Multidimensi Pariwisata Indonesia

2

KomunikA satu kata Indonesia

BERANDA

Salut Menkominfo

Multidimensi Pariwisata Indonesia

desain: ahass foto:sby.info, bf, net

[email protected]

Musim Hujan, Waspada Banjir Banjir akhir tahun 2007 telah melumpuhkan Jawa Timur dan Jawa Barat, hampir sebagian besar wilayah tersebut tergenang air. Hal ini sangat merugikan masyarakat, aktivitas perekonomian otomatis terhenti, belum lagi korban bencana. Mereka tidak hanya rugi materil tetapi juga rugi psishkis. Penanganan korban bencana pun tidak terlalu serius. Kepada pemerintah baik pusat mapun daerah, hal ini harusnya mendapat perhatian. Banjir ternyata tidak hanya melanda kota besar, yang notaben-nya sudah tidak ada lagi lahan serap. Harusnya tata ruang kota di perhatikan, tidak hanya fokus pada pembangunan yang mendatangkan keuntungan sesaat. Namun, saya melihat dari pemberitaan menunjukkan betapa lambannya pemerintah

Gun Gun Jalan Nusa Indah Atas Malang Jawa Timur

Informasi Publik Saya sedang menyelesaikan tugas akhir mengenai pengelolaan informasi publik yang ada di Indonesia. Sepanjang yang saya ketahui, saat ini RUU Keterbukaan Informasi Publik tengah dibahas di DPR bersama Departemen Komunikasi dan Informatika? Adakah yang bisa membantu memberikan informasi atau bahan-bahan mengenai RUU KIP atau praktik pengelolaan layanan informasi publik yang berlangsung di Indonesia. Adakah instansi yang telah bisa mengelola dan menjalankan best practices? Atau jika ada di manakah? Atau kepada siapa saya bisa memperoleh bahan-bahan tersebut? Wahyuni [email protected]

Saat ini RUU KIP sedang dalam tahap sinkronisasi antara pemerintah dan DPR. Masih ada beberapa hal yang perlu dibahas agar ke depan tidak ada permasalahan yang terjadi setelah RUU ini disahkan. Untuk mencari sumber refernensi tersebut bisa datang ke Pusat Pelayanan Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat. Atau kami bisa membantu dengan mengirim data yang anda maksud melalui e-mail Mau kirim surat pembaca? Kirim saja ke alamat redaksi, faksimil, atau melalui e-mail: [email protected]

foto:insan

Untuk yang kesekian kali, Visit Indonesia Year (VIY) dicanangkan. Tekad untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan telah menjadi agenda bagi segenap insan pariwisata Indonesia. Sebuah upaya terjadwal disusun dan diharapkan bisa menjadi "tonikum pemicu gairah" berwisata ke negeri indah permai ini. Kita menyadari betapa pentingnya VIY. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Melalui VIY, kita berusaha agar wajah Indonesia tetap dikenal dan selanjutnya disayang warga dunia. Kendati demikian, tampaknya kita perlu mencari makna yang lebih dalam dari momentum ini. Bukan sekadar upacara launching, namun yang lebih penting adalah mengambil sikap apa yang seyogyanya dilakukan setelah pesta pencanangan VIY usai. Belajar dari VIY terdahulu, kita tahu bahwa menghadirkan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnu) ke objek-objek wisata yang terhampar di seluruh wilayah Indonesia bukanlah pekerjaan sederhana. Undangan memang bisa disebar setiap saat, ke manapun, dan kepada siapapun. Akan tetapi harus disadari, keputusan wisatawan untuk melancong ke Bumi Pertiwi merupakan keputusan yang sangat multidimensional, yang tidak melulu dipengaruhi oleh gencarnya promosi dan advertensi. Harus diakui, kita sering berpikir terlalu simpel, menganggap bahwa upaya “menjual” objek wisata pasti akan berhasil jika objeknya menarik dengan promosi habis-habisan. Padahal sejatinya, motif orang berwisata bukanlah semata-mata tergantung dari kemenarikan objek dan promosi. Ada banyak faktor di luar terminologi pariwisata yang justru sangat mempengaruhi minat kunjungan wisatawan ke suatu negara. Keamanan, misalnya, selalu dianggap sebagai conditio sine qua non atau keniscayaan yang harus ada, oleh para wisatawan. Semenarik apapun objek wisata, tak akan didatangi wisatawan jika mengharuskan mereka bertaruh nyawa. Anjloknya angka kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata pasca Bom Bali I dan II menjadi bukti, bahwa jaminan keamanan berpengaruh sangat signifikan terhadap dunia pariwisata. Bencana alam, di sisi lain, juga mempengaruhi cerah-mendung iklim pariwisata Indonesia. Selain merusak objek-objek vital, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, secara psikologis juga menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman. Seseorang tidak akan begitu saja memutuskan berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi dilanda bencana alam. Ketidakstabilan sosial dan politik juga menjadi pertimbangan seseorang saat memutuskan berkunjung ke suatu negara. Contoh nyata, Kashmir adalah salah satu wilayah India yang memiliki pemandangan alam paling indah di dunia. Akan tetapi konflik politik yang berkepanjangan di wilayah itu membuat Kashmir ‘terhapus’ dari peta pariwisata aman internasional. Masalah kesehatan ternyata juga memiliki benang merah dengan sektor pariwisata. Kasus merebaknya penyakit flu burung di beberapa wilayah di Tanah Air beberapa waktu lalu, ternyata membuat banyak calon wisatawan ciut nyali, dan akhirnya batal berkunjung ke Indonesia. Selain yang sudah disebutkan di atas, masih banyak faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut menjadi penentu keberhasilan VIY. Kemudahan administrasi dan keimigrasian, akses transportasi, pelayanan, dan ketersediaan fasilitas bagi wisatawan, kendati bukan merupakan tupoksi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, akan tetapi sangat menentukan keberhasilan VIY. Seperti telah ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, sektor pariwisata tidak mungkin maju jika tidak didukung oleh sektorsektor lainnya. Oleh karena itu, presiden selalu meminta kepada jajaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, komunitas pariwisata, asosiasi profesi, asosiasi usaha, serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta lainnya, untuk mem-back up sektor pariwisata agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi sumber pendapatan yang pada saatnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keindahan objek wisata yang terhampar di seluruh provinsi di Nusantara adalah sesuatu yang given, karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tiada bandingannya. Kita harus mensyukuri hal tersebut. Akan tetapi keberhasilan mendatangkan wisatawan ke objek yang indah itu, membutuhkan usaha keras yang melibatkan berbagai sektor baik internal maupun eksternal secara multidimensional. Multidimensi dalam dunia pariwisata ini harus disadari oleh semua pihak, karena peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun-tahun mendatang—seperti tekad VIY—bukanlah sematamata beban Departemen Budaya dan Pariwisata, namun menjadi tugas kita bersama. Sebagai sebuah sistem, pariwisata Indonesia sangat tergantung kepada keberhasilan sub sistem-sub sistem lain yang terkait dengannya. Dengan kata lain, VIY hanya akan berhasil apabila segenap komponen yang memiliki keterkaitan saling bahu-membahu dan bekerjasama untuk mensukseskannya. Tanpa relasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, VIY hanya akan menjadi jargon tanpa makna, yang akan menghilang gemanya setelah seremoni pencanangan berlalu dimakan waktu.***

Beberapa waktu belakangan yang lalu saya melihat Pak Menteri Kominfo, M. Nuh muncul dalam iklan di TV. Iklan tersebut antara lain himbauan waspada terhadap SMS penipuan, penggunaan telepon selular dan tentang penggunaan frekwensi radio. Saya sebagai masyarakat umum sangat mendukung hal tersebut, tentunya sebagai upaya pembelajaran dan passing of information kepada masyarakat. Karena menurut saya dalam hal ICT masyarakat kita masih banyak yang sangat awam. Sehingga sering di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akan tetapi lebih baik lagi jika ada tindakan tegas dari aparat mengenai kasus penipuan melalui SMS atau penggunaan frekuensi tanpa ijin. Sebab, selama ini kasus-kasus tersebut hanya sebagian saja yang bisa dituntaskan. Terima kasih.

dalam memberikan bantuan. Apakah ini kenyataan sebenarnya ataukah memang pemberitaan yang sekadar mencari sensasi belaka? Tampaknya pemerintah perlu memberikan informasi detail yang jelas dan terang. Sebab seringkali informasi di televisi cenderung sensasional dan bisa membuat panik saja.

Badan POM: Hasil Pengujian Susu Formula Negatif Enterobacter Sakazakii BPOM telah mengadakan pengujian terhadap susu formula bayi yang memiliki ijin edar dari Badan POM. “Susu formula bayi yang memiliki ijin edar dari BPOM terdaftar dalam berbagai merek. Kami melakukan pengambilan sample dari peredaran, baik dari pasar modern maupun pasar tradisional, sebanyak 96 sampel, mewakili seluruh merek yang terdaftar,” kata Kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin Akib dalam konferensi pers yang di Gedung B Depkominfo, Jalan Medan Merdeka awal April lalu. Kepala Badan Informasi Publik, Suprawoto memaparkan, penjelasan resmi ini menindaklanjuti pertemuan pada akhir Februari lalu. “Saat itu, BPOM meminta waktu satu bulan untuk menguji sample semua susu formula yang beredar masyarakat,” kata Suprawoto.

Diterbitkan oleh: DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); H. Agus Salim Hussein, S.E. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Drs. Sofyan Tanjung, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Drs. Sugito. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Dra. Fauziah; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Dimas Aditya Nugraha, S.Sos; Hendra Budi Kusnawan, S.S; Koresponden Daerah: Amiruddin (Banda Aceh), Arifianto (Yogyakarta), Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

3

Edisi 2/Tahun IV/April 2008

POLHUKAM

Pagi itu pukul 06:00 waktu Bukhara (09:00 WIB) jalanan diguyur hujan. Di luar ruangan, suhu udara cukup dingin, namun tak mengendurkan semangat para pemilih untuk ikut menentukan masa depan negara di kawasan Asia Tengah itu. “Saya akan memilih presiden,” kata Pakhadyr Ismanbekov, pria berusia 50 tahun bersemangat saat memasuki ruang pemilihan yang sederhana, namun nyaman bagi calon pemilih.

foto: istimewa

Saya menerima undangan dari Panitia Pemilihan Presiden Republik Uzbekistan melalui Kedutaan Besar Republik Uzbekistan di Jakarta. Sebuah undangan yang sangat sayang untuk dilewatkan, karena bisa menyaksikan salah satu peristiwa demokrasi terbesar di negara Uzbekistan. Persiapan berangkat cukup melelahkan.

Meski masalah visa dan ijin sudah ada di tangan, tapi ada “tugas ekstra” mencari pakaian tebal untuk musim dingin. Akhirnya, dapat juga setelah berburu di bagian utara ibukota Jakarta. Singkat cerita, kami rombongan 11 orang telah berangkat dan tiba di Uzbekistan. Negeri yang terkenal dengan kisah sejarah peradaban Islam. Tempat kelahiran ilmuwan Islam seperti al-Khawarizmi, al-Biruni, al-Farabi, Abu Ali Ibnu Sina dan pionir hadits terkemuka, Imam Bukhori. Langkah di Uzbekistan Menapak langkah di Uzbekistan adalah sebuah pengalaman yang sangat beda. Ini pertama kalinya kaki menapakkan langkah di kawasan Asia Tengah. Tashkent, sebuah ibu kota negara yang terkenal sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tengah. Di kota ini terdapat Bazar Tashkent, sebuah pasar yang menjual barang-barang perniagaan seperti karpet, pakaian dan cenderamata. Naskah Qur’an yang dibubuhi cap kekhalifahan Utsman bin Affan dan menjadi dasar bagi semua pihak yang berkeinginan menulis ulang, dapat ditemukan di Museum Tashkent. Membayangkan penatnya lalu lintas Jakarta serasa jauh lebih plong dan lega di ibu kota negeri penghasil katun ini. Pasalnya jalanan di Tashkent sangat teratur. Tak ada kemacetan atau keributan antar para pengendara yang saling berebut jalan. Sarana transportasi publik juga tersedia dengan baik. Hampir semua penduduk lebih menyukai memanfaatkan bus dan kereta yang merupakan alat transportasi massal ketimbang kendaraan pribadi.

foto: istimewa

Friends of Indonesia

Memang akan sangat jauh membandingkan Uzbekistan dengan Indonesia. Selain persoalan geografis, jumlah penduduknya juga berbanding jauh. Republik yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini berjumlah 27.307.134 jiwa. Dua hari menjelang Pemilihan Presiden Uzbekistan, panitia menjadwalkan kami mengunjungi kota tua Samarqand dan Bukhara. Di Samarqand kami mengunjungi tempattempat bersejarah. Ada Registan, Gori Amir, The Tillya Kori Madrasah, dan Bibihonim. Sementara di Bukhara kami mengunjungi Minorai Kalon, kediaman Ismoil Somoniy, Laby Hovuz, Mausoleum dan Masjid Abdulkholiq Guduvoniy, Minaret (Arabian “manara”) yang dibangun tahun 1535 serta Ark (Benteng Kota), wilayah kedamaian Bukhara abad pertengahan dan tempat kediaman Gubernur. Di Tashkent, ibukota Uzbekistan, kami sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah dan utama, seperti Museum Amir Temur (1370-1405). Museum ini menyimpan banyak benda peninggalan milik pendiri negara Temurid termasuk wilayah luas Asia Tengah dan Timur, dan Independence Square dimana terletak gedung Senat, kantor Pa-

nitia Pemilihan Pusat dan kantor Pemerintahan Republik Uzbekistan. Berlangsung Lancar Proses Pemilihan Presiden Republik Uzbekistan berjalan lancar terbukti di seluruh wilayah Republik Uzbekistan tidak ada kejadian kekerasan, khususnya di kota Bukhara dimana saya dan rombongan ditempatkan. Hal ini mungkin didukung sistem pengamanan yang ketat dan warga yang sangat kooperatif. Dari semua penduduk Uzbekistan, yang berhak memilih sebanyak 14.765.444 orang. Sedangkan yang menggunakan haknya dan berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden Republik Uzbekistan: 90,6 persen. Tuturan Ismanbekov di awal tulisan ini merupakan ekspresi antusiasme dari para warga Uzbekistan menyambut pesta demokrasi itu. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Pusat, Mirzo-Ulugbek Abdusalomov, panitia pemilihan pusat membentuk Panitia Pemilihan District dan Panitia Pemilihan Divisi. “Di seluruh wilayah Uzbekistan terdapat 14 district pemungutan suara, dengan 8.255 voting station (TPS), termasuk 42 TPS di luar negeri.

Transaksi elektonik dan pemanfaatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi kini punya payung hukum. Menyusul disejuinya secara aklamasi naskah Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) oleh seluruh fraksi di DPR RI, lewat Rapat Paripurna, jelang akhir Maret lalu, menjadi undang-undang. “Setelah menanti sekitar lima tahun, akhirnya kita punya payung hukum berkait dengan berbagai hal tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini maknanya, sebagai bangsa kita telah sejajar dengan masyarakat dunia dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern untuk kebutuhan transaksi elektronik,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Mohammad Nuh.

melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase,” katanya.

Alat Bukti Sah Aspek penting lainya berkait dengan UU ITE ini adalah kepastian hukum tentang bentuk-bentuk transaksi elektronik yang dengan diundangkannya ini dapat dijadikan sebagai alat bukti sah. “Selama ini bentukbentuk transaksi elektronik yang hanya dibuktikan sebagai selembar kertas bukti transfer misalnya, tidak bisa dijadikan alat bukti, karena memang belum ada payung hukumnya untuk itu,” kata Menkominfo. Nuh menjelaskan, kehadiran UU ITE ini sudah sangat dinantikan masyarakat. Dalam beberapa kali sosialisasi di beberapa kota besar di Indonesia, mencuat permintaan masyarakat agar RUU ITE segera disahkan. “UU ini akan memberikan manfaat banyak diantaranya; menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik; mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia; sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi; melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi,” imbuhnya. Terobosan penting yang dimiliki UU ini, kata Nuh menambahkan, berkait dengan tanda tangan elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum sama dengan tanda tangan konvesional (tinta basah dan materai); alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lain-nya yang diatur dalam KUHAP. “Undangundang ini berlaku untuk tiap orang yang

Ikuti Pergaulan Global Diungkapkannya, dengan disahkannya UU ITE ini, Indonesia kini sudah sejajar dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif (existing law) nasionalnya. ”UU ini didasarkan pada fakta bahwa teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat,” katanya. Diakui mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. “Untuk mengatasi hal itu tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang

Seluruh TPS dilengkapi peralatan komunikasi modern,” tegasnya. Islam Karimov terpilih untuk menjadi Pre-siden untuk yang ketiga kalinya. Presiden Islam Karimov akan menjabat untuk tujuh tahun mendatang. Pemilihan tahun ini cukup menjadi sorotan dunia internasional. Karena, negaranegara di kawasan Asia Tengah saat ini tengah menjalani proses demokratisasi. Proses yang berlangsung di Uzbekistan menjadi perhatian karena menentukan arah diplomasi internasional karena memiliki cadangan gas dan minyak yang besar. Ada banyak hal yang berkesan dalam perjalanan ke Uzbekistan, keramahan warga, sambutan yang baik serta keindahan tata kota yang cukup artistik membuat Uzbekistan sangat menarik untuk dikunjungi kembali. ([email protected])

UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Tanda Tangan Elektronik Punya Kekuatan Hukum Sama lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet,” katanya. Wujud Tanggung Jawab UU ini, kata Nuh menambahkan, merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam negara ini. “Kepastian hukum yang kuat akan membuat seluruh aktivitas informasi dan transaksi elektronik di dalam negeri akan terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi, sehingga Keberadaan UU ini menjadi sangat strategis karena sendi-sendi aktivitas berbangsa dan bernegara juga telah disentuh oleh transaksi dan penggunaan teknologi informasi,” katanya. 13 Bab dan 54 Pasal UU yang berawal dari usulan pemerintah ini semula terdiri atas 13 Bab dan 49 Pa-sal serta Penjelasan, kemudian setelah melalui pembahasan Pansus, Panja, Timus, Timsin, menjadi 13 Bab dan 54 Pasal serta Penjelasan. UU yang mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, saat itu, awalnya bernama Rancangan Undang Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE), yang jauh sebelumnya, saat disusun oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diberi nama Rancangan Undang Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (RUU IKTE). (depkominfo)

4


PEREKONOMIAN

Krisis pangan dunia mulai santer disuarakan berbagai pihak. Peringatan terbaru datang dari lembaga riset beras dunia (International Rice Research Institute/IRRI). Menurut lembaga tersebut, dunia dihadapkan pada krisis pangan akibat minimnya suplay pangan khususnya beras dibanding kebutuhan lain. Kondisi itu ditandai dengan melonjaknya harga beras dunia menjadi US$700 per ton. Harga ini mengalami kenaikan sebesar 50% dibanding harga di akhir Januari lalu. Ditenggarai penyebab lonjakan akibat besarnya permintaan yang tidak bisa diimbangi suplai. Pasalnya, dua eksportir besar beras dunia yakni Thailand dan Vietnam dikabarkan mengalami gangguan produksi akibat serangan hama dan bencana banjir. Menurut IRRI kondisi ini hanya indikasi awal dari krisis pangan yang membayangi dunia. Lembaga ini menyoroti bukan saja masalah perubahan iklim global dan serangan hama. Secara mengejutkan IRRI juga menyoroti konversi lahan padi menjadi non padi atau malah menjadi non pertanian. Bila konversi lahan tidak dihentikan bukan tidak mungkin dunia akan mengalami pertumbuhan negatif produksi beras. Padahal, pertumbuhan konsumsi merupakan keniscayaan seiring pertumbuhan penduduk dunia.

Indonesia Telah Bersiap Menko Perekenomian Boediono menegaskan pemerintah sudah mengambil langkah strategis untuk menjamin keamanan bahan kebutuhan pokok baik dari sisi ketersediaannya maupun kestablian harga. “Situasi pada saat ini masih terkendali, khususnya bahan-bahan yang sangat penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan juga BBM. Kita akan melakukan monitoring dan perhatian khusus dari waktu ke waktu," tambahnya. Pemerintah memang memilih membiarkan harga-harga kebutuhan pokok melambung hingga mencapai titik stabil. Sementara itu, pihak yang paling terkena dampaknya akan tetap dilindungi dengan pemberian subsidi. Sekalipun ada alternatif lain yaitu menyetop kenaikan harga, tidak mengikuti kenaikan harga dunia. “Namun, untuk itu diperlukan biaya yang besar secara terus-menerus untuk memberi subsidi,” ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Satu-satunya komoditas pangan yang dapat ditekan yaitu beras karena merupakan komoditas pokok. Untuk itu, harga beras kini dikendalikan dengan harga Rp4.000-Rp6.000 per kilogram oleh Bulog. Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi menegaskan pemerintah tetap akan menggenjot kebijakan yang sudah ada yakni subsidi minyak goreng dengan anggaran sebesar Rp500 miliar. Program itu diharapkan bisa meredam gejolak harga sampai pasar dunia kembali stabil. "Sedangkan, kebijakan lain baik pungutan ekspor ataupun penanggungan pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap dipertahankan," ungkapnya.

Pantau Informasi Informasi yang didengar Aminah mungkin menjadi pemicu kepanikan. Apalagi realitas menunjukkan bahwa produksi beras secara global tidak pernah bertambah pesat, yang bertambah pesat adalah konsumennya alias manusia. Di tengah arus lalu lintas informasi yang sedemikian bebas tentunya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bahan pokok ini harus senantiasa tepat. “Adanya spekulasi harga di pasar dan penimbunan yang dilakukan oleh para spekulan, dikarenakan tidak adanya informasi berkait tentang persediaan atau stok secara pasti. Inilah yang harus diantisipasi,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh. Depkominfo bersama Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Departemen Perindustrian, Departemen ESDM dan Perum Bulog bekerjasama melakukan pemantauan terhadap efektivitas kebijakan stabilitas harga bahan pokok. “Sebagai bagian dari pemerintah yang telah mengeluarkan paket kebijakan itu, maka kami harus dapat memantau efektivitas dari kebijakan itu. Jangan sampai kebijakan telah dikeluarkan tapi ternyata di lapangan tidak ada manfaatnya, apalagi kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil berkait dengan harga bahan pokok, ” katanya. Artinya, jika kebijakan itu tidak berjalan dapat diketahui dengan segera, kendalanya ada di mana. ”Kami berharap melalui sistem yang kami sedang siapkan ini berbagai jenis harga kebutuhan bahan pokok di masyarakat bisa segera terpantau, sekaligus bisa tertangani terhadap kemungkinan adanya kekurangan stok yang menyebabkan antrean di masyarakat. Sehingga jika memang disuatu daerah terpantau harga naik karena

kurangnya persediaan, maka pemerintah bisa segera bertindak untuk menstabilkan harga dengan berbagai macam cara,” pungkasnya. Melalui hasil monitoring ini pula, kata Mohammad Nuh, pemerintah juga akan bisa mengetahui ada atau tidak penimbunan di pasar, karena persediaan yang terpantau nantinya menyangkut stok produksi dalam negeri dan impor serta ekspor yang dilakukan pemerintah atau di daerah tertentu. Sebuah strategi informasi yang diambil guna mengantisipasi krisis. (s-ring/mth)

foto: presidensby.info

Aminah (54) tertegun ketika mendengar berita radio tentang krisis beras. Kontan ibu dua anak yang sedang membersihkan beras untuk ditanak tertegun, “Bagaimana ini? Kemarin harga kedelai naik, minyak goreng juga naik, terus kalau beras juga bagaimana?”. Kekhawatiran yang sangat beralasan, akan tetapi tak semudah itu mencari jalan keluarnya. Apakah pemerintah sudah bersiap?

foto: bf

Ancaman Krisis Pangan

foto: bf

Memodernkan Pasar Tradisonal Citra dan kondisi pasar tradisional yang kumuh dan kotor akan diubah. Butuh kesadaran dan perubahan kebiasaan yang sudah mendarahdaging. Entah, salah atau tidak, kondisi pasar yang kumuh, becek, padat, bau, dan terkesan jorok dapat membuat orang enggan pergi berbelanja ke pasar tradisional. Karena itu banyak pemerintah daerah yang mengambil keputusan untuk melakukan renovasi pasar. Tujuannya mulia: membuat pasar lebih bersih dan bersahabat bagi pengunjungnya. Ada anekdot yang cukup menarik tentang pasar. Sejelek-jeleknya tanah adalah tanah yang dijadikan pasar. Pasalnya semua tumpah ruah di situ, mulai dari sayuran, binatang, manusia, bahkan sampah dan air. Repotnya, anekdot itu seolah didukung oleh adanya kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat kita kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan di wilayah publik, termasuk pasar tadi. Walhasil yang terjadi kemudian adalah membuang sampah sembarang, bahkan sampai (maaf) buang kotoran sembarangan. Buktinya di beberapa sudut pasar tradisional seringkali kita temukan tulisan dilarang buang air kecil di sini. Tapi memang itulah yang terjadi, pasar yang khas dengan kegiatan tawar menawar ini, perlahan mulai tergilas karena kenyamanan berbelanja bukan menjadi hal yang utama. Kondisi itu seolah tergeser dengan keberadaan pasar ritel atau swa-

layan besar yang tengah menjamur dan menawarkan beragam kenyamanan. Percepat Rehabilitasi Pasar Tuntutan untuk memfasilitasi para pedagang di pasar tradisional mendorong pemerintah melakukan percepatan rehabilitasi dan renovasi fisik pasar tradisional. Program itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam program percepatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintah daerah. Melalui program ini, Departemen Perdagangan melibatkan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya dukung dan kualitas pasar tradisional. Selama ini, perbaikan pasar tradisional berjalan lambat karena dana pembangunan pasar untuk seluruh pasar Indonesia hanya sekitar Rp100 miliar. Padahal, setidaknya, menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, Ardiansyah Parman, satu kabupaten/kota memiliki 2.000 pedagang dan masing-masing membutuhkan lahan seluas 4 meter persegi. Jika biaya untuk membangun kios per meternya Rp4 juta maka dana yang dibutuhkan untuk menyediakan kios bagi 2.000 pedagang per kabupaten atau kota sebesar Rp32 miliar. “Kalau saya hitung, dengan anggaran Rp100 miliar per tahun, butuh lebih dari seratus tahun untuk memperbaiki seluruh pasar yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Namun, keterbatasan itu tak menghalangi upaya Departemen Perdagangan untuk membangun pasar. ”Kita hanya bisa membangun pasar percontohan yang dikerjakan bersama pemerintah daerah. Untuk daerah yang sama sekali tidak me-miliki dana, pasar sepenuhnya dibangun oleh Depperdag. Misalnya daerah terpencil, terluar, pulau-pulau di perbatasan, itu dananya penuh dari APBN,” jelas Ardiansyah. Selama 2007, Depperdag telah membangun 102 unit pasar yang melibatkan lebih dari 80 kabupaten dan kota yang masingmasing mendapatkan dana Rp1 miliar. Ke depan, untuk menutupi mahalnya biaya renovasi dan rehabilitasi, pemerintah daerah diminta melibatkan investor, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. “Dari 7 atau 8 pasar yang dibangun di Surabaya dana yang dikeluarkan kurang lebih Rp800 miliar, itu dana patungan anatara investor dan PD Pasar Surya,” katanya. Tak Cukup Hanya Konsep Selain penataan, konsep, dan aturan yang tegas dalam tata kelola pasar, ketertiban para pedagang juga jadi modal utama keberhasilan perubahan pasar tradisional ini. Sebut saja, Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang, Banten yang telah

mengubah pasar tradisional lebih nyaman, bersih, teratur. Menurut Erian Iskandar, finance Pasar Modern BSD City, di pasar yang buka mulai jam 05.00 - 14.00 ini, diterapkan beragam tata tertib yang harus dipatuhi pedagang. Semisal, pedagang dilarang meletakkan barang dagangan di jalan atau lorong. “Apabila melanggar, barang dagangan diambil atau dibawa ke kantor pengelola. Jika dua kali melakukan pelanggaran, akan dapat sanksi pemutusan perjanjian sewa secara sepihak,” jelas Erian. Selain itu, sampah harus dimasukkan ke dalam kantong plastik dan meletakkan di areal yang ditentukan, sampai petugas kebersihan mengambilnya pada jam tertentu. Sebuah upaya yang memerlukan kesung-guhan dan kesadaran semua pihak untuk mulai berubah, meninggalkan kebiasaan lama yang biasa ikut menyampah sembarangan di pasar dan ruang publik. ([email protected])

5


KESRA

“Mana janjinya ada pendidikan gratis? Kita memang tak perlu bayar SPP, tapi buku tak disediakan dan harganya menggila,” seorang ibu muda memulai “diskusi” pagi itu dengan ibu lain saat mengantar anak-anak mereka ke SD Negeri di kawasan timur Malang, Jawa Timur. Sang ibu gendut yang sibuk mengunyah makanan turut mengiyakan. Pendidikan gratis. Sebuah tema yang sangat penting dan sangat mengemuka pasca reformasi. Banyak Ini beberapa hal yang salah dimaknai begitu saja. Pendidikan gratis berarti semuanya serba gratis. Padahal dalam sistem pendidikan kita, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna menyukseskan tujuan pendidikan. Bukan hanya dalam memberikan saran atau perbaikan, namun juga dalam tindakan nyata. Tapi pemerintah memang tak tinggal diam. Faktanya, dari tahun-ke tahun secara bertahap anggaran untuk pendidikan baik untuk keperluan fisik atau perbaikan kualitas pengajar senantiasa ditingkatkan untuk memenuhi amanat undang-undang dasar. Pendidikan yang diinginkan bangsa ini adalah pendidikan yang bermutu dan yang murah, terutama bagi golongan yang tidak mampu dan yang merata. Oleh karena itu berorientasi pada tujuan itu, dikembangkan program dan langkah konkrit di seluruh Indonesia untuk betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan. “Kita akan mengatasi persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indo-

rumah susun.

nesia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Februari lalu, di Jakarta.

SD, SMP atau yang setara. Menyangkut biaya operasional, semua siswa miskin bisa dibebaskan dari segala pungutan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden M.Jusuf Kalla, ketika menghadiri sekaligus memimpin Rapat Evaluasi Program Prioritas Depdiknas tahun 2005 -2007 dan program kerja 2008, awal Februari lalu di Jakarta. Acara itu dihadiri hampir seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur, walikota dan bupati, serta kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. “Bantuan seperti ini akan kita lanjutkan agar akses pendidikan dapat dibuka lebih lebar lagi, lalu orang tua khususnya mereka yang ekonomi lemah tidak memiliki hambatan untuk menyekolahkan putra-putrinya,” kata Presiden.

Sekolah Gratis memiliki keterkaitan, yakni bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. “Dana Bantuan Biaya Sekolah Gratis ini sangat membantu sekali terutama bagi keluarga siswa dari kalangan ekonomi kurang mampu,” ujar Kepala SDN Airlangga V, Drs. H. Herwanto. Anita Lie, pakar pendidikan asal Surabaya, menilai pemberian SPP gratis bagi negeri memang sudah selayaknya sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, dan sekolah negeri sendiri juga sudah siap. Anita juga berpendapat, agar program SPP gratis ini berjalan sesuai tujuan maka harus dibarengi dengan transparansi dari pihak sekolah agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan.

Kembangkan Inisiatif Pemda Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kata Presiden, sepakat untuk tidak mengompromikan mutu pendidikan demi mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. “Bangsa kita tidak boleh menjadi bangsa yang lunak, yang permisif pada mutu pendidikan di negeri ini agar lulusan kita bisa bersaing dengan lulusan manapun,” tegas Presiden Yudhoyono. Beberapa pemerintah daerah juga telah mengembangkan inisiatif untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Sebut saja Pemerintah Kota Surabaya dengan Program Bantuan Biaya Sekolah Gratis. Bantuan itu ditujukan untuk menambah alokasi dana BOS dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya program BOS maupun

(mth/hendra)

Program Buku Murah Pendidikan bagi memang tidak bisa dipisahkan dari buku sebagai sumber ilmu. Kemudahan dalam mengakses buku akan sangat membantu proses pengayaan ilmu pengetahuan dalam proses belajar. Buku murah adalah salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut. Program Bantuan Khusus Buku telah dilakukan sejak tahun 2007, jumlahnya mencapai Rp11,5 triliun. Satu langkah monumental dari Departemen Pendidikan Nasional tahun ini adalah membeli hak cipta buku sekolah dasar hingga lanjutan. Selain itu pemerintah juga akan mempublikasikannya melalui internet, dan bisa diunduh secara gratis. Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi harga buku menjadi sepertiga dari harga eceran yang berlaku, dengan demikian harga buku bisa menjadi lebih murah. Tentu saja program ini bukan tanpa masalah. Masalah bisa muncul dari penerbit yang secara langsung pasti bisnisnya bisa terpukul. Tapi upaya untuk mendapatkan harga buku yang murah memang harus diupayakan, pemerintah memiliki kewajiban itu sesuai dengan amanat undang-undang. Satukan Visi Selain buku murah, pemerintah juga meningkatkan program yang sebelumnya telah ada diantaranya program bantuan beasiswa, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kemudian BKM (Bantuan Khusus Murid). “Bantuan tersebut membebaskan sekitar 70,3% siswa

Solusi Tata Kota Ina (27), sudah hampir seperempat hidupnya dihabiskan untuk tinggal dalam rumah susun di kawasan timur Jakarta. “Kita setiap hari dipaksa untuk olahraga, naik tangga,” tutur Ina yang tinggal di lantai 4 rusun yang dikelola pemerintah itu, “tapi enaknya kita tak takut banjir,” imbuhnya sambil tersenyum. Selain bencana banjir, kebijakan pembangunan secara horizontal yang selama ini dilakukan dirasakan semakin memberatkan beban anggaran pemerintah yang makin terbatas akibat beragamnya permasalahan yang muncul. Pembangunan menyamping menambah beban pemerintah untuk penyediaan infrastruktur dan prasarana penunjang, seperti jaringan jalan, transportasi, belum lagi jaringan listrik, dan air bersih. Tidak hanya itu, pembangunan rumah pola horizontal juga membebani lalu-lintas kota yang kian hari kian padat. Fenomena ini sudah tidak asing lagi di kota-kota besar. Banyak pekerja luar kota yang mencari

nafkah di dalam kota. Pada jam pergi dan pulang kantor, jalanan dipadati oleh kendaraan untuk mencapai dan meninggalkan pusat kota. Dan alokasi anggaran pemerintah pun bisa fokus untuk keperluan kesejahteraan lain, misal digunakan untuk mensubsidi uang muka pembelian rumah susun, atau digunakan untuk pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah susun. Jadi Lebih Nyaman Ada sebuah kisah yang diceritakan seorang pegawai negeri. Suatu ketika, Ali Moertopo yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Penerangan bertanya pada stafnya,”Apakah saudara punya rumah?” Sang staf yang memang masih mengontrak di bilangan Kwitang itu kontan menjawab tidak. Tak ayal Ali Moertopo lantas berkomentar, “Siput saja punya rumah, bagaimana bisa anda tidak punya.” Berapa waktu kemudian, ada kebijakan angsuran rumah bagi pegawai negeri di lingkungan kerja Ali Moertopo. Pola sedemikian pun saat ini tengah dikembangkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Berupa kredit bantuan pembangunan rumah untuk pegawai negeri sipil. Tentu ada syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Rumah memang sebuah fenomena yang cukup kompleks. Ada sisi sosial ekonomi yang saling berkaitan sehingga menjadi kendala ketika diformulasikan dalam berbagai ke-bijakan pemerintah. Kehadiran rumah susun mungkin menjadi salah satu alternatif untuk menjalani hidup dalam hunian yang lebih nyaman, dibanding menghabiskan waktu banyak di perjalanan karena kemacetan. (farida maharani)

foto: www.tamanbelajarku.wordpress.com

“Bekerja di kota tambah sulit,” kata Ari, pegawai sebuah departemen, “Beli rumah dekat kantor uang tidak mencukupi, sementara jika beli di luar kota bakal terancam kemacetan. Kekhawatiran itu tidak hanya menghinggapi Ari. Hampir sebagian besar pegawai di kota-kota besar memiliki problem yang sama, “Rumah layak di ujung kota atau kontrak petakan di pusat kota? Stres di jalan atau stres bayar kontrakan?” Pertumbuhan penduduk yang kian tinggi membawa konsekuensi kebutuhan hunian yang meningkat pula. Namun, tak semua orang mempunyai kemampuan yang sama untuk membeli tempat tinggal. Dengan situasi ekonomi yang belum cukup menggembirakan, harga rumah bisa jadi tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan warga. “Masalah perumahan merupakan masalah yang sangat fundamental karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia di samping sandang dan pangan,” ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Rapat Terbatas Bidang Perumahan Februari 2007 lalu. Perumahan pinggir kota menjadi pilihan mereka dengan resiko jarak tempuh tempat tinggal ke tempat bekerja sangat jauh, belum lagi masalah macet yang mesti dihadapi.

Dengan permasalahan lahan tersebut maka sangatlah bijak, pembangunan perumahan rakyat untuk jangka panjang dilakukan secara vertikal. D e n g a n membangun rumah susun di pusat kota, diharapkan para penghuninya dapat mencapai tempat dengan cepat dan bisa mengurangi sumber ekonomi berbiaya tinggi: kemacetan dan angka tingkat stress penduduk kota. Untuk menyediakan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, pemerintah mempercepat pembangunan rumah susun sederhana. Akhir tahun 2006 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Percepatan Pembangunan Rumah Susun. Dikukuhkan dengan penandatanganan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, KEP-07/M.EKON/03/2007 mengenai Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. “Kita juga arahkan untuk menjadikan kawasan permukiman lebih bersih, sehat, dan tentunya lebih layak huni,” tutur Presiden dalam pidato pencanangan pertama proyek foto: bf

Tinggal di rumah susun merasa jauh dari tetangga, walaupun fisik berdekatan, “dan kebebasan hidup di rumah susun tidak seperti di permukiman asalnya", tutur almarhum Prof Selo Soemardjan suatu ketika. Bahkan, suka duka tinggal rumah susun pernah dipotret dalam bentuk satir lewat layar lebar serta dijadikan drama seri televisi beberapa tahun silam.

6


K

laus (37), pekerja sebuah LSM Internasional di

Banda Aceh tampak sibuk mengikuti langkah anak laki-laki berbaju merah. Sesekali, pria asal Jerman ini, setengah berlari mencegah anak semata wayangnya mendekat ke bibir Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh. Keluarga Klaus berencana snorkling di pantai Rubiah, Sabang, Pulau We. Konon, pemandangan Pantai Rubiah memang terkenal sangat indah. Pasir putihnya menjadi daya tarik wisatawan. Sementara itu, laut di sekitar Pulau Rubiah, juga merupakan tempat penyelaman (diving) yang cukup bagus dan direkomendasikan beberapa kelompok pecinta olah raga di kedalaman air itu. Tak selang berapa lama, kami bersama memasuki KM Pulo Rondo dengan tujuan Pelabuhan Balohan, Pulau We. Tiket ekonomi kapal cepat ini seharga Rp60.000. Waktu tempuh pelayaran hanya menghabiskan satu jam saja. Di Balohan, pelabuhan bebas, kami berpisah. Klaus dijemput mobil LSM tempatnya bekerja dan segera meluncur ke Pantai Iboih. “Dalam sehari, bisa puluhan turis yang datang dan ingin menikmati keindahan alam,” tutur Amin, 17, pedagang di pelabuhan Sabang. Seperti Klaus dan keluarganya yang tertarik ke sini, pikir saya. Selain terumbu karang, di Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Sabang dapat ditemui beragam jenis ikan karang seperti angel fish, tropet fish, dunsel fish, sergeon fish, grope fish, parrot fish dan lain-lain. Ikan-ikan tersebut berada di sekitar Laut Pulau We dan sebagian merupakan endemik di daerah itu. Selain itu juga banyak ditemukan jenis-jenis ikan ekonomis seperti Tuna, Kakap, Kerapu, Bayan, Pisangpisangan dan lain-lain.

foto: mn,bf

Buah Promosi Tahunan Indonesia memang memiliki banyak potensi wisata Tak ada yang membantahnya. Sebut saja yang ada di Pulau We di awal tulisan ini. Tak kurang ratusan potensi wisata yang sangat unik juga tersebar di berbagai lokasi Indonesia bagian timur dan barat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, Hazirun Ady, mengatakan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Kepulauan Wakatobi adalah fakta yang sangat menyenangkan. Betapa tidak, Wakatobi memang belum lama menjadi daerah otonom, tetapi

sudah mendunia karena potensi wisatanya. Banyaknya website yang dibuat wisman asal Eropa dan Amerika turut mendorong banyaknya wisman datang ke Wakatobi. Mereka biasanya mengunakan pesawat carter dari Denpasar, Bali, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Isi website yang ada tak lain tak bukan adalah pesona alam bawah lautnya yang sangat indah. "Ambil contoh pesona alam bawah laut Karibia yang sudah terkenal di dunia. Di sana hanya ada sekitar 200 bentuk ikan laut. Sedangkan, Wakatobi memiliki 942 jenis ikan laut. Data itu kami peroleh berdasarkan hasil penelitian para ahli dari berbagai negara yang baru-baru ini melakukan riset potensi kelautan Taman Nasional Laut Wakatobi," ujar Bupati Wakatobi, Ir. Hugua menambahkan. Benar juga, potensi Indonesia memang tak bisa diremehkan. Jika terus diolah dan dipromosikan dengan optimal, potensi wisata sangat menjanjikan untuk kemajuan suatu daerah. Namun, upaya gelar promosi bukan pekerjaan yang mudah. "Secara nyata, gencarnya melakukan promosi untuk bisa menarik banyak turis ke Indonesia sekarang, hasilnya mungkin lima tahun menda-tang," kata pengamat pariwisata, Dewa Rai Budiasa, sambil menyebutkan bahwa kegiatan promosi harus dilakukan berkelanjutan. Budiasa mencontohkan bahwa gelar promosi sejak tahun 2005 perlahan namun pasti telah berkontribusi dalam memperbaiki citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional. “Geber” Promosi Genderang pembuka kunjungan wisata pun telah bertalu. Tahun 2008 ini, dicanangkan sebagai Tahun Kunjungan Indonesia, Visit Indonesia Year. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik berharap semua daerah dapat menyukseskan Tahun Kunjungan Indonesia. "Saya yakin jika itu dilakukan akan mudah menjaring 7 juta wisatawan asing ke Indonesia,” ujarnya. Bak gayung bersambut. Beberapa pemerintah provinsi menyatakan telah siap mendukung program tahun kunjungan itu. “Kami se-

Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya ramah serta murah senyum. Budaya senyum khas ini memang merupakan keahlian masyarakat kita.

N

amanya Muzammil. Sekarang menjadi mahasiswa National University of Singapore. Bersama sekitar 30-an temannya datang ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan Perkumpulan Pemuda Pelajar Islam se-Asia Tenggara. Ketika mengunjungi Masjid Istiqlal, Muzammil begitu takjub melihat kemegahan masjid terbesar di Asia Tenggara itu. Terlebih ketika diberitahu bahwa masjid tersebut bisa menampung lebih dari ratusan ribu orang. Menurut Muzammil daya tampung masjid Istiqlal jauh lebih besar dibanding jumlah seluruh warga muslim Singapura. Tetapi, saat berjalan di sekitar Taman Monumen Nasional, sikap Muzammil dan beberapa temannya berubah. Terbaca raut muka aneh, rona muka heran bercampur takut. Pasalnya, saat

melihat kereta listrik melintas di timur Taman Monumen Nasional, ia melihat begitu banyak penumpang berdiri di pintu kereta listrik yang terbuka tanpa penga-man. “Ketika sampai di kawasan Taman Ismail Marzuki, Muzammil merasa rikuh dengan potongan sampah yang berserakan. Ia lantas membandingkan dengan situasi di Singapura, dimana membuang sampah sembarangan merupakan sesuatu yang dilarang dan akan berbuah sanksi ribuan dollar Singapura. Lain lagi kesan Fadh, teman Muzammil dari Malaysia. Mahasiswi jurusan Ilmu Hukum International Islamic University Malaysia merasa aneh mengapa Masjid Istiqlal bisa berseberangan dengan Gereja Kathedral. Terlebih ketika rom-

bongan diajak berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Fadh keheranan melihat masjid, gereja, pura, vihara terletak berdampingan. Sejenak Fadh bertanya kenapa ada susunan seperti itu, sebab bagi Fadh susunan rumah ibadah seperti itu rawan menimbulkan sengketa antar umat beragama. Kami hanya tersenyum mendengar pendapat itu. Kami menjelaskan bila struktur rumah ibadah yang berdampingan justru menjadi obsesi para pendiri republik ini. Susunan rumah ibadah yang berdampingan itu menjadi tanda terciptanya kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Faktanya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kerukunan dan toleransi kehidupan umat beragama yang sangat tinggi. Ada kisah lain dari Fendy yang jga ikut dalam rombongan. Baginya, mengunjungi Indonesia seperti mengunjungi tanah leluhur saja. Meski warga negara Malaysia, leluhur Fendy berasal

dang mempersiapkan tiga program rutin tahunan yang akan dilaksanakan guna mendukung Tahun Kunjungan tersebut,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Drs. Dominggus Rumbewas, SH di Jayapura. Ketiga program itu meliputi gelar budaya Papua yang menampilkan seluruh kebudayaan setempat, menyelenggarakan festival seni yang melibatkan seluruh seniman di Papua, serta menyelenggarakan festival seni kreasi. “Kami akui dana yang ada sangat minim. Tapi, kita akan pergunakan secara optimal dengan mengalokasikan penganggaran kepada yang lebih dianggap prioritas,” kata Rumbewas menambahkan. Akan tetapi, memang banyak hal yang perlu dilakukan untuk menggeber promosi. Sebagaimana diakui Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Sapta Nirwandar. "Jangan objek-objek wisata yang sudah diketahui masyarakat umum saja yang sering dipublikasikan. Kalau itu yang dilakukan, maka nilai gregetnya kurang, karena umumnya masyarakat sudah tahu apa itu Ancol, Taman Mini, Monas, atau Pulau Seribu, dan lain-lain. Publikasikan juga objek yang masyarakat belum banyak tahu," pinta Sapta Nirwandar kepada komunitas wartawan suatu ketika. Menurut Sapta Nirwandar, perlunya wartawan membantu mempublikasikan potensi wisata sungai seperti yang ada di Papua, Palembang, Palangkaraya, Jambi, Samarinda, dan tempat lain dikarenakan selama ini potensi sungai belum dilirik secara benar. Benar juga, Thailand bisa meraup bath melalui pengelolaan Sungai Cao Praya yang membelah Kota Bangkok. Meski berwarna coklat, Sungai Cao Praya ternyata menjadi alur lalu lintas wisata yang sangat padat. Di bagian hulu sungai itu ada pasar terapung dan panggung-panggung kesenian rakyat. Jika melihat potensi di Indonesia juga cukup besar. Sebut saja, Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Kahayan, Sungai Mahakam, dan lain-lain. “Karenanya, semua pihak harus bekerjasama mempublikasikan supaya masyarakat

dari Indonesia. Kebanggaan terlihat dimukanya ketika menaiki anjungan Provinsi Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah. Kunjungan Muzammil, Fadh, Fendy serta teman-temannya ke Indonesia hanya berbilang hari dan menyusuri sebagian kecil wilayah ibu kota Jakarta. Belum menjelajah Indonesia secara keseluruhan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi kunjungan itu bisa jadi cermin bagi persepsi wisatawan manca negara yang lain. Wajah Indonesia yang beraneka ragam, dan bisa tersendiri bagi mereka. Dalam benak mereka wajah Indonesia bisa berubah dari promosi yang digelar sebelumnya. Pembuktian Citra Disadari atau tidak melalui kunjungan ke Indonesia, setiap gaung promosi wisata Indonesia akan mulai terkuak satu per satu. Hal-hal yang selama ini merupakan informasi positif dan yang indah-indah dari media atau kisah orang lain akan menemukan pembuktiannya secara langsung. Untuk itulah hal terpenting selain promosi adalah mempersiapkan diri untuk menerima kunjungan. Pemerintah Jerman telah memfasilitasi kunjungan itu dalam bentuk yang sedikit

7

foto: rompas, bf


Cerdas Kelola Efek Ganda Wisata Menbudpar Jero Wacik menyatakan pelaksanaan Program Tahun Kunjungan Indonesia 2008 yang mengambil momentum peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional diharapkan menjadi pemicu kebangkitan kepariwisataan Indonesia, yang saat ini situasinya sangat kondusif di mana persepsi dunia terhadap Indonesia sangat baik. Benar saja, data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada Januari 2008 mencapai 437,6 ribu orang atau naik 13,24 persen dibanding jumlah wisman Januari 2007 sebanyak 386,5 ribu orang. Sebuah jawaban yang optimistis atas keraguan beberapa pihak mengenai target capaian kunjungan wisman ke Indonesia. Sebagian wisman itu bukan hanya mereka yang sedang berlibur atau ingin menikmati keunikan Indonesia, tetapi adalah para pebisnis atau aktivis yang memanfaatkan waktu luang di tengah kegiatan bisnis mereka yang berlangsung di Indonesia. Dalam dunia wisata, memang ada istilah MICE, Meeting, Incentive, Conference, Exhibition. Sebuah kegiatan bisnis atau lainnya dengan waktu kunjung terjadwal. Seperti pertemuan yang disusun sebagai agenda tahunan atau dirancang jauh hari sebelumnya, sebut saja perhelatan akbar Konferensi Perubahan Iklim beberapa waktu lalu di Bali. Pola sedemikian berbeda dengan wisman leissure, yang hanya piknik biasa. Begitu ada sedikit gangguan, pasti tidak akan melakukan kunjungan. Akan tetapi, MICE tidak tergantung dengan hal tersebut. “MICE adalah suatu industri yang akan besar sekali. Jadi kalau kita bisa bikin 1000 MICE efeknya akan luar biasa pada sektor pariwisata dan begitu pula sebaliknya. Singapura sudah ada seribu even. Kita dulu pernah sampai 200 dalam setahun,” ungkap Menbudpar Jero Wacik kepada KomunikA beberapa waktu lalu.

berbeda. Bagi masyarakat Jerman, sebuah kunjungan bukan berarti dilakukan pada negeri yang berbeda pada waktu yang sama, tetapi sebuah kunjungan juga mesti dilakukan di negeri yang sama dalam ”dimensi waktu” yang berbeda. Untuk memfasilitasi hal ini maka pemerintah Jerman sangat memperhatikan pelestarian peninggalan budaya masa lalunya. Museum serta gedung-gedung kuno dirawat sedemikian rupa hingga tetap menjadi daya tarik masyarakat banyak. Tidak peduli apakah museum dan gedung itu merupakan dokumentasi sejarah kelam bangsa Jerman, seperti tragedi pembantaian Nazi terhadap bangsa Yahudi. Harapannya sederhana, melalui dokumentasi sejarah masa lalu ini dapat menjadi tempat kunjungan bagi wisatawan dari seluruh penjuru dunia dan menjadi bahan pengingat memori kolektif agar sejarah kelam tidak terulang kembali dan menginspirasikan upaya membangun sejarah kehidupan masa depan manusia yang jauh lebih baik. Menjadi Tuan Rumah Tahun ini, kembali dicanangkan sebagai Tahun Kunjungan Indonesia, Visit Indonesia Year. Sebuah hajatan besar bagi bangsa kepulauan

Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Depbudpar, Sambudjo Parikesit mengatakan, setiap destinasi pariwisata memiliki kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kondisi dan karakteristik sumber daya yang dimiliki. "Penetapan sebagai destinasi pariwisata unggulan dimaksudkan untuk menstimulasi agar pariwisata di provinsi itu tumbuh dan dan berkembang dengan cepat," katanya. Tak berlebihan, jika Sapta Nirwandar menyatakan bahwa kita harus bisa mengelola dampak ganda dari kunjungan wisman ataupun wisnus pada destinasi yang ada. Gaet Investasi Pengembangan destinasi dapat membuka peluang investasi, seperti pengadaan atau perbaikan fasilitas di lokasi. Sebab, untuk pengembangan dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah pun tidak dapat bergerak sendiri melihat dari banyaknya potensi wisata. "Adanya pihak ketiga diharap mampu memberdayakan obyek Wisata lebih baik lagi," cetus Kepala Kantor Penanaman Modal Pemkab Malang, Drs. Gatot Darjanto. Hasilnya investasi memang tidak dapat langsung dirasakan, perlu beberapa tahun untuk memanennya. Di sisi lain, keberanian investor menanamkan modal sangat butuh kerjasama antar instansi. "Percuma kita mengusahakan masuknya penanaman modal, tapi dari pemerintah sendiri masih ragu-ragu," ungkap Gatot. Memang, suatu obyek wisata yang layak dijual tentu memerlukan manajemen dan sumber dana yang jelas. Bila semuannya dapat diterapkan, tentunya gaung wisata tak hanya berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisata saja, melainkan bisa ikut menggairahkan investasi di Indonesia. (diolah dari berbagai sumber, dimas/[email protected])

bernama Indonesia yang terdiri atas beragam budaya dan adat istiadat. Sebagai sebuah lokasi kunjungan, secara otomatis pula seluruh anak bangsa menjadi tuan rumah bagi setiap tamu dari mancanegara yang datang. Dalam pergaulan sehari-hari, etika tak hanya untuk tamu yang ingin berkunjung, tuan rumah pun perlu etika menerima tamu. Misalnya, memperlakukan tamu dengan baik, dan membuat tamu merasa nyaman berada di rumah kita. Layaknya sebuah jamuan makan, ketika menjadi tuan rumah atau pihak pengundang memerlukan beberapa persiapan dan pertimbangan. Salah satunya adalah soal menu makanan yang akan disajikan. Lantas makanan apa yang harus disiapkan dalam menjamu tamu sebuah bangsa dan negara? Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya ramah serta murah senyum. Budaya senyum khas ini memang merupakan keahlian masyarakat kita. Ini merupakan bekal awal untuk melakukan pendekatan, bersosialisasi, dan kreatif untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua tamu kunjungan Indonesia. Dan mungkin digerakkan untuk mendukung tahun kunjungan Indonesia. (delianur/mth)

Dalam sebuah obrolan santai di tengah kunjungan ke Malaysia, seorang pejabat asal Indonesia ditanya mengapa Indonesia kok selalu menonjolkan Bali sebagai tujuan wisata? Pasalnya, menurut pejabat negeri jiran itu, tanpa dipromosikan sekalipun, Bali sudah dikenal dunia internasional. "Yang perlu dipromosikan adalah lokasi lain yang menjual," cetusnya. Bukannya mengamini pendapat pejabat negeri jiran tersebut, sejak lama sebenarnya pemerintah telah mencoba mengembangkan daerah tujuan wisata yang lain. Akhir Tahun 2005 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika meresmikan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, sekaligus mencanangkan Palembang sebagai Kota Wisata Air. Program itu bukan tanpa alasan, sebab didukung dengan kondisi geografi Palembang yang dibelah Sungai Musi, menjadi wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Selain itu kemegahan Jembatan Ampera yang dibangun zaman Jepang, juga sudah tersohor di Indonesia. Apa lagi Sungai Musi menyimpan sejarah panjang terhadap Kejayaan Zaman Kerajaan Sriwijaya. Keunggulan Sumsel dalam wisata bahari pun mendapat dukungan dari Presiden. Saat berkunjung ke Palembang Presiden mengungkapkan bahwa Palembang memiliki keunikan tersendiri yang tidak mungkin dipunyai kota lain di tanah air. "Palembang adalah salah satu Kota Sungai seperti Bangkok atau Phnom Phen (Kamboja)," kata Presiden Yudhoyono seraya menambahkan bahwa dirinya menyambut baik prakarsa Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkot Palembang menjadikan Kota Palembang sebagai pusat wisata sungai di tanah air. Menurut Presiden, jika pariwisata di Palembang maju maka akan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu Presiden meminta Menteri Pariwisata, Menpora dan pemda setempat, serta masyarakat dapat mewujudkan Palembang menjadi wisata air. Tabuhan a la Musi Awal tahun lalu, di waktu sore hari, sepanjang Jembatan Ampera dipadati ribuan warga. Suasana hingar bingar itu begitu terasa ketika Gubernur Sumsel Syahrial Oesman naik panggung dan mengambil posisi sebagai ‘anak band’, penggebug drum. Tepuk tangan dan teriakan penonton kembali membahana setelah formasi para drummer itu memainkan kolaborasi dengan manis. Spektakuler! Itulah suasana yang disaksikan ribuan warga Palembang dan sekitarnya di Benteng Kuto Besak (BKB). Dengan gebuk-

an drum kolaborasi Gubernur Sumsel, Ir. H. Syahrial Oesman, MM, Jelly Tobing, drumer grup band Nidji, Matta, Kapten dan The Titans, perhelatan akbar Visit Musi 2008 secara resmi di-launching tepat pukul 20.30 WIB. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, berharap daerah lain dapat mencontoh, program Visit Musi untuk mendukung Visit Indonesia Year. “Jika semua dapat menyukseskan Visit Indonesia Year, saya yakin, akan mudah menjaring 7 juta wisatawan asing ke Indonesia,” ujarnya. Sementara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, yang juga hadir menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan salam serta dukungan, kepada masyarakat Sumsel, meskipun tidak jadi hadir. “Kalo bukan karena cinta, akan terbuat sebuah puisi, kalo bukan karena cinta, tak mungkin saya berada di sini,” kata Menko Kesra sebelum acara launching. Syahrial dalam kata sambutannya, berharap melalui Visit Musi Sumsel dapat membukukan kunjungan wisata sebanyak 1,6 juta wisatawan. "Upaya menjual Sungai Musi, bukan sekadar objek wisata nasional, tapi menjadi objek wisata internasional. Di tengah tahun kunjungan wisata Indonesia ini pun, Sumatera Selatan juga tak ketinggalan menjual Sungai Musi ke dunia internasional," katanya. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Sambudjo Parikesit mengatakan, pemerintah (Depbudpar) pada tahun anggaran 2008 mengalokasikan dana sebesar Rp 103,57 miliar untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata unggulan yang tersebar di luar Jawa dan Bali. Dalam menetapkan sepuluh destinasi pariwisata unggulan itu terbagi dua tahapan. Tahap pertama tahun 2007 adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatara Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tahap kedua Sumatara Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat "Tahun 2008 pemerintah (Depbudpar) mengalokasikan dana anggaran sebesar Rp 103,57 miliar untuk 10 destinasi pariwisata unggulan itu. Tahun 2007 alokasi anggaran untuk pengembangan 5 distinasi pariwisata unggulan tahap pertama sebesar Rp 79,5 miliar," kata Sambudjo Parikesit. Jadi siapa bilang potensi wisata yang diperhatikan pemerintah hanya Bali semata. ([email protected] sumber)

foto: bf

terpacu untuk memanfaatkan potensi sungai itu sebagai ajang bisnis kepariwisataan," kata Sapta Nirwandar lagi.

8


WAWANCARA Direktur Jenderal Pemasaran Depbudpar, Sapta Nirwandar

Tahun kunjungan wisata telah dicanangkan. Visit Indonesia Year (VIY) 2008. Tahun ini pemerintah telah mentargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 7 juta dengan perolehan devisa sebesar US$ 6,7 miliar. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama dalam menyukseskan perhelatan setahun penuh ini. Menjadi tuan rumah yang ramah dan menyajikan kenyataan wisata sesuai dengan gaung promosi yang telah dilakukan. Dalam dunia pariwisata, keindahan alam, keamanan bukan satu-satunya tolok ukur sebuah tujuan wisata menjadi primadona. Akan tetapi banyak faktor lain yang juga mempengaruhi hal tersebut. Sebut saja tentang kemasan produk wisata berikut kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata. Sebenarnya, sejauhmana kesiapan pemerintah dalam menyukseskan hajatan tahun ini? Apa saja peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah? Dan apa sajakah program promosi yang telah digeber sejak pertengahan tahun 2007 lalu? KomunikA mewawancarai Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Sapta Nirwandar, di kantornya, Jalan Merdeka Barat Jakarta (15/1). Berikut petikannya : Target VIY 2008? Pemerintah dalam hal ini Departemen Kebudayan Pariwisata punya target kunjungan 7 juta wisatawan mancanegara. Selain menambah devisa, kunjungan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan imbasnya terhadap kesempatan kerja. Ini yang kita harapkan. Artinya, akibat

ganda kunjungan wisata dapat menumbuhkan investasi baru di tingkat lokal. Pengembangan wisata kita hanya bagian yang given saja? Memang paket wisata alam adalah bagian terbesar dari potensi yang kita tawarkan. Pada umumnya orang datang ke sini untuk melihat alam. Kemudian mereka akan melihat budaya. Tapi kita juga mengembangkan wisata tersebut untuk keperluan MICE ( Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Pokoknya macam-macam. Ada juga menggerakkan wisata ziarah (religius) dalam satu paket, misalnya China ke Pekong, Budha larinya ke Borobudur. Ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan wisman akan peribadatan yang harus dilakukan di sana. Dan jangan lupa, ada juga wisata belanja. Angkanya cukup bagus, banyak juga Eropa dan USA masuk ke Indonesia untuk berbelanja. Jadi lebih banyak ditawarkan dalam bentuk paket wisata? Biasanya paket. Untuk promosinya secara global. Tapi kan, orang akan tanya, wujudnya seperti apa. Misal, kita tawarkan, silakan datang ke Padang dan Palembang. Tapi itu kan belum riil. Harus jelas, dengan sekian hari dan pengeluaran sekian, wisata ini yang akan didapat. Pengembangan tujuan wisata? Sudah banyak orang ke NTT, Papua untuk wisata minat khusus. Ke Batam, lanjut Padang. Sudah semakin banyak. Upaya menjaga budaya lokal dari pengaruh luar?

Sebagai masyarakat yang terbuka, pasti ada saling mempengaruhi. Tapi kita kan juga punya budaya sendiri. Kearifan lokal. Justru orang luar senang melihat budaya Indonesia. Lihat Bali, orang senang masyarakat sana bisa tetap berbudaya Bali. Yogya juga, yang dilirik ke-Yogya-annya. Kalau mau lihat celana jeans, ya di New York sana banyak, ngapain ke sini. Justru banyak yang salah kaprah, budaya ini yang seharusnya tetap dikembangkan karena laku dijual. Sekali lagi, dari Indonesia yang paling laku dijual, paket wisata apa? Kebanyakan memang leissure, kemudian budaya, dan alam. Tentang wisnus, apakah menyumbang devisa juga? Ya, malah kalau secara ekonomis, justru lebih besar wisnus, tahun lalu saja mencapai Rp87 triliun. Mancanegara hanya Rp50 triliun. Tadi disampaikan mengenai beragam potensi wisata. Terus bagaimana dengan kesiapan daerah? Memang dapat kita lihat kasat mata, ada daerah yang sudah sangat siap, setengah siap, dan bahkan belum siap sama sekali. Dalam beberapa tahun belakangan, Depbudpar selalu berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah tersebut. Untuk yang belum siap, kita persiapkan lebih lanjut, yang kurang juga kita bangun. Tidak hanya infastruktur saja, tapi juga masyarakat setempat. Berapa banyak yang sudah siap? Sejak tahun lalu, kita sudah ada 15 pintu utama yang bisa dikatakan siap, semisal Yog-

Kepala BMG, Ir. Sri Woro B. Harijono

Banyak Pe-eR dari Dunia Internasional Change (IPCC), forum dunia yang memang ditugasi membahas hal tersebut bertemu membuat rumusan tentang apa yang dilakukan setiap sektor dalam menghadapi perubahan iklim yang telah terjadi. Dan BMG sebagai institusi yang berwenang di Indonesia menyambut dengan berbagai program yang nantinya akan bersinergi dengan program nasional dari Bappenas.

Konferensi dunia tentang perubahan iklim sukses diselenggarakan di Bali, Desember lalu. Puluhan ribu utusan dari ratusan negara hadir untuk membuat kesepakatan bersama perihal iklim dunia yang telah berubah. Ada beberapa pesan dunia internasional yang harus direspons setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berikut penjelasan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Ir. Sri Woro B. Harijono, MSc. kepada KomunikA saat ditemui di kantornya kawasan Kemayoran, Jakarta: Apa saja hal penting yang perlu disikapi setelah konferensi di Bali lalu? Karena perubahan iklim sudah terjadi, maka Intergovermental Panel on Climate

Harus diakomodir? Ya kita harus sudah siap dengan satu program kerja untuk menyambut pesan internasional tersebut. Kalau tidak kita akan semakin dipersalahkan, tidak aware dengan perubahan iklim. Oleh karenanya BMG dan Bappenas membuatnya menjadi program pemerintah. Apa saja ? Kita punya banyak pekerjaan rumah (PR) dari dunia internasional. Ada beberapa sektor yang mendapat masukan dari IPCC. Sebelumnya kita sudah punya masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari keduanya kita akomodir dan jadikan patokan dalam membuat program informasi iklim apa yang harus disediakan. Rekomendasi KLH in berdasar Kyoto Protokol yang lama. Dengan adanya IPCC ini kita

sesuaikan. Pesannya, penyesuaian waktu tanam dan varietas tanam, pemodelan lokasi tanam. perbaikan manajemen lahan, monitor erosi dan perlindungan tanah melalui pertanian. Dari dua masukan tadi, BMG harus support data ini dan ini. Dari aspek infrastruktur, kita harus siap dengan relokasi tata kota dan bangunan, efisiensi listrik untuk kebutuhan rumah tangga, penggunaan energi alternatif, daur ulang dan recovery gas fluorinate . Contohnya dengan membuat desain bangunan yang mengintegrasikan solar sel dengan gedung komersial. BMG akan support dengan peta lokasi potensi badai tropis; potensi curah hujan tinggi/rawan banjir, pola tren kenaikan muka air laut, dan informasi tentang struktur bumi, serta percepatan tanah. IPCC juga meminta supaya ada layanan kesehatan emergensi, ada perbaikan pengawasan penyakit rentan terhadap perubahan iklim, ada pengamanan air bersih dan sanitasi. Apa yang dilakukan oleh BMG, kami harus siap dengan early warning terhadap kelembaban, temperatur, dan sebagainya. Ini adalah PR BMG ke depan. Sinergi dengan internasional? Pekerjaan rumah nasional BMG akan dievaluasi tahun per tahun. Saya kira untuk mengangkat kembali nama bangsa Indonesia, kita harus juga mengikuti apa yang dirumuskan terutama pada perubahan iklim. ([email protected])

ya, Bali, Batam, NTB, Sulut, Padang. Ini yang dikatakan relatif sudah siap. Dan ini tentunya akan terus dikembangkan melalui proses program dan koordinasi yang baik. Mudahmudahan pemerintah daerah juga punya visi yang sama. Maksudnya? Awalnya, setiap daerah juga tidak punya nama (tidak terkenal, red). Bali baru dibangun pada awal tahun 1950-an. Mulai gencar diperkenalkan sejak tahun 60-an. Banyak potensi wisata daerah lain, semisal Sulawesi Utara. Dulu kita kenal sebagai tempat kopra, cengkeh, dan hasil pertanian. Sekarang mereka memperkanalkan juga satu sisi potensi bidang wisata. Kebetulan, alam laut mereka juga indah, pun fauna yang unik. Ini kan potensi pariwisata. Mereka sendiri yang perkenalkan, kita juga bantu promosi agar wisatawan mancanegara juga ke sana. Yang penting ada visi pemerintah daerah ke arah sana. Tentu hal itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja. Jika pemerintah daerah sudah menganggap pariwisata adalah bagian penting perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, tentu hasilnya akan lain. Kalau tidak punya visi ke arah sana, tentu mereka tidak akan bangun akses. Sebab, sarana pariwisata tidak hanya untuk dijual ke mancanegara saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat sendiri. Berapa banyak pemerintah daerah yang sudah sadar bahwa pariwisata itu penting? Kalau jumlah persisnya agak susah. Tapi saya lihat sudah banyak berkembang. Kondisi masyarakat sudah mulai berubah, mulai membutuhkan pariwisata, melancong. Setelah 2008, apa yang akan dilakukan? VIY ini kan awal, upaya memperkenalkan dan memulihkan citra Indonesia, selanjutnya kita akan siapkan berbagai event lanjutan untuk menyambut hasil gelaran VIY ini. Dengan tak henti berpromosi, tentunya. Apa saja upaya untuk memperbaiki citra Indonesia ? Dengan VIY, kita tingkatkan aktivitas pariwisata melalui promosi; peningkatan imej; misi dagang; ciptakan event-event tahunan secara rutin, ini yang penting, dan di seluruh Indonesia dengan demikian bisa melihat daerah Indonesia secara utuh. Hasilnya mulai kelihatan, kita dipercaya untuk menyelenggarakan konferensi perubahan iklim, 12.000 orang. Dan 4.000 nya memilih tetap di Bali untuk merayakan tahun baru. Bukti nyata kita serius tangani keamanan. Soal Branding Indonesia? Masih dalam proses. Karena kita ingin branding ini berlaku untuk misi dagang, dan lainnya. Promosi yang tidak sendiri-sendiri. Dengan kesamaan branding ini, maka promosinya akan bersama-sama. Gaungnya akan lebih terdengar, yang pasti biayanya lebih hemat. Walau kita coba juga sinergi dengan perusahaan swasta yang menyediakan jasa ([email protected]) wisata.

9


OPINI

Modal Manusia Kunjungan Indonesia dalam Tahun Kunjungan Dewi Tanti

Ada beragam naskah kuno, dari sejarah, kisah heroik, syair hingga dongeng pelipur lara. Masalahnya, di Indonesia, keberadaan naskah kuno seolah kurang mendapat perhatian serius. Padahal, ahli sejarah Indonesia, HJ de Graaf dan Th Pigeaud menilai keberadaan naskah kuno dapat menjadi pertimbangan sebagai sumber penulisan sejarah. Lebih miris jika melihat bahwa penerjemahan naskah kuno juga mengalami beragam hambatan. Belum lagi, sebagian besar naskah yang diterjemahkan itu lantas diterbitkan begitu saja dengan format dan mutu yang kurang bagus dan mendekam di beberapa perpustakaan pemda tertentu saja. Sebenarnya, jumlah naskah kuno yang diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia sudah cukup banyak, meski hanya mencakup sebagian kecil saja dari kekayaan naskah kuno yang ada. Kepala Perpustakaan Nasional Dady P. Rachmananta menyatakan pihaknya telah lama melakukan penerjemahan naskahnaskah kuno, hanya saja persentasenya sangat sedikit dibanding jumlah naskah yang dimiliki. Kendala itu seolah lengkap dengan kurang tersebarnya informasi tentang terjemahan naskah kuno secara luas. Bukan Sekadar Proyek Kebanyakan buku naskah kuno yang saat ini ada dibukukan dengan proyek pengadaan buku Depdikbud di zaman Orde Baru. Kelemahan mendasar adalah mutu penerbitannya kurang bagus, sistematika isinya juga kurang lengkap dan kurang mendalam. Berbeda di Malaysia, seperti yang sering saya saksikan, penerbitan naskah-naskah kuno oleh DBP (Dewan Bahasa dan Pustaka) diiringi dengan studi lengkap mengenai naskah kuno tersebut, baik yang ditulis oleh peneliti asing maupun peneliti Malaysia. Semua buku itu berisi terjemahan naskah kuno dan dilengkapi dengan bahasan studi

keseharian yang ada. Berkaca dari Negeri Jiran Phillip Sheppard, Presiden IPRA 2007 mengakui sampai saat ini citra Indonesia masih lemah di mata dunia. Menurutnya, Indonesia hanyalah negeri yang sangat beragam, sangat luas, memiliki tiga zona waktu dan mengalami masalah deforestasi serta pelestarian orang hutan, kata pria asal Belgia itu. Citra itu bisa jadi terbentuk oleh pemberitaan di media-massa internasional. Lantas adakah upaya memupus citra negatif itu? Upaya pembentukan citra me-ngenai Indonesia menurut Teddy Karsadi (2007) cenderung negatif dan sepotongsepotong. Ia mencontohkan bagaimana branding yang belum begitu dikenal seperti Malaysia Truly Asia itu harus berganti. Di CNN dapat disaksikan branding diganti menjadi Indonesia, The Colour of Life. Lantas sejak tahun 2004 diluncurkan new branding : Indonesia, ultimate in diversity. Mungkin disini ada kelemahan, meski telah dilakukan upaya mengembangkan brand tahun kunjungan wisata. Akan tetapi belum maksimal digarap diferensiasi secara tegas dan konsisten. Sehingga bisa dibaca sebagai "Apa sih bedanya?" Berbeda dengan negara jiran Malaysia dan Singapura. Ekspresi keramahan lokal dan diversitas etnik digarap dengan bagus dan sangat menonjol dalam iklan pernah mengisi layar kaca Indonesia. Banyak faktor pembeda yang disajikan dalam iklan mereka, bukan

foto: bf

Salah satu janji – atau paling tidak niatyang dihembuskan bersamaan peluncuran Tahun Kunjungan Wisata adalah memenuhi target kunjungan wisatawan. Secara instrinsik, tingkat kunjungan tergantung pada ciri yang melekat dalam tujuan wisata. Pertama, nilai obyek wisata, apakah menarik atau tidak, atau adanya perbedaan relatif dengan tujuan lain. Dan kedua, yang mungkin sering kali diabaikan, adalah kesiapan masyarakat sekitar lokasi wisata. Ada banyak cerita, wisatawan kerap bertemu dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Sebuah liputan televisi pernah menyebutkan bahwa para pelancong yang bermobil wajib berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan. Di kawasan terententu banyak yang berlagak membantu tetapi akhirnya "memalak" sang pelancong. Atau ada kisah, tiga wisatawan asal Korea yang sempat ketakutan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Wisatawan itu melihat dua sopir taksi bersitegang karena berebut penumpang. “Why they’re fighting,” katanya dengan ekspresi penuh tanya dan mungkin setengah takut. Jika dikumpulkan akan sangat banyak halhal sepele yang bisa membuat gerah para wisatawan. Walhasil, upaya membentuk brand wisata Indonesia lewat media bisa jadi sangat kontraproduktif bagi target tahun kunjungan jika harus diiringi dengan realitas Penulis:

hanya sekadar menonjolkan para pejabat publik belaka. Persoalan branding juga akan sangat berkaitan dengan bagaimana menjelaskan latar belakang branding tersebut kepada publik secara memadai, mengapa memilih kata-kata tersebut dan bagaimana realisasi di tingkat lokal secara tuntas sejalan dengan kerangka kebijakan nasional. Karena, sekali lagi, kekuatan pariwisata sebenarnya terletak pada manusianya. Manusia yang hangat, ramah tamah, murah senyum dan gemar menolong tamunya, sehingga membuat “kangen” untuk kembali lagi. Bangun Kekuatan Manusia Salah satu fungsi penting dalam kegiatan kampanye wisata adalah fungsi komunikasi yang menyalurkan informasi, baik dari pemerintah ke masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah. Melalui fungsi komunikasi maka ide-ide, rasa ketidakpuasan dan amarah, emosi, pujian, kritik tentang

tersebut. Sebut saja buku “Babad Tembayat”. Buku yang diterbitkan oleh Depdikbud itu dikemas dalam tiga judul. Isinya menceritakan sejarah Tuban di zaman akhir keemasan Majapahit. Ada peran ahli keris Majapahit, Empu Supo dan Empu Suro yang berdiam di Sendang Duwur, Sedayu, Tuban (kini masuk wilayah Lamongan), dalam mengawal peralihan sejarah Tuban zaman Hindu-Budha ke zaman Tuban Islam. yang mendalam, sehingga kita bahkan bisa mengerti intisari naskah kuno tersebut hanya dari membaca studinya dan ringkasan ceritanya saja. Lebih dari itu, mutu penerbitan bukunya sangat bagus namun dijual murah. Hal itu bisa dilakukan karena adanya subsidi penerbitan dari pemerintah dan penyebarannya dilakukan langsung melalui galeri-galeri buku di kantor-kantor DBP yang tersebar di negara bagian serta perpustakaan negara di seluruh Malaysia. Orang boleh berdalih bahwa jumlah naskah kuno yang dimiliki Malaysia relatif terbatas, sehingga mereka bisa menerbitkan naskah kuno dengan muatan sejarah --seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Johor, Hikayat Siak, Tuhfat Al-Nafis, Hikayat Banjar, Hikayat Pattani, Misa Melayu-Perak-- dan naskah kuno yang cuma berisi “dongeng pelipur lara”, seperti Syair Bidasari, Hikayat Raja Sulung Jawa, dan sebagainya dengan baik. Di Indonesia, sebetulnya bukan tak ada sama sekali buku terbitan naskah kuno dengan model yang dilakukan oleh negeri jiran dan negara-negara Barat. Sebut saja buku Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten karya Hoesein Djajadiningrat. Atau Negarakretagama dan Tafsir Sejarahnya karya Slamet Mulyana. Tentunya masih ada beberapa lagi penerbitan dengan model yang sedemikian. Namun, untuk penerbitan resmi yang dilakukan pemeritah, belum memakai model

Aset Sejarah Sejarawan Belanda ahli sejarah Indonesia, HJ de Graaf dan Th Pigeaud mengatakan, bahwa muatan sejarah lokal dalam naskahnaskah kuno Indonesia meski tidak bisa seratus persen akurat, namun masih bisa dijadikan bahan rujukan sekunder dan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam penulisan sejarah. Graaf dan Pigeaud sendiri banyak mempergunakan naskah-naskah kuno Indonesia untuk melengkapi bahan penulisan buku-bukunya mengenai sejarah Indonesia masa lalu. Bahkan, Kitab Negarakertagama yang berjudul asli Desa Warnana, karya Empu Prapanca bisa dikatakan memiliki akurasi datadata hinggga mencapai 75%. Ini telah dibuktikan dengan terbitnya buku “Napak Tilas Jejak Perjalanan Empu Prapanca” yang memuat kisah perjalanan Nigel Bullough, peneliti Barat yang berganti nama menjadi Hadi Sidomulyo. Kecintaan pada Indonesia mendorong Nigel selama beberapa bulan menapak tilas desa-desa yang pernah dilewati Raja Majapahit terbesar Prabu Hayam Wuruk dan dicatat oleh “wartawan” Empu Prapanca ketika bersafari ke daerah Lumajang di tahun 1359 M. Buku napak tilas itu membuktikan bahwa Empu Prapanca tidak mengarang cerita semaunya, namun mencatat perjalanan Prabu Hayam Wuruk secara nyata dan detail. Hoesein Djajadiningrat mengakui bahwa dalam naskah kuno masih sangat kuat unsur subyektifitas disamping unsur mitologi. Hal

kinerja pelayanan pemerintah dapat diketahui. Dari situ kemudian pemerintah bisa mengukur diri seberapa jauh kinerjanya ditanggapi publik sebagai bentuk feed-back. Kekuatan manusia sebenarnya telah diperhatikan sejak tahun 2001 melalui branding Indonesia, Just a smile away, yang bisa membuahkan hasil pencapaian wisman sebanyak 5,153 juta dan 5 juta di tahun 2002. Sebuah prestasi besar di saat negara lain mengalami penurunan kedatangan wisman akibat tragedi WTC, New York. Kesuksesan itu harus diakui tidak lepas dari peran media massa yang kurang lebih selama enam bulan menyokongnya. Akan tetapi patut diingat, bahwa media massa bukanlah lembaga yang sempurna. Karena itu perlu dilakukan penyikapan secara bijak dalam kampanye lewat media. Media pun tak boleh sekadar dimanfaatkan untuk citra di luar negeri. Tapi jauh lebih penting adalah memanfaatkan media untuk mendidik warga masyarakat sekitar lokasi wisata.***

itu dimungkinkan karena naskah kuno tersebut ditulis berdasarkan pesanan seorang raja. Sehingga sudut pandang sejarah harus ditulis dari segi yang menguntungkan raja tersebut. Namun demikian, naskah kuno tersebut tetap masih bisa dipergunakan sebagai rujukan sekunder dalam penulisan sejarah, asal naskah tersebut tidak sekedar berisi dongeng pelipur lara. Tantangan Sastrawan Akhir-akhir ini, seorang pakar naskah kuno Yogyakarta, DR Purwadi, sangat produktif menerbitkan buku-buku ulasan naskah kuno Indonesia, terutama dari khasanah naskah kuno Jawa. Bak buah simalakama, ada dua sisi yang kontradiktif ketika membicarakan naskah/sastra kuno. Di satu sisi ada kebutuhan untuk melestarikan naskah kuno dan menjadikannya sebagai jejak sejarah namun di sisi lain mungkin justru ditertawakan oleh “sastrawan gaul” masa kini. Atau justru dihujat dan dimaki-maki oleh beberapa sastrawan muda yang bertemperamen ektsrem. Kepala Bidang Layanan Khusus Perpustakaan Nasional, Nindya Noegraha, mencoba memberi jalan tengah mengenai hal ini dengan menuliskan ulang naskah-naskah kuno yang telah diterjemahkan dalam bentuk prosa. Akan tetapi, yang patut dipikirkan, adalah perubahan naskah dari puisi ke prosa akan sangat mengganggu orisinalitas dan nuansa karya tersebut. Padahal, dengan bentuk penerjemahan bentuk asli, ditambah dengan studi, bahasan plus ringkasan cerita, dapat dipastikan akan dapat membantu pembaca dalam mengapresiasi dan memahami naskah kuno tersebut. Namun pertanyaannya kemudian, siapa atau berapa banyak sastrawan Indonesia yang berminat membaca naskah kuno? Sedangkan sastrawan yang ada sekarang saja enggan menulis karya sastra yang memuat realitas zamannya. Jauh lebih sering menulis mengenai surealisme magis, psikologi seksual, hiperealisme gila, atau realisme awang-awang yang tidak ber- setting di suatu tempat yang bersejarah dan bersosiologi. *) Penulis : Viddy AD Daery penggemar dan pengamat naskah kuno– anggota tim analis Monitoring Isu Publik Depkominfo.

10


LINTAS DAERAH

Bangun PLTU 2X500 Megawatt Pemerintah daerah Jambi melakukan penandatangan kerjasama dengan Monnet Ispat dan Energi Limited India dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulu Tambang yang kapasitasnya dua kali 500 megawat. “Kerjasama Pemda Jambi dengan perusahaan energi swasta dari India tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan tenaga listrik yang selama ini menimpa daerah Jambi,” kata Irmansyah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jambi, di Jakarta, Kamis (13/3). Kerjasama itu sudah lama dikaji dan dipilih India, karena memiliki teknologi cukup tinggi dan sudah mendirikan powerplant. Sementara itu, Gubernur Jambi Zulkifli mengharapkan dengan kerjasama tenaga listrik berkapasitas besar ini bisa membantu menangani krisis listrik yang tidak hanya terjadi di Jambi tetapi juga di wilayah Sumatera seluruhnya. “Oleh karena itu kerjasama ini harus didukung pemerintah pusat melalui PLN pusat,” katanya. Untuk investasi pembangunan dua kali 500 megawat ini menghabiskan dana sebesar US$1 bilion dengan biaya satu megawatnya sebesar US$ 1 juta, “Jadi kalau seribu megawatt berarti US$1 bilion dan ini investasi yang sangat besar untuk bantu distrik Jambi dan Sumatera,” katanya. (Ban)

Riau Genjot PAD, Kurangi Ketergantungan Pemerintah Propinsi Riau saat ini berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penerimaan dari pemerintah pusat. “Dengan peningkatan PAD ini diharapkan penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah dapat tercapai maksimal,” kata Gubernur Riau, H M Rusli Zainal di depan anggota dewan di DPRD Provinsi Riau pada Rapat paripurna di DPRD Provinsi Riau, akhir Maret lalu. “Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan peningkatan penerimaan PAD, kemudian mengoptimasikan penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah. (http://bikkb.riau.go.id)

Jawa Barat Optimasi Pembinaan Pertanian

ten dan 2 kota. Sejauh ini sebanyak 17 petani perkebunan telah mengajukan permohonan kredit kepada Bank Jabar dan kini sedang menunggu hasil proses dari Bank Jabar. (www.jabar.go.id)

Jawa Timur Rp1,4 Triliun Jaminan Kredit Usaha Rakyat Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,4 triliun melalui APBN untuk jaminan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha kecil dan koperasi di Jatim. Dana jaminan ini menurut Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Jatim, Drs Braman Setyo MSi di Surabaya, diberikan kepada dua lembaga penjamin, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU) Surabaya. Braman menjelaskan, penyaluran KUR akan dilakukan oleh enam bank yang berkantor cabang di Surabaya, yakni Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Syariah Mandiri. Dia menjamin penyaluran dana KUR tidak akan memberatkan pengusaha kecil dan koperasi, karena agunan yang akan dipakai tidak mesti barang-barang berharga, seperti sertifikat tanah atau surat kendaraan. Braman berharap, KUR dapat mempermudah UKM dan koperasi dalam mengakses permodalan perbankan, menggerakkan sektor produktif maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerja. “Yang jelas, harus mampu mendukung target Pemprov dalam mewujudkan 2.535 koperasi berkualitas dan 252.791 wirausaha baru 2008.” KUR ditetapkan berdasar Inpres No 6/ 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikuatkan oleh kesepahaman bersama (MoU) antara Departemen Keuangan, Pertahanan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, dan Kementrian Negara KUKM RI dengan Perum SPU, PT Askrindo dan enam perbankan pelaksana pada 9 Oktober 2007. KUR memberikan kredit modal kerja dan kredit investasi dengan batas kredit hingga Rp500 juta dengan suku bunga efektif maksimal 16% per tahun. Sementara jangka waktu kreditnya, untuk kredit modal kerja maksimal tiga tahun, dan kredit investasi maksimal lima tahun (www.d-infokom-jatim.go.id)

Pemprov Jabar dalam tahun 2008 ini akan lebih mengoptimasikan pembinaan kepada petani yang mengelola usaha di sektor perkebunan. Kasi Permodalan Subdin Bina Usaha Disbun Jabar, Tuti Aswati, di Bandung, awal April ini, mengatakan berdasarkan angka sementara tahun 2007, jumlah petani Jabar yang mengelola sektor perkebunan sebanyak 10.822 kelompok tani atau sebanyak 1.783.262 KK yang tersebar di 16 kabupa-

Kalimantan Barat Bangun Kawasan Industri dan Pelabuhan Sungai Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, membangun kawasan industri dan Pelabuhan Sungai di daerah Sungai Ringin. “Di kawasan Sungai Ringin akan dibangun beberapa pabrik dan investornya sudah datang meminta ijin, sehingga kawasan ini nantinya akan menjadi kawasan industri dan palabuhan

Ambon, Maluku

Wisata Pantai Natsepa Siapa tak kenal dengan Provinsi Maluku yang terletak di kawasan timur Indonesia ini. Di peta mungkin kita melihatnya sebagai daerah dengan gugusan pulau. Oleh karena itu, banyak yang menyebutnya sebagai kawasan seribu pulau, meski sebenarnya Maluku “hanya” terdiri atas 632 pulau besar dan kecil. Sejak jaman dulu, Maluku tak hanya terkenal dengan pulau indah terpencil yang belum terjamah. Namun, keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah juga menjadi daya tarik Maluku. Rempah-rempah dari Maluku terkenal hingga seantero dunia. Tak heran jika lalu lintas perdagangan di Maluku realtif padat. Pesona Wisata Bahari Nama Maluku berasal dari kata Al Mulk.

Orang kebanyakan mengartikan sebagai Tanah Raja-Raja. Pasalnya di Maluku terdiri dari beberapa kerajaaan Islam, ada Ternate, Tidore, jailolo, Bacan atau Tanah Hitu. Hingga kini beberapa penamaan kawasan juga mengaju pada kerajaan yang pernah ada. Sebut saja nama kecamatan Leihitu yang berasal dari kerajaan Tanah Hitu. Kawasan kecamatan di Pulau Ambon bagian selatan itu biasa disebut pula dengan Jazirah Leihitu. Pesona lain yang tak kalah menariknya adalah potensi wisata bahari. Salah satu tempat wisata yang menjadi favorit masyarakat ambon adalah Pantai Natsepa. Tempat ini menjadi tempat yang wajib di kunjungi jika singgah di kota Ambon tidak hanya wisatawan domestik namun juga wisatawan internasional. Pantai Natsepa terletak di Desa Suli, keca-

sungai,” kata Bupati Sintang Drs. Milton Crosby Msi, belum lama ini. Operasional pelabuhan ini, akan diupayakan secepatnya karena dengan berfungsinya pelabuhan ini maka diharapkan akan banyak menyerap banyak tenaga kerja. Jika tahun 2006 lalu di Sungai Ringin baru dibangun gudang bongkar muat, saat ini sudah dibangun kantor pelabuhan oleh Dinas Perhubungan Sintang dan akan dilanjutkan dengan pembangunan berbagai macam pabrik seperti pabrik karet dan plastik . (www.sintang.go.id)

Sulawesi Selatan Gartiskan Izin Usaha Kecil Pemerintah Kota Makassar meluncurkan program layanan perizinan gratis bagi seluruh warga kota ini yang baru memulai usaha kecil, agar perekonomian Makassar berkembang lebih cepat. Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajudin, di Makassar Selasa (1/4) menje-laskan, perizinan gratis bagi pelaku usaha kecil berupa pembebasan izin gangguan (HO), su-rat izin usaha perdagangan (SIUP), dan tanda daftar perusahaan (TDP). Sementara itu untuk perizinan investasi, Pemkot Makassar berencana memangkas waktu keluarnya izin menjadi 68 hari dari ratarata 153 hari. Walikota juga mengatakan, mengakui, banyak Perda di Makassar yang menghambat tumbuhnya investasi. "Mestinya pembuatan Perda tidak boleh berorientasi pada PAD (pendapatan asli daerah). Naiknya PAD itu mestinya akibat dari sehatnya dunia usaha. Bukan mengejar PAD dengan Perda. Sekarang banyak perda berorientasi PAD. Banyak pungutan di dalamnya," katanya beberapa waktu lalu. www.makassarkota.go.id

Nusa Tenggara Timur Dapat Pupuk Area Bersubsidi Menteri Pertanian Anton Apriantono menetapkan kuota pupuk urea untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2008 sebanyak 17.913 ton, atau mengalami penurunan dibanding kuota tahun 2007 sebanyak 18.399 ton. Kepala Perwakilan PT. Pupuk Kaltim NTT Drs. S.Haryono di Kupang, mengatakan stok saat ini memang menipis namun di tingkat pengecer masih cukup banyak, sedangkan kendala yang dihadapi untuk penyebaran adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Stok Pupuk Urea bersubsidi di Gudang PT. Pupuk Kaltim NTT secara rinci adalah Kabupaten Kupang 7,4 ton; Kabupaten Ende 40,15 ton; Kabupaten Manggarai 53,75 ton; Kabupaten Sikka 321,05 ton dan Kabupaten Sumba Timur 363,05 ton. (mc.infokom ntt)

matan Salahuta, kabupaten Maluku Tengah ini selalu menjadi pilihan untuk berlibur. Pantai yang landai ini sangat terkenal dengan butiran-butiran pasirnya yang halus. Untuk mencapai kawasan Natsepa, wisatawan harus melewati pusat kota Ambon. Selepas mendarat di Bandara Internasional Pattimura, wisatawan harus menempuh perjalanan dengan mobil sekitar satu jam menuju ke kota Ambon. Dari pusat kota, pantai yang berjarak 18 km, bisa dicapai dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Selain terkenal dengan pasirnya, pantai Natsepa juga terkenal dengan Rujak Suli atau Rujak Natsepa. Pasalnya, sepanjang jalan memasuki wilayah pantai, akan banyak ditemui pedagang rujak. Harganya pun relatif murah, sambil menikmati pemandangan Pantai kita bisa merasakan kelezatan Rujak Suli hanya dengan uang Rp5.000,00 saja. Jika ingin makanan khas Ambon, banyak pula pedagang yang menyediakannnya. Pengelola Pantai Natsepa juga menyediakan fasilitas shelter bagi pengunjung yang

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Website Melalui website www.kebumen.go.id, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berinisiatif untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat Kebumen dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka selain menampilkan profil kabupaten Kebumen, website tersebut juga sarat dengan berbagai informasi mengenai berbagai bentuk pelayanan umum. Dengan mengakses berbagai informasi yang dikemas dan disajikan secara lengkap dan akurat diharapkan semakin dapat meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Bagian pelayanan umum misalnya, yang berisikan tentang informasi mengenai jajak pendapat, berita, acara, diskusi, bahkan email gratis dan iklan baris. Sementara pada bagian program daerah bisa ditemukan informasi tentang berbagai program daerah yang ada misalnya KSM unggulan, kegiatan ekonomi, sapta pesona, peduli gedung SD dan inseminasi buatan. Sedangkan pada bagian dokumen daerah dapat ditemukan informasi dan dokumen daerah mengenai APBD, RPJMD 2006 –2010, LKPJ serta beberapa produk hukum Kabupaten Kebumen lainnya. Pada bagian pelayanan OSS (One Stop Services) dapat diperoleh informasi mengenai pelayanan perizinan apa saja yang dapat dilayani melalui OSS. Masyarakat yang ingin mengurus perizinan melalui OSS bisa memperoleh informasi misalnya tentang persyaratan yang diperlukan sehingga akan memudahkan dalam proses pengurusan perizinan. Website www.kebumen.go.id juga mudah di akses, data dan informasinya terbilang lengkap meski dengan tampilan cukup sederhana. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahun 2004 lalu Kebumen memperoleh peringkat pertama e-Government Award 2004. Website itu merupakan implementasi tahap awal dari pengembangan e-Government di Kebumen, ke depan, secara bertahap akan terus disempurnakan. Hal itu, setidaknya juga terlihat dari pengumuman di website yang menyatakan nama domain akan diubah menjadi www.kebumenkab. go.id sebagai bentuk penyelarasan terhadap peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai penamaan domain situs pemerintah daerah. ([email protected])

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

ingin menikmati keindahan pantai dan pemandangan Teluk Baguala. Selain itu, pengelola juga menyediakan beberapa pertunjukan seni, misalnya atraksi bambu gila. Fasilitas itu dapat dinikmati hanya dengan mengganti uang tiket Rp1.000,00 saja. Pantai Natsepa terkenal sangat tenang karena terletak di dalam Teluk Baguala. Tak heran, pada hari libur selalu terlihat banyak orang memceburkan diri ke air laut pantai. Bagi yang ingin lebih aman, bisa menyewa pengapung dengan tarif Rp1.000,00. (f.dewi)

foto: bf

Jambi

11


LINTAS LEMBAGA Departemen Perhubungan UU Pelayaran Takkan Rugikan Pelindo

Kementerian Negara PDT

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meyakinkan, keberadaan Undang-Undang Pelayaran tidak akan menyebabkan bisnis Pelindo menjadi bangkrut. Hal tersebut kembali disampaikan Menhub di Jakarta, pertengahan Maret lalu. “Saya berharap pihak-pihak yang kurang menyetujui keberadaan UU Pelayaran untuk lebih mendalami dan memahami isinya secara menyeluruh dan bukannya sebagian saja agar tidak terjadi salah persepsi.,” tegas Menhub. Kontroversi terhadap keberadaan UU Pelayaran terjadi karena dalam RUU Pelayaran telah disepakati format pengelolaan pelabuhan melalui dua badan pengelola. Pelabuhan yang berstatus komersial akan diatur oleh badan pengelola pelabuhan (BPP), sedangkan unit penyelenggaraan pelabuhan (UPP) diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan nonkomersial. Pengelolaan pelabuhan komersial nantinya akan menerapkan mekanisme regulator dan operator. ”Hal inilah yang mungkin dianggap seolah-olah seluruh aset Pelindo akan diambil alih, padahal kan bukan begitu maksudnya. Untuk regulator akan dipegang oleh BPP seperti Dephub, sedangkan operatornya dipegang oleh perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta, seperti Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia). Adapun untuk pelabuhan kecil, nanti akan dikelola oleh UPP," jelas Menhub. RUU Pelayaran diharapkan mengurangi monopoli dalam pengusahaan pelabuhan di Indonesia sekaligus meningkatkan kompetisi.

Empat Pilar Pengembangan Daerah Tertinggal

Departemen Perkerjaan Umum Pemerintah Akan Bangun 4.000 Km Lajur Baru Pemerintah tahun ini menargetkan pembangunan lajur baru sepanjang 4.000 kilometer di pulau Jawa, sebagai upaya untuk mengoptimalkan beberapa ruas jalan yang rusak di wilayah lintas selatan, utara dan barat akibat banjir dan kendaraan yang melebihi daya angkut. “Saat ini tahap pembangunan sudah mencapai 80% dan diharapkan pertengahan tahun bisa selesai seluruhnya,” kata Dirjen Bina Marga Departemen PU, Hermanto Dardak di Jakarta, Februari lalu. Untuk perbaikan jalan nasional yang rusak di seluruh Indonesia mulai dari perbaikan semi permanen hingga permanen, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp220 miliar. “Sejatinya perbaikan jalan secara ideal membutuhkan dana sebesar Rp800 miliar, sementara Dep. PU hanya mengalokasikan Rp80 miliar serta bantuan dari Bakornas sebesar Rp25 miliar,” katanya. (Ban)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Pemerintah Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kepala Bappenas, Paskah Suzeta mengatakan, untuk me-ngurangi angka kemiskinan pemerintah telah menciptakan lapangan kerja untuk 4,4 juta orang dalam satu tahun. “La-pangan kerja tersebut bukan hanya berasal dari pemerintah saja tetapi juga melibatkan swasta dengan memberikan ber-bagai kemudahan regulasi di daerah,” kata Paskah Suzeta di Jakarta, Maret lalu. Menurut dia, prioritas pemerintah itu ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, diantaranya dengan memberikan subsidi pupuk yang lebih besar dan subsidi bibit kepada sektor pertanian. (Rmg)

Sekretaris Menteri Kemenneg Pembangunan Daerah Tertinggal, Rachmat Tatang Baharudin menyatakan ada empat pilar strategi pengembangan daerah tertinggal. "Empat pilar itu adalah kemandirian daerah tertinggal, pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju dan penanganan daerah atau kawasan," jelasnya. Kemandirian daerah tertinggal, menurutnya dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan pelayanan infrastruktur lokal/pedesaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Untuk pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah melalui penyediaan informasi potensi wilayah, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan investasi dan kegiatan produksi, pemberdayaan dunia usaha dan UKM, dan pengembangan kawasan produksi/pedesaan. Penguatan integrasi ekonomi daerah tertinggal dan daerah maju dilakukan melalui pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, penyediaan jaringan prasarana antar wilayah, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Tatang menambahkan, peningkatan penanganan daerah atau kawasan yang memiliki karakteristik khusus keterisolasian, dilakukan melalui, pembukaan keterisolasian, pengembangan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil, dan penanganan komunitas adat terpencil. Kemenneg Pembangunan Daerah Tertinggal merencanakan investasi program pengembangan kawasan produksi di daerah tertinggal (P2KP-DT) akan menginvestasikan dana sebesar Rp600 triliun dalam 10 tahun. “Kami merencanakan investasi sebesar itu dengan melibatkan 10 juta KK dengan total lahan 20 juta hektare. Masing-masing KK mendapat dua hektare dengan investasi Rp30 juta per/Ha,” katanya. Berdasarkan data tahun 2005, daerah tertinggal yang ada di Indonesia, menurutnya, sekitar 63 persen dari total wilayah daratan dengan penduduk 32 persen dari total penduduk. Tercatat 199 kabupaten daerah tertinggal dengan hanya menyumbang 14 persen dari PDB (non minyak) dengan total nilai sebesar Rp3,393 triliun, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 3 persen per tahun selama lima tahun terakhir atau di bawah rata-rata nasional sebesar 5,3 persen. Tatang menyebutkan, ada beberapa permasalahan pokok pembangunan daerah tertinggal “kurang memadainya dukungan kebijakan yang pro daerah tertinggal, kurang memadainya pelayanan jaringan ekonomi prasarana antar wilayah, kurangnya proses pemanfaatan potensi wilayah, dan rendahnya kegiatan ekonomi lokal”, katanya. Rendahnya kegiatan ekonomi lokal disebabkan kurangnya keberdayaan masyarakat, kurang memadainya pelayanan infrastruktur lokal, dan rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi dan pemerintah daerah, ujarnya.

foto: bf

(T. De)

Santun

(Az)

Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip, Memori Kolektif Bangsa Kasus Rasa Sayange yang sempat diklaim Malaysia beberapa waktu yang lalu dan lagu Indonesia Raya di sebuah server yang ada di Belanda, membuat kita sadar akan arti penting arsip. Pembuktian otentitas sebuah karya memang hanya bisa dilakukan dengan ketersediaan arsip yang memadai. Adalah Arsip Nasional Republik Indonseia (ANRI) yang memiliki tanggung jawab mengelola berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan kearsipan. Dalam situsnya, www.anri.go.id, informasi dan data tentang peraturan dan pedoman kearsipan, manajemen arsip, artikel online tentang kearsipan, pemanfaatan arsip, informasi pendidikan dan pelatihan kearsipan serta layanan jasa kearsipan tersedia. Selain itu, juga terdapat berita tentang kearsipan yang senantiasa diperbaharui, pencarian arsip baik arsip statis atau dinamis dan panduan penelitian arsip. ANRI merupakan lembaga kearsipan Nasional yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Undang-undang tersebut bertujuan untuk membentuk Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai inti organisasi Lembaga Kearsipan Nasional yang mempunyai tanggung jawab menjamin kese-

lamatan bahan perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk kegiatan pemerintah. Arsip adalah kumpulan memori kolektif bangsa. Melalui arsip tergambar perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori tersebut juga merupakan identitas bangsa. Oleh karena itu, kesadaran yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan arsip sebagai warisan budaya bangsa diharapkan dapat menghindari hilangnya informasi sejarah ([email protected]) perjalanan bangsa.

Kaum Timur, yang berdiam di berbagai kawasan Asia Timur termasuk Indonesia dan Melayu sangat dikenal dengan ciri sopan santun. Kesan tersebut banyak ditemukan dalam literatur ataupun catatan perjalanan yang terbit di negara-negara barat. Catatan itu mungkin muncul dari kesan pertama para pelancong terhadap komunitas di kawasan Asia Timur. Apakah karena tutur katanya yang santun, perilakunya sopan dan hormat sesuai dengan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat. Menarik sekali ketika orang timur dengan budaya berbeda, bisa dinilai orang barat sebagai komunitas yang santun. Karena, secara alamiah, orang akan menilai berdasarkan referensi pengetahuan yang ada di masyarakat dimana ia pernah tinggal. Akan tetapi, jangan terburu berbangga hati dengan penilaian itu. Bisa jadi kesantunan yang dicerap orang barat sekadar dari penampilan luar saja. Sebuah penilaian yang menurut para orang bijak kadang kala dapat menipu. Buktinya banyak para penipu ulung yang perilakunya sangat hormat, tutur katanya memikat, padahal dalam hatinya cenderung merusak dan membahayakan orang lain. La Bruyere, seorang filsuf Perancis, pernah menyatakan bahwa sopan santun tidak selalu menghasilkan kebaikan hati, keadilan, kepuasan, atau rasa syukur. Akan tetapi hal itu dapat memberikan seseorang paling tidak terlihat sopan, dan membuatnya tampak dari luar apa yang seharusnya menjadi benar-benar terhormat. Sebu-ah sikap yang bisa dimaknai agar orang tersebut lebih diterima dan dihargai dalam pergaulan sehari-hari. Apa-kah jika demikian kita harus pesimistis melihat perilaku santun seseorang memang ada udang di balik batu. Tetapi, Andre Comte-Sponville, berkata lain. Menurutnya perilaku sopan-santun adalah merupakan perilaku tiruan dari tindak kebajikan. Sekalipun ia muncul sebagai ekspresi permukaan, namun sebagai sebuah kebajikan akan dapat memunculkan kebajikan-kebajikan yang sebenarnya. Mungkin hal terakhir inilah yang disaksikan para wisatawan mancanegara di kalangan orang-orang timur termasuk Indonesia. Sopan santun yang muncul pada bangsa Indonesia membuat senyum bangsa ini penuh dengan ketulusan tanpa ada keinginan untuk merusak. Satu hal yang tak pernah disadari, bahwa kebanyakan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia karena menilai Indonesia itu beda. Sayangnya, kebanyakan dari kita menganggap perbedaan itu hanyalah dari segi panorama alam, bukan dari ciri indegineous komunitas yang ada. Boleh dikatakan bahwa sopan santun itulah yang menjadi pemicu antusiasme wisatawan mancanegara untuk datang dan menjelajah berbagai kawasan di Indonesia. Bukan lantaran keindahan alam Indonesia, sebab tempat asal mereka bisa jadi tak kalah indah dan eksotiknya dengan panorama pegunungan yang ada di Indonesia. Lihat saja perfektur pegunungan Swiss atau tempat lain. Kesenian dan pertunjukan budaya yang mereka miliki juga tak kalah beragam. Bahkan secara tak disengaja meski direncanakan, melalui beberapa tour budaya yang digagas pemerintah, seni budaya Timur juga hadir dalam keseharian masyarakat barat. Festival budaya yang digelar di negeri Eropa misalnya, telah mendorong orang-orang barat menikmati kesenian dan budaya timur tanpa harus datang ke kawasan timur yang memakan waktu dan biaya. Masalah lebih besar muncul ketika istilah beda yang dimaknai oleh wisatawan ditangkap berbeda sama sekali oleh orang-orang Indonesia. Lantaran hanya terdorong untuk menarik wisatawan bukan membuat satu ciri penanda yang beda, akhirnya malah menyajikan suasana yang kita persepsikan comfort bagi wisatawan asing dengan menyajikan berbagai ikon penanda kehidupan barat. Desain interior hotel, menu makanan dan sebagainya. Lantas jika semua itu disuguhkan, di mana sebenarnya karakter pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Adakah kesantunan itu sedemikian lenturnya sehingga membiarkan tanda-tanda karakter kebangsaan ini luntur dan hanya menjadi bahan pembicaraan di atas kertas, namun jauh panggang dari api dalam realitas keseharian? Oleh karena itu pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana memperkuat kesan pertama di kalangan wisatawan mancanegara dan terutama wisatawan domestik dalam setiap kampanye wisata. Bukan sekadar memoles hal-hal yang bersifat fisik belaka dan mengabaikan segi mental serta keramahan komunitas. Jika logika ini dikembangkan tentunya kita tak perlu khawatir ketika banyak orang yang "membajak"“ budaya dan aneka kesenian dari Indonesia. Karena para wisatawan tentu akan selalu bisa melihat Indonesia yang beda dengan tempat yang lain. Tinggal berpulang kepada bangsa ini untuk memastikan perbedaan itu bisa dilihat dan dapat dinikmati bukan sebagai sekadar sebagai obyek wisata akan tetapi menjadi keseharian. Termasuk menjadi lebih santun. [mth]

Pertanyaan itu segera menyergap perasaan, manakala saya membuka kolom “Maksud Kunjungan” di buku tamu yang tergeletak di ruang Guest House dekat rumah Pak Camat Badau. Mencari tempat yang menakjubkan di muka bumi, yang nggak ada McDonaldnya? Ah, pemuda bernama Peter itu pasti bergurau. Mana ada tempat menakjubkan di Badau? Sepanjang pengetahuan saya, di sana adanya cuma tanah tandus, rumah-rumah warga yang jauh dari predikat bagus, penghidupan warga yang serba sederhana, apanya yang amazing? Saya kira, hanya orang kurang kerjaan saja yang mau bersusah-payah berwisata ke Badau. Tapi pikiran saya berubah 180 derajat, saat Antonius Bela, Sekcam Badau, menjelaskan bahwa lelaki bule asal Oregon itu memang seorang pos-modernis yang ogah berwisata ke tempat ramai. “Tempat yang tidak ada McDonald-nya adalah tempat yang menurut Peter masih menarik untuk dikunjungi. Tapi kalau disuruh piknik ke kota-kota besar, ia menolak, karena menurutnya tidak ada asyiknya sama sekali,” ujar Antonius Bela. Mau tahu apa yang dikerjakan Peter di Badau? Ia tinggal bersama warga setempat, melakukan apa yang dilakukan warga termasuk pergi ke ladang, memanen kelapa sawit, menangkap ikan, menjual hasil bumi ke pasar. “Selama dua minggu home stay (tinggal di rumah penduduk—Red), ia bertingkah laku seperti laiknya penduduk asli sini. Makan, berpakaian, bersikap, semua meniru warga sini. Bahkan mandi pun ia di kali seperti warga lainnya. Uniknya, ia menyatakan bahwa tinggal di tengah komunitas warga Badau meru-

B

ayangkan alam yang damai, rerimbunan menghijau, gemerisik angin di sela-sela daun bambu, cicit burung yang nyaring dan merdu, dan deburan arus sungai. Jika kita berkunjung ke Baduy, maka suasana seperti itulah yang akan kita dapatkan. Keberadaan suku Baduy dan konsistensi mereka melestarikan alam menjadi cermin di tengah masyarakat modern yang senantiasa terancam oleh beragam bencana akibat ketidakimbangan alam. Orang Baduy sadar betul akan pentingnya pelestarian lingkungan. Logika mereka sangat sederhana: jika tidak ada langkah pelestarian lingkungan, pasti akan timbul bencana. Banyak pikukuh yang melekat di kalangan suku Baduy. Selama ini, pikukuh sederhana yang mengajarjkan agar bijak terhadap alam terbukti

pakan pengalaman hidup terindah yang pernah ia alami,” imbuh Antonius. Jadi, sesuatu yang dianggap menakjubkan bagi sebagian orang Barat ternyata bukan melulu sesuatu yang berhubungan dengan suasana gemerlap, peralatan mutakhir nan canggih, bangunan-bangunan populer, situs atau objek wisata yang namanya sudah kondang, namun juga sesuatu yang sejatinya amat biasa bagi kebanyakan penduduk Indonesia: kehidupan sehari-hari yang sederhana! “Kesederhanaan adalah sebuah daya tarik yang sering dianggap remeh oleh wisnu (wisatawan nusantara—Red), namun sebaliknya sangat dicari oleh wisman (wisatawan mancanegara—Red).” Kalimat yang pernah diucapkan Slamet Tugiyanto (70), peraih penghargaan Kalpataru 2007 asal Magelang Jawa Tengah, terasa terngiang-ngiang di telinga saya. Mbah Slamet bilang, mencangkul sawah, menanam padi, memandikan ternak, membuat tiwul (nasi berbahan baku singkong), dan seabreg aktivitas sehari-hari warga desa, bagi pelaku aslinya mungkin terasa membosankan. Akan tetapi, wisman justru sangat tertarik dengan everyday life (kehidupan sehari-hari) semacam itu, yang memang jauh berbeda dengan yang biasa disaksikan di negara asal mereka. Saya sendiri punya pengalaman unik saat memandu turis mancanegara mengunjungi dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sudah menjadi komitmen, kalau melihat sesuatu yang dianggap menarik, turisturis asal Belanda itu boleh meminta sopir untuk berhenti. Ternyata saat melihat orang menanam sayuran, mereka minta berhenti, memotret tak habis-habisnya sambil bertanya panjang lebar tentang aktivitas harian petani Dieng itu. Melihat warga setempat sedang tahlilan di kuburan, mereka juga minta berhenti, merekam acara peringatan tujuh hari warga yang meninggal itu dengan handycam hingga usai. Melihat orang mandi di kali, mereka juga berhenti, merekam dan memotret dengan antusias (untung tidak ada yang telanjang bulat!). Di pasar tradisional, mereka berbelanja makanan orang kampung seperti getuk, lupis, kerupuk singkong, soto, dawet ayu, dan semua bilang dengan wajah berbinar, “Its delicious, enak!” Akan tetapi saat mereka saya bawa ke pabrik pengolahan jamur, mampu memelihara kelestarian taneuh ulayat (tanah adat) seluas 5.136,58 hektar di atas ketinggian 500-1.200 meter Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Masyarakat Baduy masih belum bebas dari ulah-ulah penyerobotan lahan yang dilakukan oleh warga luar Baduy. Kasus penyerobotan tanah ulayat Baduy itu sering terjadi dan mungkin terus menjadi ancaman yang berlangsung tanpa ada kepastian bakal berhenti. Ladang Berpindah Kemampuan masyarakat Baduy melestarikan alam diakui oleh pakar ekologi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Johan Iskandar PhD. “Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, masyarakat Baduy tidak usah diajari lagi. Mereka lebih tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup melalui sistem dan tata cara adat yang tertuang dalam aturan adat,” kata Johan.

"Looking amazing place around the world, where there is no McDonald.” Begitulah tulisan Peter C Cartwright, lajang berusia 36 tahun asal Oregon Amerika Serikat, di buku tamu kantor Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Agak mengherankan memang, mau apa seorang bule keluyuran sampai di kecamatan terpencil yang berada nun jauh di pedalaman Kalbar. Apa yang ia cari?

pusat listrik tenaga panas bumi, dan Dieng Plateau Theater alias bioskopnya Dieng, ekspresi wajah mereka tampak datar saja. Sedikitpun mereka tidak terkesan. “Ini sih biasa,” ujar salah seorang dari mereka. Olala! Itulah perbedaan wisman yang sudah ‘bosan’ dengan segala yang berembel-embel modern, dengan wisnu yang sok alergi dengan sesuatu yang berbau desa. Bagi wisman, kesederhanaan dan semua hal yang berbau tradisi adalah amazing alias ajaib. Oleh karena itu, banyak di antara mereka mau bersusah-payah mengunjungi daerahdaerah yang relatif belum terjamah modernisasi dan masih teguh memegang tradisi. Peter adalah satu diantara jutaan wisman yang gandrung dengan wajah tradisional. Saya kadang berpikir, apakah tidak terbalik, memanjakan wisman dengan fasilitas modern yang notabene sering mereka nikmati di negara asal? Mengapa tidak menjamu mereka dengan budaya dan tradisi Indonesia, yang biarpun sederhana namun memiliki keunikan khas? Kalau bisnismen asing mungkin suka tinggal di hotel berbintang, lantaran menyesuaikan diri dengan klien Indonesia yang memang doyan bergaya hidup Barat. Tapi wisatawan berbeda, mereka pasti lebih senang menikmati apa yang ada di Indonesia dan asli Indonesia. Ini yang tampaknya belum ditangkap secara cerdas oleh mereka yang berkecimpung di dunia pariwisata. Padahal Indonesia sangat kaya dengan tradisi lokal, dengan ragam yang sangat berlainan satu dengan lainnya. Ini adalah potensi wisata yang sangat luar biasa apabila dikelola secara optimal. Masalahnya adalah, selama ini kita tidak sadar bahwa budaya asli nan sederhana adalah sesuatu yang layak jual! Kita cenderung melihat pariwisata dari celah sempit: hamparan panorama, situs purbakala, kemajuan peradaban, itu saja. Jarang yang berpikir bahwa kehidupan sehari-hari orang Indonesia pun layak dijual kepada wisatawan, terutama—tentu—wisatawan mancanegara. Jangan takut budaya kampung tak laku jual, karena di luar negeri tradisi kampung

justru sering menjadi “tulang punggung” sektor pariwisata. Belanda punya petani bunga tulip di Keukenhoff dan pengrajin keju di Utrect. Amerika punya suku Indian yang masih dipertahankan keasliannya di negara bagian Wyoming dan juga suku Amish yang bertradisi unik. Australia memiliki budaya Aborigin dengan bumerangnya. Kanada punya suku Eskimo yang suka makan muktuk dan manisan usus ikan paus. Di Bordeoux, Perancis, ada petani anggur penghasil minuman anggur terbaik di dunia. Semua merupakan aktivitas seharihari warga kampung setempat, namun oleh pemerintah diproyeksikan sebagai destinasi pariwisata non-fisik unggulan. Jika Bordeoux sukses mengajak jutaan wisatawan dunia memetik anggur langsung di kebun dan bersama dengan petani memprosesnya menjadi minuman, mengapa kita tidak meniru, misalnya, mengajak wisman yang berkunjung ke Gunung Kidul Yogyakarta untuk ikut memetik singkong di ladang dan memprosesnya menjadi gaplek? Atau mengajak wisman yang singgah di Maluku untuk bersama-sama membuat tepung sagu? Sejatinya kita punya ribuan aktivitas harian, yang semuanya layak dijual kepada wisatawan. Kita hanya butuh manajer yang mampu menterjemahkan potensi yang ada menjadi sesuatu yang benar-benar bernilai jual tinggi. Slamet Tugiyanto dengan konsep Desa Wisata yang ia bangun di Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, ternyata berhasil menyulap kesederhanaan budaya kampung menjadi lembaran dolar. Kepada wisman, ia menawarkan paket wisata khas perdesaan seperti naik dokar (kereta kuda) keliling desa, menghalau burung di dangau tengah sawah, menanam dan memanen palawija, memetik buah jeruk dan pepaya langsung di kebun, dan aktivitas biasa lainnya. Sambutan turis mancanegara ternyata sangat mengejutkan: semua menyatakan sangat puas! Jadi, mengapa tidak mulai sekarang kita jual apapun yang remeh-temeh di sekitar ([email protected]) kita?

“Mereka (masyarakat Baduy-Red) punya keyakinan, hutan lindung merupakan titipan leluhur yang tidak boleh diganggu,” tambah Johan yang melakukan penelitian di Baduy untuk penyusunan tesis dan disertasinya. Di antara banyak fakta menarik yang ditemukan Johan dalam penelitiannya di Baduy adalah model ladang berpindah yang diterapkan orang Baduy. Di Baduy sistem ladang berpindah mereka tidak merusak keseimbangan lingkungan. Polusi bisa dihindari karena mereka tidak menggunakan bahan-bahan pestisida, melainkan cukup dengan pupuk kompos dan cahaya matahari. Orang Baduy juga menghindari penggunaan cangkul, garpu tanah, maupun bajak sawah. Pentingnya keberadaan masyarakat Baduy tidak hanya dalam persepsi pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga ecotourism. Selama ini, aktivitas keseharian masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar juga menjadi andalan daya tarik wisata Kabupaten Lebak.

ruhan kampung tersebut berada di bawah administrasi Desa Kanekes. Posisi lebih dari 50 kampung Baduy Dalam yang mengelilingi 3 kampung Baduy Dalam secara alamiah berfungsi sebagai benteng alam yang menyaring berbagai pengaruh dari dunia luar. Baduy Dalam secara konsisten menjalankan aturan yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang mereka, termasuk cara mereka bercocok tanam dan pelestarian alam. Di sisi lain, Baduy Luar walaupun masih menjalankan adat istiadat yang sama, tapi mereka mulai lebih terbuka terhadap dunia luar. Pemerintah Kabupaten Lebak pun ambil sikap. Desa Kenekes di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai tanah hak ulayat, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Dengan tanah hak ulayat seluas 5.136,58 hektar, masyarakat Baduy mendapat kewenangan untuk mengelola sendiri kawasan adat tersebut. Jika ada masyarakat luar Baduy yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak, dan menggunakan lahan hak ulayat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp5 juta. Sebuah harmoni antara benteng adat dan hukum positif di Indonesia.

Benteng Pertahanan Budaya Orang Baduy dapat dibedakan dalam dua suku, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam adalah suku Baduy yang menempati Kampung Cikeusik, Cikartawana, dan Cibeo. Sementara Baduy Luar adalah orang-orang Baduy yang menempati lebih dari 50 kampung di sekeliling tiga kampung Baduy Dalam. Keselu-

(Gilang Permadi —dari berbagai sumber)

Multidimensi Pariwisata Indonesia

Recommend Documents