NASKAH AKADEMIS PENENTUAN HARI JADI DAN LAMBANG KABUPATEN PANGANDARAN
Oleh: Prof. Dr. Nina Herlina Lubis, M.S, Dr. Hernadi Affandi, S.H., M.H. Ade Makmur Kartawinata, Ph.D
YAYASAN MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA CABANG JAWA BARAT 2015
KATA PENGANTAR
Naskah Akademis tentang Penentuan Hari Jadi dan Lambang Kabupaten Pangandaran ini disusun atas permintaan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran karena hingga hari ini Kabupaten Pangandaran belum memilikinya. Kajian ini dilihat dari tiga aspek yaitu aspek historis, aspek hukum, dan aspek sosioantropologis. Untuk aspek historis kami lakukan sendiri, sedangkan aspek hukum dikaji oleh Dr. Hernadi Affandi, SH, MH, dan aspek sosio –antropologis dilakukan oleh Ade Makmur Kartawinata, Ph.D. Hasil Pengkajian kemudian diujipublikkan melalui seminar yang dilangsungkan di Gedung Dakwah Cijulang, Kabupaten Pangandaran, pada tanggal 28 Mei 2015. Seminar ini dihadiri oleh peserta yang terdiri atas SKPD dan Camat, tokoh masyarakat dari setiap kecamatan, Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, OKP, Ormas, Pengurus MUI, Pemenang Lomba Logo Kabupaten Pangandaran, Apdesi, PPDI, Perguruan Tinggi di Kabupaten Pangandaran, Forum BPD, GOW, dan PKK dengan jumlah sekitar 85 orang. Naskah Akademis ini dilampiri dengan foto-foto terkait kegiatan uji publik tersebut sebagai bukti. Sebagai sejarawan, kami sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hari jadi kabupaten ataupun kota, namun dengan menggunakan metode sejarah, kami dapat menyampaikan fakta-fakta yang terkait dengan lahirnya sebuah kabupaten, ditinjau pula dari aspek hukum dan aspek sosio-antropologis. yang disampaikan dalam bentuk naskah akademis. Selanjutnya Naskah Akademis ini kami sampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pangandaran dan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, untuk selanjutnya dibahas di DPRD Kabupaten ii
Pangandaran. Hasil pembahasan ini berupa Peraturan Daerah (Perda) mengenai Hari Jadi dan Lambang Kabupaten Pangandaran. Kami menyadari bahwa terlaksananya kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktif Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada Bapak Mahmud, S. H., M. H., selaku Sekretaris Daerah Pangandaran, yang telah memfasilitasi pengkajian ini sepenuhnya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para informan yang telah memberikan informasi yang berharga kepada kami selama kami melakukan penelitian pada tahun 2014 lalu. Akhirulkata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sejarawan yang telah membantu terwujudnya naskah akademis ini.
Ketua Tim
Prof. Dr. Nina Herlina Lubis, M.S.
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................
ii
DAFTAR ISI .................................................................................................
iv
DAFTAR FOTO ............................................................................................
vi
BAB I
: PENDAHULUAN .....................................................................
1
BAB II
: KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ...............
3
A. Kajian Historis ......................................................................
3
B. Kajian Hukum .......................................................................
24
1. Kajian Teoretis .................................................................
25
2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma ..........................................................
29
3. Kajian terhdap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat ........
38
4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah ................................ BAB III
BAB IV
BAB V
40
: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ...............................
42
A. Pendahluan ............................................................................
42
B. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait ..........
43
C. Hasil Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Terkait ..........
45
1. Undang-Undang Pembentukan Daerah ............................
45
2. Undang-Undang Pemerintahan Daerah .............................
59
: LANDASAN FILOSOFID, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ........................................................................
61
A. Landasan Filosofis ................................................................
61
B. Landasaran Sosiologis ...........................................................
69
C. Landasan Yuridis ..................................................................
75
: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ............................
79
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan ...........................................
79
iv
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ................
80
1. Ketentuan Umum ..............................................................
80
2. Materi yang Akan Diatur ...................................................
81
: PENUTUP ................................................................................
90
DAFTAR SUMBER .....................................................................................
92
LAMPIRAN ..................................................................................................
94
BAB VI
v
DAFTAR FOTO
Foto 1 : Yoni di Situs Pananjung .................................................................
3
Foto 2 : Arca Nandi di Situs Pananjung .......................................................
4
Foto 3 : Struktur Batu (Makam Bajak Laut) di Situs Pananjung .................
4
Foto 4 : Tim Peneliti Melakukan Wawancara dengan Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran .........................................
7
Foto 5 : H. Supratman, B.Sc. Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran ...................................................................................
8
Foto 6 : Suasana Deklarasi Pembentukan Kabupaten Ciamis Selatan (Pangandaran) .................................................................................
13
Foto 7 : Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran dan Anggota DPR RI berbaur dengan Rakyat ......................................
13
Foto 8 : Peta Kabupaten Pangandaran sebagai Rekomendasi Tim Pengkaji dari Bappeda Jabar dan LPPM Unpad .....................
15
Foto 9 : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Pembahasan Penekaran Kabupaten Ciamis .........................................................
17
Foto 10 : Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Pembahasan Pemekaran Kabupaten Ciamis ........................................................
17
Foto 11 : Kunjungan Kerja DPR RI ke Parigi dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Pangandaran .................................................................
18
Foto 12 : Presidium berfoto bersama dengan Pimpinan Komisi II DPR RI setelah Penyerahan Dokumen Rencana Pembentukan Kabupaten Pangandaran .................................................................
20
Foto 13 : Peta Wilayah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran .........
22
Foto 14 : Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Parigi ........................................................................
23
Foto 15 : Pelaksana Tugas(Plt.) Kabupaten Pangandaran ............................
24
vi
BAB I PENDAHULUAN
Kabupaten Pangandaran baru saja diresmikan tahun 2012. Namun hingga hari ini kabupaten tersebut belum memiliki Hari Jadi dan Lambang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran meminta kami untuk membuat Naskah Akademis untuk Penentuan Hari Jadi dan Lambang Kabupaten Pangandaran. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Naskah Akademis ini terdiri dari : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III
: EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT
BAB IV
: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V
: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA
BAB VI
: PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA Bab II yang berjudul Kajian Teoretis dan Praktik Empiris akan dilihat dari dua bidang ilmu. Pertama, Kajian Historis yang akan dilakukan oleh sejarawan untuk menguraikan secara kronologis proses lahirnya Kabupaten Pangandaran. Kedua, Kajian dari Ilmu Hukum yang akan dilakukan oleh ahli hukum untuk
1
menganalisis dari Kajian Teoretis dan Praktik Empiris dari sisi Ilmu Hukum. BAB III akan disusun oleh Ahli Hukum. BAB IV akan disusun oleh sosiolog/antropolog dan ahli hukum. BAB V akan disusun oleh ahli hukum. Naskah Akademis ini kemudian akan diuji-publik melalui seminar yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya Naskah Akademis disertai Hasil Uji-publik akan diserahkan kepada Plt. Bupati Pangandaran dan kepada DPRD Kabupaten Pangandaran. Pada tahap akhir DPRD sebagai wakil rakyat, akan membahas dokumen tersebut dan kemudian menentukan kapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran serta menyetujui Lambang Kabupaten Pangandaran dengan meminta pertimbangan Bupati Pangandaran, yang ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda).
2
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Historis Sejarah Kabupaten Pangandaran selalu dikaitkan dengan keberadaan Situs Pananjung atau yang lebih populer disebut dengan nama Situs Batu Kalde. Menurut sumber tradisi, situs ini dipercaya sebagai peninggalan Kerajaan Pananjung dan candi Pananjung merupakan bangunan suci yang dibangun dan berfungsi pada masa itu. Candi ini pun terkait erat dengan mitos yang berkisah tentang Dewi Rengganis (Dewi Samboja) dan Raden Anggalarang. Bukti cerita itu tertera pada makammakam bajak laut yang datang menyerang kerajaan ketika itu (Wawancara dengan Ujang Mulyana (34 tahun). Kuncen Situs Pananjung pada 11 Mei 2014). Foto 1: Yoni di Situs Pananjung
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 11 Mei 2014
Situs Pananjung telah diteliti oleh Pusat Arkeologi Nasional pada tahun 1977, 1978, 1983, 1984, 1986, 1987, dan tahun 1991 berupa survei dan ekskavasi. Dari hasil penelitian itu dapat diungkapkan bahwa percandian ini terdiri dari beberapa bangunan. Bangunan di sebelah barat berbentuk bujursangkar berukuran 12 m x 12 m. namun untuk berbagai kepentingan, akhirnya bangunan ini diurug kembali (Saringendyanti, dkk., 1999/2000: 13). Artefak dan fitur yang tampak ke permuka3
an berupa struktur batu yang tidak beraturan, dan batu-batu bulat yang sebagian batuannya tertanam di dalam tanah. Pada batu-batu bulat itu terdapat bekas gesekan yang memutar membentuk alur-alur. Tidak jauh dari tempat ini terdapat struktur bangunan berbentuk empat persegi panjang yang dipercaya sebagai “makam” para bajak laut. Foto 2: Arca Nandi di Situs Pananjung
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 11 Mei 2014
Foto 3: Struktur Batu (Makam Bajak Laut) di Situs Pananjung
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 11 Mei 2014
Bagaimana kisah Kerajaan Pananjung berkembang dan menjadi bagian penting dari Sejarah Kabupaten Pangandaran? Menurut tradisi yang berkembang di masyarakat, kisah Kerajaan Pananjung diceritakan sebagai berikut. Diceritakan
4
