MVVM Mission-Vision-Values-Meaning merupakan istilah yang terdiri dari rangkaian kata Mission - Vision - Values- Meaning

MVVM

NILAI

Mission-Vision-Values-Meaning merupakan istilah yang terdiri dari rangkaian kata Mission - Vision Values- Meaning

adalah mencerminkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi

MIS I adalah tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi

VIS I adalah suatu pandangan jauh ke depan tentang organisasi atau impian yang ingin dicapai

INDIKASI POSITIF adalah perilaku yang diharapkan dari setiap insan organisasi

INDIKASI NEGATIF adalah perilaku yang tidak diharapkan dari setiap insan organisasi

MIS I 1. 2.

3.

4.

s.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

VIS I Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.

NILAI 1. 2.

3. 4.

s.

I ntegritas Profesionalitas lnovasi Tanggung Jawab Keteladanan

INTEGRITAS Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar

INDIKASI POSITIF

• •

INDIKASI NEGATIF

Bertekad dan bekemauan untuk berbuat yang baik dan benar;

• •

Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

•

•

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•

Menolak korupsi, suap, atau gratifikasi.

Melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan; Melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; Menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan .

V)

~ -

.....
-0w

V)

LL

0

0::

c..

PROFESIONALITAS Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik

INDIKASI POSITIF

INDIKASI NEGATIF

•

Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan;

•

Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang;

•

Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja;

•

Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi;

•

Melakukan pekerjaan secara terukur;

•

Malas dalam bekerja;

•

Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu;

•

Melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan standar.

•

Menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan.

INOVASI Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik

INDIKASI POSITIF • •

Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;

•

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi;

•

Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;

•

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien.

INDIKASI NEGATIF •

Merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;

•

Bersikap apatis dalam merespons kebutuhan stakeholder dan user;

•

Malas belajar, bertanya, dan berdiskusi;

•

Bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan.

TANGGUNG JAWAB Bekerja secara tuntas dan konsekuen

INDIKASI POSITIF •

Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;

INDIKASI NEGATIF •

Lalai dalam melaksanakan tugas;

•

Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan;

Menunda-nunda dan/atau menghindar dalam melaksanakan tugas;

•

Selalu merasa benar dan suka menyalahkan orang lain;

•

Mengatasi masalah dengan segera;

•

Menolak resiko atas hasil pekerjaan;

•

Komitmen dengan tugas yang diberikan.

•

Memilih-milih pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadi;

•

Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab.

•

z
c

KETELADANAN Menjadi contoh yang baik bagi orang lain

INDIKASI POSITIF

INDIKASI NEGATIF

•

Berakhlak terpuji;

•

Berakhlak tercela;

•

Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, dan adil;

•

Melayani dengan seadanya dan sikap setengah hati;

•

Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan ternan sejawat;

•

Memperlakukan orang berbeda-beda secara subjektif;

•

Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri.

• •

Melanggar peraturan perundang-undangan; Melakukan pembiaran terhadap bentuk pelanggaran.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR eiring puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya, kami dengan gembira dan bangga dapat mempersembahkan Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015. Laporan Kinerja ini disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2015 menjabarkan capaian kinerja tahunan dalam pencapaian tujuan/sasaran strategi Kementerian Agama selama tahun kerja 2015. Laporan ini menggambarkan capaian sasaran strategi selama kurun waktu satu tahun dan tantangan yang dihadapi serta solusi yang direkomendasikan. Secara keseluruhan program yang dilaksanakan adalah untuk mencapai visi Kementerian Agama 2015 – 2019 dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, rukun, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Pelaksanaan program yang efektif, efisien dan akuntabel telah menjadi perhatian semua Satker pusat dan daerah. Sebagai wujud pelaksanaan kinerja organisasi laporan kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 menyajikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang berorientasi pada hasil sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Metode penyusunan laporan kinerja secara maksimal menerapkan sistem pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem berjenjang serta monitoring dan evaluasi Penetapan Kinerja dari setiap satuan organisasi.

KATA PENGANTAR

i


Laporan kinerja Kementerian Agama tahun 2015 merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Sekian dan terima kasih.

ii

KATA PENGANTAR


DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR.........................................................................................................

i

DAFTAR ISI.......................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL...............................................................................................................

iv

DAFTAR GRAFIK.............................................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR...........................................................................................................

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................................

vii

BAB I

PENDAHULUAN................................................................................................

1

A. Latar Belakang............................................................................................

1

B. Aspek Strategis ..........................................................................................

6

C. Permasalahan Utama ................................................................................

15

Sistematika Penyajian................................................................................

23

PERENCANAAN KINERJA...............................................................................

25

A. Langkah Strategis .....................................................................................

25

B. Rencana Strategis Kementerian Agama ...................................................

26

C. Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 .................................

30

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................

37

A.

Capaian Kinerja .........................................................................................

37

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................

37

2. Pengukuran Kinerja ...............................................................................

40

3. Pengumpulan Data Kinerja ...................................................................

41

4. Reviu Kinerja .........................................................................................

41

Analisis Capaian Kinerja.. .........................................................................

42

1. Sasaran Strategis 1 ............................................................................

42


47


50


52


71


78


79


83


84

Realisasi Anggaran....................................................................................

89

BAB IV PENUTUP .........................................................................................................

97

D.

BAB II

BAB III

B.

C.

DAFTAR ISI, TABEL, GRAFIK, GAMBAR

iii


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Agama

Tabel 1.2

Kegiatan Prioritas Kementerian Agama

Tabel 1.3

Permasalahan Isu Strategis Pendidikan Agama dan Keagamaan

Tabel 1.4

Permasalahan Isu Strategis Pendidikan Agama dan Keagamaan

Tabel 1.5

Permasalahan Isu Strategis Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2014

Tabel 3.1

Capaian IKU Kementerian Agama Tahun 2014

Tabel 3.2

Kriteria Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis 1

Tabel 3.4


Tabel 3.5

Rekap Realisasi Pembangunan Kantor Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2014

Tabel 3.6


Tabel 3.7


Tabel 3.8

Hasil Survey Badan Pusat Statistik (BPS) Terhadap Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2011 – 2014

Tabel 3.9


Tabel 3.10

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013

Tabel 3.11

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2014

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2014

Tabel 3.13

Realisasi Pendapaan dan Belanja Kementerian Agama Tahun 2014

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2013 dan 2014

Tabel 3.15

Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2014

iv



DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1

Penyebaran Pegawai Pusat dan Daerah

Grafik 1.2

Data Pegawai Bidang Pelayanan

Grafik 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Grafik 1.4

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik 1 5

Data Pegawai Berdasarkan Usia

Grafik 1.6

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Grafik 3.1

Perkembangan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2010 s.d 2014

Grafik 3.2

Data Penyuluh Semua Agama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

Grafik 3.3

Penigkatan Jumlah Penyediaan Rumah Ibadah

Grafik 3.4

Perkembangan Jumlah KUA Kecamatan

Grafik 3.5

Perkembangan Perolehan Zakat di Indonesia

Grafik 3.6

Perkembangan Partisipasi Umat dalam Kegiatan MTQ

Grafik 3.7


Grafik 3.8


Grafik 3.9

Perkembangan APK Lembaga Pendidikan Islam

Grafik 3.10

Perbandingan Tingkat Kelulusan Madrasah dan Sekolah Umum

Grafik 3.11


Grafik 3.12


Grafik 3.13

Penurunan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai selama 5 Tahun Terakhir

Grafik 3.14

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2014


v


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 3.1 Gambar 3.2

Gambar 3.3

Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8

vi

Struktur Organisasi Kementerian Agama Hubungan Tata Nilai dengan Visi dan Misi Kementerian Agama Menteri Agama RI memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama yang diwakili oleh Kapuslitbang Kehidupan Beragama Balitbang serta Diklat, mendapatkan Penghargaan Terbaik dari Kemenko Polhukam terkait pelaksanaan rencana aksi Penanganan Gangguan Dalam Negeri Tahun 2014 pada Sidang Evaluasi Renaksi yang dilaksanakan di Bali Dirjen PHU dan GM Hajj and Umrah, Sales and Revenue Saudi Arabia Airlines saat penandatanganan perjanjian pengangkutan Jemaah Haji antara Kementerian Agama dengan PT. Garuda Indonesia Petugas Haji sedang melayani jemaah haji lanjut usia dan sakit Dirjen PHU sedang melakukan inspeksi Katering Jemaah Haji Piagam Penghargaan diberikan kepada petugas catering Madinah PPIH Arab Saudi Tahun 1435H Menteri Agama sedang berdialog dengan jemaah haji di dalam bus shalawat Wakil Menteri Agama dan Rektor UIN Ar-Raniry disaksikan Gubernur Aceh, menandatangani prasasti peresmian alh status IAIN menjadi UIN Ar-Raniry di Auditorium Ali Hasjmy, Banda Aceh



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Agama menjalankan peran dan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peran strategis Kementerian Agama dilaksanakan sesuai dengan arah Kebijakan Strategis Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019, yang dirumuskan ke dalam 9 (sebelas) agenda prioritas nasional Nawa Cita. Dalam mencapai fokus prioritas bidang agama, Kementerian Agama menetapkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan. Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah: (a) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yaitu meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan. (b) Pengukuhan kerukunan hidup umat beragama, yaitu meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama.

(c) Peningkatan

kualitas pelayanan kehidupan beragama. (d) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. (e) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. (f) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama, yaitu terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

RINGKASAN EKSEKUTIF

vii


Sasaran strategis Kementerian Agama yang terkait dengan fungsi pendidikan adalah: (a) Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun,yaitu menyalurkan manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu. (b) Peningkatan akses pendidikan,yaitu meningkatnya angka partisipasi baik itu Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. (c) Peningkatan keberlanjutan partisipasi pendidikan, yaitu menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. (d) Peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, yaitu meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan. (e) Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu meningkatnya proporsi pendidik yangkompeten dan profesional. (f)

Peningkatan kualitas

penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. (g) Peningkatan akses pendidikan keagamaan, yaitu meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama. Capaian tertinggi

IKU Kementerian Agama Tahun 2015 yang

menunjukkan indikasi keberhasilan adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis

194,25

persen

(kategori

sangat

baik),

kemudian

disusul

meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dengan prosentase capaian 135,20 persen (kategori sangat baik). Sedangkan capaian sasaran terendah adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan dengan prosentase capaian 88,73 persen (kategori baik). Secara keseluruhan, pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kementerian Agama Tahun 2015, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 113,84% atau kategori sangat baik. Sasaran yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat baik (≥100%) adalah (1) Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama sebesar 100%; (2) Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Haji dan Umrah Yang Transparan, Efisien dan Akuntabel sebesar

viii

107,18%;

(3) Terselenggaranya Tata Kelola

RINGKASAN EKSEKUTIF


Pembangunan Bidang Agama Yang Efisien, Efektif, Transparan, Dan Akuntabel sebesar 109,64%; (4) Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan sebesar 105,52%; (5) Menurunnya Jumlah Siswa Yang Tidak Melanjutkan Pendidikan sebesar 194,25%; dan (6) Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan sebesar 135,20%. Sasaran strategis yang belum memenuhi target tapi masih dalam kategori baik adalah (1) Pemberian Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 94,64%; (2) meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan sebsesar 89,38% terutama dalam indikator peningkatan penerimaan zakat yang mencapai 78,80% atau cukup; dan (3) Meningkatnya

Kualitas

dan

Ketersediaan

Bimbingan

dan

Fasilitas

Keagamaan sebesar 88,73%, terutama pemenuhan terhadap KUA yang memiliki standar pelayanan dengan nilai capaian sebesar 79,70% atau kategori cukup. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang diperlukan langkah peningkatan, terutama layanan administrasi pernikahan, upaya penguatan kerukunan umat beragama, penanganan isu-isu aktual secara cepat dan tepat, penanggulangan bahaya radikalisme dalam agama, persentase sertifikasi guru dan dosen, kualitas tenaga penyuluh, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas layanan pada semua lini layanan keagamaan.

_______________

RINGKASAN EKSEKUTIF

ix

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A

gama memiliki kedudukan dan peran penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai amanat konstitusi. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila merupakan fundamen moral bernegara yang harus dimaknai lebih lanjut

sebagai unsur yang harus berperan dan menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 bertujuan untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Kementerian Agama sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kementerian Agama dituntut untuk melaksanakan tugas di bidang agama dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam mewujudkan hal tersebut dan sesuai azas akuntabilitas, penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Penerapan azas akuntabilitas di atas sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kementerian Agama. Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama selama satu tahun dalam melaksanakan misi, mencapai visi serta sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 1.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dalam rangka melaksanakan peran yang sangat strategis dalam pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

BAB I PENDAHULUAN

1


83 Tahun 2015 Pasal 2 bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain berperan dalam bidang agama, dalam Pasal 3, Kementerian Agama juga berperan dalam program pendidikan agama dan keagamaan. Hal ini telah direalisasikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang

telah mengalami

beberapa perubahan terakhir dengan PMA Nomor 21 Tahun 2014, dan saat ini juga telah disusun PMA terbaru untuk mengakomodir seluruh tugas dan fungsi Kementerian Agama yang tercantum dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2015. Dalam melaksanakan

tugasnya

sebagaimana

Perpres

Nomor

83

Tahun

2015,

Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; (b) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; (c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; (e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; (f) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai kedaerah; (g) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; (h) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (i) pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Menteri Agama dibantu oleh 10 Unit Eselon I dan 3 Staf Ahli. Selain itu untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama telah dibentuk Pusat Kerukunan Umat Beragama dan Pusat Informasi Keagamaan dan Humas, sedangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah telah dibentuk 33 Kantor Wilayah. Dan pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Perpres 83 Tahun 2015, Kementerian Agama memiliki satu Unit Eselon I baru yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Bagan struktur organisasi Kementerian Agama dapat dilihat dalam gambar 1.

2

BAB I PENDAHULUAN


Gambar 1

BAB I PENDAHULUAN

3


2.

Profil SDM Kementerian Agama Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama didukung oleh 224.900 pegawai yang tersebar pada 10 Unit Eselon I Pusat dan Kantor Vertikal di daerah. Dalam perimbangannya, terdapat 2.973 pegawai di kantor pusat (1,32%) dan 221.927 pegawai di daerah (98,68%) di Instansi Vertikal di daerah. Komposisi pendistribusian pegawai yang berimbang dan proporsional pada kantor pusat dan kantor vertikal di daerah mencerminkan bahwa kantor vertikal merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, namun penyebaran pada masingmasing wilayah belum merata. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan keterbatasan tenaga pelayanan, Kementerian Agama berusaha menempatkan pegawai sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan mengedepankan tenaga bidang layanan yang proporsional. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2015 yang lebih efektif dan efisien, Kementerian Agama telah menempatkan pegawai yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya melalui program-program seperti pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, program dual mode system untuk kualifikasi S1 bagi guru, serifikasi guru dan dosen serta program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Data pegawai dimaksud dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan, usia, dan jabatan pada tabel-tabel berikut: a. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan Grafik 1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber: SIMPEG Kementerian Agama per 31 Desember 2015

4

BAB I PENDAHULUAN


Berdasarkan Grafik 1, secara nasional pegawai Kementerian Agama paling banyak bergolongan III sebanyak 152.120 orang atau 67,64%, sedangkan paling sedikit golongan I sebanyak 601 orang atau 0,27%. b. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Grafik 2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


c. Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan Grafik 3 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pegawai Berdasarkan Jabatan 5.932 2,64%

4.991 2,22%

3.477 1,55%

Guru

2.307 1,03%

JFU

12.281 5,46%

Struktural

14.056 6,25%

Pengawas

Dosen

Penyuluh Penghulu Lainnya**

43.469 19,33%

138.387 61,53%


BAB I PENDAHULUAN

5


Berdasarkan grafik 3 terlihat bahwa secara nasional Pegawai Kementerian Agama terbanyak jabatan fungsional sebagai Guru yaitu sekitar 138.387 orang atau 61,53%, sedangkan jabatan fungsional lainnya adalah gabungan dari beberapa jabatan fungsional di Kementerian Agama yang jumlah pegawainya masih minim yaitu 2.307 orang. Jabatan fungsional tersebut adalah Widyaiswara (344 orang), Analis Kepegawaian (339 orang), Perencana (297 orang), Auditor (295 orang), Pustakawan (273 orang), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (208 orang), Peneliti (163 orang), Arsiparis (132 orang), Pranata Humas (89 orang), Pranata Komputer (68 orang), Litkayasa (30 orang), Dokter (26 orang), Pranata Laboratorium Pendidikan (18 orang), Statistisi (14 orang), Perawat (4 orang), dan Bidan (2 orang). B. ASPEK STRATEGIS Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2015 pasal 2 bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 Ayat 2 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jaminan itu ditegaskan pula pada bagian lain yaitu Pasal 28 E UUD 1945 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih

pendidikan

dan

pengajaran,

memilih

pekerjaan,

memilih

kewarganeraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Terkait dengan hal tersebut, peran Kementerian Agama tentulah sangatlah penting dalam penyelenggaraan urusan keagamaan sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut. Peran tersebut tercermin sesuai dengan arah Kebijakan Strategis Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019, yang dirumuskan ke dalam 9 (sebelas) Agenda Prioritas Nasional yang disebut NAWA CITA, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi

6

dengan

menggerakkan

sektor-sektor

strategis

ekonomi

domestik;

BAB I PENDAHULUAN


(8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional tersebut merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 sebagaimana dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2007. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kementerian Agama secara langsung mendukung 3 (tiga) Agande Prioritas Nasional yaitu; (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (2) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (3) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dalam rangka mendukung masing-masing prioritas nasional tersebut Kementerian Agama melaksanakan kegiatan prioritas yang dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Agama No

Prioritas Nasional

Prioritas Kemenag

1.

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia (Nawacita ke 5)

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

Kegiatan Prioritas 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 2.

Melakukan Revolusi Karakter Bangsa (Nawacita ke 8)

BAB I PENDAHULUAN

Melakukan revolusi karakter bangsa

1.

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik.

7


No

Prioritas Nasional

Prioritas Kemenag

Kegiatan Prioritas 2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 3.

Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia (Nawacita ke 9)

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama

1.

Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah.

2.

Peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama. Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

3. 2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama

Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama disekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaranajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

1.

2.

Dalam rangka mencapai fokus prioritas bidang agama, maka Kementerian Agama menetapkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 –2019.

8

BAB I PENDAHULUAN


Untuk mewujudkan visi pembangunan bidang agama tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Agama, yaitu: (1) Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama; (2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; (3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; (4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel; (6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan (7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, masing-masing prioritas bidang tersebut memiliki fokus prioritas dan kegiatan prioritas. Prioritas bidang, fokus prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 Kegiatan Prioritas Kementerian Agama No

Prioritas Bidang

Fokus Prioritas

1.

Peningkatan pemahaman kehidupan beragama

Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilainilai keagamaan


2. 3.

4.

2.

Pemantapan kerukunan intra dan antar umat beragama;

Meningkatkan kerukunan umat beragama

1. 2.

3. 4. 5.

6.

BAB I PENDAHULUAN

Meningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama Menguatkan sistem pengawasan terhadap pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya Meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat Memberdayakan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama Meningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan early warning system penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta traumahealing berbasis keagamaan Meningkatkan pemahaman agama berwawasan multikultur Sosialisasi peraturan perundang-udangan mengenai kerukunan umat beragama Membentuk dan memberdayakan forum kerukunan umat beragama (FKUB) hingga tingkat kabupaten/kota Meningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama

9


No

Prioritas Bidang

3.

Penyediaan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas

Fokus Prioritas Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama


Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah

2.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya Meningkatkan akses dan pengembangan pengelolaan serta fungsi tempat ibadat dalam melayani aktifitas peribadatan umat beragama Meningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) Memberdayakan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen Memberdayakan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik Memberdayakan pengelolaan dana punia pada umat Hindu Memberdayakan pengelolaan dana paramita pada umat Buddha Memberdayakan pengelolaan dana keagamaan pada umat Khonghucu Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di dalam dan luar negeri

3.

4.

Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

1.

2. 3. 4. 5. 6.

5.

Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

Meningkatkan kualitas 1. penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 2. 3. 4.

5. 6. 7. 6.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan

Meningkatkan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

1.

2. 3. 4.

5.

10

Meningkatkan optimalisasi dana haji Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji Revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya dalam mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan haji melalui Efektivitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Meningkatkan perlindungan dan pembinaan jemaah haji Menyediakan bantuan Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar Menyediakan bantuan operasional sekolah Memantapkan penerapan SPM untuk jenjang pendidikandasar dan menengah Mengembangkan kualitas dan kapasitas layanan kependidikan Islam untuk memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP) Menguatkan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta

BAB I PENDAHULUAN


No

Prioritas Bidang

Fokus Prioritas


7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

BAB I PENDAHULUAN

Melaksanakan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi,pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas Meningkatkan kualitas layanan pendidikan agama Islam Menurunkan kesenjangan pendidikan dasar antar daerah dan antar jenis kelamin Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan Meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi melaluipeningkatan efektivitas affirmative policy penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas Menyediakan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi Meningkatkan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti filsafat, tafsir hadis, ushuludin, dakwah dll) Menguatkan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan Meningkatkan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana (S2/S3) Meningkatkan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif Meningkatkan kualitas pembinaan dan fasilitasi pendidikan keagamaan nonformal melalui pengembangan kapasitas lembaga, bantuan operasional kependidikan, dan penyediaan sarana prasarana Memberikan bantuan kepada para santri berprestasi dan pemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan Mengembangkan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan non pemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan

11


No

Prioritas Bidang

Fokus Prioritas


21.

22.

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya

meningkatkan tata kelola 1. pembangunan bidang agama

2.

3.

4.

5.

6.

12

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang tolerandan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda Meningkatkan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar Membina siswa pada sekolah umum melalui kegiatan kerohanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah Meningkatkan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasi umum, sarana prasarana,serta informasi keagamaan dan kehumasan Meningkatan kualitas dan relevansi litbang kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan, serta lektur dan khazanah pendidikan keagamaan melalui penelitian dan pengembangan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan isu-isu aktual keagamaan Meningkatkan prioritas litbang pada kebutuhan pengguna, riset pengukuran indikator kinerja unit teknis, dan penguatan pengembangan hasil riset Meningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan diklat tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur’an, pengkajian Al-Qur’an, pengelolaan Bayt Al-Qur’an dan dokumentasinya Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama

BAB I PENDAHULUAN


No

Prioritas Bidang

Fokus Prioritas


8.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi tindaklanjut hasil pemeriksaaan dengan unitunit bersangkutan Meningkatkan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, yang menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan. 1. Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yaitu meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan: (1) Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; dan (2) Meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan. b. Pengukuhan kerukunan hidup umat beragama, yaitu meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama. c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan: (1) Pengelolaan layanan administrasi keagamaan pada Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan; (2) Tersedianya kitab suci yang tersebar bagi umat beragama; dan (3) Tersedianya tempat ibadat bagi umat beragama. d. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yaitu meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan: (1) Jumlah dana zakat yang terhimpun; dan (2) Persentase tanah wakaf yang bersertifikat. e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji,yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan antara lain dengan: (1)

BAB I PENDAHULUAN

13


Jumlah jemaah haji yang dilayani; (2) Meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji; (3) Meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji; dan (4) Tersedianya pembimbing haji yang bersertifikat. f. Peningkatan

kualitas

tatakelola

pembangunan

bidang

agama,

yaitu

terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan: (1) Meningkatnya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama; (2) Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama; (3) Meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan (4) Menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama. 2. Sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, yaitu menyalurkan manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu yang ditandai dengan: (1) Jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ulya penerima KIP; Jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha penerima KIP; dan (3) Jumlah siswa Madrasah Aliyah (MA)/Ulya/SMTK penerima KIP. b. Peningkatan akses pendidikan, yaitu meningkatnya angka partisipasi baik itu Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan: (1) Peningkatan APK Raudhatul Athfal (RA); (2) Peningkatan APK MI/Ula; (3) Peningkatan APM MI/Ulya; (4)

Peningkatan

APK

MTs/Wustha;

(5)

Peningkatan

APM

MTs/Wustha;

(6) Peningkatan APK MA/Ulya; (7) Peningkatan APM MA/Ulya; dan (8) Peningkatan APK Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)/Ma’had Aly. c. Peningkatan keberlanjutan partisipasi pendidikan, yaitu menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan: (1) Menurunnya angka putus sekolah MI/Ula; (2) Menurunnya angka putus sekolah MTs/Wustha; dan (3) Menurunnya angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK. d. Peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, yaitu meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan: (1) Jumlah RA yang Terakreditasi minimal B; (2) Jumlah MI yang Terakreditasi minimal B; (3) Jumlah MTs yang Terakreditasi minimal B; (4) Jumlah MA yang Terakreditasi minimal B; (5) Persentase Prodi PTK Berakreditasi Minimal B; (6) Jumlah MI memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); (7) Jumlah MTs memenuhi SNP; dan (8) Jumlah MA memenuhi SNP.

14

BAB I PENDAHULUAN


e. Peningkatan

profesionalisme

pendidik

dan

tenaga

kependidikan,

yaitu

meningkatnya proporsi pendidik yangkompeten dan profesional yang ditandai dengan: (1) Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D4; (2) Persentase dosen berkualifikasi minimal S2; (3) Persentase guru bersertifikat; dan (4) Persentase dosen bersertifikat. f. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, yaitu meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan: (1) Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat; (2) Persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat; (3) Persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat; (4) Persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat; (5) Persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; (6) Persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat; g. Peningkatan akses pendidikan keagamaan, yaitu meningkatnya akses pendidikan keagamaan

sesuai aspirasi umat

beragama

yang

ditandai

dengan:

(1)

Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; (2) Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK; (3) Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK; (4) Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman; (5) Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan (6) Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu. C. PERMASALAHAN UTAMA Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019. Potensi dan permasalahan

ditelaah

berdasarkan

tujuh

isu

strategis

yang

menjadi

fokus

pembangunan bidang agama dan pendidikan, sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Sejumlah potensi yang mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

15


a. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada. b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain: a. Masih adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat. b. Masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. c. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan yang bersifat lokal maupun transnasional sebagai dampak dari keterbukaan reformasi. 2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama. Sejumlah potensi yang

mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat

beragama, antara lain: a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah. b. Telah terbentuk 33 FKUB Provinsi dan 465 FKUB Kabupaten/kota dan lembagalembaga sejenis lainnya. c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah. d. Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan. e. Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis peace journalism. Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: a. Persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat eliti. b. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal. c. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan. d. Sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

16

BAB I PENDAHULUAN


e. Dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama. f. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik praktis. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. Sejumlah potensi yang

mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,

antara lain: a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama sampai tingkat kecamatan. b. Tingginya

tingkat

partisipasi

masyarakat,

terutama

tokoh

agama,

juru

penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain: a. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai. b. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan. c. Masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta pungutan liar (pungli). d. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai. e. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan. f. Pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur organisasi minimal yang memadai. g. Terkait agama Khonghucu, belum akuratnya data jumlah penganut Khonghucu, tempat ibadah, jumlah rohaniwan dan jumlah penyuluh agama tersebut. 4. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan. Sejumlah potensi yang ditengarai mendukung upaya pengembangan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain: a. Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan melakukan wisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya. b. Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf.

BAB I PENDAHULUAN

17


c. Tumbuh

berkembangnya

lembaga-lembaga

pengelola

potensi

ekonomi

keagamaan. d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang berperan sebagai mitra strategis Pemerintah. e. Potensi penghimpunn dana zakat yang mencapai 217 triliun rupiah masih dapat terus ditingkatkan. f. Sudah terjalin kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan. g. Sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan integritas yang tinggi. Lembaga tersebut dapat dijadikan model bagi upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas. Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain: a. Masih adanya persepsi sempit terkait sumber dan fungsi dana dan aset sosial keagamaan. b. Masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; c. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih banyak yang dikelola secara tradisional. d. Belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan. 5. Secara umum lembaga sosial keagamaan bervariasi dari segi kemandirian, fokus bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki. 6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sejumlah potensi yang mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain: a. Tersedianya

peraturan

perundang-undangan

seperti

UU

tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji. b. Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat. c. Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. d. Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji. e. Meningkat kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah.

18

BAB I PENDAHULUAN


Sistem manajemen penyelengaraan ibadah haji diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain: a. Proses dan prosedur penetapan anggaran BPIH yang relatif lama. b. Jumlah petugas haji masih kurang seimbang dengan beban kerja pelayanan kepada jemaah di Arab saudi. c. Profil jamaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya. d. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Arab Saudi melalui Ta’limatul Hajj seringkali berubah-ubah. e. Perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa merupakan kendala tersendiri bagi petugas haji. f. Belum semua lembaga penyelenggara umrah terbina dan terawasi dengan baik sehingga masih menimbulkan resiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman dan nyaman. 7. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan a. Pendidikan Umum Berciri Agama Sejumlah potensi yang mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama, antara lain: 1) Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama, madrasah, dan pendidikan tinggi keagamaan; 2) Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum. 3) Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum; 4) Mutu lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang menunjukkan peningkatan dan semakin diakui secara internasional; 5) Lembaga pendidikan tinggi keagamaan khususnya universitas keagamaan telah menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang lain di seluruh belahan dunia; dan 6) Tersedianya sumber daya internasional yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan, berupa ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

19


Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain adalah: 1)

Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait standardisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;

2)

Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada sedikit provinsi sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T);

3)

Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;

4)

Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;

5)

Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;

6)

Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;

7)

Masih terbatasnya kemampuan Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung seluruh lembaga PTK swasta.

8)

Masih rendahnya sebagian besar kualitas hasil riset dan masih rendahnya kuantitas publikasi internasional hasil riset dan karya akademis lainnya; dan

9)

Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan.

b. Pendidikan Keagamaan Sejumlah potensi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan antara lain: 1)

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;

2)

Tingginya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

lembaga

pendidikan

keagamaan; 3)

20

Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

BAB I PENDAHULUAN


Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain: 1)

Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;

2)

Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan;

3)

Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;

4)

Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;

5)

Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan;

6)

Masih

terbatasnya

kerangka

regulasi

untuk

mendukung

pengembangan

pelembagaan pendidikan keagamaan; dan 7)

Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan;

8)

Pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hampir seluruhnya berupa pendidikan non formal.

9)

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu, belum adanya kurikulum terstandar, masih terbatasnya jumlah guru agama Khonghucu, masih belum tersedianya standarisasi kompetensi guru agama Khonghucu, serta belum tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah siswa dan guru agama, serta lembaga pendidikan agama Khonghucu di Indonesia.

c. Pendidikan Agama Sejumlah potensi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain: 1)

Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

2)

Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

3)

Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama,

BAB I PENDAHULUAN

21


seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama. Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain: 1)

Kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;

2)

Peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti Hindu, Buddha dan Khonghucu, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku pelajaran agama yang memadai.

3)

Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

4)

Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;

5)

Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

6)

Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;

7)

Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

8)

Masih kurangnya jumlah Pengawas PAI serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;

9)

Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan

10) Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. 8. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama Sejumlah potensi yang mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah: a. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan; b. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama; c. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program; d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan; e. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

22

BAB I PENDAHULUAN


Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama, antara lain: 1) Kapasitas dan profesionalisme sebagaian aparatur masih rendah; 2) Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh; 3) Jumlah auditor masih kurang dan belum sebanding dengan beban tugas pengawasan yang dihadapi; 4) Kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas; 5) Berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi terkait proses recovery aset; 6) Belum tersedianya secara lengkap data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan. 7) Riset dan pengembangan belum sepenuhnya difokuskan pada upaya pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan/program serta pengembangan kebijakan/program. 8) Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama. 9) Pengembangan struktur organisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2010 masih belum selaras dengan restrukturisasi program dan anggaran, sehingga masih muncul struktur yang memiliki DIPA dan ada umat yang dilayani namun tidak ada struktur organisasinya. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Kementerian Agama selama tahun 2015, yang membandingkan capaian Kinerja 2014 dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut: 1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Agama. 2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Program Strategis, Permasalahan Utama dan Sistematika Penyajian 3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015.

BAB I PENDAHULUAN

23


4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dan realisasi Anggaran Tahun 2015. 5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja. 6. Lampiran.

24

BAB I PENDAHULUAN


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Langkah Strategis Pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2015 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian tersebut adalah dokumen berupa kesepakatan kerja Menteri Agama kepada Presiden dalam pembangunan bidang agama yang disertai dengan indikator-indikator kinerja. Selain itu, merupakan wujud dari komitmen Menteri Agama selaku penerima amanah untuk melaksanakan tugas-tugas yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada Kementerian Agama. Dalam rangka menjaga kesinambungan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang pernah dilakukan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2010-2014, Kementerian Agama telah membuat prioritas-prioritas program untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015-2019. Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Agama telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan pemerintah pusat berdasarkan Nawa Cita yang menekankan upaya perbaikan-perbaikan melalui program Revolusi Mental dengan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya: 1.

Perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 286 Tahun 2015 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan tahunan yang dapat diukur secara jelas dan tepat atas tingkat ketercapaian kinerja;

2.

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2015 antara Menteri Agama dengan Unit Eselon I dan II sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Menteri dengan Presiden.

3.

Pelaksanaan evaluasi program Pusat dan Daerah secara berkala, baik melalui sistem elektronik yang telah diterapkan, yaitu menggunakan aplikasi Elektronik Monitoring Pelaksanaan Program Anggaran (e-MPA) maupun rapat evaluasi setiap triwulan yang langsung dipimpin oleh Menteri.


25


4.

Pencanangan

dan

penerapan

5

(lima)

nilai

budaya

kerja,

yaitu

integritas,

profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya kerja tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan melayani. 5.

Penetapan zona integritas pada unit-unit vertikal pusat dan daerah yang bebas dari korupsi dengan membuka seluas-luasnya akses publik pengaduan masyarakat (DUMAS) dan Whistleblower System (WBS) pada Inspektorat Jenderal.

6.

Pelaksanaan assesmen pegawai sebagai upaya untuk pemetaan potensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

B.

Rencana Strategis Kementerian Agama Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019 berdasarkan Keputusan

Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 20152019 telah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian agama. 1.

Visi Kementerian Agama Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, Visi Kementerian Agama 20152019 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut yaitu: Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Kecerdasan mencakup kecerdasan inteIektual, emosional, dan spiritual. Sedangkan sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan, dimana setiap umat beragama dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

2.

Misi Kementerian Agama Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah: a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

26



e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel. f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan. g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. 3.

Tujuan Tujuan pembangunan bidang agama adalah: a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. b. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. c. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata. d. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang trasparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima f. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah: a. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun). b. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan. c. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun). d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan. f. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas. g. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.


27


4.

Sasaran Strategis Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran strategis bidang agama adalah sebagai berikut: 1) Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan: (a) meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan

(b)

meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan. 2) Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan: (a) meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan (b) meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar. 3) Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan: (a) meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam

memberikan

layanan

administrasi

keagamaan

pada

masyarakat;

(b) meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama; dan (c) meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi. 4) Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan: (a)

meningkatnya

pengelolaan

dana

zakat

tahunan

yang

terhimpun;

dan

(b) meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat. 5) Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan: (a) meningkatnya indeks kepuasan jemaah

haji;

(b)

meningkatnya

Predikat

Opini

Laporan

Keuangan

Haji;

(c) meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi; (d) meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan (e) meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.

28



6) Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan: (a) dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP; (b) meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama; (c) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan

(d) menurunnya persentase temuan audit terhadap

pelaksanaan anggaran Kementerian Agama. Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasarmenengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan: (a) jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP; (b) jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan (c) jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP. 2)

Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan

dasar,

menengah,

dan

tinggi

yang

ditandai

dengan:

(a)

meningkatnya APK RA; (b) meningkatnya APK MI/Ula; (c) meningkatnya APM MI/Ulya;

(d) meningkatnya APK MTs/Wustha; (e) meningkatnya APM

MTs/Wustha; (f) meningkatnya APK MA/Ulya; (g) meningkatnya APM MA/Ulya; dan (h) meningkatnya APK PTK. 3)

Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan: (a) menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula; (b) menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan (c) menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.

4)

Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B; (b) meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B; (c) meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B; (d) meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B; (e) meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B; (f) meningkatnya jumlah MI yang memenuhi


29


Standar Nasional Pendidikan (SNP); (g) meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan (h). meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 5)

Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4; (b) meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2; (c) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan (d) meningkatnya persentase dosen bersertifikat.

6)

Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat; (b) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat; (c) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik

bersertifikat;

(d) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu

bersertifikat;

(e) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan (f) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat. 7)

Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan: (a) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; (b) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK; (c) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK; (d) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman; (e) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan

Buddha

dalam

wujud

Sekolah

Minggu

Buddha

(SMB),

Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan (f) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu. C. Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 Gambaran keterkaitan sasaran dengan IKU tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 yang telah disepakati/diperjanjikan pada bulan Februari 2015, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

30



Tabel 3

Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 No. (1) 1

2

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kualitas pelayanan umat beragama Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intra dan antar umat beragama

1 2 1

Indikator Kinerja (3) Jumlah penyuluh agama yang berkualitas Jumlah KUA yang memiliki standar pelayanan Tersedianya Rancangan UU PUB

Target (4) 93.762 2.749 1 rancangan

2

Persentase (%) Perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

1

Persentase peningkatan penerimaan dana zakat Persentase tanah wakaf bersertifikat

Meningkatnya mutu penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel

1

Indeks kepuasan jamaah haji

83

2

Opini laporan keuangan Haji

WTP

3

Rasio pembimbing haji yang bersertifikat

1:130

4

30,30%

Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel Pemberian manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

1

Persentase asrama haji standar bintang tiga Opini Laporan Keuangan

2

Predikat Akuntabilitas Kinerja

B

3

Nilai Reformasi Birokrasi

60

4

Persentase penurunan temuan audit

45,00%

1

Persentase siswa sekolah agama miskin penerima KIP

20,00%

7

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan

8

Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 1

APK RA APK MI/Ula APM MI/Ula APK MTs/Wustha APM MTs/Wustha APK MA/Ulya/SMTK/SMAK APM MA/Ulya/SMTK/SMAK APK PTK/Ma’had Aly Angka putus sekolah MI/Ula

8,42% 13,12% 10,71% 22,07% 18.12% 8,61% 5,81% 3,17% 6,79%

2

Angka putus sekolah MTs/Wustha

13,43%

3

Angka putus sekolah MA/Ulya/SMAK

5,57%

3

4

5

6


2

30,00% 15,38%

66,70%

WTP

31


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

9

Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan

1 2 3 4 5

Persentase RA minimal B Persentase MI yang B Persentase MTs minimal B Persentase MA minimal B Persentase Prodi Minimal B

yang

Target Terakreditasi

27,90%

Terakreditasi minimal yang

Terakreditasi

yang

Terakreditasi

PTK

Berakreditasi

66,20% 55,40% 56,10% 33,00%

Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 tersebut diimplementasikan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Penyelenggaraan

program

ini

terkait

erat

dengan

kebijakan

dalam

hal

meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

2.

a.

Pembinaan Administrasi Perencanaan;

b.

Pembinaan Administrasi Kepegawaian;

c.

Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);

d.

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;

e.

Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN);

f.

Pembinaan Administrasi Umum; dan

g.

Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

Program Kerukunan Umat Beragama Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkukuh kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama

32



dan pendidikan keagamaan masyarakat Khonghucu. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

3.

a.

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;

b.

Bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan

c.

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementrian Agama, khususnya dalam meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Ada 6 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, yaitu: a.

Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I;

b.

Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II;

c.

Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III;

d.

Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV;

e.

Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi; dan

f.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat.

4.

Program Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam penyediaan hasil penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan. Ada 9 kegiatan prioritas yang

dilaksanakan

dalam

rangka

mencapai sasaran

Program

Penelitian

Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, yaitu: a.

Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran;

b.

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi;

c.

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan;

d.

Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan;

e.

Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan;

f.

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;

g.

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan;


33


h.

Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan;

i.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat.

5.

Program Pendidikan Islam Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu: a.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;

b.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;

c.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;

d.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam; dan

e.

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

6.

Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Penyelenggaraan

program

ini

terkait

erat

dengan

kebijakan

dalam

hal

meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih. Ada 7 kegiatan prioritas

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

Program

Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu: a.

Pelayanan Haji Dalam Negeri;

b.

Pelayanan Haji Luar Negeri;

c.

Pembinaan Haji dan Umrah;

d.

Pengelolaan dana haji;

e.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

34

f.

Pelayanan Atase Haji di Jeddah; dan

g.

Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi



7.

Program Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

8.

a.

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;

b.

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;

c.

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;

d.

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan

e.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

Program Bimbingan Masyarakat Kristen Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu: a.

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;

b.

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;

c.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahateraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen;

9.

d.

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen; dan

e.

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen.

Program Bimbingan Masyarakat Katolik Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu: a.

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;

b.

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;

c.

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan

d.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.


35


10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu: a.

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu;

b.

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;

c.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahateraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu;

d.

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu; dan

e.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.

11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu: a.

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;

b.

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;

c.

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha;

d.

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha; dan

e.

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil rumusan unit Eselon I Pusat sebagai penanggung jawab target masing-masing sasaran program.

36



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Kementerian Agama ditetapkan awal tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri Agama Tahun 2015. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian adalah indikator hasil (outcome) yang akan dicapai sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi Kementerian Agama Tahun 2015. Kementerian Agama menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 31 IKU. Pencapaian IKU dari sembilan sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015. Secara umum capaian IKU Kementerian Agama Tahun 2015 disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut: Tabel 4 Capaian IKU Kementerian Agama Tahun 2015 Sasaran Strategis 1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERSEDIAAN BIMBINGAN DAN FASILITAS KEAGAMAAN Indikator Kinerja 1.

2.

Jumlah penyuluh agama yang berkualitas di seluruh Indonesia Jumlah KUA yang memiliki standar pelayanan

Target

Realisasi

%

Kategori

93.762

91.657

97,75

Baik

2.749

2.191

79,70

Cukup

88,73

Baik

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2

MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN INTRA DAN ANTAR UMAT BERAGAMA Indikator Kinerja 1. 2.

Tersedianya rancangan UU PUB Presentase (%) rancangan indeks kerukunan umat beragama

Target

Realisasi

1 1 rancangan rancangan 30,00 30,00

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

%

Kategori

100

Baik

100

Baik

100

Baik

37


Sasaran Strategis 3 MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN Indikator Kinerja 1. 2.

Target

Presentase Peningkatan penerimaan dana zakat Presentase tanah wakaf bersetifikat

Realisasi

%

Kategori

15,38 %

12,12

78,80

Cukup

66,70%

66,67

99,96

Baik

89,38

Baik


MENINGKATNYA MUTU PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH YANG TRANSPARAN, EFISIEN DAN AKUNTABEL Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori 1. Indeks kepuasan Jemaah 83,00 82,55 99,46 Baik Haji 2. Opini Laporan Keuangan WTP Masih dalam pemeriksaan 3 Rasio Pembimbing haji 1:130 1:116 112.07 Sangat Baik yang bersitifikat 4 Persentase Asrama Haji 30,30 33,33 110,00 Sangat Baik standar bintang tiga Sangat Baik Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4 107,18 Sasaran Strategis 5 TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA YANG EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

WTP

WTP

100

Baik

1.

Opini Laporan Keuangan

2.


B

B

100

Baik

3.


60

62,28

103,80

Sangat Baik

4.

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit

45,00

53,90

134,75

Sangat Baik


38

109,64

Sangat Baik



Sasaran Strategis 6 PEMBERIAN MANFAAT KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) Indikator Kinerja 1.

Persentase siswa sekolah Agama Miskin Penerima Kartu Indonesia Pintar

Target

Realisasi

%

Kategori

20,00

18,93

94,64

Baik

(1.963.528 siswa)

(1.858.210 siswa)

94,64


Baik

Sasaran Strategis 7 MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1.

APK/RA

8,42

8,26

98,10

Baik

2.

APK MI/Ula

13,12

12,65

96,42

Baik

3.

APM MI/Ula

10,71

11,47

107,10

Sangat Baik

4.

APK MTs/Wustha

22,07

23,60

106,93

Sangat Baik

5.

APM MTs/Wustha

18,12

18,84

103,97

Sangat Baik

6.

APK MA/Ulya/SMTK/SMAK

8,61

9,10

105,69

Sangat Baik

7.

APM

5,81

7,28

125,30

Sangat Baik

3,17

3,19

100,63

Sangat Baik

105,52

Sangat Baik

MA/Ulya/SMTK/SMAK 8.

APK PTK/Ma’had Aly


MENURUNNYA JUMLAH SISWA YANG TIDAK MELANJUTKAN PENDIDIKAN Indikator Kinerja 1.

Angka

Target

Realisasi

%

Kategori

Putus

Sekolah

6,79

0,17

197,50

Sangat Baik

Putus

Sekolah

13,43

0,51

196,20

Sangat Baik

Angka Putus Sekolah MA/ Ulya/SMAK

5,57

0,61

189,05

Sangat Baik

194,25

Sangat Baik

MI/Ula 2.

Angka

MTs/Wustha 3.



39


Sasaran Strategis 9 MENINGKATNYA JAMINAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN Indikator Kinerja 1.

Persentase

RA

yang

Target

Realisasi

%

27,90

29,46

105,59

66,20

67,33

101,71

terakreditasi minimal B 2.

Persentase

MI

yang


Persentase MTs yang terakreditasi minimal B

55,40

60,97

110,05

4.

Persentase

56,10

55,76

99,40

33,00

40,94

124,05

MA/SMTK/

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik

SMAK yang terakreditasi minimal B 5.

Persentase Prodi PTK yang terakreditasi minimal B

Sangat Baik


135,20

Sangat Baik

Rata-rata capaian kinerja Kementerian Agama

113,84

Sangat Baik

2. Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan.. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu: a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks yang diambil dari data sekunder. b. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah peserta, jumlah partisipan atau pendaftar pada layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama. c. Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase Kontrak Kinerja Kementerian Agama tahun 2015 telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal. Reviu tersebut merupakan kegiatan evaluasi/penelaahan

40



terhadap Kontrak/Perjanjian Kinerja 2014 pada setiap Satuan Kerja (Satker) dalam bentuk Evaluasi. Reviu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan kontrak kinerja dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja di masa mendatang sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. d. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Tabel 5 Kriteria Pengukuran Capaian Indikator Kinerja No

Kategori

Rentang Nilai

Kode

1

Sangat Baik

≥100

Biru

2

Baik

80–100

Hijau

3

Cukup

50–79

Kuning

4

Kurang

< 50

Merah

3. Pengumpulan Data Kinerja Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada Kementerian Agama dilakukan melalui dua metode, yaitu: (1) dilakukan secara konvensional berdasarkan laporan yang diberikan oleh masing-masing Unit Eselon I pada Kementerian Agama, dan (2) dilakukan melalui survei oleh pihak ketiga, khususnya BPS untuk mengukur indeks kepuasan jamaah haji. 4. Reviu Kinerja Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas, sebagaimana tersebut pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja. Tujuan reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 adalah: (1) membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Agama; (2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Kementerian Agama sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, apabila ditemukan kelemahan


41


dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi serta penyajian laporan kinerja, maka Sekretariat Jenderal selaku pengelola kinerja akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang. Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Agama telah dilakukan oleh Tim Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal pada tanggal 22 s.d 26 Februari 2016, sesuai dengan surat pernyataan bahwa Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 telah direviu. Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. 5.

Analisis Capaian Kinerja Pelaksanaan analisis kinerja dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama. Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2015 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015. Tingkat capaian kinerja masingmasing sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitas Keagamaan Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Jumlah Penyuluh Agama yang berkualitas di seluruh Indonesia; (2) Jumlah KUA yang memiliki standar pelayanan. Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1.

Jumlah penyuluh agama yang berkualitas di seluruh Indonesia Jumlah KUA yang memiliki standar pelayanan

93.762

91.657

97,75

Baik

2.749

2.191

79,70

Cukup

88,73

Baik

2.


42



Dari 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan dalam mengindentifikasi capaian kinerja adalah terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis selama tahun 2015 dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, dengan uraian sebagai berikut: a. Jumlah Penyuluh Agama yang Berkualitas di Seluruh Indonesia Indikator jumlah penyuluh agama yang berkualitas memperoleh capain kinerja sebesar 97,75% dengan kategori baik yang dapat dilihat dari tiga aspek pokok, yaitu: 1) Jumlah penyuluh agama yang diberikan tunjangan (honorarium) sebanyak 91.657 orang. Bagi penyuluh agama yang berstatus PNS telah mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan laporan angka kredit sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 574 dan 178 Tahun 1999. Sedangkan bagi penyuluh agama yang non PNS (dari kalangan muballigh, dan tokoh agama lainnya) mendapatkan tunjangan bulanan sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 148 Tahun 2014. Jumlah besaran tunjangan bagi penyuluh non PNS tersebut merupakan kenaikan 100% dari jumlah tunjangan sebelumnya sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan observasi lapangan terhadap penyuluh agama terdapat indikasi adanya peningkatan bimbingan atau kepenyuluhan, meskipun besaran tunjangannya belum memenuhi standar minimum ideal.

2) Jumlah penyuluh agama yang mendapatkan pembinaan melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Penelitian Kementerian Agama pada 14 (empat belas) Balai Diklat yang tersebar di


43


beberapa kota provinsi (NAD, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Ambon (Papua) maupun bimbingan peningkatan kualitas penyuluh yang dilakukan oleh masing-masing unit teknis pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. 3) Jumlah penyuluh agama yang melakukan bimbingan/kepenyuluhan kepada masyarakat, baik yang bersifat rutin, maupun tentatif karena adanya kepentingan yang mendesak. Salah satu contoh bimbingan rutin dilakukan kepada para Napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh Indonesia yang melibatkan penyuluh dari seluruh agama. Sedangkan pada kasus-kasus tentatif, penyuluh diterjunkan pada wilayah-wilayah bencana, di tempat-tempat pengungsian penduduk akibat bencana dan konflik sosial, seperti kelompok Ahmadiyah di NTB, Tasikmalaya, dan lain-lain. Tugas pokok penyuluh agama (PNS maupun non PNS) adalah melaksanakan dan mengembangkan kagiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap penyuluh mempunyai kelompok dan daerah binaan masingh-masing minimal 7 orang dan maksimal 15 orang, dengan pola dan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama, penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2015, jumlah penyuluh agama adalah sebagai berikut: Tabel 7 Data Penyuluh Agama Penyuluh PNS Non PNS Total

Islam 4,676 91,798 96,474

Kristen 260 17,208 17,468

Agama Katolik 224 27 251

Hindu 158 3,789 3,947

Buddha 49 1,544 1,593

b. Jumlah KUA yang memiliki standar pelayanan Jumlah KUA yang memiliki standar pelayanan publik pada tahun 2015 sebanyak 2.191 KUA, sehingga capaian target tahun 2015 sebesar 79,70% dengan kategori cukup dari target yang ditetapkan sebesar 2.749 KUA. Pencapaian ini masih belum mencapai target yang disebabkan terdapat beberapa KUA yang masih belum mengacu pada Permenpan Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman

44



Standar Pelayanan Publik. Beberapa aspek yang mendukung pencapaian indikator ini, yaitu: 1) KUA yang memiliki gedung yang layak dan manusiawi, tersedianya ruangan pelayanan minimum, maupun sarana dan prasarana perkantoran. Selama tahun 2015, Kementerian Agama telah melaksanakan pengadaan lahan KUA sebanyak 113 lokasi, dan pembangunan baru serta renovasi sedang dan ringan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dengan menggunakan dana Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) sebanyak 26 Lokasi di provinsi Jawa Tengah (22 KUA), provinsi NTT (3 KUA), dan provinsi Lampung (1 KUA), Sedangkan pembangunan KUA dengan anggaran rupiah murni sebanyak 15 lokasi. 2) Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), baik offline maupun online. Jumlah KUA yang telah menggunakan SIMKAH online pada tahun 2015 sebanyak 2.191 dari total KUA seluruh Indonesia sebanyak 5.497. Penggunaan SIMKAH ini merupakan program terobosan Kementerian Agama dalam pelayanan administrasi pernikahan dengan beberapa manfaat, diantaranya: pencatatan pernikahan berbasis IT yang terkoneksi dengan jaringan nasional sebagai upaya pengamanan, pengintegrasian data kependudukan dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Mahkamah Agung (data perceraian), dan ke depan akan dikembangkan untuk pelayanan daftar nikah online secara nasional. Jumlah KUA yang telah menggunakan SIMKAH tersebut telah memiliki jumlah SDM minimal 7, ketersediaan sarana dan prasarana milik sendiri, baik gedung maupun fasilitas kantor lainnya. Selain itu, KUA yang memiliki SIMKAH telah tersedia dashboard penilaian mandiri dengan verifikasi berjenjang 3) Jumlah KUA yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/II/1209 Tahun 2013 Tentang SOP Pada KUA Kecamatan. Beberapa faktor pokok dalam pelayanan di KUA adalah tersedianya keterbukaan

informasi layanan,

khususnya dalam bidang administrasi

pernikahan meliputi informasi biaya nikah sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2015 (Nikah di KUA Rp0,00 atau gratis dan di luar KUA Rp600,000,00


45


disetorkan langsung ke bank), prosedur pernikahan, jangka waktu layanan administrasi, akuntabilitas pelaporan, serta ketersediaan link dan kotak pengaduan masyarakat (Dumas). Dalam memberikan pelayanan, seluruh aparatur KUA diharuskan melaksanakan 3 (tiga) pokok etika palayanan dengan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa). Dilihat dari cakupan tugasnya, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam

Kementerian

Agama

yang

terdepan

dalam

menempati

posisi

pelayanan

administrasi

keagamaan

umat Islam. Jumlah KUA dari waktu ke waktu terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kecamatan di seluruh

Indonesia

akibat

dari

pemekaran wilayah di berbagai provinsi dan kabupaten. Hingga tahun 2015, jumlah

KUA

definitif

berdasarkan

Keputusan Menteri Agama sebanyak 5.497 unit, dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) KUA sebesar Rp3 juta setiap bulan. Angka tersebut meski dinilai belum ideal, khususnya pada KUA yang memiliki tingkat layanan sangat tinggi, namun

KUA tetap dapat

memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Hal yang sangat pokok penerapan paradigma baru pelayanan KUA dengan tagline “KUA Citra Baru, Bersih dan Melayani” adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan PNBP atas biaya NR. Terbitnya regulasi ini semakin menegaskan dalam pengaturan tentang biaya nikah, baik di dalam kantor maupun di luar kantor untuk mencegah tindak “Pungli” (pungutan

liar)

dan

gratifikasi

yang

diberikan

kepada

penghulu

saat

melaksanakan tugas pencatatan nikah. Dengan adanya regulasi tersebut menjadi pedoman yang pasti bagi para penghulu, dimana dalam menjalankan tugasnya di luar kantor akan mendapatkan honorarium pelayanan nikah di luar kantor dan uang transportasi. Berdasarkan kajian internal Kementerian Agama selama tahun 2015 menunjukkan fenomena yang positif dimana layanan nikah gratis di KUA benar-benar terlaksana dan tindak penerimaan gratifikasi semakin mengecil.

46



Di samping pelayanan administrasi keagamaan juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Selain menggunakan aplikasi SIMKAH, KUA juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT lainnya, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIS). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah saat ini telah terjalin kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan. Oleh karena fungsi KUA yang kompleks sangatlah tepat apabila selain rasio penyediaan rumah ibadah dengan pemeluk, identifikasi pengukuran capaian realisasi target indikator kinerja kualitas pelayanan terhadap umat beragama juga menggunakan rasio jumlah KUA Kecamatan sebanyak 5.497 KUA. 2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intra dan antar umat beragama Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tersedianya rancangan UU PUB; (2) Presentase (%) rancangan indeks kerukunan umat beragama dengan capaian sebesar 216,67% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel 8 sebagai berikut: Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 2 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Tersedianya rancangan UU PUB

2.

Presentase (%) rancangan indeks kerukunan umat beragama Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2

1 1 rancangan rancangan 30,00 30,00

%

Kategori

100,00

Baik

100,00

Baik

100,00

Baik

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan dalam mengindentifikasi capaian kinerja meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intra dan antar umat beragama selama tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut: 1. Tersedianya rancangan UU PUB Indikator Tersedianya rancangan UU PUB memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori sangat baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa Kementerian Agama pada akhir tahun 2015 telah menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan


47


umat beragama (PUB). Rancangan tersebut telah melalui beberapa kali melalui pembahasan dan dengar pendapat dengan tokoh lintas agama dan LSM (Komnasham, HRWG, dan Asia Foundation). Terkait ketentuan pidana yang dimuat dalam RUU tersebut, Kementerian Agama juga telah melakukan dengar pendapat dengan Ahli Pidana Guru Besar Universitas Gajah Mada dan dosen Universitas Islam Indonesia. Langkah selanjutnya, rancangan tersebut akan dilakukan pembahasan lanjutan, mengingat beberapa kendala yang dihadapi cukup berat, antara lain ruang lingkup RUU yang sangat luas, masih membutuhkan pendapat dan masukan dari banyak tokoh agama dan akademisi, serta substansi RUU yang berpotensi menimbulkan konflik politik dan agama.

Menteri Agama RI menghadiri rapat pembahasan dengan Komisi III DPD RI terkait Progress Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB)

2. Presentase rancangan indeks kerukunan umat beragama Indikator presentase rancangan indeks kerukunan umat beragama memperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori sangat baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa rancangan tentang indeks kerukunan telah selesai disusun, bahkan telah digunakan untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Pada tahun 2015, Kementerian Agama telah melaksanakan survei nasional Kerukunan Umat Beragama (KUB). Hasil survei tersebut menunjukan bahwa rerata nasional kerukunan umat beragama di tahun 2015 berada pada poin 75,36 (dalam rentang 10-100) sebagaimana terungkap dalam Laporan Tahunan (Laptah) Kehidupan Keagamaan Tahun 2015. Hasil survei ini menunjukkan bahwa Indonesia secara rerata nasional, berada pada kategori kerukunan tinggi. Angka ini menguatkan hasil survei KUB 2012 yang berada pada indeks 3,67 (dalam rentang skala 1-5) yang berarti cukup harmonis. Kajian ini

48



menggunakan pendekatan Mixed Method yaitu kuantitatif yang disempurnakan dengan kualitatif. Teknik Pengambilan Sampel Peluang Simple Random Sampling. Untuk kuantitatif, dilakukan survey dengan menyebarkan 2.720 angket di 34 ibu kota provinsi dengan teknik Multi Stage Probability Cluster random Sampling. Adapun kualitatif dilakukan melalui pengayaan data dengan mewawancara/FGD para pakar yang memahami isu. Tingkat kerukunan diukur melalui tiga indikator yaitu tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama. Namun demikian, Kementerian Agama tidak menutup mata tentang adanya sejumlah kasus konflik pendirian rumah ibadat, antara lain: 1) Kasus Gereja Santa Clara yang berlokasi di Jalan Raya Lingkar Luar Bekasi Utara, RW 11 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, 2) kasus Gereja Advent di Kompleks Pisangan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, 3) kasus pembangunan masjid di Jalan Trikora KM 19 Arfai II, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat. 4) pelaksanaan Salat Idul Fitri I Syawal 1436 Hijriah, pada Jumat, 17 Juli 2015. Kerusuhan mengakibatkan pembakaran masjid, 5) kasus penertiban pembangunan gereja/undung-undung tanpa IMB di Kab. Singkil Aceh, dan 6) kasus penolakan pendirian Masjid As-Syuhada di Bitung, Sulawesi Utara. Semua kasus tersebut, ditangani Kementerian Agama dengan memediasi pihak-pihak terkait, sehingga konflik yang lebih luas dapat direduksi. Terkait sejumlah konflik ini, secara umum Kementerian Agama bersama instansi terkait melakukan sejumlah langkah penyelesaian, antara lain: 1) mengirimkan peneliti untuk melakukan kajian, 2) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga negara dan pihak terkait, untuk penanganan konflik, khususnya pemerintah daerah, 3) penyelesaian resolusi konflik melalui mediasi pihak yang berkonflik, 4), meningkatkan dialog para tokoh agama, 5) mendorong upaya penegakan hukum, 6) penanganan psikososial para korban, dan 7) rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik. Sejak tahun 2010, Kemenag menerbitkan laporan tahunan kerukunan umat beragama. Laptah 2015 ini adalah kali keenam. Laptah ini adalah laporan terkait substansi kehidupan keagamaan, di luar isu politik dan pendidikan. Kata “tahunan” dalam laporan ini membatasi isu-isu yang diangkat, yaitu hanya yang terjadi pada tahun 2015, dengan masa pantau Januari hingga Desember 2015. Laptah tersebut ditulis secara deskriptif-analitis terhadap isu-isu yang dipilih dari sejumlah isu yang berkembang di media massa sebagai perekam informasi harian sepanjang tahun dengan merekam berbagai dinamika kehidupan keagamaan, yang


49


mencakup (a) aliran, paham, dan gerakan keagamaan, (b) pelayanan keagamaan, dan (c) hubungan antarumat beragama. 3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Presentase Peningkatan penerimaan dana zakat; (2) Presentase tanah wakaf bersetifikat, dengan total capaian sebesar 89,38% (kategori baik) dapat dilihat dalam tabel 9 sebagai berikut: Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan Indikator Kinerja 1. 2.

Presentase Peningkatan penerimaan dana zakat Presentase tanah wakaf bersetifikat

Target

Realisasi

%

Kategori

15,38 %

12,12%

78,80

Cukup

66,70%

66,67%

99,96

Baik


89,38

Baik

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan dalam mengindentifikasi capaian kinerja meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan selama tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut: 1. Presentase Peningkatan penerimaan dana zakat Indikator presentase peningkatan penerimaan dana zakat memperoleh capaian sebesar 78,80% dengan kategori cukup, hal ini dapat dijelaskan bahwa persentase peningkatan penerimaan zakat dari target sebesar Rp. 3,9 Triliyun dengan realisasi sebesar Rp3,3 Triliyun dan tahun 2015 sebesar 3,7 Triliyun. Data tersebut merupakan gabungan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat ijin operasional dari Menteri Agama. Terjadi peningkatan penerimaan dana zakat sebesar 0,4 T atau sebesar 12,12% dari tahun 2014 yang disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari sektor zakat mal, fitrah, infak, sedekah, meskipun masih ada gap antara target dengan realisasi pada tahun 2015. Terjadinya gap ketidaktercapaian penerimaan target disebabkan oleh beberapa kondisi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

50



a. Belum maksimalnya sistem pelaporan zakat secara nasional yang dimiliki dan dikembangkan oleh BAZNAS melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Aplikasi SIMBA yang dikelola oleh BAZNAS sebenarnya memiliki keunggulan dalam entry data dan kemampuannya dalam pencatatan transaksi Muzakki dengan BAZNAS, namun berdasarkan laporan BAZNAS kepada Kementerian Agama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana dimana tidak semua kantor BAZNAS Provinsi dan Kabupaten memiliki gedung yang permanen. Selain itu jumlah personil di BAZNAS masih sangat kurang, dan terlalu seringnya arus “masuk dan keluar” pegawainya. Kendala pendataan seperti ini akan terus berulang jika tidak dapat diatasi secara permanen, sehingga pembedayaan zakat kurang optimal. b. Banyak masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara individu. Fakta ini dapat dilihat dari masih banyaknya umat Islam kaya yang lebih senang memilih untuk menyalurkan secara langsung atas nama individu yang disebabkan karena belum optimalnya edukasi pembayaran zakat kepada lembaga zakat. Jumlah penyalur zakat individu ini sangat banyak dan mungkin manjadi “silent majority” karena adanya anggapan bahwa memberikan langsung lebih terasa manfaatnya dibandingkan harus dipercayakan melalui lembaga zakat. Program utama Kemenag

dalam

Gerakan

Nasional

Membayar

Zakat

memang

belum

menghasilkan capaian yang menggembirakan, namun ke depan Kemenag tetap makan menjalankan program ini hingga target penerimaan zakat dapat terpenuhi.

Menteri Agama RI menyerahkan penghargaan kepada Baznas Provinsi dan Kab./Kota Berprestasi pada acara Zakat Award di Jakarta

c. Faktor makro ekonomi (inflasi, kenaikan BBM, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain) sehingga berpengaruh terhadap angka jumlah kemiskinan. Faktor ini juga memiliki keterhubungan dengan jumlah penerimaan zakat secara nasional. d. Penataan lembaga zakat sedang berlangsung sesuai perubahan regulasi sehingga mempengaruhi sistem pelaporan yang belum maksimal.


51


2. Presentase tanah wakaf bersetifikat Indikator presentase tanah wakaf bersetifikat memperoleh capaian sebesar 99,99% dengan kategori baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi. Aset wakaf yang sangat besar tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Kementerian Agama untuk memfungsikan harta wakaf secara maksimal sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Salah satu isu krusial perwakafan ialah program sertifikasi dalam rangka tertib administrasi dan perlindungan tanah wakaf. Menurut data, dari 435.395 persil tanah wakaf, yang mempunyai sertifikat adalah 289. 696 lokasi (66,54 %). Target tahun 2015 sertifikasi tanah wakaf sebanyak 2500 lokasi, namun terealisasi 583 lokasi yang sudah tersetifikasi yaitu 287.279 (66,67%) sehingga capaian 99,96%. Dalam program sertifikasi tanah wakaf, sesuai persetujuan Bapenas alokasi anggaran sertifikasi hanya sebesar Rp2000.000/lokasi, sedangkan luas tanah tidak sama. Pada tahun 2015 sejumlah Kanwil Kementerian Agama tidak melakukan pencairan anggaran setifikasi karena dana yang dialokasikan tidak mencukupi terutama untuk daerah yang biaya sertifikasinya tinggi. Berkenan dengan kendala di atas, Kementerian Agama mengusulkan solusi sertifikasi tanah wakaf sepenuhnya dikelola oleh BPN, sedangkan fungsi Direktorat Wakaf hanya untuk data dan pemenuhan persyaratan syarat-syarat sertifikasi. Dalam kaitan ini anggaran sertifikasi bisa dialokasikan di BPN atau tetap di Kementerian Agama. Solusi maksimal adalah pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf sebagaimana halnya pemerintah telah membebaskan pajak atas tanah wakaf. 4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Efisien dan Akuntabel Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks kepuasan Jemaah Haji; (2) Opini Laporan Keuangan; (3) Rasio Pembimbing haji yang bersitifikat; dan (4), Persentase Asrama Haji standar bintang tiga, dengan total capaian sebesar 110,00% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel 10 sebagai berikut:

52



Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 4 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1. 2.

Indeks kepuasan Jemaah Haji Opini Laporan Keuangan

83,00 WTP

82,55 -

99,46 -

3.

Rasio Pembimbing haji yang 1:130 1:116 bersitifikat Persentase Asrama Haji 30,30 33,33 standar bintang tiga Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4

112.07

Baik Masih dalam pemeriksaan Sangat Baik

110,00

Sangat Baik

107,18

Sangat Baik

4.

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan dalam mengindentifikasi capaian kinerja meningkatnya mutu penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel selama tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indeks kepuasan jemaah haji tahun 2015 memperoleh kategori memuaskan dari BPS dengan nilai 82,55. Nilai tersebut naik sebesar 1,22 poin dari tahun 2014, yang menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun terjadi peningkatan kinerja, target tahun 2015 untuk nilai indeks kepuasan jemaah haji sebesar 83,00 terealisasi sebesar 99,46%, sehingga nilai tersebut masuk ke dalam kategori baik. Tahun 2016, dalam penyelenggaraan ibadah haji akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, dengan target indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,00. Kementerian Agama berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di semua komponen yang meliputi petugas kloter, non kloter, akomodasi, transportasi, katering, pelayanan ibadah dan pelayanan umum lainnya. Seluruh upaya-upaya peningkatan kualitas peningkatan jemaah haji menghasilkan indeks kepuasan jemaah haji berdasarkan hasil survei 1436H/2015M sebesar 82,55 dari target sebesar 83,00 sehingga capaian kinerja Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2015 sebesar 99,76. Kementerian Agama

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

melakukan survei kepuasan jemaah haji Indonesia sejak tahun 2010 s.d 2015. Survei ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kepuasan jemaah haji, membuat kajian analisis dan melakukan tindak lanjut perbaikan atas tingkat


53


kepuasan dan tingkat harapan jemaah haji pada aspek pelayanan yang diberikan. Tingkat kepuasan dan tingkat harapan jemaah haji tersebut diukur dengan indeks kepuasan jemaah haji. Tabel 11 Indeks Kepuasan Jemaah Haji PPIH Arab Saudi Menurut Jenis Pelayanan Tahun 2010 – 2015 No

Jenis Pelayanan

2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Petugas Kloter Petugas Non Kloter (PPIH AS) Ibadah Akomodasi / Pemondokan Katering Transportasi Bus Katering Armina Lain-lain (Umum) Rerata Indeks Kepuasan Jemaah

88,88 83,64 85,95 79,95 79,83 76,82 73,39 83,15

88,37 85,07 85,82 81,66 80,46 77,41 78,07 82,98

88,36 82,31 86,04 81,38 78,24 74,00 76,85 83,18

85,77 84,16 84,89 81,67 80,21 80,00 81,24 81,56

84,71 82,13 83,37 80,09 81,53 78,84 81,37 80,09

85,41 83,99 84,18 82,13 82,92 80,09 83,49 81,59

81,41

83,31

82,32

82,69

81,52

82,55

Perubahan 2014 ke 2015 (poin)

0,70 1,86 0,81 2,04 1,39 1,25 2,12 1,50

1,46

Grafik 4 Perbandingan Indek Kepuasan Jemaah Haji 2010-2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan hasil survei BPS mengalami kenaikan dan penurunan nilai survei BPS sebagai dapat dilihat dalam diagram Indeks kepuasan Jemaah Haji Tahun 2010 – 2015. Dibanding tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar 1,46 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: a. Indeks kepuasan jemaah haji tertinggi didapat dari Pelayanan petugas kloter (85,41) dan Pelayanan Ibadah (84,18). Hal ini didukung dengan adanya pelayanan petugas kloter sikap keramahan dan kesopanan petugas dalam melakukan

54

pelayanan,

kecepatan

dalam

menanggapi

respon,

kerapihan



berpakaian dan fasilitas yang dipakai petugas dalam pelayanan. Aspek pelayanan ibadah mendapatkan nilai tertinggi dikarenakan peran Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan pembimbing ibadah baik di Sektor maupun di Daker, hal ini dikarenakan keberhasilan dalam melahirkan pembimbing TPIH yang berkompeten dan berpengalaman dalam membimbing jemaah.

Pelepasan petugas kloter oleh Menteri Agama dan Pelayanan petugas di Arab Saudi

b. Nilai indeks kepuasan terendah yaitu pada pelayanan transportasi Bus 80,09, Pelayanan transportasi darat di Arab Saudi meliputi; angkutan shalawat dan angkutan antarkota perhajian. Pelayanan angkutan shalawat diberikan kepada jemaah haji yang menempati pemondokan pada wilayah dengan jarak 2000 meter atau lebih pulang pergi ke Masjidil Haram dan wilayah tertentu yang ditetapkan yaitu:

Aziziyah,

Nakkasah/Misfalah.

Mahbas

Jin,

Pemerintah

Syisyah, Indonesia

Raudhah, menyediakan

Biban/Jarwal, dua

dan

perusahaan

angkutan yaitu SAPTCO dan RAWAHEL untuk melakukan pelayanan angkutan shalawat pada musim haji tahun 1436H/2015M.

“Angkutan Sholawat SAPTCO dan RAWAHEL Jemaah Haji 1436H/2015M”


55


1) Pelayanan Transportasi Sebagai deskripsi dari pelaksanaan pelayanan transportasi pada musim haji tahun 2015, sebagai berikut: a) Masa Kedatangan Angkutan antarkota masa kedatangan sepenuhnya dilaksanakan oleh Naqabah ‘Ammah Lissayyarat dengan rincian sebagai berikut: (1) Airport Madinah-Pemondokan Madinah Angkutan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015M/5 Zulqa’dah 1436H s.d 3 September 2015M/19 Zulqa’dah 1436H dengan perincian bus yang melayani sebagai berikut:

Tabel 12 Darftar Perusahaan Transportasi Musim Haji 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

56

Nama Perusahaan Transportasi Abu Sarhad Hafil Saptco Dallah Makkah Andalus Al Jazirah Farouk Jamil Khoger Qawafil Ummul Qura Rawahel Al Madinah Rabitat Makkah Tabarak Arabian Al Maghrabi Al Munawwarah Al Hogeir

Jumlah 1,160 292 158 65 93 46 48 37 30 34 29 16 8 7 5 12 2 4

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

Persentase 56.5 14.2 7.7 3.2 4.5 2.2 2.3 1.8 1.5 1.7 1.4 0.8 0.4 0.3 0.2 0.6 0.1 0.2

% % % % % % % % % % % % % % % % % %



No

Nama Perusahaan Transportasi Al Masa Saqadif

19. 20.

Jumlah

Jumlah

Persentase

5 unit 2 unit

0.2 % 0.1 %

unit

100.0 %

2,053

(2) Madinah-Makkah Angkutan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2015M/15 Zulqa’dah 1436H s.d 12 September 2015M/28 Zulqa’dah 1436H dengan perincian bus yang melayani sebagai berikut: Tabel 13 Darftar Perusahaan Transportasi Musim Haji 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Perusahaan Transportasi Abu Sarhad Hafil Andalus Al Jazirah Ummul Qura Makkah Dallah Rawahel

Jumlah 908 488 174 69 58 10 12 3

Jumlah

Persentase

unit unit unit unit unit unit unit unit

52.7 28.3 10.1 4.0 3.4 0.6 0.7 0.2

1.722 unit

% % % % % % % %

100.0 %

(3) Jeddah-Makkah Angkutan ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2015M/20 Zulqa’dah 1436H s.d 18 September 2015M/3 Zulhijjah 1436H dengan perincian bus yang melayani sebagai berikut: Tabel 14 Darftar Perusahaan Transportasi Musim Haji 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Perusahaan Transportasi Hafil Ummul Qura Rawahel Makkah Saptco Abu Sarhad Andalus


Jumlah 697 100 57 110 71 372 44

unit unit unit unit unit unit unit

Persentase 38.7 5.6 3.2 6.1 3.9 20.7 2.4

% % % % % % %

57


No 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Nama Perusahaan Transportasi Al Jazirah Qawafil Al Massa Al Maghrabi Farouq jamil Dallah Al Madina Shaqadif Rabitat Makkah Al Arabian Carthage Za'ir Jumlah

Jumlah 116 73 3 16 38 61 12 6 14 5 2 2 1.799

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

Persentase 6.4 4.1 0.2 0.9 2.1 3.4 0.7 0.3 0.8 0.3 0.1 0.1 100.0

% % % % % % % % % % % % %

4. Masa Kepulangan Berdasarkan hasil evaluasi terhadap operasional angkutan antarkota pada masa kedatangan yang dilakukan oleh KPHI, Amirul Hajj dan DPR, direkomendasikan pada masa kepulangan agar dilakukan upgrade untuk rute Makkah-Jeddah dan Makkah-Madinah. Sedangkan untuk rute Pemondokan Madinah-Bandara Madinah tidak dilakukan upgrade.

b) Selanjutnya Tim transportasi melakukan pertemuan koordinasi dengan 8 perusahaan terpilih yaitu Rawahel, Saptco, Qawafil, Rabithat Makkah, Dallah dan al Arabiyah wa al Madinah, Al Maasah dan Durrah al Munawwarah untuk melayani upgrade bus jemaah haji Indonesia untuk rute Makkah-Jeddah dan Makkah-Madinah. Karenan seat kuota tidak mencukupi maka Rawahel dan Rabithat Makkah menggandeng 2 perusahaan Hafil dan Abu Sarhad.

58



c) Realisasi jemaah angkutan Makkah-Jeddah dan Makkah-Madinah adalah sebagai berikut: Tabel 15 Realisasi Jemaah Angkutan Makkah-Jeddah dan Makkah-Madinah NO

PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rawahel Saptco Qawafil Dallah Rabithat Makkah Al Arabiah wal Madinah Al Maasah Durrah al Munawwarah Hafil Abu Sarhad Jumlah

MKHJED 24.918 6.010 11.536 2.052 12.951 9.709 5.038 2.996 808 440 76.458

% 32.5 7.9 15.0 2.7 16.9 12.7 6.6 3.9 1.1 0.6 99.7

MKH-MAD 18.812 21.502 11.846 3.993 10.229 5.819 4.779 1.969 78.949

% 23.4 26.9 14.8 4.9 12.7 7.2 5.9 2.4 98.2

d) Realisasi bus (retase) angkutan Makkah-Jeddah dan Makkah-Madinah adalah sebagai berikut:


59


Tabel 16 Realisasi Bus Makkah-Madinah No

Perusahaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rawahel Saptco Qawafil Dallah Rabithat Makkah Al Arabiah wal Madinah Al Maasah Durrah al Munawwarah Hafil Abu Sarhad Jumlah

Mkh-jed

%

558 136 262 46 292 219 113 68 18 10 1.722

Mkh-mad

7.9 32.4 15.2 2.7 16.9 12.7 6.6 3.9 1.1 0.6 99.9

422 484 267 90 232 131 107 44 1.777

% 23.7 27.2 15.0 5.0 13.0 7.3 6.0 2.4 99.6

Adapun indeks pelayanan transportasi bus terendah (80,09) dikarenakan pada angkutan antar kota yang digunakan jemaah haji saat kedatangan menggunakan bus non upgrade. 2) Akomodasi dan Pemondokan Adapun deskripsi dari pelaksanaan pelayanan akomodasi dan pemondokan pada musim haji tahun 2015, sebagai berikut: Indeks

kepuasan

pelayanan

akomodasi

sebesar

82,13.

Penyediaan

akomodasi di Madinah berada di wilayah markaziah, proses pengadaannya dilakukan dengan sistem blocking time. dengan sistem sewa layanan oleh majmuah (Group). Jemaah haji Indonesia dilayani oleh 15 penyedia dengan 113 hotel di wilayah Markaziah dekat Masjid Nabawi, jarak terjauh +600 meter dari hotel ke pelataran Masjid Nabawi. Sehingga jemaah haji memperoleh kemudahan ibadah arbain. Akomodasi jemaah haji di Madinah terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Wilayah Syimaliah, Janubiah, Gharbiah.

60



Markaziah Syimaliah Markaziah Gharbiah

MASJID NABAWI Makam Al-Baqi Markaziah Janubiah

Akomodasi jemaah haji di Makkah meliputi 6 wilayah, yaitu wilayah Aziziah, Mahbas Jin, Jarwal, Misfalah, Syisyah dan Raudhah

Zahir

Jarwal

Jumaiza h

Ray Zakhir

Raudhah

Ma’abdah Syisyah

MH Ummul Qura Mahbas Syari’ Mansyur Jin Misfalah Rei Bakhsy Aziziah

Mina

Kuday

Wilayah pemondokan jemaah haji di Makkah

Penempatan Jemaah haji di pemondokan Makkah menggunakan sistem taksir dengan space 3.4 m2/jemaah. Bukan lagi menggunakan sistem taksir sesuai tasrih yang dikeluarkan oleh Baladiyah. Jemaah haji pada tahun 1436H/2015M menempati pemondokan sebanyak 111 gedung dengan kapasitas 158.795 orang. Di samping itu disiapkan 2 gedung rumah cadangan dengan kapasitas 1.049 orang. Pemondokan tersebut berada dalam lingkup layananan 52 Maktab yang terbagi menjadi 9 Sektor di wilayah Daker Makkah. Indeks kepuasan


61


jemaah haji terhadap akomodasi pemondokan baik di Makkah maupun Madinah adalah sebesar 82,13 lebih tinggi 2,04 poin dari tahun sebelumnya

Tabel 17 Jumlah Layanan dan Jarak Pemondokan Jemaah Haji dengan Masjidil Haram No.

Wilayah

Jarak (meter)

Jumlah Layanan

Terjauh

Terdekat

orang

%

1

Mahbas Jin

1.630

2.970

32.553

20%

2

Aziziah

2.579

4.398

16.030

10%

3

Jarwal

663

2.010

42.110

26%

4

Misfalah

1.125

2.382

16.386

10%

5

Raudhah

2.235

4.220

16.801

11%

6

Syisyah

1.865

4.350

35.964

22%

159.844

100%

Jumlah

Grafik 2 Jumlah layanan pemondokan Jemaah Haji

62



Akomodasi jemaah haji di Mekkah Arkan Bakkah hotel dan Tharawat Al-Sesha Hotel

3) Pelayanan Katering Pada pelaksanaannya pelayanan katering di Arab Saudi meliputi pelayanan konsumsi di Bandara Internasional King Abdul Azis (KAAIA) Jeddah; pelayanan konsumsi di Madinah, pelayanan konsumsi di Armina, dan pelayanan konsumsi di Mekkah. a) Pelayanan Katering di Jeddah Pelayanan Konsumsi Bandara KAAIA Jeddah diberikan pada fase kedatangan dan pemulangan Jemaah. Pelayanan konsumsi di Madinah: setiap hari diberikan 2 kali makan (siang dan malam) dan di pemondokan sebanyak-banyaknya 18 kali makan termasuk kelengkapan minum dan snack untuk sarapan. Pelayanan konsumsi di Arafah, Muzdalifah dan Mina: di Arafah di berikan 4 kali makan, di Muzdalifah 1 kali snack dan di Mina 11 kali makan termasuk paket kelengkapan minum. Pelayanan konsumsi di Makkah: diberikan 1 kali makan (siang) sebanyak-banyaknya 15 kali. Menu yang disediakan telah memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), kesehatan, kebersihan dan keamanan. Pengawasannya melibatkan ahli gizi dan tata boga. Konsumsi disajikan dalam kemasan kotak food grade dengan menu masakan bercita rasa Indonesia


63


b) Pelayanan Katering di Madinah Pelayanan katering di Madinah pada saat kedatangan dan pada saat meninggalkan Madinah, masing-masing diberikan 1 (satu) boks makanan. Jemaah mendapat sarapan pagi berupa snack roti croissant + Muffin + coffee shop. Pelayanan katering selama jemaah tinggal di pemondokan Madinah diberikan sebanyak 2 (dua) kali sehari (makan siang dan malam) sesuai dengan menu dan jadwal yang telah ditetapkan Pelayanan katering dengan menggunakan kemasan boks. Jumlah layanan katering yang diberikan kepada jemaah selama di Madinah sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) kali. c) Pelayanan Katering di Masyair (Armina), Pelayanan katering di Arafah diberikan mulai tanggal 8 Dzulhijjah malam sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah sebelum keberangkatan ke Muzdalifah sebanyak 4 (empat) kali. Pada saat wukuf (makan siang) dan menjelang keberangkatan ke Muzdalifah, katering diberikan dengan menggunakan boks, selain itu disajikan dalam bentuk prasmanan sesuai dengan jadwal dan menu yang telah ditetapkan. Pelayanan katering dilengkapi dengan coffee shop. Pelayanan katering di Muzdalifah diberikan 1 boks snack berat (roti,kurma,buah dan air) yang didistribusikan kepada setiap jemaah di Arafah menjelang keberangkatan ke Muzdalifah. Pelayanan katering di Mina sebanyak 11 kali, pada tanggal 10 Zulhijjah pagi, 12 Zulhijjah siang dan 13 Zulhijjah siang diberikan dalam bentuk box, selebihnya disajikan dalam bentuk prasmanan, serta dilengkapi dengan coffee shop. d) Penyiapan Katering di Makkah Pada tahun ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah semakin meningkatkan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan jamaah haji dengan beberapa kebijakan baru. Salah satunya, jamaah haji regular disediakan makan siang selama 15 hari di Makkah. Berbeda dengan penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, tahun ini jemaah haji reguler akan mendapatkan makan siang selama lima belas hari keberadaan mereka di Makkah, tanpa menghapus biaya hidup (living cost) yang diberikan ke Jemaah. Sebanyak 155.200 orang jamaah haji reguler

64



makan siang sebanyak 15 kali, tanpa mengurangi jatah biaya hidup sebesar 1.500 riyal per jamaah. Adapun Menu yang disediakan telah memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), kesehatan, kebersihan dan keamanan. Pengawasannya melibatkan ahli gizi dan tata boga. Konsumsi disajikan dalam kemasan kotak food grade dengan menu masakan bercita rasa Indonesia.

2. Opini Laporan Keuangan Haji Indikator opini laporan keuangan haji belum dapat dilakukan pengukuran dari target opini laporan keuangan haji adalah WTP. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi pada tahun 2015 belum dapat direalisasikan, dikarenakan saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sedang melaksanakan pemeriksaan keuangan haji baik di pusat, daerah maupun Arab Saudi Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah melaksanakan sosialisasi, pelatihan, reviu laporan keuangan baik di pusat, daerah maupun di Arab Saudi 3. Rasio Pembimbing Haji yang Bersertifikat Indikator rasio pembimbing haji yang bersertifikat memperoleh capaian sebesar 112.07% dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa target pembimbing haji yang bersertifikat sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Agama 1:130. Realisasi pada tahun 2015 adalah 1:116 atau 122% (sangat baik). Pemerintah selalu berupaya untuk lebih meningkatkan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang kompeten dan profesional, dalam rangka meningkatkan kualitas pembimbing haji, pemerintah telah melakukan sertifikasi kepada pembimbing manasik haji. Adapun rasio kebutuhan ideal pembimbing haji adalah


65


1:45 atau orang satu pembimbing melayani 45 orang jemaah haji. Pemerintah menargetkan kebutuhan ideal pembimbing haji sampai dengan tahun 2019. (sesuai dengan Renstra Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015 s.d 2019). Sampai dengan tahun 2014 jumlah pembimbing yang sudah bersertifikat tercatat 745 orang. Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan rasio pembimbing terhadap jemaah adalah 1:130, sehingga diperlukan pembimbing sebanyak 1.623 orang (130 orang pembimbing : 211.000 orang jemaah). Target pembimbing bersertifikat tahun 2015 sebanyak 878 (1.623 - 745) pembimbing. Adapun realisasi target pembimbing haji yang bersertifikat sebesar 122% dikarenakan pada tahun ini ada inisiatif baru, yaitu pelaksanaan sertifikasi dibiayai oleh Instansi terkait (Mabes TNI AL) bekerja sama dengan Ditjen PHU dan UIN Jakarta sebagai pelaksananya. Di samping itu terdapat juga program tambahan sertifikasi untuk pembimbing PIHK dan PPIU sebanyak 83 pembimbing. Dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah kepada jemaah haji, pemerintah selalu berupaya untuk lebih meningkatkan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang kompeten dan profesional, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pelayanan pembinaaan ibadah. Adapun dalam tahun 2015, Direktorat Jenderal PHU telah melakukan beberapa upaya peningkatan pelayanan pembinaan ibadah sebagai berikut: a. Melaksanakan sertifikasi bagi pembimbing KBIH sebanyak 1.820 pembimbing; Grafik 5 Jumlah Pembimbing yang Telah Bersertifikat

66



b. Pemerintah juga menyediakan bimbingan manasik visitasi penyuluhan ke pemondokan jemaah oleh praktisi manasik haji, hal ini ditujukan untuk menyegarkan kembali pemahaman jemaah terhadap terhadap manasik dan proses ibadah haji serta informasi-informasi penting lainnya; c. Melakukan inovasi program bimbingan melalui smartphone android untuk layanan membaca doa tawaf dan doa lainnya yang dapat di akses pada Aplikasi Haji Pintar; d. Pola rekruitmen petugas haji tahun 1435H/2014M dilakukan dengan ketat baik di pusat, daerah, maupun di Arab Saudi. Proses pelaksanaannya diawasi langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. 4. Persentase Asrama Haji Standar Bintang Tiga Indikator persentase asrama haji standar bintang tiga memperoleh capaian sebesar 110,00% dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa target persentase asrama haji standar bintang tiga adalah 30,30%. Dengan realisasi sebesar 33,33% atau 110,00% dari 9 lokasi asrama haji yang sudah di revitalisasi. Capaian persentase asrama haji standar bintang tiga 110,00% di


67


dapatkan dari 4 lokasi asrama haji yaitu Asrama Haji Medan, Asrama Haji NTB, Asram Haji Balikpapan, dan Asrama Haji Surabaya. Adapun kriteria yang digunakan adalah: Tabel 18 Kriteria Asrama Haji yang Berkelas Hotel Bintang 3 No

Asrama Haji

Min. 30 Kamar

Kamar suite

1 2 3 4

Asrama Haji Medan Asrama Haji NTB Asrama Haji Surabaya Asrama Haji Balikpapan

   

   

Kriteria Hotel Setara Bintang 3 Kmr mandi/ Penyejuk Letak toilet dlm Udara/AC Strategis Kmr            

Sarana & Prasarana    

Revitalisasi Asrama Haji ditujukan untuk membentuk Asrama Haji yang moderen dan dikelola secara profesional. Selain itu pemanfaatan Asrama Haji diperluas dari Pelayanan Haji dan Umrah ke manfaat sosial, pendidikan Islam dan kegiatan ekonomi syariah. Pengembangan fasilitas infrastruktur yang memadai bertujuan untuk peningkatan pelayanan, kenyamanan, dan keamanani. Sehingga kedepannya Asrama Haji dapat memberikan kontribusi pada APBN dalam bentuk PNBP. Asrama Haji Medan

Asrama Haji Surabaya

68



5. Kebijakan Perbaikan Layanan Haji yang dilakukan Selama Tahun 2015 a. Peningkatan Kualitas Pembinaan Haji dan Umrah 1) Dalam upaya mewujudkan haji mandiri, pada tahun 2015 Kementerian Agama melakukan sertifikasi bagi pembimbing haji melalui kerjasama dengan TNI AL, yang keseluruhan setifikasi dibiayai dari DIPA TNI AL. 2) Melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) untuk penyelenggaraan sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji, dan telah menyusun 4 modul untuk peserta sertifikasi 3) Bekerja sama dengan Bareskrim terkait pemberian sanksi kepada 15 PPIU (8 Sanksi berat berupa pencabutan PPIU dan 7 Sanksi ringan berupa peringatan tertulis). 4) Dalam upaya meminimalisir terjadinya penipuan yang dilakukan oleh travel umrah, Kementerian Agama mensosialisasikan gerakan Lima Pasti Umrah baik melalui media cetak dan elektronik yang terdiri atas: (1) Pastikan Travel Berizin, (2) Pastikan Penerbangan dan Jadwal Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya, dan (5) Pastikan Visanya.

b. Peningkatan Pelayanan Haji Dalam Negeri 1) Kementerian Agama menetapkan proses pengisian kuota dengan dua tahap berdasarkan PMA Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembayaran BPIH Reguler Tahun 1436H/2015M. 2) Dalam operasional haji tahun 1436 H/2015 M, telah dilakukan perubahan rute penerbangan Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I direct ke Madinah


69


dan Gelombang II direct ke Jeddah. Demikian juga pada saat pemulangan Gelombang I direct dari Jeddah dan Gelombang II direct dari Madinah.

c. Peningkatan Pelayanan Haji Luar Negeri 1) Pemondokan haji di Mekkah seluruhnya minimal bintang tiga, dengan jarak maksimal 4500m. Sedangkan pemondokan di Madinah seluruhnya berada di Markaziah 2) Mulai tahun 2015 Jemaah haji di Makkah memperoleh pelayanan katering 1 kali selama 15 hari. 3) Aplikasi Haji Pintar merupakan pemberian informasi kepada masyarakat melalui layanan online tentang seluk beluk pelayanan haji

menyangkut

pemondokan, penerbangan, transportasi, katering, informasi kesehatan dan doa-doa ibadah haji 4) Penyelesaian korban crane dan Mina dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pemerintah mendapat apresiasi dalam penanganan korban crane dan Mina

“Aplikasi Haji Pintar android version untuk mempermudah ibadah jemaah haji”

70

“Menteri Agama menjenguk jemaah haji korban crane”



5. Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efesien, Efektif, Transparan dan Akuntabel Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Opini Laporan Keuangan; (2) Predikat Akuntabilitas Kinerja; (3) Nilai Reformasi Birokrasi; dan (4) Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit, dengan total capaian sebesar 109,64% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 5 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

WTP

WTP

100

Baik

1.

Opini Laporan Keuangan

2.


B

B

100

Baik

3.


60

62,28

103,80

Sangat Baik

4.

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit

45,00

53,90

134,80

Sangat Baik

109,64

Sangat Baik

Rerata capaian kinerja Sasaran Strategis 5

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan dalam mengindentifikasi capaian kinerja terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel selama tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut: a. Opini Laporan Keuangan Indikator opini laporan keuangan memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa predikat opini keuangan atas LK Kemenag oleh BPK RI memperoleh opini WTP pada Tahun 2015. Realisasniya adalah predikat WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan). Peningkatan perolehan predikat opini keuangan semakin meningkat sejak tahun 2007 dan tahun 2008 berpredikat disclamer hingga tahun 2015 memperoleh predikat WTP-DPP, dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 20 Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2007 s.d. 2014 Tahun 2007 2008 2009

Opini BPK-RI Disclaimer Disclaimer WDP


Keterangan Wajar Dengan Pengecualian 1 Pengelolaan PNBP 2 Penggunaan BAS 3 Hasil IP Aset Tetap 71


Tahun

Opini BPK-RI

2010

WDP

2011

WTP DPP

2012

WTP DPP

2013

WTP DPP

2014

WTP DPP

Keterangan Wajar Dengan Pengecualian Penggunaan Kas BLU dengan bukti yang kurang lengkap Paragraf Penjelas 1 Penggunaan Langsung PNBP tanpa mekanisme APBN 2 Kesalahan Penggunaan BAS 3 Hasil IP selisih dengan DJKN Kemenkeu Paragraf Penjelas 1 Pengadaan Belanja Barang 2 Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Paragraf Penjelas 1 Belanja Bantuan Sosial belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan, BSM melalui bank penyalur terlambat disalurkan 2 Aset tanah BLU seluas 422.652 m2 pada UIN Syarif Hidayatullah masih sengketa Paragraf Penjelas Aset tetap tanah dan tanah BLU Kemenag seluas 85.719m2 dan dua persil tanah seluas 19.257m2 dikuasai pihak ketiga secara tidak sah. Atas tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga seluas 35.766m2 dalam proses pengadilan

“Menteri Agama menerima Opini WTP dari BPK RI”

b. Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Indikator predikat evaluasi akuntabilitas kinerja memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi

72



Kemenpan dan RB atas sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 memberikan predikat “B” dengan nilai 62,01. Predikat B diperoleh dari hasil penilaian 5 komponen yang dinilai, yaitu (1) perencanaan; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi kinerja; dan (5) capaian kinerja. Ada beberapa proses perbaikan dalam peningkatan nilai SAKIP, antara lain, melakukan evaluasi capaian kinerja unit eselon I secara berkala (triwulanan), juga menyempurnakan indikator kinerja pada Rencana Strategis sesuai dengan kebijakan Kemenpan RB (Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014). Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana laporan kinerja Kementerian Agama tahun 2014 memperoleh kategori “CC”. Tabel 21 Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Agama

c. Nilai Reformasi Birokrasi Indikator nilai reformasi birokrasi memperoleh capaian sebesar 103,80% dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2015, Kementerian Agama menerapkan beberapa langkah yang memenuhi Prinsip Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1) Perbaikan berkelanjutan Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan. 2) Kejujuran dalam penilaian a) Untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dalam praktik, diperlukan kejujuran dalam melakukan penilaian. b) Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan.


73


3) Dokumentasi Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melakukan perbaikan. Pada tahun 2015, Kementerian Agama telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencakup delapan area perubahan. Hasil pokja telah diverifikasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB, dengan hasil penilaian sebagai berikut: Grafik 6 Capaian Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil capaian PMPRB Kementerian Agama terhadap komponen pengungkit di atas, diketahui bahwa total capaian PMPRB tersebut sebesar 34,14 atau 56,90% dari nilai maksimal yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 60 atau 100%. Hal ini disebabkan beberapa komponen pengungkit masih belum memenuhi target yaitu Manajemen Perubahan (50,59%), PerundangUndangan (29,25%), Penataan dan Penguatan Organisasi (47,06%), Penataan Tatalaksana (59,23%), Penguatan Akuntabilitas (40,87%), dan Penguatan Pengawasan (53,61%).

74



Grafik 7 Capaian Komponen Hasil Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil capaian PMPRB Kementerian Agama terhadap komponen hasil di atas, diketahui bahwa total capaian PMPRB tersebut sebesar 28,14 atau 70,35% dari nilai maksimal yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 40 atau 100%. Nilai capaian komponen hasil cukup baik dengan beberapa komponen hasil yang dinilai adalah sebagai berikut Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (65,35%), Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (79,70%), dan Kualitas Pelayanan Publik (71,00%). Dari total kedua hasil capaian komponen tersebut, maka didapatkan hasil total capaian PMPRB Kementerian Agama Tahun 2015 sebesar 62,28 atau 103,80% dari target yang diperjanjikan. Selain penilaian terhadap kedua komponen reformasi birokrasi tersebut di atas, juga dilakukan survei terhadap indeks persepsi antikorupsi pada Kementerian Agama, dengan hasil sebagai berikut:


75


Grafik 8 Hasil Survei Indeks Persepsi Antikorupsi

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa hasil survei atas indeks persepsi antikorupsi menunjukkan gambaran yang belum memuaskan. Pada grafik tersebut, dalam skala 4, indeks persepsi antikorupsi pada Kementerian Agama Tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 2,74 atau lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 3,13. d. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Indikator persentase tindak lanjut hasil audit memperoleh capaian sebesar 134,80% dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal sampai dengan tahun 2015 dapat tercapai dengan sangat baik. Capaian tersebut terdiri dari penyelesaian tindak lanjut hasil audit oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut: 1) Hasil pemeriksaan BPK RI Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terdiri dari pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan atas Dana Abadi Umat (DAU) serta pemeriksaan atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sampai dengan tahun 2015, jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti

sebanyak

853

rekomendasi,

sedangkan

yang

telah

ditindaklanjuti sebanyak 222 rekomendasi atau 26,03%. Salah satu prestasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah terkait temuan Anna Katering tahun 2007, dimana pihak Anna Katering sebagai perusahaan yang ditunjuk menyediakan katering jemaah haji di Armiana pada Tahun 1427 H/2006 M, tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyediakan

76



katering kepada jemaah haji Indonesia. Misi Haji Indonesia telah melakukan proses pembayaran kepada pihak Anna Katering Est sebesar SAR 33.750.000. Setelah kurun waktu 9 tahun dengan 120 kali persidangan di Arab Saudi, akhirnya berdasarkan keputusan Pengadilan Umum Riyadh Nomor 35169547 tgl 6 Rabiul Awal 1435H (4 Januari 2014) yang dikuatkan dengan Keputusan Pengadilan Banding Nomor 361177913 Tanggal 12 Jumadil Akhir 1436H (1 April 2015) dan Nomor 360199935 Tanggal 9 Rajab 1436H (28 April 2015). Akhirnya Misi Haji Indonesia memenangkan gugatan pengadilan tingkat banding tersebut dan memerintahkan Anna Katering Est membayar ganti rugi sebesar SR33.750.000,00. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut akhirnya pihak Anna Katering Est menyetorkan sejumlah dana sebesar SAR 33.750.000 kepada Kantor Misi Haji Indonesia dan telah disetorkan ke Rekening BPIH pada tanggal 15 Desember 2015

2) Hasil Audit BPKP Tindak lanjut hasil audit BPKP terdiri dari hasil audit pada Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Sampai dengan tahun 2015, jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti sebanyak 7.670 temuan, sedangkan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 6.696 temuan atau 87,30%. 3) Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal terdiri dari hasil audit pada Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Sampai dengan tahun 2015, jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti


77


sebanyak 10.586 temuan, sedangkan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 5.120 temuan atau 48,37%. Pengukuran terhadap indikator peningkatan Tindak Lanjut Hasil Audit ditunjukkan dengan kepatuhan Satuan Kerja dalam menyelesaikan Saran Tindak Lanjut Hasil Audit. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam rangka percepatan Saran Tindak Lanjut antara lain melalui kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), Pemutakhiran Data TLHP, Gelar Pengawasan dan lain sebagainya. Tabel 22 Rincian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit per Satker No 1. 2. 3.

Unit Eselon I Kanwil Perguruan Tinggi Jumlah

Temuan 403 9.150 1.033 10.586

Tindak Lanjut 54 4.617 449 5.120

Saldo 349 4.533 584 5.466

Berdasarkan ketiga hasil pemeriksaan di atas, diketahui bahwa rerata temuan audit tahun 2015 sebesar 53,90%. 6. Sasaran Strategis 6: Pemberian Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase Siswa Sekolah Agama Miskin Penerima Kartu Indonesia Pintar, dengan total capaian sebesar 94,64% (kategori baik) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 23 Capaian Sasaran Strategis 6 No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

Persentase Siswa Sekolah Agama Miskin Penerima Kartu Indonesia Pintar

20,00

18,93

94,64

Baik

(1.963.528 orang)

(1.858.210 orang)

94,64

Baik


Capaian penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar secara umum memperoleh kategori Baik dengan persentase 94,95%, yakni mencapai realisasi 1.857.589 siswa/siswi/santri yang memperoleh manfaat dari 1.956.387 target siswa/siswi/santri yang disasar. Program Indonesia Pintar yang mulai diberlakukan tahun 2015 (semula program Bantuan Siswa Miskin) ditujukan kepada anak-anak usia sekolah usia 6 sampai 21 tahun pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang meliputi siswa-siswi madrasah, santri pondok pesantren, dan siswa-siswi sekolah agama Kristen dan Katolik.

78



Sampai dengan Oktober 2015, anggaran yang telah disalurkan melalui KIP pada MI sebesar

Rp116.929.800.000,00

dari

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp368.760.150.000,00 melalui KIP pada MTs sebesar Rp146.637.750.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp574.118.250.000,00 dan melalui KIP pada MA sebesar

Rp62.288.000.000,00

dari

anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp354.929.000.000,00. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak dapat mencapai hingga 100% karena adanya sejumlah kendala dalam persyaratan yang harus memiliki, di antaranya adalah KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), KPS (Kartu Perlindungan Sosial) atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kartu Indonesia Pintar sebagai penanda penerima Program Indonesia Pintar tidak dapat diterbitkan oleh karena faktor keterbatasan pemadanan (matching) data dengan kartu-kartu lainnya, yakni KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Hal ini mengakibatkan terhambatnya penyerapan anggaran tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 akan disediakan anggaran untuk pencetakan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Di samping pemadanan data yang terbatas, kendala serapan PIP terkait dengan aplikasi SPAN yang mensyaratkan bahwa rekening penerima dalam satu kelompok penerima KIP harus aktif/sesuai penulisan antara nama penerima dengan buku rekening. Jika salah satu mengalami kendala, maka tidak terbayarkan untuk satu kelompok tersebut. 7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu: APK/RA, APK MI/Ula, APK MI/Ula, APK MTs/Wustha, APM MTs/Wustha, APK MA/Ulya/SMTK/SMAK, APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK, dan APK PTK/Ma’had Aly, dengan total capaian sebesar 105,52% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:


79


Tabel 24 Capaian Sasaran Strategis 7

1.

APK RA

Target (%) 8,42

2.

APK MI/Ula

13,12

12,65

96,42

3.

APM MI/Ula

10,71

11,47

107,10

4.

APK MTs/Wustha

22,07

23,60

106,93

5.

APM MTs/Wustha

18,12

18,84

103,97

6.

APK MA/Ulya/SMTK/SMAK

8,61

9,10

105,69

7.

APM MA/Ulya/SMTK/SMAK

5,81

7,28

125,30

8.

APK PTK/Ma’had Aly

3,17

3,19

100,63

No

Indikator Kinerja

Realisasi (%) 8,26

%

Kategori

98,10

Baik Baik


105.52

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Penjelasan terhadap indikator kinerja yang digunakan dalam mengindentifikasi capaian sasaran strategis di atas dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Capaian kurang dari 100% terjadi pada APK RA dan APK MI/Ula masingmasing 98,10 % dan 96,42%. Ini memberi tantangan tersendiri untuk memberi daya tarik masyarakat untuk mengakses RA dan MI/Ula. Sungguhpun demikian, secara keseluruhan kontribusi pertumbuhan jumlah siswa dan lembaga RA/BA terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional terus meningkat selama periode 2010-2015. Pada tahun pelajaran 2009/2010 APK RA/BA sebesar 7,51 persen, meningkat menjadi 8,26 persen pada 2014/2015. Adapun APK MI/Ula meningkat dari 11,36 persen (2009/2010) menjadi 12,65 persen (2014/2015). Capaian APK RA dan APK MI/Ula tahun 2015 meskipun lebih kecil dari target yang telah ditentukan namun capaian tersebut masih dalam kategori baik.

b.

Adapun APK MI meningkat dari 11,36 persen (2009/2010) menjadi 12,65 persen (2014/2015). APK MTs meningkat dari 19.50 persen (2009/2010) menjadi 23,60 persen (2014/2015). Sedangkan APK MA meningkat dari 7,28 persen (2009/2010) menjadi 9,10 persen (2014/2015). Demikian halnya APK PTKI meningkat dari 2,60 persen

80

menjadi 3,19 persen (2014/2015). Ini



memberikan bukti bahwa kebijakan terkait peningkatan akses pendidikan Islam seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, beasiswa siswa/santri/mahasiswa miskin, penggunaan BOS, dan lain-lain terlaksana dengan efektif. c.

APK dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APM dihitung berdasarkan jumlah siswa pada kelompok usia tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Grafik 9 Perkembangan APK MI s.d PTKN Tahun 2010 s.d. 2015

Jika dibandingkan antara Angka Partisipasi Kasar terhadap Angka Partisipasi Masyarakat (APM) terhadap pendidikan, secara keseluruhan telah memenuhi target. APK SD/MI telah mencapai 111% dari APK SD/MI sebesar 91,3%. APK SMP/MTs sebesar 101,6% dari APM SMP/MTs sebesar 79,4%. APK SMA/MA mencapai 79,2% dari APM SMA/MA sebesar 55,3%. Jumlah siswa MI sebanyak 3.367.925 sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 sebanyak 27.381.500, maka APK Pendis 12,30. Peningkatan APK MI didukung oleh Guru MI yang telah menyelesaikan S1/D4 sebanyak 206.960 ditahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 189.951 guru. Jumlah siswa MTs sebanyak 2.851.218 sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 sebanyak 13.386.000, maka APK Pendis 12,30. Peningkatan APK MTs didukung oleh guru MTs yang telah menyelesaikan S1/D4 sebanyak 249.638 di tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 220.970 guru. Jumlah siswa MA sebanyak


81


1.115.629 sedangkan jumlah penduduk usia 16-18 sebanyak 13.281.300, maka APK Pendis 12,30. Peningkatan APK MA didukung oleh guru MA yang telah menyelesaikan S1/D4 sebanyak 132.122 di tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 118.010 guru. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Islam dapat terwujud karena adanya terobosan pemerintah berupa penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diberikan pada jenjang pendidikan MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya. Penerima BOS jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BOS MA/Ulya diberikan kepada siswa mulai tahun anggaran 2013. Alokasi BOS untuk siswa MI sebesar Rp800.000,00/siswa/tahun sampai dengan September 2015 siswa MI penerima BOS sebanyak 1.675.399 dengan realisasi anggaran Rp1.340.320.089.608,00. Adapun alokasi BOS untuk siswa MTs sebesar Rp800.000,00/siswa/tahun sampai dengan September 2015 siswa MTs penerima BOS sebanyak 1.616.994 dengan realisasi anggaran Rp1.616.994.272.859,00. Adapun alokasi BOS untuk siswa MA sebesar Rp800.000,00/siswa/tahun sampai dengan September 2015 siswa MA penerima BOS sebanyak 678.585 dengan realisasi anggaran Rp814.301.806.387,00. Terobosan lain untuk peningkatan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Islam, Kementerian Agama telah memberikan bantuan berupa pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas. Pada tahun 2015, jumlah ruang kelas RA dalam kondisi Baik 41.997 ruang dari target 37.000 ruang. Ruang kelas Madrasah dalam kondisi baik pada tahun 2015 sebanyak 197.105 dari keseluruhan ruang kelas madrasah sebanyak 224.590 atau 87,76%, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 178.053 ruang atau 79,28% dari keseluruhan ruang kelas madrasah. Peningkatan fasilitas pendidikan pada RA dan Madrasah ini juga baik dari sisi jumlah maupun persentase ruang kelas, telah melebihi target 2015 yang hanya sebanyak 137.000 ruang atau 61,00% dari total ruang kelas madrasah. Hal ini mengindikasikan semakin baik fasilitas penunjang layanan pendidikan yang dikelola oleh satuan kerja pada Kementerian Agama. Terobosan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah penyediaan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Beasiswa ini berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi santri melalui perluasan akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran dan akses literatur kitab, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi, serta

82



pembiayaan selama menjalani studi pada perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) dengan tujuan memberikan pelayanan bagi anak terlantar, anak jalanan, dan anak kelompok marjinal lainnya untuk memperoleh pelayanan, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan secara terpadu, baik pendidikan umum, agama dan keterampilan, melalui lembaga pendidikan berasrama (Pondok pesantren). Pada tingkat pendidikan tinggi upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan akses adalah pemberian beasiswa Bidikmisi. Selain beasiswa Bidikmisi, mulai tahun 2013 PTKIN telah mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Yang diberikan kepada PTKIN di seluruh Indonesia. 8. Sasaran Strategis 8: Menurunnya Jumlah Siswa yang tidak Melanjutkan Pendidikan Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MI/Ula ; (2) Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MTs/Wustha; dan (3) Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MA/Ulya, dengan capaian sebesar 194,25% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 25 Capaian Sasaran Strategis 8 No 1. 2.

3.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MI/Ula Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MTs/Wustha Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MA/ Ulya

6,79

0,17

197,50

Sangat Baik

13,43

0,51

196,20

5,57

0,61

189,05


194,25

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Menurunnya angka putus sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Capaian angka putus sekolah MI/Ula tahun 2015 sebesar 5.803 siswa (0,17%) dari total 2,9 juta siswa. Angka tersebut jauh lebih kecil dari target angka putus sekolah peserta didik jenjang MI/Ula

tahun 2015 yang ditargetkan sebesar

6,79% atau sebanyak 221.101 siswa. 

Capaian angka putus sekolah MTs/Wustha tahun 2015 sebesar 14.564 siswa atau sebesar 0,51% dari total 2,85 juta siswa. Angka tersebut jauh lebih kecil


83


dari target angka putus sekolah peserta didik jenjang MTs/Wustha tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 13,43% atau sebanyak 371.032 siswa. 

Capaian angka putus sekolah MA/Ulya tahun 2015 sebesar 6.845 siswa (0,61%) dari total 1,12 juta siswa. Angka tersebut jauh lebih kecil dari target angka putus sekolah peserta didik jenjang MA/Ulya tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 5,57% atau sebanyak 60.490 siswa.



Kecilnya angka putus sekolah pada jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya dapat menjadi indikator keberhasilan program wajib belajar 12 tahun pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Khususnya berbagai kebijakan terkait dengan kebijakan perluasan akses seperti pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian bantuan pendidikan baik melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun beasiswa untuk siswa/santri.

Berdasarkan capaian di atas diketahui bahwa penurunan angka putus sekolah siswa MI, MTs, dan MA sangat baik. Angka putus sekolah pada MI/Ula mampu menekan 197,50%, pada MTs/Wustha menekan 196,20%, dan pada MA/Ulya mampu mencapai 189,05%. Ini artinya bahwa mutu dan kualitas pendidikan Islam yang diselenggarakan Kementerian Agama menunjukan semakin baik sehingga semakin sedikit peserta didik yang gagal/putus sekolah .

9. Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MI/Ula ; (2) Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MTs/Wustha; dan (3) Persentase Menurunnya Angka Putus Sekolah MA/Ulya,

84



dengan capaian sebesar 194,25% (kategori sangat baik) dapat dilihat dalam tabel 25 sebagai berikut: Tabel 26 Capaian Sasaran Strategis 8 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

1.

Persentase RA terakreditasi minimal B

yang

27,90

29,46

105,59

Sangat Baik

2.

Persentase MI terakreditasi minimal B

yang

66,20

67,33

101,71

Sangat Baik

3.

Persentase

yang

55,40

60,97

110,05

Sangat

MTs


5.

Baik

Persentase MA/SMTK/SMAK yang terakreditasi minimal B

56,10

55,76

99,40

Baik

Persentase Prodi PTK yang terakreditasi minimal B

33,00

40,94

124,05

Sangat Baik


135,20

Sangat Baik

Capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas kualitas layanan pendidikan diperlukan penilaian akreditasi layanan pendidikan formal hingga perguruan tinggi, minimal mencapai akreditasi B. Pada tahun 2015, semua layanan satuan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama telah mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Di tingkat jenjang PAUD dan pendidikan dasar, yakni RA, MI dan MTs masing-masing mencapai 105,59%, 101,71%, dan 110,05%. Bahkan pada jenjang pendidikan tinggi tercapai 375,92%

dari

target.

Adapun

pada

jenjang

pendidikan

menengah,

yakni

MA/SMTK/SMAK yang akreditasi B, mencapai 99,40% . Guna mempertahankan dan peningkatan kualitas akreditasi, Kementerian Agama telah melakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan madrasah melalui pengembangan lembaga pendidikan unggulan; peningkatan mutu manajemen; peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler; penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan; pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP; pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah; penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah; pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah; pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di provinsi;


85


dan penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu yang ditetapkan dalam arah kebijakan pendidikan Islam. Selain itu, juga diselenggarakan sejumlah dukungan dan program sebagai berikut: a. Pelaksanaan Bimtek akreditasi di pusat dan provinsi. b. Bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah untuk visitasi penilaian akreditasi. c. Keterlibatan AUSAID dalam membantu persiapan akreditasi madarasah untuk pencapaian target sebanyak 1500 RA. d. Tahun 2015 Kementerian Agama menargetkan sebanyak 3000 madrasah plus RA untuk persiapan akreditasi madrasah (perbandingan 2014 terhadap 7500 madrasah, termasuk RA). Sedangkan tahun 2016 sebanyak 1000 madrasah yang dikelola oleh Kanwil Kemenag Provinsi. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan mutu kelembagaan dan layanan perguruan tinggi dilakukan dengan perubahan status dari STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Sejak 2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dan 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah menjadi IAIN. Dalam konteks persaingan pendidikan tinggi dunia, PTKI mengalami kemajuan yang cukup signifikan.Hal ini berdasarkan beberapa indikator, antara lain, beberapa PTKIN mendapatkan pengakuan dan termasuk dalam daftar ranking perguruan tinggi internasional versi Webometrics. Kelompok riset milik Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dalam peluncuran Webometrics Ranking of World Universities pada 2013 telah memasukkan 10 PTKIN dalam daftar ranking perguruan tinggi dunia walaupun urutan yang diraih masih di atas 2000-an, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, STAIN Purwokerto, IAIN Antasari Banjarmasin, dan STAIN Pare-Pare. Peningkatan kualitas PTKI juga dapat dilihat dari upaya sejumlah PTKIN untuk mendapatkan pengakuan Badan Sertifikasi Internasional. Sampai saat ini ada 6 PTKIN yang telah mendapatkan sertifikat ISO (International Organization for Standardization), yaitu: Laboratorium Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pusat Administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

86



Afirmasi lain yang telah dilakukan Kementerian Agama dalam mengafirmasi kualitas layanan pendidikan tinggi di antaranya adalah bantuan fisik untuk pengembangan laboratorim, perpustakaan, sarana dan prasarana penunjang lainnya, bantuan untuk peningkatan kualifikasi dosen dan riset juga telah diselenggarakan. Mulai

tahun

2014,

Kementerian

Agama

telah,

sedang,

dan

akan

terus

mengembangkan program 5000 Doktor. Program ini merupakan afirmasi konkret Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas dan kualifikasi dosen pada PTKI yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya dan kelembagaan PTKI Program 5.000 doktor dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Tabel 27 PTKI Dalam Negeri No

Nama Perguruan Tinggi

2014

2015

S3

S3

Jumlah

1

UIN Alauddin Makassar

12

27

39

2

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

21

26

47

3

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

20

28

48

4

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

16

28

44

5

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

20

28

48

6

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

12

14

26

7

UIN Sunan Ampel Surabaya

13

29

42

8

UIN Ar Raniry Aceh

7

13

20

9

UIN Sumatera Utara Medan

13

14

27

10

UIN Walisongo Semarang

20

14

34

11

IAIN Imam Bonjol Padang

12

13

25

12

IAIN Sultan Thaha Jambi

9

14

23

13

UIN Raden Fatah Palembang

12

10

22

14

IAIN Raden Intan Lampung

13

16

29

15

IAIN Antasari Banjarmasin

0

10

10

16

Universitas Negeri Jakarta

0

14

14

17

Universitas Negeri Yogyakarta

0

16

16

18

Universitas Negeri Malang

0

12

12

19

Universitas Pendidikan Indonesia

0

15

15

Untuk perguruan tinggi di luar negeri, program 5000 doktor dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki kredibilita tinggi yang tersebar di sejumlah negara, di antaranya Al-Jazair, Australia, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Canada, Jerman, China, Hongkong, India, Jordan, Korea Selatan, Iran,


87


Lebanon, Malaysia, Mali, Afrika, Maroko, Irlandia, Mersir, Italia, Jepang,Mexico, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Swiss, Norwegia, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Singapura, Spanyiol, Sudan, Inggris, Amerika Serikat dan Yaman. Untuk pendidikan keagamaan Kristen, di tingkat pendidikan dasar dan menengah, tercatat 2.143 guru yang telah mendapat sertifikasi guru dan mendapat tunjangan profesi sebanyak 1.889 guru. BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan bantuan sarana prasarana pada SMPTK dan SMATK sebanyak 50 lokasi. Di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa yang telah mendapat bantuan Bidikmisi sejumlah 6.000 mahasiswa, dengan jumlah dosen sebanyak 5.975 yang telah menamatkan S2 dan 400 dosen di antaranya telah mendapat sertifikasi dosen. Guru pada pendidikan keagamaan Katolik berjumlah 9.125 orang. Mereka mengajar pada tingkat pendidikan dasar

berjumlah 7.919 guru dan pada pendidikan

menengah berjumlah 1.101 guru. Dari semua guru itu, yang telah lulus sertifikasi guru sebanyak 9.140 guru. Adapun jumlah dosen mencapai 199 yang telah lulus setingkat S2 yang 23 dosen di antaranya telah lulus sertifikasi dosen. Untuk memberikan peningkatan kualitas dan kualifikasi guru, Kementerian Agama telah melakukan bimbingan kurikulum tingkat dasar dan menengah dan pembinaan terhadap guru Katolik sebanyak 2.306 guru dan peningkatan kualifikasi guru dan dosen pendidikan agama Katolik sebanyak 2.641 guru dan dosen. Beasiswa terhadap siswa miskin berprestasi diberikan kepada 600 siswa tigkat menengah, dan beasiswa kepada 2.000 mahasiswa yang berprestasi. Di samping itu, Kementerian Agama juga melah menyalurkan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan bantuan Sarana dan Prasarana pada SMAK dan PTAKS sebanyak 53 lokasi. Untuk pendidikan keagamaan Hindu, di tingkat pendidikan dasar dan menengah, tercatat 9.153 guru, dan 6.273 guru di antaranya telah mendapat sertifikasi guru. Di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa yang telah mendapat bantuan Bidikmisi sejumlah 2.437 mahasiswa, dengan jumlah dosen sebanyak 430 yang telah menamatkan S2 dan 50 dosen di antaranya telah mendapat sertifikasi dosen. Untuk pendidikan keagamaan Budha, di tingkat pendidikan dasar dan menengah, tercatat 1.666 guru, dan 1.048 guru di antaranya telah mendapat sertifikasi guru. Di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa yang telah mendapat bantuan Bidikmisi sejumlah 467 mahasiswa, beasiswa peningkatan prestasi akademik sebanyak 62 mahasiswa, dan bantuan penelitian sebanyak 36 judul. Adapun jumlah dosen sebanyak 136 yang telah menamatkan S2 dan 40 dosen di antaranya telah mendapat sertifikasi dosen.

88



C. Realisasi Anggaran Untuk mememenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu adanya dukungan anggaran baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pagu

Anggaran

Kementerian

Agama

Tahun

2015

adalah

sebesar

Rp60.452.916.331.000,00 Dengan rincian : a.

Belanja Pegawai

Rp 35.389.194.803.000,00

b.

Belanja Barang

Rp 18.330.729.449.000,00

c.

Belanja Modal

Rp 4.696.550.466.000,00

d.

Belanja Bantuan Sosial

Rp 2.036.441.613.000,00

2. Realisasi Anggaran Kementerian Agama per 31 Desember 2015 adalah sebesarRp53.808.864.605.489,00 atau terealisasi 89,01% dari pagu anggaran, dengan rincian : a.

Belanja Pegawai

Rp32.319.593.794.974,00 (91,33%)

b.

Belanja Barang

Rp15.984.839.339.389,00 (87,20%)

c.

Belanja Modal

Rp 3.904.706.368.911,00 (83,14%)

d.

Belanja Bantuan Sosial

Rp1.599.725.102.215,00

No 1

2

3

4

5

(78,55%)

Tabel 28 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2015 Realisasi Program Anggaran Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Haji dan Umrah


%

2.958.357.710.000

2.134.567.389.000

72,15

128.200.000.000

116.858.276.337

91,15

166.505.829.000

137.033.816.257

82,30

524.524.685.000

419.537.787.369

79,98

1.085.286.899.000

849.092.618.833

78,24

89


No

Program

6

Pendidikan Islam

7

Realisasi

Anggaran

Anggaran

%

46.565.232.669.000

42.665.181.493.772

91,62

Bimbingan Masyarakat Islam

5.267.009.185.000

4.240.454.361.912

80,51

8

Bimbingan Masyarakat Kristen

1.750.550.189.000

1.554.589.910.694

88,81

9

Bimbingan Masyarakat Katolik

914.764.143.000

776.902.791.210

84,93

10

Bimbingan Masyarakat Hindu

752.282.674.000

648.170.357.006

86,16

11

Bimbingan Masyarakat Buddha

340.202.348.000

266.475.803.099

78,33

60.452.916.331.000

53.808.864.605.489

89,01

Jumlah

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2014 dan 2015 (dalam Ribuan Rupiah)

No

Program

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pendidikan Islam

2

3

4

5 6 7 8 9

90

Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik

Tahun 2014 Pagu

Realisasi

Tahun 2015 %

Pagu

Realisasi

%

1.952.222.265

1.611.784.786

82,39

2.958.357.710.000

2.134.567.389.000

72,15

104.906.062

100.019.687

95,34

128.200.000.000

116.858.276.337

91,15

136.713.451

117.695.275

86,09

166.505.829.000

137.033.816.257

82,30

303.419.014

284.016.516

93,61

524.524.685.000

419.537.787.369

79,98

696.048.829

664.607.665

95,48

1.085.286.899.000

849.092.618.833

78,24

42.930.046.035

37.491.653.263

87,33

46.565.232.669.000

42.665.181.493.772

91,62

3.097.267.635

2.964.409.419

95,71

5.267.009.185.000

4.240.454.361.912

80,51

1.189.561.365

1.138.221.793

95,68

1.750.550.189.000

1.554.589.910.694

88,81

698.546.468

663.734.721

95,02

914.764.143.000

776.902.791.210

84,93



No 10 11

Tahun 2014

Program Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Budha Jumlah

Pagu

Realisasi

Tahun 2015 %

Pagu

Realisasi

%

585.161.196

503.899.581

86,11

752.282.674.000

648.170.357.006

86,16

282.140.712

166.871.135

59,14

340.202.348.000

266.475.803.099

78,33

51.904.991.429

45.694.537.186

88,03

60.452.916.331.000

53.808.864.605.489

89,01

Sasaran strategis 1 (SS1) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umat Beragama memiliki 2 indikator kinerja yaitu Jumlah Penyuluh Agama Yang Berkualitas dan Jumlah KUA Yang Memiliki Standar Pelayanan. Target dari indikator kinerja Jumlah Penyuluh Agama Yang Berkualitas adalah sebesar 93.762 penyuluh. Target indikator kinerja Jumlah KUA Yang Memiliki Standar Pelayanan adalah 2.479 KUA. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar 91.657 penyuluh untuk pencapaian indikator kinerja 1 dan sebesar 2.191 untuk indikator kinerja 2. Anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan Sasaran Strategis 1 ini adalah sebesar Rp1,689,999,517,523,00 dari pagu sebesar Rp2,309,366,914,000,00. Selanjutnya ditinjau dari persentase pencapaian kinerja, maka SS1 berhasil merealisasikan sebesar 88,73 % dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 73,18% dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 15,55% Sasaran strategis 2 (SS2) yaitu Meningkatnya Harmoni Sosial Dan Kerukunan Intra Dan Antar Umat Beragama memiliki 2 indikator kinerja yaitu Tersedianya Rancangan UU PUB dan Persentase (%) Perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Target dari indikator kinerja Tersedianya Rancangan UU PUB adalah sebanyak 1 rancangan. Target indikator kinerja Persentase (%) Perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah 30%. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar 100,00% yaitu (satu) rancangan, untuk indikator kinerja 1 dan 333,33 % untuk indikator kinerja 2. Anggaran yang dikeluarkan

untuk

merealisasikan

Sasaran

Strategis

2

ini

adalah

sebesar

Rp

113,784,567,486,00 dari pagu sebesar Rp153,580,363,000,00. Ditinjau dari persentase pencapaian kinerja maka SS 2 berhasil merealisasikan sebesar 216,33 % dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 74,09% dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 142,58%


91


Sasaran strategis 3 (SS3) yaitu Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan memiliki 2 indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Dana Zakat dan Persentase (%) Tanah Wakaf Bersertifikat. Target dari indikator kinerja Persentase Peningkatan Penerimaan Dana Zakat adalah sebesar 15,38 %. Target indikator kinerja Persentase (%) Tanah Wakaf Bersertifikat adalah 66,70 %. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar 12,12% untuk indikator kinerja 1 dan 66,67% untuk indikator kinerja 2. Anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan Sasaran Strategis 3 ini adalah sebesar Rp118,438,817,363,00 dari pagu sebesar Rp149,955,673,000,00. Ditinjau dari persentase pencapaian kinerja maka SS 3 berhasil merealisasikan kinerja sebesar 89,38% dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 78,98 % dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 10,40% Sasaran strategis 4 (SS 4) yaitu Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Yang Transparan, Efisien, Dan Akuntabel memiliki 4 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Jamaah Haji; Opini Laporan Keuangan Haji; Rasio Pembimbing Haji Yang Bersertifikat; serta Persentase Asrama Haji Standar Bintang Tiga. Target dari indikator kinerja Indek Kepuasan Jamaah Haji adalah sebesar 83. Target indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Haji adalah WTP %. Target indikator kinerja Rasio Pembimbing Haji Yang Bersertifikat adalah 1:130. Target indikator kinerja Persentase Asrama Haji Standar Bintang Tiga adalah 30,30%. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar 82,55% untuk indikator kinerja 1; sesuai dengan surat auditor Nomor 06/ST/VIIXVIII/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, laporan keuangan haji masih dalam pemeriksaan sehingga untuk indikator kinerja 2 belum dapat disebutkan pencapaiannya; sebesar 1:116 untuk indikator kinerja 3; dan sebesar 59,20% untuk indikator kinerja 4. Anggaran yang dikeluarkan

untuk

merealisasikan

Sasaran

Strategis

4

ini

adalah

sebesar

Rp495,626,880,592,00 dari pagu sebesar Rp688,658,255,000,00. Penghitungan persentase pencapaian kinerja di luar indikator nomor 2 yaitu Opini Laporan Keuangan Haji, maka SS 4 berhasil merealisasikan sebesar 138,95% dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 71,97% dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 66,98%. Sasaran strategis 5 (SS 5) yaitu Terselenggaranya Tatakelola Pembangunan Bidang Agama Yang Efisien, Efektif, Transparan Dan Akuntabel memiliki 4 indikator kinerja yaitu Opini Laporan Keuangan; Predikat Akuntabilitas Kinerja ; Nilai Reformasi Birokrasi; serta Persentase Penurunan Temuan Audit. Target dari indikator kinerja Opini Laporan Keuangan adalah WTP. Target indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja adalah B. Target indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi adalah 60. Target indikator kinerja Persentase Penurunan Temuan Audit

92



adalah 45,00%. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar WTP untuk indikator kinerja 1; kategori B untuk indikator kinerja 2, sebesar 62,28 untuk indikator kinerja 3 dan sebesar 48,40 untuk indikator kinerja 4. Anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan Sasaran Strategis 5 ini adalah sebesar Rp40,056,742,277,627,00 dari pagu sebesar Rp44,764,106,750,000,00. Ditinjau dari persentase pencapaian kinerja, maka SS 5 berhasil merealisasikan kinerja sebesar 102,84 % dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 89,48% dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 13,36% Sasaran Strategis 6 (SS 6) adalah Pemberian manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki 1 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Siswa Sekolah Agama Miskin Penerima KIP. Target dari indikator kinerja ini adalah sebesar 20,00%. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar 94,62%. Anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan Sasaran Strategis 6 ini sebesar Rp1,341,352,961,263,00 dari pagu sebesar Rp1,732,088,687,000,00. Ditinjau dari persentase pencapaian kinerja maka SS 6 berhasil merealisasikan sebesar 473,01 % dari target sedangkan penyerapan anggarannya 77,44% dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 396,99% Sasaran strategis 7 (SS 7) yaitu Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan memiliki 8 indikator kinerja yaitu APK RA; APK MI/Ula; APM MI/Ula; APK MTs/Wustha; APM MTs/Wustha; APK MA/Ulya/SMTK/SMAK; APM MA/Ulya/SMTK/SMAK ; APK PTK/Ma’had

Aly. Target dari indikator kinerja APK RA adalah sebesar 8,42%. Target indikator kinerja APK MI/Ula adalah 13,12%. Target indikator kinerja APM MI/Ula adalah 10,71%. Target indikator kinerja APK MTs/Wustha adalah 22,07%. Target indikator kinerja APM MTs/Wustha adalah 18,12%. Target indikator kinerja APK MA/Ulya/SMTK/SMAK adalah 8,61%. Target indikator kinerja APM MA/Ulya/SMTK/SMAK adalah 5,81%. Target indikator kinerja APK PTK/Ma’had Aly adalah 3,17%. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar 8,26 untuk indikator kinerja 1; 13,12 untuk indikator kinerja 2, sebesar 11,47 untuk indikator kinerja 3; sebesar 23,60 untuk indikator kinerja 4; sebesar 18,84 untuk indikator kinerja 5; sebesar 9,10 untuk indikator kinerja 6; sebesar 7,28 untuk indikator kinerja 7; sebesar 3,19 untuk indikator kinerja 8. Anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan Sasaran Strategis 7 ini adalah sebesar Rp1,522,583,518,000,00 dari pagu sebesar Rp1,391,231,108,780,00. Selanjtnya ditinjau dari persentase pencapaian kinerja maka SS 7 berhasil merealisasikan kinerja sebesar 105,52% dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 91,37% dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 14,15%


93


Sasaran strategis 8 (SS 8) yaitu Menurunnya Jumlah Siswa Yang Tidak Melanjutkan Pendidikan memiliki 3 indikator kinerja yaitu Angka Putus Sekolah MI/Ula; Angka Putus Sekolah MTs/Wustha ; Angka Putus Sekolah MA/Ulya/SMAK. Target dari indikator kinerja Angka Putus Sekolah MI/Ula adalah sebesar 6,79. Target indikator kinerja Angka Putus Sekolah MTs/Wustha adalah 13,43. Target indikator kinerja Angka Putus Sekolah MA/Ulya/SMAK adalah 5,57. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar 0,17 untuk indikator kinerja 1; 0,51 untuk indikator kinerja 2, sebesar 0,61 untuk indikator kinerja 3. Anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan Sasaran Strategis 8 ini adalah sebesar Rp7,431,140,661,034,00 dari pagu sebesar Rp7,725,810,015,000,00. Ditinjau dari persentase pencapaian kinerja maka SS 8 berhasil merealisasikan kinerja sebesar 194,25 % dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 96,19% dari target penyerapan. Efisiensi/inefisiensi yang terjadi atas kelebihan/kurang pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 98,06% Sasaran strategis 9 (SS 9) yaitu Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan memiliki 5 indikator kinerja yaitu Persentase RA yang Terakreditasi minimal B; Persentase MI yang Terakreditasi minimal B ; Persentase MTs yang Terakreditasi minimal B; Persentase MA yang Terakreditasi minimal B; Persentase Prodi PTK yang Terakreditasi minimal B. Target dari indikator kinerja 1 adalah sebesar 27,90%. Target indikator kinerja 2 adalah 66,20%. Target indikator kinerja 3 adalah 55,40%. Target indikator kinerja 4 adalah 56,10 %. Target indikator kinerja 5 adalah 33,00%. Realisasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebesar

29,46 untuk indikator kinerja 1;

67,33 untuk indikator kinerja 2,

sebesar 60,97 untuk indikator kinerja 3; sebesar 55,76 untuk indikator kinerja 4; sebesar 125,05 untuk indikator kinerja 5. Anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan Sasaran Strategis 9

ini

adalah

sebesar

Rp1,407,185,477,000,00

dari

pagu

sebesar

Rp

1,170,547,813,821,00. Ditinjau dari persentase pencapaian kinerja, maka SS 9 berhasil merealisasikan kinerja sebesar 158,53% dari target kinerja sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 83,18 % dari target penyerapan. Efisiensi yang terjadi atas kelebihan pencapaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran adalah sebesar 75,35%. Tabel 30 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2015 Sasaran Strategis (1) Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas dan keterserdiaan bimbingan dan fasilitas keagamaan

94

Pagu (3)

Anggaran Realisasi (4)

2.309.366.914.000

1.689.999.517.523

% (5) 73,18



Sasaran Strategis Sasaran Strategis 2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intra dan antar umat beragama Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi Negara Sasaran Strategis 4 Meningkatnya mutu penyelenggaraan haji dan umroh yang transparan, efisien dan akuntable Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel Sasaran Strategis 6 Pemberian manfaat kartu Indonesia Pintar (KIP) Sasaran Strategis 7 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan Sasaran Strategis 8 Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan Sasaran Strategis 9 Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan Jumlah

Pagu

Anggaran Realisasi

%

153.580.363.000

113.784.567.486

74,09

149.955.673.000

118.438.817.363

78,98

688.658.255.000

495.626.880.592

71,97

44.764.106.750.000

40.056.742.277.627

89,48

1.732.088.687.000

1.341.352.961.263

77,44

1.522.583.518.000

1.391.231.108.780

91,37

7.725.810.015.000

7.431.140.661.034

96,19

1.407.185.477.000

1.170.547.813.821

83,18

60.453.335.652.000

53.808.864.605.489

89,01

Berdasarkan informasi keuangan di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran Kementerian Agama hanya sebesar 88,97% dari total anggaran yang dialokasikan. Namun capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2015 dapat tercapai dengan baik yaitu sebesar 109,15% sebagaimana dijelaskan pada analisis capaian kinerja di atas.


95


BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Agama terhadap capaian kinerja selama tahun 2015 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, Kementerian Agama menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kementerian Agama Tahun 2015, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rerata capaian sebesar 113,84% atau sangat baik. Sasaran yang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik ( ≥100%) adalah (1) Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama sebesar 100%; (2) Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Haji dan Umrah Yang Transparan, Efisien dan Akuntabel sebesar 110,00%; (3) Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama Yang Efisien, Efektif, Transparan, Dan Akuntabel sebesar 109,64%; (4) Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan sebesar 105,52%; (5) Menurunnya Jumlah Siswa Yang Tidak Melanjutkan Pendidikan sebesar 194,25%; dan (6) Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan sebesar 119,20%. Adapun sasaran strategis yang belum memenuhi target namun masih dalam kategori baik adalah (1) Pemberian Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 94,64%; (2) meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan sebsesar 89,38% terutama dalam indikator peningkatan penerimaan zakat yang mencapai 78,80% atau cukup; dan (3) Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitas Keagamaan sebesar 88,73%, terutama pemenuhan terhadap KUA yang memiliki standar pelayanan dengan nilai capaian sebesar 79,70% atau cukup. Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki capaian sasaran strategis tersebut di atas, Kementerian Agama telah melakukan langkah-langkah yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki terkait pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, diantaranya adalah

(1)

meningkatkan

layanan

administrasi

pernikahan,

dengan

melakukan

pengembangan aplikasi SIMKAH pusat dan daerah berbasis web dengan database terpusat, dan meningkatan kualitas bagi Calon Pengantin dengan memiliki sertifikat lulus

BAB IV PENUTUP

97


kursus pernikahan; (2) Penguatan kerukunan umat beragama, dengan meningkatkan kualitas dan memperbanyak kegiatan/pertemuan/dialog antar umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama; (3) Penanganan isu-isu aktual keagamaan secara cepat dan tepat, dengan melakukan Koordinasi dengan Mitra Kerja terkait terhadap isu-isu aktual keagamaan; (4) Penanggulangan bahaya radikalisme dalam agama, dengan melakukan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat terkait radikalisme; (5) Percepatan sertifikasi guru dan dosen, dengan Pendataan guru dan dosen yang belum tersertifikasi; (6) Peningkatan kualitas tenaga penyuluh, dengan meningkatkan kompentensi penyuluh melalui pembinaan, dan menyediakan sarana dan prasarana serta biaya operasional sebagai penunjang pelaksanaan tugas penyuluh; (7) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas layanan, dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan sistem aplikasi pada seluruh satker pusat dan daerah; (8) Peningkatan layanan ibadah haji, dengan meminimalisir kuota jemaah haji yang tidak terpakai, meningkatkan profesionalisme pembimbing dan petugas haji, mengoptimalkan nilai manfaat dana haji, menyederhanakan proses pendaftaran calon jemaah haji, pembangunan dan revitaliasi asrama haji, dan meningkatkan tata kelola melalui restrukturisasi organisasi haji; (9) Peningkatan pemberian layanan pendidikan, dengan meningkatkan partisipasi peserta didik program wajib belajar 12 tahun, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Demikian Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa meridloi usaha kita semua.

98

BAB IV PENUTUP

MVVM Mission-Vision-Values-Meaning merupakan istilah yang terdiri dari rangkaian kata Mission - Vision - Values- Meaning

Recommend Documents