PENGARUH KEPATUHAN, PEMAHAMAN, MANFAAT YANG DIRASAKAN, SANKSI DENDA DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA RESTORAN DI-TANJUNGPINANG MUHAMMAD NOVRIANSYAH 110462201195 JURUSAN AKUNTANSI, UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat yang Dirasakan, Sanksi Denda dan Pelayanan Fiskus terhadap Kesadaran Wajib pajak dalam melakukan pelaporan kewajiban perpajakan pada restoran di Kota Tanjungpinang. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling, data primer yang digunakan melalui pengumpulan kuesioner. Kuisioner yang bisa diolah adalah sebanyak 55 kuesioner dari 64 kuesioner yang disebar. Teknis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah manfaat yang dirasakan wajib pajak dan pelayanan fiskus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak restoran dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Hanya saja kepatuhan, pemahaman dan sanksi denda tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Secara simultan kepatuhan, pemahaman, manfaat yang dirasakan, sanksi denda dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan
Kata Kunci : Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat yang dirasakan, Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran wajib pajak
PENDAHULUAN Perkembangan kota Tanjungpinang sangat dipengaruhi oleh penerimaan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada berbagai macam kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan yang lain-lain baik peraturan yang bersifat baru maupun revisi. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tanjungpinang dipercayakan oleh pemerintah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pemungutan pajak yang salah satunya menjadi sumber pemasukan bagi Daerah khususnya pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian hasil dari pungutan pajak ini digunakan untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga jaminan kesejahteraan masyarakat. Pengenaan pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota Tanjungpinang yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Menurut Mardiasmo (2009: 12) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Sugiyanto (2014) Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atas kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung dan ditunjang oleh sarana dan prasana yang ada. Terlepas dari kemampuan pemimpin, pajabat terkait yang diberikan wewenang dalam perpajakan juga turut perlu diperhatikan baik dari segi sikap maupun knowlage petugas pajak tentang cara serta prosedur perpajakan. Terlepas dari kemampuan pemimpin dalam merumuskan program, kesadaran masyarakat untuk ikut peran serta juga diharapkan peningkatan dalam melakukan pelaporan kewajiban perpajakan. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat baik berupa pemahaman tentang prosedur perpajakan, mengetahui sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaporkan kewajiban perpajakan, mengetahui manfaat yang akan dirasakan apabila melakukan pembayaran pajak hingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Untuk membangun daerah menjadi lebih baik diperlukan keaktifan masyarakat dalam membangun daerah tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membayar pajak. Kesadaran dalam membayar pajak harus ditingkatkan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan efektif. Apabila
setiap masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak maka mereka akan membayarnya secara suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Menurut Ninita Dewi Oroh (2013) dalam penelitiannya berjudul Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan DI Minahasa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak restoran sedangkan manfaat yang dirasakan wajib pajak tidak bersifat signifikan. Menurut Arian Sumando Butarbutar, Harijanto Sabijono dan Heince R.N Wokas (2014) tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Manfaat Pajak Restoran terhadap Kesadarn Wajib Pajak Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Usaha Restoran di Kota Tomohon). Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan tidak adanya pengaruh dari pemahaman wajib pajak dan manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Choiriyatuz Zahidah (2010) Tingkat pemahaman pajak yang tidak dilandasi tingkat kesadaran akan membuat pengusa UKM tidak dapat melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang tidak disertai oleh peraturan yang tegas akan membuat pengusaha UKM bermain-main dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan tehadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat yang Dirasakan, Sanksi Denda Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pada Restoran Di-Tanjungpinang
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)
Pemahaman Wajib Pajak (X2) Pendapat Wajib Pajak tentang Pelayanan Fiskus (X3)
H1
H2 Kesadaran Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)
H3
H4
Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak (X4) H5 Sanksi Denda (X5) H6 Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, efektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah ( Tarjo dan Suwarjuwono dalam Shiddiq, 2011) Menurut Rahmawati, dkk dalam Simposium Nasional Perpajakan 4 kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar dan paham akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan serta kesejahteraan akan memiliki dorongan tersendiri untuk menjadi wajib pajak yang sadar dan patuh terhadap pajak tanpa adanya unsur paksaan baik dari petugas perpajakan maupun dari diri sendiri. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak Restoran diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk
pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penganutan sistem self assessment yang diterapkan untuk pajak restoran memiliki celah untuk wajib pajak dalam melakukan kecurangan. Tanpa adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang dengan benar, maka celah untuk melakukan kecurangan akan semakin besar. Ada beberapa hal penting yang diharapkan ada didalam diri wajib pajak mengenai sistem self assessment (Rahayu, 2010: 160) antara lain: 1. Tax conscioudness atau kesadaran wajib pajak 2. Kejujuran wajib pajak 3. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak 4. Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undangundang. Dalam menumbuhkan kesadaran dari hati nurani wajib pajak secara tidak langsung akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara suka rela tanpa adanya paksaan dari petugas pajak maupun sanksi perpajakan yang berlaku. Untuk menumbuhkan itu semua ada berbagai macam yang dapat diperhatikan antara lain kepatuhan wajib pajak dalam menjadi wajib pajak aktif, pemahaman wajib pajak tentang Self Assesment System sebagai sistem pemungutan Pajak Restoran, pelayanan fiskus yang dirasakan oleh wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak serta penetapan sanksi denda bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan perpajakan. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Mutia, 2014). Wajib Pajak akan dikatakan patuh apabila sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang yang diatur dalam Peraturan Walikota Tanjungpinag No.62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang, antara lain tepat waktu dalam penyampaian SPTPD, tidak memiliki tunggakan pajak, bekerja sama ketika dilakukan proses pemeriksaan Wajib Pajak, serta tidak pernah melakukan tindak pidana pajak. H1 : Diduga kepatuhan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
Pengaruh Pemahaman Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pemahaman wajib pajak dapat dilakukan dengan mengetahui tata cara perpajakan baik dari segi pelaporan bahkan peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada (Hartinah, 2013). Wajib Pajak yang sudah terdaftar secara resmi sudah memiliki tanggungjawab atas pajak usaha yang dikelolanya, sehingga Wajib Pajak harus memiliki pemahaman tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk menghitung serta melaporkannya kepada dinas yang telah ditunjuk oleh pemerintah. H2 : Diduga pemahaman berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh wajib pajak (Butarbutar dkk, 2014). Semakin tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak maka akan membuat pola pikir tentang pentingnya pelaporan perpajakan sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Manfaat yang dirasakan dari membayar pajak akan dirasakan oleh wajib pajak secara menyeluruh untuk kemakmuran masyarakat sehingga wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Manfaat yang dirasakan berupa peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, batuan kesehatan hingga sekolah. H3 : Diduga manfaat yang dirasakan berpengaruh kesadaran wajib pajak Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati /dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39 dalam Muliasari dan Setiawan). Penetapan sanksi denda yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu alat untuk menciptakan kedisipilan untuk wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya. H4 : Diduga sanksi denda berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Pengaruh Pendapat Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Menurut Jatmiko (2006), Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keprluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib Pajak). H5 : Diduga pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah jenis pungutan pajak yang terletak dan terdaftar di DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kota Tanjungpinang sebanyak 214. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode Purposive sampling.Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemilik usaha restoran dengan kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Jenis pungutan Pajak Restoran yang terletak dan terdaftar di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjugpinang. 2. Jenis pungutan Pajak Restoran yang berskala besar dengan omset melebihi Rp.6.500.000/bulan. 3. Jenis pungutan Pajak Restoran yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda yang diolah menggunakan IBM SPSS Stattistic 21. Variabel Penelitian Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (dependen) diberi simbol Y, dan variabel bebas (independen) diberi simbol X. Variabel-variabel yang diukur adalah sebagai berikut: 1.
2.
3.
Kepatuhan. Sumber: Modifikasi Sri Putri Tita Mutia (2014) a. Membayar pajak terutang tepat waktu b. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) c. Tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak d. Tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan Pemahaman. Sumber: Ulfa Malik dalam Mufti Rahmatika (2010) a. Pengetahuan sistem perpajakan b. Kemampuan menghitung pajak c. Pelaporan perpajakan d. Pelunasan pajak e. Pertanggungjawaban pajak terutang Pelayanan Fiskus. Sumber: Suyatmi dalam Jatmiko (2006) a. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik b. Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil c. Penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku wajib pajak d. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan e. Cara membayar dan melunasi pajak mudah/efisien
4.
5.
6.
Manfaat yang dirasakan. Sumber: Prasetya dalam Wibowo (2012) a. Manfaat pajak bagi pembangunan b. Manfaat pajak bagi kesejahteraan c. Manfaat pajak bagi sarana dan prasarana publik d. Manfaat pajak bagi pelayanan publik e. Manfaat yang dirasakan wajib pajak Sanksi denda. Sumber: Modifikasi dari Muhammad Ash.Shiddiq (2011) a. Mengetahui sanksi denda pajak restoran b. Persepsi tentang sanksi denda pajak restoran c. Memapu menjangkau para pelanggar d. Sanksi denda pajak restoran relatif ringan e. tegas Kesadaran kewajiban perpajakan. Sumber: Modifikasi dari Muahmmad Ash.Shiddiq (2011) a. Dorongan hati nurani b. Tanpa pakasaan c. Memahamai hak dan kewajiban d. Bangga menjadi wajib pajak e. Sadar terhadap fungsi pajak f. Rela memberikan kontribusi untuk pelaksanaan fungsi pajak
HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas dan Reliabilitas Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan korelasi bivariate setiap indikator dengan total skor konstruk atau dengan membandingkan nilai person correlation dengan uji 2 sisi dengan nilai signifikansi 0,5. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha >0,60 (Augustine dan Kristaung, 2013: 72). Hasil yang didapat dari pengujian ini menunjukan bahwa semua pertanyaan dikatakan valid dan reliabel.
Uji Asumsi Klasik Hasil uji Kolmogrov Smirnov untuk normalitas menunjukan nilai sebesar 0,711 dan nilai signifikan 0,929 karena p-value = 0,353 > 0.05, maka Ho diterima yang berarti data residual terdistribusi secara normal. Hasil pada nilai toleransi untuk variabel Kepatuhan ( Tolerance= 0,937 dan VIF= 1,067), Pemahaman (Tolerance= 0,878 dan VIF= 1,139), Manfaat yang Dirasakan (Tolerance= 0,952 dan VIF= 1,050), Sanksi Denda (Tolerance= 0,887 dan VIF= 1,127) dan Pelayanan Fiskus (Tolerance= 0,917 dan VIF= 1,091) setiap variabel memiliki nilai toleransi kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen tersebut. Demikian pula dengan nilai Variance Inflation
Factor (VIF) dari setiap variabel independen menunjukan nilai VIF tidak melebihi dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model ini menunjukan tidak adanya multikolonieritas. . Pada pengujian analisis regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5= ε Uji t Tabel Uji t Model
(Constant)
a
Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta -1,586 8,317
Kepatuhan ,087 Pemahaman ,239 1 Manfaat yang dirasakan ,734 Sanksi Denda ,052 Pelayanan Fiskus ,695 a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak
,190 ,151 ,171 ,179 ,146
,050 ,179 ,466 ,033 ,527
t
Sig.
-,191
,850
,458 1,580 4,286 ,293 4,751
,649 ,121 ,000 ,771 ,000
Sumber: Data olah SPSS (2016) Dengan nilai n: 55, α: 5% : 2 = 2,5% α = 2, (uji 2 sisi) dengan drajat keterbatasan (df) n-k-1 atau 55-6-1 = 48. Dengan pengujian 2 sisi hasil untuk nilai ttabel = 2.0106. kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel 4.17 adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukan bahwa variabel Kepatuhan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,649 nilai ini lebih besar dari 0,05 (0,649 > 0,05) dan thitung sebesar 0,458 < 2.0106 maka Ha ditolak. Maka Kepatuhan (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) b. Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukan bahwa variabel Pemahaman mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,121 nilai ini lebih besar dari 0,05 (0,121> 0,05) dan thitung sebesar 1,580 < 2.0106 maka Ha ditolak. Maka Pemahaman (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) c. Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukan bahwa variabel Manfaat yang dirasakan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,000> 0,05), ini berarti Ha diterima, dan thitung sebesar 4,286 > 2.0106 maka Ho diterima. Maka Manfaat yang Dirasakan (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) d. Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukan bahwa variabel Sanksi Denda mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,771 nilai ini lebih besar dari 0,05 (0,771 > 0,05) dan thitung sebesar 0,293 < 2.0106 maka Ha ditolak. Maka
Sanksi Denda (X4) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) e. Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukan bahwa variabel Pelayanan Fiskus mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,000> 0,05) dan thitung sebesar 4,751 > 2.0106 maka Ha diterima. Maka Pelayanan Fiskus (X5) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) Uji F Tabel 3.1 Uji F a
Model Regression 1
Residual Total
Sum of Squares 261,076 321,833 582,909
ANOVA df
5 49
Mean Square 52,215 6,568
F 7,950
Sig. b ,000
54
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Pemahaman, Manfaat yang dirasakan, Kepatuhan, Sanksi Denda
Sumber: Data olah SPSS (2016) Berdasarkan tabel 4.17diketahui nilai Fhitung sebesar 2.340 dengan tingkat signifikansi 0.000 Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel. Nilai Ftabel pada tingkat kesalahan α = 5% dengan derajat kebebasan (df) = (n-k) ; (k-1). Jumlah sampel (n) sebanyak 55, dan jumlah variabel penelitian (k) berjumlah 6. Jadi df = (55-6) ; (6-1), sehingga Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) adalah 2.42. Jadi Fhitung < Ftabel (7,950 > 2.42) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 maka keputusan Ha diterima artinya. Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat yang Dirasakan, Sanksi Denda dan Pelayanan Fiskus secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) dengan menggunakan SPSS 21.0 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.392. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Kepatuhan (X1), Pemahaman (X2), Manfaat yang Dirasakan (X3), Sanksi Denda (X4) dan Pelayanan Fiskus (X5) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) sebesar 39,2 %. Sedangkan sisanya sebesar 60,8% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uji parsial manfaat yang dirasakan dan pelayanan diskus berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak restoran di Tanjungpinang, sedangkan kepatuhan, pemahaman dan sanksi denda secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan secara simultan kepatuhan, pemahaman, manfaat yang dirasakan, sanksi denda dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran
wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan pada restoran di Tanjungpinang. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menambah variabel bebas lainnya yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak restoran, ataupun menambah objek jenis pajak daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak hotel, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta perolehan hak atas tanah dan bangunan. DAFTAR PUSTAKA Augustine, Y., & Kristaung, R, 2013. Metodelogi Penelitian Bisnis dan Akuntansi. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat. Butarbutar, Arian Sumando. Sabijono, Harijanto. Wokas, Heince R.N, 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Manfaat Pajak Restoran Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Usaha Restoran Di Kota Tomohomon), Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Bohari, 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Erlina, 2011. Metodologi Penelitian. Medan : Pusat Sistem Informasi (PSI) Kampus USU Efferin, Sujoko, Darmaji, Stevanus Hadi dan Tan, Yuliawati, 2008. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai dari konsep dasar sampai aplikasi. Jakarta : Penerbit Murai Kencana Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Hardiningsih, Pancawati, dan Nila Yulianawati, 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax, Dinamika Keuangan dan Perbankan.
Jatmiko, Agus Nugroho, 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis, Universitas Diponogoro Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang) .Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Noor, Juliansyah, 2011.Metodologi Penelitian. Jakarta : Penerbit Kencana
Oroh, Nenita Dewi, 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WP Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan Di Minahasa.Jurnal Emba. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peraturan Walikota Tanjugpinang N0.62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang. Dinas Pendapatan, Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012. Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Penerbit Garaha Ilmu. Rahmatika, Mufti, 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Rahmawati, Lusia, dkk, “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhdap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)” Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 Sekaran, Uma, 2008. Research Methods For Business. Buku 1 Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008. Shiddiq, Muhammad Ash, 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Tanggeang Selatan. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Siregar, Yuli Anita, Drs. Saryadi dan Sari Listyorini, 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponogoro. Vol. 1, No 1. Diakses melalui http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/856. Sugiyanto, 2014. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Studi Pada DPPKAD Kota Tanjungpinang), Artikel EJournal. Tanjungpinang. Wibowo, Agung Tri, 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Purwokerto (Studi pada Pertokoan Komplek Pasar Sarimulyo Purwokerto). Universitas Muhammadiyah Purwokerto Zahidah, Choiriyatuz, 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
