NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR .... TAHUN ..... TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
1
PENGANTAR
Sebelum suatu RUU apalagi yang sangat penting menemukan masa depan kehidupan hukum suatu bangsa berupa kodifikasi seperti KUHAP, perlu diadakan suatu diskusi yang menyeluruh baik nasional maupun internasional mengenai Rancangan. Tim Rancangan melakukan studi banding ke berbagai negara seperti Belanda, Perancis, Italia, dan Amerika Serikat. Beberapa pakar hukum pidana asing pun memberikan komentarnya mengenai Rancangan seperti Prof. Nico Kijzer dan Prof. Dr. Scahffmeister dari Belanda, Prof. Dr. Iur. Stephen C. Thaman dan Mr. Robert Strang dari Amerika Serikat, beberapa jaksa, hakim, polisi dan pejabat perundang-undangan Kementerian Kehakiman dari Perancis. Pendapat-pendapat mereka diharapkan lebih objektif karena mereka melihat Rancangan dari luar. Satu hal yang tidak dapat dihindari ialah adanya globalisasi bukan saja di bidang ekonomi, politik, budaya, tetapi juga di bidang hukum. Semakin hari semakin menggema secara internasional perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Peristiwa
seperti
terjadi
di
Tibet,
Birma,
Zimbabwe
sekarang
memperlihatkan kepada kita bahwa suatu bangsa yang kurang memperhatikan hak asasi manusia akan menjadi bulan-bulanan kritikan sampai pada ancaman boikot internasional. Kesediaan OPDAT
(Office
of
Overseas
Prosecutorial
Development,
Assistance and Training) dari Department of Justice Amerika Serikat untuk memfasilitasi beberapa pertemuan dan studi banding sepatutnya dihargai, dan menunjukkan juga betapa perhatian dunia luar kepada Indonesia, terutama dalam pembangunan hukum sangat besar. Studi banding ke Amerika Serikat diikuti oleh seluruh anggota Tim kecuali ketua Tim, Andi Hamzah, anggota Adnan Buyung Nasution dan Luhut Pangaribuan. Anggota Tim yang mengikuti studi banding adalah Abdul Wahid Masru (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Suhariyono (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan), Indriyanto Senoadji (Dosen UI/Advokat), Mohammad Amari (Kejaksaan Agung), R.M. Panggabean (Mabes POLRI), Sri Hariningsih (Tenaga Ahli DPR), Teuku Nasrullah (Dosen UI/Advokat), dan Pocut Eliza (Sekretaris Tim).
2
Korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana (materiel dan formil) sehingga membawa dampak yang luas dalam penegakan hukum. Berapa ratus korporasi asing yang menanam modalnya di Indonesia yang dengan sendirinya akan tunduk pada hukum (pidana/acara pidana) yang berlaku di Indonesia. Para Direktur yang memimpin korporasi akan bertanggung jawab pidana jika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan atas nama korporasi. Dalam menyusun rancangan, yang sangat penting diperhatikan ialah KUHAP menyangkut beberapa instansi, satu hal yang selalu harus diingat ialah jangan terbawa pada egoisme sektoral, tetapi apa yang terbaik bagi nusa dan bangsa kita. Harapan akan adanya penegakan hukum yang mulus di Indonesia seperti halnya antara tahun 1950 sampai 1959 sangat diharapkan. Tim Rancangan telah bekerja keras selama lebih dari tujuh tahun dan setiap tahun telah dilakukan sosialisasi kepada akademisi, hakim, polisi, jaksa dan pengacara. Tim telah melakukan studi banding di Amerika Serikat (Washington DC dan Saint Louis), bertemu dengan polisi, jaksa, hakim dan akademisi. Di Paris, bertemu dengan juge d’instruction (hakim penyidik), juge des liberte et de la detention (hakim pembebasan dan penahanan), police judiciaire (polisi judisial), polisi, jaksa, dan hakim. Ketua Tim (Prof. Dr. A. Hamzah, SH) bersama dengan anggota Ombudsman M. Surachman, SH, Peneliti Utama, telah melakukan studi banding di Den Haag, Amsterdam, Groningen, Leeuwaarden (Belanda), bertemu dengan jaksa, jaksa tinggi, hakim, dan melakukan patroli bersama dengan polisi lingkungan hidup. Melanjutkan studi banding di Hannover, Munchen, Bonn dan Berlin (Jerman), bertemu dengan hakim, jaksa, Jaksa Agung Jerman, dan mengunjungi penjara Tegel di Berlin, penjara narkoba di Parsberg, dari Berlin melanjutkan studi banding di Edinburg, Glasgow, Manschester, London (UK), bertemu Jaksa Tinggi Skotlandia, Jaksa Tinggi CPS, jaksa, hakim dan pejabat polisi Scotland Yard, pejabat Victim Support, menghadiri sidang pengadilan di London, dari London menyeberang ke Brussels, Arlon, Liege, (Belgia), bertemu Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, kepala kejaksaan, dan police judiciaire. Ketua Tim bersama dengan Jaksa Suhandjono, menghadiri sidang pengadilan distrik di San Francisco, mengunjungi penjara San Quintin, bertemu dengan Deputy Attorney General (Wakil Jaksa Agung) Amerika Serikat Mr Brouwn di Washington, mengunjungi kantor pemberantasan narkoba, mengikuti kursus hukum
3
pembuktian di Stanford University bersama dengan hakim dari seluruh Amerika Serikat. Ketua Tim bersama dengan O.C. Kaligis dan M. Surachman, mengunjungi kantor Rechtercommissaris di Den Haag, Belanda, diskusi dengan pakar perbandingan hukum acara pidana Mr. P.A.M. Verrest, mengunjungi kantor Juge ‘Instruction di Paris, dan diskusi dengan pakar Italia di Roma. Ketua Tim bersama dengan Dr. Eryantow Wahid dari Universitas Trisakti, mengunjungi Sydney dan Brisbane, Australia, berdiskusi dengan para guru besar di Sydney University, UTS, dan Griffith University. Dilanjutkan ke Beijing (RRC) mengikuti Kongres Pakar Hukum Pidana Sedunia. Dalam penyusunan Rancangan, telah pula ditelaah KUHAP Belanda, Belgia, Perancis, Italia, Jerman, Federasi Rusia, Georgia, Thailand, Malaysia, RRC, Jepang, dan Amerika Serikat.
4
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Sudah dua puluh tujuh tahun perjalanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia menggantikan Herziene Inlands Reglement ciptaan pemerintah kolonial. Dalam perjalanan lebih seperempat abad itu terjadi kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan transportasi yang membawa akibat di bidang sosial, ekonomi, dan hukum termasuk hukum pidana. Dunia terasa makin sempit dan globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pula di bidang hukum. Tidak satu negara pun dapat menutup diri rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti, United Nations Convention Against Corrruption, International Convention Against Torture dan International Covenant on Civil and Political Rights. Ikut pula hadir dalam penyusunan International Criminal Court. Semua konvensi tersebut lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP, berkaitan langsung dengan hukum acara pidana.
Dalam covenant mengenai hak-hak sipil dan politik itu terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Berhubung dengan hal tersebut ada negara yang membuat KUHAP baru sama sekali seperti Italia, Rusia, Lithuania, Georgia, dan lain-lain. Ada pula yang mengubah KUHAP nya selaras dengan perubahan yang mendunia tersebut seperti Austria. Pada tahun 2000, Perancis menyisipkan ketentuan baru mengenai hak asasi manusia,
seperti
“hukum
acara
pidana
harus fair
dan
adversarial
dan
menyeimbangkan hak-hak para pihak”. “Orang dalam situasi yang sama dan dituntut atas delik yang sama haruslah diadili berdasarkan aturan yang sama”. “Tersangka harus diberitahu tentang dakwaan kepadanya dan mendapat pembelaan”. “Seseorang yang didakwa harus dibawa ke pengadilan dan mendapat putusan dalam waktu yang wajar”, dan seterusnya. Perancis pun menciptakan hakim khusus untuk melakukan penahanan yang disebut juge des liberte at de la detention (hakim pembebasan dan penahanan).
5
Italia membuat KUHAP baru sama sekali pada tahun 1989 yang mengeluarkan jaksa dari kekuasaan kehakiman sehingga dianut sistem adversarial murni. Penuntut umum dan terdakwa diberi kedudukan seimbang sehingga tidak ada lagi berita acara yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan saksi. Jadi benar-benar hakim berada di tengah-tengah antara pertarungan penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Para pihak dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti lain di sidang pengadilan. Jepang telah memperkenalkan sistem baru, yaitu hakim karier dicampur dengan orang awam (laymen) yang disebut sistem campuran (hakim dan juri). Dari sanalah kita dapat menyimpulkan bahwa KUHAP harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Ada konsekuensi akibat diratifikasikannya beberapa konvensi internasional, misalnya tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Amerika Serikat menafsirkan segera mungkin (promptly) adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama dua kali dua puluh empat jam kecuali untuk terorisme yang lamanya 6 (enam) hari atau 1 (satu) hari penangkapan ditambah 5 (lima) hari penahanan. Ketika Tim Penyusun KUHAP mencantumkan waktu penahanan 15 (lima belas) hari oleh penyidik ditambah 1 (satu) hari penangkapan menjadi 16 (enam belas) hari maka amnesti internasional dan pakar hukum pidana dan acara pidana Amerika Serikat (Prof. Dr. iur. Stephen C. Thaman) yang sudah dua kali datang ke Indonesia (Desember 2006 dan Januari 2007) mengingatkan dan kritikan atas Rancangan KUHAP, agar hal tersebut disesuaikan dengan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga toleransinya hanya sampai dua kali dua puluh empat jam penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Selebihnya ditambahkan pada hakim komisaris, sehingga penahanan oleh Hakim Komisaris yang kemudian dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri dapat memperpanjang menjadi 3 kali 30 hari. Jaksa tidak melakukan penahanan, akan tetapi dia memegang formulir penahanan, baik yang dilakukan oleh hakim komisaris maupun oleh hakim Pengadilan Negeri, karena pada prinsipnya menurut ICCPR, hakimlah yang berwenang melakukan penahanan. Akan tetapi bagaimana pun juga penuntut umumlah yang mengajukan permohonan kepada hakim. Masalah asas legalitas perlu dijelaskan dalam KUHAP karena ada perbedaan antara asas legalitas dalam hukum pidana materiel dan hukum acara pidana.
6
Perubahan penting dalam Rancangan KUHAP menyangkut lembaga baru, yaitu hakim komisaris menggantikan praperadilan. Praperadilan adalah lembaga yang khas KUHAP, yang ternyata kurang efektif karena bersifat pasif menunggu gugatan para pihak. Lagi pula bukan lembaga yang berdiri sendiri tetapi melekat pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan negerilah yang menunjuk seorang hakim menjadi hakim praperadilan jika masuk suatu permohonan. Jadi ide hakim komisaris berbeda dari praperadilan akan tetapi tidak sama dengan rechtercommissaris di Belanda dan juge d’insruction di Perancis karena hakim komisaris versi Rancangan KUHAP sama sekali tidak memimpin penyidikan. Jadi merupakan revitalisasi praperadilan yang sudah ada di dalam KUHAP sekarang. Secara tidak sengaja justru mirip dengan Giudice per le indagini preliminary (hakim pemeriksa pendahuluan) di Italia. Italia bahkan menghapus Giudice Istructore yang sama dengan juge d’instrruction di Perancis dan rechtercommissaris di Belanda. Tugas Giudice per le indagini preliminary (hakim pemeriksa pendahuluan) yang mengawasi jalannya penyidikan dan penuntutan mirip dengan hakim komisaris versi Rancangan. Ada sebagian wewenang hakim Pengadilan Negeri seperti izin penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan perpanjangan penahanan berpindah ke hakim komisaris agar proses menjadi cepat, tidak mengganggu hakim pengadilan negeri yang sibuk menyidangkan perkara pidana, perdata, dll. Ada pula wewenang jaksa berpindah ke hakim komisaris, seperti perpanjangan penahanan yang empat puluh hari berpindah ke hakim komisaris menjadi dua puluh lima hari. Semestinya ada lembaga antara penuntut umum dan hakim, yaitu hakim komisaris.
Pada
bagian
pembahasan
akan
ditunjukkan
perbedaan
antara
Rechtercommisaris di Belanda dan Juge d’ instruction di Perancis di satu pihak dibanding hakim komisaris yang diperkenalkan dalam Rancangan KUHAP. Beberapa masalah antara lain hubungan penyidik dan penuntut umum diatur sesuai dengan sistem peradilan terpadu bukan bersambung seperti sambungan domino. Masalah inilah yang paling sulit dirumuskan. Sekarang ini akibat bolakbaliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, maka ribuan perkara tidak diketahui keberadaannya. Begitu pula tentang upaya hukum, yang pada prinsipnya adalah semua perkara yang masuk ke Mahkamah Agung terlebih dahulu melalui Pengadilan Tinggi. Pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pun jaksa (Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung) membacakan konklusinya. Aturan mengenai Peninjauan Kembali juga
7
disederhanakan. Ketika Tim RUU-KUHAP berkunjung ke Perancis kami tanyakan berapa permohonan Peninjauan Kembali pertahun di Perancis, dijawab sepuluh tahun sekali. Di Indonesia setiap hari ada orang memohon PK. Putusan bebas dan bebas tidak murni yang dikembangkan oleh doktrin dan yurisprudensi Belanda mestinya dijelaskan agar tidak timbul salah mengerti dalam praktek. Kecenderungan ke sistem berimbang (adversary system) diperkenalkan, antara lain kedua pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya dapat menambah alat bukti baru di sidang pengadilan (seperti saksi a’ charge dan a de charge). Dengan sendirinya tidak diperlukan P 21 (pernyataan Penuntut Umum bahwa berkas telah lengkap) karena penuntut umum walaupun sidang sudah dimulai, masih dapat meminta bantuan penyidik untuk menambah pemeriksaan seperti pengajuan saksi baru untuk melawan saksi yang diajukan penasihat hukum. Jadi, benar-benar sistem ini mengharuskan penuntut umum dan penyidik bekerjasama erat untuk suksesnya penuntutan. Inilah yang merupakan perubahan penting yang berbeda dengan KUHAP 1981 yang menurut Mr. Robert Strang dari OPDAT, masih tetap sama dengan HIR dan KUHAP Belanda, kecuali beberapa perubahan.1
2.
Permasalahan
Bagaimana
menjalin
ketentuan
KUHAP
dengan
konvensi-konvensi
internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga ketentuan KUHAP selaras dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan tidak mengabaikan ketentuan yang universal.
Bagaimana merumuskan ketentuan baru sebagai penambah dan perbaikan KUHP 1981 yang dapat diterapkan dalam penerapan hukum di Indonesia.
3.
Tujuan dan Kegunaan Tujuan hukum acara pidana di masa depan ialah mencari kebenaran materiel,
melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warganegara, menyeimbangkan hakhak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahanakan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan. 1
Robert Strang, “More adversarial, but not completely adversarial”: Reformation of the Indonesian Criminal Procedure Code, paper, hlm. 5
8
(The aim of the future Criminal Procedure Code is the pursue of objective truth, the protection of the rights and freedom of man and citizen, preserves a balance between the rights of the parties, persons in similar situation and prosecuted for the same offences should be judged according to the same rules, the maintenance of constituional system of the Republic of Indonesia against criminal encroachment, the maintanance of peace and security of mankind and the prevention of crimes). Kegunaannya adalah para pejabat negara dan warganegara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, beserta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
4.
Metode Pendekatan Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang ini menggunakan
metode deskriptis analitis.
9
BAB II DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU
1.
Dasar Filosofis Pancasila sebagai Ursprungsnorm, sumber dari segala perundang-undangan
di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundangan-undangan tidak berlaku surut, persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum dan seperangkat ketentuan tentang hak asasi manusia. 2.
Dasar Sosiologis dan Politis
KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama.
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik.
3.
Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
Dasar Yuridis
UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tatacara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C wewenang Mahkamah Konstitusi), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia).
10
4.
Dasar Ekonomis Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat
(speedy trial; contante justitie), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar acara (afdoening buiten proces), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.
BAB III RUANG LINGKUP PERUBAHAN KUHAP
A. Asas legalitas Yang pertama-tama dikemukakan di sini ialah ditegaskannya asas legalitas dalam Rancangan, sebagai padanan asas legalitas dalam KUHP atau hukum pidana materiel. Jadi, bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportunitas yang akan diutarakan pula di belakang. Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiel yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: ”Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya”. KUHP Indonesia (termasuk Rancangan) sama dengan KUHP Belanda memakai istilah “wettelijk strafbepaling” (perundang-undangan pidana) bukan strafwet (undang-undang pidana). Ini berarti suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formel, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana, sama dengan Belanda yang meliputi undang-undang dekrit raja dan peraturan gemeente. Dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (wet) sehingga hanya dengan undang-undang dalam arti formel seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dituntut, diadili, dst.
Pasal 1 KUHAP (Sv). Belanda menegaskan hal ini
yang berbunyi: ”Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.”
(Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-
undang). Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formel mengatur acara pidana.
11
Cortens seorang pakar hukum acara pidana Belanda mengatakan, bahwa hukum pidana materiel bisa bersifat lokal, akan tetapi hukum acara bersifat nasional.2 Sengaja disalin Pasal 1 KUHAP Belanda karena rumusan asas legalitas dalam KUHAP 1981yang tercantum di dalam Pasal 3 kurang tepat rumusannya. Pasal itu berbunyi: “Peradilan dijalankan menurut cara dalam undang-undang ini.” Keliru karena dipakai istilah peradilan yang meliputi peradilan perdata, pidana, administrasi, agama, militer, dst. Mestinya yang dipakai ialah “peradilan pidana” atau lebih tepat “acara pidana”. Menurut Joan Miller, criminal justice system, luas artinya, mulai dari perencanaan undang-undang pidana sampai keluarnya narapidana dari penjara atau pemasyarakatan3. Sedangkan acara pidana mulai dari penyidikan sampai eksekusi. Sistem penjara atau pemasyarakatan tidak termasuk acara pidana sehingga tidak masuk dalam KUHAP. Kata “ini” harus dihapuskan pula karena ada ketentuan acara pidana diatur di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pengadilan HAM, dll. Jika dicantumkan kata “ini” artinya KUHAP, sehingga perlu ditambahkan lagi kata-kata “dan undang-undang lain yang relevan”, seperti KUHAP RRC. Pasal 3 alinea kedua KUHAP RRC berbunyi : “In conducting criminal procedure, the People’s Court, the People Procurator and the public security organs must strictly observe this Law and any relevant stipulations of the laws.” (Dalam melaksanakan acara pidana, Pengadilan Rakyat, Jaksa Rakyat, dan organisasi keamanan publik harus secara ketat memperhatikan undang-undang ini dan ketentuan lain yang relevan dari undang-undang lain) ketentuan alenia ketiga Pasal 3 KUHAP RRC itu mirip dengan Pasal 1 pendahuluan KUHAP Belgia yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, hanya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang boleh menerapkan pidana (De Strafvordering tot toepassing van de straffen kan niet worden uitgevoerd dan door ambtenaren die de wet daarmee belast). KUHAP Federasi Rusia tahun 2003 pada Pasal 8 ayat (2) juga merumuskan asas legalitas walaupun dengan susunan yang lain sbb: “No one may be adjudge guilty of a crime or subjected to criminal punishment except pursuant to a court
judgement and in accordance with the procedures established by this
code.” (Tidak ada seorang pun yang boleh dinyatakan bersalah melakukan suatu 2 3
G.J.M. Cortens, Het Nederlands Strafprocesrecht, hlm. 13 Joan Miller pada ceramahnya di Universitas Indonesia Jakarta, tahun 1988.
12
kejahatan atau tunduk pada pidana kriminal kecuali berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai dengan acara yang diatur dalam kitab ini.”). Yang tidak diatur di dalam hukum acara pidana ialah hukum transitoir, seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP apabila ada perubahan perundang-undangan, maka yang diterapkan ialah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Jadi, menurut Schaffmeister dan Keijzer dalam ceramahnya di Universitas Indonesia April 2006. Apabila ada perubahan perundang-undangan dalam hukum acara pidana misalnya diperkenalkannya DNA sebagai alat bukti, maka dapat diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa walaupun ketika perbuatan dilakukan DNA belum merupakan alat bukti. Yang penulis tidak mengerti karena menurut mereka hal itu tidak berkaitan dengan undang-undang berlaku surut. Dasar fundamental hukum acara pidana ditambahkan juga seperti ketentuan Pasal 1 KUHAP Perancis yang baru ditambahkan pada tahun 2000. 1.
Hukum acara pidana haruslah fair, dan adversarial dan menjaga keseimbangan para pihak.
2.
Haruslah dijamin pemisahaan penguasa yang bertanggung jawab atas penuntutan dan yang bertanggung jawab dalam memutus.
3.
Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan aturan yang sama.
4.
Kekuasaan yudisial menjamin bahwa korban diberitahu dan hak-haknya dihormati dalam seluruh proses pidana.
5.
Setiap orang yang disangka atau dituntut dianggap tidak bersalah sepanjang kesalahannya belum ditentukan.
Semua ini menyangkut hak-hak asasi manusia yang sudah terkandung di dalam konvensi-konvensi internasional dan juga UUD 1945 yang sudah amandemen.
B. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan. Dalam praktek sekarang ini terjadi berkas bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum yang sebagian (dalam jumlah besar) tidak lagi muncul ke pengadilan. Hal ini menurut Prof. Oemar Seno Adji dalam beberapa kali kesempatan, “sangat merugikan pencari keadilan”.
Ada P 19 yaitu pengembalian berkas ke penyidik
untuk dilengkapi (yang sebagian tercecer tidak tahu rimbanya), ada P 21 yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, yang membebaskan penyidik dari urusan berkas itu selanjutnya.
13
Demikian, sehingga dalam Rancangan, pada saat penyidikan dimulai dan diberitahukan kepada penuntut umum, penuntut umum sudah memberi petunjuk, bukan ketika berkas sudah selesai disusun oleh penyidik. Petunjuk pun tidak perlu tertulis, boleh secara lisan, SMS, telepon, e-mail. Di Perancis ada jaksa yang piket menunggu telepon dari penyidik dimulainya penyidikan dan langsung memberi petunjuk. Oleh karena itu dalam PP pelaksanaan KUHAP akan ditunjuk jaksa zona yang akan memberi petunjuk perkara yang terjadi di zonanya, sama dengan di Belanda. Jadi, lebih memudahkan penyidik menghubungi. Jaksa zona yang wilayahnya (bukan kantornya) per kecamatan (POLSEK). Menurut pendapat Penulis, untuk perkara kecil tidak perlu diberitahu jaksa tentang dimulainya penyidikan dan jaksa memberi petunjuk, hanya untuk perkara serius atau sulit pembuktiannya secara yuridis. Apalagi dengan diperkenalkannya sistem adversarial yang penuntut umum boleh menambah alat bukti (saksi) pada saat sidang sudah dimulai. Jadi, berkas perkara tidak sepenting sekarang ini, karena pada prinsipnya pembuktian terjadi di sidang pengadilan.
C. Penahanan Selama Tim menyusun RUU-KUHAP dari tahun 2000 sampai 2006 sistem penahanan hampir tidak berubah dari yang tercantum di dalam KUHAP 1981. Bahkan dicantumkan penyidik lebih lama dapat melakukan penahanan dari 20 hari menurut KUHAP 1981 menjadi 30 hari. Akan tetapi sejak diratifikasikannya International Covenant on Civil and Political Rights yang menunjukkan pada Pasal 9 bahwa jika penyidik melakukan penangkapan, maka promptly harus membawa tersangka (secara fisik) ke hakim yang akan melakukan penahanan. Kami diingatkan oleh pakar Amerika Serikat Prof. Dr. iur. Stephen C. Thaman yang datang ke Indonesia bahwa promply itu artinya maksimum dua kali dua puluh empat jam atau a couple of days, kecuali untuk terorisme. Kami pun telah lama diberitahu hal yang sama oleh Prof. D. Schaffmeister dan N. Keijzer dari Belanda dan juga pakar Perancis yang berkunjung ke Indonesia November 2007. Kami (tim RUU-KUHAP) telah menyaksikan sendiri para tahanan dibawa secara fisik oleh polisi ke kantor kejaksaan (di Perancis penahanan oleh penyidik hanya berlangsung satu kali dua puluh empat jam yang diperpanjang oleh jaksa satu kali dua puluh empat jam).
14
Selanjutnya penahanan oleh hakim khusus yang disebut juge des liberte et de la detention (hakim pembebasan dan penahanan). Jika diperhatikan kata liberte (pembebasan) disebut lebih dulu dari detention (penahanan), yang artinya penahanan itu ultimum remedium (obat terakhir). Hakim pembebasan dan penahanan ini dapat mengeluarkan perpanjangan penahanan sampai 400 hari. Tersangka dibawa secara fisik oleh polisi disertai penuntut umum yang memohon perpanjangan penahanan. Penasihat hukum boleh hadir pula dan memohon jangan dilakukan penahanan dengan alasan tertentu. Saat itu juga hakim itu menentukan tersangka ditahan ataukah tidak yang hampir tidak ada permohonan penahanan yang ditolak. Dengan alasan komunikasi di Indonesia sangat sulit, ribuan pulau-pulau, sehingga ketentuan dua kali dua puluh empat jam itu sangat sulit dipenuhi sehingga diterobos oleh Tim dengan mematok lima hari penahanan oleh penyidik. Pakar Amerika Serikat berpendapat, bahwa pengecualian lima hari itu mestinya hanya untuk pulau-pulau atau daerah terpencil tidak untuk kota besar seperti Jakarta. Sangat sulit untuk menentukan daerah mana yang boleh dilakukan penahanan sampai lima hari dan daerah mana hanya boleh dilakukan penahanan hanya dua kali dua puluh empat jam sesuai dengan Covenant. Oleh karena itu disamakan saja untuk seluruh Indonesia lamanya penahanan paling lama lima hari oleh penyidik. Untuk menghindari tuduhan pelanggaran terhadap covenant, waktu yang tiga hari sesudah dilewati dua kali dua puluh empat jam hendaknya diberitahu penuntut umum. Memang ada yang berpendapat, bahwa tidak harus konvensi internasional itu ditaati sepenuhnya, namun jika sudah menyangkut hak-hak asasi manusia, maka sulit dilakukan penyimpangan terlalu jauh. Dari dua kali dua puluh empat jam menjadi lima kali dua puluh empat jam sebenarnya sudah menyimpang dibanding negara lain. Federasi Rusia harus diakui lebih kuat dari Indonesia secara politis, ekonomi apalagi militer, tetapi KUHAP Federasi Rusia pada Pasal 1 butir 3 kalimat kedua menegaskan bahwa apabila ketentuan perjanjian internasional yang Federasi Rusia menjadi pihak menciptakan peraturan yang lain dari yang secara khusus diatur dalam Kitab ini, maka ketentuan perjanjian internasional itu yang wajib diterapkan” (If international treaty to which the Russian Federation is a party establishes rules different from those specified by this Code, the rules of international treaty shall apply”).
15
Sebenarnya alasan komunikasi sangat sulit di Indonesia, semakin hari semakin luntur, karena semakin hari semakin baik. Di samping itu, daerah terpencil seperti Morotai yang angkutan ke ibukota kabupaten di Tobelo Halmahera memerlukan puluhan jam, dalam proses pemekaran akan menjadi kabupaten juga. Demikian pula kepulauan tukang besi di Sulawesi Tenggara juga dalam proses menjadi kabupaten. Setiap ibu kota Kabupaten tentu ada POLRES, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan dengan sendirinya diikuti dengan hakim komisaris.
D. Penyadapan Penyadapan diperkenalkan dalam Rancangan, akan tetapi diberi persyaratan yang ketat.
Pasal 83 ayat (1) Rancangan berbunyi : “Penyadapan pembicaraan
melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.” Jadi, pada prinsipnya penyadapan dilarang. Penyadapan dengan demikian bersifat pengecualian. Tindak pidana serius dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (2) Rancangan. Adalah tindak pidana : a. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP); b. perampasan kemerdekaan/penculikan (Pasal 333 KUHP); c. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); d. pemerasan (Pasal 368 KUHP); e. pengancaman (Pasal 368 KUHP); f. perdagangan orang; g. penyelundupan; h. korupsi; i.
pencucian uang;
j.
pemalsuan uang;
k. keimigrasian; l.
mengenai bahan peledak dan senjata api;
m. terorisme; n. pelanggaran berat HAM; o. psikotropika dan narkotika; dan p. pemerkosaan.
16
Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim komisaris. Dengan demikian, tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris. Pengecualian izin hakim komisaris dalam keadaan mendesak dibatasi dan tetap dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum.
E. Sistem Penuntutan dan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Hal lain yang juga berubah, ialah sistem penuntutan, walaupun seperti halnya di Belanda, penuntutan pidana dimonopoli oleh jaksa. Dengan demikian, sistem yang berlaku di Indonesia sama dengan di Belanda, jaksa dominus litis penuntutan. Berbeda dengan England, Perancis, Belgia, Rusia, Thailand, RRC dan Filipina yang swasta (korban) langsung dapat melakukan penuntutan ke pengadilan tanpa melalui penyidik dan jaksa. Biasanya hanya untuk perkara ringan, seperti penghinaan, penganiayaan (ringan), penipuan, dll. Di Thailand ada tiga macam penuntutan, yaitu yang dilakukan oleh penuntut umum (public prosecutor), swasta atau korban dan gabungan antara swasta (korban) dan jaksa yang disebut joint prosecution. Hal ini disebabkan karena penuntutan pidana itu memerlukan keahlian teknis-yuridis. Belum terpikirkan untuk memperkenalkan private prosecution di Indonesia, karena hal itu berarti akan merombak seluruh sistem acara pidana. Oleh karena Indonesia menganut asas oportunitas sama dengan Belanda, Perancis, Jepang, Korea, Israel dll, maka diperkenalkan penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten proces). Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana. Asas oportunitas secara global diartikan “The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not.”
(Penuntut umum boleh menentukan menuntut atau tidak menuntut ke
pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat.”). Penyelesaian di luar pengadilan tercantum di dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) Rancangan. Pasal 42 ayat (2) berbunyi: ”Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.” Pasal 42 ayat (3) menyebut syarat-syarat itu sbb : a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
17
c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau e. kerugian sudah diganti. Tindak pidana bersifat ringan, misalnya menipu (Pasal 378 KUHP) yang ancaman pidananya maksimum empat tahun penjara sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah untuk membayar biaya rumah sakit, kemudian telah membayar kepada korban. Dengan demikian, korban pun mendapat kembali uangnya, daripada penipu ini masuk penjara dan uang tidak kembali. Penyelesaian seperti ini termasuk peradilan restoratif (restorative justice), adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Di Belanda, maksimum ancaman pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan ialah 6 (enam) tahun penjara yang dengan sendirinya termasuk delik pencurian, misalnya mengutil sekaleng susu di super market untuk bayinya sedangkan dia tidak mempunyai uang, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, lalu dia telah membayar supermarket itu. Persyaratan lain misalnya dia belum pernah dipidana sebelumnya. Oleh karena Pasal 42 Rancangan menyebut maksimum pidana empat tahun penjara, maka pencurian yang ancaman pidananya lima tahun penjara tidak termasuk penyelesaian di luar pengadilan, kecuali pelaku yang berumur 70 tahun atau lebih. Pasal 25 KUHAP Federasi Rusia yang baru (tahun 2003) yang berjudul “penyampingan perkara dengan alasan antara para pihak (tersangka dan korban) telah terjadi perdamaian dengan ganti kerugian. Pasal 25 itu berbunyi: “A court or procurator or an investigator, or an inquiry officer acting with the consent of a procurator, may on the request of the victim or his legal guardian, dismiss criminal case againt a person who is suspected or accused of having committed a minor or moderately serious crime in cases in article 76 of the Criminal Code of the Russian Federation and the person has reached a settlement with the victim and has compensated the victim for his loss.” (Pengadilan atau jaksa atau penyidik atau perwira pemeriksa dengan persetujuan jaksa, boleh dengan permohonan korban atau penasihat hukumnya menyampingkan perkara pidana terhadap seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan kejahatan ringan atau kurang serius yang tersebut di dalam Pasal 76 KUHP Federasi Rusia, dan orang itu telah mencapai penyelesaian dengan korban dan telah mengganti kerugian yang diderita korban.”).
18
Pasal 76 KUHP Federasi Rusia itu menyebut maksimum pidana penjara sepuluh tahun. Jadi, lebih berat daripada di Belanda yang dibatasi untuk delik yang diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun berdasarkan Undang-Undang yang mulai berlaku1 Mei 1983. Perancis menentukan pidana penjara maksimum lima tahun yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini termasuk peradilan restoratif (restorative justice). Hukum Islam mengenal restoratice justice bahkan sampai delik berat seperti pembunuhan yang disebut diat. Akan tetapi ada perbedaan karena penyelesaian di luar pengadilan (afdoening buiten proces) hanya untuk delik ringan dan motifnya pun harus ringan. Asas oportunitas yang disebut di dalam undang-undang Kejaksaan, benarbenar untuk kepentingan umum termasuk delik berat, akan tetapi hanya Jaksa Agung yang boleh menerapkannya. Dalam Pasal 42 Rancangan, hanya delik ringan yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun penjara ke bawah kecuali pelaku yang berumur 70 tahun ke atas ancaman pidananya maksimum 5 (lima) tahun penjara. Bahkan Rusia mengenal sistem pengakuan terdakwa atas semua dakwaan dan terdakwa mohon langsung dijatuhi pidana tanpa ada sidang pengadilan. Hal itu diatur di dalam Pasal 314 KUHAP Rusia yang pada ayat (1) berbunyi: “Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persetujuan penuntut umum atau private prosecution (penuntut perorangan) dan korban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan mosi (permohonan) untuk memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusannya ditetapkan dalam KUHP Federasi Rusia tidak melebihi sepuluh tahun penjara. Ayat (7) mengatakan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari yang ditentukan untuk kejahatan itu. Jadi, ada keuntungan (bargain) jika seseorang mengaku. Ketentuan seperti itu belum diakomodasikan di dalam Rancangan KUHAP, karena merupakan hal baru sama sekali yang tidak ditemui dalam KUHAP negara lain, yang mungkin orang Indonesia menganggap ketentuan seperti itu terlalu canggih. Swedia yang menganut asas legalitas dalam penuntutan sebagai lawan asas oportunitas, namun mengenal jaksa dapat langsung menerapkan pidana yang bersifat ringan, misalnya denda tanpa melalui pengadilan.4 Jadi, Swedia tidak menerapkan trias politica secara ketat karena jaksa dapat mengenakan sanksi tanpa melalui 4
Peter P.J.Tak (ed) Task and powers of the prosecutioin services in the EU member states, hlm. 429.
19
pengadilan. Dengan demikian, pengenaan sanksi ringan terhadap delik ringan tidak berkaitan dengan asas oportunitas, karena Swedia menganut asas legalitas dalam penuntutan bukan asas oportunitas. Begitu juga dengan Norwegia yang menciptakan KUHAP baru pada tahun 1986, jaksa dapat menjatuhkan pidana tanpa persetujuan hakim yang disebut patale unnlatese5. Belanda telah menentukan, bahwa jaksa dapat menyampingkan perkara yang diancam dengan pidana tidak lebih dari enam tahun dengan pembayaran denda administratif. Pada pendahuluan telah dikemukakan akan dibentuknya hakim komisaris yang akan mengganti peran praperadilan yang tidak efektif. Hakim Komisaris ini tidak persis sama dengan yang ada di Eropa. Seperti Rechtercommissaris di Belanda, judge d’instruction di Perancis Giudice istructtore di Italia dulu, Inschuhungrichter di Jerman dulu dan Magistrate (Negara bagian) dan judicial commissioner (federal) di Amerika Serikat. Hakim Komisaris versi Rancangan KUHAP tidak melakukan penyidikan sebagaimana terjadi di Perancis. Di Indonesia karena penegak hukum selalu dicurigai, maka keputusan jaksa untuk tidak melakukan penuntutan sering dipermasalahkan. Sebaliknya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara justru masalah crucial ialah ketika jaksa memutuskan untuk menuntut terdakwa ke pengadilan, bukan ketika hendak menghentikan penuntutan. Oleh karena itu di Eropa dan Amerika dibentuk investigating judge atau investigating magistrate. Maksudnya ialah mengimbangi jaksa yang sangat dominan sebagai master of procedure atau dominus litis. Maksudnya ialah menyaring perkaraperkara besar dan menarik perhatian masyarakat yang akan diajukan oleh jaksa ke pengadilan. Dengan adanya lembaga penyaring di samping hakim (trial judge) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang yaitu karena alasan pribadi atau alasan balas dendam, atau yang khusus Indonesia penuntut umum ingin dikatakan berhasil dengan sistem target. Penuntutan menurut cara itu disebut malice prosecution atau penyalahgunaan penuntutan (abuse of prosecution) yang tidak dapat dibenarkan oleh hakim.
5
David Fogel, On doing less harm, hlm. 237..
20
F. Hakim Komisaris Pada pendahuluan sudah dikemukakan bahwa dalam Rancangan diperkenalkan lembaga baru yaitu hakim komisaris. Sebenarnya isinya bukan hal baru, tetapi lebih merupakan revitalisasi praperadilan yang sudah ada dalam KUHAP 1981. Hakim komisaris
di
dalam
Rancangan
lain
sama
sekali
dibanding
dengan
Rechtercommissaris di Belanda atau juge d’ instruction di Perancis atau Inschuhungsrichter dulu di Jerman atau Giudice Istructtore dulu di Italia. Hakim komisaris versi Rancangan sama sekali tidak memimpin penyidikan sebagaimana rechtercommissaris di Belanda atau juge d’instruction di Perancis. Kedua lembaga di Belanda dan Perancis itu bersifat inquisitoir, sedangkan kecenderungan dunia sekarang mengarah ke sistem adversarial, artinya kedudukan penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya di pengadilan berimbang. Italia telah menghapus giudice istructtore (model hakim komisaris Perancis dan Belanda) dan menggantikannya dengan lembaga baru yang disebut giudice per le indagini preliminary (bahasa Indonesia: “hakim pemeriksa pendahuluan”). Jerman pun telah menghapus lembaga inschuhungsrichter model hakim komisaris Belanda dan Perancis. Secara kebetulan tanpa sengaja meniru, hakim komisaris versi Rancangan mirip dengan lembaga baru di Italia itu. Lembaga ini sama sekali tidak memimpin penyidikan, akan tetapi sama dengan praperadilan yang wewenangnya diperluas dan dimandirikan. Dengan demikian, lembaga hakim komisaris versi Rancangan tidak dapat diterjemahkan ke bahasa Inggeris menjadi investigating judge. Terjemahan ke bahasa Inggris ialah Commissioner Judge. Tujuan dulu dibentuk investigating judge ialah untuk mengimbangi jaksa yang terlalu dominan sebagai master of procedure atau dominus litis. Maksudnya ialah menjaring perkara-perkara besar dan menarik perhatian masyarakat yang akan diajukan jaksa ke pengadilan. Seperti dikemukakan di Pendahuluan, adanya lembaga penyaring, di samping hakim sidang (trial judge) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam.
21
Oleh karena itu, salah satu wewenang hakim komisaris versi Rancangan ialah menentukan layak tidak layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan jaksa (pretrial). Dengan demikian, jika jaksa tidak menuntut dan terjadi desakan masyarakat awam, jaksa dapat menunjuk putusan hakim komisaris. Namun demikian, jika kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke hakim komisaris agar penuntutan dapat dilakukan. Dalam pemeriksaan itu, tersangka dan saksi dapat didengar keterangannya begitu pula konklusi penuntut umum. Dengan dibentuknya lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapat dicapai tujuan hukum acara pidana due process of law atau behoorlijk procesrecht. Tujuan hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materiel (objective truth) dan melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana di samping perhatian kepada korban kejahatan. Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Pemancingan tidak dibolehkan (kasus seperti Mulyana Kusumah dilarang di Perancis dan Italia). Hasil penyidikan adalah rahasia (secret d’instruction). Dilarang keras penyidik membeberkan hasil penyidikan. Pasal 434-7-2 Code Penal mengancam pidana bagi orang yang membocorkan hasil penyidikan.Terbalik di Indonesia, masyarakat menghendaki penyidikan transparan. Tujuan penyidikan adalah rahasia, ialah menjaga praduga tak bersalah (Inggris: presumption of innocence, Belanda: presumptie van onschuldig, Perancis: presumption d’innocence). Di samping itu, juga untuk kepentingan penyidikan sendiri jangan sampai tersangka menghilangkan alat-alat bukti atau mempengaruhi saksi. Wewenang hakim komisaris diatur di dalam Pasal 111 ayat (1) Rancangan berupa menetapkan atau memutuskan : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan; b. pembatalan atau penangguhan penahanan; c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
22
e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara; g. bahwa penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; h. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; i.
layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
j.
pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Sebenarnya, hampir semua wewenang ini sudah dimiliki oleh hakim praperadilan,
kecuali yang tersebut pada butir c, d. f, g, i dan j. Beberapa wewenang yang berdasarkan KUHAP 1981 ada di tangan atau mestinya diberikan kepada ketua Pengadilan Negeri dibebankan kepada hakim komisaris seperti izin penggeledahan, penyitaan, penyadapan. Begitu pula perpanjangan penahanan dalam tahap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari, berpindah ke hakim komisaris selama 25 hari, selanjutnya diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri selama tiga kali 30 (tiga puluh) hari, walaupun formulir diisi dan diajukan oleh penuntut umum. Hakim komisaris diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi setempat untuk masa dua tahun yang dapat diperpanjang selama satu periode (Pasal 118 Rancangan). Selama menjabat, hakim komisaris dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Pengadilan Negeri (Pasal 121 Rancangan). Inilah perbedaan antara hakim komisaris dan hakim praperadilan. Selama menjabat hakim komisaris lepas dari kaitan dengan ketua Pengadilan Negeri. Hakim komisaris tidak berkantor di Pengadilan Negeri akan tetapi di RUTAN atau di dekat RUTAN. Hal ini agar memudahkan dia berhubungan dengan tahanan, lagi pula setelah dia menetapkan atau menandatangani perpanjangan penahanan, para tahanan dimasukkan ke ruang tahanan di dekat kantornya. Selama belum diangkat hakim komisaris (paling lambat dalam dua tahun), wakil ketua pengadilan negeri setempat menjalankan tugas dan wewenang hakim komisaris (Pasal 281 Rancangan).
23
G. Prosedur Persidangan Yang Mengarah Ke Adversarial Di negara-negara lain seperti Italia dan Jepang sistem pemeriksaan sidang yang inquisitoir sudah ditinggalkan. Italia memperkenalkan sistem adversarial murni, yang artinya tidak ada lagi berkas perkara yang diserahkan oleh penuntut umum kepada hakim. Berkas perkara yang dibuat penyidik hanya untuk penuntut umum guna dipakai dalam persidangan. Yang diserahkan kepada hakim hanya surat dakwaan, nama terdakwa, surat penahanan dan daftar barang bukti. Dalam Rancangan Pasal 137-175 ketentuan prosedur persidangan sudah mengarah ke adversarial atau antara penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum lebih berimbang. Dengan demikian, peran aktif hakim yang memimpin sidang berkurang. Peranan berita acara juga berkurang oleh karena kedua pihak penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum dapat menambah alat bukti (saksi) baru di sidang pengadilan yang dapat ditolak oleh hakim, jika segalanya sudah jelas dan terang. Dengan demikian, ada kaitannya dengan tiadanya P 21, sehingga hubungan antara penyidik dan penuntut umum berlangsung terus sampai sidang pengadilan. Adanya keberatan jika penuntut umum menambah sendiri pemeriksaan juga menjadi tidak beralasan, karena pada saat sidang sedang berlangsung pun penuntut umum dapat menambah alat bukti baru, terutama untuk menyanggah alat bukti baru a’ de charge yang diajukan terdakwa/penasihat hukum. Pasal 152 (1) Rancangan berbunyi: Penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan. Pasal 152 (2): Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli memberikan keterangan. Pasal 152 (3): Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. Pasal 152 (4): Penuntut umum mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu. Pasal 152 (5): Apabila hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh Penasihat hukum untuk dihadirkan, maka hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut. Pasal 152 (10): Setelah pemeriksaan terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari penasihat hukum selama persidangan.
24
Dalam ketentuan tersebut nyata kecenderungan ke arah adversarial, yang menyebabkan penuntut umum benar-benar menguasai hukum acara dan hukum pidana materiel di samping sikap, wibawa, suara dan taktik yang mantap.
H.
Alat-Alat Bukti Alat bukti berubah, sehingga berdasarkan Pasal 177 Rancangan alat bukti yang
sah mencakup: a. barang bukti; b. surat-surat; c. bukti eletronik; d. keterangan seorang ahli; e. keterangan seorang saksi; f. keterangan terdakwa; g. pengamatan hakim.
Yang baru ialah “barang bukti” yang lazim disebut di Negara lain real evidence atau material evidence, yaitu bukti yang sungguh-sungguh. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seratus surat, dihitung sama dengan satu alat bukti Sebaliknya, disebut “seorang ahli” atau “seorang saksi” maksudnya jika ada dua saksi maka memenuhi bukti minimum dua alat bukti. Ini sama dengan KUHAP Belanda yang menyebut geschriftelijke bescheiden (surat-surat) dan verklaringen van een getuige (keterangan seorang saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail, SMS, foto, film, fotokopi, faximail, dst. Sengaja keterangan saksi ditempatkan bukan pada urutan satu (sama dengan KUHAP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada saksi tidak ada alat bukti. Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa. Alat bukti “petunjuk” yang berasal dari KUHAP Belanda tahun 1838 yang sudah lama diganti dengan eigen waarneming va de rechter (pengamatan hakim sendiri) berupa kesimpulan yang ditarik dari alat bukti lain berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Amerika Serikat disebut judicial notice. Tidak ada KUHAP di dunia yang menyebut petunjuk (Belanda: aanwijzing; Inggris: indication) sebagai alat bukti kecuali KUHAP Belanda dahulu (1838); HIR dan KUHAP 1981).
25
Dalam requisitoirnya penuntut umum dapat menguraikan dan menjelaskan halhal yang terjadi di sidang pengadilan dan memberi kesimpulan dari semua alat bukti yang telah dikemukakan, untuk memancing opini hakim yang menjurus kepada adanya bukti berupa “pengamatan hakim sendiri”.
H. Upaya Hukum Secara prinsip semua perkara lewat Pengadilan Tinggi (banding) baru diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, berbeda dengan KUHAP 1981, Rancangan membolehkan permohonan banding putusan lepas dari segala tuntutan hukum, kemudian dapat diajukan kasasi. Harus dicegah Mahkamah Agung berfungsi sebagai “Pengadilan Negeri seluruh Indonesia”. Putusan Mahkamah Agung tidak menyangkut fakta atau pembuktian, melainkan menyangkut penerapan hukum. Oleh karena itu, sama dengan beberapa KUHAP negara lain, putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat daripada putusan Pengadilan Tinggi kecuali jika pengadilan yang lebih rendah itu memutus lebih ringan daripada minimum khusus. Misalnya, pelanggaran berat HAM yang minimum khususnya sepuluh tahun penjara kemudian pengadilan yang lebih rendah dari Mahkamah Agung memutus tiga tahun penjara,berarti salah menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung memutus sepuluh tahun penjara atau membebaskan terdakwa karena delik yang terbukti bukan pelanggaran berat HAM. Upaya hukum Peninjauan Kembali juga diubah menjadi hanya dua alasan, yaitu ada novum atau putusan yang saling bertentangan. Salah atau keliru penerapan hukum bukan alasan PK. Jika benar-benar terjadi keliru penerapan hukum kemudian terdakwa dijatuhi pidana atau salah kualifikasi sehingga dijatuhi pidana lebih berat daripada seharusnya, maka upayanya ialah permohonan grasi kepada presiden yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung yang mewakli masyarakat. Di Thailand tidak ada aturan PK dalam KUHAP, jika ada novum, putusan saling bertentangan, salah penerapan hukum sehingga orang dijatuhi pidana, maka diajukan permohonan grasi kepada raja. Ditegaskan dalam Rancangan hanya jika terdakwa dijatuhi pidana dapat diajukan PK, artinya putusan bebas dan lepas dari segala tuntuan hukum tidak dapat diajukan PK. Ketentuan ini bersifat universal.
26
Mahkamah Agung memutuskan PK diterima ataukah tidak. Yang memutuskan apakah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ataukah dipidana lebih ringan dari putusan sebelumnya, ialah pengadilan negeri, sebagai konsekuensi Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta tetapi penerapan hukum (sama dengan KUHAP Belanda).
J.
Perkenalan plea bargaining Hal ini tercantum di dalam 197 Rancangan yang berjudul jalur khusus. Pada
saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun penjara, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum. Di sinilah letak pengakuan yang memberi keuntungan (semacam plea bargaining). Hakim dapat menolak pengakuan ini dan meminta penuntut umum mengajukan ke sidang pemeriksaan biasa.
K. Saksi Mahkota (KROON GETUIGE: CROWN WITNESS) Salah satu hal yang paling sering disalahmengerti ialah saksi mahkota. Ada yang mengartikan saksi mahkota ialah jika para terdakwa bergantian menjadi saksi atas kawan berbuatnya. Justru hal itu dilarang karena berarti selfincrimination. Sebagai saksi dia disumpah, jadi jika dia berbohong dia bersumpah palsu, padahal dia juga terdakwa dalam kasus itu yang jika dia berbohong tidak diancam dengan pidana. Saksi mahkota hanya ada dalam buku teks dan yurisprudensi, tidak tercantum di dalam undang-undang. Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk “jasanya” itu dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian menjadi terdakwa dengan janji oleh penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan berbuatnya yang lain.
Demikian
ketentuan undang-undang Italia tentang saksi mahkota. Jadi, ketentuan tentang saksi mahkota yang dituangkan di dalam Pasal 198 Rancangan sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut di Indonesia. Tentu hal ini harus disampaikan oleh
27
penuntut umum kepada hakim.
Penuntut umumlah yang menentukan terdakwa
dijadikan saksi mahkota.
BAB IV KESIMPULAN
Dengan tidak meniru-niru negara maju karena memang mereka dua puluh tahun lebih maju baik perundang-undangan maupun SDMnya, namun dalam penyusunan RUU-KUHAP tidak dapat kita melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, terutama dengan telah ditandatanganinya beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana. Rusia yang termasuk negara maju bahkan pernah menjadi superpower yang lebih kuat dari Indonesia dalam segi politis (dia anggota tetap dewan keamanan PBB), ekonomi apalagi militer, menyusun KUHAP baru yang sangat progresif, bahkan ditekankan bahwa jika ketentuan perjanjian internasional yang Rusia menjadi pihak bertentangan dengan ketentuan KUHAP, maka ketentuan internasional itu yang harus diterapkan. Kita pun harus menyadari, bahwa KUHAP Indonesia berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia, termasuk orang dan korporasi asing. Dengan demikian, mereka secara serius mengikuti pula perkembangan penyusunan Rancangan. Tiada gading yang tiada retak, Rancangan ini merupakan karya manusia yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, yang selanjutnya akan dibahas oleh PANSUS DPR-Pemerintah untuk kesempurnaannya.
28
BAB V DAFTAR PUSTAKA
Cortens, G.J.M., 1993, Het Nederlands Strafprocesrecht, Arhem: Kluwer. Fogel, David, 1988,
On Doing Less Harm Chicago: CIC Office of International
Criminal Justice. Hamzah, Andi, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Minkenhof,nA. 1970, De Nederlandse Strafvordering, Haarlem:
H.D.
Tjeenk
Willink. Orlin, Theodore S, Allen Rosas and Martin Scheinin, 2000, The Jurisprudence of Human Rights Law, Turku/Abo Institute of Human Rights, Abo Akademi University. Strang, Robert R, 2008, “More Adversarial but not Completely Adversarial” Reformation of the Indonesian Criminal Procedure Code, Paper, 2008. Thaman, Stephen C, 2000, Comparative Criminal Procedure, Durham, Carolina Kademie Press. Tak, Peter J.P., 2004, Tasks and Powers of the Prosecution Service in the EU Member States, Nijmegen: Wolf Legel Publishers. Verrest,
P.A.M.,
2001,
Ter
Vergelijking:
Een
Studie
naar
Franse
Vooronderzoek, in Strafzaken, den Haag, WODC Weissbrodt, David, 2001, The Right to a Fair Trial Under themUniversal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, The Hague / Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers. France Code of Criminal Procedure. The Russian Federation Code of Criminal Procedure, 2003. Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China, 1996. Criminal Procedure Code of Malaysia, 2006.
29
The Criminal Procedure Code of Japan. The Criminal Procedure Code of Thailand. Strafprozessornung (Germany). Draft Criminal Procedure Code of Georgia. Federal Criminal Code and Rules, (USA) 2007 Edition.
Jakarta, 28 April 2008
Tim RUU-KUHAP Ketua,
Prof. Dr. jur.A.Hamzah
30
