NEGARA HUKUM PANCASILA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PRA DAN PASCA AMANDEMEN)
Tesis Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Oleh Arie Purnomosidi NIM. 322010004
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2012
NEGARA HUKUM PANCASILA (Analisis Terhadap UUD 1945 Pra Dan Pasca Amandemen)
Tesis Oleh: Arie Purnomosidi NPM : 322010004
Telah disetujui untuk di uji Tanggal 7 September 2012
Pembimbing I,
(Prof. DR. Teguh Prasetyo, SH, M.Si)
Pembimbing II
(Kustadi, SH, M.Hum)
ii
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Arie Purnomosidi. NIM
: 322010004.
Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga maupun di Universitas atau Perguruan Tinggi lainnya. 2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari para pembimbing. 3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam tesis dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 4. Pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
iv
Salatiga, Agustus 2012 Yang membuat pernyataan,
Arie Purnomosidi. NIM. 322010004
v
ABSTRAK
Sejak berdirinya negara Indonesia, secara konstitusional negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat terlihat dari pengaturan mengenai negara hukum yang terdapat di dalam UUD yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, yaitu di dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD NRI 1945. Namun demikian konsep negara hukum Indonesia bukanlah asli dari bangsa Indonesia sendiri melainkan konsep yang diadopsi dan di transpalantasi dari negara lain (Belanda). Meskipun demikian konsep negara hukum Indonesia
bukanlah
konsep
yang
identik
dengan
rechtsstaat
sebagaimana yang dianut oleh Belanda yang menganut sistem hukum civil law. Konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep negara hukum yang berlandaskan dan bercirikan kepada pandangan hidup, ideologi maupun falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Sehingga konsep negara hukum Indonesia disebut dengan konsep negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatik, yaitu konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur negara hukum yang berbeda terutama unsur rechtsstaat dan unsur rule of law dengan dilandasi pada nilainilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong-royong, kerukunan.
Kata kunci: Negara Hukum, Negara Hukum Pancasila, Konsep negara hukum prismatik.
vi
KATA PENGANTAR Pertama-tama
penulis
mengucapkan
alhamdulillahi
rabbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan dan kesehatan kepada penulis sehingga tesis yang berjudul “Negara Hukum Pancasila (Analisis Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen)” ini pada akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Serta sholawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi Muhammad Saw. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tesis ini berusaha mengungkapkan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Sudah sejak lama persoalan mengenai konsep negara hukum Indonesia selalu diperbincangkan di kalangan ahli-ahli hukum terutama oleh ahli hukum tata negara. Tujuannya adalah untuk mencari suatu konsep yang ideal tentang negara hukum Indonesia. Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman negara hukum Indonesia di kaitkan dengan konsep rechtsstaat. Hal ini dikarenakan rumusan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) . Pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang keliru, karena konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep rechtsstaat sebagaimana yang diterapkan di negara-negara kontinental yang menganut sistem hukum civil law apalagi konsep rule of law yang diterapkan dinegara-negara anglo saxon yang menganut sistem hukum common law. Negara hukum Indonesia adalah suatu negara hukum vii
yang berdasarkan dan bercirikan pada cita hukum dan ideologi falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sehingga sesuatu yang keliru jika negara hukum Indonesia merupakan rechtsstaat apalagi rule of law, melainkan negara hukum Pancasila. Bertolak dari kenyataan yang demikian, tesis ini di susun dengan mengacu pada berbagai literatur ilmu negara, ilmu hukum tata negara maupun teori-teori hukum, sehingga di dalamnya diuraikan secara jelas mengenai pemikiran-pemikiran mengenai konsep negara hukum yang dimulai dari konsep negara, konsep hukum dan konsep negara hukum. Dalam tesis ini juga bisa diketahui mengenai perkembangan konsep negara hukum dan juga pemahaman mengenai konsep-konsep negara hukum yang ada di dunia, yang dimulai dari rule of law, rechtsstaat, socialist legality, nomokrasi Islam atau siyasah diniyah, bahkan negara hukum Pancasila. Khusus terkait dengan negara hukum Pancasila, dalam tesis ini dapat diketemukan mengenai bagaimana pengaturan mengenai negara hukum di dalam UUD Indonesia, serta konsep negara Pancasila berdasarkan UUD 1945 pra dan pasca amandemen dan juga unsurunsur yang terdapat dalam negara hukum Pancasila. Sungguh suatu yang tidak bisa dipungkiri, dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sangat tulus hati dan terbuka membantu penulis, baik secara moril, materiil, maupun immateriil penulisan tesis dan studi ini dapat terselesaikan. Harus diakui dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyadari banyak pihak yang turut memberikan bantuan dan dukungannya. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa sangat hormat, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar atas viii
partisipasi dan bantuannya yang sangat besar tersebut kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. DR. Tri Budiyono, SH, MHum selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga; 2. Prof. DR. Teguh Prasetyo, SH, MSi selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan koreksi dan masukanmasukan yang berguna penyempurnaan tesis ini; 3. Bp. Kustadi, SH, M.Hum, selaku pembimbing II yang selalu memberikan koreksi, masukan-masukan serta diskusi-diskusi yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini; 4. DR. Tri Budiyono, SH, M.Hum, selaku penguji I; 5. Bp. Umbu Rauta, SH, MH, selaku penguji II; 6. Seluruh Dosen pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga; 7. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum tahun 2010 terutama buat teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara, Bp. Lauren Koibur, SH, MH, Bp. Decky Wospakrik, SH, Bp. Jaime Xavier, SH, MH, sdr. Sandi Bonay, SH. dan Ibu Titik Susilawati, SH. 8. Bapak dan Ibu serta Fitria Tofansari, SH yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. ix
Sebagaimana lazimnya seorang yang masih belajar, tentu masih memerlukan bimbingan dari berbagai pihak. Begitu juga dalam penyajian tesis ini juga masih memerlukan bimbingan dari pihak manapun. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”. Kesempurnaan hanyalah milik Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar tesis ini tidak terdapat kesalahan, namun pada faktanya hal tersebut sulit untuk dihindari. Dengan maksud supaya tesis ini lebih baik di kemudian hari, maka penulis mengharapkan adanya kritik, saran, masukan serta pendapat-pendapat yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Dan akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua terutama untuk menambah pengetahuan di bidang hukum tata negara khususnya mengenai negara hukum Pancasila. Amin ya robbal alamin.
Salatiga, Agustus 2012 Penulis
Arie Purnomosidi
x
DAFTAR SINGKATAN
AAUPL
: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak.
APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BFO
: Bijeenkomst voor Federal Overleg.
BP
: Badan Pekerja.
BPK
: Badan Pemeriksa Keuangan.
BPKNIP
: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.
BPUPKI
: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
DKI
: Daerah Khusus Ibukota.
DPA
: Dewan Pertimbangan Agung.
DPD
: Dewan Perwakilan Daerah.
DPR
: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
FH
: Fakultas Hukum.
F-PBB
: Fraksi Partai Bulan Bintang.
F-PDIP
: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
F-PDKB
: Fraksi Partai Damai Kasih Bangsa.
F-PDU
: Fraksi Partai Daulatul Ummah.
F-PKB
: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
F-PG
: Fraksi Partai Golongan Karya.
F-PPP
: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
F-TNI/POLRI : Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia. F-UG
: Fraksi Utusan Golongan. xi
GBHN
: Garis-Garis Besar Haluan Negara.
GOLKAR
: Golongan Karya.
HAM
: Hak Asasi Manusia.
HAW
: Hak Asasi Warga Negara.
IAIN
: Institut Agama Islam Negeri.
IKAHI
: Ikatan Hakim Seluruh Indonesia.
IS
: Indische Staatsregeling (Undang-Undang Hindia Belanda).
KTUN
: Keputusan Tata Usaha Negara.
KAM
: Kewajiban Asasi Manusia.
KUHAP
: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHP
: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KPU
: Komisi Pemilihan Umum.
KY
: Komisi Yudisial.
KWI
: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
MA
: Mahkamah Agung.
MK
: Mahkamah Konstitusi.
MPR
: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
MUI
: Majelis Ulama Indonesia.
NRI
: Negara Republik Indonesia.
PAH
: Panitia Ad Hoc.
PBB
: Persatuan Bangsa-Bangsa.
PBHI
: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia.
PEMILU
: Pemilihan Umum.
PERPU
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
PGI
: Persatuan Gereja-Gereja Indonesia.
PPKI
: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. xii
RI
: Republik Indonesia.
RIS
: Republik Indonesia Serikat.
RO
: Reglement op de Rechtelijke Organitatie en het Beleid der Justitie (Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili).
RUU
: Rancangan Undang-Undang.
TAP
: Ketetapan.
TNI
: Tentara Nasional Indonesia.
TUN
: Tata Usaha Negara.
UGM
: Universitas Gadjah Mada.
UI
: Universitas Indonesia.
UU
: Undang-Undang.
UUD
: Undang-Undang Dasar.
UUDS
: Undang-Undang Dasar Sementara.
xiii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL LEMBAR PERSETUJUAN
i
LEMBAR PENGESAHAN
iii
SURAT PERNYATAAN
v
ABSTRAK
vii
KATA PENGANTAR
ix
DAFTAR SINGKATAN
xiii
DAFTAR ISI
xvii
BAB I. PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Masalah
1
B. Rumusan Masalah
8
C. Tujuan Penelitian
8
D. Manfaat Penelitian
9
E. Keaslian Penelitian
9
F. Tinjauan Pustaka
10
G. Metode Penelitian
17
H. Pertanggungjawaban Sistematika
21
BAB II NEGARA HUKUM
23
A. Negara
24
1. Pengertian Negara
24
2. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Negara
30
3. Kekuasaan Negara
34
4. Pembatasan Kekuasaan Negara
41 xiv
B. Hukum
55
1. Pengertian Hukum
55
2. Hakekat, Fungsi dan Tujuan Hukum
59
3. Hubungan Antara Negara Dengan Hukum
67
C. Negara Hukum
70
1. Definisi Negara Hukum
71
2. Latar Belakang dan Perkembangan Negara Hukum
75
3. Konsep-Konsep Negara Hukum
90
a. Konsep Rule of Law
91
b. Konsep Rechtsstaat
97
c. Konsep Socialist Legality
104
d. Konsep Nomokrasi Islam (Siyasah Diniyah)
106
D. Negara Hukum Pancasila
112
BAB III. NEGARA HUKUM PANCASILA BERDASARKAN UUD 1945 PRA DAN PASCA AMANDEMEN A. Hasil Penelitian I.
123 123
Pengaturan Negara Hukum Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
124
1. UUD 1945 Pra Amandemen
126
2. Konstitusi RIS 1949
128
3. UUDS 1950
129
4. UUD 1945 Amandemen
131
II. Konsep Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen
134
III. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila Yang Terkandung Dalam UUD 1945 Pra dan Pasca xv
Amandemen
136
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
137
2. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
143
3. Pemerintahan Berdasarkan Hukum
146
4. Demokrasi
148
5. Pembatasan Kekuasaan Negara
155
6. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap HAM
186
7. Persamaan di Depan Hukum (Equality Before The Law)
198
8. Impeachment atau Pemakzulan
199
9. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka
204
10. Peradilan Tata Negara Atau Mahkamah Konstitusi 209 11. Peradilan Tata Usaha Negara
217
12. Negara Kesejahteraan
221
B. Analisis
231
I. Pengaturan Negara Hukum Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
231
II. Konsep Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen
234
III. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila Yang Terkandung Dalam UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen
250
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
251
2. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
258
3. Pemerintahan Berdasarkan Hukum
266
4. Demokrasi
271
5. Pembatasan Kekuasaan Negara
280 xvi
6. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap HAM
286
7. Persamaan di Depan Hukum (Equality Before The Law)
300
8. Impeachment atau Pemakzulan
303
9. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka
310
10. Peradilan Tata Negara Atau Mahkamah Konstitusi 317 11. Peradilan Tata Usaha Negara
321
12. Negara Kesejahteraan
324
BAB IV. PENUTUP
329
A. Kesimpulan
329
B. Saran
332
DAFTAR PUSTAKA
335
xvii
