi sebuah keniscayaan. Ini merupakan tantangan bagi universitas dan lembaga risetuntuk memberi dukungan terhadap


10

pengembangan knowledge based economy melalui risetriset berkualitas dan kemudian menghantarkannya kepada pihak pemerintah dan dunia usaha. Dialog kebijakan yang bersifat trigonal antara universitas/lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha juga perlu diintensifkan untuk m e ny i a p ka n ke ra n g ka implementasi kebijakan yang bersifat performance based. Ke depan, prioritas riset yang perlu dilakukan secara intens di masa depan oleh pihak universitas dan lembaga riset, antara lain : Pertama, kajian tentang peningkatan daya saing produk terutama dikaitkan dengan rendahnya kandungan teknologi dan mahalnya biaya logistik. Mahalnya biaya logistik di Indonesia sudah menjadi masalah klasik sejak lama tanpa upaya penyelesaian yang berarti. Masalah ini perlu segera dipecahkan mengingat kita akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini. Kecenderungan perekonomian global yang semakin kompetitif juga menuntut peningkatan daya saing produk secara paralel. Kedua, riset tentang pengembangan ekonomi inovasi dalamsebuah perekonomian yang sangat mengandalkan pada pengetahuan,teknologi, gagasan-gagasan kreatif, dan ide-ide terobosan dalam proses produksi, jenis produk, distribusi produk. Ekonomi inovasi akan menawarkan kesempatan untuk menciptakan kemakmuran terbesar dalam sejarah peradaban manusia di masa depan. Bisa dipastikan bahwa negara-negara yang menguasai ekonomi global di masa depan adalah mereka-mereka yang secara konsisten mengembangan ekonomi inovasi. Di Indonesia sendiri, kontribusi ekonomi inovasi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional masih sangat kecil, jauh berada di bawah negara-negara tetangga. Ketiga, riset tentang pengembangan bioteknologi dan bio-ekonomi, yang merupakan salah satu turunan dari ekonomi inovasi. Riset tentang biomaterials atau bioproduct, bioenergy, dan biomedicine perlu terus didorong

11

BaKTINews

p e n g e m b a n ga n nya d i masa depan. Di sejumlah negara maju misalnya, s e j a k b e b e ra p a t a h u n terakhir telah dikembangkan secara i nt e n s i f b e r b a ga i r i s e t mengenai pengembangan bio-teknologi dan bioekonomi. Riset semacam ini sangat penting bagi Indonesia, mengingat Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya alam. Keempat,riset tentang p e n ge m b a n ga n te k n o l o g i produksi massal.Riset ini penting, karena fakta menunjukkan bahwa dalam puluhan tahun terakhir kita menghadapi masalah serius: dimana produksi domestik tidak sanggup memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Kondisi ini telah memberi dampak yang luas terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, seperti neraca perdagangan, nilai tukar, inflasi, daya beli, dsb. Riset pengembangan teknologi produksi massal, mulai dari masalah benih, komoditas pangan, hingga IT harus menjadi salah satu prioritas di masa depan. Teramat sangat mengagetkan bahwa Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, masih harus mengimpor garam, meski kita semua paham bahwa masalah ini bukan sematamata karena faktor ekonomi ataukarena ketiadaan riset tentang garam. Terakhir, kelima, riset tentang kebijakan yang terkait dengan pengembangan dunia usaha. Kita perlu terus melakukan riset mengenai efektifitas berbagai kebijakan, seperti fiskal, moneter, investasi, perdagangan, infrastruktur, dsb. terhadap perekonomian Nasional. Riset kebijakan semacam ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh desain kebijakan memang diarahkan untuk memberi dukungan terhadap pengembangan dunia usaha dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih efisien, produktif, dan berdaya saing.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah anggota Focal Point Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.


Batang Pepaya yang Tak Lagi, Sekadar Limbah Oleh AZIZATUL LUTFIAH

epaya atau yang bahasa latinnya Carica papaya L. memang bukan buah asli Indonesia. Buah ini datang dari Mexico, Amerika Selatan. Meski begitu, pepaya nampaknya sudah sangat akrab dengan orang Indonesia. Sangat mudah menemukan buah ini di hampir semua tempat di Indonesia, termasuk di kampung saya desa Dasan Lekong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116 – 117 ' BT dan 08-09 LS. Wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Utara berbatasan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah

P

BaKTINews

Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Di kabupaten seluas 2.679,88 kilometer persegi inilah desa saya berada. Sama seperti semua wilayah dalam kabupaten Lombok Timur, desa saya juga secara umum memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh tekanan udara pada garis katulistiwa dan angin dari arah utara dan selatan. Rata-rata curah hujan perbulan sekitar 143,5 mm. Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan November – Mei atau Juni dan musim kemarau pada bulan Juni hingga Oktober. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten yang terpadat penduduknya di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Luas Kabupaten Lotim 1.600.55 kilometer persegi, jumlah No. 118 Oktober - November 2015

12

penduduknya mencapai 1.200.000 dengan kepadatan 660 jiwa per kilo meter, dan kepemilikan lahan 0,25 ha per kk yang tersebar di 20 Kecamatan dan 254 Desa/kelurahan. Kondisi ini menempatkan Lotim sebagai kabupaten terbesar dan terpadat di Propinsi NTB. Meski termasuk daerah padat, namun kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah. Terdapat sekitar 64,02 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan termasuk sekitar 1,95 % didalamnya adalah pencari kerja. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ini terjadi karena kesempatan kerja pada s e k to r p e r t a n i a n ya n g m e r u pa ka n m at a pencaharian utama sebagian besar penduduk di kabupaten Lombok Timur tidak mengalami peningkatan. Sementara di luar sektor pertanian, kesempatan kerja sangat terbatas. Kenyataan seperti inilah yang menjadikan pilihan sebagai buruh migran Internasional (TKI/TKW) ke berbagai negara merupakan pilihan yang paling rasional dan realistis. Awal Munculnya Ide Ragam masalah di sekitar saya termasuk masalah tingginya tingkat pengangguran itu membuat saya berpikir untuk mencari inovasi yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Kadang saya merasa miris melihat anak-anak bangsa ini harus bekerja membanting tulang di negara lain, mereka bekerja untuk negara lain karena hampir tak ada lagi yang bisa dikerjakan di negeri sendiri. Rasa gelisah itu membuat ide-ide berlompatan di kepala saya, termasuk ide memanfaatkan pepaya dan limbahnya yang selama ini hanya dianggap mengotori lingkungan. Pepaya termasuk tanaman yang sangat populer di masyarakat Sasak. Bahkan, tanaman tersebut tersebar luas di sepanjang daerah Nusa Tenggara Barat, baik dari pulau Lombok hingga pulau Sumbawa. Hampir semua bagian tanaman pepaya sudah dimanfaatkan. Mulai dari akar, buah, bunga hingga bagian daunnya. Namun bagian batang pepaya sangat jarang bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Kalaupun dimanfaatkan hanya sebagai makanan ternak, bahkan mirisnya lagi jika tidak dimanfaatkan sebagai makanan ternak, batang pepaya hanya dibuang sebagai limbah yang merusak lingkungan. Padahal jika ditinjau dari segi kandungannya, batang pepaya memiliki kandungan kimia seperti enzim papain, papayotin, pepayachin, protein, karpusittanin, enzim protality, vitamin A dan C, alkaloida serta glukosida yang sangat baik untuk kesehatan.

13

BaKTINews

Proses pengolahan batang pepaya menjadi Kue Semprit

5. Memarut batang pepaya

11. Mencampur gula halus, mentega, kuning telur, dan vanili

6. Memeras parutan batang pepaya

12. Mencampur sedikit demi sedikit adonan dengan tepung batang pepaya hingga menjadi adonan yang padat

Selain itu, kita sebenarnya bisa menemukan kebiasaan orangtua dulu pada masa penjajahan yang biasa mengkonsumsi batang pepaya sebagai makanan sehari-hari. Batang pepaya diolah dengan mengupas bagian kulit luarnya, kemudian direbus dan dicampur dengan gula merah. Rasanya sangat disayangkan apabila batang pepaya tidak dimanfaatkan. Melihat problematika tersebut, maka muncullah ide saya untuk menciptakan inovasi makanan baru sekaligus sebagai pengganti tepung terigu, yakni dengan mengolah batang pepaya menjadi kue semprit. Kelebihan dari kegiatan ini adalah selain untuk mengurangi impor gandum ke Indonesia yang merupakan bahan dasar tepung terigu, juga menambah manfaat batang pepaya agar tidak hanya mengotori lingkungan setelah masa produktifnya serta meningkatkan nilai jual No. 118 Oktober - November 2015

1

7

1

2. Mencuci dan membersihkan batang pepaya

3. Merendam batang pepaya dengan air kapur

4. Membersihkan batang pepaya dari sisa air kapur

7. Menjemur hasil perasan batang pepaya

8. Menggiling hasil jemuran batang pepaya (dua kali penggilingan)

9. Tepung batang pepaya

10. Menimbang bahan-bahan

13. Meratakan adonan hingga tipis

14. Meratakan adonan hingga tipis

15. Meletakkan adonan yang sudah dicetak di atas loyang dan setelah itu dipanggang dalam oven

16. Kue semprit siap dihidangkan

batang pepaya agar lebih bernilai ekonomis. Ide usaha kue semprit lolon gedang ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa Dasan Lekong pada umumnya. Akhir tahun 2012 menjadi tonggak sejarah munculnya ide untuk mengolah batang pepaya menjadi tepung. Ide ini muncul ketika saya masih duduk di bangku SMA kelas XI. Pada saat itu ada tugas membuat karya ilmiah dan ada teman yang memberitahu saya kalau ternyata batang pepaya bisa dimakan dan tidak beracun. Pada saat itu juga saya berpikir bahwa jika batang pepaya dapat dimakan dan tidak beracun, kenapa tidak diolah sebagai makanan? Karena seperti kenyataan yang ada bahwa daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya daerah Kabupaten BaKTINews

Foto AAzizatul Lutfiah

1. Memisahkan bagian kulit luar dengan daging

Lombok Timur sangat kaya akan tanaman pepaya. Bahkan peyata tersebar dari pulau Lombok sampai ke pulau Sumbawa. Selain itu juga tanaman pepaya tumbuh tanpa mengenal musim. Sayangnya pemanfaatan pepaya ini sangat minim, hanya buahnya saja yang dimanfaatkan. Meskipun bagian daun kadang diolah sebagai sayuran, namun hanya beberapa orang saja yang mau mengkonsumsinya. Mirisnya lagi, salah satu bagian yang paling besar pada tanaman pepaya adalah bagian “batang pepaya” yang justru tidak dimanfaatkan. Setelah ditebang, batang itu hanya menjadi limbah atau paling untung menjadi makanan ternak. Perlahan Tapi Pasti Tahun 2013 mulailah saya melakukan percobaan pembuatan batang pepaya sebagai No. 118 Oktober - November 2015

14

tepung, kemudian mencoba mengolahnya menjadi kue semprit. Percobaan yang saya lakukan telah berkali-kali mengalami kegagalan. Mulai dari tekstur tepung yang sangat kasar, rasa tepung yang masih agak pahit, hingga warna tepung yang sangat kecoklatan. Namun berkat kesabaran akhirnya terciptalah produk “kue semprit lolon gedang” dengan rasa yang tak kalah enaknya dengan kue semprit dari tepung terigu. Pada awal kegiatan kepeloporan yang saya lakukan ini, tampak masyarakat kurang yakin dengan kegiatan saya. Bahkan, kegiatan saya ini sering kali dipandang sebagai usaha yang sia-sia dan kurang kerjaan mengingat batang pepaya adalah makanan hewan ternak. Banyak yang memandang sebelah mata, bahkan menganggap yang saya lakukan adalah hal gila yang tidak mungkin untuk dikonsumsi oleh manusia. Selain kendala itu, kendala alami juga sempat menghadang. Pembuatan tepung batang pepaya yang tidak memerlukan alat-alat canggih dan hanya bergantung pada cahaya matahari pada saat pengeringannya menjadi masalah tersendiri. Jika turun hujan, maka hasil tepung yang saya dapatkan akan berwarna coklat. Saat itu saya juga masih menggunakan mesin penggilingan biasa karena belum adanya penggilingan khusus. Hasilnya, kualitas tepung batang pepaya saya kurang halus. Perlahan tapi pasti semua kendala itu berhasil saya lewati. Kepercayaan masyarakatpun pelan tapi pasti bisa saya dapatkan setelah saya menunjukkan hasil uji laboratorium yang menunjukkan kalau tidak ada kandungan berbahaya dalam tepung batang pepaya itu. Selain itu mereka juga terkesan dengan rasa kue yang dihasilkan dari tepung batang pepaya tersebut. Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pada tahun 2014 saya mulai mencoba untuk membuka usaha kue semprit lolon gedang ini, dengan dana awal sebesar Rp. 413.000 yang bersumber dari dana pribadi. Pada proses produksi berikut, saya memulai lagi dengan 6 kelompok produksi yang terlaksana dengan biaya produksi sebesar 3.800.000,- . Dana ini saya peroleh dari dana pribadi hasil bea siswa Bidikmisi. Anggota awalnya hanya tiga orang yang terlibat. Penjualan awal saya lakukan di sekitar kampus Universitas Mataram dengan membentuk beberapa kelompok, yakni ada di Fakultas Ekonomi, FATEPA, maupun di Prody Budidaya Perairan, Universitas Mataram. Penjualan juga dilakukan dengan bekerjasama dengan kantin tiap-tiap Fakultas. Selain itu, penjualan tidak

15

BaKTINews

hanya melalui kantin tetapi juga mengikusertakan produk kue semprit lolon gedang pada acara-acara kampus seperti pada ulang tahun fakultas, maupun pada saat festival pangan nansional yang diadakan di kampus FATEPA. Kue hasil kreasi kami ini juga sering dijual ke mahasiswa yang sedang rapat maupun melakukan kegiatan yang ada di rektorat setiap sore harinya. Dengan kegigihan, usaha ini Alhamdulillah berjalan lancar. Beberapa tetangga rumahpun bahkan antusias membantu ketika melihat saya mengerjakan proses pengolahan kue batang pepaya. Mereka bahkan siap menjadi anggota kelompok usaha kue semprit lolon gedang ini. Saat ini sudah terbentuk terbentuk sembilan kelompok,baik dari kampus maupun masyarakat desa Dasan Lekong khususnya gubuk Timuk Jero. Kelompok ini terbagi atas enam kelompok produksi dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah empat orang dantiga kelompok sebagai pemasaran. Sebagian besar penjualan dilakukan di kampus. Para anggota kelompoklebih berperan aktif dalam pengolahan, dan beberapa kelompok yang ada dikampus lebih berperan dalam penjualan. Semua keuntungan yang didapat bisa dibagi bersama sekaligus mengurangi pengangguran yang ada di Desa Dasan Lekong. Disamping itu, kegiatan pangan pembuatan “Kue Semprit Lolon Gedang” kami lakukan dengan memberikan kontribusi kepada para petani pepaya. Limbah pohon papaya para petani kami ambil dengan harga Rp. 3.000/batang. Kegiatan pembuatan kue semprit dengan bahan baku pohon papaya ini juga akhirnya menarik perhatian ibu-ibu PKK desa Dasan Lekong. Saya sempat diminta untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK pada saat mengikuti lomba memasak tingkat kabupaten. Sampai sekarang usaha pemberdayaan masyarakat lewat tepung batang pepaya ini masih terus kami kembangkan. Harapan saya semoga apa yang saya lakukan ini mendapatkan berkah dan dapat berguna dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis terpilih menjadi Pemuda Pelopor Bidang Pangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2015.


Replikasi Praktik Cerdas

DARI AIR JADI API, PEMBAWA OBOR untuk desa Oleh SUMARNI ARIANTO

Foto : Dok. Yayasan BaKTI.

“Biar sayur dimakan, kalau terang, enak juga” menutup film “Cahaya Air Batang Uru” yang ditonton oleh sekitar 40 orang peserta Diskusi Kelompok Terarah yang dilaksanakan pada hari Senin, 21 September 2015 di rumah Kepala Desa Banea, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Film berdurasi 10 menit ini membuat penonton terharu melihat kesungguhan Linggi dan masyarakat Desa Batang Uru berjuang untuk menerangi desa mereka secara swadaya dengan potensi sumber daya air yang dimiliki.

BaKTINews


16

inggi, Sarjana Pertanian Universitas Hasanuddin yang pulang kampung tahun 1992 karena gelisah dengan kondisi kampungnya yang kaya sumber daya airnya, namun gelap gulita. Mengapa harus gelap kalau potensi air ada di sekitar kita? Berbekal skripsi yang sebelumnya ditolak oleh dosen pembimbing karena menurut sang dosen jurusan pertanian tidak ada hubungannya dengan pembangkit listrik tenaga air, tidak membuat Linggi yang selalu berpikir “Out of the Box” berputus asa. Linggi terus melakukan uji coba dan akhirnya tahun 1993, berhasil menerangi 30 rumah dalam 1 dusun. Sekarang Linggi telah menerangi seluruh Desa Batang Uru dan juga desa tetangga, Desa Banea. Hingga saat ini, Linggi dan anak-anak muda putus sekolah di Desa Batang Uru yang berjumlah 13

L

orang, telah menghasilkan 300 turbin yang tersebar di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan. Keberhasilan Linggi dalam mengembangkan desanya menjadi Desa Mandiri Energi ini dipilih oleh Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional (KPI) BAPPENAS untuk masuk dalam daftar 4 praktik cerdas yang potensial untuk direplikasi di wilayah lain di Indonesia dalam pilot p ro j e c t re p l i k a s i p ra k t i k c e rd a s u n t u k pengembangan Knowledge Center BAPPENAS. Harapannya kebahagiaan menikmati listrik sendiri dari potensi sumber daya air tidak hanya menjadi kebahagiaan desa Batang Uru dan Banea, tetapi juga menjadi kebahagiaan desa- desa lain di pelosok Indonesia yang belum mendapatkan penerangan.Diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh Camat Sumarorong, Kepala Desa Banea, Sekretaris Desa Batang Uru, Unit Pengelola Turbin Desa Batang Uru dan Banea, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa ini dilaksanakan oleh Direktorat KPI BAPPENAS bekerja sama dengan BaKTI dan UCLG ASPAC dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI). Pada Diskusi Kelompok Terarah, warga desa Batang Uru dan Banea yang hadir menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada putera terbaik Batang Uru, Pak Linggi yang telah berupaya menerangi desa mereka. “Dahulu kami hanya memakai damar sebagai penerangan dan kemudian minyak tanah yang harus dipikul pakai kuda selama 3 hari dari Polewali. Untungnya ada turbin yang dibuat oleh Pak Linggi dengan dukungan dari Program Pembangunan Kecamatan ( P P K ) d a n swad aya m a sya ra kat . Masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki bergotong royong dalam pembangunan turbin”, ungkap Pak Tibo, Kepala Desa Banea. Disampaikan oleh Bapak Pilipus Maeri, Camat Sumarorong, kerja keras Pak Linggi dan masyarakat didukung oleh Program Pembangunan Kecamatan (PPK) pada tahun 2002 yang

“

Kita berharap bukan dana yang datang karena uang tunai hanya memancing korupsi. Yang kita butuhkan adalah dukungan dan persetujuan dari pemerintah.

17

BaKTINews


awalnya hanya menerangi Desa Batang Uru dan kemudian direplikasi di desa tetangga, Banea. Contoh PPK dan kemudian PNPM membuktikan bagaimana pemerintah memfasilitasi masyarakat, p e m e r i nt a h ke c a m at a n s e b a ga i p a r t n e r masyarakat.Terang ini membahagiakan karena tidak hanya sekedar menerangi, tetapi juga memberikan manfaat bagi pendidikan anak dan peningkatan ekonomi di Desa Batang Uru yang dilayani listrik selama 24 jam seperti penggilingan padi, penjualan es batu dan juga membantu bidan yang melayani persalinan di Puskemas Pembantu. Untuk Desa Banea yang kapasitas turbinnya masih terbatas, layanan kepada masyarakat dimulai jam 4 sore sampai dengan jam 7 pagi. Pak Linggi sedang mengupayakan agar kapasitas turbin di Desa Banea dapat ditingkatkan sehingga bisa melayani masyarakat sepanjang hari dan kualitasnya lebih bagus sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat. Terkait pemerliharaan turbin, ada Unit Pengelola Turbin Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Operator. Operator membantu perbaikan jika terjadi kerusakan yang sebelumnya dilatih oleh Pak Linggi dan tim. Tarif listrik per bulan di Desa Banea adalah sebesar Rp 5000 sesuai kesepakatan dalam pertemuan kelompok masyarakat dengan Unit Pengelola Turbin. Dana ini yang dipakai untuk membayar gaji operator dan perbaikan jika terjadi kerusakan. Jika terdapat kerusakan besar, masyarakat akan berembuk dan mengupayakan pendanaan seperti mengumpulkan uang dari pesta kawinan/ kedukaan dengan melelang daging babi yang kemudian disumbangkan untuk perbaikan turbin. Untuk Desa Batang Uru, tidak dikenakan iuran bulanan yang merupakan kontribusi Pak Linggi bagi masyarakat. Masyarakat Desa Batang Uru dan Banea juga menjaga kelestarian hutan dengan menanam pohon kayu. Himbauan ini selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk lewat gereja sebagai media penyebaran informasi. Untuk mengatur pengelolaan dan pemeliharaan turbin seperti iuran listrik dan menjaga kelestarian hutan, dipandang perlu untuk adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengikat masyarakat. Sehingga keberlanjutan turbin di masa datang dapat terjaga. Hal ini menjadi perhatian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang hadir dalam diskusi siang itu. Ke depannya, masyarakat desa Batang Uru bermimpi agar jaringan telepon dapat semakin baik dan internet dapat masuk ke desa mereka

BaKTINews

untuk memudahkan komunikasi, menambah wawasan dan mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Lain pula harapan warga Desa Banea yang kapasitas turbinnya masih terbatas, mereka berharap rancangan Pak Linggi untuk pemanjangan saluran dan penambahan kapasitas turbin dapat terwujud sehingga masyarakat dapat m e n g g i l i n g ko p i d a n m e n c ac a h r u m p u t menggunakan mesin. Mimpi Pak Linggi ke depannya adalah kapasitas turbin ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas 400 KW, dengan beban puncak 150 KW. Sisanya 250 KW akan dijual ke PLN dimana penghasilan 50% langsung diberikan ke masyarakat. Hitungan kasarnya masyarakat bisa mendapatkan penghasilan rutin Rp 4 juta per hari, per bulan sekitar Rp 120 juta yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskusi siang itu di pelosok desa yang membutuhkan sekitar 10 jam perjalanan mobil d a r i M a ka ssa r d e n ga n a k s es ja l a n ya n g menantang, sangat membahagiakan dan membuka mata bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa kita harus memakai apa yang ada di sekitar kita. Bukan hanya 1 keluarga, tetapi ratusan yang menikmati kebaikan dari sebuah inisiatif yang dilakukan di Desa Batang Uru. Hari itu merupakan hari untuk berterima kasih dan merayakan pengetahuan untuk seorang Linggi. Pak Linggi menjadi orang yang jauh sebelumnya, 15 tahun lalu berpikir di luar kotak. Bagaimana seorang Insinyur Pertanian mengerjakan hal-hal diluar kebiasaan, ada sebuah sistem yang ditabrak dan didobrak kerena tidak mau terkungkung untuk hanya menjadi insinyur pertanian yang urusannya hanya sawah dan padi. Tapi bicara tentang listrik. Bukan menjadi orang yang tepok dada dan mengatakan bahwa; saya penemunya. Tetapi dengan sederhana berkata; saya memakai teknologi sederhana yang sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Kita berharap bukan dana yang datang karena uang tunai hanya memancing korupsi. Yang kita butuhkan adalah dukungan dan persetujuan dari pemerintah. Warga desa ini adalah orang-orang yang membawa obor, bukan hanya untuk bangsa, tapi untuk peradaban ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengetahui Pilot Project Replikasi Praktik Cerdas, Anda dapat menghubungi kami melalui [email protected]


18

MenCare

Foto www.lakilakipeduli.org

Melibatkan Laki-laki untuk Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan

aman semakin berubah, laki-laki juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menemani istri ke dokter selama kehamilan, dan terlibat dalam mengasuh anak. Sudah menjadi hal yang umum di berbagai ruang publik ayah mengasuh anak dengan penuh kasih sayang. Selain itu, perempuan juga semakin memiliki kesempatan yang luas untuk terlibat di berbagai ruang publik khususnya akses terhadap pekerjaan. Tapi tahukah anda bila tren ini (baca: melibatkan laki-laki dalam urusan domestik) memiliki dampak yang sangat positif bagi perempuan, anak, hingga perekonomian suatu negara? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bicara data mengenai kondisi perempuan di Indonesia. Setiap harinya 44 perempuan di Indonesia meninggal karena proses melahirkan. Angka kematian ibu (AKI) meningkat dari 228 di tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran di tahun 2012. Pada 2010 Komnas Perempuan mencatat, sebanyak 105.103 kasus KDRT dan meningkat menjadi 119.107 di tahun 2011. Keterlibatan laki-laki sangat diperlukan untuk memutus rantai ini.

Z

19

BaKTINews


Padahal jika kita bicara data global, Indonesia yang dikategorikan sebagai negara yang mulai beranjak maju dan jadi bagian dari G20 masih jauh t e r t i n g ga l d a l a m m e n i n g k at k a n d e ra jat perempuan. Di Asia Tenggara, AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi. Jauh tertinggal dari negeri Jiran yang AKI-nya sudah di bawah 100. Bagaimana kita bisa bergerak maju jika setengah dari populasi Indonesia (baca: perempuan) masih dihantui oleh kematian terkait melahirkandan juga kekerasan berbasis gender? Ke ke ra s a n t e r h a d a p p e re m p u a n d a n rentannya perempuan mengalami kematian terkait kekerasan dan kehamilan, memiliki akar yang kuat dengan nilai bagaimana lelaki seharusnya bersikap dan bertindak. Di dalam masyarakat Indonesia, laki-laki diposisikan harus menjadi pemimpin dengan beragam harapan seperti kuat, kasar, pemberani, pencari nafkah utama, egois, rasional dan sifat maskulin lainnya. Nilai kejantanan ini menjadikan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai hal wajar. S e c a ra i n t e r n a s i o n a l , s u d a h b a ny a k bermunculan usaha di seluruh dunia untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Salah satu yang dikenal luas adalah upaya kampanye agar laki-laki mengambil peran aktif untuk menentang kekerasan terhadap perempuan dengan mencari definisi baru mengenai maskulinitas dan peran ayah (fatherhood). Upaya ini telah dilakukan oleh organisasi internasional Promundo dengan kampanye Men Engage yang digagas di Simposium Global Rio de Jeneiro pada

Men Care +

tahun 2009 dan beberapa kampanye seperti White Ribbon Campaign di Australia, Men as a Partner in Gender Based Violence di Thailand dan Aliansi Laki-Laki Baru; pelibatan laki-laki dalam penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia dengan dukungan dari Rutgers WPF Indonesia. Seringnya masalah kesehatan seksual dan reproduksi perempuan yang diakibatkan oleh dominasi laki-laki karena nilai sosial dan budaya ditemukan di negara-negara seperti Indonesia, Rwanda, Brazil dan Afrika Selatan. Dominasi ini juga diperkuat oleh penafsiran agama yang sempit. Akhirnya perempuan dan kelompok termarjinalkan menderita akibat buruknya p e m e n u h a n h a k s e k su a l d a n ke s e h at a n reproduksi seperti sulitnya akses layanan, penularan HIV dari pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga angka kematian ibu yang tinggi. Untuk itu, melibatkan laki-laki adalah pendekatan yang strategis untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan mengurangi angka kekerasan dan menciptakan hubungan yang saling menghormati dan setara. Sejak tahun 2013, Rutgers WPF Indonesia bersama mitra mengembangkan program pelibatan laki-laki untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan di empat provinsi yakni Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Program Men Care atau yang diadaptasikan d e n ga n L a k i - L a k i P e d u l i d i I n d o n e s i a ; Bekerjasama Untuk Kesetaraan yang digagas oleh RutgersWPF dan beberapa organisasi mitra internasional seperti Promundo-Brazil, Sonke dan

ENGAGING MEN FOR GENDER EQUALITY AND SRHR

COMMUNITY

CAMPAIGNING & EDUCATING YOUTH, FATHERS AND MOTHERS

SUPPORTIVE RELATIONSHIPS

S E RV I C ES

TRAINING HEALTH CARE PROVIDERS & COUNSELLORS

INVOLVED FATHERHOOD

P OLI C Y

ADVOCATING FOR GENDER JUSTICE & POSITIVE NOTIONS OF MANHOOD

BaKTINews

GENDER EQUALITY


20

Mosaic – Afrika Selatan dan Rwamrec – Rwanda adalah suatu upaya untuk menjawab persoalan dampak buruk norma sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap angka kekerasan terhadap perempuan, anak, pemenuhan hak reproduksi dan penurunan angka kematian ibu dengan melibatkan laki-laki dewasa dan muda sebagai pasangan yang peduli dan terlibat aktif / caregiving partners. Bentuk intervensi melibatkan laki-laki sedini mungkin melalui #GenerasiJagoan Intervensi pelibatan laki-laki dilakukan dari sedini mungkin. Pemahaman mengenai nilai maskulinitas positif sudah tertanam melalui konstruksi sosial sejak laki-laki masih anak-anak. Untuk mendefinisikan ulang maskulinitas positif yang anti kekerasan kami mengembangkan berbagai macam strategi kepada remaja mulai dari diskusi komunitas hingga kampanye publik mulai dari pembuatan iklan layanan masyarakat hingga kampanye digital menggunakan berbagai media online seperti Youtube, Twitter, dan Facebook. Pada tahun 2014 kami meluncurkan kampanye Generasi Jagoan, kampanye ini ditujukan untuk laki-laki usia 25-35 tahun yang menikah dan remaja laki-laki usia 18-25. Generasi Jagoan adalah kampanye anti kekerasan untuk remaja yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang nilai maskulinitas yang selama ini dianut oleh remaja laki-laki pada umumnya. Strategi lain yang dikembangkan adalah melalui media musik. Salah satu mitra Laki-laki peduli yaitu Rifka Annisa Yogyakarta mengadakan kompetisi cipta laguyang dibuka untuk umum. Kompetisi ini sangat menarik dan mendapatkan antusiasme dari kelompok pencipta lagu dan pada akhirnya menghasilkan satu album kompilasi lagu-lagu pop yang mengandung lirik anti kekerasan terhadap perempuan, maskulinitas, hingga pelibatan laki-laki dan diluncurkan pada November 2014. Album ini bisa diakses online di http://soundcloud.com/fplmjogja/sets/bertanyaapa-itu-cinta-full Menjangkau laki-laki agar lebih peduli di Tanah Papua Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Papua cukup tinggi dikarenakan ikatan adat masih sangat tinggi. Hal ini berkontribusi terhadap kondisi kesehatan perempuan di Papua, baik dari kesehatan fisik, mental maupun seksual dan reproduksinya yang masih sangat rentan. Jumlah organisasi pengada layanan yang terbatas dengan kondisi geografis yang luas menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal tertangani.

21

BaKTINews

Mengutip dari media online, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menilai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) paling mendominasi di setiap provinsi, salah satunya di Papua. Pada tahun 2012 saja, angka kekerasan di tanah Papua masih tinggi, yaitu 1.170¹ kasus. Dimana menurut LBH APIK Jayapura bahwa 70 sampai 90 persen kasus yang paling dominan adalah KDRT. S e l a i n i t u A n g ka Ke m at i a n I b u ( A K I ) m e l a h i r ka n d i Pa p u a j u ga c u k u p t i n g g i . Berdasarkan hasil sensus kesehatan 2010, daerah yang masih tinggi tingkat kematian ibu bayi berada di wilayah Indonesia timur. Untuk setiap 100 ribu kelahiran hidup di Papua, angka kematian ibu mencapai 320. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebanyak 359 per 100 ribu ibu melahirkan². Kedua penyebab utama permasalahan tersebut adalah relasi gender yang timpang d i m a n a b u d aya p at r i a r k h i m e m a n d a n g perempuan dan kelompok termarjinalkan sebagai kelombok sub ordinat oleh nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dan ini ditemukan di banyak budaya di Indonesia termasuk Papua. Laki-laki memegang peranan yang penting dalam keluarga dan adat. Kasus poligami, kekerasan seksual, pernikahan di bawah umur, penelantaran keluarga adalah beberapa kasus yang sering muncul selain KDRT yang paling dominan. Lakilaki memutuskan seluruh hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan perempuan. Sanksi adat masih berlaku dan perempuan dengan posisi subordinat belum mempunyai tempat dalam lembaga adat. No. 118 Oktober - November 2015

Peluncuran Program MenCare Papua pada tanggal Rabu, 8 Juli 2015, oleh Ibu Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Foto : lakilakipeduli.org

Untuk mengatasi permasalahan ketidak adilan Gender di Papua diperlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan upaya pelibatan laki-laki dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan angka kematian ibu yang tinggi. Hal ini menjadi s u at u p e n d e k at a n ya n g s t rat e g i s u nt u k meningkatkan Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan mengurangi angka kekerasan dan menciptakan hubungan yang saling menghormati dan setara. Rutgers WPF bekerja sama dengan UNFPA dan mitra di Jayapura LP3AP (Lembaga Pemberdayaan Pengkajian Perempuan dan Anak Papua) mengimplementasikan program pelibatan lakilaki dengan memulai pilot project di tanah Papua pada pertengahan 2015. Pada permulaan program, k a m i m e m b u at l o k a k a r ya p e n d a h u l u a n mengundang pemangku kepentingan terkait, mulai dari LSM, pemerintah, pengada layanan, hingga kelompok remaja. Kelanjutan dari lokakarya pendahuluan ini adalah peluncuran program MenCare pada Rabu, 8 Juli 2015. Berbagai pemangku kepentingan hadir termasuk peresmian oleh Yohana Yambise, Me nt e r i Pe m b e rd aya a n Pe re m p u a n d a n Perlindungan Anak. Acara dimulai dengan pemaparan mengenai program laki-laki peduli yang sudah bergulir sebelumnya di Lampung, Jakarta dan Jogjakarta. Dukungan dari Yohana Yambise ini sangat berarti untuk mendukung menggerakkan berbagai sektor terutama pemerintah dan pengada layanan agar bisa bekerja BaKTINews

lintas sektoral menanggulangi kekerasan dan menurunkan angka kematian ibu di Papua. Pada perkembangan terakhir, di bulan Agustus kami melatih kelompok bapak dan remaja laki-laki untuk menjadi fasilitator laki-laki peduli. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari dan peserta ditargetkan untuk bisa memberikan materi mengenai pelibatan laki-laki kepada rekan sebaya. Selama pelatihan, ditemukan bahwa kekerasan bukan karakter individu yang dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk oleh lingkungan. Oleh sebab itu, kami percaya kekerasan bisa perlahan dihapus dengan mengajak laki-laki untuk bersama menjadi aktor anti kekerasan dan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan perempuan. Harapan dari pilot program ini adalah menurunkan Angka Kematian Ibu, menghapus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan pelibatan laki-laki dalam kesehatan ibu dan anak. 1 “ Kasus KDRT Paling Tertinggi di Papua” 14 November 2014” www.jpnn.com/read/2014/11/14/269731/Kasus-KDRT-PalingTertinggi-di-Papua 2 “ Menkes Prihatin Tingginya Angka Kematian Ibu di Papua”, 11 April 2013 www.nasional.tempo.co/read/news/2013/04/11/173472823/MenkesPrihatin-Tingginya-Angka-Kematian-Ibu-Papua INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program MenCare, Anda dapat mengunjungi alamat : www.lakilakipeduli.org, www.facebook.com/Lakilakipeduli www.twitter.com/laki2peduli www.youtube.com/user/lakilakipeduli/videos No. 118 Oktober - November 2015

22

SOSOK

Aquilina Ili

Setelah Kepala Desa, Pindah ke Parlemen Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

23

BaKTINews


“

jika perempuan tidak terlibat dalam politik, maka banyak hal yang luput dari kebijakan karena tidak diperhatikan oleh politisi laki-laki. Kebutuhan-kebutuhan perempuan hanya bisa dilihat dan diperjuangkan oleh perempuan sendiri. Karenanya perempuan harus terlibat dalam politik untuk mengisi lembaga-lembaga yang membuat kebijakan.

a b at a n - ja b at a n p u b l i k , b a i k d i lingkungan pemerintah maupun non pemerintah, dari yang paling tinggi hingga terendah identik dengan lakilaki. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik bukan hanya sedikit, tetapi perempuan juga dianggap tidak mampu menduduki jabatanjabatan tersebut. Apalagi jabatan-jabatan tersebut berada di desa, dimana budaya patriarki begitu kuat mengakar. Di antara sedikit perempuan yang berhasil menduduki jabatan publik di desa itu adalah Aquilina Ili. Perempuan yang akrab dipanggal ibu Lin atau Lin ini adalah salah satu perempuan yang berhasil menjadi Kepala Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)pada tahun 20022007. Hebatnya, untuk menjabat kepala desa, Lin berhasil mengalahkan secara telak kepala desa petahana (incumbent). Lin berhasil meraup 328 suara, sedangkan kepala desa petahana saat itu, Yohanes Bere Loi hanya memperoleh 87 suara.


J

BaKTINews

Tokoh Perubahan Perempuan kelahiran Henes 28 Januari 1965 ini memutuskan untuk maju mencalonkan diri


24

menjadi kepala desa setelah mengamati pembangunan di desanya, yang dari tahun ke tahun berjalan di tempat. Dengan modal sarjana administrasi negara, alumni Universitas Udayana (UNDANA) Kupang NTT ini ingin melakukan terobosan jika terpilih menjadi kepala desa. Tidak salah keputusan mayoritas penduduk desa memilih Lin untuk menduduki jabatan kepala desa. Selama lima tahun Lin berhasil melakukan perubahan di Desa Lakmaras yang manfaatnya dinikmati masyarakat hingga saat ini. Lin memperjuangkan pembangunan jalan desa untuk menghubungkan desa dengan dusundusun yang terisolir, termasuk pengaspalan jalan desa, yang sebelumnya hanya merupakan jalan dengan status pengerasan. Di bidang ekonomi Lin mendorong pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi, terutama vanili dan kopi, serta kentang yang sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Desa Lakmaras juga mendapat bantuan ternak babi sebanyak 60 ekor untuk 30 kepala keluarga (KK), masing-masing KK mendapat 2 ekor. Bantuan ternak babi juga diberikan kepada perempuan kepala keluarga. Di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemukiman, ibu Lin berhasil melakukan perubahan yang membanggakan.Di masa kepemimpinannya, Desa Lakmaras membuka PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-kanak), serta pembukaan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Satu Atap (Satap). B e rsa m a a n d e n ga n i t u d i b a n g u n d a n diaktifkan Posyandu (Pos pelayanan terpadu), serta pembangunan Polindes (Poliklik desa) dan Pustu (Puskesmas pembantu). Sampai saat ini fasilitas kesehatan tersebut tetap berfungsi dan terus berkembang. Selama Lin menjabat kepala desa, Desa Lakmaras juga mendapat bantuan 60 rumah untuk keluarga miskin dan kepala keluarga perempuan. Apa yang dilakukan oleh alumni SD Katolik Fulur II selama menjabat kepala desa benar-benar bermanfaat bagi penduduk. Dan sebagai perempuan, Lin mengupayakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dan anak, seperti PAUD, TK, Posyandu, Polindes, Pustu, serta bantuan ternak dan rumah untuk perempuan kepala keluarga. Di masa kepemimpinan Lin, Desa Lakmaras berhasil menggondol juara pertama kabupaten dan juara kedua tingkat provinsi sebagai perintis lingkungan hidup pada tahun 2003.

25

BaKTINews

Menjadi politisi sejak mahasiswa Lulusan SMP St. Yoseph Weluli ini belajar politik sejak masih di bangku kuliah. Keinginannya masuk dalam dunia politik adalah untuk memberikan perhatian dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Menurut Lin, perempuan harus terlibat dalam dunia politik untuk mewarnai kebijakan yang selama ini dikuasai oleh laki-laki. Lin berargumen, jika perempuan tidak terlibat dalam politik, maka banyak hal yang luput dari kebijakan karena tidak diperhatikan oleh politisi laki-laki.Kebutuhan-kebutuhan perempuan hanya bisa dilihat dan diperjuangkan oleh perempuan sendiri. Karenanya perempuan harus terlibat dalam politik untuk mengisi lembagalembaga yang membuat kebijakan. Alumni SMA NegeriAtambua ini adalah kader tulen PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Sejak pertama kali bergabung dengan PDIP, hingga saat ini Lin tetap berada di partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Selain aktif sebagai politisi di PDIP, Linjuga aktif di organisasi sosial dan pendidikan, di antaranya di organisasi gereja sebagai Ketua I DPP Paroki Nualain. Masuk Parlemen Dua tahun setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Desa Lakmaras, Lin mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) Kabupaten Belu pada pemilu legislatif (pileg) tahun 2009. Namun, Lin belum berhasil lolos masuk ke palemen. Pada pileg 2009 Lin hanya memperoleh 875 suara. I st r i d a r i T h e o d o r u s B e re L a k u b a r u menembus parlemen di Kabupaten Belu pada pileg 2014 dengan meraup 2.875 suara. Untuk mendapatkan suara sebanyak itu, ibunda Ambrosius D. Bere dan LidgardisCornelia Bere ini harus bekerja keras karena persaingan yang ketat, baik antar caleg di dalam partai maupun dengan partai lain.Di sisi lain, Lin memiliki modal yang sangat terbatas. Karena itu, Lin mengandalkan jaringan keluarga, teman, dan rekan-rekannya di organisasi sosial untuk mendapatkan dukungan suara. Di DPRD Kabupaten Belu, Lin menjabat Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota di Komisi II. Dia menyatakan, akan berusaha sekuat tenaga agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan DPRD memihak pada kepentingan perempuan. Selama ini banyak sekali kebijakan tidak menguntungkan perempuan, karena hanya


s e d i k i t p e re m p u a n ya n g t e r l i b at d a l a m pembuatan kebijakan tersebut. Menurut Lin, dengan 11 anggota parlemen perempuan (APP) atau 36,6 % dari 30 anggota DPRDKabupaten Belu, maka mereka cukup kuat untuk mendorong kebijakan yang memihak pada kepentingan perempuan. Apalagi ada juga anggota parlemen laki-laki (APL) yang mendukung kebijakan untuk kepentingan perempuan. Lin mengapresiasi Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) yang dilaksanakan oleh PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial EkonomiKeuskupan Atambua) dan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia). Karena dia dan anggota parlemen yang lainnya telah mengikuti penguatan kapasitas mengenai Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) DPRD dan Legal Drafting. Sebelumnya juga telah aktif mengikuti diskusi tematik, aksi kolektif, dan pembentukan kelompok konstituen. Peningkatan kapasitas tersebut sangat penting baginya karenadari kegiatan workshop tersebut, bagi Lin yang merupakan anggota DPRD baru, dia belajar mengenai tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, pembuatan peraturan daerah, dan gender. Bagi Lin, masalah perempuan di Belu dan Nusa Tenggara Timur yang menonjol adalah kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan trafficking yang terkait dengan buruh migran. Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dapat mengurangi permasalahan yang

BaKTINews

ada. Karena itu, dibutuhkan perencanaan dan penganggaran yang benar-benar memihak pada kepentingan perempuan. Lin juga mengusulkan agar Program MAMPU dikembangkan lebih luas ke seluruh Kabupaten Belu, tidak hanya menjangkau 25 desa. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan di desa yang lain juga bisa diekspos dan menjadi bahan masukan bagi DPRD dan eksekutif. Anggota DPRD juga bisa memperkuat konstituennya di masingmasing daerah pemilihan, sehingga konstituen yang ada dapat membuat perencanaan dan usulan-usulan sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya sekadar usulan, yang biasanya belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat perlu diperkuat sehingga mereka menjadi kritis dan berdaya. Dengan begitu mereka tidak hanya menjadi obyek, tetapi mereka menjadi subyek dalam pembangunan. Mereka membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai posisi tawar dengan pihak-pihak, terutama dengan pembuat kebijakan. Demikian Lin berpendapat.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dapat dihubungi melalui email [email protected]


26

Update MAMPU BaKTI

Coaching APP Bone tentang Komunikasi Media Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Media merupakan lembaga yang sangat kuat dalam memengaruhi opini publik. Sementara di pihak lain, APP belum sepenuhnya memanfaatkan media dalam melakukan tugas-tugas sebagai anggota DPRD.

ada 22-24 Oktober 2015 Program Mentorship MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) melakukan coaching anggota parlemen perempuan (APP) Bone tentang Komunikasi Media. Peserta coaching sebanyak empat orang, yaitu Hj. A. Samsidar Ishak, A. Andriana, Jusmiah Sudirman, dan Hj. Mintayu Samsuddin. Keempat peserta adalah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bone. Kegiatan yang berlangsung di dua tempat ini dibuka oleh Hj. A. Samsidar Ishak, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, mewakili Ketua DPRD Kabupaten Bone. Kegiatan hari pertama dilaksanakan di Ruang Rapat Ketua DPRD Kabupaten Bone, Kantor DPRD Kabupaten Bone. Dalam sambutannya, Hj. A. Samsidar Ishak menyatakan bahwa, jumlah APP di DPRD Bone

P

27

BaKTINews

yang hanya enam orang tidak menghalangi mereka untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik untuk masyarakat, terutama untuk perempuan. Namun untuk melakukan dan berbuat yang terbaik, APP harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan, termasuk pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi dengan media. Media merupakan lembaga yang sangat kuat dalam memengaruhi opini publik. Sementara di pihak lain, APP belum sepenuhnya memanfaatkan media dalam melakukan tugas-tugas sebagai anggota DPRD. Karena itu, menurut Hj. A. Samsidar Ishak, APP harus memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam bermitra dengan media. S e m e nt a ra P ro g ra m O f f i ce r P ro g ra m Mentorship MAMPU-BaKTI, Ruslan Rahman menjelaskan bahwa, kegiatan coaching APP tentang komunikasi media ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Bone dan Ambon. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan APP No. 118 Oktober - November 2015

Seorang peserta kegiatan sedang berbagi pengalamannya terkait berkomunikasi dengan jurnalis . Foto : Dok. Yayasan BaKTI.

dalam berkomunikasi dengan media massa, sehingga dapat mendukung tugas APP sebagai anggota DPRD dan memperjuangkan isu-isu M A M P U d a l a m ke b i j a k a n d i D P R D d a n pemerintah. Diskusi Tema MAMPU dan Kekerasan Terhadap Perempuan Kegiatan ini difasilitasi oleh Luna Vidya. Pada hari pertama (22 Oktober 2012) peserta coaching difasilitasi Luna Vidya untuk mendiskusikan te m a - te m a M A M P U, d e n ga n m e n d a l a m i kekerasan terhadap perempuan. Diskusi ini mengambil kasus pembunuhan terhadap Amel, anak perempuan berumur 4 bulan yang dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Diskusi ini menarik karena dari pengamatan terhadap media, baik media nasional maupun media lokal, fokus pemberitaan hanya melihat dari sisi salah satu pelaku (Arman alias Lesong Bin Ruddin) sebagai pelaku utama yang belajar ilmu hitam, sehingga pemberitaan tidak menyorot pada perspektif lain. Peserta diminta untuk membedah kasus pembunuhan tersebut dari perspektif yang lebih luas, seperti kemiskinan, hak asasi manusia BaKTINews

(HAM), perempuan, dan hak-hak anak. Dari hasil bedah kasus tersebut, peserta coaching tersadar bahwa media menggiring pemahaman publik hanya dari satu sisi sehingga banyak informasi penting yang tidak tersampaikan. Salah satu peserta, Jusmiah Sudirman mengemukakan bahwa, ternyata pemberitaan media mengenai kasus Amel lebih menyorot pada masalah ilmu hitam, tidak menyorot hal-hal lain ya n g l e b i h p e n t i n g d a n b e r g u n a u n t u k masyarakat, dan seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan DPRD. “Diskusi seperti ini sangat berguna bagi kami anggota DPRD, sehingga suatu saat dapat menganalisis kasus dan permasalahan dari sudut lain yang lebih luas” Demikian Jusmiah Sudirman menambahkan. Pada hari pertama, peserta diminta untuk membuat press release mengenai Kasus Amel d e n ga n p e n d e k a t a n ke m i s k i n a n , H A M , perempuan, dan hak-hak anak sebagai praktik. Materi tersebut juga akan digukan sebagai latihan konferensi pers dengan jurnalis pada hari ketiga. Diskusi dengan Jurnalis Pada hari kedua dan ketiga, kegiatan coaching dilaksanakan di Rumah Makan Cobek Sari No. 118 Oktober - November 2015

28


selalu dirugikan. Media umumnya tidak menyorot kasuskasus perempuan dan anak dari sudut hak-hak perempuan, gender, dan hak-hak anak, sehingga tampilan berita tidak menggugah pemirsa dan pembaca untuk berempati, di samping tidak merugikan perempuan dan anak. Di sisi lain, pemerintah tidak mempunyai tambahan informasi untuk membuat kebijakan dan program yang lebih baik untuk mencegah peristiwa-peristiwa lanjutan yang merugikan dan mengorbankan perempuan dan anak. Pada hari ketiga atau hari terakhir ini, peserta coaching mempraktikkan konferensi pers dengan jurnalis dari media cetak dan elektronik Bone. Dari evaluasi dari praktik konferensi pers, Luna Vidya menyampaikan kepada APP untuk : (1) Menyampaikan point-point penting yang bisa langsung ditangkap jurnalis; (2) Tidak memposisikan diri bertahan, baik dengan bahasa tubuh maupun pernyataan di depan jurnalis; (3) Usahakan mempelajari dan menguasai materi konferensi pers, wawancara, atau release. Kegiatan ini diapresiasi oleh peserta coaching. Berikut pernyataan Hj. Mintayu Samsuddin, “pelatihan seperti baik sekali bagi saya yang merupakan anggota DPRD baru, saya berterima kasih kepada Program MAMPU dan BaKTI yang telah melatih kami untuk bisa dan berani berinteraksi dengan media dan jurnalis. Sebagai anggota DPRD yang setiap saat bertemu dengan wartawan, maka coaching ini membuat saya lebih siap dan berani ketika diwawancarai wartawan.” Sementara Luna Vidya, fasilitator coaching menyatakan, sangat mengapresiasi keempat peserta tersebut. Semangat belajar yang ditujukan oleh keempat peserta memberi harapan bahwa, APP bisa setara dengan anggota DPRD laki-laki dan dapat berbuat lebih baik untuk rakyat dan perempuan.

Watampone. Di hari kedua, peserta coaching berdiskusi dengan Bahtiar, Ketua Forum Media Pabbicara Kabupaten Bone, yang juga koresponden Metro TV. Bahtiar mengemukakan kerja-kerja jurnalis dan teknik bagaimana narasumber menghadapi jurnalis. Menurut Bahtiar, wartawan adalah profesi yang dibatasi oleh waktu (deadline) dan tempat, sehingga wartawan harus mendapat berita yang menarik dan harus disajikan dalam waktu cepat dan ruang yang terbatas. Jadi wartawan harus menulis hal-hal penting yang dianggap bernilai berita dan menarik publik. Karena itu, narasumber harus memberikan informasi yang padat dan tepat, sehingga si wartawan tidak menginterpretasi lain. Bagi Bahtiar, APP dan anggota DPRD tidak harus menghindar dari wartawan, tetapi harus dekat dengan wartawan. Jika anggota DPRD mampu memberikan informasi yang padat dan bernilai berita, maka anggota DPRD tersebut akan selalu dicari oleh wartawan. Membuat Press Release Di hari ketiga, peserta coaching mendiskusikan hasil kerja menjadi tugas yang diberikan pada hari pertama, press release. Untuk diskusi dan perbaikan materi press release difasilitasi oleh M. Ghufran H. Kordi K., Database & Publikasi Officer MAMPU-BaKTI. Peserta coaching diberikan kiat-kiat untuk bisa membuat press release sederhana dan singkat, namun memberikan informasi dan pespektif yang lebih mencerahkan. Perspektif media mengenai kasus-kasus perempuan dan anak, seperti kasus Amel, menurut M. Ghufran H. Kordi K., masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang

29

BaKTINews



22 PMA 2020, Pengumpulan dan Desiminasi Data Secara Digital MA2020 adalah proyek berdurasi lima tahun yang dirancang untuk m e n ge m b a n g ka n d a n m e n jawa b tantangan pengumpulan dan d e s i m i n a s i d a t a d e n ga n s i s t e m teknologi digital, menggunakan telepon seluler untuk mengatur indikator inti dan spesifik FP2020 di setiap negara yang menyelenggarakanya. PMA2020 akan bekerja untuk mempromosikan pendekatan-pendekatan yang inovatif dengan meningkatkan pemantauan dan evaluasi global. Proyek ini dilaksanakan oleh Bill & Melinda Gates Insitute for Population and Reproductive Health di John Hopkins Bloomberg School of Public Health, bekerjasama dengan mitra nasional.

P

Tujuan Utama PMA2020 1. Meningkatkan kapasitas negara untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan KB dan kesehatan, dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan program. 2. Mengintegrasikan sistem pengumpulan data secara cepat dan teratur dengan mengukur indikator FP2020 di negara-negara prioritas. 3. Meningkatkan pemantauan data KB di tingkat nasional dan global untuk memperkuat sistem pelayanan. 4. Memperkuat pemanfaatan data untuk memberdayakan komunitas KB agar dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhan KB dan kesehatan di tingkat rumah tangga. 5. Mempromosikan persaingan yang sehat dengan mengakui prestasi dan praktek terbaik yang mendukung tujuan dan prinsip-prinsip FP2020. Implementasi program ini di 11 negara yaitu ; Ghana,DR Congo, Ethiopi, Uganda, Kenya, Burkina Faso, Nigeria, Niger, Indonesia, India,Pakistan BaKTINews

Ga m b a ra n Pe m a nt au a n P ro g ra m K B d i Indonesia : Apa dan dimana peran PMA2020? Tujuan PMA2020 di Indonesia Membuat platform yang efisien untuk pengumpulan data KB, air dan sanitasi, serta aspek kesehatan lainnya secara cepat dengan memanfaatkan teknologi smartphone. Identifikasi gap dalam program KB dan layanan kesehatan lainnya Menginformasikan peningkatan layanan KB dan kesehatan serta dampaknya untuk wanita dan keluarga Menginformasikan pembuatan kebijakan berbasis data kepada para Provider (penyelenggara) Kesehatan Memperkuat kapasitas SDM Indonesia untuk memantau dan mengevaluasi program KB dan kesehatan secara nasional. Menyediakan gambaran informasi, layanan, serta alat/obat kontrasepsi dan kesehatan. Memberikan gambaran kualitas informasi, layanan, serta alat/obat kontrasepsi dan kesehatan Memberikan gambaran praktek higienitas dan kondisi dari SDP/titik pelayanan KB dan kesehatan Memberikan gambaran praktek higienitas dan kondisi rumah tangga Memberikan gambaran akses masyarakat terhadap penggunaan air serta fasilitas sanitasi Menyediakan informasi tentang perbandingan antar jenis fasilitas kesehatan yang berbeda dan per wilayah di Indonesia Komitmen Indonesia dalam FP2020 Tujuan: Menurunkan TFR (Saat ini: 2.3 kelahiran per wanita) Komitmen Finansial: Meningkat dari US $65.9M pada tahun 2006 menjadi US $263.7M pada tahun 2012 No. 118 Oktober - November 2015

30

Komitmen Politik dan Kebijakan Mengembangkan strategi nasional KB dan Kependudukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan jumlah permintaan terhadap layanan KB. Menjadikan layanan dan logistik KB gratis tanpa biaya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak 2010: 7 dari 33 provinsi layanan dan logistik KB gratis tanpa biaya untuk akseptor KB. Layanan KB gratis. melalui program Jaminan Kesehatan Nasional di 33 provinsi di mulai tahun 2014.

15 INDIKATOR INTI FP2020 Diukur Secara Langsung Melalui Survei PMA2020 Indikator 1:

Indikator 2:

Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)

Total Jumlah Peserta KB menurut Metode Kontrasepsi yang digunakan

Indikator 3:

Indikator 4:

Persentase wanita yang keinginan ber-KB nya terpenuhi

Persentase wanita yang keinginan ber-KB nya tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator 11: Persentase wanita yang diberikan informasi KB saat kunjungan terakhir kali ke titik pelayanan kesehatan

Indikator 12: Nilai Rata-ratadari Indeks Pengetahuan Metode Kontrasepsi

Indikator 13: Persentase wanita yang mengambil keputusan berKB secara mandiri atau bersama-sama dengan pasangan/suamiatau dengan provider

Indikator 14: Tingkat Kelahiran Remaja

Indikator 15: Persentase yang mendapatkan informasi KB Sterilisasi

Indikator Dasar diupdate setiap tahun oleh PMA2020

31

Indikator 7:

Indikator 8:

Jumlah Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD)

Jumlah KTD yang berhasil dicegah karena penggunaan kontrasepsi modern

Indikator 9:

Indikator 10:

Jumlah kematian Ibu yang berhasil dicegah karena penggunaan kontrasepsi modern

Jumlah aborsi tidak aman yang berhasil dicegah akibat penggunaan kontraspesi modern

BaKTINews


Prioritas Program KB BKKBN Berdasarkan RPJMN 2015 -2019 Meningkatkan Akses Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatkan Manajemen Ketersediaan A l o ko n d a n Ja m i n a n K e t e r s e d i a a n Kontrasepsi Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Mengintegrasikan Sistem Informasi KB Aktifitas Pemantauan Program KB BKKBN Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Mini-Survei Pendataan Keluarga Statistik Rutin Pencatatan dan Pelaporan Program KB

Nilai Lebih PMA2020 KONTEN: Upaya pertama dalam pengumpulan data untuk memantau Jaminan Kesehatan Nasional K A PA S I TA S : P e m b e n t u k a n p l a t f o r m pengumpulan data secara cepat yang bisa digunakan untuk kebutuhan sektor lainnya WAKTU: Terkumpulnya data secara lebih cepat BIAYA : Biaya yang lebih rendah dalam jangka panjang KUALITAS : Pemantauan data secara simultan memungkinkan koreksi dilakukan pada saat proses sehingga menjaga kualitas data

MANFAAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI PONSEL Kelemahan survei dengan menggunakan kertas

PMA 2020 : Penguatan Surveilans

Kesalahan dalam pengumpulan dan entri data

Meminimalisir kesalahan : peringatan otomatis, alur lompatan pertanyaan, tidak perlu tahapan entri data

Laporan tertunda : Pengumpulan data dan entri data dilakukan secara terpisah

Laporan cepat

Umpan balik yang tertunda terhadap pengumpulan data

Umpan balik yang cepat terhadap komunitas

STRUKTUR PMA2020 DI INDONESIA BKKBN

UGM

USU

UNHAS

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Enumerator

Enumerator

Enumerator

INFORMASI LEBIH LANJUT Artikel ini adalah kontribusi dari ibu Felecia Adam ([email protected]). Untuk mendapatkan informasi mengenai PMA2020 di Indonesia, kunjungi situs www.pma2020.org/program-countries/indonesia

BaKTINews


32

UPDATE UNICEF - BaKTI Workshop Peningkatan Kapasitas Imunisasi Tenaga Puskesmas dan Dosen Poltekes Maluku Utara 11-12 September 2015

D

alam rangka peningkatan Kapasitas tenaga dosen Poltekes dan staff imunisasi lingkup dinas Kesehatan Kabupaten se Provinsi Maluku Utara, maka Dinas Kesehatan Maluku Utara didukung UNICEF dan BaKTI menyelenggarakanworkshop Peningkatan Kapasitas Program Imunisasi di Poltekes Kementerian Kesehatan Kota Ternate pada hari Ju m at d a n S a b t u 1 1 - 1 2 S e p te m b e r 2 0 1 5 . Pelaksanaan kegiatan difasilitasi sejumlah Pelaksana teknis Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi diantaranya Muhammad Isa Tauda (Kepala Seksi Imunisasi), Rijja Rijana dan Fadli. Capaian dari pertemuan ini adalah tersosialisasinya sejumlah perkembangan terbaru tentang program imunisasi di Maluku Utara.Kemudian sejumlah 10 orang tenaga dosen Poltekes terlatih dalam terknis imunisasi khususnya SOP. Capaian lainnya adalah sejumlah pihak staff imunisasi kabupaten dapat memperkuat kemampuannya dalam

Sosialisasi Pedum bagi Mitra Unicef di Papua dan Papua Barat

Jayapura, 16-17 September 2015 33

BaKTINews

pengembangan dan issu imunisasi terkini yang dapat diaplikasikan baik di wilayah kota maupun pulau. Dalam Wokshop terjadi kesepakatan program IMUNISASI “TANAH TINGGI” dan ditandatangi perwakilan yaitu Muhammad Isa Tauda SKM. MPH dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Sahnawai Marsaoly, S.Kep, M.Kes selaku pihak Poltekkes Kemenkes Ternate, Buhari Subarno, SKM wakil tenaga kesehatan Kab/Kota dan dr. Sri Sugiarto dari Unicef dengan butir komitmen: 1. P e n i n g k a t a n c a k u p a n U C I d e s a d i Kabupaten/Kota minimal 85% pada tahun 2015 dan mempersiapkan kegiatan IPV bulan Oktober-Desember 2015 serta penganggaran PIN Polio dan campak pada tahun 2016 melalui dana APBD dan BOK. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara melibatkan Poltekkes Kemenkes Ternate dalam setiap kegiatan pertemuan imunisasi. 3. Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Poltekkes Kemenkes Ternate untuk penyusunan modul pembelajaran imunisasi pada tahun 2016.

G

una memanfaatkan sumber daya, meraih konsensus, dan mendorong munculnya ide-ide baru yang bermanfaat bagi anakanak di indonesia, Unicef terlibat dalam berbagai kemitraan di tingkat lokal, regional dan global, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, Perguruan Tinggi, sektor korporasi dan individu. Sebagai acuan dalam kerjasama tersebut, Unicef Papua dan Papua Barat bersama BaKTI melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang menjadi pedoman umum dalam implementasi program. Menurut James, Chief FO Papua dan Papua Barat ada beberapa hal penting yang terkait kegiatan ini, antara lain; Pertemuan ini sangat penting dalam rangka mencoba mencari cara bekerjasama di Tanah Papua. Prosedur baru dan guideline untuk lembaga/ormas perlu dipastikan bahwa Unicef dan peserta memiliki pemahaman



yang sama, berada dihalaman yang sama tentang guideline yang baru dan bisa bekerjasama. Bagi mitra baru hal ini bukan hal yang susah, tetapi hal yang sederhana dan mungkin sudah pernah dilakukan. Harapannya peserta berpartisipasi, mendapatkan hal yang baik, dan bisa menerapkannya dalam implementasi program. Sebagai gambaran awal tentang program dan kerjasama Unicef, Jana F i t r i a s a l a h s at u P ro j e c t O f f i ce r Un i ce f menyampaikan hal–hal berikut ini; Program yang dikerjakan oleh Unicef bersifat replikasi, dan m e n d u k u n g p ro g ra m p e m e r i nt a h . Ad a 9 dasar–dasar kunci program yaitu persetujuan program tunggal pada level nasional dan sub nasional - ”Country Program Action Plan” (CPAP), serta orientasi sistem dan hasil untuk mencapai peningkatan SDM dan kapasitas sistem. Termuat dalam RPJMD,dijabarkan dalam RKPD & SKPD. Asistensi UNICEF dipahami sebagai stimulant, supportive and complementary. UNICEF bukan lembaga DONOR tetapi merupakan badan PBB yang memberikan asistensi teknis dan menggunakan intervensi berdasarkan bukti dan strategi operasional menggunakan pendekatan siklus hidup. Pendekatan berdasarkan HAM untuk pemrograman dan pengarusutamaan gender, bekerja pada level global, macro, meso and micro

BaKTINews

level. Poin kesembilan yaitu Fokus pada upstreaming policy & cross-sectorality. Program bantuan Unicef berfokus pada issu; Social Policy and Monitoring, Child Survival and Development, Education for Early Childhood and Adolescent Development, Child Protection, co m m u n i c at i o n & P u b l i c A d vo c ac y d a n Emergency Preparedness & Disaster Risk Reduction. Bentuk dukungan Unicef: cash assitance, DCT, reimbursment, technical assistance, supply/ services, advokasi, konsultan, tenaga ahli. Kemitraan: para pihak kerjasama dan menggunakan sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi stake holder, dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang sama. Mitra dan Unicef memiliki kesamaan derajat untuk pencapaian tujuan yang sama. Unicef dan mitramitranya setara. Keduanya saling melengkapi. Sharing dana dan manfaatnya dirasakan sama-


34


sama. Penyusunan CPAP untuk program kegiatan 5 tahun kedepan, diperlukan kerjasama dengan mitra baik pemerintah maupun Organisasi masyarakat sipil. Kilas balik tentang PCA/SSFA, prosedur, dan guidelines, pengenalan tentang HACT (program m o n i to r i n g , s p o t c h e c k d a n au d i t ) ya n g disamaikan oleh Alfrida dan Rinaldo. Poin-poin yang disampaikan antara lain; terkait dengan pedoman dan syarat dalam PCA dan SSFA, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh mitra, serta penjelasan beberapa format terkait sebagai kelengkapan dokumen dalam PCA atau SSFA. Peserta bekerja dalam kelompok untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Pada hari ke dua, dilanjutkan dengan penjelasan format-format secara detail oleh Inne dan Rinaldo. Antara lain format FACE, RAB, dan format terkait lainnya. Pada saat pengisian formatformat, disampaikan juga beberapa hal kecil yang biasa diabaikan oleh mitra dan dampaknya sangat berpegaruh pada proses permintaan dana di Unicef. Pada sesi terakhir disampaikan materi tentang pelaksanaan mekanisme pengawasan internal mitra oleh Rihana. Tujuannya; untuk menilai ketepatan pencatatan keuangan atas dana yang dikirimkan kepada mitra kerja serta status pelaksanaan kegiatan. Kontrol internal ini dilakukan melalui spot check.

35

BaKTINews

Ke g i at a n s o s i a l i s a s i Pe d o m a n Um u m PCA/SSFA yang baru bagi mitra Unicef di Papua dan Papua Barat dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 16-17 September 2015. Tujuan kegiatan antara lain; meningkatkan pemahaman mitra tentang mekanisme penyaluran dana melalui PCA, SSFA, dan SSA), meningkatkan pemahaman mitra tentang prosedur dan unit cost, meningkatkan kemampuan/keterampilan mitra dalam mengisi format-format permintaan dan pelaporan dana atau format terkait lainnya, meningkatkan pemahaman mitra tentang latar belakang mengenai HACT dan pentingnya internal kontrol dan spot check. Kegiatan ini diikuti oleh Mitra Unicef baik mitra lama maupun baru. Peserta sejumlah 28 orang (Laki-laki 15 orang dan perempan 13 orang). Mereka berasal dari wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program kerjasama Unicef dan Yayasan BaKTI, hubungi kami melalui email [email protected]


Mendorong Implementasi Peraturan Daerah PERDA

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K. ebijakan pemerintah, baik dalam bentuk instrumen hukum atau pun dalam bentuk program, tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian instrumen hukum tidak diimplementasikan setelah disahkan, terutama di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Padahal lahirnya instrumen hukum, terutama Peraturan Daerah (Perda), adalah untuk mengisi kekosongan hukum di daerah. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebut Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14).

Ilustrasi FG

K

BaKTINews


36

Dengan demikian, pembuatan Perda menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah. Di antara hal-hal yang perlu dijabarkan di tingkat daerah antara lain adalah perempuan, anak, suku dan masyarakat adat terpencil, penganut agama dan kepercayaan lokal, kelompok-kelompok minoritas, dan kaum disabilitas. Beberapa daerah sudah sangat maju dalam membuat perda. Namun, banyak sekali perda yang telah dibuat di daerah itu hanya menjadi dokumen hukum di atas kertas. Setelah diundangkan, maka selesailah pekerjaan pihak-pihak yang mendorong perda tersebut. Di sebuah kabupaten, perda yang terkait perempuan dan anak sangat lengkap, namun implementasi perda-perda tersebut sangat lemah, untuk tidak dikatakan hanya menjadi dokumen. Belajar dari Pengalaman Perda-perda yang tidak diimplementasikan adalah perda-perda strategis dan terkait dengan kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang selama ini “tidak terlihat” dalam pembangunan, misalnya perda transparansi, perda perlindungan perempuan, perda pengarusutamaan gender, perda perlindungan anak, dan perda kesehatan ibu dan anak, untuk menyebut beberapa contoh. Bahkan di beberapa kabupaten/kota, perda ya n g te l a h d i sa h ka n b u ka n h a nya t i d a k diimplementasikan, dokumen perdanya pun sulit ditemukan. Tidak satu pun instansi terkait yang menyimpan dokumen perda. Yang tercatat hanyalah nomor perda, tahun, dan waktu pengesahan. Perda-perda yang demikian dibuat hanya untuk sekadar memburu target program, sehingga tidak ada langkah-langkah berikutnya untuk memastikan bahwa perda tersebut diimplementasikan. Tentu banyak faktor yang harus dipenuhi untuk memastikan implementasi perda yang telah disahkan. Membuat Aturan Implementasi Namun demikian, ada pembelajaran mengenai implementasi perda di beberapa daerah yang bisa dijadikan rujukan. Perda yang telah disahkan harus dibuatkan aturan implementasi dalam bentuk Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Aturan implementasi tersebut mengatur dan menjelaskan secara teknis tugas dan tanggungjawab tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terlibat dalam implementasi perda. Jika diperlukan dapat dibuat Rencana Aksi Daerah

37

BaKTINews

(RAD) untuk mempermudah setiap SKPD menyusun program dan penganggaran setiap tahunnya, dengan mengambil dari dokumen RAD. Jika perda tersebut mengatur lembaga layanan dan sejenisnya, maka harus disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lainnya untuk memudahkan penyediaan dan pengoperasian lembaga layanan. Dari pengalaman dan pembelajaran tersebut, Mitra Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dalam Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) yang mengadvokasi kebijakan berfokus pada tiga hal. Pertama, mendorong lahirnya kebijakan yang responsif gender dan pro p o o r d a l a m b e nt u k Pe rd a d a n Pe rat u ra n B u p a t i / Wa l i k o t a . K e d u a , m e n d o r o n g implementasi perda tersebut dengan membuat perangkat-perangkat teknisnya dan memastikan penganggarannya di APBD pada SKPD-SKPD terkait. Ketiga, memonitoring, evaluasi, dan mendokumentasikan pembelajaran dan praktek terbaik (cerdas) untuk replikasi. Advokasi untuk melahirkan kebijakan yang responsif gender dan pro poor tidak harus melahirkan dan membuat perda baru, jika di daerah telah tersedia perda-perda dimaksud. Yang perlu dilakukan adalah mendorong implementasi perda-perda yang ada. Di Maros, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan (MAUPE) Maros, menginisiasi lahirnya Peraturan Bupati Maros No. 63 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Setelah tiga tahun disahkan, implementasi Perda No. 16 Tahun 2012 ini tidak maksimal. Selain tidak mempunyai aturan pelaksanaan, pelaksanaan Perda tersebut juga hanya terpusat pada Dinas Kesehatan. Selain menginisiasi dibuatnya Perbup, MAUPE membangun komunikasi dengan wakil rakyat di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Maros dan memperkuat SKPD terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), untuk memastikan bahwa adanya mata anggaran untuk implementasi Perda No. 16 Tahun 2015. Seperti di Maros, di Bone Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone mendorong implementasi Perda Kabupaten Bone No 8 Tahun 2014 tentang tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. LPP Bone menginisiasi pembentukan Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan Perda Bone No 8 Tahun 2014. LPP juga membangun komunikasi dengan



DPRD Bone dan memperkuat SKPD terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Membuat Perda Sesuai Aturan Sementara itu, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon mendorong lahirnya Perda Kota Ambon tentang Penanggulangan HIV/AIDS (sudah disahkan oleh DPRD Kota Ambon) dan saat ini dalam proses pembuatan Perwalkot-nya. Perda ini adalah langkah menaikkan status Peraturan Walikota Ambon No. 26 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Di Parepare, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare mendorong lahirnya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Proses pembentukan Perda PPA di Parepare cukup unik, karena Komisi II DPRD Kota Parepare menjadi pengusul dan pendorong lahirnya Perda ini, terlibat sepenuhnya dalam proses. Mulai dari penelitian, penyusunan naskah akademik, hingga pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Tim dari Komisi II DPRD Kota Parepare juga aktif berdikusi dan meminta masukan dari berbagai ahli dan aktivis di lembaga pemerhati perempuan dan anak. Tim juga mempelajari Perdap e rd a s e j e n i s d i d ae ra h l a i n ya n g t i d a k diimplementasikan, sehingga perda yang dihasilkan di Parepare tidak bernasib serupa. Komisi II DPRD Kota Parepare juga berjanji akan terlibat dan memantau dalam penyusunan Peraturan Walikota-nya, hingga memastikan penganggarannya di tiap-tiap SKPD terkait. BaKTINews

Mitra-mitra Yayasan BaKTI dalam mendorong lahirnya kebijakan dalam bentuk Perda harus sesuai dengan aturan. Selain harus memasukkan ke dalam program perda (properda/prolegda = pogram legislasi daerah) untuk menjadi prioritas pembahasan, perda yang akan dibuat harus merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Karena itu, sebelumnya terlebih dahulu disusun kertas posisi mengenai berbagai permasalahan perempuan dan kemiskinan, yang proses pembuatannya dilakukan secara partisipasi dengan kelompok konstituen. Dari kertas posisi inilah menjadi acuan untuk dimasukkan-tidaknya suatu masalah yang menjadi prioritas properda. Pembentukan Perda harus dimulai dari penyusunan naskah akademik (NA). Dari NA inilah diturunkan menjadi draf Raperda. Proses secara bertahap harus dilakukan untuk memastikan bahwa Perda yang dibuat benar-benar untuk mengatasi masalah setempat, bukan seperti yang terjadi selama ini, hanya meng-copy perda-perda dari daerah lain dan tanpa NA. Karena itu, mitramitra Yayasan BaKTI juga memperkuat anggota DPRD melalui Worskshop Pembuatan UndangUndang (Legal Drafting), Hak–hak Perempuan, Kemiskinan, dan PPRG.



38

Update batukarinfo.com Referensi Direktori Penelitian Asing di Indonesia Tahun 2013

B u k u S a k u Indikator IPTEK Indonesia 2014

Kerjasama internasional mutlak d i p e r l u k a n d a l a m pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya bagi negara berkembang namun juga sangat diperlukan bagi n e g a ra m a j u . S a l a h s at u b e nt u k ke r j a s a m a internasional di bidang iptek tersebut adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi asing, Lembaga Litbangasing, Badan Usaha asing dan orang asing yang dilakukan di Indonesia. Dalam tahun 2013 terdapat 546 peneliti asing yang telah diberikan Surat Izin Penelitian (SIP) melakukan kegiatan penelitian di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 454 izin penelitian baru dan 92 izin perpanjangan. Mayoritas peneliti tersebut berkewarganegaraan atau berasal dari negara-negara maju yang menguasai iptek dan mengalokasikan dana riset yang besar dalam APBN mereka. http://batukarinfo.com/referensi/direktoripenelitian-asing-di-indonesia-tahun-2013

Indikator Iptek 2014 m e n y a j i k a n ringkasan data dan indikator iptek yang menggambarkan perkembangan iptek saat ini di Indonesia. Data dan indikator yang terkandung di dalamnya merupakan kompilasi data dan indikator yang tersedia saat ini yang diolah dari sektor pemerintah, perguruan tinggi dan industri manufaktur. Cakupan data dalam buku saku ini meliputi data ekonomi dan intensitas teknologi, Iptek sektor pemerintah, perguruan tinggi dan industri manufaktur. Disamping itu juga ada luaran Iptek dalam bentuk publikasi dan paten serta perbandingan internasional. http://batukarinfo.com/referensi/buku-sakuindikator-iptek-indonesia-2014

Artikel

39

Dari Agrowisata Menuju Ekonomi Hijau

Strategi Paska Proyek di Bulukumba

Kegiatan pengelolaan pengetahuan hijau di Provinsi NTB sudah mulai dilaksanakan. Potensi dana setdesa di lokasi proyek pengelolaan pengetahuan hijau di NTB mulai juga diidentifikasi. Salah satunya adalah Desa Lendang Nangka Utara. Desa ini merupakan desa yang baru terbentuk diantara desa lainnya di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Potensi sumber daya alam yang ada di desa ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan sumber mata air yang melimpah. Hal ini disebabkan oleh iklim, letak geografis dan sumber daya alam desa yang mendukung. Untuk memanfaatkan potensi yang ada, maka diperlukan adanya inisiatif dan inovasi untuk mewujudkan ekonomi hijau, salah s at u ny a a d a l a h m e m b u at d e s a Ag row i s at a . http://www.batukarinfo.com/komunitas/article s/dari-agrowisata-menuju-ekonomi-hijau

Agroforestry and Forestry (AgFor) Sulawesi, sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui sistem agroforestri dan pengelolaan sumber daya alam, kini memasuki tahap akhir implementasinya. Pada akhir bulan Oktober 2015,di Kabupaten Bulukumba sebuah lokakarya untuk strategi paska proyek AgFor dilaksanakan untuk membahas kesinambungan dampak positif kegiatan proyek AgFor. Memasuki tahun kelima implementasinya, beberapa strategi paska proyek AgFor mulai dilakukan. Salah satunya adalah lokakarya strategi paska proyek bersama pemerintah setempat. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membagi hasil capaian (laporan) proyek kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya serta mendapatkan masukan dari yang perlu diambil sehubungan dengan selesainya proyek AgFor. http://www.batukarinfo.com/komunitas/ articles/strategi-paska-proyek-di-bulukumba

BaKTINews


Kegiatan di BaKTI 11 Oktober 2015

Pertemuan Penyusunan Modul Ramah Anak oleh Bapak

B


adan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama Kelompok Kerja Perlindungan Anak yang didukung UNICEF-BaKTI mengadakan Penyusunan Modul tentang "Pengasuhan Ramah Anak oleh Bapak” bertempat di ruang pertemuan Kantor BaKTI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun dan mengembangkan secara bersama modul terkait keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Modul tersebut disusun secara kontinyu dengan frekuensi 10 kali pertemuan. Dalam prosesnya modul tersebut dikoordinir oleh Ibrahim dari lembaga LBHP2i, dengan melibatkan narasumber dari Badan PPKB Provinsi Sulsel dan sejumlah Pemerhati anak dari Fakultas Psikologi UNM dan UIT serta lembaga YAPTA-U. Penyusunan Modul tersebut dijadwalkan rampung pada akhir November 2015.

31 Oktober 2015 Diskusi “ Media dan Pengendalian Inflasi Daerah”

Y

aya sa n B a K T I b e ke r ja sa m a d e n ga n Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel menggelar diskusi media yang mengangkat tema “Media dan Inflasi Daerah”, bertempat di ruang pertemuan Kantor BaKTI Makassar. Diskusi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan jurnalis mengenai upaya-upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Hadir sebagai pembicara, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Causa Iman Carana. Kepala Dinas

BaKTINews

Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Hadi Basalamah, dan Ketua Apindo Sulsel La Tunreng. Diskusi ini dihadiri oleh 25 peserta berasal dari perwakilan BPS, REI Sulsel, Bursa Efek, dan jurnalis.

Ruang pertemuan di BaKTI untuk berbagai kegiatan organisasi Anda. Hubungi kami melalui email [email protected] atau telepon 0411-833383/832228


40

InfoBuku Media dan Pelayanan Publik; Cara Media Memperbaiki Pelayanan Publik di Jawa Timur PENERBIT USAID, Kinerja dan JPIP Peran media terus-menerus dipertanyakan. Meski terasa klise namun tetap aktual karena perubahan jaman semakin cepat dan revolusioner. Media saat ini sibuk merelevankan perannya dalam perubahan cepat ini termasuk bagaimana media dapat membuat publik bisa terlayani dengan baik, baik oleh media maupun oleh pelaku pelayanan publik lainnya. Media harusnya semakin gigih, tak hanya menghimpun informasi tapi juga memverifikasinya.

SRHR dan Perubahan Iklim PENERBIT Yayasan Jurnal Perempuan Jurnal Perempuan Edisi 86 kali ini mengulas tentang hak kesehatan reproduksi perempuan yang dikaitkan dengan perubahan iklim. SRHR atau Sexual & Reproductive Health and Right menjadi jantung pembangunan demografi. Indeks SRHR di Indonesia menunjukkan rata-rata rendah dari 0.116 pada tahun 2007 sampai sekarang. Perubahan iklim kemudian memperparah kondisi akses dan hak SRHR dengan adanya banjir, kelangkaan air, kelangkaan pangan, prevalans kanker tinggi karena pola makan berubah dan resiko bencana alam yang selalu mengintai seiring dengan buruknya konservasi lingkungan.

Tuhan di Panti Pijat PENULIS Abdul Rasyid Idris ISBN 978-602-71700-4-9 Goresan ide, keresahan, perenungan ataupun kegembiraan seorang Abdul Rasyid Idris terangkum dalam kumpulan buku puisi ini. Ide-ide yang kemudian disadur dalam bentuk puisi diperolehnya saat melakukan kembaranya di negeri ini khususnya di belahan timur Indonesia.

Kampanye Publik Percepatan Reformasi Birokrasi Daerah; Analisis Pemberitaan Media Lokal PENULIS Firdaus Cahyadi Proses reformasi birokrasi yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah diyakini sudah lebih bermakna jika dilakukan secara partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat, utamanya organisasi masyarakat sipil. Buku ini merekam dinamika proses advocacy program Reform the Reformers Continuation, tantangan yang ditemukan dalam praktik dan juga terobosan yang dibuat.

Terimakasih kami ucapkan atas sumbangan buku dari KINERJA USAID, Kemitraan dan Bapak Abdul Rasyid Idris. Buku tersebut dapat dibaca di Galeri Perpustakaan BaKTI

No. 118 Oktober - November 2015

Recommend Documents