PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PERMEN-KP/2013 TENTANG PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengendalian mutu mutiara yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan …
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 620); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PERMEN-KP/2013 TENTANG PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 620) diubah sebagai berikut: 1. BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VI PEMASUKAN MUTIARA SEBAGAI BARANG BAWAAN ATAU BARANG KIRIMAN 2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Setiap orang yang melakukan pemasukan mutiara sebagai barang bawaan atau barang kiriman wajib melaporkan dan menyerahkan mutiara kepada Petugas Karantina Ikan pada saat tiba di tempat pemasukan. (2) Pemasukan mutiara sebagai barang bawaan atau barang kiriman ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan dengan ketentuan: a. paling banyak 50 gr (lima puluh gram), untuk setiap pemasukan; b. tidak perlu dilengkapi persetujuan impor mutiara; c. tidak dilakukan pemeriksaan mutu mutiara; dan d. hanya dapat dimasukkan melalui bandara internasional. (3) Pemasukan mutiara sebagai barang kiriman dengan ketentuan paling banyak 50 gr (lima puluh gram) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 2 (dua) kali pengiriman dalam 1 (satu) bulan untuk penerima dan/atau alamat yang sama. 3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Hasil pemeriksaan dokumen Petugas Karantina dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa: a. dokumen lengkap dan sah; atau b. dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sah.
Ikan
sebagaimana
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Petugas Karantina Ikan menerbitkan Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (3) Bentuk ... 2
(3) Bentuk dan format Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Petugas Karantina Ikan melakukan tindakan pemusnahan dan diterbitkan berita acara pemusnahan. (2) Petugas Karantina Ikan menyampaikan laporan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (3) Bentuk dan format Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1468
3
LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PERMENKP/2013 TENTANG PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS MUTIARA YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO
Pos Tarif/KODE HS
URAIAN BARANG
71.01
Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak sepasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara unyuk memudahkan pengangkutan.
7101.10.00.00
- Mutiara alam
7101.20
- Mutiara budidaya
7101.21.00
-- Tidak dikerjakan
2
7101.21.00.10
--- Dari air tawar
3
7101.21.00.20
--- Dari laut
7101.22.00
-- Dikerjakan
4
7101.22.00.10
--- Dari air tawar
5
7101.22.00.20
--- Dari laut
71.16
Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).
7116.10.00.00
- Dari mutiara alam atau budidaya
1
6
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO
LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PERMENKP/2013 TENTANG PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KOP UPT KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN Nomor:……………………..…………… Pada
hari
ini,………………..tanggal………………...
bulan…………………
tahun……..….., kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ………………………...................................................................
Jabatan
: ………………………......................................................................
berdasarkan Surat Perintah Kepala UPT ........, Nomor .….,tanggal……, telah dilaksanakan pemusnahan terhadap mutiara dengan: Nama importir atau instansi/lembaga atau pemilik : ................................. Alamat
: .................................
NPWP
: .................................
Tanggal kedatangan
: .................................
Dokumen yang menyertai
: .................................
Nomor dokumen
: .................................
dengan rincian sebagai berikut: No
Jenis
Jumlah/ Berat
Warna
Bentuk Ukuran
Negara Asal
Tempat Pemasukan/ Pemasukan Kembali
Alasan Pemusnahan
1 2 3 4 5
Dengan disaksikan oleh pemilik dan pejabat yang berwenang sebagai berikut: a. Nama pemilik/kuasanya
: ....................................................................
Alamat pemilik/kuasanya : .................................................................. b. Nama Saksi I
: .................................................................
Jabatan
: .................................................................
Instansi
: .................................................................
c. Nama Saksi II
: .................................................................
Jabatan
: .................................................................
Instansi
: .................................................................
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., ........................ Petugas Karantina Ikan
....................................... Tembusan: Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO
NO 1 2
LEMBAR PERSETUJUAN PEJABAT PARAF Kabag PT Kasubbag PBKPM
LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PERMENKP/2013 TENTANG PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KOP UPT KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURAT PERSETUJUAN PEMASUKAN KEMBALI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor ……………………..…………… Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, terhadap mutiara dengan: Nama pemilik : .................................................. Alamat : .................................................. NPWP : .................................................. Alasan pemasukan kembali : .................................................. Tanggal kedatangan : .................................................. Dokumen yang menyertai : .................................................. Nomor dokumen : .................................................. dengan rincian sebagai berikut: No
Jenis
Jumlah/ Berat
Warna
Bentuk
Ukuran
Tempat Pemasukan Kembali
1 2 3 4 5
maka terhadap mutiara tersebut disetujui untuk dimasukkan kembali ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. ................., ........................ Petugas Karantina Ikan
....................................... Tembusan: Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO
