PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA ASKES PADA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NASKAH PUBLIKASI
DIAJUKAN OLEH : SITI AMINAH 0908015127
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 2013
NASKAH PUBLIKASI
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Askes Pada Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Diajukan untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Disusun Oleh : SITI AMINAH 0908015127
Disetujui oleh : Pembimbing Utama
Ivan Zairani Lisi.SH.,S.Sos.,M.Hum NIP. 19750123 200312 1 002
Pembimbing Pendamping
Nur Arifudin. SH.,M.H NIP. 19800426 200604 1 002
PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING UTAMA
Dengan ini saya selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi mahasiswa berikut : Nama
:
Siti Aminah
NIM
:
0908015127
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Askes Pada Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’’. Setuju Naskah Publikasi Skripsi yang disusun oleh mahasiswa bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa*) mencantumkan nama Pembimbing Utama sebagai penulis pendamping. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Samarinda, 10 Mei 2013 Pembimbing Utama
Ivan Zairani Lisi.SH.,S.Sos.,M.Hum NIP. 19750123 200312 1 002
PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING PENDAMPING
Dengan ini saya selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi mahasiswa berikut : Nama : Siti Aminah NIM : 0908015127 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Askes Pada Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’’. Setuju Naskah Publikasi Skripsi yang disusun oleh mahasiswa bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa*) mencantumkan nama Pembimbing Pendamping sebagai penulis pendamping. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Samarinda, 10 Mei 2013 Pembimbing Pendamping
Nur Arifudin. SH.,M.H NIP. 19800426 200604 1 002
Legal Protection to Askes Participant Patient on Health Services in dr. Kanujoso Djatiwibowo Regional General Hospital in Balikpapan City Acrording to Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection
(SITI AMINAH) (S.
[email protected]) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Abstract Siti Aminah, NIM. 090815127, Balikpapan, 02 Februari 1990, Business Law Concentration, Law Science Study Program, Faculty of Law, Mulawarman University. “Legal Protection to Askes Participant Patient on Health Services in dr. Kanujoso Djatiwibowo Regional General Hospital in Balikpapan City Acrording to Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection”. Obtain guidance on legal writing from Mr. Ivan Zairani Lisi, S. H., S. Sos., M. Hum., as First Preceptor and Mr. Nur Arifudin, S. H., M. H., as Second Preceptor. The quality of health services is an important things that must be maintain and improve due to valid services standard so the people who is the Aske Participant patient could experience the quality of the services. Service is an effort to help prepare everything in need of others and can give satisfaction in accordance with the wishes of that expected by the patient, and the patient's health insurance. dr. Kanujoso Djatiwibowo Regional General Hospital in Balikpapan City is a technical unit Provincial Health Office. dr. Kanujoso Djatiwibowo Regional General Hospital in Balikpapan City have technical operational role in carrying out the provincial health and an implementation unit and the cutting edge of health development in Indonesia. The fate of human life is always concentrated on health care and almost all patients surrender of medical personnel who are willing, yet in fact there are real rights of the patient, the patient's health insurance or ignored. It is a violation of the implementation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The government organizes social security for all citizens, as authorized in the Article 34 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, which reads "The state developed a security system social for all people and empower the weak and incapable in accordance with human dignity ". National social security system is basically a state program that aims in order to provide certainty and social livelihoods of all the people of Indonesia. PT. Askes (Persero) Branch Balikpapan is an institution in the field of social security who served in the form of maintenance services to civil servants and families. Writer considers that the implementation of the legal protection for the patient, the patient's general health insurance and require good coaching attitude of the dr. Kanujoso Djatiwibowo Regional General Hospital in Balikpapan City. Attitude coaching is done through education as a medium of socialization. That is why patient education and patient general health insurance participants in need in the implementation of the legal protection because, according to data on patient education level of participants found that health insurance affects the understanding of the patient's health insurance participants. Keyword: Services, Health, Hospital, Patient (Askes Participant), Legal Protection.
Pendahuluan Memuat uraian mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan, dan metode penelitian yang digunakan. Uraian yang memuat butir-butir bernomor (pointers), tidak diurutkan ke bawah, tetapi diurutkan ke samping dalam format narasi alinea. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaraan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu di bina dan di kembangkan tingkat kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai negri sipil Yang telah ada sekarang ini di pandang perlu untuk lebih di tingkatkan lagi baik dalam macam atau besarnya sarana kesejahteraan maupun dalam tata cara penyelenggaranya. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Sehingga pada akhirnya pegawai negeri sipil dapat memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan tugasnya. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual berupa jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian dan lain sebagainya. “Pasien adalah orang yang sedang menderita penyakit atau gangguan badaniah atau rohaniah yang perlu di tolong agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Pasien adalah titik sentral dalam usaha-usaha penyembuhan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan”. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Berdasarkan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta askes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan tidak terlaksana dengan dengan maksimal sesuai berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena ada beberapa hak-hak dari pasien peserta askes yang belum terpenuhi sehingga adanya suatu pelanggaran hak dari konsumen. Dengan adanya keluhan dari pasien peserta askes menunjukan tidak adanya kepuasan dari pelayanan kesehatan yang telah di terima oleh pasien peserta askes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan, keluhan-keluahan tersebut antara lain pasien peserta askes kerap kali tidak dilayani secara baik dan benar, dan juga pasien peserta askes dalam memperoleh pelayanan kesehatan di pioritaskan kedua dan terjadinya perbuatan Diskriminasi dari pasien peserta askes dengan pasien umum karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan menggangap pasien peserta askes tidak memberi pendapatan kepada rumah sakit padahal pasien peserta askes pada tiap bulannya membayar uang premi untuk membayar jaminan kesehatan sesuai dengan paket jaminan kesehatan yang telah di sepakati dengan PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan selaku Penyelenggara jaminan kesehatan.
Seharusnya pasien peserta askes baik dalam keadaan sakit ataupun dalam kondisi sehat pasien peserta askes harus dilayani secara baik benar dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan yang di terapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan yang telah berlaku sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan juga sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. Hal tersebut di karenakan adanya beberapa kendala yang kerapkali di hadapi oleh pasien peserta askes untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan prosedur yang di terapkan kepada pasien peserta askes berbelit-belit, dan pasien peserta askes kurang memahami mengenai obat DPHO (Daftar Plafon Harga Obat), Dan juga PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan tidak melakukan sosialisasi datau seminar-seminar kepada pasien peserta askes, padahal apabila Rumah sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dapat bekerja sama dengan baik sesuai perjanjian kerjasama dengan PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan maka tidak akan ada pihak yeng merasa dirugikan. Dengan demikian untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Maka dengan itu diperlukan Undang- undang yang mengaturnya yaitu Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk medapatkan apa yang menjadi hak dari konsumen maka perlu adanya Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; Dengan hal itu maka rumah sakit menjadi wujud kepedulian pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus di wujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 34 ayat (3) menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Serta pada Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan mengenai perlindungan hukum untuk mendapatkan ganti rugi yang di derita pasien tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Pembahasan 1.
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 4 Mengenai Hak Dan Kewajiban Pasien Peserta Askes Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. 1.1 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Peserta Askes Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan yang beralamat di kota Balikpapan JL. M.T. Haryono Nomor. 656 merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan provinsi, rumah
sakit berperan menyelengarakan sebagaian dari tugas oprasional Dinas kesehatan Provinsi dan merupakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Rumah sakit umum daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo kota Balikpapan sangat di perlukan masyarakat sekitar baik pasien umum maupun pasien penguna asuransi kesehatan, dalam segala hal menyangkut kesehatan dan apa saja yang berkaitan dengan penyakit dan sakit, baik karena kecelakaan, perkelahian, penikaman, pembunuhan, kelahiran, maupun penyakit yang di sebabkan oleh virus (bibit penyakit) tertentu. Pada dasarnya masyarakat atau pasien khususnya pasien peserta askes yang menderita penyakit tertentu atau musibah yang di alami sangat di harapkan pertolongan dari tenaga medis, karena orang yang sedang sakit, yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang di deritanya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya yaitu tenaga kesehatan. Jadi berdasarkan tabel di atas maka saya sebagi pihak responden berpendapat bahwa pihak Rumah sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan belum melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan maksimal dalam arti bahwa pasien peserta askes masih banyak yang belum mendapatkan apa yang menjadi haknya seperti yang tertuang dalam pasal 4 sebagai penguna barang atau jasa pada pelayanan kesehatan Di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. 1.2
Kendala Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Askes Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien peserta askes masih ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pasien peserta askes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan, kendala tersebut antara lain sebagai berikut: a. Pelayanan dari pemberi pelayanan kesehatan terutama sikap pegawai terkadang membedakan perlakuan antara pasien dari pasien peserta askes dengan pasien umum. Pasien peserta askes sebagian besar mengeluh karena pihak rumah sakit umum Daerah Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan sering memperlakuan pasien peserta askes sebagai prioritas kedua sebagai penerima pelayanan kesehatan setelah pasien umum, hal ini di karenakan pasien peserta askes di anggap tidak membayar. Pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan sehingga dianggap tidak memberikan pendapatan bagi rumah sakit, padahal pasien peserta askes itu bukan berati gratis sebab tiap bulan pasien peserta askes harus membayar premi 2% walaupun yang bersangkutan dalam kondisi sehat seharusnya pasien peserta askes harus memeroleh pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit dan harus melayani dengan baik. b. masih banyak pasien peserta askes yang kurang memahami prosedur pelayanan, hal ini di karenakan kurangnya informasi dan kurangnya sosialisasi berbagai peraturan kepada pasien peserta askes dengan kurangnya informasi maka pasien peserta askes ada sebagian tidak mengetahui hak dan kewajibanya. c. Pemahaman pasien peserta askes mengenai obat (DPHO) Daftar dan Plafon Harga Obat masih sangat minim.
d.
1.3
Prosedur yang lama dan sulit di pemberi pelayanan kesehatan karena, prosedur yang diterapkan terasa berbelit-belit dan cukup merepotkan para pasien peserta askes seringkali pasien peserta askes harus mondar-mandir hanya karena kekurangan salah satu syarat seperti foto copy KTP ( Kartu Tanda Penduduk) maupun foto copy kartu askes yang merupakan sebagai salah satu syarat adminstrasi, apabila di butuhkan dalam keadaan darurat dan terjadi pada malam hari.
Upaya Yang Di Lakukan Oleh PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Peserta Askes Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan melakukan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien peserta askes antara lain yakni sebagai berikut: a. PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan melakukan pendekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, karena keduanya terikat dalam suatu perjanjian kerjasama agar hak dan kewajiban PT. Askes (Persero) Terpenuhi dan juga hak dan kewajiban Rumah sakit umum daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan terpenuhi dan khususnya hak pasien peserta askes pun terpenuhi sehingga pasien peserta askes terpuaskan sebagai peguna layanan tersebut. a. PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan menerbitkan buku saku bagi pasien peserta askes yang berisi hak dan kewajiban pasien peserta askes, dan prosedur pelayanan, buku saku berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi pasien peserta askes dengan kelengkapan informasi dalam buku saku pasien peserta askes tersebut akan mengurangi tingkat kesulitan, pasien peserta askes dalam memperoleh layanan jasa kesehatan di rumah sakit sehingga mempermudah pasien peserta askes untuk memperoleh layanan kesehatan yang sesuai . b. PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan Dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan melakukan seminar-seminar mengenai obat (DPHO) Daftar dan Plafon Harga Obat, sehingga di harapkan pasien peserta askes mengetahui haknya untuk memeroleh obat (DPHO) Daftar Plafon Harga Obat karena masyarakat sebagian besar masih berada pada posisi tawar yang lemah dalam menerima resep yang di tuliskan dari dokter yakni menerima apapun resep yang di tuliskan oleh dokter. c. PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan melaksanakan program pelayanan administrasi terpadu di rumah sakit umum daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan yang mempunyai empat fungsi yaitu pelayanan administrasi, fungsi pelayanan informasi, dan penanganan keluhan, fungsi pengendalian dan fungsi kemitraan. Dengan adanya petugas dari PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan Dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan, semua informasi yang berkaitan dengan askes dan rumah sakit di berikan pada satu tempat sehingga apabila pasien peserta askes mengalami kesulitan atau hambatan untuk memperoleh layanan dari rumah sakit tidak perlu untuk mondar-
mandir ke kantor PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan untuk memperoleh informasi. 2.
Upaya Yang Dapat Di Lakukan Oleh Pasien Peserta Askes Yang Di Rugikan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. 1.1 Berdasarkan Hasil Wawancara Responden Terhadap Pasien Peserta Askes Yang Di Rugikan Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan Yang Telah Melakukan Upaya Penyelesaikan Sengketa Konsumen Melalaui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan responden terhadap pasien peserta askes yang di gunakan untuk menyelesaian sengeketa konsumen oleh pasien peserta askes yang di rugikan adalah dengan melakukan upaya di luar pengadilan (BPSK) dengan alasan bahwa, apabila pasien peserta askes yang di rugikan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, peserta askes menggangap bahwa proses penyelesaian sengketa di pengadilan sangat lambat dan banyak tahapan-tahapan yang harus di lalui dan membuang waktu yang lama karena umumnya lambat dan juga biaya pekara sangat mahal, karena semakin lama penyelesaian sengketa, maka semakin banyak pula biaya yang harus di keluarkan oleh pasien peserta askes, selain itu banyak kebutuhan lain yang harus di penuhi bukan hanya untuk membayar biaya pekara di pengadilan saja, dan juga pasien peserta askes menganggap bahwa putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah bahkan dianggap semakin mempersulit masalah karena secara obyektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak, dan proses pengantian akan ruginya pun banyak tahapannya tidak halnya seperti dengan melakukan upaya di luar dari pengadilan. Sedangkan kalau penyelesaian sengketa di luar pengadilan pasien peserta askes yang di rugikan menganggap bahwa biaya pekara yang di keluarkan terjangkau tidak terlalu mahal serta hasil putusannya memuaskan, dan proses penyelesaian sengketanya tidak memakan waktu yang lama, serta terbinanya kedamaian dan ketentraman dari para pihak yang bersengketa. Dengan alasan tersebut maka pasien peserta askes yang telah di rugikan memilih melakukan penyelesian sengketa konsumen melalui (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan karena penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat terselesaikan melalui (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka permasalahan tersebut tidak samapai ke pengadilan. 1.2
Berdasarkan Ketentuan Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bahwa Pasien Peserta Askes Yang Di Rugikan Dapat Melakukan Upaya Penyelesaian Sengeketa Konsumen Di Luar Pengadilan. Karena masyarakat sebagai penguna jasa pelayanan kesehatan, serta pelaku usaha yaitu para dokter dan atau berbagai sarana pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan maka Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku pada pelayanan kesehatan. Para konsumen pelayanan kesehatan yaitu para pasien peserta askes yang datang berobat, memerlukan perlindungan konsumen.
Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien peserta askes, maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya baik PT. Askes (persero) Cabang Balikpapan dan pihak Rumah sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan maupun pasien peserta askes. Pemberi Pelayanan Kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada pasien peserta askes sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban pasien peserta askes, maka para pihak mengerti akan posisinya, sehingga kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab rumah sakit, pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh pasien peserta askes dan penerima jasa pelayanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan. apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, maka pasien peserta askes sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit. Dengan terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien peserta askes atau penerima pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan. Pemberi pelayanan kesehatan dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi penerima pelayanan kesehatan. Hak pasien peserta askes sebagai penerima pelayanan kesehatan adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan kesehatan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Pasien peserta askes dapat melayangkan gugatan terhadap Majelis Kode Etik Kedokteran, pengadilan atau badan penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan dan terhadap pihak yang terkait, karena merasa dirugikan, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi penerima pelayanan kesehatan yang diabaikan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di atur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Penyelesaian sengeketa konsumen di luar pengadilan di selengarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun di atur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam undang-undang.
(2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadailan gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 1.2.1
Pasien Peserta Askes Yang Di Rugikan Dapat Melakukan Upaya Penyelesaian Pengantian Kerugian Seketika (Secara Langsung) Dengan Jalan Damai. Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat pengantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan pengantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkanya. Menurut pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Tentang Perlindungan Kosumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung pengantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Dengan ini berati bahwa sengketa konsumen diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui bantuan pihak ketiga. Dengan konsultasi atau negosiasi terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan cara mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, ada pihak ketiga yang ikut membantu pihak yang bersengketa menemukan jalan penyelesaian diantara mereka. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak yang netral, tidak memihak kepada slah satu pihak yang bersengketa. Disnilah pihk ketiga tidak memberi putusan atas sengketa, tetapi membantu para pihak menemukan penyelesaianya. Pada penyelesian seperti ini, kerugian yang dapat di tuntut, sesuai dengan pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan ketugian lain akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa. Bentuk pengantian kerugiannya dapat berupa antara lain: 1. Pengembalian uang seharga pembelian barang dan atau jasa. 2. Pengantian barang dan atau jasa sejenis atau setara nilainya. 3. Perawatan kesehatan. 4. Pemberian santunan yang sesuai. Namun demikian, tuntutan penggantian kerugian ini bukan atas kerugian yang timbul karena kesalahan konsumsi sendiri. Dalam hal ini undang-undang pemberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa konsumen telah bersalah dalam hal timbulnya kerugian itu. Kalau produsen berhasil membuktikannya, ia bebas dari kewajiban membayar ganti kerugian.
2.2.2
Pasien Peserta Askes Yang Di Rugikan Dapat Melakukan Upaya Dengan Menuntut Pengantian Kerugian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau di antara mereka tidak ada penyelesaian, pembeli dapat mengajukan kasus tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke pengadilan. Mengenai badan manakah yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa, apakah Badan Penyelesaian sengketa atau pengadilan sepenuhnya bergantung pada pilihan secara sukarela dari pihak-hak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (2)). Mengikuti ketentuan pasal 23 Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa secara damai di luar porses pengadilan tidak berhasil, baik karena produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun tidak tercapai kesepakatan. Jika penyelesaian dipilih melalui Badan Penyelesaian Sengketa ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa masih dapat diserahkan kepengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan permohonan gugatan atau permohonan pengantian kerugian melalui Badan Penyelesain Sengketa Konsumen ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya. Sedangkan pihak lain yang di mungkinkan menggugat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 46 Undangundang Tentang Perlindungan Konsumen, seperti kelompok konsumen, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah, hanya dapaat mengajukan gugatanya kepengadilan (umum), tidak ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen tidak memuat ketentuan tentang bagaimana gugatan atau tuntutan di ajukan. Mengikuti kebiasaan yang umum berlaku dalam perkara perdata di pengadilan, tuntutan diajukan dalam bentuk surat gugatan (tertulis) dengan sekurang-kurangnya menguraikan identitas, dasar tuntutan, dan isi tuntutan. Atas permohonan itu, Badan Penyelesaian Sengketa membentuk majelis yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang, salah satu di antaranya menjadi ketua majelis dalam persidangan pemeriksaan, majelis di bantu seorang panitera. Pemeriksaan atas permohonan atau tuntutan konsumen dilakukan sama seperti persidangan dalam pengadilan umum, yaitu ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli, dan bukti-bukti lain. Setelah melakukan pemeriksaan, majelis kemudian memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pada konsumen, yang harus diganti oleh produsen. Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kemudian difiat ke pengadilan negeri supaya dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan majelis, mereka dapat mengajukan keberatanya ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak putusan di terima (pasal 56 ayat (2)).
1.3
1
Berdasarkan Ketentuan Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bahwa Pasien Peserta Askes Yang Di Rugikan Dapat Melakukan Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan. Karena masyarakat sebagai penguna jasa pelayanan kesehatan, serta pelaku usaha yaitu para dokter dan atau berbagai sarana pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan maka Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku pada pelayanan kesehatan. Para konsumen pelayanan kesehatan yaitu para Pasien Peserta Askes yang datang berobat, memerlukan perlindungan konsumen. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi Pasien Peserta Askes, maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya baik PT. Askes (Persero) cabang Balikpapan dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota balikpapan maupun pasien peserta askes. Pemberi pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada pasien peserta askes sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban pasien peserta askes, maka para pihak mengerti akan posisinya, sehingga kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab rumah sakit, pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tuntutan atau gugatan di ajukan melalui pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha. Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, maka Pasien Peserta Asuransi kesehatan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit. Penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, Pasien Peserta Askes sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan. Pemberi pelayanan kesehatan dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi penerima pelayanan kesehatan.1 Hak Pasien Peserta Askes sebagai penerima pelayanan kesehatan adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan kesehatan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Pasien peserta askes dapat melayangkan gugatan terhadap Majelis Kode Etik Kedokteran, pengadilan dan terhadap pihak yang terkait, karena merasa dirugikan, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi penerima pelayanan kesehatan yang diabaikan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mengenai penyelesaian sengketa konsumen di atur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
Sidabalok Junus, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 151.
“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45”. Mengenai penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: (3) Setiap Konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. (4) Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya di mungkinkan apabila sebagai berikut: 1. Para pihak belum melilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. 2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Konsumen yang di rugikan berhak mengajukan sengketa konsumen ke pengadilan pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan sebagai berikut: 1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat di lakukan oleh: a. seseorang konsumen yang di rugikan atau ahli waris yang bersangkutan. b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan di dirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. d. pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atu jasa yang di konsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. 2. Gugatan yang di ajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 3. ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sehubungan dengan perkara konsumen, yang dapat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut: 1. Setiap konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok. 2. Lembaga konsumen swadaya masyarakat. 2. Pemerintah.
Menurut pasal 142 RBG/118 HIR, Tuntutan itu harus diajukan dalam bentuk surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam (ayat (3)). Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tinggal dalam suatu daerah hukum pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat (ayat(2)). Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak kenal, gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat (ayat (3)).2 Dalam sengketa Konsumen, pihak-pihak yang digugat adalah produsen, yaitu segala pihak yang ikut serta di dalam penyediaan dan peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. Jadi, sangat mungkin terdiri dari beberapa orang (pihak) yang berbeda. Dalam hal seperti ini jika tergugat ada beberapa orang, dapat dipilih di tempat tinggal salah satu tergugat sebagai tempat mengajukan gugatan. Pada umumnya gugatan itu di ajukan secara tertulis. Namun demikian, gugatan pun dapatlah diajukan secara lisan kecuali kuasanya. Pengajuan gugatan disertai dengan pembayaran sejumlah uang administrasi yang besarnya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Dalam gugatanya, penggugat mengemukakan dalil-dalil yang berupa dasar tuntutan yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Disini konsumen sebagai penggugat menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara produsen dan konsumen sampai pada peristiwa adanya kerugian yang diderita konsumen. Hubungan hukum itu dapat berupa hubungan yang timbul karena adaya perjanjian atau dapat pula berupa hubungan hukum yang timbul karena terjadinya peristiwa melanggar hukum. Jadi, ada dua peristiwa yang dapat di ajukan sebagai dasar hak konsumen untuk mengajukan tuntutan, yaitu peristiwa wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Namun gugatan ganti kerugian harus didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan: 1. Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan. 2. Adanya kesalahan dari produsen, baik berupa kesengajaan maupun kelelaian. 3. Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen sebagai penggugat. 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian. 2
Sidabalok Janus, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Halaman 153.
Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan”.
Penutup Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV sebelumnya, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut: Bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak Pasien Peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan tidak terlaksana dengan maksimal sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut di karenakan beberapa kendala antara lain Pasien Peserta Askes kurang pemahamannya dan informasi yang dimiliki Pasien Peserta Askes, dan sikap dari pegawai yang membedakan Pasien Peserta Askes dengan pasien umum. Pasien Peserta Askes yang di rugikan memperoleh perlindungan hukum yaitu dapat menggugat apabila hak yang seharusnya ternyata diabaikan. Pasien Peserta Askes dapat menggugat PT. Askes (persero) Cabang Balikpapan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan, berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen sebagai penguna jasa kesehatan melalui di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga melalui pengadilan. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa, dalam kesempatan ini penulis merekomendasikan beberapa saran antara lain yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan wajib melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku dan terkait dengan permasalahan kesehatan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien peserta askes. Untuk itu perlu adanya aturan hukum yang berlaku terutama Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kesehatan. Guna melaksanakan pemenuhan kewajiban PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan, perlu di implementasikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi pasien peserta askes yakni pelayanan standar sesuai dengan paket program Asuransi kesehatan yang di pilih dan di tetapkan oleh PT. Askes (persero) Cabang Balikpapan dengan melakukan studi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan tetap melakukan evaluasi terhadap hasilnya untuk selanjutnya di maksimalkan kembali. PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada Peserta Askes sehingga dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Askes hendaknya tidak dibedakan dengan pasien umum, karena mereka mempunyai hak yang sama yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang semaksimal mungkin, dan PT. Askes (Persero) Cabang Balikpapan memberikan sosialisasi kepada Peserta Askes.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Buku Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Amir amir, 1997, Hukum kesehatan, PT. widya Medika, Jakarta. Az. Nasution, 1994, “Iklan dan konsumen (Tinjauan dari sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)”, Dalam Manajemen Dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Tahun.XXIII, LPM FE-UI, Jakarta. ____________, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Diadit media, Jakarta. Dirdjosisworo Soedjono, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Fajar, Jakarta. Eddie I. Doloksaribu, 2008, Kendala Pembuktian Dalam kasus Malpraktek di
indonesia. Jurnal Gloria Juris Vol.8, Nomor.3. Genie Junaedy, 2010, Hukum Asuransi Indonesia, , PT. Sinar Grafika, Jakarta. Huijbers Theo, 1990, filsafat hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. Malayu S.P. Hasibuan, 2001, pelayanan terhadap konsumen jasa, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Mertokusumo Sudikno, 1986, Mengenal Hukum, PT. Liberty, Yogyakarta. Nieuwenhuis, 1985, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya. Prakoso Djoko, 1997, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Rahardjo Satdjipto, 1984, Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan Sosiologis, Sinar baru, bandung. Shofie Yusuf, 1999, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Sidabalok Junus, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Soekanto Soejono, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. _______________, 1982, Kesadaran hukum Dan kepatuhan Hukum, PT. Rajawali, Jakarta. _______________, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Pres, Jakarta.
Sugiyono ,2009, Memahami Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung.
a.
Peraturan Perundang – Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.
b.
Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar Artikel berjudul “ Hak-hak pasien”, http://id.shvoong.com/law-andpolitics/1853631-perlindungan-hukumterhadap-pasien/di akses pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 19.45. Artikel berjudul “Hak dan Kewajiban Pasien”. http://m.serambinews.com/news/hak-dankewajiban- pasien/ di akses pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 09.29. Artikel berjudul “Etika Dokter Indonesia”, http://www.freewebs.com/etikakedokteranindonesia/
di
akses
pada
tanggal 14 Mei 2012 pukul 20.35. Artikel berjudul “Hak dan kewajibaan PT. Askes (Persero) ”, http:www.ptaskes.com/read/askessosial/ di akses pada tanggal 21 Agustus 2012 pukul 10.23. Artikel berjudul “ Hak dan Kewajiban Rumah sakit “, http://rsudkd.com/profile,asp?3 / di akses pada tanggal 21 Oktober 2012 pukul 11.09.
