'
KualitasPelayananRumahSakitUmumDaerahKabupaten ImeldaHutasoit Kepulauan Yapen (Kajian dengan KEPMENPAN Nomor 25 II<EP /MENPAN/Tahun 2 004)
.
Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Sistem H. Usfuri Pembangunan Partisipatip (P2SPP) Di Kecamatan Firdaus Cimanggung Kabupaten Sumedang
.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Yulian Nataatmaja Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas & Mohammad Rifa'i
15
26
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
.
Mencari Format Pemindahan (Relokasi) Ibukota
.
Hubungan Pendapatan Domestik Regional
Bambang
Per Kapita Dengan Pembangunan Manusia (Studi
Arya Hadi Dharmswan,
Di Tiga Kabupaten
Setia Hadi, Akhmad Fauzi
. .
.
Negara
Bruto Kasus) Pemekaran Di Indonesia)
Arah Dan strategi Pembangunan Daerah Di Era Daerah*
otonomi
Baginda Harahap
Supriyadi,
Andi Azikin
36
44
49
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Studi Kasus H. Hasan Ahmad, Rusmiyati, 53 Di Desa cihanjuang Kecamatan cimanggung Kabupaten dan Ahmad Ripai Sumedang Tahun 20ll) Menengok Gagasan-gagasan Reformasi Birokrasi
Menuju Good Public Governance
Indonesia
Tjahjo suprajogo
59
lssN-0216-4019 Vol. XXXVlll No. 2 Tahun 2011
IURNAL ILMU PEMERINTAHAN
WIDYAPMJA Pengarah : Prof. Dr. Drs. H.I Nyoman Sumaryadi, MSi
PENGANTAR REDAKSI
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyparaja Institut
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali terbit edisi
Mitra Bestari
tahun 2011. Jurnal Widyapraja merupakan jurnal ilmiah
l. 2. 3. 4. 5.
:
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D Prof. Dr. Ngadisah, MA Prot'. Dr. Benjamin Husein, SH (UI) Prof. Dr, Ramlan Surbakti, MA (UNAIR)
kajian pemerintahan yang menyajikan tulisan berupir karangan ilmiah yang aktual, objektif, dan inovatif berdasalkan hasil kajian teoritis, kepustakaan dan
Pimpinan Redaktur: Dr. Edward Hutagalung, SH,M.Hum
penelitian maupun gagasan secara konseptual terhadap
Anggota
perkembangan
I. 2. 3.
:
Drs. Sjahril Tanjung, MA Dr. Hyronimuis Rowa, MSi Drs. James R Pualillin, MSi
ilmu pemerintahan dewasa ini untuk
dipublikasikan bagi kepentingan masyarakat pemerintahan.
Penyunting
:
Dr. AndiAzikin, MSi
Desain grafis dan Fotografer: Drs. Megandaru Kawuriyan, MSi
Staf Redaksi : l. Safiiati, S.Si, MSi
2. 3. 4. 5. 6.
Dedah Jubaedah, S.Sos
Devi Vijayanti, S.STP Srimulyo Herlambang, S.AP Istiningsih, S, Sos
MuliasriAli,
S.Sos
Redaksi Widyapraja Kampus IPDN Cilandak Jl. Ampera Raya Cilandak Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp/Fax :021 782 1843
email :
[email protected]
,
[email protected]
Materi yang disajikan dalam jurnal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan bagi ilmuan, praktisi dan pecinta kajian pemerintahan, baik teoritik maupun praktik pemerintahan.
Selamat membaca, dukungan dan partisipasi Bapal
IURNAL
lrMU I'EMERrNreH,qN hal. 53-58
Volume
XXXVII No. 2
ISSN-0216-4019
Eraluasi Pelaksanaan Tugas Pernbantuan (Studi Kasus Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tahun 2011) Oleh : H. I:lasan Ahmad, Rusmiyati, dan Ahmad Ripai Abstrack: Co-administration task is "Assignation from Government to Region and Countryside ancl frorn Region to Countryside to execute certain duty accompanied by defrayal, facilities ant! infrastructure and
also human resource with obligation to report its implementation and justify to who assign". The purpose of co-administration task is to increase facilities and infrastructure amd *lso human res$rrrce, increase life quality of village community in various field especially education, health and community purchasing power' public work, agriculture and serenity and orderliness, increase the quality of rural economy facilities and infrastructure to simplify the need of rural society in increasing productiom,
employment opportunities and village's income running rvith vitlage eharacteristic. Study about co-administration task implementation in Cihanjuan Village, Cimanggung Sub-district, Sumedang Regency is a study to gain real description about program execution and see various obstaeles and also knorv the strategy conducted by government of Cihanjuang Village in overcorning various obstacles that arise. Keywords: Evaluation, co-admintstration taskEyaluajion, co-ajlm,inistration
LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
t_ask
negeri, Pertahanan Keamanan, lArstisi, Moileter dan fiskal
nasional serta, Agama.
Pemerintah Daerah menyebutkan dalam pasal 2 ayat (l) bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
pemerintah pusat menyelenggarakannya sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah
kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai
atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan
pemerintahan daerah. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa
kepada pemerintah daerah dan iltau pemerintah desa. Pemerintah dapat juga me limpahkan sebagian urusan
pemerintahan daerah dimaksud mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi
Dalarn menyelenggarakan keenam urusan tersebut,
dimaksud kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian rlrusan kepada pemerintah daerah
seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
urusan pemerintah (pusat) dengan tujuan rneningkatkan
pembantuan.
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ayat (1) mempertajarn penjelasan pasal tersebut di atas dengan
menyebutkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah (pusat). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah (pusat) meliputi; politik luar
Fakta menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan
yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pelimpahan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah lebih kompleks dari
apa yang secara angka-angka dapat dibaca dan dideskripsikan. Permasalah yang muncul dari hasil penelitian Wasistiono dkk tentang preparasi kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2002 dan penelitian terakhir tahun 2003 yang dilakukan LpM Ui dan Depdagri mengenai penyusunan Instrumen dan dukungan teknis kebijakan dan Program Dekonsentrasi yang kemudian menghasilkan rekomendasi yang sama pada setiap provinsi yang pada kenyataannya belum
menyentuh secara khusus pada setiap provinsi.
54 H. HASAN AHMAD, RusMlYATl, DAN AHI4AD
Widyapraja
RIPAI
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS Asas Tirgas Pembantuan
Sampai saat ini baru ada PP Nomor 52 Tahun 2001
tentang penyelenggaraan Tugas pembantuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembantuan bagi Pemerintah
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dari waktu ke waktu dikenal adanya tiga asas yakni
Pusat, Daerah maupun Desa. Sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur setiap
desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan pada umumnya di posisikan sebagai asas komplementer atau pelengkap dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Sama seperti asas-asas lainnya, peranan asas tugas pembantuan dari waktu ke waktu juga mengalami
penugasan dalam rangka tugas pembantuan belum berdata
pasang naik maupun pasang surut.
Di dalam UU Nomor 22 tahun 1948 juga sudah di kenal asas medebewind yang berarti penyerahan kewenangan
tidak penuh dalam arti penyerahannya hanya mengenai cara menjalankannya saja, sedangkan prinsip-prinsipnya di tetapkan oleh pemerintah pusat sendiri. Apabila dilihat dari bentuk dan sifat kegiatannya, medebewind ini sama dengan asas tugas pembantuan yang di kenal saat ini. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor I tahun 1957 maupun UU Nomor l8 Tahun 1965, kewenangan yang di laksanakan dalam rangka medebewind dicantumkan
dalam undang-undang pembentukan daerah otonom. Kewenangan tambahan lainnya yang akan di-medebewindkan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang.
Pada UU Nomor 5 Tahun 1974 hal tersebut tidak digunakan, begitu pula pada UU Nomor 22Talrn:n 1999. Kewenangan yang akan ditugas pembantuankan tidak di rinci secara jelas dan tetap, melainkan berubah-ubah tergantung pada kebutuhan. Menurut pasal l2 UU Nomor 5 Tahun 1974, tugas pembantuan dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diatur dengan undang-undang, sedangkan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di atur dengan peraturan Daerah Tingkat I bersangkutan. Sampai UU Nomor 5 Tahun 1974 di cabut, belum ada undangundang yang mengatur secara khusus mengenai tugas pembantuan, meskipun asas tersebut secara factual di laksanakan serta pengaturannya di tempelkan pada berbagai undang-undang yang mengatur kewenangan pada masing-
masing sektor, Pada UU Nomor 22 tahrn 1999, tidak terdapat bab secara khusus yang mengatur tentang tugas pembantuan. Pengaturannya tersebar pada pasal l3 untuk penugasan
dari pemerintahan pusat kepada Daerah, dan pasal 100 untuk penugasan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa Di dalam pasal l3 ayat (2) di sebutkan
bahwa setiap penugasan dalam rangka tugas pembantuan di tetapkan dengan peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan yang di maksudkan di sini tidak harus berbentuk UU, melainkan juga dapat berbentuk peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang sejenis.
dengan lengkap. Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa pihak yang memberikan tugas pembantuan adalah Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Sedangkan yang menerima tugas pembantuan adalah Daerah dan atau Desa
sebagai Kesatuan masyarakat hukum. Manifestasi dari Daerah ataupun Desa adalah pada Kepala Daerah dan Kepala Desa. Hal tersebut tercermin dari bunyi pasal l7 PP Nomor 52 Tahun 2001, dimana penanggungjawab pelaksanaan tugas pembantuan adalah Kepala Daerah dan
Kepala Desa.
Fenomena implementasi asas tugas pembantuan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 menarik untuk dikaji secara mendalam. Terlebih lagi sampai saat ini belum ada buku yang secara khusus membahas secara tuntas mengenai hal tersebut. Disebut menarik karena asas htgas pembantuan nampaknya dijadikan strategi jalan keluar bagi pengur.lngan kewenangan yang sangat drastis bagi pemerintah pusat. Asas ini sekaligus juga sebagai salah satu alat kendali pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui jalur keuangan. Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 berusia sekitar lima tahun, implementasi asas tugas pembantuan masih relatif terbatas. Implementasi yang nampak secara nyata barulah dari pemerintah pusat ke daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan implementasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ke desa masih sangat terbatas. Salah satu provinsi yang merintis pelaksanaan asas tugas pembantuan belum di laksanakan secara intensif. Salah satu diantaranya kesalahan persepsi mengenai pengertian tugas pembantuan yang dicampur adukan dengan
pengertian pemberian bantuan. Padahal nilai yang dimaksimumkan dari asas tugas pembantuan adalah Ef'ektivitas dan Efisiensi.
Delinisi Tirgas Pembantuan Dalam peraturan perundang-undangan Belanda, tugas pembantuan atau medebewind dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan yang mekanis (mechanisch medebewind) atau yang lebih rinci dan tugas pembantuan
yang fakultatif (facultatieve medebewind) atau yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan
kebijakasanaan pelaksanaan medebewind, (E. Koswara, 1993 :61).
Dalam menjalankan medebewind, urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan
urusan pusat atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya,
Widyapraja
H. HnsaN AHMAD, RUSMIYATI, DAN AHM,AD RIpnI 55
dan tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah, sepanjang masih berstatus sebagai meclebewind. Oleh karenanya, kebijaksanaan dan pembiayaan tetap ada pada
pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya. Untuk memahami pengertian tugas pembantuan berdasarkan UU no 32 tahun 2004 menurut Sadu Wasistiono
(2004) dapat dijelaskan ke dalam bagan
I
tentang arah
pemberian tugas pembantuan sebagai berikut BAGAN
1
ARAH PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAI\ MENURUT UU NO 32 TAHUN
:
memberikan Quesioner sehingga diharapkan peneliti mendapatkan data yang akurat.
Teknik Validitas Data
Dalam pengujian keabsahan data atau untuk mempertinggi peluang mendapatkan temuan yang kredibel dapat ditempuh melalui salah satu triangulasi, yaitu teknik trianggulasi sumber (sources trianggulasi) karena teknik
iri memungkinkan peneliti untuk melakukan pengecekan dan pengecekan ulang (chek, rechek dan cross chek) serta melengkapi informasi
2OO4
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Cihanjuang adalah salah saru desa di Wilayah pemerintahan Kabupaten Sumedang paling barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bandung, Di ttesa
Cihanjuang terhampar luas kawasan indrrstri (perusahaanperusahaan Swasta besar) harnpir 20yo dari luas wilayah desa. Desa ini mempunyai letak yang sangat strategis bagi perkembangan potensi perekonomian dan sektcr industri sebagai pekerja swasta.
Desa Cihanjuang berbatasan langsung dengan desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung (Jalan Raya Bandunggarut), Desa Sindangpakuon dan Desa Sindanggalih, serta Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberi tugas pembantuan kepada daerah (Provinsi, kabupaten/Kota) dan desa, pemerintah
provinsi dapat memberi tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan desa, kabupaten dapat memberi tugas pembanhran kepada desa, sedangkan kota dapat memberi
tugas pembantuan kepada desa apabila di wilayah kota terdapat desa.
desa Sukadana. Desa Cihanjuang mempunyai luas wilayah 164,64 hektar,yang sebagian besar digunakan sebagai lahan
pemukiman penduduk 77 Ha dan kawasan industri seluas 33 Ha, sedangkan lahan pertanian sangat sempit bila
dibandingkan dengan desa-desa lain
di
Kecamatan
Cimanggung yang hanya seluas 32 Ha. Lahan pertanian / perkebunan penduduk seluas 22,64 Ha. Jarak orbitrasi desa ke Kabupaten 24 Km, desa ke kantor Kecamatan 4 Km, dan jarak desa ke ibu kota Provinsi 26 Km. Jumlah penduduk
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian
ini dilakukan dengan metode ponelitian
diskiptif
dengan pendekatan kualitatif. penggunaan data kualitatif dipakai untuk mengungkap secara kompreherrsip dan alami mengenai tugas pembantuan. penggunaan metode kualitatif dalarn penelitian ini karena penelitian kualitatif
yang lebih menekankan kepada mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya (das Sein) sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan melalui kata-kata lisan atau
tertulis dari orang dan prilaku yang dapat diamati. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang
memberikan inforrnasi melalui wawancara. Infbrman dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Sekdes, Aparat Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat.
Teknik Pengumpulan, dan Pencatatan Data. Peneliti melakukan pengamatan secara langsurg terhadap
obyek penelitian dengan melakukan wawancara dan
jiwa dan terdiri dari 2.997 KK. Sebanyak 5224 jiwa laki-laki"52t9 jiwa Desa Cihanjuang sebanyak 10.443 perempuan.
Hasll Penelitian Implementasi Tugas Pembantuan di Desa Cihanjuang Pelaksanaan kegiatan program pemberian tugas pembantuan dari Kabupaten Sumedang kepada desa Cihanjuang pada dasamya untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban kabupaten dengan melibatkan desa dengan harapan desa dapat membantu serta dapat meningkatkan
kinerja perangkat pemerintah desa, disamping itu secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan desa dan dapat meningkatkan kehidupan
masyarakat dalarn memenuhi kebutuhan pokok. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, pendekatan yang dipakai dalam proses perencanaan
tugas pembantuan di desa Cihanjuang adalah dengan pendekatan tap down dan kurang mengindahkan masukan dari tingkat bawah atau botoom ap. Padahal secara konsep
56 H. HASAN AHMAD, RUSMIYATI,
Widyapraja
DAN A}-IfutAD RIPAI
mekanisme penyusunan tugas pembantuan adalah top down
berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan
dan botoom ap sehingga yang terjadi adalah banyaknya kegiatan dan kebutuhan daerah yang tidak terakomodir. bagan alir tugas pembantuan yang diterima dari kabupaten
Undang-Undang Nontor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
sumedang sebagaimana tergambar dalam bagan berikut;
Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan
rArA cARA pnrrannfltfiflicAs pEMBANTuAN DARI KABUPATEN KEPADA DESA
yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara
daerah, tetapi juga aspek pengelolaan
dan
pertanggungiawaban.
CAMAT
----o
--+ --'
Jalur penugasan
JalurKoordinasi Jalur Pelaporan
.....> Jalur Informasi Tirgas Pembantuan yang dlterima Desa Cihanjuang Pada dasamya tugas pembantuan diselenggarakan karena
tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan
adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian
permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah
dan desa.
Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang
kabupaten. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuaikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusall pemerintaharr yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari
Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk nreningkatkan
pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalarn penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dariAPBN dengan program dan
kegiatan yang didanai dari APBD. Selain itu,pengalokasian
dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih
menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerianflembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada
RKP.Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilalcukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan. Penyaluran dana dilaksanakan melalui Bank yang sudah ditentukan Kabupaten dan langsung disalurkan pada rekening desa. Untuk lebih jelasnya tata cara penyaluran dan pencairan dana dapat dilihat dalam bagan berikut; BAGAN PF,NYALURAN DAN PENCATMN DANA TUCAS PEI\TBANTUAN
APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Penyaluran dan Pencairan Dana Pengahuan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian umsan pemerintahan yang akan
ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten
Sumbcr : Sadu Wasistiono, I I 7, 2006
Widyapraja
H. HASAN AHMAD,
Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut
l.
;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor g Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara pemerintah pusat
5. 6.
7.
RIpeI 57
dengan aturan;
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pembantuan di desa Cihanjuang terletak pada sumberdaya
Keuangan Negara
4.
RUSMTYATI, DAN AHMAD
dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengarvasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200g tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
manusia sebagai pengelola yang masih kurang serta
seringkali dana tugas pembantuan yang diberikan kabupaten kepada desa sering terlambat cair sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas pembantuan,
serta terkadang tugas pembantuan tersebnt diberikan tanpa diiringi dengan tenaga ahli sebagai pendamping
di
desa.
d. Upaya yang dilakukan desa Cihanjuang untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul adalah dengan melakukan
musyawarah yang melibatkan BPD dan Tokoh masyarakat serta menugaskan aparat desa secara bergantian mengikuti berbagai diklat baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten, lalu melaksanakan koordinasi secara ruitn baik dengan kecamatan maupun kabupaten sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pembantuan berjalan dengan lancar.
DAFTAR PUSTAKA 2005, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta :Jakarta. , 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, CV Pustaka Setia, Bandung. ---, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, pT Raja Grfindo Persada, Jakarta.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 200g tentang
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
dari Masa Ke Masa, Fokusmedia, Bandung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Abdul Wahab, Solichin.2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan
jo
PENUTUP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal
l,
serta Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 200g tentang
Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. a. Tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten kepada desa Cihanjuang pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tetapi cenderung masih menggunakan pendekatan top down sehingga
jenis tugas pembantuan yang diterima desa yang
b.
diakomodir lewat musrenbangdes terkadang terabaikan;
Implementasi kebijakan tugas pembantuan
Formulasi Ke Implementasi Kebijakan
Negara.Jakarta :Bumi Aksara.
di
desa
Cihanjuang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai
Alwasilah, A Chaedar, 2003, Pokoknya Kualitatif, pustaka Jaya: Jakarta.
Andi Gadjong, Agussal im, 2004, pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum), Ghalia Indonesia, Bogor.
Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur penelitian Sutayu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta : Jakarta .
Azis, Abdul, Arnold D, 2003, David, Desentralisasi Pemerintahan, Pengalaman Negara-negara Asia, Pustaka Amanah, Bantul.
Bungin, Burhan, 2003, Analisis Data penelitian Kualitatif, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta. Chaidir, Elldar, 2008, Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia (Pasca Perubahan UUD 1945), Total Media, Yogyakarta.
Hoogerwerf, 1983, Ilmu Pemerintahan (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
58 H. HnSnn AHMAD, RUSMIYATI, DAN AHMAD
Widyapraja
RIPAI
Islamy, Irfan, 1997, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Kaho, Josef Riwu,2003, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ryaas, Rasyid, dkk, 2003, Otonomi Daerah (Dalam Negara
Kesatuan), Pustaka Pelajar, Jakarta. Smith, B.C. I 985, Decentralization,The Tenitorial Dimensin
of the State, Mackay of Chatham, Great Britain. Suryaningrat, Bayu, 1998, Perumusan Kebijakan dan
Kertapradja, Koswara, 2002, Otonomi Daerah, (untuk
Koordinasi Pembangunan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
Demokasi dan Kemandirian Ralryat), Candi, Jakarta.
Tjokrowinoto, Moeljarto dkk, 2001, Birokrasi dalam
Manan, Bagir,224, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
Polemik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Melong, J. Lexi, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatitl PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mulyana, Deddy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial
Lainnya, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. Nasution, S, 1996, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito.
Nazir, Moh, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 2000, Ilmu Pemerintahan Jilid I, Jakarta, Kerjasama Institut Pemerintahan (IIP) dan LINPAD.
Tutik, Titik Triwulandari, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka,Jakarta.
Wasistiono, Sadu, 1991, Organisasi Kecamatan, Mekar Rahayu, Bandung.
Wasistiono, Sadu, 2006, Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan
Implementatif, Fokusmedia, Bandung Widjaja, HAW 2004, Otonomi Desa (Merupakan Otonomi
Yang Asli, Bulat dan Utuh), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yukl, Gary, 2005, Kepemimpinan dalam Organisasi, PT Indeks, Jakarta.
