NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG·UNDANG
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA
•
PENGANTAR
Sebelum suatu RUU apalagi yang sangat penting menemukan masa depan kehidupan hukum suatu bangsa berupa kodifikasi seperti KUHAP, perlu diadakan suatu diskusi yang menyeluruh baik nastonaJ maupun internasional mengenai Rancangan. Tim Rancangan meJakukan studi banding ke berbagai negara sepertj
BeJanda, Perancis, ltalia, dan Ametika Serikat. Beberapa pakar hukum pidana aging pun memberikan komentarnya mengenai Rancangan seperti Prof. Nico Kijzer dan Prof. Dr. Scahffmeistcr dati Belanda, Prof. Dr. lur. Stephen C. Thaman dan Mr. Robert Strang dati Ametika SerB,at, heberapa jaksa. hakim. polisi dan pejabat
perundang-undangan Kementerian Kehakiman dati Perancis. Pendapat-pendapat mereka diharapkan Jebih objektif karena mereka melihat Rancangan dari luar. Satu hal yang tidak dapat dihindari ialah adanya globalisasi bukan saja di bidang ekonomi, paHtik, budaya, tetapi juga di bidang hukum. Semakin hari semakin menggerna secara internasional perlindungan terhadap hak asasi manusla.
Peristiwa
seperti
terjadi
di
Tibet.
Birma.
Zimbabwe
sekarang
memperlihatkan kepada kita bahwa suatu bangsa yang "urang memperhatikan hak asas\ manusia akan menjadi bulan-bulanan kritikan sampai pad a an cam an baikat internasionaJ. Kesediaan
OPDAT (OfficI'
of Overseas
Pro.\·ecu!orhl!
Development,
Assistance and Training) dari Departmenr of Justice Amerika Serikat untuk memfasilitasi beberapa pertemuan dan studi banding sepatutnya dihargai, dan menunjukkan juga betapa perhatian dunia luar kepada Indonesia, terutama dalam pembangunan hukum sangat besar. Studi banding ke Amerika Serikat diikuti aleh seluruh anggota Tim kecuali ketua Tim, Andi Hamzah, anggota Adnan Buyung Nasution dan Luhut Pangaribuan. Anggota Tim yang mengikuti studi banding adalah Abdul Wahid Masru (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Suhariyono (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan), lndriyanto Senoadji (Dosen UIJAdvokat), Mohammad Amari (Kejaksaan Agung). R.M. Panggabean (Mabes POLRI). Sri Hariningsih (Tenaga Ahli DPR), Teuku Nasrullah (Dasen UIJAdvokat), dan Pocut Eliza (Sekretaris Tim).
2
Korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana (materiel dan formil) sehingga membawa dampak yang Juas dalam
p~negakan
hukum. Berapa ratus korporasi asing
yang menanam modaJnya di Indonesia yang dengan sendirinya akan lund uk pad a hukum (pidanalacara pidanal yang berlaku di Indonesia. Para Direktur yang memimpin korporasi akan bertanggung jawab pidana jika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan at
denganjilge d'illSIJ'uc/ion (hakim penyidil\),juge des liher/e e/ de la deten/ilin (hakim pembebasan dan penahanan), police judiciaire (poli!>i judisiaJ). polisi. jaksa. dan hakim. Kctua Tim (Prof. Dr. A. Hamzah. SH) bersama dengan anggota Ombudsman M. Surachman, SH, Peneliti Utama. telah mclakukan studi banding di Den Haag, Amsterdam, Groningen, LeeU\\iaarden (Belanda), bertemu dengan jaksa, jaksa tinggi. hakim, dan melakukan patroli bersama dengan polisi lingkungan hidup. Melanjutkan studi banding di
Hannover, Munchen. Bonn dan Berlin (Jerman), bertemu dengan
hakim, jaksa, Jaksa Agung Jerman. dan mengunjungi penjara Tegel di Berlin, penjara narkoba di Parsberg, dari Berlin melanjutkan studi banding di Edinburg. Glasgow, Manschester, London
(UK), bertemu Jaksa Tinggi Skotlandia, Jaksa Tinggi CPS,
jaksa, hakim dan pejabat polisi Scotland Yard, pejabat Victim Support, menghadiri sidang pengadilan di London. dari London menyeberang ke Brussels. Arlon, Liege. (Belgia). bertemu Sekretaris JenderaI Kementerian Kehakiman, kepala kejaksaan, dan
police judiciaire. Ketua Tim bersama dellgan Jaksa Suhandjono. menghadiri sidang pengadilan distrik di San Francisco, mengunjungi penjara San Quintin, bertemu dengan Deputy Attorney General (Wakil Jaksa Agung) Amerika Serikat Mr Brouwn di Washington, mengunjungi kantor pemberantasan narkoba, mengikuti kursus hul\um
3
pembuktian di Stanford University bersama dengan hakim dari seluruh Amerika Serikat. Ketua Tim bersama dengan D.C. Kaligis dan l\t. Surachman, mengunjungi kantor Rechrercommi.uaris di Den Haag, Belanda, diskusi dengan pakar perbandingan hukum aeara pidana Mr. P.A.M. Verrest, mengunjungi kantor .luge 'Instruction di Paris, dan diskusi dengan pakar [talia di Roma. Ketua Tim bersama dengan Dr. Eryantow Wahid dari Universitas Trisakti, mengunjungi Sydney dan Brisbane, Australia, berdiskusi dengan para guru besar di Sydney University, UTS, dan Griffith University. Dilanjutkan ke Beijing (RRC) mengikuti Kongres Pa.kar Hukum Pi dana Sedunia. Oalam penyusunan Rancangan, telah pula diteJaah KUHAP Belanda. Belgia. Perancis, lealia, Jerman, Federasi Rusia, Georgia, Thailand, Malaysia, RRC, Jepang, dan Amerika Serikat.
BABI
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Sudah dua puluh tujuh tahun perjalanan Kitab Undang-Undang Hukum Aeara
Pidana yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia menggantikan Her=iene Inlands
Reglement ciptaan pemerintah kalaniai. Dalam perjalanan lebih seperempat abad itu terjadi kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan transpartasi yang membawa akibat di bidang sasial, ekonomi, dan hukum termasuk hukum pidana. Dunia terasa makin sempit dan globa\isasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pula di bidang hukum. Tidak satu negara pun darat menutup diri
rapat-rapat dari
peru bah an
tersebut. Tercipta
banyak konvensi
intemasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti, United Iv'ations CO/1vemion
Against Corrruption. International Convention Against Torture dan International Covenant on Civil and Political Rights. Ikut pula hadir dalam penyusunan Intemational Criminal Court. Semua konvensi terse but lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP, berkaitan [angsung dengan hukum aeara pidana.
4
Oalam cover/ar/t mengenai hak-hak sipil dan politik itu terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum aeara rnisalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Berhubung dengan hal terse but ada negara yang membuat KUHAP baru sarna sekali seperti Italia, Rusia, Lithuania, Georgia, dan lain-lain. Ada pula yang mengubah KUHAP nya selaras dengan perubahan yang mendunia tersebut seperti Austria. Pada tahun 2000, Perancis menyisipkan ketentuan baru mengenai hak asasi manusia,
seperti
"hukum
aeara
pidana
harus fair
dan
adversarial
dan
menycimbangkan hak-hak para pihak". "Orang dalam situasi yang sarna dan dituntut atas delik yang sarna haruslah diad iii berdasarkan aturan yang sarna'", "Tersangka harus diberitahu tentang dakwaan kepadanya dan mendapat pembelaan". "Seseorang yang didakwa harus diba ....'a ke pengadilan dan mendapat putusall dalam waktu yang wajar", dan seterusnya. Peraneis pun meneiptakan hakim khusus untuk melakukan penahanan yang disebut juge des /iberle af de fa defer/lion (hakim pembebasan dan penahanan). !talia Illcmbuat
KUHAP baru
sarna sekali
pada
tahun
1989 yang
mengeluarkan jaksa dari kekuasaan I\ehakiman sehingga dianut sistem adversarial murni. Penuntut umUlll dall terdakwa diberi kedudukan seimbang sehingga tidak ada lagi berita acara yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan sal\si. Jadi benar-benar hakim berada di tengah-tengah antara pertanmgan penuntut umum dan terdakwa beserla penasihat hukumnya. Para pihak dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti lain di sidang pengadilan. Jepang telah memperkenalkan sistem baru. yaitu hakim karier dieampur dengan orang awam (laymen) yang disebut sistem campuran (hakim dan juri). Oari sanalah kita dapat menyimpulkan bahwa KUHAP harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Ada konsekuensi akibat diratifikasikannya beberapa konvensi intemasional, misalnya tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harlls sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Amerika Serikat menafsirkan segera mllngkin (prompt/v) adalah dua kali dua puluh empat jam. Oi Eropa umumnya diartikan paling lama dua kali dua puluh empat jam kecuali untuk terorisme yang Jamanya 6 (enam) hari atau 1 l-satu) nari penangkapan ditambah 5 (lima) hari penahanan. Ketika Tim Penyusun KUHAP meneanturnkan waktu penahanan 15 (lima belas) hari oleh penyidik ditambah 1 (satu) hari penangkapan
5
menjadi 16 (enam belas) hari maKa amnesti internasional dan pakar hukum pidana dan aeara pidana Amerika Serikat (Prof Dr. iur. Slephen C. Thamon) yang sudah dua kali datang ke Indonesia (Desember 2006 dan Januari 2007) mengingatkan dan kritikan atas Raneangan KUHAP. agar hal terse but disesuaikan dengan lCCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. sehingga tolcransinya hallya sarnpai dua kali dua puluh em pat jam penahanan yang dilakukan oleh pcnyidik. Selehihnya ditambahkan pada hakim komisaris, sehingga penahanan oleh Hakim Komisaris yang kemudian dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri dapat memperpanjang menjadi 3 kali 30 hari. Jaksa tidak melakukan penahanan, akan tetapi dia memegang formulir penahanan, baik yang dilakukan oleh hakim komisaris maupun oleh hakim Pengadilan Negeri, karena pada prinsipnya menurut ICCPR, hakimlah yang berwenang melakukan penahanan. Akan tetapi bagaimana pun Juga penuntut umumlah yang mengajukan permohonan kepada hakim. Masalah asas legalitas perlu dijclaskan dalam KUHAP karena ada perbedaan antara asas legalitas dalam hukum pidana materiel dan hukum aeara pidana. Perubahan penting dalam Rancangan KUHAP l11enyangkut lembaga baru. yaitu hakim komisaris menggantikan praperadilan. Praperadilan adalah lembaga yang khas KUHAP, yang ternyata kurang efektif karena bersifat pasif menunggu gugatan para pihak. Lagi pula bukan lembaga yang berdiri sendiri tetapi melekat pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan negerilah yang menunjuk seorang hakim rnenjadi hakim praperadilan jika masuk suatu permohonan. Jadi ide hakim komisaris berbeda dari praperadilan akan tetapi tidak sama dengan
rechtercommissari,~·
di Belanda danjuge
d'jnsrnCljon di Perancis karena hakim komisaris versi Rancangan KUHAP sam a
sekali tidak memimpin penyidikan. Jadi merupakan revitalisasi praperadilan yang sudah ada di dalam KUHAP sekarang. Secara tidal.; sengaja .iustru mirip dengan Giudice per Ie indagini preliminary (hakim pemeriksa pendahulllan) di Italia. Italia
bahkan menghapus Giudice lslructore yang S3m3 dengan JUKe d'instrructiOll di Perands dan rechtercommissaris di Belanda. Tugas Gil/dice per Ie indagilli preliminary (hakim pemeriksa pendahuluan) yang mengawasi jalannya penyidikan
dan penuntutan mirip dengan hakim komisaris versl Rancangan. Ada sebagian wewenang hakim
Pengadilan Negeri
seperli
lZln
penggeledahan,
penyitaan.
penyadapan dan perpanjangan penahanan berpindah ke hakim komisaris agar proses menjadi cepat, tidak mengganggu hakim pengadilan negeri yang sibllk menyidangkan perkara pidana, perdata, dll. Ada pula wewenangjaksa berpindah ke hakim kOlnisaris,
6
seperti perpanjangan penahanan :rang em pat plllllh hari berpindah ke hakim komisaris menjadi dua puluh lima hari. Semestinya ada lembaga antara penuntut umllm dan hakim. yailu hakim komisaris.
Pada
bagian
pembahasan
akan
ditunjukkan
perbedaan
antara
Rechtercommisaris di Belanda dan Juge d' instructIOn di Perancis di satu pihak dibanding hakilll komisaris yang diperkenalkan dalam R
Perancis,
dijawab
sepllluh
tahun sekali. Oi Indonesia setiap hari ada orang memohon PK. Putusan be bas dan bebas tidak mumi yang dikembangkan oleh doktrin dan yurisprudensi Belanda mestinya dUelaskan agar tidak timbul salah mengeni dalam praktek. Kecenderungan ke sistem berimbang (adversary ,'lystem) diperkenalkan, antara lain kedua pihak. baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya dapat menambah alat bukti baru di sidang pengadilan (seperti saksi a'
charge dan a de charge). Oengan sendirinya tidak diperlukan P 21 (pern)'ataan Penuntut Umum bahwa berl\as telah lengkap) karena penuntut umum walaupun sidang sudah dimulai, masih dap
I Rabert Strang, "More' adversariaL bUl n0( completel) adversarial": Reformation of the Int.i{\nt~ian Criminal Procedure C0de. paper. him. 5
7
.
2.
Permasalahan •
Bagaimana
menjalin
ketentuan
KUHAP
dengan
konvensi-konvensi
intemasional yang tclah diratifikasi oleh Indonesia sehingga ketentuan
KUHAP selaras dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan tidak mengabaikan ketentuan yang universal. •
Bagaimana merumuskan ketentuan banI sebagai penambah dan perbaikan KUHP
3.
1981 yang dapat diterapkan dalam penerapan hukum di Indonesia.
Tuju3n dan Kegunaan
Tujuan hukum acara pidana di masa depan ialah mencari kebenaran materieL melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warganegara, menyeimbangkan hak
hak para pihak. orang yang datam keadaan yang sarna dan ditunrut unluk delik yang sarna harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sarna. mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal. mempcnahanabn perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.
(The aim of the future Criminal Procedure Code is the pursue of objectb'e truth, the protection ofthe riglrts and freedom of man and citizen, a balance hetween the
riglrt~·
pre~'erves
of the parties, persons in similar situation and
prosecuted for the !Iame offences .'lhould be judged according to the same rules, the maintenance of constituional
~ystem
0/ the Republic of Indonesia
against criminal encroachment, the maintanance o/peace and securi(v of mankind and the prevention 0/ crimes). Kegunaannya adalah para pejabat negara dan warganegara dalam rangka melakukan kev.'ajibannya dal3m penyidikan, penuntutan. peradilan. dan pembelaan di pengadilan menjalankan ke\',:ajibannya dengan mulus, beserta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum aeara pi dana yang berlaku di Indonesia.
4.
Metodc Pendekatan Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang
metode deskriptis analitis.
8
IIll
menggunakan
BAB II
DASAR PEMIKIRAN PERLliNYA PENYUSUNAN UNDANG-lJNDANG
HliKlIM ACARA PIDANA BARli
1.
Da~ar
Filosofis
Pancasila sebagai Urspnmgsnorm, sumber duri segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yailll "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang menunjukh;an manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersarna di planet ini unruk rukun dan damai. Balas-batas negara hanyaJah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala
bangsa unruk saling berinteraksi datam kedamaian di bawah naungan tertib hukuffi. Sita ketiga "Persatuan Indonesia" menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara
pidana yang bersifat nasional hukan kedaerahan (lokal). Sita kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan filos(lfis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundangan-undangan tidak berlakll surut, persamaan di depan hukllln, jaminan kcpastian hukliln dan seperangkat kelentuan tentang hak asasi man usia.
2. Dasar Sosiologis dan Politis •
KUHAP disusun llntllk tlljuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sarna di depan hukum d
•
Meningkatkan
kesadaran
hukum
Illasyarakat
yang
akan
menunjang
tcrlaksananya peradilan pidana yang baik. •
Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
3. Dasar Yuridis •
UUD] 945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasa) 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tatacara pembenlUkan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman),
Pasal 24A (wewenang Mahkamah
Agung), Pasal 24C wewenang Mahkamah KonstitllSij, Pasal 28A sampai dengan Pasal28J (Hak asasi manllsia).
9
4.
Dasar Ekonomis Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan eepat
(speedy trial; confante justitie), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain datam pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar aeara (ajdoening buiten proces), dalam upaya hukum. semua perkam kasus kwat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung,
BAB III
RUANG LINGKUP PERUBAHAN KUHAP
A. Asas legalitas Yang pertarna-tama dikemukakan di sini ialah ditegaskannya asas legalitas daJam Rancangan, sebagai padanan asas legalitas dalam KUHP atau hukum pidana materiel. Jadi, bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportllnitas yang akan diutarakan pula di belakang. Berlainan dengan asas legalitas dalam hllkum pidana materiel yang tercantllm di dalam Pasal 1 ayat (I) KUHP. yang berbunyi: "Tiada suatu rerbuatan
(jeit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan k.etentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya". KUHP Indonesia (termasuk Rancangan) sama dcngan KUHP Belanda memakai istilah "wetle/ijk strajbepaling"
(perundang~undangan
pidana) bukan straj.'ief (undang-undang pidana). lni berarli suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formel. seperti Peraturan Pernerintah dan Perahlran Daerah dapat memuat rumusan deJik dan sanksi pi dana, sam a dengan Belanda yang meliputi undang-undang dekrit raja dan peraturan gemeente. Dalam hukurn acara pidana dipakai istilah undang-undang (wef) sehingga hanya dengan undang-undang dalam art! formel seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dituntut, diadiJi, dst.
Pasal I KUHAP (Sv). Belanda menegaskan hal ini
yang berbunyi: "Strafvordering !Je/i alleen plaal.I'
voorzien."
op de
wij:::e
b(j
de
wet
(Acara pidana dijalankan hanya menurut cam yang diatur oleh undang
undang). Jadi, tidak boleh suatu peraturan )'ang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formel mengatur acara pidana.
10
Cortens seorang pakar hukum acara pi dana Belanda mengatakan. bahwa
hukum pidana materiel bisa bersifat lokal. akan tetapi hukum acara bersifat nasional." Sengaja disalin Pasal 1 KUHAP Belanda karena rumusan asas legalitas dalam KUHAP 1981 yang tercantum di dalam Pasal 3 kurang tepat rUfllusannya. Pasal ilu berbunyi: "Peradilan dijalankan menurut cara dalam undang-undang ini." Keliru karena dipakai istilah peradilan yang meliputi peradiJan perdata. pi dana. administrasi. agama. militer. dst. Mestinya yang dipakai ialah "peradilan pidana" atau Iebih tepat "aeara pidana". Menurut Joan Miller, criminal justice .\ystem. luas artinya. mulai dari perencanaan undang-undang pi dana sampai keluarnya narapidana dar; penJara atau pemasyarakatan J . Sedangkan acara pi dana mulai dari penyidikan sam pal eksekusi. Sistem penjara atau pemasyarakatan tidak termasuk acara pi dana sehingga [idak masuk dalam KUHAP. Kala "ini" harus dihapuskan pula karena ada ketentuan acara pi dana diatur di luar KUHAP. seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tindak Pi dana Ekonomi. Undang-Undang Pengadilan HAM, dll. Jika dicantumkan kata "ini" artinya KUHAP, sehingga perlu ditambahkan lagi kata-kata "dan undang-undang lain yang relevan". seperti KUHAP RRC. Pasal J alinea kedua KUHAP RRC berbunyi : "In conducting criminal procedwc, the People's CourL. the People Prot:urator and the puhlic sec/lriLv olj!,ans mU.I'L srriclly observe this Lm',! and any relevant stipulations of Lhe laws." (Dalam
melaksanakan acara pidana. Pengadilan Rakyat. Jaksa Rakyat. dan organisasi keamanan publik harus secara ketat memperhatikan undang-undang ini dan ketentuan lain yang relevan dari undang-undang lain) ketentuan alenia ketiga Pasa! J KUHAP RRC itu mirip dengan Pasal I pendahuluan KUHAP Belgia yang mengatakan kecuali ditentukan lain daJam undang-undang. hanya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang boleh menerapkan pidana (De S'tr,!/'.'orderinR tot loepas.\"ing van de straffell kan niel worden uitgevoerd dall door amhtenaren die de wet daarmee be/ast).
KUHAP Federasi Rusia tahun 2003 pada Pasal 8 ayat (2) juga merUilluskan asas legalitas walaupun dengan susunan yang lain sbb: ""No one may be
adjudge
guilty of a crime or subjected to criminal puni.lhment except pursua/lt Lo a court judgement and in accordance with fhe procedures established by Ihis code. " (Tidak ada seorang pun yang boleh dinyatakan bersaJah melakukan suatu 2 J
G.J.M. Cort~ns. Het Nedrrlands S'truJprocesrecht. hIm, /3
Joan Miller pacta ceromahnya di Univer~itas InctfJnesia Jakarta. tahun 198&.
II
kejahatan atau tunduk pada pidana kriminal kecuali berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai dengan acara yang diatur dalam kitab ini."). Yang tidak diatur di dalam hukum aearn pidana ialah hukum Iransitoir, seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP apabila ada perubahan perundang-undang.tll, maka yang ditcrapkan ialah ketentuan yang paling mengllOtungkan terdakwa. Jadi. menurut Schaffmeister dall Keij:ter dalam ccrumahnya di Universitas Indonesia April 2006. Apabila ada perubahan perundang-undangan dalam hukum aeara pi dana misalnya diperkenalkannya DNA sehagai alat bukti. maka dapat diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa walaupun ketika perhuatan ddakukan DNA belum merupakan alat bukti. Yang peoulis tidak mengerti karena menurut mereka hal itu tidak herkaitan dengan undang-undang berfaku smut. Dasar fundamental hukum acara pidana dilambahl\an juga seperti ketentuan Pasal 1 KUHAP Perancis yang baru ditambahkan pacta tahun 2000. I.
Hukum acara pidana haruslahjair, dan adversarial dan menjaga keseimbangan para pihak.
2.
Haruslah
dijamin
pemisahaan
penguasa
yang
bertanggung jawab atas
penuntutan dan )ang bcrtanggungja\vab dalam memutus. 3.
Orang dalam keadaan yang sarna dan dituntut atas delik yang sarna hams diadiJi berdasarkan atllTan yang sarna.
4.
Kekuasaan yudlsial menjalOin bahwa korban diberitahu dan hak-haknya dihorma!i dalarn seluruh proses pidana.
5.
Setiap orang yang disangka atau dituntut dianggap tidak bersalah sepanjang kesalahannya belum ditentukan.
Semua ini menyangkut hak-hak asasi manusia yang sl:dah terkanduog di dalam konvensi-konvensi intemasional dan juga UUD 1945 yang sudah amandemen.
B. Hubungan penyidik dan pcnuntut umum lebih diakrabkHn. Dalam praklek sekarang ini tcr:jadi berkas bolak-balik antara penyiclik dan penuntut umum yang sebagian (dalam jumlah besar) tidak lagi rnuncul ke pengadilan, Hal ini tllenurut Prof. Oemar Seno Adji daJam beberapa kali kesempatan, "sanga{ merugikan pencari keadilan".
Ada P IQ yaitu pengembalian berkas ke penyidik
untuk dilengkapi (yang sebagian tereecer tidak tahu rimbanya). ada P 21 yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, yang mernbebJ.skan penyidik dari urusan berkas itu selanjulllya.
12
Oemikian, sehingga dalam Rancangan. pacta saat penyidikan dirnulai dan diberitahukan
kepada
penun1ut umum. penuntut umum sudah memberi petunjuk,
bukan ketika berkas sudah se1esai disusun aleh penyidik. Petunjuk pun tidak perlu tertulis, boleh seeara lisan, SMS. telepon, e-mail. Oi Pcrancis ada jaksa yang piket menunggu telepon dari penyidik dimulainya penyidikan dan langsung memberi petunjuk. Oleh karena iru dalam PP pelaksanaan KUHAP akan ditunjuk jaksa zona yang akan memberi petunjuk perkara yang terjadi di zonanya. sarna dengan di Belanda. Jadi.
lebih memudahkan
penyidik menghubullgi.
Jaksa zona
yang
wilayahnya (bukan kantornya) per kecamatan (pOLSH':.). Menurllt pendapat Penulis. lImuk perkara kecil tidak perlu diberitahu jaksa tentang dimulainya penyidikan dan jaksa memberi petunjuk, hanya untuk perkara serius atau sulit pembuktiannya seeara yuridis. Apalagi dengan diperkenalkannya sistem adversaria! yang penuntut umum boleh menambah alat bukti (saksi) pada saat sidang sudah dimulai. Jadi. berbs perkara tidak sepenting sekarang ini, karena pada prinsipnya pembuktian terjadi dl sidang pengadilan.
C. Penahanan Selama Tim menyusun RUU-KUHAP dari tahun 2000 sampai 2006 sistem penahanan hampir lidak berubah dari yang tercantum di dalam KUHAP 1981. Bahkan dieanturnkan penyidik lebih lama dapat mtfakukan penahanan dari 20 hari menurut KUHAP 1981 menjadi 30 hari. Akan tetapi sejak diratifikasikannya
International Covenant on Ch'U and Political Rights yang menunjukkan pada Pasal 9 bahwa jika penyidik ll1elakukan penangkapan. maka promptly harus membawa tersangka (secara fisik) ke hakim yang akan melakukan penahanan. Kami diingarkan oleh pakar Amerika Serikat Prof. Dr. iur. Stephen C. Thaman yang datang
k~
Indonesia bahwa promply itu artinya maksimum dUll kali dua puJuh empatjam atau
a couple ofdays, kecuali unruk terorisme. Kami pun telah lama diberitahu hal yang 5ama oleh Prof. D. Schaffmeister dan N. Keijzer dari Belanda dan juga pakar Perancis yang berkunjung ke Indonesia November 2007. Kami (tim RUU-KUHAP) telah menyaksikan sendiri para tahanan dibawa secara fisik oleh polisi ke Kantor kejaksaan (di Perancis penahanan oleh penyidik hanya berlangsung saru kali dua puluh empatjam yang diperpanjang olehjaksa satu kali dua puluh empatjam).
1]
Selanjutnya penahanan oleh hakim khusus yang disebut
jU}{<,
des liherre er
de la deren/ion (hakim pernbebasan dan penahanan). Jika diperhatikan kata liherte (pembebasan) disebul lebih dulu dari detention (penahanan), yang artinya penahanan itu ultimum remedium (ohat terakhir). IJakim pembebasan dan penahanan ini dapat mengeluarkan perpanjangan penahanan sampai 400 hari. Tersangka dibawa seeara fisik oleh polisi disertai penuntut umum yang mcmahon perpanjangan penahanan. Penasihat hukum baleh hadir pula dan memahon jangan dilakukan penahanan dengan alasan tertentu. Saat itu juga hakirn itu menemukan tersangka ditahan ataukah tidak yang hampir tidak ada pennohonan penahanan yang ditolak. Dengan alasan komunikasi di Indonesia sangat sulit, ribuan pulsu-pulau, sehingga ketentuan dua kali dua puluh empat jam itu sangat sulit dipenuhi sehingga diterobas oleh Tim dengan mematok lima hari penahanan oleh penyidik. Pakar Amerika Serikat berpendapat, bah\.. . a pengecualian lima hari itu mestinya hanya untuk pulau-pulau atau daerah terpencil tidak untuk kota besar seperti Jakarta.
Sangat sulit
untuk menentukan daerah mana yang boleh dilakukan penahanan sampai lima hari dan daerah mana hanya boJeh dilakukan penahanan hanya dua kali dua puluh empat jam sesuai dengan Covenant. Oleh
kart~na
itu disamakan saja untuk seluruh Indonesia
lamanya pcnahanan paling lama lima had oleh penyidik. Untuk menghindari tuduhan pclanggaran tcrhadap cownanl, waktu yang tiga hari sesudah dilewati dua kali dua puluh empatjam hendaknya diberitahu penuntut lImum. Memang ada yang berpendapat, bahwa tidak h
1 butir 3 kalimat kedua
menegaskan bahwa apabila ketentuan perjanjian internasional yang Federasi Rusia menjadi pihak menciptakan peraturan yang Jain dari yang seeara khusus diatur dalam Kirab ini, rnaka ketemuan perjanjian internasional itu yang wajib diterapkan"
(If internationallreaty to which tile Russian Federation is a party establishes rules different from those specified by this Code, the rules of international treaty shall apply").
14
Sebenarnyfl alasan komunikasl sangat sulit di Indonesia, semakin hari semakin luntur. karena semakin hari semakin bail..:. Di
~amping
itu, daerah terpenci\
seperli Morotai yang angkutan ke ihukotn kahllraten di Tobelo Halmahera memerlukan puluhan jam, dalam proses pemekaran akan menjadi kabupaten juga. Demikian pula kepuJauan tukang besi di Sulawesi Tcnggara juga dalam proses menjadi kabupaten. Setiap ibu kota Kabupaten tentu ada POLRES, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan dengan sendirinya diikuti dengan hakilTl kOll1isaris.
D. Penyadapan Penyadapan diperkenalkan dalam Rancangan, akan tetapi diberi persyaratan yang ketaL
Pasal 83 ayat (1) Rancangan berbunyi
"Penyadapan pembicaraan
mela:ui !elepon atau alaI telekomunikasi yang lain dilarang, kecuJli dj)ahukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pi dana serius atau diduga keras abn terjadi tindak ridana serius tenebut yang [idak dapat diungkap
jika tidak
dilakukan penyadapan." Jadi, pada prinsipnya penyadapan dilarang. Penyadapan dengan demikian bersifat pengecualian. Tindak pidana serius dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (2) Rancangan. Adalah tindak pidana : a. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP): b.
perampasan kemerdekaanipenculikan (Pasal 333 KUHP);
c.
pencurian dengan kekerasan (Pasa1365 KUHP);
d. pemerasan (Pasa1368 KUHP); e. pengancalllan (Pasa1368 KUHPJ; f.
perdagangan orang;
g.
penyelundupan;
h. korupsi; l.
penCUClan uang;
J.
pemalsuan \lang;
k. keimigrasian;
1.
mengenai bah an peledak dan scnjara api;
m. terorisme; n. pelanggaran berat HAM; o. psikotropika dan narkotika; dan p. pemerkosaan.
IS
Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim komisaris. Dengan demikian. tidak. ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris. Pengecualian izin hakim komisaris dalam keadaan mendesak dibarasi dan tetap dilaporkan kepada hakim melalui penuntut Unlum.
E. Sistem Penuntutan dan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Hal lain yang juga berubah, ialah sistem penuntutan, walaupun seperti halnya di Belanda, penuntutan pidana dimonopoli oleh jaksa. Dengan demikian, sistem yang berlaku di Indonesia samB dengan di Belanda. jaksa dominus litis penuntutan.
Berbeda dengan England. Peraneis. Belgia, Rusia, Thailand, RRC dan
Filipina yang swasta (korban) langsung dapat melakukan penuntutan ke pengadilan tanpa melalui penyidik dan jaksa. Hiasanya Ilanya
WHU"
perkam ringan,
~eperti
penghinaan, penganiayaan (ringan), pcnipuan, ell. Oi Thailand ada tiga macam penumutan, yaitu yang diJakukan oleh penuntut umum (public prosecutor'), swasta atall korban dan gabungan anlara SW351a (korbanl dan jaksa yang disebut joint
prosecution. Hal ini disebabkan karena penUn\llLUIl pidana itu memcrlukan kcahlian teknis-yuridis. Belum terpikirkan untuk memperkenalkan private prosecution di Indonesia, karena hal jtu berarti akan mervrnbak
~duruh
sislcm aeara pidana.
01eh karena Indonesia menganut asas oportunitas sarna dengan Bclanda, Perancis, Jepa:lg, Kurt:a, Israel dll, maka diperkcnalkan penyclesaian perkara di Illllr pengadilan (afdoening buile" proces). Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat. biaya murah d,m sederhana.
Asas oportunitas seeam global dianikan "The puh/it.
prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not,"
(Peollntul lJInum beleh menentukan menuntut Iltau tidak menuntut h:
pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat."). Penyelesaian di luar pengadilan lercflntllm di dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) Raneangan. Pasal 42 ayat (2) berbunyi: "Penuntut umurn juga berwenang demi kcpcntingan umum dan/atall alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat." Pasal42 ayat (3) menyebut syarat-syarat itu sbb: a. tindak pidana yang dilakllkan bersifal ringan; b. tindak pidana yang dilakukan dianc3m dengan pidana penJara paling lama 4 ,,
(empat) tahun;
16
c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pi dana denda;
d. umur tersangka pacta waktu rnelakukan tindak pidana di alas lujuh puluh tahun; dan/alau e. kerugian sudah diganti.
Tindak pidana bCfsifat riogan. misalrya menipu (Pasal 378 KUHP) yang ancaman pidananya maksimum empat tahun penjara sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah untuk memba)'ar biaya rumah sakit. kemudian telah membayar ke-pada korban.
Dengan demikian, korban plm mendapat kembali uangnya. daripada penipu ini masuk penjara dan uang tidak kembali. Penyelesaian seperti ini lermasuk peradilan restoratif
(restorative justice), adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Di Belanda, rnaksimum ancaman pi dana yang dapat diselesaikan Ji luar
pengadilan ialah 6 (enam) tahun penjara yang dengar sendirinya tennasuk delik pencurian. misalnya mengutil sekaleng susu di super market untuk bayinya sedangkan dia tidak mempunyal uang, belum pernah melakukan tindak pi dana sebelumnya, lalu dia telah membayar supermarket itu. Persyaratan lain misalnya dia belum pernah dipidana sebelumnya. Oleh karcna Pasal 42 Rancangan menyebut maksimum pi dana empat tahun penjara, maka pencurian yang ancaman pidanany'a lima tahun penjara tidak tennasuk penydesaian di luar pcngadilan, kccuali pelaku yang berLImur 70 tahun atau lebih. Pasal 25 KUHAP Federasi Rusia yang baru (tahun 2003) yang berjudul "penyampingan perkara dengan ala5M antara para pihak (lcrsangka dan korban, telah terjadi perdamaian dengan ganti kerugian. Pasal 2S itu berbunyi: ''A court or procurator or an imJestigator, or all inquiry officer acting witlt the
consent of a procurator, may on the request of tlte victim or his legal guardian, dismiss criminal case againt a person who is ,'Iuspected or accWied of huviflg commined
{J
minor or moderately serious crime in
m:'if','1
in article 76 of the
Criminal Code of the Russian Federation and the person has reached a settlement with the victim and has compensated Ihe victim lor hi\' IO,H." (Pengadilan atau jaksa atau penyidik atau perwira pemeriksa dengan persetujuan jaksa, baleh dengan permohonan kl1rban arau penasihat hukumnya menyampingkan perkara pidana terhadap seseorang yang disangka atau didakwa te1ah melakukan kejahatan ringan atau kurang serius yang tersebut di dalam Pasa1 76 KUHP Federasi Rusia, dan orang itu teJah mencapai penyelesaian dengan korban dan telah mengganti ,
,
kerugian yang L.liJerita karban.").
17
•
Pasa! 76 KUHP Federasi Rusia itu menyebut maksimum pi dana penjara sepulllh tahun. Jadi. lebih betat daripada di Belanda yang dibatasi untuk delik yang diancam dengan pidana penjara maksimum enam \ahun herdasar/.;an Undang-Undang yang mulai berlakul Mei 1983. Perancis menentukan pidana penjara rnaksilllulll lima tahun yang dapa! diselesaikan di Juar pengadilan. Penyeksaiall di luar pengadilan ini tcrmasuk peradilan restoratif (re,r;torlllivp
jlls/ice). Hukulll Islam mengenal resloratice jm,tice bahkan sampai delik berat seperti pembunuhan yang disebuT dial, Akan telapi ada perbectaan karena penyelesaian di luar
pengadilan (ajdoening buiten proces) hanya unruk delik Tingan dan motifnya pun harus nngan.
Asas oportunitas yang disebut di dalam
undang~undang
Kejaksaan,
benar~
benar un!uk kepenringan umum termasuk del ik berat, akan tetapt hanya Jaksa Agung yang boleh menerapkannya. Dalarn Pasal 42 Rancangan. hanya delik ringan yang ancaman pidananya 4 (empat) tanun penjara ke bawah kecuali pelaku yang berumur 70 tahun ke atas ancaman pidananya maksimum 5 (lima) tahun penjara. Hahkan Rus1a mengenaf ':ii':item pengal<..uan tcrdakwa atas sCll1ua dakwaan
dan terdakwa mahan langsung dijatuhi pidana tanpa ada 5idang pengadilan. Hal iw diatur di dalam Pasal 314 KUHAP Rusia yang pad a ayat (1) herhlmyi: 'Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persctlJjuan penuntut urnum atau private prost'cution (penuntut perorangan) dan karban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan
mengajukan masi
(permohonan) untuk
memutuskan
tanpa
pengadilan dalam perkara pidana yang keputusannya ditetapr.:an dalal7l KUHP Federasi Rusia tidak melebihi sepuluh tahun penjara. Ayat (7) mengatakan pi dana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 daTi yang ditentukan untuk kejahatan itu. Jadi, ada keuntungan (bargain) jika seseorang mengaku, Ketentuan seperti itu beJum diakonlOdasikan di daJam Rancangan KUHAP, karena merupakan hal baru sama sekali yang tidak ditemlli dalam KUHAP negara lain, yang Jnungkin orang Indonesia menganggap ketentuan seperti itu terlalu canggih. Swedia yang mengamH a':i,b IegaJitas dalam pcnuntutun sebagai lawan asas oportunitas, namun mengenal jaksa dapat [angsung menerapkan pidana yang bersifat ringan, misalnya dcnda tanpa melalui pengadilan.~ Jadi, Swedia tictak menerapkan trias polilica secara ketat karena jaksa dapat mengenakan sEnksi tanpa melalui 4
Peter PJ.Tak (ed) Task and powe,.s qllhe prosec,,'ioinICfl'ices in Ihe £(r lrIt:ml>,·r -'1'lle.~,
hfm 429,
18
pt:ngadilan. Dengan demikian. pengeMan sanksi ringan terhadap delik ringan tidak berkaitan dengan asas oporrunitas. karena Swedia menganut asas legalilas dalam penuntutan bukan asas oportunltas. Begitu juga dengan Norwegia yang mcnoiptakan KUHAP baru pada tahun 1986, jaksa dapat menjatuhkan pidana tanpa persetujuan hakim yang disebut palale ulln[alese 5. Belanda telah menentukan, bahwa jaksa darat menyampingkan perkar3 yang diancam dengan pidana tidak febih dari er.am tahun dengan pembayaran denda administratif. Pada pendahului.:lll telah dikcmllkak"n akan
dibentukny~
hPikim komjSJris
yang akan mengganti peran praperadilan yang tidak efektif. Hakim Komisaris ini tidak persis sarna dengan yang ada di Eropa. Seperti H.echlercommissaris di Belanda,
judge d'ins/ruc/ion di Perancis Giudice i.Hrucltore di !talia dulu, lnschuhungrichter di Jerman duJu dan Magis/rate {Negara bagian) dan Judicial commissioner tfederal) di Amerika Scrikat. Hakim Komisaris versi Rancangan KUHAP tidak me!akukan penyidikan sebagaimana lerjadi di Perancis. Di Indonesia kareoa penegak hukum selalu dlcurigai. maka keputusan jaksa untllk tidak melakllkall penuntutun sering cipennasa[ahkan. Sebaliknya di negara~negara Eropa dan Amerika Utara iustru masalah !.'rueful ialah ketika jak')a memutuskan untuk menuntut terdakwa ke pengadilan, bubn ketika hcndak menghcntikan penuntutan. Oleh !<.arena itu di Eropa
dan Amcri"'a dibentuk
inve.I'llgatil1g fudge alau
investigating magistrale. Maksudnyet ialah lllcngimbangi ,inksa yang sangat dominan sebagai master o.fprocedure atau dominus litis. Maksudnya ialah menyaring perbra perkara besar dan menarik perhatian masyarakat yang llkan diajukan oleh .iaksa ke pengadilan. Dengan adanya lembaga penyaring di samping hakim (tria! judge) maka dapat dihinuari pt:nulltutan yang scwenang-wenang yaitll karen a aiasan pribadi atau alasan balas dendam. atau yang khuSllS Indonesia penuntut uITIurn ingin dtkatakan berhasil
dengan
sistem target.
Penuntutan menurut cara
itu di.,;ebut malice
prosecution atau pen)alahgunaan penuntutan (abuse ojprosecution) yang tidak dapat dibenarkan oleh hakim.
; David Fogel, 0>1 doing fli'u harm. hIm. 237 ..
19
F.
Hakim Komisaris Pada pendahuluan sudah dikemukakan bahwa dalam Rancangan diperkenalkan
lembaga baru yaitu hakim komisaris. Sebenarnya isinya bukan hal baru, tetapi lebih merupakan revitalisasi praperadilan yang sudah ada dalam KUHAP 1981. Hakim komisaris
di
da/am
Rancangan
Rechtercommissaris dj Belanda
lain
sama
sekali
dibanding
jage t/' in.flruction di
.'Itall
dengan
Peram.:is
atau
Inschuhungsrichler dulu di Jerman atau Giudice J.o.lructlore dulu di Italia. Hakim komisaris versi Rane-angan sarna sckali tidak memimpin penyidikan sebagaimana
rechtercommissaris di Belanda atau juge d'instruction di Perancis. KeJua lembaga di Belanda dan Perancis itu bersifat inquisitoir, sedangkan kecenderungan dunia sekarang mengarah ke sistem adversarial, artinya kedudukan penuntut urnum dan terdakwa beserta
penasihat hukumnya di pengadilan ber!lllbang. Italia tclah
menghapus giudice isfrnc/toYt' (model hakim
komisari~
Pcrancis dan Bela;,da) dan
menggantikannya dengan lembaga baru yang disebut giudice per Ie intltlgini
preliminary (bahasa Indonesia: "hakim pemeriksa pemhthuluan"). Jerl11an pun tclah menghaplls lembaga inschuhungsrichter model hakim komisaris Belanda dan Perancis. Secara kebetulan tanpa scngaja meniru, hakim komisarb versi Rancangan mirip dengan lembaga baru di ltalla itL. Lembaga ini sama sekali tidak memirnpin penyidikan, akan tetapi sarna dengan praperadilan yang wewenangn)a diper/uas dan dimandirikan. Dengan demikian, lembaga hakim komisaris versi Rancangan tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lnggeris menjadi investigating judge. Terjemahan ke bahasa lnggris ialah Commissioner Judge. Tujuan dulu dibentuk
investigating judg. ialah untuk mengimbangi jaksa J
yang terlalu dominan sebagai master o/procedure atau dominm litis. tv1aksudnya ialah menjaring perkara-perkara besar dan mellariJ... perhatian masyClrakat
~ang
abn
diajukanjaksa ke pengadilan. Seperti dikemukakan di Pendahuluan. adanya lelllbaga penyaring_ di samping hakim sidang (trial judge) rnaka dapat dihinuari pt:lluntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam.
20
Oleh karena itu, salah salu we\\'enang hakim komisaris versi Rancangan ialah menentukan layak tidak layaknya suatu perkara Jiajukall ke pcngadilan atClS permohonan jaksa (pretrial). Dengan demikian. jika jaksa tidak menuntut dan terjadi desakan masyarakar awam, jaksa dapat menunjuk putusan hakim komisaris. Namun demikian, jib kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke hakim komisaris agar penuntutan dapat dilakukan. DaJam pemeriksaan illl. tersangka dan sakji dapat didengar keterangannya begitu pula konklusi penunlut umum, Dengan dibentuknya lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapat dieapai tujuan hukum aeara pi dana due process
(~{ law
atau bellOorfljk proce.'iirechr. Tujuan
hukum aeara pi dana ialah rnencari kebenMan materiel (objective truth) dan melindungi hak Jsasi terdakwa jangan sampai
te~jadi
orang tidak hersalah dijatuhi
pidana di samping pcrhatiun kepada karban kejahatan. Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukul1l. Pemancingan tidak dibolehkan (kasu5 seperti Mulyana Kusumah dilarang di Perancis dan [[alia). lIasH penyidikan
adalah
rahasia
(secret
d'insrruction).
Dilarang
keras
penyidik
membeberkan has;J penyidikan. PasaI434-7-2 Code Penalmengancam pidana bagi orang yang membocorkan hasil penyirlikan,Terbalik di Indonesia, masyarakat menghendaki penyidikan transparan, Tujuan penyidikan adalah rahasia,
ialah
menjaga praduga tak bersalah (lnggris: pre.'iiUmption of imlOCetlCe, Bclanda;
presumptie van onschuldig, Perancis: presumption d'innocence). Oi samping itu, juga untuk kepentingan penyidikan send in jangan sampai tersang\"a menghilangkan ulat-alat bukti alau ffiempengaruhi saksi. Wewenang hakim komisaris diatur di dalam Pasal III ajat (J) Rancangan berupa menetapkan atau rnernutuskan : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengge!edahar.. penjitaan atau penyadapan; b. pembatalan atau penangguhan penahanan; c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atnu terdakv,.'a dengan melanggar hak untuk tidak rnemberalkan diri scndiri; d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh seeara tidak sah lidak dapat dijadikan alat bukti;
2]
e. ganti kerugian daniatau rehabilitasi u\ltuk seseorang yang ditangkap atau ditahan ::;t::cara tidak sah atau ganti kerugian untuk
setiap
hak mili/'; yang disita secara
tidak sah;
f. tersangka atau terdakwa berhak untllk atau diharuskan untllk didampingi oJeh pengacara: g. bahwa penyidikan fltall Penuntutan telah dilakllkan llntllk tlljllan yang tidak sllh; berdasa~kan
h. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak asus oportunitas; 1.
!ayak arau tidak layak suatu pcrkara untuk dilaktJkan Penllntutan ke pengadilan;
j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Sebenarnya. hampir semua wewenang lni sudah dimiliki Qkh hakill1 prapcradilan, kCL:uali yang tcrscbut paJa butir c.. d. (g, i danj. Beberapa wewenang yang berdasarkan KUHAP 198 I ada di tangan atau mestinya dibenkan kepada ketlla Pengadilan Negeri dibebankan kepada hakim komisaris
seperti
pcrpanjangan
izin
pcnggeledahan,
penyitaan,
penyadapan.
Bcgitu
pula
penahanRn dalam tahap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan
oleh penvntvt lllllum selama 40 (em pat pllJuh) har;, berpindah ke hakim komisaris seJama 25 harL selanjutnya diperpanjang oleh hakjm PengadiJan Negeri ieJamj tiga kali 30 (tiga puluh) hari, walaupull formulir diisi dan diajllkan oleh penllntlJl llmum. Hakim komisaris diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi setempat untuk masa dua tahun yang dapat diperpanjang seluma satu periode (Pasal 118 Rancangan). Selama menjabat, hakim komisaris dibebaskan dari tugas mengadili sellllla jenis perk.ara dan tugas lain yang berhublmgan dengan tugas Pengadilan Negeri (Pasal 121
Rancangan). Inilah perbedaan antara hakim komisaris dan hakim
praperadilan. Selama menjabat hakim komisaris lepas dari kaitan dengan ketl/a Pengadilan Negeri. Hakim komisaris tidak berkantor di Pengauilan Negeri akan tctupi di RUTAN atau di dekat RUTAN. Hal ini agar memudahkan dia berhubungan dengan tahanan, lagi pula setelah dia menetapkan alau menandatangani perpanjangan penahanan, para tahanan dimasukkan ke ruang tahanan di dekat kantornya. Selama belum diangkat hakim komisaris (paling lambat dafam dua lahun), wakil ketua pengadilan negeri setcmpat menjalankan tugas dan wcwenang hakim kornisar:s (Pasal 281 RancanganJ.
22
G. Prosedur Persidangan Yang Mellgarah K(" Adv("fsa";91 Di negara-negara lain seperti ltalia dan Jepang sistem pemeriksaan sidang yang
inquisitoir s.udah ditinggalkan. ltalia memperkenalkan sisteln
adversariallnu~ni.
yang
artinya tidak ada lagi berkas perkara yang distrahkan olch penuntllt umum kepfHia hakim. Rerkas perkara yang dibuat penyidik hanya untuk penuntut umum guna
dipakai dalam persidangan. Yang diserahkan kepada hakim hanya surat dakwaan, nama terdakwa, surat penahanan dan daftar barang bukti. Da!am Rancangan Pasa!
137- r75 ketentuan prosedur persidangan sudah
mengarah ke adl'ersariol atau antara penuntut umum dan terdakwa/pcnasihat hukum
lebih berimbang. Dengan demikian.
pc~an
aktir ha\..il1l )Oung mcmimpin sidang
berkurang. Peranan berita acara juga berkurang oleh karena kedua pihak penunlut umum dan terdakwalpenasihat hukum dapat menambah alat bllkti (saksi) baru di sidang pengadilan yang dapat ditolak oleh hakim, jika segalanya sudah jelas dan terang. Dengan demikian. ada kaitannya dengan tiadanya P 21, seh\ngga hubungan antara penyidik dan penuntut umum berlangsung terus sampai sidang pengadilan. Adanya keheratan jika penuntut llmurn mcnambah sendiri pemeriksaan juga menjadi tidal-.: beraJasltn. karena [Jada saat sidang sedang berlangsllng pun penuntul umllm dapat menambah alar bukti baru, terulama untuh. menyanggah alat bukti baru
a'de charge yang diajukan terdak\\-a/penasihat hukum. Pasal 152 (1) Rancangan herhunyi: Penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kcsempatan men)'ampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada per:sidangan. Pasal 152 (2): Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli memberikan keterangan. Pasa! 152 (3): Vrulan saks\ dan ahli ditentukan oteh pihak yang memanggil. Pasal 152 (4): Pertlllltut lImllm menga,illkan saksi, ahli. dan buktinya terle-bib dabuln. Pasal
152 (5): Apabila hakim men}'etujui saksi dan anli yang
diminta oleh Penasihat hukum untuk dihadirkan. maka nakim memerintahkan kepada Penuntut Vmum untuk lncmanggil saksi dan ahti y1\ng diajubn oleh Penasihat Hukum tersebllt. Pasal 152 (10): Setelah pemeriksaan terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pernbuktian d9ri penasihat hukum selama persidungall.
Dalam requisitoimya penuntut umum dapat menguraikan dan menjelaskan hal hal yang terjadi di sidang pengadi\an dan memberi kesimpulan dari scmua alat bukti yang telah dikemukakan. untllk memancing opini hakim yang menjurlls kepada
adanya bukli btrupa "pcngnm:uan hakim sendiri".
H. Upaya Hukum Secara prinsip semua perkara lewat Pengadilan Tinggi (banding) baru diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, berbeda dengan KUHAP 1981. Rancllnglln membolehkan pennohonan banding putusan Icpas dari segala tLlntutan hukum. kemudian uapal diajukan kasusi. Harm dicegah Mahkamah Agun.g berfungsi sebagai "Pengadilan Negeri seluruh Indonesia". Put
sarna dengan beberapa KUHAP negara lain. putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat daripada putusan Pengadilan Tinggi kecuali jika pengadilan yang lcbih rendah itu memUiUS lebih Tingan daripad
membebaskan terdakwa karena delik yang terbukti bukan pelanggaran berat HAM. Upaya hukum Peninjauan Kembali juga diubah rnenjadi hanya dua alasan, yaltu ada llovum atau putusan yang saling bertentangan. Salah atau kcliru penerapan hukum bukan alasan PK. Jika benar-benar tcrjndi keliru penerapan hukurn kemudian tcrdakwa dijatuhi pi dana atau salah kualifikasi sehingga dijaluhi pidana lebih berat dflripada seharusnya. maka upayanya ialah permohonan grasi kepada presiden yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung yang mewakli masyarakat. Oi Thailand tidak ada aturan PK dalam
KUHAP.
jika ada nmwJtl. puwsa~ saling bertcOlangan. salah
penerapan hukum sehingga orang dijatuhi pidana. maka diajukan permohonan grasi kepada raja. Ditegaskan dalam Rancangan hanya jika terdakwa dijatuhi pidaua dapat diajukan PK, artinya putusan bebas dan lepas dari segala tuntuan hukum tidak dapai diajukan PK. Ketentuan ini bersifat universal.
25
Mahkamah
Agung
memutuskan
PK
diterima
ataukah
mell1utuskan apakah putusan bel"1Cls, lepas dari segala tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
tid'lk.
hukum.
Yang
tuntutan
ataukah dipidana lebih ringan dari putusan
sebelumnya, ialah pengadilan negerL sebagai konsekuensi Mahkamah Agung tidak memeriksa takta tetapi penerapan hukum (sarno dengan KUHAP Relanda).
J.
Perkenalan plea bargaining Hal ioi tercantum di da1am 1Y7 Rancangar. yang b~ljudlll jalur khusus. Pada
saal penuntul umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbllatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakllkan tindak pidana yang ancaman pi dana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun penjara pemmtur Unlum
dapat melimpahkan perham ke sidang aeum pemeriksaan singkat. Pi dana yang
dijaruhkan tidak boleh lebi)l dari 2/3 dari maksimum. OJ sinilah letak pengakuan yang memberi keuntungan (semacam plea bargaining). Hakim dap'll menolak pengakuan ini dan meminta pemmtul umllm mengajukan ke sidang pemeriksaan biasa.
K. Saksi Mahkota (KROON GETUlGE: CROWN WITNESS) Salah satu hal yang paling sering disa.lahmengcni ia.lah saksi mahlwta. Ada yang mengartikan saksi mahkota iaJah jika para lerdakwa bergan/ian menjadi sak"r atas kav.an berhuMnya. ]ustru hal itu di!arang karena berarti ,\·eljincrimination. Sebagai saksi dia disumpah, jadi jika dia beroohong dia bersumpah palsu, padahal dia juga terdakwa da/am kasus itu yangjika dia berbohong tidak diancam dengan pidana. Saksi mahkuta hanya ada dalum blihU teks dan yurisrrudensi. tidak ter..:antum di dalam undang-undang. Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdabva yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk ·"jasanya" itu dia dikeluarkan dari uattar rersangka/terdakwa dan dijadikan saksl. jika tidak ada reserta (tersangkalterdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapa! dimaafkan begilU saja, tetap diambii yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian menjadi terdakwa dengan janji oleh penuntLit urnum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan bcrbuatnya yang lain.
nemikian
ketentllan undang-undang ltalia tentang saksi mahkota. Jadi, ketentuan tentang saksi mahkota yang dituangkan di dalam Pasa1 198 Rancangan sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut di Indonesia. Tentu hal ini harus disalnpaikan olch
26
Da)am ketentuan lersebuI n}'ata kecenderungan ke arah advenarial, yang menyebabkan penuntut umurn benar-benar menguasai hukum aeara d3n hllkum pidana materiel Ji :;amping sikap, wibaW8,
H.
sll~ra
dan taktik yang mantap.
Alat-Alat Bukti Alat bukli berubah, sehingga berdasarkan Pasal \77 Rancangan alat bukti yallg
sah mencakup: a.
barang bukti;
b. surat-surat
c. bukti eletronik; d. keterangan searang ahJi; e. keterangan seorang saksi;
r
keterangan terdak.wa:
g. pcngmnatan hakim.
Yang baru ialah "barang bukti" yang lazim disebul di Negara lain real evidence atau material evidence, yaitu bukti yang sungguh-sungguh. Disebu{ surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seralus surat, dihitung sarna dengan satu alat hukii Sebaliknya, disebut "seorang ahli" atau ""eorang s3ksj-' maksudnya jib ada dua saksi mala rnemenuhi bukti minimum dUll alat bllkti. lni 5ama dengan KUHAP Belanda
yang menyebut geschriflel?ike bescheiden {surat-5urat) dan verklaringen van een getuige (keterangan seorang saksi). Bukti elektronik rnisalnya e-mail. SMS, fota, film_ fOlokapi, faximaiL dst. Sengaja keterangan saksi ditempatkan bukan pada urutan satu (sama dengan
KUHAP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada saksi tidak ada alat bukti. Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakua'l terdakwa. Alat bukti "petunjuk" yang berasal dari KUHAP Belanda tahun 1838 yang 5udah lama diganti dengan eigen
waarneming va de rechter (pengamatan hakim sendiri) berupa ke:;imptilan yang ditarik dari alat bukti Jain berdilsarkan hasil pcmeriksaan di sidang pengadilan. Di Amerika Scrikot disebut judicial notice. Tidak ada KUHAP di dunia yang menyebur petunjuk (Belanda: aanwijzing; Inggris: indication) sebagai alat bukli kecua[i
KUHAP Belandadahulu (1838): HIR dan KUHAP 1981). ,,
24
penuntut lInlum kepada hakim.
Penuntut umumlah yang menentukan terdakwa
dijadikan saksi rnahkota.
BABIV
KESIMPULA!\
Dengan tidak meniru-niru negara maju k.art:lla mcmang mereka dlla puluh tahun lebih maju baik perundang-undangan maupun SDMnya, namun dalam penyusunan RUU-KUHAP tidak dapat kita meJepaskan
diri
dar!
pcngaruh
globalisasi, terutama dengan tclah ditandatanganinya beberapa konvensi intt:rnasiona! yang herkaitar. langsung dengan hukum aeara pidana. RU'iia yang termasuk negara maju bahkan pernah menjadi .\'Upelpower yang lebih klint dari Indonesia dalam segi politis (dia anggota tetap dewan keamanan PBB), ek.unulI1i apalagi militer, menYU'iun KL:HAP baru yang sang3t progresif. bahkan ditekankan bahwa jika ketentuan pt'rjanjian internasional yang Rusia menjadi pihak benentangan dengan ketentuan KUHAP, mala I.:etentuan internasional itll yang harus diterapkan. Kita pun harus menyadarL ba}rwa KUI lAP Indonesi3 bf'rlaku oagi semua orang yang ada di Indonesia, termasuk orang dan korporasi asing. Dengan demikian. mereka secara serius mengikuti pula perkembangan penyusumm Ran::.angan. Tiada gading yang tiada retak, Rancangan ini merupakan karya manUSH\ yang tidak luput dari kekurangan can keterbatasan, yang oleh PANSUS DPR-Pemerintah untuk kesempurnaannya.
27
~elanjutnya
akan dibahas
•
BABV
DAFTAR PUSTAKA Cortens, G.J.M., 1993. He! Nederland~ Slrq!proce.l'recht. Arhem: Kluwer.
Fogel, David, 1988,
On Doing Less Harm Chicago: CIC Office of International
Criminal Justice.
Hamzab, Andi, 2005, Hukwn Acora Pia'ana fndonesiu, Jukurto' Sinar Graflka
Minkenhof,nA. 1970. De Ne,ierland.\'e Sfra(vurJering. Haarlern;
H D.
ljeenk
Willink.
OrJil1, Theodore S, Allen Rosas and Martin Scbeinin, 2000. The Jurisprudence
0/
Human Rrghts Len..", Turku/Abo Institute of Human Rights. Abo Akademi University.
Strang, Robert R. 2008. "More Adversarial but not Completely Adversarial"
Refimllution of the lndom!,\ian Criminal Procedure Code. Paper. 2008.
Thaman, Stephen C, 2000, Comparative Crimina! Procedure. Durham. Carolina
Kademie Press.
Tak, Pet("r J.P.. 2004. Tasks and Power.\'
(~f'
Ih" Proseculion ServiN in flu.>
ELl Memher States, Nijmegen: Wolf Legel Publishers.
Verrest.
P.A.I\L
Ter
2001,
Vergel(jking:
Vooronderzoek, in Strajzaken. dell Haag.
Een
Suidie
naor
Fram'l?
WaDe
Weissbrodt, David, 2001, The Right to a Fair Trial Under them Universal
Declaration of Human
Righ/.~
and rhe InJernorional Covenant on Civil and Political
Rights. The Hague I Boston/Londoll: Martinus NijhoffPublishers.
France Code ofCriminal Procedure.
The Rw.sian Federation Code a/Criminal Procedure, 2003.
Criminal Procedure Law o/the People's Republic o.lChina, 1996.
Criminal Procedure Code of Malaysia, 2006.
The Criminal Procedure <- ·ode a/Japan
The Criminal Procedure Code a/Thailand
Stra'!prozessornung (Germany).
Draft Criminal Procedure Code a/Georgia.
Federal Criminal Cude and Rules. (USA) 2007 Edition.
/
28
•
Jakarta, 28 April 2008
Tim RUU-KUHAP Ketua, Prof rlr.jur.A.Hamzah
29
