NASKAH VISI MISI & PROGRAM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA LHOKSEUMAWE DALAM KERANGKA RPJP SEKRETARIAT :

NASKAH VISI MISI & PROGRAM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA LHOKSEUMAWE

DALAM KERANGKA RPJP

SEKRETARIAT :

JALAN MERDEKA BARAT NO. 8 B KUTA BLANG

KOTA LHOKSEUMAWE

Telp/Fax : (0645) 6500042 E-mail : [email protected]

Visi dan Misi

VISI “ BERSAMA KITA BISA MEWUJUDKAN KOTA LHOKSEUMAWE YANG ISLAMI, JUJUR, CERDAS DAN BERKEADILAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA ”

MISI 1. Mengaktualisasi Nilai-nilai Agama, Moral, Budaya dan Adat Istiadat 2. Meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah yang meliputi : Pelayanan Publik, Goog Goverment dan Clean Goverment 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan agama dan pendidikan umum yang baik 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan kesehatan yang optimal terukur dan memuaskan 5. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan pembinaan kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif 6. Menyediakan insfrastruktur yang memadai, meliputi Tranportasi, Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian dan Sosial Kemasyarakatan 7. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan ekosistemnya secara

optimal untuk mendukung pembungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1

KATA PENGANTAR Sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. Serta PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005 tentang hal tersebut diatas. Setiap pasangan calon Kepala Daerah diwajibkan merumuskan Visi dan Misi serta memaparkan Visi dan Misi tersebut di depan sidang Paripurna DPRK dimana calon Kepala Daerah mencalonkan diri. Visi dan Misi tesebut juga harus digunakan sebagai bahan masukkan utama dalam menyusun materi kampanye yang akan disosialisasikan kepada masyarakat pemilih. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud terpilih, maka pasangan wajib dan berhak menggunakan Visi dan Misi tersebut sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan rumusan Visi dan Misi tersebut serta adanya kecermatan dalam menganalisa terhadap lingkungan internal dan eksternal dalam suatu daerah, maka arah kebijakan dan strategi yang akan di tempuh pada periode lima tahun yang akan datang (2017 – 2022). Sebagian besar telah tertuang dalam uraian Visi dan Misi. Sudah cukup banyak pemahaman yang harus di uraikan dalam strategi pemenangan PEMIILUKADA, sejak di mulainya pelaksanaan Pilkada secara langsung, konsep pemahaman ini menjadi semakin kabur dan terbatas, apabila harus membayangkan target kemenangan yang harus di capai. Siapapun secara pasti akan menyadari, bahwasanya kita tahu arti kekurangan dan kitapun memahami arti kelebihan-kelebihannya. Tiada gading yang tak retak, berbagai strategi dan aksi sosial telah dibangun bersama simpul-simpul masyarakat di daerah, kita telah melaksanakan secara terukur untuk meraih kemenangan. Secara kodrat kita juga memiliki kekurangan, akan tetapi dengan kemauan dan kerja keras semua pihak tanpa pamrih, kita yakin kemenangan akan kita raih. Namun kita berkewajiban untuk bertawaqal, bahwa yang berhak menetapkan hasil dari semua usaha ini semata-mata adalah Takdir dan Ridha Allah SWT. Amin Yaa Robbal Alamin.

Lhokseumawe, 21 September 2016

CALON WALIKOTA LHOKSEUMAWE

CALON WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE

( HELMI MUSA KUTA, SH )

( Hj. MAISYURI, SE., M.Si )

2

VISI – MISI HELMI MUSA KUTA, SH – Hj. MAISYURI, SE., M.Si CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2017 – 2022 VISI Calon Walikota Lhokseumawe, berdasarkan aspirasi yang berkembang serta hasil musyawarah dengan masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa dan pembangunan daerah kota Lhokseumawe Periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut : “ BERSAMA KITA BISA MEWUJUDKAN KOTA LHOKSEUMAWE YANG ISLAMI, JUJUR, CERDAS DAN BERKEADILAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA ” Berdasarkan visi tersebut Calon Walikota dan Wakil Walikota menyakini bahwa akan terjadi hubungan yang sangat dinamis dan kuat antara pemerintah, ulama serta seluruh elemen masyarakat yang akan memilih. TUJUH SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE MISI Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, bahwa upaya untuk mewujudkan dan merealisasikan VISI tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengaktualisasikan Nilai-nilai Agama, Moral, Budaya dan Adat Istiadat. 2. Meningkatkan Kualitas Kerja Aparatur Pemerintah yang meliputi : Pelayanan Publik, Good Government dan Clean Government. 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan agama dan pendidikan umum yang baik. 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan kesehatan yang optimal, terukur dan memuaskan. 5. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi kerakyatan melalaui pengembangan dan pembinaan kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif. 6. Menyediakan insfrastruktur yang memadai, meliputi Transfortasi, Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian dan Sosial Kemasyarakatan. 7. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya secara optimal untuk mendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN A. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan pembangunan kota Lhokseumawe akan menjadi pedoman bagi aparatur pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat lainnya di segala bidang pembangunan dalam jangka waktu dan periode 2017 – 2022, baik yang menyangkut kepentingan kota Lhokseumawe dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh maupun dalam menunjang kepentingan kota Lhokseumawe dalam rangka pelaksanaan otonomi yang terbatas dan kepentingan negara dalam rangka pembangunan nasional. Arah kebijakan Walikota dan Wakil Walikota untuk mendukung misi kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut : 1. Arah kebijakan mengaktualisasikan nilai-nilai agama, moral, budaya dan adat istiadat adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang harmonis, b. Bertoleransi antar agama, c. Berakhlakul karimah, d. Berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari nilai-nilai luhur agama dan jati diri budaya Aceh di kota Lhokseumawe, e. Membangun dan mengembangkan pendidikan, budaya dan semangat persatuan dan kesatuan yang berbasis pada potensi budaya Aceh yang kondusif bagi terciptanya kekuatan yang komperhensif dalam rangka silatulrahmi dan persaudaraan antar masyarakat, ulama dan cendikiawan antar suku. f. Meningkatkan ketahanan budaya lokal yang hamper memudar dan menjunjung kepariwisataan dan meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap budaya masyarakat. 2. Arah upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah meliputi : pelayanan publik, good government dan clean government. Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah harus dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kwalitas dan komitmen pelayanan aparatur, penegakan hukum, penegakan disiplin pegawai dan penegakan daerah, struktur organisasi akuntable, efisiensi dan SDM aparatur yang memiliki integritas. Kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, terutama penyediaan fasilitas umum atau public dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Sesuai dengan potensi, tantangan dan kebutuhan nyata daerah atau wilayah. b. Tersusun dengan rumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, yang dapat diuraikan sebagai dasar penentuan jenis-jenis program dan kegiatan prioritas masing-masing unti kerja ( SKPD ). c. Setiap satuan kerja perngkat daerah diwajibkan menyusun dan memutahirkan data dan statistik untuk setiap program dan kegiatan menjadi bagian dari kewenangan serta turunan dari tugas pokok dan fungsinya. d. Setiap unit kerja didorong untuk menyusun rencana program yang memiliki kaitan fungsional dengan rencana program satuan kerja perangkat daerah lainnya.  Arah kebijakan dalam upaya membangun good government melalui : a. Penataan struktur organisasi dan tata kerja, b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur, c. Menegakkan kedisiplinan, d. Revitalisasi prinsip pendidikan dan kopetensi dengan bidang pekerjaan, e. Memberlakukan sistem gabungan dalam kebijakan mutasi dan promosi. 4

Serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRK dan memperkuat hubungan kerja dan mekanisme kordinasi dalam lingkungan muspida.  Sedangkan Clean Government dilakukan secara : a. Professional b. Terbuka c. Bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku d. Dijabarkan ke dalam azas-azas yang meliputi : 1. Azas tahunan 5. Profesionalitas 2. Azas universal 6. Proprsionalitas 3. Azas kesatuan 7. Keterbukaan 4. Azas spesialitas 8. Bebas dan Mandiri 3. Arah kebijakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan agama dan pendidikan umum, baik formal, informal maupun non formal adalah : a. Menangani pendidikan anak usia dini b. Mensukseskan wajib belajar 12 tahun c. Meningkatkan kualitas pendidikan d. Memperluas pemerataan pendidikan bagi anak tidak mampu dan putus sekolah e. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan f. Meningkatkan kualitas pendidikan g. Meningkatkan kesejahteraan guru dan ustadz h. Meningkatkan peran pemuda dalam segala sektor pembangunan i. Meningkatkan pembinaan potensi olahraga 4. Arah kebijakan pelayanan kesehatan yang optimal, terukur dan memuaskan adalah : a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat. b. Meningkatkan penyuluhan dan perbaikkan gizi pada masyarakat. c. Meningkatkan kualitas dan renovasi sarana dan prasarana kesehatan. d. Meningkatkan pembinaan lingkungan dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD, dan penyakit menular dalam masyarakat. e. Meningkatkan manajemen kesehatan melalui system informasi kesehatan. f. Penyempurnaan data dasar ( database ) status kesehatan masyarakat. 5. Arah kebijakan pengelolaan potensi ekonomi rakyat melalui pengembangan dan pembinaan kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif adalah : a. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ). b. Mewujudkan koperasi dan UKM yang mandiri di era pasar bebas. c. Memantapkan kemitraan usaha atas koperasi dan UKM dengan industri sehinggan tercipta rantai industri dari hulu sampai hilir. d. Menetapkan kebijakan dan program investasi dengan prosedur administrasi satu pintu dan sederhana dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi ekonomi kerakyatan. e. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lain dalam rangka keseimbangan antara satu sektor dengan sektor lain dalam struktur perekonomian.

5

6. Arah kebijakan tersedianya insfrastuktur yang baik, meliputi transportasi, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan sosial masyarakat. Secara teknis atau fisik ketersediaan infrastruktur yang dimaksud adalah : a. Membangun jalan dan jembatan di seluruh pedesaan, terutama di pusat produksi pertanian dan perkebunan, sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat secara luas. b. Membangun kanal, waduk dan tanggul untuk pembangunan irigasi yang mendukung sektor pertanian dan air bersih. c. Membangun pabrik, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi. d. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, pembangunan Puskesmas dan pos-pos kesehatan pembantu (Pustu), serta membangun sekolah-sekolah sampai kepelosok desa sehingga wajib belajar Sembilan tahun akan terwujud. 7. Arah kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan berkelanjutan. a. Mengoptimalkan permanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya secara berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani, peternak dan perikanan dalam pengelolaan sumber daya alam. c. Memantapkan dan memberdayakan kelembagaan ekonomi petani, peternak dan nelayan. d. Mengembangkan dan memperkuat agrobisbis dan agroindustri yang berbasis komuditas unggulan daerah untuk bersaing di pasar bebas. e. Pembangunan konsep yang nyata tentang ketahanan pangan di Kota Lhokseumawe. Untuk mendukung ketujuh misi pembangunan yang akan dicanangkan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut, maka diperlukan ketersediaan dana. Persoalan pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah, bagaimana upaya meningkatkan penerimaan keuangan daerah secara maksimal dan membelanjakan secara optimal sesuai dengan perioritas daerah. Oleh karena itu calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dalam menentukan kebijaksanaan sebagai berikut :

B. KEBIJAKSANAAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH Kebijaksanaan peningkatan penerimaan daerah menghadapi persoalan yang kompleks, karena menyangkut kemampuan daerah dalam menghasilkan penerimaan sendiri dan kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan disegala bidang kewenangannya. Persoalan pokok bermuara kepada dua faktor penting, yaitu : 1. Kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali penerimaan keuangan dari potensi daerah. 2. Kemampuan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Pemerintah kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan otonomi daerah masih belum optimal dalam upaya menggali dan meningkatkan penerimaan keuangan. Potensi daerah Kota Lhokseumawe masih belum tergarap dengan baik sehingga masih sangat tergantung pada keuangan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan penerimaan 6

daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe harus berperan sebagai mesin penggerak bagi kemajuan daerahnya. Peran tersebut akan tercermin dalam pendaya gunaan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta sumber penerimaan daerah, yang berasal dari pajak dan retribusi. Semakin maju pembangunan di Kota Lhokseumawe, maka pemerintahan kabupaten akan memerlukan dana yang lebih besar. Potensi kemampuan pemerintah Kota Lhoseumawe tercermin dari semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi daerah sebagai sumber pemerintahan keuangan daerah harus dikembangkan dengan mendorong kreativitas aparatur pemerintah daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan, namun di lakukan secara adil atau professional. Kemampuan penerimaan keuangan Kota Lhokseumawe akan terlihat dari kelayakan pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Kemandirian atau otonomi dalam bidang keuangan sangat tergantung kepada kapasitas dan pengumpulan pajak dan retribusi serta penerimaan lain yang sah dan yang mampu diraih oleh kota Lhokseumawe. C. KEBIJAKSANAAN PENINGKATAN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH DAPAT DILAKUKAN MELALUI : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah lain, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Utama dalam kebijakan belanja pembangunan adalah upaya meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, dan menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya hubungan yang harmonis antar seluruh komponen masyarakat di kota Lhokseumawe. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan secara cermat terhadap pertanggung jawaban penggunaan anggaran, baik secara administrasi maupun fisik. D. STRATEGI PEMBANGUNAN Strategi pembangunan tidak terlepas dari kewenangan kota Lhokseumawe yang meliputi bidang pendidikan agama dan kebudayaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi, ketenaga kerjaan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan bidang strategi lainnya.

1. Strategi Bidang Pendidikan Strategi pembangunan bidang pendidikan adalah : a. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan melalui :  Pengadaan dan rehabilitas gedung sekolah dan madrasah serta kantor dinas dan cabang pendidikan.  Pengadaan buku pegangan guru, buku pelajaran dan buku bacaan siswa.  Meningkatkan dan pembangunan dari APBK.  Pengembangan data base bidang pendidikan.

7

b. Pemerataan pendidikan melalui :  Penanganan pendidikan anak usia dini.  Pemberian beasiswa untuk anak usia wajib belajar 9 tahun.  Mengoptimalkan kegiatan kelompok belajar.  Meningkatkan kualitas madrasah dan pondok pesantren.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan formal dengan memperhatikan kode etik. c. Peningkatan kualitas pendidikan melalui :  Pembinaan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah.  Pembinaan SDM pendidikan sekolah dan luar sekolah.  Meningkatkan kualitas labolatorium sekolah.  Pemerataan kualitas guru.  Mengoptimalkan akreditasi sekolah.  Mengembangkan kurikulum berbasis kopetensi daerah.  Mengoptimalkan dan bidang pendidikan.  Pengawasan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggaraan pendidikan. d. Peningkatan kesejahteraan guru melalui :  Peningkatan insentif guru dan ustadz non PNS.  Pemberian insentif bagi guru dan ustadz daerah terpencil.  Pemberian insentif bagi guru berprestasi dan,  Meningkatkan kesejahteraan melalui usaha bersama.

2. Strategi Bidang Kesehatan Strategi kebijakan kesehatan meliputi : a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui :  Pengendalian kelahiran.  Memperkecil angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu melahirkan.  Peningkatan usia harapan hidup serta  Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana. b. Penyuluhan kesehatan dan perbaikan gizi mayarakat melalui :  Pengembangan jaringan pengaman kesehatan masyarakat (JPKM)  Sistem kewaspadaan pangan dan gizi.  Perbaikan gizi masyarakat.  Pemberian makanan tanbahan bagi anak sekolah.  Pengembangan sistem informasi kesehatan.  Mengoptimalkan Jaringan Pengaman Sosial dan JKA bidang kesehatan untuk rakyat miskin menuju Puskesmas gratis. c. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan melalui :  Mengoptimalkan gedung Puskesmas.  Penyediaan dokter desa dan bidan desa.  Penyediaan obat-obatan murah dan  Pengadaan kendaraan operasional untuk pelayanan kesehatan. d. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui :  Pencegahan dan pemberantasan penyakit.  Meningkatkan kesehatan lingkungan.  Penyediaan air bersih.  Pengendalian penyakit menular dan,  Peningkatan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual belikan. 8

e. Sosialisasi pengobatan tradisional melalui :  Pembinaan obat-obatan dan jamu tradisional.  Pembudi dayaan tanaman obat keluarga (TOGA) dan,  Pengawasan terhadap industri dan tenaga non paramedik dan dukun kampung.

3. Strategi Bidang Pertanian Pembangunan bidang pertanian yang meliputi sub bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan. Strategi pembangunan bidang pertanian meliputi strategi untuk mencapai ketahanan pangan daerah dan pengembangan agrobisnis serta agroindustri.  Sub Bidang Ketahanan Pangan : a. Mengembangkan sistem pertanian rakyat terpadu yang berbasis pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. b. Mendorong program diversifikasi pangan untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. c. Mengembangkan sumber daya pertanian. d. Meningkatkan program intersensifikasi, dan diversivikasi pertanian untuk mendukung sistem pertanian rakyat terpadu melalui pembangunan dan pemanfaatan teknologi. e. Pengendalian alih fungsi lahan produktif. f. Membina jiwa dan keterampilan kewirausahaan agar dapat bersaing pada pasar global.  Sub Bidang Agrobisnis Strategi pengembangan sub bidang agrobisnis adalah : a. Mengembangkan kegiatan agrobisnis di pedesaan untuk mendukung ketahanan dan ketergantungan kebutuhan masyarakat, diversifikasi produksi, serta peningkatan nilai tambah produksi pertanian. b. Mengembangkan pusat produksi dan pemasaran dan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. c. Memberikan fasilitas permodalan bagi pengembangan agrobisnis yang disertai dengan pengawasan terpadu. d. Melakukan promosi hasil pertanian dan perikanan secara terpadu. e. Mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran ditingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. f. Mengembangkan pola kemitraan antara petani pengusuha kecil dan menengah dengan pengusaha besar (investor). g. Penguatan kelembagaan di bidang pertanian dan perikanan.

4. Strategi Bidang Usaha Kecil dan Menengah  Strategi kebijakan di bidang koperasi dan UKM dilakukan melalui : a. Memberikan fasilitas jaringan permohonan dan pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah. b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan, manajemen dan pengembangan kemandirian koperasi maupun usaha kecil dan menengah. c. Mengembangkan jaringan usaha dalam rangka peningkatan kerja sama antara koperasi dan UKM dan BUMN serta BUMD.

9

5. Strategi Bidang Industri dan Perdagangan  Strategi pembangunan bidang industry dan perdagangan adalah : a. Melakukan kerja sama secara proaktif dengan berbagai pihak (sawasta, BUMN, BUMD, dan pemerintah) dlam rangka mendatangkan dan meningkatkan penanaman modal. b. Memberikan peluang yang lebih besar kepada industri yang berada dalam kawasan industri terpadu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan pedagang kecil. c. Mengembangkan produk unggul daerah melalui usaha peningkatan kualitas produksi industri kecil serta agrobisnis, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, menciptakan kesempatan kerja, sehingga selaras dengan tata ruang wilayah. d. Melakukan promosi produk unggul daerah, terutama yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah agar terjadi sinergi antara industri kecil dan menengah dengan industri padat modal dan teknologi. E. PERIORITAS PEMBANGUNAN 1. Mengutamakan pelaksanaan pembangunan dibidang SDM melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. 2. Mengutamakan terciptanya peluang-peluang usaha berskala kecil, menengah maupun besar, sehingga tercipta peluang dan kesempatan kerja yang seluasluasnya. 3. Mengutamakan terbangunnya infrasturktur yang baik kesemua pelosok dusun, gampong yang berada di kota Lhokseumawe, sehingga mampu mendukung kelancaran aktifitas atau kegiatan seluruh masyarakat dari semua sektor ekonomi yang ada. 4. Mengutamakan kebijakan nilai-nilai agaman, budaya dan adat istiadat, yang meliputi moralitas, berakhlakul karimah, membangun dan mengembangkan budaya dan semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka silatulrahmi dan persaudaraan antar masyarakat di kota Lhokseumawe. 5. Mengutamakan peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang meliputi pelayanan publik, good government dan clean government dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah harus dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kualitas dan komitmen pelayanan aparatur, penegakan hukum, penegakan disiplin pegawai, dan penegakan peraturan daerah, struktur organisasi yang akuntabel, efisien, efektif dan sumber daya manusia aparatur yang memiliki integritas, kompotensi dan profesionalisme yang tinggi. Demikianlah visi, misi kami calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, mudah-mudahan selalu mendapatkan Rahmat Allah SWT. Demi mewujudkan kota Lhokseumawe islami, jujur, cerdas dan berkeadilan menuju masyarakat yang sejahtera. Amin Ya Robbal `Alamin. Wassalam Mua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Calon Walikota Lhokseumawe

( HELMI MUSA KUTA, SH )

Lhokseumawe, 21 September 2016 Calon Wakil Walikota Lhokseumawe

( Hj. MAISYURI, SE., M.Si ) 10