Muhammad Septiawan

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 12 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

TINJAUAN YURIDIS MAKNA DAN KONSEP TERHADAP SUBSTANSI HUKUM HAK MENGUASAI NEGARA DAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ) Muhammad Septiawan [email protected]

Abstrak Konsep Hak Menguasai Negara yang dikenal selama ini masih belum sesuai dalam pengertian makna sebenarnya. Pemaknaan tersebut paling jelas berubah ketika terbitnya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, karena terdapat penambahan kata hak dalam penguasaan negara tersebut. Kata hak menguasai negara ini semakin memperluas makna dari konsep hak menguasai negara. Penelitian ini memperbandingkan persamaan dan perbedaan makna Hak Menguasai Negara terhadap Hak Milik Atas Tanah antara Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, lalu melihat konsistensi dari makna Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah Pasal demi Pasal dari Kedua Peraturan Tersebut. Konsep Hak Menguasai Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang tidak jelas, memungkinkan ketidakjelasan makna Hak Menguasai Negara terhadap Hak Milik Atas Tanah ini dapat membuat disharmonisasi hukum jika dilakukan tidak dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep Hak Menguasai Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tidak sesuai dengan makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terdapat Pasal yang tidak sesuai dalam makna Hak Menguasai Negara, padahal negara seharusnya menjadi pengurus, pengatur, pengelola, pengawas dan pembuat kebijakan dalam menjaga status Hak Milik Atas Tanah. Oleh karena itu diharapkan makna Hak Menguasai Negara dapat menjadi lebih jelas dalam pemaknaannya dan memang benar-benar menjadi pedoman dalam pengaturan negara terhadap Hak Milik Atas Tanah. Kata kunci

: Konsep, Hak Milik Atas Tanah, Hak Menguasai Negara

Pendahuluan Indonesia adalah salah satu negara didunia yang memiliki sumber kekayaan alam yang menjadi modal dasar didalam peningkatan kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya. Salah satu sumber kekayaan alam yang paling penting bagi pembangunan nasional adalah tanah. Tanah bagi hidup dan penghidupan manusia merupakan condition sine qua non. tanah adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia, karena manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi atau aturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundangundangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada aturan konstitusi. Berkaitan dengan konsep penguasaan hak atas tanah telah diatur pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari ketentuan ini maka secara jelas tampak bahwa hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah hubungan penguasaan. Hak Menguasai Negara bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad),

melakukan

pengelolaan

(behersdaad),

dan

pengawasan(toezichtthoundendaad).

Meskipun kelima peranan negara atau pemerintah tersebut di atas telah terpenuhi harus tetap diingat bahwa tujuan dari penguasaan negara adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga harus dapat dipastikan atau dijamin bahwa kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat terkait dengan Cabang-cabang produksi maupun sumber daya alam tetap sesuai dengan jalurnya. Pemahaman atas konsep makna dan substansi hak menguasai negara atas tanah penting tentang penggunaan kata hak yang ada selama ini dalam bentuk mengatur, mengurus/mengelola dan mengawasi

untuk

menghindari

kesimpangsiuran

dan

kesewenang-wenangan

negara

dalam

penguasaannya atas tanah. Demikian pula pada era saat ini, menuntut penegasan politik hukum pertanahan dalam peraturan perundang-undangan dan sikap tindak pemerintah untuk menjamin percepatan peningkatan kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan aspek kedaerahan, pluralisme masyarakat hukum termasuk masyarakat hukum adat serta jaminan atas perlindungan hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah yang sudah jelaskan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12

melakukan penelitian mengenai TINJAUAN YURIDIS MAKNA DAN KONSEP TERHADAP SUBSTANSI HUKUM HAK MENGUASAI NEGARA DAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pengertian Makna dan Konsep Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah dan Bagaimana Analisis Makna dan Konsep Terhadap Substansi hukum Penguasaan Negara dan Hak Milik Atas Tanah dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Pengertian Makna dan Konsep Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah dan untuk mengetahui Analisis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Penguasaan Negara dan Hak Milik Atas Tanah dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu

yang pertama pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Yang kedua yaitu pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrindoktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrindoktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Selanjutya bahan hukum sekunder, berupa rujukan dari beberapa buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, wacana yang dikemukakan oleh para ahli hukum,

2

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan) serta dari beberapa situs internet. Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu berupa petunjukpetunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti

kamus

hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Teknik dalam penulisan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pengertian Makna dan Konsep Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah dan Analisis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua Studi dokumen yaitu dengan mengkaji dokumen institusional berupa pengumpulan bahan hukum yang telah diperoleh dan memiliki relevansi dengan “Tinjauan Yuridis Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Status Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia”.

Pembahasan A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengertian Makna dan Konsep Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah 1. Analisis Makna Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah Dalam hubungan dengan topik bahasan ini lebih dahulu perlu adanya persamaan persepsi mengenai makna atau istilah yang sesungguhnya dikandung didalam pembahasan ini, untuk itu perlu diketahui yang dimaksud dengan pengertian makna. Menurut kamus besar bahasa Indonesia makna adalah maksud pembicara, penulis atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan (istilah).1 Penelitian ini mengkaji pengertian makna dalam hal ini : a. Tanah ialah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.2 Oleh karena itu menurut penulis tanah merupakan suatu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia maka diperlukan suatu hak untuk dapat memanfaatkannya.

1

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 703.

3


b. Hak ialah milik atau kepunyaan (kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang).3 Secara garis besar menurut penulis pengertian yang lebih umum tentang pengertian hak yaitu segala sesuatu yang bisa dituntut oleh seseorang tanpa mengabaikan timbal baliknya yaitu suatu kewajiban karena adanya hak sudah pasti akan menimbulkan suatu kewajiban. c.

Milik ialah kepunyaan atau hak.4 Oleh karena itu menurut penulis Milik merupakan suatu pokok atau dasar dari suatu kepunyaan atas sesuatu.

d. Menguasai ialah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa (pengaruh) atas sesuatu.5 e. Kewenangan ialah hak atau kekuasaan (untuk melakukan sesuatu).6 f.

Negara ialah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.7

Berdasarkan makna dari istilah dalam kamus besar bahasa Indonesia hak menguasai negara dapat dijelaskan mengandung tiga makna yaitu hak, menguasai dan negara. Hak berdasarkan pengertian kamus besar bahasa Indonesia di atas adalah milik atau kepunyaan, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sehubungan dengan hal diatas, jadi pengertian hak menguasai negara ialah negara berkuasa atas sesuatu (memegang kekuasaan atas sesuatu) berdasarkan Undang-undang. Jadi dengan demikian makna hak menguasai negara adalah kewenangan negara terhadap tanah (permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali). Selanjutnya mengenai hak milik atas tanah penulis mengemukakan berdasarkan makna dari istilah dalam kamus besar bahasa Indonesia tentang hak milik atas tanah dapat dijelaskan mengandung tiga makna yaitu hak, milik dan tanah.

2

Ibid., halaman 1132. Ibid., halaman 381-382. 4 Ibid., halaman 744. 5 Ibid., halaman 604. 6 Ibid., halaman 502. 7 Ibid., halaman 777. 3

4

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan) Hak berdasarkan pengertian kamus besar bahasa Indonesia diatas adalah milik atau kepunyaan, milik adalah kepunyaan atau hak, tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Berdasarkan makna diatas makna hak milik atas tanah adalah hak kepunyaan seseorang atas tanah (permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali). Menurut penulis, Jadi dengan demikian makna menguasai bukanlah suatu kepunyaan sedangkan kepunyaan sama artinya dengan kepemilikan. Jadi makna hak menguasai negara disini hanyalah sebatas suatu kekuasaan atau kewenangan sedangkan hak milik atas tanah ialah hak kepunyaan seseorang atas tanah (permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali). 2. Konsep Menurut kamus besar Bahasa Indonesia konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari suatu peristiwa konkret (gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain).8 Berikut ini para ahli menyatakan beberapa konsep hak salah satunya ialah Salmond. Menurut Salmond didalam hak terdapat empat pengertian :9 1. Dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban. a. Hak yang melekat kepada seseorang sebagai pemilik. b. Hak yang tertuju kepada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif. c.

Hak dapat berisikan untuk kewajiban kepada pihak lain agar melakukan perbuatan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan.

d. Hak dapat memiliki objek yang timbul dari commission dan omission. e. Hak memiliki title, ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemiliknya. 2. Kemerdekaan, hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk mengganggu, melanggar,

8

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op Cit., halaman 588. Njak Souljah, Ilmu Hukum, Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli, http://Ilmu-Hukum/Hak-dan-kewajiban-menurut-paraahli.html, diakses pada tanggal 2 April 2013 pada pukul 20:30 Wita. 9

5


menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain dan dari pembebasan dari hak orang lain. 3. Kekuasaan, hak yang diberikan untuk melalui jalan dan cara hukum untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum. 4. Kekebalan atau imunitas, hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain.

Sedangkan menurut Curzon hak dikelompokan menjadi 5 yaitu :10 1. Hak sempurna, misal dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum dan hak tidak sempurna misal hak yang dibatasi oleh daluarsa. 2. Hak utama, hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama. 3. Hak publik, ada pada masyarakat, negara dan hak perdata ada pada seseorang. 4. Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan hak negatif agar tidak melakukan. 5. Hak milik, berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang.

Pada dasarnya hak merupakan sesuatu yang abstrak, jika melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman menjelaskan: ”Sebuah hak adalah sebuah klaim atas sebuah barang yang paling tidak dalam teorinya atau secara etika pasokannya tidak terbatas jumlahnya”.11

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan pengertian hak yaitu : ”Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terstruktur dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak”.12

10

Ibid., halaman 3.

11

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, halaman 299. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

12

6

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan)

B. Analisis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Penguasaan Negara dan Hak Milik Atas Tanah dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Substansi Hukum (Legal Substance) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law books. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.13 1. Hak Menguasai Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Hak menguasai negara dapat ditemukan didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.

Kata menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) diatas pengertian maknanya adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan Undang-undang. Menurut penulis, Jadi dengan demikian makna hak menguasai negara adalah kewenangan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Kata menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) pengertian maknanya adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan diatas maka pengertian makna dan konsep hak menguasai negara disini mempunyai makna hanya sebatas penguasaan bukan dalam pengertian kepemilikan. Penguasaan yang ada pada negara haruslah ditujukan untuk sebesar-besar

13

Ibid., halaman 32.

7


kemakmuran rakyat, karena penguasaan negara itu diberikan untuk menciptakan sebesarbesar kemakmuran rakyat. Menurut penulis pengertian kata dikuasai bersifat luas sebab dari segi objeknya yang berupa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, Jadi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) makna hak menguasai negara adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan Undang-undang. Bila dikaitkan dengan isi Pasal 33 ayat (3) dapat dipahami pandangan konsep Muhammad Hatta yang menyatakan : “dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal”.14

Berdasarkan pemikiran Hatta yang menyatakan negara bukan dalam artian sebagai pelaku usaha namun lebih sebagai pembuat peraturan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebab negara sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi wajib menjalankan tugas dan fungsinya sebagai amanat dari tujuan konstitusi khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan tujuan dari adanya Penguasaan negara yaitu guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal diatas, Muhammad Bakri menjelaskan pengertian “dikuasai negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (Beleid) dan tindakan

14

8

Muhammad Hatta, Loc Cit..

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan) pengurusan (Besturrsdaad), pengaturan (Regelenddaad), pengelolaan (Begeersdaad) dan pengawasan (Toezichthoudensdaad) oleh Negara.15 Namun negara dalam menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya haruslah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dimana kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan lahir batin, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.16 Menurut penulis dengan demikian antara dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

2. Hak Menguasai Negara Menurut UUPA Perhatian penulis tertarik pada pandangan yang dikemukakan oleh para pakar hukum agraria, Boedi Harsono dan Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan bahwa Hak Menguasai Negara hanya merupakan fungsi atau kewenangan publik dan hal tersebut tidak tepat disamakan dengan hak karena hanya menyangkut aspek kewenangan semata. Hak menguasai negara selain diatur didalam konstitusi juga terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi : “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Kata menguasai dalam Pasal 2 ayat (1) diatas pengertian maknanya adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan Undang-undang sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Menurut penulis pengertian kata dikuasai bersifat luas sebab dari segi objeknya yang berupa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, Jadi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) makna hak menguasai negara adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan Undang-undang sebagai organisasi seluruh rakyat.

15 16

Muhammad Bakri, Loc Cit. Mohammad Hatta,Loc Cit.

9


Terjadinya hak menguasai negara yang ditegaskan dalam konstitusi negara adalah karena pelimpahan unsur publik sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: ”Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan alam nasional”.

Karena yang dilimpahkan adalah unsur publik maka secara otomatis isi kewenangan hak menguasai negara pun semata-mata berunsur publik sebagaimana yang secara eksplisit tampak pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: ”Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. c.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Kemudian kewenangan negara tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan : “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

10

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan) Konsep UUPA dalam hal ini sejalan dengan makna dari kata menguasai yang pengertiannya merupakan suatu kekuasaan atau kewenangan negara terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Selanjutnya menurut penulis hak menguasai negara atas tanah hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan negara atas bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya yang mengandung unsur hukum publik (membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan) yang merupakan fungsi dari terbentuknya suatu negara. Berdasarkan bahasan diatas menurut penulis pengertian dikuasai oleh negara mempunyai makna negara di kontruksikan bahwa negara bukan pemilik tanah, negara hanya sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa yang diberikan wewenang oleh rakyat. Negara hanya mempunyai kewenangan berupa penguasaan terhadap tanah, karena hak menguasai negara bukan dalam pengertian dimiliki melainkan hanya sebatas hak untuk berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.

3. Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Menurut penulis oleh karena hak atas tanah tidak diatur secara jelas dalam konstitusi Negara Republik Indonesia maka secara substansi pengaturan tersebut ada dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diatur dalam Pasal tersebut, berdasarkan isi Pasal 33 ayat (3) secara eksplisit menjelaskan hak milik atas tanah ada pada seluruh rakyat Indonesia dan negara hanya diberikan suatu kewenangan untuk menguasai yang berarti hanya sebatas

11


berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan kepemilikan ada pada seluruh rakyat indonesia. Urip Santoso menyatakan hak milik atas tanah ialah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya.17 Menurut penulis pemaknaan istilah hak milik atas tanah disini bersifat kepemilikan atau kepunyaan, karena hak milik atas tanah merupakan suatu hak yang penting bagi kehidupan bangsa oleh karena itu negara diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengelola agar terjamin pemanfaatannya. Jadi menurut penulis pengertian hak milik atas tanah diatas merupakan salah satu hak yang paling mendasar yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Kemudian bila ditinjau lebih mendalam maka hak milik atas tanah merupakan suatu aspek yang penting dalam hal penggunaan dan pengelolaannya serta memberikan suatu manfaat bagi pemilik tanah karena merupakan suatu hak kepunyaan atau kepemilikan. Menurut penulis oleh karena penguasaan terhadap hak milik atas tanah ada pada negara sebagai pengatur maka tidaklah dibenarkan bila negara melupakan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) diatas yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai tujuan utamanya.

4. Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA Pengertian hak milik atas tanah ialah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya.18 Selanjutnya hak atas tanah dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan : “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah,

17 18

12

Urip Santoso, Loc Cit. Urip Santoso, Loc Cit.

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan) yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Dalam Pasal 4 ayat (1) tertuang jelas menyatakan “atas dasar hak menguasai negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi”. Dari makna tersebut maka hak milik atas tanah baru diakui ada oleh negara berdasarkan peraturan perundangundangan. Bila dicermati kembali UUPA sendiri lahir dari Konstitusi khususnya dalam Pasal 33 ayat (3), maka tidaklah dapat dibenarkan UUPA yang merupakan suatu produk hukum yang berisi suatu kekuasaan atau kewenangan mengubah maknanya menjadi suatu kepemilikan karena tidak sesuai dengan tujuan konstitusi yang menyatakan “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” secara eksplisit kata-kata ini menyatakan bahwa kepemilikan berada pada seluruh rakyat Indonesia sedangkan negara hanya diposisikan sebagai pengatur berdasarkan kewenangan atau kekuasaan yang diperolehnya dari seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal diatas, pemahaman atas substansi hak menguasai negara atas tanah penting tentang penggunaan kata hak yang ada selama ini dalam bentuk mengatur, mengurus/mengelola dan mengawasi untuk menghindari kesewenang-wenangan negara dalam penguasaannya atas tanah. Menurut penulis hak milik atas tanah dalam UUPA mengandung pengertian bahwa hak milik atas tanah baru ada setelah adanya hak menguasai negara. Dari segi makna ini bisa diartikan bahwa penguasaan bisa menjadi suatu kepemilikan karena posisi hak milik atas tanah berada di bawah hak menguasai negara sedangkan dari segi konsep hak milik atas tanah diatas menyatakan bahwa kepemilikan berbeda dengan penguasaan dan tidak bisa disamakan maupun diubah arti dari pemaknaan tersebut.

Penutup A. Kesimpulan Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

13


1.

Jadi makna kata menguasai bukan dalam pengertian dimiliki melainkan hanya sebatas berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan makna kata milik merupakan suatu hak kepunyaan. Berkaitan dengan hal diatas makna hak menguasai negara berarti hanyalah sebatas suatu kekuasaan atau kewenangan negara untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya mengenai hak milik atas tanah dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak kepunyaan seseorang atas tanah. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak menguasai negara bukanlah suatu kepemilikan melainkan hanya sebatas kekuasaan atau kewenangan bukanlah merupakan suatu hak kepunyaan. Jadi penulis sependapat dengan konsep Muhammad Bakri mengenai hak menguasai negara yang menyatakan bahwa penguasaan negara ini hanyalah sebatas kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara dalam melakukan fungsinya antara lain mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Selanjutnya mengenai hak milik atas tanah terhadap kewenangan negara disini bukanlah sebuah kepemilikan melainkan hanya sebatas kewenangan negara dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum kepada pemilik tanah.

2.

Penguasaan negara mengenai makna Hak Menguasai Negara itu sendiri atas adanya Hak Milik Atas Tanah tidak sesuai, karena dalam Konstitusi dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 masih terdapat perbedaan kata Hak Menguasai Negara. Amanat dari konstitusi Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Sedangkan didalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 pada Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 8 yang menyatakan hak menguasai negara. Jadi dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960,

14

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 terdapat perubahan koso kata yang sangat berpengaruh yaitu dalam penguasaan negara ditambahkan kata “hak” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya milik atau kepunyaan sehingga konsep penguasaan negara tersebut berimplikasi pada makna, konsep dan substansi hukum. B. Saran Untuk menindaklanjuti kesimpulan penulis menyatakan hal-hal sebagai berikut : Jadi oleh sebab itu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 harus direvisi. Beberapa Pasal yang harus direvisi antara lain : Pasal 2 ayat (2),(3) dan (4), Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 8, karena terdapat penggunaan kata yang menyatakan bahwa penguasaan negara merupakan suatu hak yang ada pada negara (hak menguasai negara).

15


Daftar Pustaka Bakri, Muhammad., 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Citra Media, Jakarta. Erwaningsih, Winahyu., 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta. Erwaningsih, Winahyu., 2011, Hak Pengelolaan Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta. Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung. Hatta, Muhammad., 2005, Hukum Tanah Nasional Dalam Persepektif Negara Kesatuan, Media Abadi, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud., 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Surabaya. Muhammad, Abdulkadir., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti. Noor, Aslan., 2006, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Jakarta. Nurmala, Tati., Rodjak, Abdul., Natasasmita, Sadeli., Salim, E. Hidayah., Sandjaja, Tuhpawan Priatna., Hasani, Sofian., Suyono, Aisyah D., Suganda, Tarkus., Simarmata, Tualar., Yuwariah, Yuyun., Wiyono, Sulistyodewi Nur., 2012, Pengantar Ilmu Pertanian, Graha Ilmu, Yogyakarta. Parlindungan, A.P., 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Rahardjo, Satjipto., 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rubaie, Achmad., 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang. Saleng, Abrar., 2004, Hukum Pertambangan, Uii Press, Yogyakarta. Soimin, Soedharyo., 2008, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta. Sumardjono, Maria S.W., 2007, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta. Sutendi, Adrian., 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaaruan Agraria. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda diatasnya. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Peraturan Menteri Negara Argaria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

16

Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep (Muhammad Septiawan)

17

Muhammad Septiawan

Recommend Documents